ALL CATEGORY
Ketua KPU Hasyim Asy’ari: Game Over, Tak Layak Dilanjutkan
KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sedang dilanda krisis besar. Pucuk pimpinannya sedang menghadapi tuduhan skandal gratifikasi seks. Padahal, lembaga ini adalah salah satu yang penting di Indonesia. Bahkan, teramat penting. Sebab, KPU punya wewenang untuk menentapkan siapa-siapa yang akan duduk di DPR dan siapa yang akan menjadi presiden lewat pemilu. Pimpinan KPU, terutama ketuanya, perlu senantiasa berada dalam kondisi integritas yang tidak cacat. Gratifikasi seks dengan imbalan Partai Republik Satu (PRS) diloloskan dalam verifikasi administrasi, diungkapkan sendiri oleh ketua umumnya, Hasnaeni Moein. Dia membeberkan kepada tim pengacaranya yang dipimpin DR. Farhat Abbas, SH, MH tentang kronologi “cicilan seks” dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Kamis (22/12/2022) Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) dengan dugaan telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua KPU untuk mendapatkan gratifikasi seks. DKPP berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap laporan perbuatan asusila ini. Di depan para pengacaranya, Hasnaeni mengaku dijanjikan oleh Hasyim lolos pada tahap verifikasi administrasi dengan imbalan seks. Hasilnya, PRS lolos. Namun, pada tahap verifikasi faktual partai ini gagal. Menurut Hasnaeni – yang dijuluki “Wanita Emas” – dia mengalami pelecehan seksual oleh Hasyim Asy’ari berulangkali. Hal ini dia jelaskan kepada Farhat. Seperti dilaporkan CNNIndonesia, mengutip penjelasan Farhat Abbas, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali. Yaitu, pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di lima tempat berbeda. Hasnaeni mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Ketua KPU. Laporan ini sangat serius. Hasnaeni pastilah memahami risiko hukum yang serius pula kalau dia mengarang-ngarang cerita. DKPP mengatakan, mereka akan melakukan penyelidikan tetapi hasilnya tidak bisa cepat. Publik akan mengikuti dengan cermat segala tindakan DKPP dalam menangani dugaan gratifikasi seks ini. Karena itu, semua personel DKPP harus bekerja profesional, jujur dan adil. Perlu diingatkan agar DKPP tidak coba-coba bertindak untuk melindungi Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Pasti akan kelihatan. Rakyat mengikuti kasus ini dengan cermat. Ada baiknya Hasyim dinonaktifkan supaya penyelidikan bisa berjalan lancar. Tanpa bayang-bayang kekuasaan. Di pihak Hasyim sendiri seharusnya sudah ada langkah ke arah pengunduran diri. Tidak perlulah harus dipecat dengan tidak hormat. Cukuplah Hasyim menggunakan pertimbangan yang jernih dan memahami keinginan publik. Jika benar terjadi, gratifikasi seks sangatlah tercela. Ketua KPU tidak punya tempat lagi untuk melanjutkan jabatannya. Tidak hanya dugaan imbalan seks. Ada isu lain yang juga sangat terkutuk. Yaitu, dugaan bahwa KPU pusat melakukan intimidasi terhadap para komisioner KPUD di beberapa daerah agar menjadikan sejumlah partai yang “tidak memenuhi syarat” (TMS) dijadikan “memenuhi syarat” (MS). Sejumlah komisioner KPUD provinsi dan kabupaten melawan perintah KPU Pusat. Para anggota KPUD mengatakan, mereka diancam dengan tindakan yang aneh tapi sangat seram. Bahwa mereka akan dimasukkan ke rumah sakit. Belum ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira maksud ancaman ini. KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Cukuplah sampai di sini prahara KPU yang disebabkan oleh Hasyim Asy’ari. Game over untuk Anda. Tak layak dilanjutkan. Medan, 24 Desember 2024. (*)
Menata-Ulang Sistem Hukum Indonesia
Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Oleh: TM Luthfi Yazid, Pakar Hukum KEKACAUAN pengembanan hukum praktis (chaotic legal endeavor ) di Indonesia, yang terlihat pada hampir semua lini kehidupan bersama seharusnya menjadi alarm sosial yang mengingatkan kita untuk segera menata ulang sistem pengembanan hukum di Indonesia. Penataan ulang ini mencakup semua rangkaian aktifitas intelektual mulai dari penggalian, pengeksplorasian, pemformulasian, pelembagaan serta pelaksanaan hingga mempertahankannya di pengadilan, bahkan paska putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengembangannya. Tentu saja, sistem hukum mencakup substansi, struktur dan budaya hukum. Gagasan ini mensyaratkan perilaku dan tindakan para pengemban hukum dan masyarakat yang koheren dengan fondasi dalam berkehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Demikian pemikiran yang mengemuka dalam perjumpaan ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council di Desa Lingsar, Lombok pada hari ketiga kemarin. Hukum dapat berujung pada anarkhisme yang pada gilirannya berpotensi menghentikan sustainabilitas tatanan kehidupan bersama. Pada hari kedua the 1st International Conference on Ethics of Legal Endeavour, yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council (Dewan Doktor Hukum Indonesia) menampilkan beberapa nara-sumber dan speaker yaitu Prof. DR. Topo Santoso, SH, MH; DR. TM Luthfi Yazid, SH, LLM; DR. Indah Cahyani, SH, MH; DR. Eny Suastuti, SH, MHum; Rizania Kharismasari, SH, MH, dan Luh Putu Vera Astri Pujayanti, SH, MH. Prof DR. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum UI yang juga berperan sebagai salah satu anggota tim penyusun KUHP baru mengatakan bahwa banyak pasal dalam KUHP baru yang merupakan “jalan tengah”. Misalnya beliau mencontohkan Pasal 100 KUHP terkait pidana mati. Pasal ini sesungguhnya menengahi mereka yang menginginkan penerapan pidana mati secara zakelijk, sementara di sisi lain ada yang menginginkan agar pidana mati tidak perlu diterapkan. Pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 100 yang mengharuskan ada semacam “masa percobaan” selama 10 tahun (Pasal 100 ayat 1), maka hal ini memberikan waktu jeda kepada si terpidana sebelum pelaksanaan ekseskusi mati. Yang lainnya adalah pasal 240 terkait penghinaan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Pasal ini pun dikatakan sebagai “jalan tengah” karena belajar dari masa lalu saat Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang subversi. Karena kita mengalami sejarah kelam masa Hatzaai Artikelen dan ketentuan tentang subversi. Di masa Orde Baru terlalu banyak korban dari Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Subversi. Sedikit saja mengkritik penguasa Orde Baru maka dengan mudah dijebloskan ke penjara. Di masa Presiden BJ Habibie ketentuan tentang Subversi ini dicabut. Pertanyaannya, apakah di masa Presiden Joko Widodo Pasal tersebut akan dihidupkan kembali? Menurut Prof Topo, Pasal 240 KUHP baru merupakan “jalan tengah”. Jangan sampai adanya Pasal 240 membuat pejabat pemerintah menjadi baper, misalnya sedikit-sedikit melakukan laporan karena dikritik. Harus dibedakan yang disebut dengan kritik dan fitnah. Kalau terhadap kritik maka seorang pejabat sudah seharusnya terbuka dan menerima dengan sikap positif (if you are opened for criticism, you are on the right track for improvement). Pasal tentang perzinahan dalam pasal 284 ayat 1 (b) di KUHP yang lama juga mendapat sorotan Prof Topo. Sebagaimana diketahui, di masa lalu acapkali terjadi tindakan eigenrichting (main hakim sendiri) terkait “kumpul kebo” dan samen-leven (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan). Untuk menghindari kebrutalan atau tindakan main hakim sendiri, Pasal perzinahan dalam KUHP baru direvisi. Dalam konteks delik aduan, kecil kemungkinan orang tuanya sendiri mengadukan atau melaporkan anak kandungnya sendiri yang melakukan kesalahan perzinahan. Dengan demikian, penyelesaiannya diharapkan agar orang tua sendiri yang melakukan pengayoman atau pembinaan secara kekeluargaan terhadap anak kandungnya sendiri. Selanjutnya, pembicara lainnya juga menyuarakan pentingnya kekoherensian pengembanan hukum. DR. TM Luthfi Yazid menekan pentingnya menata ulang negara hukum yang bersandar pada Pancasila dan Konsitusi. Sebab a constitution without constitutionalism tak ada artinya. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari panelis dan peserta conference lainnya, seperti Prof. DE. OK Saidin dari Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya berbasis keadilan yang sesungguhnya. Bukan sekadar artificial ungkapan dan jargon-jargon yang menyesatkan dan menipu publik. Menanggapi hal ini, Hayyan ul Haq, SH, LLM, PhD menyatakan pentingnya penyelenggaraan semua urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersandar pada Pancasila dan Konstitusi. Ia mengingatkan pentingnya semua elemen bangsa untuk berinteraksi, bekerjasama dan bertransformasi bersama dengan melekatkan Pancasila sebagai jiwa sekaligus fondasinya. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa Pancasila bukan saja sebagai the way of life, seperti kata Bung Karno, tetapi juga sebagai “takdir” dalam kehidupan bersama kita (Collective Destiny) di Indonesia. Hal ini didasarkan atas world realms yang menunjukkan realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, ia mengakui dengan tulus bahwa eksistensi kehidupannya merupakan anugerah dari kemahakuasaan tuhannya. Sehingga sangat logis, jika eksistensi dan kebebasan berperilaku, bersikap dan bertindak dari manusia Indonesia itu harus melekatkan nilai-nilai ketuhanan, yang berkeadaban. Sila kedua ini merupakan konsekwensi logis dari pemahaman terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan bersama yang terikat dengan nilai-nilai Ilahiah, seperti kebaikan, kebenaran, kejujuran, keseimbangan, keutuhan keberlanjutan, dan seterusnya. Secara faktual, kehidupan bangsa Indonesia yang berkeadaban itu tidak berhenti sampai pada kehidupan bersama saja, tetapi sebagai bangsa yang bertujuan, untuk mewujudkan cita-cita keadilan social dengan membentuk wadah yaitu NKRI yang diikat oleh prinsip persatuan Indonesia. Pemahaman atas konsep persatuan Indonesia ini harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Bukan persatuan dalam konteks territorial saja, tetapi dalam konteks cara pandang yang utuh, termasuk carapandang geo-politik. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa Pancasila sebagai jawaban atas eksistensi kehidupan manusia, baik sebagai individu, ataupun bagian dalam kehidupan bermasayarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan berdasar prinsip musyawarah. Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Dengan pemahaman fondasional di atas, maka konsekwensinya, semua nilai-nilai konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan harus diarus-utamakan secara koheren, khususnya dalam menata ulang (resetting) sistem pengembanan hukum di tanah air, guna menjamin keberlanjutan kehidupan bersama (collective sustainability of life). (*)
Sebanyak 5.700 Penerbangan di AS Dibatalkan Akibat Badai Musim Dingin
Washington, FNN - Jumlah penerbangan di Amerika Serikat yang dibatalkan telah mencapai 5.700 pada Jumat (23/12) ketika badai musim dingin menyulitkan operasi di seluruh wilayah negara itu.Badai juga menimbulkan frustrasi pada puluhan ribu orang yang ingin bepergian dalam rangka liburan.Jumlah penerbangan yang dibatalkan pada Jumat itu mengikuti pembatalan hampir sebanyak 2.700 perjalanan pada Kamis (22/12), menurut situs pelacak penerbangan, Flightware.Menurut situs tersebut, sebanyak 1.000 penerbangan juga mengalami pembatalan pada Sabtu (17/12).Kereta api penumpang, Amtrak, sementara itu telah membatalkan puluhan perjalanan hingga Hari Natal. Pembatalan tersebut berdampak pada ribuan orang yang ingin berlibur.Jalan-jalan raya di kawasan Midwest menghadapi perlambatan dalam waktu lama akibat cuaca bersalju atau kecelakaan.Pihak berwenang di negara bagian Indiana, Michigan, New York, dan Ohio mendesak para pengendara untuk tidak bepergian jika tak perlu.Badan penerbangan federal AS (Federal Aviation Adminstration/FAA) telah menerapkan penghentian atau penundaan kegiatan dalam rangka pembersihan es di sejumlah bandara akibat cuaca musim dingin.Selain pembatalan, sebanyak 10.400 penerbangan pada Jumat mengalami penundaan, termasuk lebih dari 40 persen penerbangan yang dioperasikan oleh American Airline, United Airlines, Delta Airlines, dan Southwest Airlines.Sehari sebelumnya, yaitu Kamis, ada 11.300 penerbangan yang ditunda.(sof/ANTARA/Reuters)
