ALL CATEGORY
Hari Ini Badai Besar Jabodetabek, BRIN – BMKG Saling Bantah, BRIN Sebar Hoaks?
Jakarta, FNN – Hari ini orang pada bingung karena ada dua versi yang berkaitan dengan akan adanya bada besar. Yang pertama dari BRIN yang menyebutkan bakal ada badai besar di Jakarta pada tanggal 28 Desember, hari ini, dan diperkirakan terjadi siang ini. Informasi ini kemudian heboh sekali sehingga pemerintah provinsi dan Kementerian yang berada di Jakarta mulai membuat skenario untuk work from home. Tetapi, kemudian muncul penjelasan dari BMKG bahwa badai besarnya bukan tanggal 28, tapi sebenarnya sudah berlangsung. Jadi, mungkin tanggal 28 ini bukan badai besar banget. Lepas dari benar atau tidaknya, kita jadi bingung, mana yang mau kita pegang. Dua-duanya lembaga pemerintah. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (28/12/22) membahas hal ini bersama Rocky Gerung dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, mungkin yang BRIN maksud adalah badai Republik Indonesia. Kita kaget sebetulnya karena semua orang jadi beda persepsi. Padahal, kita tahu bahwa tugas untuk mengumumkan gejala alam itu ada pada BMKG, bukan pada BRIN. Ini BRIN ini kan dia menyebar hoaks justru. Jadi dia mesti ditangkap. Coba orang lain yang menyebar.” Menurut Rocky, BRIN adalah lembaga riset yang mengatur kebijakan riset nasional, bukan dia yang mengumumkan keadaan. Kalau begitu BMKG dibubarin saja. Jadi, menurut Rocky, ini juga ada semacam norak atau mau pamer. Tetapi, fungsi BRIN bukan untuk memberitakan bahaya. Bahaya itu ada BMKG-nya, di bidang mitigasi juga ada fungsi BMKG. Jadi, sekali lagi, BRIN itu sejak awal memang tidak ada kerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang berhasil adalah bikin hoaks nasional. Kejadian ini bisa membuat orang tidak percaya lagi pada BRIN, mengapa gagal membuat prediksi. Padahal, sudah heboh. Menurut Rocky, klarifikasi ini mesti jelas dan karena semua pebisnis juga tiba-tiba mungkin berhenti untuk menerima order karena ada gejala badai. “Jadi ada kepanikan awal yang disebabkan oleh kedunguan dari BRIN,” ujar Rocky. Ini serius sekali karena ini bukan hanya persoalan WFH di kalangan pemerintahan, di Departemen, di Pemprov DKI, tapi juga perkara pebisnis yang mungkin membuat skenario-skenario khusus untuk aktivitas bisnisnya. Kehebohannya juga sudah terjadi sejak beberapa waktu sebelumnya. ”... jadi kelihatannya ini dia bikin heboh nasional dan heboh yang tolol sebetulnya. Jadi, dikasih teguran atau sanksi dong, karena ini mengacaukan perekonomian, mengacaukan sistem-sistem pendidikan, mengacaukan perencanaan libur keluarga,” tambah Rocky. Mestinya, BRIN berkoordinasi dengan BMKG dan secara simpel bisa minta klarifikasi dari BMKG. Kalau begini, artinya tidak ada koordinasi. Jadi, ini bukti bahwa koordinasi memang tidak ada dan bukan cuma di wilayah yang menimbulkan kepanikan, bahkan kepanikan politik juga tidak ada koordinasi. KPU tidak tahu mau bikin apa, bawaslu tiba-tiba ubah aturan. Jadi, sudah betul-betul tanpa koordinasi. Sebenarnya, prediksi-prediksi semacam ini penting, apalagi ini akhir tahun, orang sedang liburan akhir tahun, dan banyak merencanakan perjalanan. Tetapi, yang kita persoalkan adalah koordinasi. Karena kalau kondisi begini kita jadi bingung, mana yang mau kita pegang. Selama ini kita berpegang pada BMKG, tapi ini ada BRIN, lembaga riset nasional. Jadi, kita akan tunggu karena diperkirakan akan terjadi siang atau sore nanti. Sebenarnya, untuk Indonesia, tradisi semacam ini penting. Tetapi, karena kita hidup di negara yang tidak mengenal empat musim maka orang tidak terlalu peduli dengan ramalan-ramalan cuaca. Kita ingin agar tradisi semacam ini terus ada, tetapi koordinasinya harus benar di kalangan pemerintahan. (sof)
