ALL CATEGORY
Puncak Kepadatan di Soetta Diprediksi Mulai 30 Desember
Tangerang, FNN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang memprediksi puncak kepadatan arus kendaraan masa libur Tahun Baru 2023 di Kawasan Bandara Udara akan terjadi pada 30-31 Desember 2022.\"Prediksi peningkatan volume kendaraan di Bandara Soetta terjadi pada tanggal 30-31 Desember 2022. Untuk saat ini masih terbilang normal, per kemarin saja terdata sebanyak 117.000 kendaraan keluar-masuk Bandara,\" kata Kasat Lantas Polresta Bandara Soetta Kompol Bambang Askar di Tangerang, Selasa.Ia mengatakan, untuk kondisi kepadatan kendaraan pasca perayaan Natal di Bandara Soetta saat ini masih terbilang normal, dimana berdasarkan data ada sebanyak 117 ribu kendaraan telah masuk dan keluar ke terminal penerbangan.\"Kendaraan yang masuk sebanyak 64.000 kendaraan dan 53.000 kendaraan arah keluar Bandara Soetta,\" katanya.Ia menyebutkan, dengan situasi kepadatan di angka 117 ribu itu tidak berdampak terjadinya kemacetan arus lalu lintas atau pun penumpukan kendaraan.\"Memang arus lalulintas masih lancar dan tidak terjadi kemacetan yang signifikan,\" tuturnya.Menurut dia, hasil prediksi sementara puncak kepadatan arus kendaraan hingga arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 nanti akan terjadi yakni, akhir bulan Desember 2022 sampai awal Januari 2023 nanti.\"Puncaknya diprediksi pada arus balik, yakni akhir tahun 2022 nanti,\" ungkapnya.Sebelumnya, Polresta Bandara Soetta telah melakukan beberapa pengetatan dan mempersiapkan skema pengalihan arus lalu lintas selama masa Hari Raya Natal dan menjelang Tahun Baru 2023.Ratusan petugas pengamanan gabungan juga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang masuk kawasan bandara terbesar di Indonesia itu.Selain itu, pada proses pengecekan pihaknya juga melibatkan anjing pelacak (K9) dan juga Tim Gegana atau Jibom.(sof/ANTARA)
DPO Dua Pelaku Gagal Ginjal Akut Diterbitkan Bareskrim
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap dua pelaku gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia.Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah, di Jakarta, Selasa, mengatakan kedua pelaku yang diterbitkan DPO nya adalah E selaku Direktur Utama CV Samudera Chemical dan AR selaku Direktur CV Samudera Chemical.Menurut Nurul, penerbitkan DPO karena hingga saat ini keberadaan keduanya belum diketahui sejak penyidik menemukan alat bukti adanya pengoplosan Propilen Glikol (PG) oleh CV Samudera Chemical, yang diduga mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), pada 9 November 2022 lalu.“Oleh karena itu penyidik menerbitkan daftar pencarian orang terhadap kedua pelaku dengan nomor B/12163/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama E dan B/16164/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama AR,” kata Nurul.Dalam perkara ini, penyidik terlebih dahulu menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yaitu perusahaan farmasi PT Afi Farma dan perusahaan pemasok bahan baku obat CV Samudera Chemical.Kedua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan obat sirop tercemar zat kimia berbahaya EG dan DEG diduga kuat penyebab kejadian gagal ginjal akut di Indonesia.EG/DEG merupakan senyawa yang strukturnya sederhana, tapi memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Hal itu telah diatur dalam European Food Safety Agency (EFSA) maupun Food and Drug Administration (FDA) dan telah dimasukkan daftar toxic substances sehingga terlarang penggunaannya di Indonesia.Sementara PG diizinkan penggunaannya sebagai zat pelarut dan pembawa zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Seharusnya ambang batas cemaran EG/DEG itu 0,1 persen.Namun, kata Nurul, hasil pengambilan sampel bukti dari 42 drum propilen glikol (PG) yang diambil oleh penyidik bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terdapat kandungan EG dan DEG yang melebihi standar ambang batas sebesar 50 persen hingga 99 persen.“Penyidik telah menyita alat bukti terkait di tempat kejadian dan diamankan langsung ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Jakarta Utara,” ujarnya.Selain itu, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa enam orang saksi, yakni inisial T, A, H, W, DS dan ML.(sof/ANTARA)
