ALL CATEGORY

Tafsir Kupas Gambar Hewan di Tubuh Jokowi pada Karikatur di The Week Magazine

Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Oleh: Jliteng Suparman, Budayawan dari Solo KODOK simbol karakter ke atas menjilat ke bawah menginjak. Karakter kodok seperti itulah yang kini sudah menjadi budaya perilaku di lingkungan rezim pemerintahan Joko Widodo. Orang meniadakan pasal malu walau harus melakukan tindakan yang rendah dan hina, untuk menjilat atasan demi kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya pada bawahan atau kepada rakyat tidak ada kata sungkan untuk melakukan tindakan represif, bahkan hingga membunuh demi mengamankan posisi dan kepentingan. Kodok memang menjadi ajimat utama bagi Jokowi. Tuah atau pengaruhnya membuat banyak orang agar berperilaku seperti itu. Laba-laba itu adalah hewan yang mencari mangsa dengan memasang jerat. Sebagaimana perilaku politik Jokowi. Pembiaran merajalelanya korupsi dan tindakan pelanggaran lain oleh hampir seluruh pejabat negara, bukan tanpa maksud. Demikian pula bagi-bagi posisi komisaris dan lain-lain. Semua itu merupakan jaring laba-laba untuk menjerat agar orang menjadi tunduk dan takluk. Kalajengking, hewan yang suka tinggal bersembunyi di celah-celah lembabnya dan kotor, seperti di bawah bebatuan, di celah-celah dinding, dan sebagainya. Jika ada gerak yang membuatnya terkejut atau merasa terancam maka ia akan mematukkan ekornya dan mengeluarkan bisa. Lembab dan kotor lambang kondisi kemiskinan. Simbol-simbol kondisi itu dipakai oleh Jokowi sebagai citra diri. Pemimpin berasal dari kalangan rakyat bawah, rendah hati, sederhana, merakyat dan lain-lain. Kala persembunyian, kamuflase, kepalsuannya terbongkar hingga mengancam posisinya, dia akan menjadi sangat jahat dan keji. Perilaku demikian mewabah di lingkungan rezim. Maka pada rezim Jokowi ini kriminalisasi, pembunuhan, pembantaian kepada kalangan lemah ataupun kalangan bawah menjadi identitasnya. Makan ulat dan belatung. Ulat hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan, belatung pemakan bangkai. Perpaduan keduanya menjadi simbol keserakahan yang luar biasa. Ibarat kata yang kaya dirampok, yang miskin diperas. Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Disamping itu di karikatur tersebut Jokowi pakai rompi merah. Saya kira itu juga bukan tanpa maksud... tafsirnya? Terserah Anda... hehehe. Demikianlah. (*)

Sidang Pemeriksaan Saksi: Menunggu Kehadiran Saksi Pelapor Dodo Baidlowi dan Saksi Korban Joko Widodo

Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Oleh : Ahmad Khozinudin, SH, Ketua Tim Advokasi Gus Nur & Bambang Tri Mulyono HARI ini (Selasa, 27/12) adalah sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Pada sidang yang lalu, JPU menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi. Penulis saat menulis artikel ini telah berada di sekitar PN Surakarta. Penulis dengan sejumlah tim advokasi Gus Nur dari Solo, akan kembali bersidang dengan menghadirkan Terdakwa secara offline, untuk agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang yang lalu (29/12), kami tim Penasehat Hukum sudah meminta kepada JPU melalui majelis hakim, agar saksi Dodo Baidlowi selaku pelapor dalam perkara ini dihadirkan diawal pemeriksaan. Kami tak ingin, pengalaman Gus Nur saat dilaporkan Banser NU pada kasus sebelumnya tidak terulang. Gus Nur sudah pernah masuk penjara dengan vonis 10 bulan, karena laporan Banser NU. Saat itu, saksi pelapor dan korban ada Yaqut Cholil Qoumas (saat ini pejabat Menag) dan Sa\'id Aqil Shiroj (dahulu Ketum PBNU). Pasalnya, Gus Nur dianggap mencemarkan Banser dan NU melalui unggahan video di kanal Youtube yang potongan videonya beredar di berbagai sosial media. Dalam berkas perkara, ada BAP atas nama saksi Yaqut Cholil Choumas dan saksi Said Aqil Shiroj. Keduanya diperiksa dan diambil keterangannya di tingkat kepolisian. Hanya hingga putusan, dua saksi ini tidak pernah diambil keterangannya di persidangan. Padahal, menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27 KUHAP). Lebih spesifik dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka semestinya tidak terbukti unsur pencemaran terhadap Banser maupun NU karena pencemaran adalah delik aduan. Karena keterangan Saksi Yaqut Cholil Choumas dan Saksi Said Aqil Shiraj tidak dinyatakan di pengadilan. Namun, anehnya Gus Nur tetap divonis 10 bulan penjara. Dalam kasus Mubahalah Ijazah palsu Jokowi ini yang dianggap menista agama, mengedarkan kabar bohong, maka saksi pelapor harus dihadirkan. Jangan sampai terulang kasus pencemaran Banser NU, tapi saksi pelapor dan sebagai korbannya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lebih dari sekedar itu, selain saksi pelapor Dodo Baidlowi maka saksi Saudara Joko Widodo juga harus dihadirkan. Karena konten Mubahalah Gus Nur adalah terkait keterangan Bambang Tri Mulyono yang meyakini ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo palsu. Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Yang lebih penting selain hadir di persidangan adalah Saksi Joko Widodo bisa menunjukan ijazah yang dimilikinya di hadapan persidangan, untuk memastikan Ijazah Joko Widodo asli dan Bambang Tri telah bohong soal ijazah Joko Widodo. Kalau saksi Joko Widodo tidak dihadirkan, maka tidak ada kabar bohong. Bahkan, publik berhak ikut meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo adalah palsu, sebagaimana keterangan dan keyakinan Bambang Tri Mulyono dalam Mubahalah yang dibimbing Gus Nur. (*)