Dugaan Abuse of Power KPU Harus Dituntaskan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KPU sedang disorot. Publik kecewa dan curiga terhadap kinerjanya. Sedari awal, banyak tuduhan bahwa KPU tidak netral. KPU dianggap tangan panjang dari elit kekuasaan. Ada pihak tertentu yang diduga telah menitipkan sejumlah pesan kepada KPU: meloloskan parpol tertentu dan menghadang parpol lainnya. Memenangkan capres-cawapres tertentu, dan menggagalkan calon lainnya. Kecugiaan ini menggaung sudah lama di media dan medsos. Meledak ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) dkk membongkar tudingan bahwa sekjen KPU bermain. Tidak hanya ICW, seorang wanita bernama Mischa Hasnaeni Moein juga membuat kesaksian. Videonya viral dan menggemparkan. Perempuan yang dijuluki Wanita Emas ini menuding ketua KPU bekerja untuk memenangkan Ganjar-Erick di pilpres 2024. Tudingan ini seperti menguatkan rumor sekenario pemenangan Ganjar-Erick yang telah lama ramai jadi perbincangan publik di seantero jagat maya. Selain isu capres‐cawapres (Ganjar-Erick) yang akan dimenangkan, KPU juga dituduh diberikan tugas untuk menyelamatkan sejumlah partai. Partai Gelora dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) ikut disebut-sebut. Dua partai ini dituding mendapat rekomendasi untuk diloloskan. Ini perintah, kata oknum di KPU yang dituding oleh ICW, dkk. Siapa yang memberi perintah? Telunjuk publik langsung otomatis mengarah ke penguasa. Karena logika publik menganggap, tidak ada yang bisa mengendalikan KPU kecuali yang punya kekuasaan Diduga pula Partai Umat besutan Amien Rais menjadi partai yang dipesan untuk digagalkan. Tidak boleh ada dan ikut kompetisi di pileg 2024. Saya masih dianggap menakutkan, seloroh Amien Rais. Kata ICW dkk, ada 7 KPUD Provinsi dan 12 KPUD Kabupaten telah mengikuti arahan KPU Pusat. Menurut temuan, 7 KPUD Provinsi dan 12 KPUD Kabupaten diduga dipaksa untuk bermain curang dalam proses verifikasi data parpol. Dikembalikan ke publik, lebih percaya KPU atau ICW dkk? Ini baru dugaan. Ini baru tuduhan. Ini persepsi publik yang dibangun oleh pengakuan-pengakuan sejumlah pihak bahwa ada oknum KPU yang beroperasi menunaikan tugas dari pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Media bahkan telah menyebut nama jelas oknum KPU itu. Siapa? Dugaan ini semakin kuat ketika ada sejumlah pihak yang mengaku diintimidasi \"masuk rumah sakit\" jika tidak mengikuti instruksi dari KPU pusat. Ngeri... Apa yang dimaksud \"masuk rumah sakit\"? Dilukai? Dibunuh? Publik kemudian menerka-nerka tafsir \"masuk rumah sakit\" itu. Jika tuduhan ini benar dan terbukti, maka KPU betul-betul sudah terpapar dan teramputasi. KPU dianggap tidak lebih dari agen dan petugas yang akan mengatur siapa pemenang dan siapa yang harus dikalahkan. Mendesain siapa yang dijaga dan siapa yang harus disingkirkan. Rusak sekali. Parah! KPU punya hak jawab atas semua tuduhan itu. Akan tetapi, proses hukum dan etik mesti ditempuh. Ada pihak yang telah melaporkan KPU. Ini harus diproses dan dilakukan investigasi. Ada dugaan \"abuse of power\". Bahkan tuduhan ancam mengancam ini bisa diproses secara pidana jika pihak yang diancam melaporkan ke polisi. Jika semua tuduhan itu betul, maka para oknum KPU harus diganti. Pelanggar hukumnya harus diproses hukum. Jika tidak terbukti, KPU harus melaporkan balik kepada pihak penuduh sebagai pencemaran nama baik. Supaya clear dan harus tuntas. Ujung kasus ini harus jelas. Mana yang benar dan mana yang salah. Yang perlu dipahami, ini bukan semata perseteruan antar dua pihak. Ini bukan hanya soal oknum. Ini menyangkut kredibilitas komisioner KPU. Ini menyangkut kualitas proses pemilu. Ini akan mempengaruhi secara signifikan hasil pemilu. Pada akhirnya, ini akan berpengaruh terhadap nasib masa depan bangsa. Kasus ini tidak boleh berhenti di isu dan berita media. Tidak boleh selesai dengan mediasi dan klarifikasi. Ini tidak bisa diselesaikan dengan somasi dan permintaan maaf antar pihak. Publik berhak terlibat dalam kasus ini. Rakyat butuh kepastian. Rakyat butuh kejelasan, agar ada jaminan pemilu 2024 jurdil. