ALL CATEGORY
Bentrok TKA China dan Pribumi, Dampak Buruk Kebijakan Jokowi Impor Kuli Kasar
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menyebut kerusuhan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) China dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) bukan sekadar masalah etnis antara pekerja China dan pribumi. Hal yang paling mendasar adalah soal ketidakadilan. \"Jadi, di latar belakang Morowali itu ada ketegangan modal di situ, bukan sekadar kecemburuan etnis di situ. Bahwa ini China versus lokal, enggak. Di situ ada ketidakadilan yang dasarnya eksploitasi kapitalistik,\" ungkap Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Nara sumber tetap FNN itu bilang, bangsa ini sebenarnya bangsa yang toleran. Hal itu bisa dilihat di pasar-pasar, para penduduk lokal (pribumi) dan etnis China berdampingan menjajakan dagangannya. \"Jadi kita lihat bangsa ini sebetulnya toleran, hanya bila terjadi ketidakadilan yang menyangkut perut maka terjadi ketegangan,\" terangnya. Diketahui, kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023) lalu itu berujung dengan tewasnya tiga pekerja, 1 TKA China dan 2 TKI. Lebih lanjut, Rocky menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi di pabrik nikel di Morowali Utara tidak terjadi di pasar-pasar karena di sana tidak ada eksploitasi. Sementara, pada industri strategis, seperti pabrik nikel, TKA cenderung terlihat lebih mewah, hidupnya lebih makmur. Itulah yang menyebabkan ketegangan sosial. \"Jadi bukan karena etnisitas, tapi karena ketidakadilan yang disebabkan oleh favoritisme negara kepada modal China dalam hal ini,\" jelasnya. Ketegangan kata Rocky makin meruncing, melihat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Presiden Jokowi misalnya, pada suatu kesempatan bilang pekerja Indonesia pemalas dan tidak bisa mengoperasikan teknologi. Namun, di sisi lain, malah mengimpor pekerja kasar. \"Kenapa Jokowi mengimpor memasukkan tenaga kerja yang juga bisa dilakukan oleh anak Indonesia lokal. Jadi sopir, jadi pengangkut material segala macam. Itu yang menimbulkan kesenjangan pendapatan dan sekaligus potensi kerusuhan sosial,\" pungkasnya. (sof).
Dilepeh PDIP, Ganjar Makin Ambyar
Jakarta, FNN - Nasib calon presiden pilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ganjar Pranowo tampaknya makin tidak jelas. Sampai saat ini kader PDIP itu belum juga dilirik partainya. Bahkan cenderung disingkirkan. Menanggapi posisi Ganjar Pranowo saat ini, akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung, menilai sudah tidak ada harapan Gubernur Jawa Tengah itu akan diusung oleh partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rocky bahkan menyebut Ganjar Pranowo sudah berantakan. \"Sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang bakal jadi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sekarang sudah berantakan,\" paparnya. Hal tersebut dikatakan Rocky Gerung di sela memperbincangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang kini mulai bermanuver untuk menjadi bakal calon presiden. \"Iya, tentu Cak Imin tahu bahwa Ganjar itu udah diusir oleh PDIP. Jadi Ganjar itu udah berantakan,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Ganjar Pranowo lanjut Rocky tidak mungkin maju sendiri karena terbentur dengan aturan-aturan kepemiluan. Seperti aturan 20 persen ambang batas parlemen dan partai pendukung. Berbeda dengan Cak Imin, menurut Rocky, Cak Imin tak memiliki masalah seperti yang dialami Ganjar. Kalau pun Cak Imin membuka peluang bagi Ganjar, Ia akan diposisikan sebagai bakal calon wakil presiden meskipun elektabilitasnya lebih tinggi. \"Jadi bukan Ganjar - Cak Imin, tapi Cak Imin - Ganjar. Karena Cak Imin yang punya tiketnya,\" paparnya. Rocky menegaskan bahwa Cak Imin punya portofolio sebagai ketua partai dan itu memungkinkan dia untuk deal dengan Ganjar dan elemen-elemen Ganjar,\" tambah Rocky. Lebih jauh Rocky mengatakan bisa saja terjadi koalisi kembali antara PDIP dan PKB. Akan tetapi bukan Ganjar atau Puan yang mungkin akan dicalonkan. \"Tapi satu waktu mungkin Ibu Mega merasa Cak Imin juga banyak pendukungannya maka terjadilah koalisi antara PDIP dan PKB. Ibu Mega presiden, Cak Imin wakil presiden,\" kata dia. Sebelumnya, Rocky juga menilai bukan Ganjar Pranowo yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Menurut Rocky dari pidato peringatan HUT ke-50 PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut memberikan sinyal akan mencalonkan Puan Maharani. \"Saya kira bagus juga ini ada perkembangan baru. Pasti orang menghitung ada pinangan kedua dari Prabowo pada Puan dan pinangan kedua ini biasanya susah ditolak,\" pungkasnya. (Ida)