Gagah-Gagahan Jokowi Versus Protes Daerah

Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEMPAT viral, ketika Presiden Joko Widodo memperingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba untuk berhati-hati membuat kebijakan. Karena, menurut presiden, propinsi itu dinyatakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Luar biasa, karena mencapai 27 persen. Tidak ada daerah lain di belahan dunia mana pun di masa sekarang yang mengalami pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Dengan gagahnya Presiden Jokowi mengatakan, “Hati-hati Pak Gubernur! Hati-hati Maluku Utara, hati-hati, hati-hati! Jangan main-main, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen.” Presiden Jokowi juga menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi di Malut sudah tinggi sekali. Paling tinggi di dunia. Enggak percaya? Cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen.” Hal itu dikemukakan Jokowi, saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022. Pertanyaannya: Mengapa Propinsi Malut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat? Meminjam istilah Jokowi: Meroket! Dan tentu saja, jawabannya: Karena menurut presiden, telah terjadi hilirisasi industri di sana. Sebab saat ini di sana telah dibangun smelter nikel. Sehingga hasil tambang bisa diolah terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi juga menyebut inflasi di Maluku Utara rendah dibanding daerah lainnya. Hanya 3,3 persen. Karena itu, beberapa survei menyebut, masyarakat Maluku Utara sebagai paling bahagia di Indonesia. Pertanyaannya lagi: Benarkah demikian? Benarkah masyarakat di Malut merupakan yang paling bahagia di Indonesia? Yang jelas, ternyata Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengeluhkan peringatan presiden itu. Karena menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Malut. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika dia bicara dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022). Seperti dilansir detikFinance, Rabu, 21 Des 2022. Meski Abdul Gani tidak mengemukakan pernyataannya itu sebagai sebuah protes keras, namun orang dapat menilai. Bahwa pernyataan presiden itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa masyarakat paling bahagia di Indonesia adalah masyarakat Malut adalah omong kosong. Sebab, sejumlah fakta justru memperlihatkan banyak hal yang berbeda. Jauh sekali dari apa yang diungkapkan presiden. Karena faktanya adalah sebagai berikut: Pertama, tambang nikel di Maluku Utara hanya tinggalkan kerusakan alam. Menurut catatan Walhi Maluku Utara, pertambangan nikel di Malut telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar itu. Hanya dalam 15 tahun terakhir. Kedua, Industri pertambangan nikel tersebut juga mencemari laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan. Direktur Walhi Malut Faizal Ratuela menyebutkan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 saja, telah terjadi penurunan jumlah nelayan secara sangat drastis. Dari 8.587 pada 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018. Ketiga, Malut yang kondang sebagai provinsi kaya nikel, ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, penyebab utama ketidakmampuan mereka membeli makanan bergizi adalah karena kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, seperti dilansir malut.bps.go.id, konsumsi daging oleh Penduduk Maluku Utara sangat rendah. Hanya 0,2 persen rata-rata setiap bulannya. Kelima, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 27, 5 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (14/9/2022). Bahkan dia menegaskan bahwa sebenarnya datanya jauh lebih tinggi. Karena, “Angka prevalensi stunting di Maluku Utara, yang tertinggi Kabupaten Taliabu, yakni sebesar 35,2 persen,” katanya. Mengapa semua ini terjadi? Tak dapat dipungkiri, karena upaya menyejahterakan rakyat tidak berjalan. Sementara, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, China leluasa mengangkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Hilirisasi tambang nikel, seperti diungkapkan presiden, sama sekali tidak terbukti. Semua karena dari hulu sampai hilir dikuasai Cina. Pemerintah daerah tak punya kuasa apa-apa. Protes Daerah Dalam beberapa waktu terakhir, aksi protes Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, terhadap Kementerian Keuangan juga tidak kalah viral. Duduk perkara Bupati Kepulauan Meranti marah-marah itu adalah karena dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dia menilai Kemenkeu tidak adil. Karena, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. Adil melancarkan protesnya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman. Dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Saking kesalnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu itu, Adil bahkan sempat melontarkan kata \"ibl**\" dan \"set**\". Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti itu.  Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. Dari situlah, Adil kemudian mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel, dalam pembahasan APBD 2023. Sejumlah daerah yang dinyatakan kaya akan SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin secara perlahan tapi pasti terus menggeliat. Mereka protes karena merasa dibohongi. Penyebabnya, tentu saja, bukan hanya karena DBH yang tidak adil. Tapi juga ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap upaya menyejahterakan rakyat setempat. Dalam hal ini coba perhatikan apa yang sempat dikemukakan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu. Melalui akun YouTube-nya, dia menceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halmahera Tengah (Halteng). Di mana sekarang banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China. “Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya. Dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan HG adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar. Yang sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Tsingshan HG jadi sangat kaya. Dibiarkan mengeruk SDA Halteng begitu leluasa. Tapi sama seperti di Malut, rakyat di daerah itu tetap dibiarkan miskin. (*)  