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak yang mendapat laporan harus segera menggunakan kewenangannya untuk menelusuri laporan itu. DKPP harus panggil para pihak yang dituduh mengaku akan memenangkan bakal capres-cawapres tertentu. Namanya masih ingat kan? Panggil juga oknum yang diduga main ancam terhadap sejumlah KPUD Provinsi. DKPP dituntut bersikap tegas dengan memberikan sanksi bagi mereka yang ternyata terbukti bersalah. Gak boleh memble. DKPP tidak boleh masuk angin. DKPP mesti menuntaskan kasus dugaan \"abuse of power\" yang dilakukan para oknum KPU. Prosesnya harus betul-betul transparan. Harus terang benderang. Komisioner KPU hendaknya juga muncul ke publik dan memberi penjelasan terkait dugaan ancam mengancam itu. Juga dugaan bahwa KPU akan memenangkan bakal capres-cawapres tertentu. Bukan hanya membantah, tapi memberikan bukti dengan melaporkan balik pihak yang dianggap melakukan pencemaran nama baik itu. Rakyat butuh hasil investigasi dari pihak ketiga. Sekali lagi, harus clear. Tidak boleh menguap. Komisionir KPU harus menjamin bahwa KPU netral. Tidak hanya dalam ucapan, tapi harus mampu meyakinkan publik dengan realisasi kinerja-kinerja berikutnya yang menunjukkan integritas dan profesionalismenya. Para penuduh mesti dilaporkan balik jika KPU yakin bahwa tuduhan itu salah dan fitnah. Ini masalah serius. Ini menyangkut persepsi publik terkait integritas dan kinerja KPU. Pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap hasil pemilu yang akan amat berpengaruh bagi nasib dan masa depan bangsa. Tuduhan adanya kasus \"abuse of power\" dalam bentuk ancam mengancam dan segala indikator kecurangan tidak boleh terdengar lagi kedepan, setelah semua proses etik dan pidananya tuntas. Jika tidak, kerja KPU bukan saja berpotensi menciptakan kegaduhan tapi juga dapat memicu konflik horisontal. KPU akan terus menjadi obyek tuduhan kecurangan dan caci maki publik. (*)
Makin Kusut, Hasnaini Mengaku Membuat Klarifikasi Karena Ditekan
Jakarta, FNN - Kasus dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari terhadap Hasnaini makin kusut. Ceritanya seperti sinetron, berbelit-belit tetapi penuh kejutan. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya beredar video klarifikasi dari Hasnaini bahwa tidak benar dia pernah dilecehkan dan diperkosa oleh Hasyim Asy’ari. Kini, Hasnaini kembali membuat bantahan atas klarifikasinya itu. Dia mengaku membuat video klarifikasi itu dalam kondisi tertekan. Hal ini semakin menambah kusut masalah ini. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (27/12/22) kembali membahas hal ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Ketika membuat video klarifikasi, Hasnaini mengaku bahwa dia membuat video testimoni karena dalam kondisi depresi. Sekarang, dia mengaku membuat video klarifikasi karena ditekan. “Jadi, mana yang benar? Terserah pada Anda mana yang Anda lebih percaya, pengakuan testimoni dia sebelumnya, atau klarifikasinya, atau klarifikasi atas klarifikasinya lagi,” kata Hersubeno Arief. Dalam keterangan tertulisnya, Hasnaini menyatakan bahwa tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dia didatangi oleh eks pengacaranya yang bernama Brian Gautama. “Atas intimidasi, tekanan, dan ancaman, saya dengan terpaksa membuat video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi tertanggal 18 November 2022 kepada Hasyim Asy’ari, yang telah disiapkan oleh Saudara Hasyim Asy’ari dan Saudara Brian Gautama,” kata Hasnaini dalam pernyataan tertulisnya hari Senin, 26 Desember 2022. Putri dari politisi