Ibarat Baju, Partai Ummat Kekecilan Buat Amien Rais
Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN KOMISI Pemilihan Umum atau KPU meloloskan Partai Ummat pada tahap verifikasi administrasi ulang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai calon peserta Pemilu 2024. Setelah tahap ini, Partai Ummat akan menjalani tahap verifikasi faktual untuk menentukan lolos atau tidaknya partai besutan Amien Rais ini sebagai peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, KPU sempat memutuskan Partai Ummat tak memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu 2024. Mereka tak memenuhi syarat di beberapa kabupaten kota di Sulut dan NTT. Partai Ummat sempat melayangkan gugatan ke Bawaslu terkait keputusan itu. Kemudian, Bawaslu memutuskan Partai Ummat diberikan kesempatan untuk mengikuti verifikasi ulang dan faktual selama sembilan hari, yaitu mulai 21 sampai 30 Desember 2022 untuk memenuhi sejumlah syarat sebagai calon peserta Pemilu 2024. Kini, Partai Ummat punya peluang besar untuk lolos. Sudah barang tentu ini salah satunya karena hebatnya Amien Rais. Gerakan tokoh reformasi ini sungguh lincah dan terukur. Di luar itu, taji Amien memang masih tajam. Tengok saja bagaimana Amien bergerak menyelamatkan Partai Ummat agar tak layu sebelum berkembang. Sehari sebelum pengumuman hasil verifikasi faktual partai oleh KPU, Amien Rais membuat pernyataan bahwa ada upaya penjegalan terhadap partainya untuk ikut Pemilu 2024. Dia menduga ada kekuatan besar dari rezim penguasa politik yang berusaha menyingkirkan partainya. Benar saja, pada saat diumumkan pada Rabu, 14 Desember 2022, dari 18 partai, 17 di antaranya lolos. Hanya Partai Ummat yang gagal verifikasi faktual. Tuduhan Amien Rais ini langsung membuat Istana meradang. Presiden Joko Widodo mengeluh. \"Itukan sebetulnya urusan KPU, urusan KPU itu,\" ujar Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Istana tak ikut campur perihal lolos tidaknya partai politik. Pernyataan presiden ini disampaikan saat memberikan pidato HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Sekendang sepenarian, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin juga gerah. \"Kalau tidak lolos berarti memang tidak didukung oleh cukup (persyaratan). Jadi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sudah garis tangannya begitu, garis tangan namanya itu,\" ujar Ma\'ruf Amin di Nusa Dua, Bali, Jumat 23 Desember 2022. Respon RI-1 dan RI-2 tampaknya menjadi amunisi bagi Partai Ummat untuk menekan KPU. Hasilnya ya itu tadi: Partai Ummat berkesempatan besar untuk ikut Pemilu 2024. Kita tahu, Partai Ummat penting buat Amien Rais. Bisa jadi ini menjadi pertaruhan bagi politisi senior tersebut setelah dirinya hengkang dari partai yang didirikannya: Partai Amanat Nasional atau PAN. Bisa dibilang, Partai Ummat bagi Amien adalah sebagai penegasan tentang ideologi politik dirinya. Kini ia dengan tegas berada di kanan. Naga-naganya Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini sudah letih mengenakan baju nasionalis. Soalnya, sejak awal PAN terbukti gagal merangkul kaum nasionalis. Inilah yang membuat di masa tuanya, Amien mendirikan Partai Ummat yang berasaskan Islam Rahmatal Lil Alamin. Ya. Jika kita menengok perjalanan politik Amien, kita bisa bilang partai ini akan menjadi partai pertobatan bagi Amien Rais. Lazimnya orang Jawa, makin tua memang makin mendekat kepada Sang Pencipta. Amien Rais kelahiran Surakarta, 26 April 1944. Empat bulan lagi usianya sudah 79 tahun. Sudah sepuh. Pertobatan Amien Rais Lalu untuk apa dia bertobat? Pada saat reformasi, tokoh-tokoh politik Masyumi sempat menggadang-gadang Amien Rais untuk memimpin partai Islam. Kala itu, mereka mendirikan Partai Bulan Bintang atau PBB. Mereka ingin menduetkan Amien Rais-Yusril Ihza Mahendra. Upaya ini gagal karena Amien menganggap ibarat baju, format PBB terlalu sesak buat dirinya. PBB mengambil banyak aspirasi dari Masyumi dan kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman Masyumi. Masyumi lahir dari ide besar yakni Isilamic