“Birahi” Hasyim Asy'ari Menodai Demokrasi

Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DEMOKRASI Indonesia menuju titik nadhir. Betapa tidak. Setelah praktik penunjukan Plt Pejabat Kepala Daerah yang dibajak oleh Mendagri Tito Karnavian dengan penunjukan langsung. Lalu, penjegalan kepada Anies Baswedan, bakal capres yang tidak dikehendaki oleh Istana dan Oligarki melalui upaya-upaya mempersulit perizinan, perilaku presiden melalui endorcing terhadap bakal capres tertentu, pembiaran kepada bakal capres tertentu yang dikehendaki meski masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun menteri. Tafsir KPU tentang larangan kepada bakal capres, cawapres dan caleg yang mengatakan dirinya sebagai bakal capres, bakal cawapres dan caleg sebelum penetapan dan yang terakhir perilaku Ketua KPU, Hasyim Asy\'ari atas dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu (PRS), Hasnaeni Moein. Birahi yang dimaksud bukan hanya syahwat politik tapi syahwat seksual, sebagaimana dugaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari kepada Hasnaeni. Dalam kesaksiannya yang beredar viral melalui medsos, Hasnaeni menyebut bahwa ada bujuk rayu Hasyim, yaitu partainya akan diloloskannya dengan imbalan tertentu, imbalan itu berupa permintaan Hasyim supaya Hasnaeni melayani birahi seksualnya. Tampaknya Hasyim Asy\'ari tak hanya tak kuasa menahan hasrat seksualnya ketika berhadapan dengan Hasnaeni, tapi birahi politiknya juga tidak bisa ditahan, sehingga tanpa merasa bersalah dia sampaikan ke Hasnaeni bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar Pranowo -Erick Thohir. Tanpa beban ketika Hasnaeni ditanya di dalam video yang beredar, “Masuk nggak itu burungnya Hasyim?” “Masuklah Pak”. Itu artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sama-sama suka. Hasyim menikmati petualangannya dan Hasnaeni juga mau karena dijanjikan partainya akan diloloskan untuk mengikuti Pemilu 2024. Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Tentu ini menodai dan mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa tahun 1998 ketika menumbangkan orde baru. Mantan aktivis 1998 yang hari ini tentu masih banyak dan masih memegang nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dihinakan dan dilecehkan oleh persekongkolan jahat oknum KPU dan oligarki dengan mengendalikan partai politik. Tak ada kata kompromi untuk yang seperti ini, meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Wiji Thukul: Peringatan jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa; Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar; Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam; Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Surabaya, 25 Desember 2022. (*)

Putin Sebut Rusia Siap Berunding Soal Ukraina, Ukraina Meragukannya

Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pihaknya membuka diri untuk berunding soal perang di Ukraina, tetapi Kiev sepertinya meragukan niat Moskow itu.Putin menyalahkan Ukraina dan para pendukungnya di Barat atas kurangnya dialog, sebuah sikap yang menurut Amerika Serikat \"dibuat-buat\" karena serangan Rusia terus berlanjut.\"Kami siap berunding dengan siapa pun yang terlibat terkait solusi yang dapat diterima, tetapi itu terserah mereka - bukan kami yang menolak negosiasi, tetapi mereka,\" kata Putin kepada televisi pemerintah Rossiya 1 dalam wawancara yang disiarkan pada Minggu.Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Putin harus kembali pada kenyataan dan mengakui bahwa Rusia tidak menginginkan perundingan.\"Rusia seorang diri menyerang Ukraina dan membunuh penduduk,\" kata Mykhailo Podolyak, penasihat Zelenskyy.\"Rusia tidak menginginkan negosiasi, tetapi berusaha menghindari tanggung jawab,\" katanya, menambahkan.Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah memicu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan menjadi konfrontasi terbesar Moskow-Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.Sejauh ini belum jelas kapan perang tersebut akan berakhir.Kremlin mengatakan mereka akan berjuang sampai semua tujuannya tercapai, sementara Kiev mengatakan mereka tidak akan berhenti sampai semua tentara Rusia keluar dari Ukraina.Putin pernah mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk negosiasi, tetapi negosiasi itu harus sesuai dengan persyaratan yang dia tetapkan, yaitu apabila Ukraina memenuhi tuntutan Moskow dan mengakui pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.Kiev, yang didukung oleh Barat, menegaskan bahwa persyaratan semacam itu tidak dapat diterima.Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.Pada Oktober, ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyuarakan keterbukaan Rusia untuk berunding, juru bicara Deplu AS Ned Price menyampaikan pesan dalam jumpa pers.\"Kami melihat ini sebagai sikap yang dibuat-buat. Kami tidak melihatnya sebagai tawaran yang konstruktif dan valid untuk terlibat dalam dialog, dan diplomasi yang mutlak diperlukan untuk mengakhiri perang agresi yang brutal ini.\"\"Tidak ada pilihan lain\"Serangan Rusia terhadap fasilitas energi di Ukraina telah menyebabkan jutaan orang hidup tanpa listrik dan Zelenskyy mengatakan Moskow akan membuat hari-hari terakhir 2022 gelap dan sulit.\"Rusia telah kehilangan segalanya tahun ini... Saya tahu kegelapan tidak akan mencegah kami untuk mengalahkan penjajah. Tetapi kami harus siap dengan skenario apa pun,\" katanya dalam sebuah pidato rutin lewat video.Staf umum militer Ukraina mengatakan masih ada ancaman serangan udara dan rudal terhadap infrastruktur-infrastruktur penting di seluruh negara itu.Pasukan Rusia telah menyerang puluhan kota dan posisi di sepanjang garis depan pertempuran, kata mereka di Facebook.Seraya merujuk pada serangan di Kota Kherson pada Sabtu, yang menurut pejabat menewaskan sedikitnya 10 orang, Zelenskyy mengatakan, \"Kami akan memburu setiap pembunuh Rusia.\"Putin menuding Barat berusaha memecah belah Rusia.\"Saya percaya kami bertindak ke arah yang benar, kami membela kepentingan nasional kami, kepentingan warga negara kami, rakyat kami. Dan kami tidak memiliki pilihan lain selain melindungi warga negara kami,\" kata Putin.Saat ditanya apakah konflik geopolitik dengan Barat mendekati tingkat berbahaya, Putin mengatakan: \"Menurut saya, tidak terlalu berbahaya.\"Kiev dan Barat mengatakan Putin tidak memiliki pembenaran atas invasi yang mereka sebut sebagai \"perang pendudukan bergaya kekaisaran\".(ida/ANTARA/Reuters)