Masyarakat Diimbau untuk Tidak Tagu Menanyakan Izin Bus Sebelum Sewa
Kabupaten Bogor, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat tidak ragu menanyakan izin laik jalan bus sebelum menyewa untuk memastikan keselamatan diri saat berlibur Hari Raya Natal 2022 maupun Tahun Baru 2023Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana di Km 45 pintu keluar Tol Jagorawi Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan pengecekan terhadap bus pariwisata menuju tempat wisata dan perjalanan lain saat Operasi Lilin Lodaya 2022 ini menjadi perhatian Kemenhub.\"Sesuai arahan Menteri Perhubungan melalui Jenderal Perhubungan Darat saat kemarin rapat,beliau menegaskan harus ada penanganan khusus terhadap bus pariwisata, karena kita tahu Nataru ini, baik yang mudik Natal ya, itu nuansanya liburan, apalagi di tahun barunya,\" kata dia.Cucu menyampaikan untuk arah Puncak Bogor petugas gabungan melakukan operasi bukan menilang tetapi pengecekan untuk memastikan laik jalan kendaraan atau bus pariwisata di KM 45 pintu keluar Tol Jagorawi sebagai antisipasi sebelum memasuki kawasan Puncak.\"Jadi tujuan kami adalah jelas, memastikan masyarakat menggunakan bus yang laik jalan,\" ujarnya.Cucu menyebutkan operasi gabungan pengecekan ini terdiri dari Kemenhub, melalui Direktorat Perhubungan, BPTJ, kemudian dari Polres Bogor, TNI dan Dishub Kabupaten Bogor.Dalam kegiatan pengecekan Sabtu (24/12) ini, kata dia, terdapat satu bus tidak laik jalan yang penumpangnya diminta turun untuk berganti bus yang dikoordinasikan.Sementara, pengemudi bus dilakukan pengecekan kesehatan untuk membawa kembali bus kosongnya setelah dilakukan pemeriksaan tingkat laik jalannya.\"Kami sudah melakukan kegiatan tersebut dan diperoleh satu unit bus memang tujuan Puncak, dimana STNK-nya fotokopi, buku KIR-nya tidak ada, KP-nya tidak ada, rem parkir juga tidak berfungsi, ban juga gundul, selang juga bocor. Jadi secara administrasi maupun persyaratan tidak laik jalan,\" katanya.Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat pun mengimbau masyarakat dapat proaktif kepada pihak pengelola bus untuk memastikan laik jalan.Sementara kepada perusahaan bus diimbau agar merawat dan memeriksa keadaan bus yang akan disewakan untuk melindungi keselamatan penumpangnya.\"Apabila ada PO bus yang keberatan, apalagi tidak bisa menunjukkan sudah tidak perlu lagi menyewa bus tersebut. Yang kedua, kepada PO itu sendiri untuk memelihara bus benar-benar laik jalan,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Sterilisasi Gereja di Sidoarjo oleh Tim Penjinak Bom
Sidoarjo, FNN - Tim penjinak bom (jibom) Gegana Satbrimob Polda Jatim melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Sidoarjo sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan kepada jemaat saat menjalankan Misa Natal 2022. Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol Kadek Oka Suparta saat memimpin pelaksanaan sterilisasi di sejumlah gereja di Sidoarjo Sabtu mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut salah satunya berlangsung di Gereja Elohim, Gereja Santa Maria Annuntiata, Gereja Salib Suci, serta beberapa gereja lainnya. \"Sterilisasi dilakukan mulai dari depan gereja, lokasi parkir, pintu masuk gereja, taman di sekitar gereja, hingga bagian dalam sampai altar. Tak ketinggalan, pemeriksaan dilakukan di pot-pot bunga bahkan tempat sampah,\" katanya. Ia mengatakan untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada umat Kristen yang akan menjalankan misa Natal pihaknya bersama tim jibom dari Sat Brimob Polda Jatim untuk lakukan sterilisasi gereja-gereja di Sidoarjo. \"Semua sudut kami lakukan pemeriksaan, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jemaat yang akan melakukan ibadah saat Hari Raya Natal,\" kata Kompol Kadek Oka Suparta. Ia mengatakan, untuk menjaga keamanan gereja saat Natal tahun ini, telah disebar sekitar 750 personel Polresta Sidoarjo dan jajaran, dengan melibatkan dukungan personel dari TNI, juga ada Satpol PP, Banser, dan pihak terkait lain. \"Selain prioritas pada faktor keamanan gereja dan jemaat. Personel gabungan juga menghimbau disiplin protokol kesehatan benar-benar penerapannya saat berlangsung ibadah Misal Natal 2022,\" katanya. Ia mengatakan, saat berlangsungnya Misa Natal semua jemaat dan pihak pengurus gereja diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, jaga jarak, serta di lokasi misa natal disediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan. \"Jemaat diharuskan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau ketiga,\" katanya.(sof/ANTARA)
Polres Bogor Berkomitmen Tak Pandang Bulu Menindak Penyalahgunaan Ambulans
Kabupaten Bogor, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Jawa Barat berkomitmen tidak pandang bulu menindak setiap penyalahgunaan mobil ambulans di jalan raya yang melintas bukan mengantar pasien melainkan keperluan lain.Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin usai melakukan pengecekan laik jalan kendaraan bus dan mobil pribadi di KM 45 pintu keluar Tol Jagorawi, Sabtu mengimbau semua pemilik mobil ambulans agar tidak menggunakan mobil tersebut selain mengantar pasien.\"Kami minta kepada pemilik ambulans, minta tolong jangan menyalahgunakan ambulans untuk kepentingan lain selain membawa pasien,\" katanya.AKBP Iman menegaskan seluruh petugas yang tergelar di sepanjang jalur pengamanan dan pelayanan Operasi Lilin Lodaya 2022 akan selalu melakukan penertiban tanpa pandang bulu.Menurutnya, peraturan yang tegas dilakukan supaya masyarakat yang melintas, khususnya di Jalur Puncak bisa merasa aman dan nyaman dengan kondisi jalur yang tertib.Pada Jumat (23/12) pagi, satu unit mobil ambulans terpampang logo Partai NasDem dan foto salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter dari arah pintu keluar Tol Jagorawi kedapatan melawan arus dari semestinya ada jalur kiri arah Puncak Bogor yang sedang padat kendaraan, bergeser ke kanan mengambil jalur arah Jakarta untuk menuju arah Puncak.Mobil tersebut akhirnya ditilang petugas Satlantas tepat di depan Pos Pelayanan Terpadu di Simpang Gadog dan ketahuan tidak membawa pasien melainkan alat-alat kegiatan kumpul bersama atau family ghatering.Selain itu, terdapat mobil dan sekitar tiga bus yang ikut melanggar bersama mobil ambulans tersebut.Di sisi lain, kata AKBP Iman, petugas gabungan siap mengawal mobil ambulans yang benar-benar mengantar pasien sampai ke tujuan, baik ke rumah sakit maupun rumah pasien.\"Kalau memang ada ambulans yang membawa pasien kami akan kawal sampai tujuan. Kami akan pastikan bahwa ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit atau tempat lain akan kami lakukan pengawalan dan pengamanan. Tetapi kalau ada ambulans-ambulans yang disalahgunakan kami akan lakukan penegakan hukum dengan tegas,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Mejelang Natal, Kapolri Mutasi 704 Personel