PDIP, Max Moein, itu menjelaskan bahwa Brian, pengacara dia sebelumnya, yang merekam saat ia membacakan teks permintaan maaf. Setelah video selesai dibuat, Brian Gautama langsung mengirimkan kepada Hasyim Asy’ari. Hasnaini juga menyebut ada sejumlah saksi yang menyaksikan peristiwa ketika dia membuat video rekaman. Siapa Hasnaini? Dia adalah Ketua Umum Partai Republik Satu sudah dua kali ini partainya tidak lolos pemilu. Sekarang ini dia sedang ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast, anak perusahaan BUMN Waskita Karya. Ringkasan kronologi kasusnya sebagai berikut: Mulai heboh pada hari Kamis, 22 Desember 2022, melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas dia melaporkan ketua KPU Hasyim Asy’ari ke DKPP, kemudian tanggal itu juga beredar video terstimoninya. Kemudian, Senin, 26 Desember beredar video klarifikasi permohonan maaf bahwa apa yang ada dalam video pertama tidak benar. Dua video yang beredar tadi secara kronologis tidak nyambung. Ini yang membuat bingung. Rupanya, tidak lama setelah itu, Farhat Abbas langsung mengirimkan keterangan tertulis terbaru bahwa dia dalam kondisi ditekan oleh Hasyim Asy’ari dan pengacaranya yang bernama Brian Gautama. Surat ini kemudian dikirim oleh Farhat Abbas ke sejumlah media. Dalam keterangan tertulis itu, Hasnaini menjelaskan kronologi intimidasi yang dialami sampai akhirnya dia mau membuat video permintaan maaf. Berikut kronologinya: tanggal 6 November 2022, dia memberikan surat kuasa khusus kepada Farhat Abbas untuk melaporkan Hasyim Asy’ari ke DKPP dan polisi. Farhat lantas melayangkan surat somasi agar mengklarifikasi dugaan asusila tersebut. Surat somasi dikirimkan tiga kali: tanggal 16 November, 21 November, dan 24 November 2022. Tapi, Hasyim Asy’ari tidak menggubris surat somasinya. Hasyim juga tidak pernah mau menemui Farhat Abbas untuk memberikan klarifikasi. Hasnaini mengatakan Hasyim Asy’ari bukannya merespons somasinya, tapi justru mengancamnya. Hasyim Asy’ari mengancam Hasnaini dengan memberitahukan bahwa hukuman kasusnya akan diperberat jika tetap melaporkan Hasyim ke DKPP dan kepolisian. Karena ancaman itulah kemudian Hasnaini terpaksa membuat video klarifikasi dan permohonan maaf pada tanggal 11 Desember 2022. Hasnaini juga mengaku terpaksa mencabut surat kuasa khususnya kepada Farhat Abbas, tetapi kemudian dia kembali memberikan surat kuasa kepada Farhat Abbas pada tanggal 22 Desember, kemudian dia juga menandatangani berkas laporan DKPP pada tanggal tersebut. Sampai di sini kasus clear. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana kelanjutan kasus ini? Farhat Abbas menegaskan bahwa video klarifikasi Hasnaini tidak hanya dibuat dalam tekanan, tetapi juga sudah tidak relevan. Sebab video itu dibuat pada tanggal 11 Desember 2022, sedangkan Hasnaini menandatangani berkas laporan ketika DKPP pada 22 Desember. Artinya, video itu dibuat sebelum Hasnaini melaporkan Hasyim. Dengan demikian, kalau kemaren kami menyatakan bahwa dengan klarifikasi kemarin kasusnya tidak lanjut, tetapi karena ada kejanggalan dan kronologis yang benar adalah seperti di atas, maka berarti kasus lanjut. Kasus ini belum dicabut. “Jadi, logikanya kasus pelaporan Hasnaini jalan terus dan ini akan diikuti dengan laporan kepada kepolisian,” kata Hersu. Menurut Hersu, yang paling aman buat kita semua adalah wait and see. Tidak boleh menyimpulkan dulu. Tetapi, karena kasus ini melibatkan seorang Ketua Umum KPU maka kasusnya tidak bisa dipandang enteng. Apalagi di luar kasus pelecehan dan pemerkosaan ada juga bocoran mengenai desain Pilpres yang akan berlangsung curang. “Jadi, seperti posisi saya semula, yang paling benar kasus ini dilanjutkan saja, dilaporan ke polisi dan dibawa ke pengadilan. Itu dari sisi Hasnaini. Sebaliknya, dari sisi Hasyim Asy’ari dan KPU, kalau mereka merasa difitnah, laporkan balik ke polisi. Ini demi menjaga kehormatan diri dan keluarga Hasyim Asy’ari, sementara dari KPU sebagai lembaga, laporkan balik Hasnaini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU. Dengan demikian, publik akan tahu bagaimana proses yang sesungguhnya,” pungkas Hersu.(ida)