modernization. Kala itu, tokoh eks Masyumi kecewa berat. Padahal, semula Amien sendiri datang ke rumah tokoh Masyumi Anwar Harjono. Mereka bertangis-tangisan menyatakan siap berdampingan dengan Yusril memimpin PBB. Kala itu Yusril tengah berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Yudi Pramuko dalam buku “Sang Bintang Cemerlang” (1999) menceritakan dialog antara Yusril dengan Anwar Harjono, saat Yusril diberitahu tentang upaya para pendiri PBB untuk menyatukan Amien-Yusril. “Saudara Yusril,” ujar Anwar Harjono serius, “Pak Amien Rais sudah datang dan perkembangan sudah mencapai 90%. Alhamdulillah, Pak Amien Rais menjadi Ketua, dan bagaimana kalau Saudara menjadi Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang?” Tanpa ragu-tagu Yusril menjawab, “Kalau semua orang menerima, InsyaAllah saya terima.” Semua tokoh Islam, dalam pertemuan yang dihadiri beberapa pimpinan organisasi Islam, menyatakan setuju dengan komposisi ideal itu. Ketua umum Amien Rais dan Sekjen Yusril. Sayangnya, beberapa jam kemudian usai sholat Jumat di masjid PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta, Amien membuat peryataan pers seraya mengatakan dirinya tidak sesuai duduk sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Ibarat baju, format PBB terlalu sesak buat dirinya. Kegagalan memadukan kedua tokoh, Amien-Yusril, sebagai “dwitunggal” mengecewakan tokoh-tokoh Masyumi. “Memang ada inti perbedaan di antara kami, saya ingin membentuk partai yang berasaskan Islam, sementara Pak Amien Rais ingin membentuk partai yang multiagama, multi-etnis,” ujar Yusril. “Pak Amien Rais bilang PBB platform-nya kekecilan, ibarat baju sesak dipakai, memang saya katakan bahwa PBB ini partai tertutup, soalnya tidak ada di dunia ini partai yang sesungguhnya terbuka, semua partai itu aliran, kalau tidak ada aliran, orang tak membuat partai,” tambah Yusril mengomentari kegagalan tandem dirinya dengan Amien. Selanjutnya, seperti kita tahu Amien mendirikan PAN dan menjadi ketua umum partai itu. Yusril memimpin PBB. PAN berhasil menempatkan wakil-wakilnya di DPRRI sampai sekarang. Sedangkan PBB gagal. Kalkulasi Politik Secara kalkulasi politik, langkah Amien Rais mendirikan Partai Ummat sungguh aneh. Soalnya, ia membidani partai Islam, di saat partai sejenis tengah terpuruk. Aneh bin ajaibnya keterpurukan partai Islam itu justru di saat hijrah tengah menjadi tren. Pemilu 2019 adalah Pemilu paling sulit bagi partai Islam dan berbasis Islam. Tengok saja perolehan suara PKS, PBB, dan PPP, serta partai berbasis massa Islam seperti PKB dan PAN. Partai-partai ini hanya mengoleksi 29,05% suara. Ini adalah angka kecil bahkan terkecil dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Perolehan angka 29,05% itu adalah dari hasil penjumlahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,21%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,52%, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,79%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,69%, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 6,84%. Partai nasionalis justru mengantongi suara signifikan. Total suara partai nasionalis menguasai 70,95%. Selama ini, pilihan politik pemeluk Islam menyebar dan terbanyak justru dijatuhkan ke parpol nasionalis. Dari data KPU, perolehan suara partai-partai Islam dan yang berbasis massa Islam terus menurun pasca-reformasi. Bahkan jauh sebelum itu. Pada Pemilu 1955 parpol Islam meraih suara 43,7%, lalu pada 1999 menurun drastis menjadi 36,8%. Meski sempat meningkat kembali pada Pemilu 2004 dengan presentase 38,1%, namun Pemilu 2009 turun tajam dengan hanya mendapat 29,16%. Gap curam kembali terjadi pada Pemilu 2009. Jika keterpilihan gabungan parpol Islam 29,16% pada tahun itu, gabungan elektabilitas parpol nasionalis mencapai 70,84%. Nahasnya, Pemilu 2009 seolah menjadi “kuburan” bagi partai yang berideologi Islam. Dari enam partai politik berideologi Islam yang ikut serta dalam Pemilu--PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, dan PMB--hanya 2 partai yang lolos aturan parliamentary threshold 2,5%, yakni PKS dan PPP. Peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, menilai