Dalam Sepekan, Jepang Melaporkan 1,1 Juta Kasus Baru COVID-19

Tokyo, FNN - Jepang melaporkan 1.149.985 kasus tambahan COVID-19 dalam sepekan terakhir, naik 103.565 kasus dari pekan lalu.Jumlah keseluruhan kasus COVID-19 di Jepang, termasuk kasus pada penumpang dan awak kapal kapal pesiar asing, mencapai 28.292.540 hingga Senin pukul 10.00 waktu setempat.Berdasarkan prefektur, Tokyo mencatat kasus COVID-19 mingguan terbanyak dengan 119.934 kasus, disusul Aichi (73.321), Kanagawa (71.467), Osaka (69.661) dan Saitama (61.690).Sementara itu, total angka kematian COVID-19 di Jepang bertambah 2.052 dari sepekan sebelumnya menjadi 55.593.(ida/ANTARA)

Perayaan Natal 2022 Berjalan Aman dan Lancar

Jakarta, FNN - Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi mengatakan pengamanan perayaan Natal 2022 berjalan baik sehingga kegiatan ibadah maupun liburan berjalan aman dan lancar.\"Alhamdulillah, pengamanan Natal berjalan baik, kegiatan ibadah di 41.702 gereja telah diamankan oleh Satgas Preventif sebanyak 100.218, yang ditempatkan di 1.868 pos pengamanan (Pospam) Polri,\" kata Agung di Jakarta, Senin.Selain pengamanan ibadah, untuk pengamanan arus lalu lintas, Agung mengatakan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan arus di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Jawa Barat.Berdasarkan data Pos Operasi Lilin 2022 menyebutkan terjadi peningkatan arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju wilayah di Jawa Barat serta Merak, rata-rata sebesar 17,6 persen, sedangkan arus masuk ke Jakarta juga meningkat menjadi 6,3 persen.\"Arus lalu lintas berjalan lancar walau terjadi peningkatan arus keluar Jakarta ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak,\" katanya.Selain itu, pada masa libur Natal terjadi 459 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur, yakni sebanyak 269 kecelakaan.Sementara itu, menghadapi liburan Tahun Baru 2023, Agung mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai curah hujan yang tinggi menjelang pergantian tahun.Masyarakat yang ingin berpergian menggunakan moda transportasi, darat, maupun laut agar mengikuti arahan dari otoritas transportasi.Begitu pula, kata dia, masyarakat yang tetap berada di rumah atau yang tengah berwisata untuk meningkatkan kehati-hatian terjadinya potensi bencana alam saat curah hujan tinggi.\"Dengan meningkatnya curah hujan di seluruh Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa agar masyarakat yang menggunakan transportasi darat maupun laut dan udara mengikuti arahan dari otoritas transportasi. Demikian juga, kegiatan di lokasi-lokasi wisata agar selalu waspada berbagai bencana maupun kecelakaan,\" kata Agung.(ida/ANTARA)