Nyalon Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Mau Menambah Elektabilitas, Jokowi Diam Saja
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengajukan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali juga disebut-sebut masuk dalam bursa ketua umum PSSI tersebut. Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti akrobat menteri aktif yang ingin terus berkuasa di segala bidang. Menurut Rocky, ada yang tidak tepat jika seorang menteri menjabat dalam posisi struktural seperti Ketua Umum. Akan berbeda jika menteri menduduki posisi seperti dewan penasihat. \"Mereka adalah menteri untuk mengatur kebijakan, bukan untuk aktif di organisasi. Kalau penasihat boleh lah karena tidak ada kerjaan,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/23). Oleh karena itu Rocky menduga ada hal lain di balik ambisi seorang Erick Thohir yang bermanuver dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Rocky menduga hal ini ada kaitannya dengan langkah Erick Thohir di 2024 yang mana dalam upaya menaikkan elektabilitas. “Saudara Erick Thohir adalah Menteri BUMN mau merangkap jadi Ketua PSSI artinya mau menambah elektabilitas,” papar Rocky. Menurut Rocky, secara etika, seorang pejabat publik seperti menteri harusnya fokus pada jabatan dan penyelesaian tugas yang diberikan seorang presiden, bukan malah merangkap jabatan lain. Apalagi jabatan yang sudah pasti akan memakan banyak waktu dan tenaga sehingga dikhawatirkan tidak bisa menyelesaikan setumpuk tugas sebagai seorang menteri. “Sebetulnya kita mesti mengerti bahwa kalau dia punya jabatan publik, jangan dirangkap jabatan lain yang menghabiskan waktu,” terang Rocky. Melihat sepak terjang Erick, Rocky menilai Presiden Jokowi tidak tegas. \"Seharusnya Presiden Joko Widodo tegas menegur Erick yang ingin rangkap jabatan,\" kritiknya. Hal-hal semacam ini, kata Rocky, sering publik anggap bahwa Presiden sudah tidak bisa mengontrol. Padahal semestinya presiden bisa menegurnya. (Ida)
Usai Menjadi Tahanan, Ferry Irawan Minta Maaf Kepada Venna Melinda
Surabaya, FNN - Artis Ferry Irawan meminta maaf kepada istrinya, Venna Melinda, usai resmi menjadi tahanan Polda Jawa Timur atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Ferry dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol usai keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin, membacakan surat yang ditulis untuk istrinya, Venna Melinda.\"Pada istriku tersayang Venna, abi tahu, Venna tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah khilaf yang abi buat selama kita berumah tangga\" kata Ferry.\"Kalau dalam proses hukum dan abi tahu sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insyaallah segala macam konsekuensinya, insyaallah abi akan coba dengan ikhlas menjalani ini semua. kalau memang apa yang abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayangnya Venna kembali,\" tambah Ferry.Dia mengaku sedih dengan kondisi yang menyebabkan ibunya jatuh sakit. \"Boleh rekan-rekan wartawan melihat kondisi ibu saya pada saat ini pembuluh darah matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, saya hanya mohon, abi mohon, lihatlah ibu saya,\" ungkap Ferry.Dia meminta agar diberi kesempatan untuk berbakti kepada sang ibunda. Dia tak mau menyesal kedua kalinya saat sang ayahandanya wafat.\"Saya tahu di lubuk hati Mena (Venna) yang terdalam, Mena orang baik, apa pun itu abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Surat ini akan Abi langsung (kirim) lewat Pak Jeffry (kuasa hukum) supaya Mena bisa terima,\" ungkap dia.Setelahnya, Ferry yang memakai baju tahanan dengan tangan diborgol masuk ke mobil untuk menjalani penahanan.Sementara itu, kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffry Simatupang, langsung mengajukan penangguhan penahanan.\"Sudah, sudah kami ajukan penangguhan,\" kata Jeffry.Sebelumnya, Ferry dilaporkan istrinya, Venna Melinda, ke Polres Kediri Kota karena melakukan KDRT di salah satu kamar hotel di kota tersebut pada Minggu (8/1). Berkas laporan dilimpahkan ke Subdit IV Renakta Polda Jatim.Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan terhadap korban, saksi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti, polisi menetapkan Ferry sebagai tersangka.Ferry disangkakan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dia dianggap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, Venna Melinda.(sof/ANTARA)
