ALL CATEGORY
Untuk Akselerasi Promosi Wisata Indonesia, InJourney Gandeng Bobobox
Jakarta, FNN - Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjalin kolaborasi dengan Bobobox untuk mengakselerasi pengembangan dan promosi wisata Indonesia.Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, mengungkapkan antusiasme kerja sama dengan Bobobox untuk memajukan sektor pariwisata nasional sehingga kelak menjadi preferensi utama para wisatawan.Hal ini sejalan dengan visi misi InJourney untuk menjadi leading tourism ecosystem di Indonesia, yang mana saat ini berfokus untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang.“Pengembangan destinasi ini membutuhkan banyak elemen pendukung dalam membangun pariwisata, diharapkan Bobobox dapat menjadi partner yang memberikan solusi akomodasi di destinasi baru,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Bobobox dan InJourney resmi berkolaborasi menyediakan serta mengelola akomodasi dan promosi pariwisata di berbagai lokasi utama Indonesia. Kolaborasi strategis ini akan menjadi motor penggerak majunya sektor wisata Tanah Air.Bobobox dan InJourney berkomitmen mengoptimalkan potensi dan sumber daya pariwisata di Indonesia. Bagi InJourney dan Bobobox kerja sama ini merupakan sebuah pencapaian baru dalam mewujudkan komitmen mendorong pariwisata Indonesia yang unik, berkualitas, dan bertaraf internasional.CEO Bobobox Indra Gunawan mengatakan kerja sama ini menjadi langkah yang tepat dalam pengembangan sektor wisata Indonesia.“Kami menyambut baik kerja sama ini. Selaras dengan InJourney, Bobobox percaya bahwa pariwisata Indonesia merupakan salah satu pilar penting penggerak ekonomi negara dan kami melihat besarnya peluang di sektor ini. Kami sangat berharap kolaborasi dengan InJourney dapat memberikan warna serta menjadi solusi baru untuk industri pariwisata masa kini,” kata Indra.Dia berharap dengan adanya kemitraan ini akan lebih banyak inisiatif menarik untuk memperkenalkan destinasi domestik baru yang belum tergali kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia.\"Kami bersyukur dan antusias dapat menjadi bagian dari kolaborasi ini. Mudah-mudahan Bobobox dapat mengeksekusi hasil kerja sama ini dengan cepat,\" kata Indra.(ida/ANTARA)
Ekonomi 2023 Diprediksi Tumbuh Rendah Dibandingkan 2022, Indonesia Diminta Waspada!
Kejari Jaktim: Teroris dan Kasus PT Asabri Sita Perhatian Masyarakat... Suram, Ketenagakerjan Indonesia Mengarah Ketidakpastian... Jokowi Umumkan Dekrit kembali ke UUD 1945, PEMILU Diundur ?... PJMI Gelar Audiensi dengan PP DMI... MOU Kemitraan Yayasan Laut Lestari Indonesia dan Pemda Kab Talaud ... RICHIE, Diam Dalam Doa... Insan Bumi Mandiri Bangun Sumur Bor di Tiga Titik Pedalaman Sumatera Selatan... Bisnis Bancassurance Bank Muamalat Tumbuh Dua Digit... Kapal Dakwah Dokter Care dr. Joserizal Jurnalis akan Bero Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin mengkhawatirkan dan dalam. \"Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang bisa ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \'Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1/2023). Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia. Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia. \"Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi Sandwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,\" katanya. Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya \'jumping\' dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja. \"Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan Indonesia ketika nanti ada pergantian kepemimpinan di 2024,\" katanya. Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa \'membajak krisis\' saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi. \"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,\" katanya. Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini. \"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,\" pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini. 7 Rumus Kearifan Dunia Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini. Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh. \"Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tangguh atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,\" kata Teuku Rezasyah. Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum. \"Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,\" katanya. \"Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,\" imbuhnya. Teuku Rezasyah berharap agar para capres dan cawapres maupun kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 , harus memiliki 7 kriteria tersebut, sehingga memiliki kapabilitas dan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia. \"Jadi capres dan cawapres maupun para kader parpol saat ada 18 sekarang ini, harus mempersiapkan diri dengan 7 kearifan dunia tersebut, sehingga kalau terpilih bukan karena fulus atau kedekatanya, tetapi memang karena kemampuan dan kapabilitasnya,\" katanya. Pengamat Hubungan Intenasional Unpad Bandung ini lantas menyoroti nomor urut 7 yang didapat Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Teuku Rezasyah menilai nomor 7 memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Jawa maupun Sunda. \"Tujuh dalam bahasa Jawa itu Pitu. Pitu artinya pitulangan atau mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hendaknya Partai Gelora selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan tuntunannya atau pitulungan dan jangan besar kepala, karena kita hidup dalam suatu masyarakat, seperti di Jawa Barat ini kita harus Silih Asuh, Silih Asah dan Silih Asuh,\" katanya. Sedangkan Researcher CORE Indonesia Muhammad Ishak mengatakan, Indonesia harus memiliki peran lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023. \"Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022,\" kata Ishak. Ia menyebutkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan ekonomi Indonesia pada 2023 rendah. Pertama, perang Ukraina melawan Rusia belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang masih akan terjadi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai. Selain itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi. \"Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat,\" katanya. Namun, dalam kesempatan yang sama, pemerintah, harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, memberikan permodalan dan mendukung teknologi yang kuat, serta penegakkan good government dalam aturan main dan tata kelola pemerintahan. (sws)
Fight Back ke Megawati Dimulai, Koordinasi Intelijen Diserahkan ke Menhan, Jokowi Politisasi BIN
Jakarta, FNN – Saat ini, agak sulit membaca manuver politik apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena seperti ada sinyal yang mendua dari Pak Jokowi. Di satu sisi, ada sinyal dari para relawan Jokowi yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah tidak akan maju lagi. Projo, misalnya, sudah menyatakan penolakannya terhadap ide 3 periode dan penundaan Pemilu. Di daerah, relawan juga sudah mulai mengusulkan dan mendeklarasikan Ganjar untuk menjadi capresnya. Tetapi, di sisi lain Pak Jokowi masih blusukan terus dan bahkan makin intensif. Selain itu, Jokowi juga sepertinya mulai menunjukkan fight back dengan menginstruksikan agar kendali orkestrasi laporan intelelijen dipegang oleh Menhan. “Ini perang bubat, bener-bener. Jadi, Pak Jokowi memang waktu dia diomelin Ibu Mega, dan kita, FNN, membuat dugaan kuat bahwa Jokowi akan fihgt back. Dan betul terjadi. Sebetulnya, Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (21/01/23). Menurut Rocky, BIN yang diketuai oleh Budi Gunawan bisa dikatakan berada di bawah kekuasaan Megawati, sedangkan yang “punya” Jokowi adalah KPK. “Jadi, di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini, akhirnya mesti dipangkas oleh Jokowi,” ujar Rocky. Masalahnya, kata Rocky, kalau kita sebut sistem intelijen negara maka dia