Usut Tuntas Kematian Tarik Tambang di Unhas

Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali meminta Polri mengusut tuntas dan transparan terhadap kasus kematian akibat insiden tarik tambang yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.Ahmad Ali mengatakan Komisi III DPR akan mempertanyakan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus nahas yang dilakukan untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) tersebut.\"Komisi III akan turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengecek kasusnya. Setelah reses, kami akan melakukan kunjungan ke sana sekaligus akan ditanyakan ke Polri kalau kasusnya tidak jelas,\" kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, kematian dalam acara tarik tambang di Makassar tersebut masih menyisakan pertanyaan di DPR, yakni soal siapa yang memaksakan acara tetap diselenggarakan kendati belum mendapatkan izin dari kepolisian.\"Sejak kejadiannya, ada dua pernyataan yang berbeda dari dua institusi. Kapolsek mengatakan bahwa acara tarik tambang tanpa izin, kemudian kapolresta mengatakan ada izin. Nah, yang mana yang benar?\" katanya.Berdasarkan informasi, lanjut Ali, acara yang merenggut satu korban jiwa dan sejumlah peserta lain luka-luka tersebut tidak mengantongi izin penyelenggaraan.\"Tapi, saya kebetulan di Komisi III DPR mendapatkan informasi, insya Allah valid, jika kegiatan tarik tambang tidak ada izin. Pertanyaannya, kalau tidak ada izin, maka siapa yang menyuruh panitia melaksanakan kegiatan ini?\" tambahnya.Oleh karena itu, Ahmad Ali mendesak polisi mengungkap siapa saja memerintahkan panitia untuk menggelar acara yang melibatkan ribuan peserta di jalan raya itu. Dia pun menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkapkan ke publik.\"Itu tugas polisi kan, tapi tujuan dari tarik tambang ini kan jelas untuk memecahkan rekor Muri. Harusnya, dicari siapa aktor yang mempunyai ambisi itu, kan harus jelas,\" jelasnya.Dia pun meminta agar kasus kematian acara tarik tambang itu tidak lagi disidik di polres setempat, melainkan ditarik ke Polda Sulawesi Selatan atau Mabes Polri, guna mengantisipasi adanya indikasi melindungi pihak-pihak tertentu.\"Panitia kan hanya melaksanakan, yang menyuruh apakah institusi atau perorangan?\" ujarnya.Sebelumnya, Minggu (18/12), kegiatan tarik tambang yang digelar IKA Unhas di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tersebut diikuti 5.000 orang peserta.Penyelenggara kegiatan menyiapkan tali tambang sepanjang 1.540 meter dengan peserta di kedua sisi masing-masing 2.500 orang. Masita, warga di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar, menjadi korban jiwa setelah terjatuh dan kepalanya terbentur hingga mengeluarkan banyak darah.Selain mengakibatkan satu orang meninggal dunia karena pendarahan di kepalanya, insiden tersebut juga mengakibatkan tiga orang luka-luka.(ida/FNN)