Ricky Rizal Dinilai Terlibat Perencanaan Pembunuhan Brigadir J
Jakarta, FNN - Tim Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ricky Rizal terlibat di dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J.“Rangkaian perbuatan terdakwa Ricky Rizal tersebut jelas adanya unsur sengaja dan pengetahuan, dan ada rencana lebih dulu karena terdakwa punya rentang waktu berpikir panjang untuk memastikan perbuatan tersebut, yaitu dimulai Kamis, 7 Juli 2022,” ucap tim Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Pada 7 Juli 2022, jaksa menjelaskan bahwa terdakwa Ricky Rizal melucuti senjata api jenis HS milik Yosua. Selanjutnya, berlokasi di rumah Saguling, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, Ricky tidak menolak untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui Ferdy Sambo ketika diperintah oleh Ferdy Sambo.Padahal, Ricky mengetahui kehendak Ferdy Sambo yang merencanakan penembakan Yosua.“Peranan terdakwa dilakukan terus dengan mengikuti saksi Putri Candrawathi isolasi mandiri di Duren Tiga. Malah, terdakwa menjadi sopir mengendarai mobil,” tutur jaksa.Kemudian, sampai di rumah Duren Tiga, Jaksa menilai Ricky sengaja tidak ikut ke dalam rumah dan tetap di luar rumah untuk mengawasi Yosua. Ricky, yang saat itu sudah melucuti senjata Yosua, sengaja tidak memberitahu Yosua mengenai letak senjata api tersebut.“Dan saat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berada di taman, terdakwa Ricky Rizal tidak mau memberitahu rencana saksi Ferdy Sambo, sehingga korban tetap berada di rumah Duren Tiga,” ucap jaksa.Saat Sambo sengaja datang, Ricky tetap tidak memberi tahu Yosua, dan dianggap sengaja menunggu panggilan Sambo.Hingga tiba pada peristiwa Ferdy Sambo memanggil Yosua, memegang leher Yosua, dan memosisikan Yosua berhadapan dengan Richard Eliezer, jaksa menilai Ricky tidak melakukan perlawanan dan berperan memuluskan rencana tersebut.“Peran memuluskan terdakwa Ricky Rizal dilanjutkan saat saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdy Sambo melakukan tembakan ke korban tanpa ada upaya terdakwa Ricky Rizal membantu Yosua agar terhindar penembakan,” ucap jaksa.Atas perbuatannya, tim Jaksa Penuntut Umum menuntut Ricky Rizal hukuman pidana penjara selama delapan tahun.Sebelumnya, Kuat Ma’ruf yang juga merupakan terdakwa dalam perkara ini dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.Adapun tiga terdakwa lainnya adalah Richard Eliezer, Ferdy Sambo, dan Putri Candrawathi. Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Kelima Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Dijerat Dengan Pasal Kelalaian
Surabaya, FNN - Jaksa penuntut umum (JPU) menjerat kelima terdakwa tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang dan ratusan orang korban luka dengan pasal kelalaian, yakni Pasal 359 KHUP. Dalam dakwaan yang dibacakan secara terpisah JPU mengatakan para terdakwa, yakni Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno serta Hasdarmawan, Wahyu Setyo Pranoto, dan Bambang Sidik Ahcmadi yang berasal dari unsur kepolisian lalai sehingga mengakibatkan kematian orang. \"Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,\" kata Hari Basuki salah satu jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin. Menanggapi dakwaan JPU, Adikarya Tobing selaku penasihat hukum tiga terdakwa dari unsur kepolisian mengatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan pada Jumat (20/1). “Kami dari tim pendamping kuasa hukum tiga terdakwa dakwaan JPU dan sepakat melakukan eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan kepada majelis hakim,\" katanya. Kondisi ini berbeda dengan tanggapan Sumardhan selalu penasihat hukum dua terdakwa dari sipil, yakni Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno yang memilih untuk melakukan pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. \"Butuh pembuktian. Kami tidak yakin itu dilakukan, nanti kami akan buktikan. Kami mau lihat apakah JPU bisa buktikan surat dakwaan. Nanti langsung pembuktian dengan pemeriksaan saksi pada Kamis (19/1),\" kata penasihat hukum kedua terdakwa, Sumardhan. Pada sidang dakwaan ini, kelima orang terdakwa menjalani sidang secara dalam jaringan dengan posisi berada di Rutan Polda Jatim. Tragedi kasus Kanjuruhan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, yakni sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pascapertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tercatat sebanyak 135 orang tewas dan 583 orang lainnya cedera.(sof/ANTARA)