centralis, supaya BIN ini betul-betul profesional dan usernya adalah negara. Presiden adalah pengguna dari data BIN. Data BIN sendiri tidak boleh membuat kesimpulan, tetapi hanya membuat indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling tinggi, yaitu presiden. “Tetapi, kalau dia dipindahkan ke Pak Prabowo, artinya fungsi BIN itu berhenti. Jadi, sinyal utama yang terbaca adalah Pak Jokowi nggak ngerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi,” ujar Rocky. Departemen Pertahanan tidak boleh punya fungsi BIN karena bisa membuat mereka bersikap mendua, lanjut Rocky. Misalnya, jika Departemen Pertahanan mendapat informasi tentang ancaman negara, dia mesti call BIN. Kalau kondisinya seperti sekarang, dia sendiri yang mesti lakukan itu. Artinya, tidak ada semacam second opinion. “Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega maka kekuasaan Ibu Mega dipreteli di BIN,” tegas Rocky. Pak Jokowi menganggap bahwa kalau dipindahkan ke Dephan maka Pak Prabowo akan menguasai informasi strategis. Sepertinya Pak Jokowi panik karena tidak ada lagi peralatan untuk bertempur dengan Mega, lalu dia bujuk Pak Prabowo, tambah Rocky. “Dan yang lebih penting adalah Jokowi akhirnya mempolitisai BIN,” tandas Rocky. Jadi, hal yang sudah dipastikan dalam undang-undang sekarang ini fungsinya secara langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen Pertahanan. Padahal, Departemen Pertahanan adalah user dari BIN, pengguna informasi BIN. Bukan dia yang mengumpulkan informasi, dia pengguna. “Ini kacau. Peta-peta diplomasinya berantakan dan yang paling senang adalah intelijen asing. Mereka akhirnya tahu bahwa BIN sudah berantakan. Jadi, Pak Jokowi membocorkan kelemahan intelijen kita pada intelijen asing dengan mempreteli BIN-nya. Ini semua terjadi karena ambisi Pak Jokowi untuk jadi 3 periode dihalangi oleh Bu Mega,” ujar Rocky.(ida)
Belajarlah dari Presiden Vietnam
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJUTAN terjadi dari salah satu negara ASEAN Vietnam. Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri karena ada bawahan yang terlibat korupsi. Padahal itu terjadi saat Nguyen masih menjadi Perdana Menteri. Dua Deputy Perdana Menteri melakukan kejahatan terhadap uang rakyat. Baginya tanggungjawab atasan atas kesalahan bawahan menjadi penting. Langsung atau tidak tentu berhubungan. Moral kepemimpinan yang baik adalah menyesal dan ikut merasa bertanggungjawab. Mundur adalah tenggang rasa sekaligus sikap ksatria. Itu yang dilakukan Presiden Nguyen Xuan Phuc. Vietnam bukan negara terpuruk, bahkan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pada tahun 2018 mencapai angka 6,6 % sedangkan Indonesia 5,4 %. Malahan kini pada kuartal II 2022 ketika Indonesia sulit menyentuh 6% justru Vietnam mencapai 7,72 %. Sejak Reformasi Doi Moi 1986, Vietnam berkembang pesat. 90 % warga bergerak di sektor pertanian. UMKM kuat, ekspor terbesar beras, kopi, karet, kacang-kacangan dan produk perikanan. Vietnam adalah negara \"next eleven\" berprospek menjadi negara maju. Nguyen Xuan Phuc memimpin negara yang bagus perkembangannya. Menjadi Presiden sejak 2021. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan kenegaraan. Ia tidak serakah memperpanjang jabatan bahkan karena \"bersih\" ia ringan saja untuk mengundurkan diri. Tidak menjadikan jabatan Presiden untuk berperilaku KKN. Anak buah korupsi ia mundur. Presiden Indonesia harus belajar banyak pada Presiden Vietnam. Presiden Jokowi telah gagal membawa Indonesia menjadi negara pertumbuhan ekonomi pesat. Stagnan bahkan potensial menurun. Berbeda dengan Vietnam yang dilirik investor, kita mengemis-ngemis mencari investor. Dengan mengobral lahan dan menawarkan insentif segala. Menggadaikan kedaulatan pun nanpaknya siap-siap saja. KKN semakin merajalela. Vietnam tidak perlu punya aturan agar Presiden mundur, sementara Indonesia memiliki Tap MPR No VI tahun 2000 yang memberi jalan bagi Presiden dan