Bangsa Indonesia Sengaja Dipecah untuk Memudahkan Penguasaan Asing
Jakarta, FNN - Negara Indonesia itu besar, luas, unik, menarik, kaya raya di atas dan di dalam bumi. Banyak yang tahu, apa lagi negara negara-negara maju yang lebih luas wawasan, ilmu dan peralatannya. Tak heran kalau negara kita jadi incaran bancakan. Lihat saja, Kalimantan oleh Cina, Papua oleh Amerika, Australia dan sekutunya Kita belum mampu mengelola, menjaga dan mempertahankan dengan baik. Itulah sebabnya, negeri kita telah dibuat dengan segala cara dan alasan untuk pecah dan terurai baik dari pandangan Ipoleksosbudaghukhankam maupun struktur dan kultur. Banyak korban di Papua Amerika tersenyum, mau pindah IKN ke Kalimantan Cina ngakak. Mereka tahu, cara yang mudah dan efektif untuk mencapai keinginanya melalui penguasa dan rakyat, dengan rayuan gombal hingga intimidasi yang dicampur aduk dengan cara cara adu domba, penyesatan, pengelabuhan, penipuan, pembohongan, kriminalisasi, diskriminasi, ekskusi, TERORISASI dan masih banyak lagi. Dengan metoda kombinasi dan degradasi kita dibuat panik, bingung dan tak terkendali. Maka, segeralah kita paham, sadar dan bersikap, untuk mencegah, menindak dan membenahi kembali, hal hal ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di atas, dengan etos kerja yang baik. Berketuhanan, proporsional, profesional, kompak, saling menghargai, saling menghormati, bermartabat dan beradab adalah hal hal yang perlu kita pedomani. Jadi.... Semua itu harus diwujudkan dalam bentuk konkrit dalam bingkai ruang dan waktu yang dikemas dalam satu niat, bulat tekad yang hanya bersandar kepada Allah (bersatu, berani, berhasil). Marilah kita niati dan ujudkan untuk mempersatukan pemerintah dengan rakyat dengan nyata, berlandaskan Pancasila dan UUD \'45 Tegakkan hukum, yang mengikat dan memaksa, tanpa pandang bulu Tegakkan sistim Demokrasi, secara adil dan beradab ! Insya Allah...Indonesia akan tenang kembali tenang. (*)
Penunjukan Muhammad Ali sebagai KSAL, Bukti Angkatan Laut Berhasil Lakukan Kaderisasi
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting memprediksi, Laksamana Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) hingga masa peralihan kepemimpinan nasional 2024. \"Dia yang paling memungkinkan menjadi KSAL dibandingkan sejumlah laksamana madya lainnya, sehingga diberi mandat menjadi KSAL. Sejak sebulan lalu saya sudah prediksi Muhammad Ali yang akan menjadi KSAL,\" ujar Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (28/12/2022). Presiden Joko Widodo, lanjut Selamat Ginting, membutuhkan pimpinan TNI yang dapat mengawal pergantian kepemimpinan nasional pada Oktober 2024. Stabilitas nasional antara lain menjadi tugas pimpinan TNI, baik itu Panglima TNI maupun tiga kepala staf angkatan, serta Kepala Polri. \"Tidak mungkin Presiden akan mengganti pimpinan TNI dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun di tengah situasi politik yang cenderung akan panas pada April hingga Oktober 2024,\" ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Dikemukakan, dibandingkan sejumlah laksamana madya yang lain, Muhammad Ali punya masa dinas normal hingga 2,5 tahun lagi. Sehingga bisa diberikan tugas untuk mengawal matra laut. \"Penunjukan Muhammad Ali sebagai KSAL, sekaligus menunjukkan Angkatan Laut berhasil melakukan kaderisasi secara normal dan berkesinambungan. Ali dua angkatan di bawah Laksamana Yudo Margono,\" ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Penunjukan Laksamana