Bogor Menjadi Tuan Rumah Rakornas Kepala Daerah
Kabupaten Bogor, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan alasan kembali memilih Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia.\"Selain sarana dan prasarana di Kabupaten Bogor yang menjadi pilihan kami, Kabupaten Bogor memiliki kapasitas ruangan yang begitu besar tepatnya di SICC (Sentul International Convention Center), karena peserta juga cukup banyak,\" ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, saat menjadi narasumber secara virtual di Radio Tegar Beriman milik Pemkab Bogor, Senin.Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga melihat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan berskala nasional yang kerap berjalan dengan aman dan lancar.\"Teman-teman kepala daerah juga ketika kembali ke daerahnya mendapat suatu nuansa yang bagus dan nyaman, bersosialisasi berkomunikasi dengan seluruh jajaran serta masyarakat di sekitar tempat kegiatan,\" ujarnya.Ia berharap Rakornas yang akan berlangsung pada Selasa, 17 Januari 2023 di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu dapat memberikan nilai tambah kepada Kabupaten Bogor di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk aspek ekonomi.\"Kegiatan di Bogor akan menambah PAD, karena hotel-hotel yang berada di sekitar kegiatan kita ini otomatis penuh semua. Kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor,\" kata dia. Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo diagendakan membuka Rakornas Kepala Daerah tahun 2023 sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rakornas.Rakornas tahun ini mengangkat tema \"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi\".Rakornas tahun ini, kata dia, akan diisi materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, investasi dan kemudahan perizinan, penanganan Covid-19, kekerdilan pada anak, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor bangga karena kembali menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional kepala daerah se-Indonesia.\"Rakornas kembali dilaksanakan di Kabupaten Bogor setelah sebelumnya Rakornas serupa pernah sukses dilaksanakan pada 2019,\" kata dia. Ia menjelaskan, Rakornas yang rencananya menghadirkan 2.800 orang itu akan ditutup Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, yang juga dijadwalkan memberikan arahan kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia.(sof/ANTARA)
Untuk Pengawasan Lalu Lintas, Korlantas Polri Menggunakan Drone
Jakarta, FNN - Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan institusinya berencana menerapkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) untuk pengawasan arus lalu lintas.\"Jadi kami sedang mengkaji, menguji dan melihat rencana yang akan membuat satu pendukung untuk patroli, pengawasan arus lalu lintas dengan menggunakan pesawat tanpa awak,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan saat terjadi kemacetan, Korlantas bisa patroli ke lokasi sumber kemacetan tersebut. Selanjutnya, pesawat tanpa awak akan mengirimkan informasi ke command center.\"Selanjutnya ada komando kepada anggota yang di lapangan untuk mengurangi kemacetan tersebut,\" ujarnya.Aan menjelaskan dengan adanya teknologi tersebut bisa mempermudah petugas saat akan melakukan survey dan monitoring suatu ruas yang mungkin tidak bisa melalui jalur darat. Kedepan teknologi tanpa awak akan dikembangkan untuk penegakan hukum melalui tilang elektronik (ETLE).\"Kita akan kembangkan ini dengan melakukan penegakan hukum melalui ETLE dengan basis drone. Nantinya dengan kamera yang sesuai dengan spesifikasi bisa mengambil gambar plat nomornya,\" jelasnya.Pesawat tanpa awak spesifik diciptakan untuk surveyor dan monitoring, dengan keunggulan menggunakan baterai yang bisa bertahan selama tiga jam, dapat memperbesar gambar atau zoom 40 hingga 80 kali dari kamera biasanya, sehingga akan terlihat lebih jelas, bisa meng-capture objek, radius 40-50 km dari take off, diterbangkan dengan Vertical Take-Off Landing atau VTOL.Teknologi pesawat tanpa awak ini dirancang semudah mungkin, namun mengutamakan keselamatan. Dilengkapi dengan parasut, jika terjadi gangguan sinyal dan baterai melemah pesawat akan kembali ke lokasi take off secara otomatis.(sof/ANTARA)