Bertambah, Korban Tewas Pipa Migas di Tanjabbar

Jambi, FNN - Korban kecelakaan kerja yang menyebabkan delapan orang pekerja saat sedang memperbaiki pipa gas bocor dan terbakar di Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi, bertambah satu sehingga total korban yang meninggal dunia ada dua orang.Keterangan resmi dari pihak PT PetroChina International Jabung Ltd yang diterima Senin, menyatakan, mereka menyampaikan kabar duka atas meninggalnya rekan kerja atas nama Randi Afrianto (25) pada Sabtu (24/12) di Jakarta dan sebelumnya korban yang meninggal dunia atas nama Kastalani (43). Mereka semua sempat dirawat di Jakarta.Korban kedua Randi adalah satu dari delapan pekerja yang kecelakaan kerja di Area NEB#9 di Betara, TanjungJabung Barat, Minggu (18/12). Korban dan lima orang pekerja lain dievakuasi ke Jakarta untuk pengobatan lebih lanjut sejak Senin lalu (19/12).\"Manajemen dan pekerja PetroChina sungguh berduka dengan kepergian rekannya Randi dan Kastalani dan kami tidak dapat membayangkan kesedihan keluarga yang ditinggalkan dan meski demikian kami akan memberikan pendampingan terbaik bagi keluarga di masa berkabung ini,\" kata Vice President HR and Relations, Dencio Renato Boele, dalam keterangan itu.Afianto merupakan putra dari pasangan bapak Kasran dan Ibu Maspiah dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenazah Randi akan diterbangkan ke Jambi untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Dengan perkembangan terbaru ini, PetroChina mengumumkan dua korban meninggal dan enam korban luka-luka menyusul terjadinya kecelakaan kerja di area NEB#9.Sampai dengan saat ini empat pekerja lainnya masih dirawat di rumah sakit di Jakarta dan satu orang dirawat di rumah sakit di Jambi. Seorang pekerja yang sebelumnya di izinkan beristirahat di rumah telah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk pengecekan kembali kondisinya dan melanjutkan perawatan pasca insiden.Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan, menyatakan turut belasungkawa mendalam atas kejadian itu. Ia juga menyampaikan, semua usaha untuk memberikan perawatan terbaik bagi semua korban telah diupayakan dengan harapan agar mereka dapat kembali kepada keluarga dalam kondisi pulih kembali. Selanjutnya juga mengungkapkan akan terus memantau perkembangan kondisi korban lainnya yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit.(ida/ANTARA) 

Perketat Upaya Memonitor Pengendalian Harga Barang

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memandang perlu pemerintah daerah (pemda) memperketat upaya memonitor pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Perlu semua pihak, termasuk pemda, monitoring pengendalian harga barang dan jasa. Pasalnya, perayaan Natal dan tahun baru berdampak pada kenaikan permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi makin meningkat,\" kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan di Jakarta, Senin.Mendagri menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin.Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, melainkan juga global. Apalagi, saat ini konflik Ukraina dan Rusia masih berlangsung dan berdampak pada laju inflasi.Selanjutnya, menurut dia, momentum Natal dan tahun baru yang bakal berimbas pada kenaikan permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya.\"Ini juga terjadi di Indonesia yang berakibat pada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain,\" kata Tito.Oleh karena itu, Mendagri memandang perlu pemda terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa pada pekan terakhir Desember 2022.\"Seperti diketahui bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing,\" ucapnya.Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal itu seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen.Akan tetapi, Mendagri juga memberikan atensi pada pemda yang inflasinya cukup tinggi, seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.Tito meminta daerah dengan angka inflasi tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian. Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas.Namun, menurut Mendagri, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang mereka hadapi.\"Permasalahan penerbangan, misalnya, apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan, kemudian realisasi eksekusinya. Gerakan tanam, misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam,\" ujarnya.(ida/ANTARA)