pejabat negara lainnya untuk mundur teratur. Etika diwadahi oleh peraturan perundang-undangan. Sayangnya norma tinggal norma tetapi perilaku politik mengesampingkan norma itu. Vietnam negara sosialis yang tidak memiliki sila ketuhananan dan kemanusiaan akan tetapi menjaga dan menjalankan nilai moral dan etika. Jika belajar dari Vietnam Presiden Jokowi seharusnya mundur atas kegagalannya memimpin bangsa. Korupsi faktanya tumbuh subur sebagaimana diakui oleh Mahfud MD. Mahfud pula yang pernah mengingatkan soal Tap MPR No VI tahun 2000 tersebut. Mahfud MD juga yang berbicara tentang lingkungan \"Iblis\" dalam Pemerintahan. Mahfud MD sendiri tidak mundur demikian juga dengan Jokowi dan lainnya. Para pejabat ambivalen memang mahir dalam berteori dan bermanis kata. Akan tetapi sulit untuk melaksanakannya. Vietnam memberi pelajaran, tetapi kita tidak mau belajar. Mungkin ia atau mereka berkata kita bukan Vietnam, kita adalah negara Pancasila. Negara yang jauh lebih hebat. Para pemimpin yang merakyat dan melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Pemimpin berkelas dunia yang berjuang terus pantang mundur. Jika ada yang menyimpang termasuk melakukan korupsi maka itu hanya bunga-bunga saja. Mundur? Oh tidak. Berjuang dan berkuasa hingga babak belur adalah prinsip. Ketika rakyat sudah tidak percaya, tidak apa-apa juga sebab rakyat hanya kumpulan orang-orang yang mudah dininabobokan, diarahkan kemauannya dan diredam kemarahannya. Alat kekuasaan ada padaku. Aku adalah segala-galanya. Negara adalah aku dan aku adalah negara. Bandung, 20 Januari 2023
Lukas Enembe Kembali Ditahan KPK di Rutan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status pembantaran penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe setelah kondisi yang bersangkutan dinyatakan pulih dan fit untuk menjalani penahanan.\"Tim medis menyatakan tersangka LE sudah pulih sehingga dapat dipindahkan ke Rutan KPK. Maka hari ini tim penyidik mencabut status pembantaran penahanan dengan membawa kembali tersangka ke Rutan KPK untuk menjalani penahanan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali juga memastikan tim medis akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan Lukas Enembe selama menjalani penahanan di Rutan KPK.\"Kami sampaikan kembali, sekalipun berada di Rutan KPK, tim dokter Rutan KPK selalu memantau kondisi kesehatan tersangka,\" ujarnya.Ali Fikri juga mempersilakan pihak keluarga dan dokter pribadi Lukas Enembe untuk datang membesuk, asalkan telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh hukum.\"Dokter pribadi dan keluarga tentu kami silakan dapat melakukan kunjungan sepanjang syarat ketentuan telah dipatuhi,\" katanya.Ia juga berharap Lukas Enembe bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam rangka penyelesaian perkara untuk kepastian hukum.Lukas Enembe sebelumnya dibantarkan penahanannya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta pada Rabu (18/1) untuk pemantauan kesehatan.Meski dibantarkan, Lukas Enembe masih dalam kondisi stabil dan bisa beraktivitas seperti biasa.Tim medis kemudian hari ini mencabut pembantaran Lukas Enembe dan mengembalikan yang bersangkutan ke Rutan KPK untuk menjalani penahanan.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi PapuaSelain Lukas Enembe, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak di Pemprov Papua, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan sarana olahraga menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah menahan Lukas Enembe selama 20 hari ke depan pada 11-30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.Sementara tersangka Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(ida/ANTARA)
Prihatin, Kompetensi BI Seperti Amatir