tren penurunan perolehan suara partai Islam seiring dengan terjadinya proses sekulerisasi politik. \"Pemilih ini saleh secara agama dan ritual. Tapi secara politik, menurut mereka, agama tidak serta-merta sakral kemudian muslim memilih partai muslim,\" katanya suatu ketika. Nah, di saat paceklik seperti itu Amien mengibarkan partai Islam, Partai Ummat. Kalau bukan untuk pertobatan, rasanya sulit berharap partai ini menjadi besar di kemudian hari. Bahkan, baru akan ikut pemilu saja Partai Ummat sudah tertatih-tatih. Jika NTT dan Sulut tak lolos dalam tahab verifikasi faktual, maka kita bisa bilang: Ibarat baju, Partai Ummat memang kekecilan buat Amien Rais. (*)
Malapetaka Negara, KA Cepat Jakarta Bandung!
Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Oleh: Sugengwaras, Aktivis JANGAN hanya berpikir cebong kampret, Anies-Prabowo, Ganjar-Ahok atau Erick-Puan saja, sistem dan perangkat pemilu/pilpres 2024 juga terindikasi sarat penyelewengan yang lebih parah, disamping proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan membengkak di bawah tekanan China yang diamini oleh para pengkianat negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo! Itulah sebabnya dilahirkan secara haram dan keburu UU KUHP yang penuh kontroversial dan sunsang baik proses, prosedur, mekanisme dan dinamika persidanganya, yang rencananya digunakan sebagai alat gebuk dan pembunuh demokrasi untuk menyengsarakan rakyat Indonesia! Gagalkan dan Lenyapkan UU KUHP Ciptaan Para Pengkianat Negara! Tidak usah ragu dan tidak perlu takut, lawan dan musnahkan UU KUHP yang baru, daripada NKRI hancur dan luluh-lantak! Saya yakin TNI-POLRI tak akan mau masuk perangkap yang kesekian kalinya! Kita sayang dan mencintai TNI-POLRI, tapi tunggu dulu untuk para pimpinan yang mengawakinya! TNI-POLRI sebagai Garda terdepan dan Benteng terakhir negara, harus benar- benar paham dan sadar terhadap peran, fungsi dan tugasnya yang dilandasi doktrin-doktrin yang ada untuk menjaga, membela dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan segala isi di atasnya, keamanan dan keselamatan rakyat serta keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan negara negara lain didunia bersama komunitas dan elemen elemen bangsa lainnya. Itulah yang harus dipahami, disadari dan disikapi oleh seluruh bangsa Indonesia, dalam menuju kejayaan dan kesejahteraan Indonesia! Saya kerucutkan perihal KA Cepat Jakarta Bandung. Akhir tender diperebutkan oleh Jepang dan China yang dimenangkan oleh China karena lebih murah. Namun dalam perjalanannya dengan akal bulusnya ternyata biaya jauh lebih mahal (membengkak) dibanding Jepang. Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Belum lagi dalam konsorsium Indonesia China, telah terjadi pembengkakan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun oleh China. Siapa yang salah, siapa yang lemah, siapa yang bodoh, siapa yang rugi dan siapa yang menderita? Pikir sendiri..... Secara detail, baca ulasan para pengamat! Bandung, 27 Desember 2022. (*)
Ketua KPK Minta Jajarannya Tidak Ragu Melakukan OTT
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak pelaku korupsi, termasuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).\"Mengingat tugas-tugas KPK pada waktu yang akan datang akan makin berat, saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,\" ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Firli menegaskan bahwa KPK dalam pelaksanaan tugas tidak akan terpengaruh dengan kekuasaan mana pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.\"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun,\" kata dia.Firli juga membeberkan sejumlah capaian KPK dalam pemberantasan korupsi selama 20 tahun berdiri, di antaranya telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.507 perkara, penyidikan 1.350 perkara, dan penuntutan 1.035 perkara.Selain itu, kata dia, KPK juga telah mengumpulkan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp3,32 triliun.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal OTT dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023—2024 di Jakarta, Selasa (20/12).Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan OTT atau pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek.Dengan demikian, kata dia, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan tindakan pencegahan, yakni digitalisasi di segala sektor, seperti perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.(ida/ANTARA)