FKUB Banten Mengimbau Agar Rumah Ibadah Tidak Dijadikan untuk Kegiatan Politik
Serang, FNN - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten mengimbau agar siapa pun tidak melakukan aktivitas politik di rumah ibadah memasuki tahun politik menghadapi Pemilu 2024“Kami mengimbau agar jangan melakukan aktivitas atau kegiatan politik di rumah-rumah ibadah,” kata Ketua FKUB Banten, AM Romli, di Serang, Banten, Senin.Ia memahami kegiatan politik dilakukan agar bagaimana caranya menarik simpati masyarakat, sehingga kemudian menjatuhkan pilihan sebagaimana dimintakan politisi atau tim dan pendukungnya.“Tapi ya itu tadi kalau di rumah ibadah, tolong hormati. Jangan,” katanya.Ia mengungkapkan aktivitas politik yang diimbau agar tidak dilakukan di rumah ibadah tersebut adalah aktivitas berupa permintaan dukungan maupun hanya sekedar permintaan atau permohonan doa restu dari masyarakat.Ia juga mewanti-wanti agar aktivitas politik tersebut tidak kebablasan dengan mendiskreditkan pihak lain atau lawan politik.“Jangan menjelek-jelekkan. Karena itu rentan memprovokasi masyarakat,” katanya.Menurut dia, potensi kerawanan akan terjadinya gesekan antar pendukung dalam kegiatan politik di Banten cenderung lebih banyak di wilayah selatan Banten.“Kalau di perkotaan kan orang relative sudah banyak fokusnya. Kalau di daerah khan orang masih guyub, ya termasuk guyub dalam hal politik,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak keluarga besar Kementerian Agama bersama para tokoh agama dan pemuda untuk terus merawat kerukunan, menghargai perbedaan, dan menghindari perpecahan.Pesan ini disampaikan saat melepas Jalan Sehat Kerukunan di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama.(sof/ANTARA)
Pro-Kontra- Rencana Penerapan Electronic Road Pricing ‘Jalan Berbayar’ di Jakarta
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI di bawah Pj. Gubernur Heru Budi Hartono akan segera memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) “jalan berbayar”. Ada 25 ruas jalan yang sedang dikaji untuk dijadikan jalan berbayar. Kebijakan ini menimbulkan pro- kontra-. Bagaimana esensi dan tujuan jalan berbayar? “ERP sebetulnya salah merupakan satu tools, salah satu alat untuk pengendalian lalu lintas di sebuah ruas. Idenya adalah bagaimana memindahkan para pengemudi di sebuah ruas yang melebihi kapasitas ruas tersebut sehingga menjadi macet, dipindahkan ke ruas baru yang lebih kosong,” kata Anggota Komisi V dari Fraksi PAN, periode 2004-2009, serta Panja dan Pansus Undang-undang Lalu Lintas, Putra Jaya dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (15/01/23). Menurut PJ, ERP bersifat fleksibel dan variabel. Pada saat road tidak macet, dia bisa nol. Begitu tingkat kepadatan sedang, dia bisa setengahnya, dihitungnya adalah km/jam. Jadi bukan fix price dan tidak satu tempat satu satuan waktu, tergantung komputer melihat kecepatan dan kepadatan di jalan itu. Begitu jalannya senggang, mereka tidak bayar. “Tujuan retribusi itu bukan mendapatkan PAD, bukan untuk mengambil uang rakyat untuk pemerintah, tetapi agar rakyat memilih atau menentukan sendiri apakah mau lewat jalan tengah dengan cas sekian atau lewat highway yang memutar tapi tidak kena cas,” tambah PJ. Tetapi, PJ khawati Pemprov DKI tidak paham apa sebetulnya misi dari ERP. PJ khawatir mereka berpikir bahwa ERP akan menambah PAD, sedangkan orang sudah bayar pajak kendaraan, alias sudah bayar untuk jalan. Di Jakarta, ERP disebutkan akan diterapkan di 25 ruas jalan dan tarifnya antara Rp5.000 sampai Rp 19.900. Bagaimana praktiknya? Menurut PJ, “Jadi kalau saya dari selatan mau ke Utara saya harus ada jalan yang saya tidak bayar, nggak boleh semua ditutup. Kalau semua ditutup itu namanya memagari, bukan mengatur.” Sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai rencana pemberlakukan ERP. “Jangan-jangan mereka nggak bisa sosialisasi karena mereka nggak paham. Kalau saya lihat dasar hukum penyelenggaraan itu mereka nggak paham. Antara undang-undang Peraturan Pemerintah kemudian ke Pergub itu nggak nyambung,” ujar PJ. PJ mengatakan bahwa di Singapura butuh proses 20 tahun untuk ke ERP. Dia menyarakan diterapkan ganjil genap dulu, baru terapkan ERP. (sof)
POPULER