Ali, kata Selamat Ginting, tidak akan menimbulkan gejolak di lingkungan Angkatan Laut. Ali lukusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989, memenuhi syarat semuanya, antara lain berasal dari Korps Pelaut, pernah beberapa kali menjadi komandan kapal perang, menjadi panglima armada, dan asisten KSAL. Itulah beberapa persyaratan di matra laut yang dipenuhi Ali sebagai pimpinan Angkatan Laut di era terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Selamat Ginting membandingkan karier Ali yang hampir sama dengan Yudo Margono. Sebelum menjadi KSAL, Yudo juga menduduki posisi Panglima Kogabwilhan I, seperti yang diemban Muhammad Ali sebelum menjadi KSAL. Ali juga pernah menjadi Panglima Koarmada I menggantikan Yudo Margono (2018-2019). Kemudian Ali menjadi asisten perencanaan dan anggaran KSAL (2020-2021). Pernah menjadi Gubernur AAL (2018-2019), dan Koordinator Staf Ahli KSAL (2019).(*)
Reshuffle dan Pemantik Gerakan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISU reshuffle muncul kembali. Semakin kencang setelah salah satu partai koalisi Pemerintah Partai Nasdem mengajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Anies tidak disukai bahkan cenderung dimusuhi oleh Istana. Segera setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies, PDIP langsung menemui Jokowi. Konon minta agar Menteri yang berasal dari partai pimpinan Surya Paloh itu agar segera diganti. Selama periode kedua, Jokowi sudah tiga kali melakukan reshuffle yaitu bulan Desember 2020, bulan April 2021 dan terakhir Juni 2022. Saat meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1 (26/12) Jokowi ditanya oleh awak media soal reshuffle. Jawabannya singkat- singkat seperti \"ya dengar\", \"oke\", \"cluenya.. ya udah\", \"mungkin\" atau menggerakkan tangan. Ketika ditanya kapan ? jawabannya \"ya nanti\" adapula dengan angguk-angguk kepala. Ada tiga Menteri Nasdem yang jadi gunjingan untuk diganti yaitu Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan meski reshuffle adalah hak prerogatif Presiden namun pertimbangannya harus berdasar kebutuhan bukan alasan politis atau lainnya. Tiga dampak politik yang mungkin akan terjadi jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri yang berasal dari Partai Nasdem baik seluruh maupun sebagian, yaitu : Pertama, hak prerogatif Presiden itu menjadi slogan semata sebab faktanya penggantian Menteri berdasarkan keputusan tekanan politik. Adalah PDIP yang gencar menekankan soal reshuffle. Terakhir Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat yang meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi dua Menteri asal Nasdem. Kedua, jika terjadi reshuffle maka suasana politik akan memanas. Nasdem yang merupakan partai koalisi Pemerintah berubah menjadi kekuatan oposisi. Bahayanya, Partai Nasdem yang diduga banyak mengetahui hal ikhwal Istana termasuk borok-borok di dalam akan melakukan manuver aksi bongkar-bongkar. Semangat restorasi menemukan momentum. Ketiga, rakyat akan membaca dengan jelas kezaliman Jokowi kepada Anies Baswedan. Reshuffle yang disebabkan Partai Nasdem mendukung Anies adalah kebijakan naif, brutal dan bodoh. Berpolitik tidak elegan. Menjadi bukti atas kebohongan Istana yang katanya tidak ikut melakukan intervensi politik. Faktanya kewenangan partai politik digerus dan didikte oleh Istana. Jika Jokowi tidak hati hati dalam mengambil keputusan mengenai reshuffle khususnya terhadap partai koalisinya, maka guncangan politik akan terjadi. Tiga partai oposisi PKS, Partai Demokrat dan Partai Nasdem bukan sekadar menjadi kutub bagi dukungan Capres, tetapi lokomotif dari perlawanan rakyat terhadap rezim yang dinilai zalim, sewenang-wenang dan kriminal. Ujungnya jangan harap Jokowi dapat mengakhiri jabatan dengan baik. Dua tahun ke depan adalah waktu yang krusial untuk membangun stabilitas politik. Reshuffle Kabinet dapat menjadi pemantik dari sebuah gebrakan dan gerakan. Bandung, 28 Desember 2022