Kasus Anak Bacok Ayah Kandung Ditangani Polisi Kediri
Kediri, FNN - Aparat Kepolisian Sektor Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menangani kasus pembacokan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah kandungnya sendiri hingga korban mengalami luka yang parah.Kapolsek Pagu AKP Agus Sudariyanto mengemukakan korban berinisial HS (67), warga Dusun Kauman, Desa/Kecamanatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ia dilukai anaknya yakni AJ (32) yang juga tinggal bersamanya.\"Korban ini mengajak anaknya untuk shalat malam atau Tahajud. Pelaku kemudian marah, lalu mengambil senjata tajam semacam parang dan menyerang orangtuanya,\" kata Kapolsek di Kediri, Selasa.Pelaku, kata dia, merasa kesal terhadap ayahnya karena dibangunkan untuk shalat malam, pukul 02.30 WIB.Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka yang serius di beberapa anggota tubuhnya yakni bagian kepala, leher atas belakang, kaki kiri bagian belakang, serta jempol tangan.\"Ada luka di bagian kepala, kemudian leher, kaki, dan jempolnya,\" kata dia.Pelaku, kata dia, juga sempat membawa ayahnya ke rumah sakit setelah melakukan penganiayaan tersebut. Pelaku membawa ayahnya dengan berjalan kaki.Polisi yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke markas. Ia dimintai keterangan terkait dengan kejadian yang dilakukannya pada ayahnya sendiri.Sementara itu, hasil pemeriksaan sementara, pelaku AJ diduga mengalami depresi setelah yang bersangkutan dipecat dari tempat kerjanya tiga tahun lalu.Pelaku diketahui sudah lama tidak bekerja. Hal ini juga ditambah dengan ibunya yang kemudian meninggal dunia.Namun, untuk kepastiannya polisi juga tetap akan melakukan pemeriksaan mendetail apakah ada unsur depresi atau kesengajaan.\"Dugaan sementara pelaku ini mengalami depresi,\" kata dia.Sementara itu, untuk saat ini pelaku AJ ditahan di Mapolsek Pagu, Kabupaten Kediri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan dijerat Pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.Kondisi ayah pelaku saat ini juga masih mendapatkan perawatan oleh tim medis rumah sakit. Walaupun luka yang diderita cukup parah, petugas medis masih berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa korban.(ida/ANTARA)
Pemerintah Paham Dinamika Tahun Politik
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemerintah memahami dinamika yang akan terjadi pada tahun politik, sehingga bisa menginstruksikan dan mengantisipasi ancaman yang akan hadir dan cara efektif menanganinya.“Kalau kita (pemerintah) melihat dinamika perpolitikan Indonesia dalam pilkada maupun pemilu, kita sepertinya sudah paham,” ujar Moeldoko.Hal itu disampaikan Moeldoko usai acara Catatan Akhir dan Awal Tahun Kantor Staf Presiden, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan tentang kesiapan KSP dalam mengawal dan mengantisipasi gangguan keamanan selama tahun politik.Dia mengatakan dirinya selaku mantan Panglima TNI, sangat memahami situasi tahun politik. Karena saat menjabat sebagai panglima, Moeldoko turut mengawal keamanan pemilu.Menurutnya kondisi tahun politik saat ini tidak akan banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarpartai politik sudah bisa terbaca semua.“Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah dikenali dengan baik, sehingga pemerintah bisa menginstruksikan kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak yang efektif seperti apa, saya kira sudah disiapkan,” ujarnya.(ida/ANTARA)
