ALL CATEGORY
Rakyat Pilih Anies, Upaya Menyelamatkan Demokrasi dan NKRI
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Ketiadaan prestasi dan jejak rekam buruk yang dipenuhi skandal korupsi dan kebijakan yang menyakiti rakyat. Capres-capres boneka oligarki berusaha menutupi kelemahan dan ketidaklayakan kepemimpinannya dengan politik uang dan kekuasaan. Bagi-bagi sembako, seolah-olah berubah baik dan peduli, tiba-tiba terkesan religius dengan sorban dan jilbab (politik identitas) serta mati-matian membeli suara rakyat dengan uang dan fasilitas negara. Menjadi satu-satunya modal tak tahu malu dan percaya diri sekaligus bengis dari capres-capres budak kapitalis dan komunis itu. Gelombang besar dukungan rakyat pada Anies, terus dibayangi siasat politik kekuasaan untuk menggagalkannya menjadi capres. Segala cara dilakukan kekuatan tertentu dengan melibatkan para pejabat, institusi negara dan para buzzer. Anies dibuat sedemikian rupa seakan menjadi ancaman kepentingan kekuasaan, baik yang sedang berlangsung, yang ingin mempertahankannya dan yang ingin memperpanjang jabatannya. Segala daya upaya dikerahkan demi melemparkan isu, intrik dan finah demi menjegal Anies menduduki kursi nomor satu di republik ini. Mulai dari framing politik identitas, persekongkolan jahat membuat politisasi dan kriminalisasi, hingga gerakan menghapus jejak kepemimpinan dan prestasi Anies, gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Tak kurang dari politisi, pejabat pemerintahan hingga buzzer, berlomba-lomba menjilat dan mencari muka serta mengejar bayaran dan kedudukan sebagai kompensasi menjatuhkan Anies. Semakin kuat menyerang Anies, semakin besar bayarannya. Semakin besar bayarannya semakin brutal serangan kepada Anies. Kekuasaan sepertinya sedang memainkan politik dua muka, mendukung capres tertentu untuk menyelamatkan kepentingannya dan menghancurkan capres tertentu lainnya yang dianggap sebagai lawan politik dan mengancam kepentingannya. Kecenderungan dan faktanya, Anies menjadi satu-satunya capres yang tidak disukai rezim dan berbahaya bagi eksistensi oligarki. Dalam kehidupan rakyat yang diselimuti kekuasan represi, anti demokrasi dan korup. Rakyat terus disuguhi dagelan dan kekonyolan proses pelaksanaan pilpres 2024 yang sarat rekayasa dan kebohongan. Termasuk yang paling fatal dengan mengatur dan menguasai KPU untuk mengikuti kemauan pemerintah yang berkuasa. Politik uang dan pemimpin-pemimpin boneka marak memenuhi bursa capres. Fenomena bagi-bagi uang dan sembako, kembali menghiasi kampanye capres-capres miskin ahlak, miskin prestasi dan miskin karakter dan keteadanan kepemimpinan. Dengan modal dukungan oligarki dan birokrasi sebagai mesin politik dalam pilpres 2024, capres-capres tak bermutu, penuh skandal korupsi dan dengan tabiat buruk dan tak tahu malu, berusaha secara telanjang mengebiri konstitusi dan mengangkangi demokrasi sembari berupya membeli suara rakyat dari uang hasil merampok dan menguras kekayaan negara. Korporasi yang bernaung di bawah bendera swasta maupun badan usaha milik negara, dengan modal besar telah menjelma sebagai kekuatan dominan dan hegemoni bagi penyelenggaraan kegiatan hajat hidup rakyat. Bukan hanya pada aspek ekonomi, jejaring dan pengaruhnya sudah ikut menentukan kebijakan politik dan hukum dalam pemerintahan. Bersama partai politik dan pengusaha, pemerintah bahu-membahu merekayasa konstitusi, proses demokrasi dan kehidupan keagamaan. Rezim kekuasaan bukan hanya mengusung liberalisasi dan sekulerisasi di negeri Pancasila, lebih dari itu mengabaikan prinsip-prinsip Ketuhanan dan kemanusiaan