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BI kaget. Masyarakat prihatin. Bukan prihatin karena BI kaget. Tetapi prihatin karena BI terkesan amatir, dan tidak profesional. BI terkesan tidak kompeten, mengeluarkan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor yang nampaknya tidak ada dasar sama sekali. BI terkesan mau menghindar dari tanggung jawab atas kebijakan moneternya yang tidak efektif, dengan mencari alasan mengada-ada. BI mempertanyakan, kenapa dolar AS seakan-akan langka sehingga membuat kurs rupiah tertekan, padahal hasil ekspor 2022 sangat tinggi, mencapai 291,9 miliar dolar AS, dengan surplus neraca perdagangan mencapai 54,6 miliar dolar AS? Hal ini membuat Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, merasa banyak Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak masuk ke Indonesia, alias diparkir di luar negeri. Lucu juga, dugaan Devisa Hasil Ekspor diparkir di luar negeri hanya berdasarkan “perasaan”, seperti dikutip dari CNBC \"Pada saat itu, ada rasa kenapa dana itu kok gak masuk di perbankan kita,\" kata Destry lagi. Terlebih lagi, “perasaan” BI tersebut dilontarkan pada acara resmi konferensi pers, sehingga terlihat amatir. Karena, BI sebenarnya mempunyai data sangat lengkap untuk menjawab semua dugaan, pertanyaan atau keprihatinan terkait semua transaksi internasional antara Indonesia dengan luar negeri. Data tersebut bernama Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), disusun dan dipublikasi sendiri oleh BI, per triwulanan. di dalam NPI juga termasuk Neraca Perdagangan. Maka itu, BI seharusnya dapat menjawab dengan cermat apakah memang ada Devisa Hasil Ekspor yang tidak masuk ke Indonesia: berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Mari kita lihat data NPI 2022. Sejauh ini, data NPI yang sudah dipublikasi baru sampai Q3/2022. Sedangkan data NPI Q4/2022 baru akan dipublikasi bulan depan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), ekspor hingga Q3/2022 mencapai 219,3 miliar dolar AS, dengan surplus perdagangan mencapai 39,8 miliar dolar AS. Pertanyaannya, apakah ada Devisa Hasil Ekspor tersebut yang diparkir di luar negeri? Kalau ya, berapa besar? Pada prinsipnya, semua transaksi lalu lintas devisa internasional akan tercatat di dalam sistem perbankan Indonesia, dicatat BI di dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut data NPI, dana hasil ekspor yang masuk ke Indonesia hingga Q3/2022 tercatat 219,8 miliar dolar AS. Artinya, sesuai dengan data BPS. Karena hampir seluruh ekspor Indonesia menggunakan FOB, sehingga pencatatan BPS yang berdasarkan akrual sama dengan data NPI yang berdasarkan penerimaan kas. Artinya, praktis, semua Devisa Hasil Ekspor sudah diterima di Indonesia! Bukankah begitu? Data berbicara! Tetapi, kenapa dolar seakan-akan langka? Karena, ekspor dan surplus neraca perdagangan yang cukup tinggi tidak serta merta membuat cadangan devisa meningkat dan kurs rupiah menguat. Dan BI seharusnya sangat paham mengenai hal tersebut. Alasannya sebagai berikut, tercermin dari data NPI. Pertama, neraca perdagangan sektor Jasa untuk periode yang sama mengalami defisit cukup besar, yaitu 14,6 miliar dolar AS. Kedua, Neraca Pendapatan (Primer dan Sekunder) juga mengalami defisit cukup besar, yaitu 22,1 miliar dolar AS. Pendapatan Primer dan Sekunder adalah transaksi terkait pendapatan dari hasil investasi (dividen, capital gain, bunga) dan ketenagakerjaan (TKI/TKA). Penjumlahan semua ini dinamakan Neraca Transaksi Berjalan, menghasilkan surplus hanya sekitar 9 miliar dolar AS. Ketiga, yang sekaligus merupakan komponen NPI terakhir, adalah transaksi Modal dan Investasi (Finansial), yang dinamakan Neraca Transaksi Modal dan Finansial. Untuk periode hingga Q3/2022, ternyata aliran investasi dari luar negeri defisit 9,2 miliar dolar AS. Artinya, investor asing menarik kembali investasinya yang ada di Indonesia, dan terjadi capital outflow yang menekan kurs rupiah. Pertanyaannya, kenapa investor asing melakukan divestasi di Indonesia? Salah satu sebabnya karena selisih suku bunga acuan antara Bank Sentral AS (the Fed) dengan BI terus menyempit, hingga mencapai sekitar 1 persen, dan