Memprihatinkan Isu Penyelewengan Bantuan oleh Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan keprihatinannya terkait isu penyelewengan bantuan kemanusiaan oleh kepala daerah, menyusul laporan dugaan penyelewengan bantuan penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Jika benar demikian, tentu tindakan demikian adalah moral hazard (risiko moral) yang susah diterima dengan akal dan logika sehat,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Didik menilai aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut. Bila ada bukti permulaan yang cukup, lanjut dia, maka bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.“Untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut, tentu harus terukur. Bisa dimulai dari governance, transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan termasuk penerimaan, pemanfaatan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.Ia memaparkan Indonesia sedianya telah memiliki perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bantuan bencana, termasuk bantuan dari luar negeri di antaranya, (1) UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; (3) PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (4) PP 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.Berikutnya, (5) PP 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (6) Peraturan Menteri Keuangan 69/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam; (7) Peraturan Kepala BNPB 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; (8) Peraturan Kepala BNPB 6/2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana.Sebagaimana Peraturan Kepala BNPB 6/2018, ia menyebut mekanisme masuknya bantuan internasional diawali dengan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaran bantuan. Kemudian, ujarnya lagi, BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi, antara lain laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik/peralatan dan kebutuhan personel yang profesional.“Bahkan, jika bantuan tersebut berupa uang harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus,” ucapnya.Ia menyebut pemanfaatan bantuan internasional juga seharusnya dikelola dan diintegrasikan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Dalam hal itu, ujarnya lagi, BNPB berwenang untuk mengkoordinasikan bantuan internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) atau Posko Nasional PDB.“Dan penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan internasional ini menjadi tanggung jawab BNPB. Jika ingin menelusuri adanya potensi penyimpangan dan siapa yang harus bertanggung jawab, sangat loud and clear aturan main dan regulasi-nya,” kata Didik.Sebelumnya, Senin (26/12), KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.\"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta.KPK memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Laporan itu dilakukan oleh Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jumat (16/12).(ida/ANTARA)
DKPP Mengingatkan Agar di Pemilu 2024 Adu Gagasan, Bukan Politik Identitas
Jakarta, FNN - Anggota DKPP J. Kristiadi mengingatkan para kontestan Pemilihan Umum 2024 agar adu gagasan pada pemilu, bukan malah menggunakan cara-cara tidak baik seperti politik identitas. \"Politik identitas perlu dicermati secara serius untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengalahkan politik identitas,\" kata J. Kristiadi di Jakarta, Selasa. Hal itu disampaikan Kristiadi dalam webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, politik identitas masih menjadi ancaman pada Pemilu/Pilkada 2024. Oleh karena itu, politik identitas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan kepemiluan. Untuk meminimalisasi politik identitas, kata peneliti senior CSIS itu, pada pemilu mendatang semua pemegang kepentingan harus mendorong pesta demokrasi menjadi kontestasi yang penuh dengan adu gagasan. Kontestasi pertarungan gagasan (debat) tersebut, kata dia, bertujuan untuk memuliakan kehidupan bersama. Namun, dengan cacatan apa yang disampaikan mengandung kebenaran yang harus diakui oleh para kontestan. \"Tidak boleh ngotot, apalagi saling menjatuhkan dalam debat tersebut karena bertujuan untuk adu gagasan. Kontestan juga harus mengakui ada kebenaran di setiap gagasan yang disampaikan,\" katanya lagi. Kristiadi juga mengajak pemegang kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan nilai pemilu di Tanah Air, antara lain, dengan meningkatkan kepekaan calon-calon anggota legislatif terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat. \"Kalau tidak demikian, demokrasi akan hanya jadi cangkang dan prosedural saja,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kok The Week Mirip Dhewek?