dalam penyelenggaraaan negara. Demi harta dan jabatan, elit politik dan pemangku kepentingan publik tega melukai, menganiaya dan membunuh bangsanya sendiri. Lewat kekejaman pemerintahan yang cenderung diktator dan otoriterian, pemimpin birokrasi, partai politik dan korporasi mengancam keutuhan dan keselamatan NKRI. Melalui pilpres 2024, pelbagai upaya rezim dengan kekuatan oligarki dan para ternaknya, upaya mewujudkan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu sebagai solusi alternatif. Kekuasaan secara telanjang dan vulgar menghadirkan capres-capres boneka yang menjijikan sekaligus berbahaya bagi rakyat, negara dan bangsa. Anies hadir untuk menjawab kerinduan rakyat akan pemimpin yang dapat merangkul sekaligus memberikan harapan perubahan. Bukan hanya sekedar melayani, melindungi dan mengayomi rakyat, Anies telah membuktikan bahwasanya kerja-kerja kepemimpinan itu bertujuan membawa rakyat pada cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies seperti pemimpin yang menjadi antitesis terhadap realitas kebangsaan yang kini semakin terpuruk. Dengan krisis multidimensi dan terjadinya dekadensi moral dalam banyak aspek penyelengaraan kehidupan negara yang semakin membuat rakyat hidup sengsara dan menderita. Anies dengan jejam rekam yang mampu membuktikan pemimpin dengan kinerja dan prestasi yang membanggakan, kini benar-benar menjadi harapan bagi upaya perbaikan dan pemulihan kebangsaan. Satunya ucapan dan tindakan seorang pemimpin yang ada dalam diri seorang Anies, membawa rakyat pada angin perubahan ke arah kehidupan bernegara dan berbangsa yang jauh lebih baik. Transisi kepemimpinan nasional dengan perspektif dan paradigma politik yang lebih membumi mengangkat derajat kehidupan rakyat, menjadi agenda penting dan utama dalam pilpres 2024 mendatang. Sudah saatnya rakyat memiliki kesadaran untuk bangkit, melakukan langkah nyata dan mempunyai keberanian menyelamatkan Indonesia dari kehancuran dan ketiadaan sebuah negara bangsa yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan berada dalam naungan NKRI. Tak boleh lagi ada pembiaran dan ketakutan terhadap segala bentuk distorsi penyelenggaraan negara, terlebih terhadap pelaksanaan konstitusi dan kehidupan demokrasi. Untuk pemimpin baru dan kehidupan kebangsaan yang menghadirkan negara kesejahteraan, selain tentunya lebih mendesak memanfaatkan pilpres 2024 sebagai momentum terbaik dalam menyelamatkan keberadaan dan eksistensi NKRI. Dalam konstelasi politik pilpres 2024 yang dipenuhi rekayasa dan kebohongan, tampilnya capres-capres boneka oligarki, serta pelbagai agenda kekuasaan jangka panjang yang korup dan distortif. Kini rakyat memiliki peluang mewujudkan harapan perubahan melalui figur pemimpin Anies Rasyid Baswedan. Rakyat tak lagi membutuhkan pemimpin yang dikatrol dari proyek pencitraan dan gagal karakter keteladanan. Hanya Anies yang berbeda, dari sekian banyak capres abal-abal yang miskin prestasi dan kehormatan mengikuti kontestasi demokrasi prosedural yang rentan dipenuhi rekayasa, manipulasi dan kamuflase kekuasaan dalam pilpres 2024. Tiada keraguan, hanya ada kesadaran dan keberanian rakyat mendukung dan memperjuangkan Anies sebagai presiden yang mampu mengemban amanat rakyat, keinginan para \"the founding fathers\" dan cita-cita mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Republik kini tengah bersiap dimana rakyat pilih Anies, sebagai satu-satunya upaya menyelamatkan demokrasi dan NKRI, selain cara-cara people power atau revolusi. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 29 Desember 2022/5 Jumadil Akhir 144 H.