memicu capital outflows. Sepanjang tahun 2022, the Fed sudah menaikkan suku bunganya sebesar 4,25 persen. Sedangkan BI hanya menaikkan 2 persen. Tentu saja, BI sadar dan tahu konsekuensi dari kebijakannya ini akan memicu capital outflows dan menekan kurs rupiah. Maka itu, sangat aneh kalau sekarang BI menanyakan kenapa dolar AS langka. Malah terkesan menyalahkan eksportir memarkir devisanya di luar negeri? Kalau ada hasil ekspor yang diparkir di luar negeri, kemungkinan besar berasal dari manipulasi nilai ekspor, melalui transfer pricing, artinya nilai ekspor dibuat lebih rendah dari sebenarnya. Salah satu tujuannya untuk menghindari pembayaran pajak! (*)
Jalur Mudik Pansela Tawarkan Keindahan Tempat Wisata
Jakarta, FNN - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi mengatakan jalur mudik alternatif Lebaran 2023 di pantai selatan Pulau Jawa menawarkan keindahan sejumlah tempat wisata bagi pemudik.\"Kami tidak menggunakan pendekatan percepatan di sini untuk sampai di tujuan, tetapi lebih kepada menikmati jalur pantai selatan dengan waktu yang direncanakan untuk bisa tiba ke tujuan masing-masing,\" katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Kakorlantas bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengecek jalur mudik di pantai selatan (pansela) dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2023.Kakorlantas berserta rombongan sempat mengunjungi tempat wisata Karangpotong Ocean View di Sindangbarang, Cianjur, Jawa Barat, yang berada di jalur pansela.Menilik jalanan yang tidak begitu luas, Firman meminta para pemudik yang akan melewati jalur itu untuk berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara.\"Jalannya tidak begitu lebar, masyarakat betul-betul harus waspada ketika sedang berpapasan dengan kendaraan lainnya,\" pesannya.Firman juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan kegiatan yang akan mengakibatkan kemacetan di jalan saat mudik lebaran nanti.\"Imbauan kepada masyarakat setempat yang jalurnya dilalui arus mudik, harapan kita tentunya tidak ada tambahan yang jadi faktor penghambat. Contohnya, kendaraan parkir di pinggir jalan, kemudian pasar-pasar tumpah di pinggir jalan dan lainnya,\" ujarnya.Sementara itu, Dirjen Hubdar Kemenhub Hendro Sugiatno mengajak masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran melewati jalur pansela, selain untuk berwisata dan menikmati kuliner di sepanjang perjalanan sebelum sampai di kampung halaman.\"Bagi masyarakat yang lewat jalur selatan bisa mampir ke tempat-tempat wisata karena pemandangannya luar biasa,\" ungkap Hendro.Rute peninjauan hari kedua di mulai dari Pelabuhan Ratu menuju Djampang Kulon, Jembatan Cibuni Sindangbarang, Cidaun, Jembatan Cilaki, Cikelet, Cilauteureun, Pameungpeuk, Sancang, Jembatan Cikaengan, Cipatujah, Cikalong, Sindangsari, Cijulang, Cikangkung, dan berakhir di Pangandaran.(ida/ANTARA)
Tenaga Kerja Pribumi Akan Menjadi Korban dan Dikorbankan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Utusan yang bernama Meng Khi tersebut menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC, karena azas Ius Sanguinis. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Pada masa Presiden Sukarno, pernah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959. Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Karena kekurangan kapal pengangkut sebagian besar tetap tinggal di Indonesia. Peristiwa sempat mengganggu hubungan RI-RRC ini baru dapat diselesaikan setelah perundingan antara Bung Karno dan PM Cho En Lai, yang sengaja datang ke Jakarta Gempuran ekonomi dan politik China ujungnya akan akan menyingkirkan kaum pribumi. Anehnya terjadi keadaan yang sangat penyakitkan, ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Dalan realitas ekonomi dan politik yang hanya mengandalkan hutang dan investasi adalah sasaran yang empuk keterjang strategi ekonomi dan politik China Terbukti dalam masa pemerintahan saat ini tawaran manis Xi Jinping dari China berupa umpan yang berbahaya diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan TKA warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. China leluasa menguasai sumber sumber ekonomi negara khususnya Sumber Daya Alam (SDA). Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi ekonomi dan politik kaum Pribumi Nusantara bahkan sangat berbahaya bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki China Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dengan kemasan TKA dalam strategi mereka tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Hal lain yang kurang di sadari oleh kebijakan TKA China masuk ke Indonesia bahwa sesuai perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara China dan Indonesia diawali klaim politik Mao Zedong yang mengatakan bahwa semua orang China diseluruh dunia termasuk di Indonesia adalah warga negara RRC karena asas Ius Sanguinis. Artinya bahwa semua tenaga kerja China akan dilindungi oleh RRC, perlindungan tersebut akan muncul berupa tekanan diplomatik ketika ada gangguan terhadap TKA China dan kondisi memaksa bisa berupa intervensi militer. Jauh hari Indonesia sudah dingatkan dari laporan koresponden Tribunnews, Richard Susilo dari Tokyo Rabu 25 Nopember 2015, bahwa Indonesia bisa berantakan gara-gara Cina: Masako Kuranichi dari Universitas Tsurumi dan Seigakin Jepang mengingatkan Indonesia agar sangat hati -hati terhadap gerakan China di Asia terutama Indonesia. Jangan sampai salah langkah kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara gara China. China punya rencana dan konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia yaitu Maritime Silk Road sering dijuluki One Belt One Road (OBOR), sebuah ide yang dilemparkan oleh Di Jinping . Secara kasar bisa dikatakan munculnya hegemoni China terhadap Indonesia. Kasus bentrokan TKA China dan kaum pribumi mulai terjadi karena jangka waktu tertentu pasti akan terjadi. Dan tragisnya tenaga kerja Pribumi akibat kebijakan ekonomi investasi yang langsung dikendalikan oleh pemilik modal dengan kendali strategi OBOR China. Tenaga Kerja Pribumi akan menjadi korban dan dikorbankan oleh penguasa kita sendiri. Dalam budaya Jawa akan menjadi tumbal pesugihan rezim ini yang salah dan tidak hati-hati terhadap rencana China yang sejak berabad-abad akan menguasai Indonesia. Saat ini telah menjadi kenyataan, hanya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang akan bisa menolong bumi Nusantara ini. ***
Ferry Irawan Mengajukan Penangguhan Penahanan
Surabaya, FNN - Artis Ferry Irawan resmi mengajukan penangguhan penahanan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur usai ditahan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Venna Melinda.\"Memang benar Ditreskrimum Polda Jatim menerima pengajuan penangguhan penahanan. Namun demikian, informasi dari penyidik yang kami terima masih akan dilakukan pengkajian kembali terkait surat tersebut,\" kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Dirmanto di Surabaya, Jumat.Dirmanto mengungkapkan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah menerima informasi dari pengacara agar difasilitasi pertemuan antara korban dan terlapor.\"Minggu depan akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua orang tersebut, baik pelapor maupun terlapor,\" katanya.Sementara itu, Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombes Polisi Sodiq Pratomo mengatakan pihaknya menerima lima sampel barang bukti kasus KDRT yang dialami Venna Melinda dari Ditreskrimum Polda Jatim.Barang bukti tersebut berupa dua darah pembanding Venna Melinda. Sementara tiga barang bukti lainnya yang diperiksa adalah satu sobekan kain dari kaos warna cokelat, handuk warna putih dan darah yang ditemukan di lantai.\"Dilakukan pemeriksaan DNA dan hasilnya ketiga barang bukti tersebut seluruhnya identik atau match dengan darah saudara Venna Melinda. Jadi, memang darah saudara Venna Melinda,\" katanya.Sebelumnya, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT atas istrinya, Venna Melinda, dan telah ditahan oleh Polda Jawa Timur.Ferry dilaporkan Venna Melinda ke Polres Kediri Kota karena melakukan KDRT di salah satu kamar hotel Kota Kediri pada Minggu, 8 Januari 2023. Berkas laporan pun dilimpahkan ke Subdit IV Renakta Polda Jatim.Ferry disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dia dianggap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, Venna Melinda.(sof/ANTARA)