Presiden Ukraina Berharap Segera Implementasi Perjanjian dengan AS
Kiev, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (26/12) menyuarakan harapannya untuk segera mengimplementasikan kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) yang dicapai selama kunjungannya ke Washington baru-baru ini, demikian menurut layanan pers kepresidenan Ukraina.\"Kami tidak akan membuang waktu. Kami akan segera mengimplementasikan semua yang telah disepakati di Washington,\" kata Zelensky dalam pidato hariannya melalui video, tanpa menyebutkan secara spesifik perjanjian mana yang dibicarakannya.Zelensky mengatakan sekitar 9 juta penduduk di seluruh penjuru Ukraina harus hidup tanpa listrik, tetapi jumlah pemadaman listrik kini secara bertahap berkurang.Pekan lalu, Zelensky mengunjungi Washington dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak konflik Rusia-Ukraina dimulainya pada akhir Februari lalu.Setelah kunjungan tersebut, Zelensky mengatakan dirinya telah mencapai sejumlah kesepakatan baru terkait bantuan untuk industri energi Ukraina.(sof/ANTARA)
Pemerintah Pusat Diminta Merespon Cepat Kedatangan Rohingya ke Aceh
Banda Aceh, FNN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah pusat untuk merespon cepat kedatangan para pengungsi dari Rohingya yang terus bertambah ke tanah rencong.\"Jakarta (pemerintah pusat) sendiri harus merespon terkait adanya pergerakan kedatangan para imigran Rohingnya ke Aceh,\" kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh, Selasa.Dalam dua hari ini Aceh kedatangan para pengungsi dari negara Myanmar suku Rohingya, pertama pada Minggu (25/12) sebanyak 57 orang di pantai Aceh Besar.Kemudian, kemarin (26/12), Aceh kembali didatangi imigran Rohingya sebanyak 185 orang di kawasan perairan Laweung, Kabupaten Pidie.Iskandar menyampaikan, secara kemanusiaan terkait kedatangan imigran Rohingnya yang sudah bertubi-tubi ke Aceh baik di Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perlindungan.\"Penyediaan obat-obatan, makanan, dan pakaian, karena secara kemanusiaan siapa pun wajib untuk memberi rasa kemanusiaan dan keadilan bagi mereka,\" ujarnya.Namun, kata Iskandar, para pihak terkait dalam persoalan penanganan pengungsi internasional, dan pemerintah provinsi Aceh harus secepat mungkin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Apalagi ada isu mereka adalah pencari suaka.Artinya pemerintah melalui departemen luar negeri dan penegak hukum lainnya harus merespon cepat, atau melakukan investigasi dan penyelidikan apa yang melatarbelakangi para imigran Rohingnya itu ke Aceh.\"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia,\" katanya.Iskandar menuturkan, berdasarkan catatan serta amatan dirinya melalui media massa, terdapat sejumlah kasus terdamparnya etnis Rohingnya, dan banyak dari mereka yang melarikan diri dari tempat penampungan.Misalnya, lanjut Iskandar, baru-baru ini di Lhokseumawe diantara mereka banyak yang melarikan diri. Maka ia juga mempertanyakan siapa yang memfasilitasi pelarian mereka, penampung serta kemana tujuan pelariannya, karena itu perlu diusut secara tuntas.\"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia, kemudian akan dibawa melalui Sumut dan masuk kembali ke Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,\" ujar Iskandar.(sof/ANTARA)
Sebanyak 5.989 Kendaraan Terjaring Tilang Elektronik