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi mutasi untuk 704 personel Polri yang ditandatangani menjelang perayaan Natal 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Sabtu, membenarkan terbitnya surat telegram Kapolri tertanggal 23 Desember 2022 yang berisi mutasi personel baik dalam rangka promosi, demosi maupun pensiun. \"Benar informasi dari SDM,\" kata Dedi. Adapun keempat surat telegram Kapolri tersebut (TR), yakni Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, dan ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel.Kemudian, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan yang keempat ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel \"Secara keseluruhan terdapat 704 personel yang mutasi,\" kata Dedi. Ia merinci personel yang dimutasi dalam rangka promosi adalah dua personel menjabat sebagai kapolda, yakni Brigjen Pol. Tabana Bagun sebagai Kapolda Kepri dan Irjen Pol. Armed Wijaya sebagai Kapolda Bengkulu. Satu personel mendapat promosi sebagai pejabat utama di Mabes Polri, yakni Brigjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing, menggantikan Irjen Pol. Remigius Sigit Tri Hardjanto yang memasuki masa pensiun. Kemudian, promosi kenaikan pangkat jabatan IB (setingkat jenderal bintang dua) sebanyak tujuh personel, jabatan IIA (setingkat jenderal bintang satu) sebanyak 24 personel, salah satunya polwan. Selanjutnya, promosi jabatan IIB (perwira tinggi berpangkat Kombes Pol) sebanyak 88 personel, jabatan IIIA1 (pangkat AKBP Mantap) sebanyak 74 personel dan jabatan kapolres atau IIIA2 sebanyak 146 personel, dua di antaranya anggota polwan. Dalam surat telegram itu juga, ada 233 personel yang dimutasi dalam rangka penyegaran, 27 personel dalam rangka pendidikan pengembangan pimpinan tinggi (Dikbangpimti), 21 personel satgas khusus, 77 personel pensiun dan lima personel dalam rangka demosi. Adapun nama polwan yang mendapatkan promosi, yakni Kombes Pol. Desy Andriani (Promosi Brigjen Pol) menjadi Psikolog Kepolisian Utama TK. II SSDM Polri, AKBP Yessi Kurniati (Promosi jabatan kapolresta) menjadi Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar. Selanjutnya AKBP Soliyah (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Sulsel, AKBP Retno Prihawati (promosi jabatan Kombes Pol) menjadi Atase Pol/Slo Divhubinter Polri. Berikutnya lagi, AKBP dr. Khodijah dapat promosi jabatan Kombes Pol menjadi Kabiddokkes Polda Riau, AKBP Wahyuni Sri Lestari dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Payakumbuh Polda Sumbar dan AKBP Herlina dapat promosi jabatan Kapolres menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim. \"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai \"tour of area and tour of duty\" dan penyegaran serta promosi,\" ujar Dedi. Beberapa nama pejabat Polri yang dimutasi dalam surat telegram yang baru diterbitkan itu, adalah Kombes Pol. Endra Zulpan, dari jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Kabagjiantekpol Waketbid PPTIK STIK Lemdiklat Polri.Kemudian Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Papua, diangkat sebagai Kabagmitra Ropenmas Divhumas Polri, dan Kombes Pol. Alexander Sabar diangkat sebagai Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri.(sof/ANTARA)
Ketua DPD RI: Libur Natal dan Tahun Baru Momentum Pergerakan Ekonomi
Surabaya, FNN – Libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) disebut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai momen untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebab, dalam libur Nataru tahun ini pergerakan manusia diperkirakan mencapai 44,7 juta orang. Jumlah ini cukup signifikan untuk menggerakkan ekonomi. \"Tentu ini menjadi momentum yang harus dimaksimalkan dalam konteks pergerakan ekonomi, karena memiliki efek ekonomi meretas ke bawah,\" kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Sabtu (24/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, puncak pergerakan manusia saat libur Nataru akan terjadi saat pergantian tahun pada minggu depan. Pergerakan manusia ini diperkirakan akan membuat perputaran uang mencapai Rp 23,85 triliun. \"Artinya, terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Perputaran uang pada akhir tahun diharapkan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan dan menjadi pemulihan ekonomi yang optimal,\" harap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu juga berharap Libur Nataru menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil dan menengah meraup keuntungan yang wajar. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar pasokan berbagai kebutuhan libur Nataru cukup dan terkendali. \"Pasokan yang cukup juga untuk menekan meningkatnya inflasi dadakan yang terjadi,\" tutur LaNyalla. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, potensi pergerakan warga selama libur Nataru tahun ini sebesar 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang. Angka tersebut lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 19,9 juta. Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru diperkirakan mencapai Rp 23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga. Jika setiap keluarga membawa uang rata rata Rp 2 juta saja, maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah tersebut. (mth/*)
Remisi Natal Diberikan kepada 1.867 WBP di NTT
Kupang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memberikan remisi kepada 1.867 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2022.Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Herman Sawiran di Kupang, Sabtu mengatakan bahwa mereka yang menerima remisi itu adalah WBP yang telah memenuhi syarat pemberian remisi.“Jadi mereka yang mendapatkan remisi, baik itu remisi khusus I dan remisi langsung bebas adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, jadi tidak sembarangan WBP terima remisi,:” katanya.Dia merincikan untuk WBP yang menerima remisi khusus I atau tidak langsung bebas jumlahnya mencapai 1.866 WBP, sementara yang langsung bebas jumlahnya hanya satu orang.Herman menambahkan bahwa untuk yang menerima remisi sebanyak 1.866 orang terdiri dari 413 orang menerima remisi sebanyak 15 hari.Kemudian 1.032 orang satu bulan, 328 orang menerima remisi satu bulan 15 hari dan 93 orang menerima remisi sebanyak dua bulan.Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan bahwa remisi diberikan bagi narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.Selain itu telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.Marciana melanjutkan pemberian remisi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga WBP dapat segera kembali ke tengah masyarakat.Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana.Narapidana, kata dia harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain masyarakat harus berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.Remisi khusus Idul Fitri diharapkan dapat dijadikan sebagai renungan dan motivasi WBP untuk selalu mengevaluasi diri dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik.(ida/ANTARA)
Jalur Wisata Puncak Bogor Diberlakukan Lawan Arus
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow atau lawan arus untuk jalur wisata khususnya menuju puncak Bogor.\"Saat ini sudah dilakukan contraflow di Ciawi mengarah ke Gadog,\" kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu.Aan menegaskan Korlantas Polri terus memantau pergerakan kendaraan ke luar Jakara untuk libur natal 2022 dan tahun baru 2023.\"Sudah ada peningkatan volume kendaraan menuju tempat wisata khususnya arah puncak,\" ungkapnya.Aan menyatakan Korlantas Polri telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengadakan inspeksi keselamatan (Ramp Check) bagi bis yang menuju lokasi wisata.\"Sudah kerja sama dengan kementerian perhubungan, untuk mengadakan ramp check dan memasukkan seluruh bis wisata ke terminal,\" katanya.Aan mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan liburan, agar memeriksa kembali keadaan rumah sebelum meninggalkannya.\"Jangan lupa melapor ke RT/RW saat meninggalkan rumah,\" ujarnya.Bagi yang melakukan perjalanan jauh, untuk menyiapkan kesehatan yang prima saat mengemudi. Mengisi bahan bakar kendaraan penuh dan mempersiapkan uang elektronik (e-tol) yang cukup.(ida/ANTARA)
POPULER