Sebanyak 3.500 Personel Disiagakan untuk Mengamankan Jalan Sehat Harlah NU
Solo, FNN - Tim gabungan dari TNI dan Polri telah menyiagakan sebanyak 3.500 personel untuk pengamanan kegiatan jalan sehat dalam rangka peringatan Harlah satu abad Nahdlatul Ulama (NU) yang bakal digelar di Pura Mangkugaran Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (22/1).Pengamanan kegiatan gerak jalan Harlah NU dilaksanakan bersama dengan jajaran Polri dan Kodam IV/Diponegoro utamanya dari Korem 074/Warastratama Surakarta, karena akan dihadiri tamu VVIP, kata Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf Anan Nurakhman, usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Tamu VVIP, di Makorem 074/Warastratama Surakarta, Jumat.\"Kami kali ini, ada kegiatan jalan sehat dalam rangka Harlah satu abad NU yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo pada Minggu (22/1), yang akan dihadiri sekitar 50.000 orang,\" kata Danrem.Pihaknya bersama Polresta Surakarta dan unsur terkait dari Pemkot Surakarta telah disiapkan pengamanan dari mulai titik start sampai dengan titik finis termasuk rangkaian kegiatan bapak Presiden dan ibu negara di Kota solo.\"Kami sudah antisipasi semua. Kami kumpulkan pasukan pengamanan kegiatan apel gelar pasukan pengamanan VVIP, Jumat ini, sehingga harapannya nanti semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar,\" kata Danrem.Danrem menyampaikan tim gabungan rencana tetap akan melaksanakan pengamanan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke Kota Solo terutama dari Soloraya. Pihaknya sudah merencanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Jadi digelar nanti pasukannya, cek rutenya, kemudian tempat acaranya, dimana sudah ditempatkan semua pasukan yang ada di Kota Solo.Sementara itu, Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi menambahkan Polresta Surakarta bersinergi dengan TNI yakni Korem 074 Warastratama untuk melakukan pengamanan tamu VVIP. Hal ini, sudah bukan yang pertama dilakukan. Karena, pihaknya sudah sering kali menangani kegiatan-kegiatan bapak Presiden.\"Tentunya prosedur tetap pengamanan Presiden yang telah dilaksanakan selama ini. Presiden sosok yang dekat dengan masyarakat. Artinya beliau tidak mau aparat keamanan menghalangi kedekatan Presiden dengan masyarakat, Kata Kapolres.Artinya, kata Kapolres, pola-pola pengamanan dilaksanakan fleksibel. Jangan sampai kehadiran petugas membuat tidak nyaman masyarakat atau bapak Presiden yang berinteraksi dengan masyarakat .Tentunya dengan kehadiran Presiden dalam acara kegiatan jalan sehat di Pura Mangkunegaran pada Minggu (22/1), berbaur dengan masyarakat menjadi tugas bersama baik TNI maupun Polri untuk membuat segalanya berjalan dengan baik. Hal ini, baik dari sisi pengamanan dan kenyamanan Presiden atau masyarakat yang ingin berinteraksi dengan beliau.\"Pasukan keamanan yang akan diturunkan kegiatan jalan sehat Harlah satu abad NU, di Solo, sebanyak 3.500 personel lebih. Pasukan dari Polri menurunkan 1.286 personel ditambah dari TNI dan diperkirakan total 3.500 personel,\" kata Kapolres.Dia mengatakan jumlah angka tersebut kemungkinan akan dinamis melihat kemungkinan di lapangan karena kegiatan jalan sehat bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) tentunya bukan hanya fokus pada kegiatan itu, tetapi juga kegiatan masyarakat yang lain. Seperti, saat pengamanan pernikahan putra Presiden, beberapa waktu lalu.(ida/ANTARA)
POPULER