Jakarta, FNN - Posko Operasi Lilin 2022 mencatat 5.989 kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas terjaring tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di sejumlah wilayah di Indonesia selama liburan Natal, Senin (26/12).Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Saptono Erlangga Waskitoroso di Jakarta, Selasa, menyebutkan kendaraan itu terjaring pelanggaran berdasarkan kamera ETLE statis dan ETLE mobile.Berdasarkan hasil pantauan kamera ETLE menyebutkan statis sebanyak 4.867 pelanggaran dan ETLE mobile sebanyak 1.122 pelanggaran.Sampai saat ini, kata Kombes Pol. Saptono, sudah terpasang 280 kamera ETLE statis, 806 kamera ETLE mobile, dan 58 kamera speed cam di seluruh Indonesia. Sebanyak 34 polda telah mengoperasikan tilang elektronik.Pelanggaran lalu lintas menjadi gerbang pertama terjadinya kecelakaan, dalam ilmu transportasi dikenal dengan hipotesa setiap kecelakaan diawali dengan pelanggaran saat berlalu lintas.Posko Operasi Lilin Polri mencatat 409 kejadian kecelakaan pada hari Senin (26/12) dengan korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat, dan 320 orang luka ringan.Kombes Pol. Saptono mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat, serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan.Ia juga mengimbau masyarakat untuk beristirahat bila terasa lelah saat mengemudi, idealnya setiap 2 jam setelah mengemudi untuk beristirahat agar tidak kelelahan di jalan.\"Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi,\" katanya mengingatkan.Selain itu, para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik juga dapat mengakses aplikasi Google Map guna mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas untuk mengetahui informasi lengkapnya.\"Kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas masyarakat dapat menghubungi call center 1500669 SMS center 9119,\" kata Saptono.Sebelumnya, Kamis (22/12), Kepala Kops Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan bahwa pemasang ETLE di seluruh Indonesia bukan untuk menjaring pelanggar sebanyak-banyaknya.\"Kami ingin masyarakat patuh. Ini (ETLE) hanya perangkat membantu kami untuk melaksanakan penegakan hukum,\" kata Firman.(sof/ANTARA)
Puncak Kepadatan di Soetta Diprediksi Mulai 30 Desember
Tangerang, FNN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang memprediksi puncak kepadatan arus kendaraan masa libur Tahun Baru 2023 di Kawasan Bandara Udara akan terjadi pada 30-31 Desember 2022.\"Prediksi peningkatan volume kendaraan di Bandara Soetta terjadi pada tanggal 30-31 Desember 2022. Untuk saat ini masih terbilang normal, per kemarin saja terdata sebanyak 117.000 kendaraan keluar-masuk Bandara,\" kata Kasat Lantas Polresta Bandara Soetta Kompol Bambang Askar di Tangerang, Selasa.Ia mengatakan, untuk kondisi kepadatan kendaraan pasca perayaan Natal di Bandara Soetta saat ini masih terbilang normal, dimana berdasarkan data ada sebanyak 117 ribu kendaraan telah masuk dan keluar ke terminal penerbangan.\"Kendaraan yang masuk sebanyak 64.000 kendaraan dan 53.000 kendaraan arah keluar Bandara Soetta,\" katanya.Ia menyebutkan, dengan situasi kepadatan di angka 117 ribu itu tidak berdampak terjadinya kemacetan arus lalu lintas atau pun penumpukan kendaraan.\"Memang arus lalulintas masih lancar dan tidak terjadi kemacetan yang signifikan,\" tuturnya.Menurut dia, hasil prediksi sementara puncak kepadatan arus kendaraan hingga arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 nanti akan terjadi yakni, akhir bulan Desember 2022 sampai awal Januari 2023 nanti.\"Puncaknya diprediksi pada arus balik, yakni akhir tahun 2022 nanti,\" ungkapnya.Sebelumnya, Polresta Bandara Soetta telah melakukan beberapa pengetatan dan mempersiapkan skema pengalihan arus lalu lintas selama masa Hari Raya Natal dan menjelang Tahun Baru 2023.Ratusan petugas pengamanan gabungan juga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang masuk kawasan bandara terbesar di Indonesia itu.Selain itu, pada proses pengecekan pihaknya juga melibatkan anjing pelacak (K9) dan juga Tim Gegana atau Jibom.(sof/ANTARA)
POPULER