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan THE Week Magazine yang beredar di Inggris dan Amerika pada edisi 24 Desember 2022 membuat cover bertema \"The Faces of 2022\". Dalam Cover tersebut terdapat karikatur beberapa Kepala Negara dan tokoh yang sedang menikmati hidangan hari Natal \"Christmas Double Issue\". Di meja besar duduk Raja Charles, PM Inggris Rishi Sunak, Presiden Ukraina Zelensky, PM China Xi Jinping, Aktor Will Smith dan lainnya. Presiden Rusia Putin tampak di luar sedang marah-marah. Menendang boneka salju. Ada juga foto dinding Queen Elizabeth. Yang menarik di antara pemimpin dunia yang merayakan hari natal tersebut ada seseorang yang mirip Presiden RI Joko Widodo. Duduk berdampingan dengan PM China Xi Jinping yang berpenampilan kalem, berwibawa dan bermasker. Sementara di sebelahnya adalah pasangan Charles dan Camilla. Orang seperti Jokowi itu terkesan rakus, jorok dan primitif. Rakus karena di piringnya penuh makanan yang dilahap sendiri, jorok di samping kotoran juga di kepalanya ada laba-laba dan kodok. Primitif karena yang dimakan adalah hewan kalajengking. Menurut yang juga beredar di medsos orang seperti Jokowi itu adalah Matthew Hancock Menkes Britania Raya yang mengundurkan diri bulan Juni 2021 akibat skandal moral. Sebelumnya aktivis Partai Konservatif ini menjabat sebagai Menteri Digital, Budaya, Media dan Olahraga. Matt Hancock bulan lalu ikut dalam program I\'m A Celebrity..Get Me Out of Here dan sukses menjadi finalis Raja Hutan bersama Owen Warner dan Jill Scott. Selama di hutan tentu ia makan segala untuk survive. Hancock pernah ikut atraksi menyelam dan berfoto bersama kodok di kepala. Masalahnya adalah karikatur Matt Hancock dalam The Week itu ternyata mirip Jokowi, termasuk kerut di keningnya. Wajar orang bertanya apa benar itu Jokowi yang dimaksudkan. Hebatnya ia duduk di sebelah PM China yang selama ini disorot kedekatannya. Jokowi memang hobby memelihara kodok. Gaya kodok itu melompat-lompat. Berada di dua alam darat dan air. Kodok jarang ditemukan di tempat bersih kadang ia hidup di semak-semak dan area lembab. Kebanyakan orang jijik melihat kodok. Laba-laba yang menempel di kiri kepala orang seperti Hancock atau Jokowi itu bukan sembarang laba-laba tetapi jenis tarantula hitam yang beracun. Sifat laba-laba atau tarantula itu menjebak, menjerat dan memangsa. Entah apa yang ada dalam bayangan karikaturis sehingga di kepala harus menempel tarantula hitam. Yang dimakan dalam tusukan garpu adalah kalajengking. Berbeda dengan makanan kepala negara lain. Ada yang makan ayam, bercengkrama, membawa kue serta berebut trophi. Dengan didamping Xi Jinping ia asyik memakan kalajengking. Makanan di piringnya pun aneh ada seperti bola mata. The Week membuat kejutan untuk profil yang memungkinkan orang mengasosiasikan dengan Presiden Republik Indonesia. Belum ada penjelasan resmi The Week siapa dimaksud orang disebelah Xi Jinping itu. Karikaturis bisa mengeles untuk proteksi hukum. Bila ia diserang oleh Hancock ia bisa bilang itu Presidency G-20, begitu juga sebaliknya. Lagi pula di Indonesia sulit untuk melaporkan penghinaan sebagaimana ketika Tempo menampilkan bayangan Jokowi berhidung panjang. Itupun ternyata dibenarkan oleh Dewan Pers. Nah karikatur The Week yang menjadi Cover edisi \"The Faces of 2022\" menjadi cermin dari bacaan dunia tentang wajah dan karakter pemimpin yang buruk. Orang terhormat yang bergaul atau berperangai buruk. Ada kotoran kodok, adapula laba-laba dan kalajengking. Mengapa mirip Jokowi ? Jokowi adalah penggemar kodok dan pendukungnya disebut cebong. Jokowi pernah meresmikan produk truk \"laba-laba\" Mitsubishi. Jokowi pula yang tahun 2018 menyatakan jika ingin kaya maka beternaklah kalajengking. Racunnya mahal. Apakah kebetulan atau sengaja sebagai \"Christmas Double Issue\" ? Karena itu sekedar karikatur maka jawabannya, entahlah !. The Week hanya memberi tempat bagi bacaan dan tafsiran dhewek. Bandung, 27 Desember 2022
POPULER