Kemenhub Mengonfirmasi Truk Jatuh ke Laut di Dermaga Merak
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengonfirmasi kejadian 1 unit truk jatuh ke laut pada saat pemuatan kendaraan di KMP Labitra Karina, di Dermaga 5, Pelabuhan Penyeberangan Merak pada Rabu (28/12) pukul 20.05 WIB.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menjelaskan bahwa pada saat pemuatan, truk tersangkut di rampdoor akibat ban serep tersangkut.Truk yang bermuatan semen tersebut diduga Over Dimension dan Over Loading (ODOL).“Saat pengambilan ban serep karena alur cukup kencang mengakibatkan gardan truk patah. Sesudah kejadian usaha evakuasi telah dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan menarik dengan truk lain, namun karena truk dalam keadaan terjepit evakuasi tidak berhasil,\" kata Hendro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia menyampaikan, pada pukul 22.38 WIB truk tersebut tercebur ke laut. Namun demikian dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa.Dirjen Hendro menyatakan bahwa usai kejadian, telah dilakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kepolisian, operator, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten.Kata dia, kondisi dermaga dan movable bridge saat ini aman. Truk yang mengalami insiden membawa muatan semen, saat ini sedang diselidiki apakah truk tersebut membawa muatan berlebih atau tidak.\"Kami juga sudah meminta pada petugas di lapangan untuk bertindak tegas kepada truk yang akan menyeberang jika terlihat melanggar batas dimensi dan muatan,” ujarnya.Ia mengimbau bagi yang akan melakukan perjalanan khususnya melalui jalur penyeberangan agar tetap berhati-hati dan memantau perkembangan cuaca yang berlaku setiap harinya agar dapat mengantisipasi potensi cuaca buruk.Hendro juga meminta agar pengusaha maupun operator truk untuk tetap mengawasi batas muatan dan dimensi yang diperbolehkan saat akan melakukan perjalanan agar tetap memenuhi unsur keselamatan.(ida/ANTARA)
Naik 5,8 Persen, Investasi China di Sektor Transportasi
Beijing, FNN - Investasi aset tetap China di sektor transportasi mempertahankan pertumbuhan yang stabil dari Januari hingga November tahun ini, menurut data resmi pada Rabu (28/12).Investasi di sektor transportasi mencapai 3,5 triliun yuan (1 yuan = Rp2.247) dalam 11 bulan pertama 2022, naik 5,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), kata Kementerian Transportasi China.Investasi berjumlah sekitar 2,6 triliun yuan telah disalurkan untuk proyek pembangunan jalan, meningkat 9,1 persen (yoy).Sementara itu, investasi untuk pengembangan saluran air naik 10,2 persen (yoy) ke angka 147,8 miliar yuan.Pada November saja, investasi di sektor transportasi mencapai 369,5 miliar yuan, atau naik 0,9 persen (yoy).(ida/ANTARA
Produksi Gas di Natuna Bertambah 30 Juta Kaki Kubik per Hari
Natuna, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Natuna Ltd berhasil menyelesaikan Proyek Belida Extension yang berlokasi di Wilayah Kerja Blok B Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan berhasil meningkatkan produksi gas nasional sebesar 30 MMSCFD (juta kaki kubik per hari).“SKK Migas berharap seluruh KKKS terus melakukan upaya yang maksimal dalam mengembangkan lapangan-lapangan migas baru untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan,\" kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Natuna, Kamis.Ia juga mengatakan, upaya peningkatan produksi harus dilakukan sebagai langkah nyata mewujudkan visi bersama 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) di tahun 2030.Karena itu, Ia menyampaikan apresiasi atas selesainya Proyek Belida Extension di Laut Natuna dan Ia mengatakan keberhasilan tersebut merupakan wujud dari kerja keras KKKS Medco E&P Natuna Ltd.\"Ini kerja bersama, berkat adanya koordinasi yang baik, kerja keras KKKS Medco E&P Natuna dengan SKK Migas sebagai upaya meningkatkan produksi gas nasional,\"ujarnya.Selanjutnya, Ia juga menjelaskan bahwa Onstream proyek ditandai dengan selesainya start up fasilitas produksi di Anjungan Lepas Pantai Malong pada 18 Desember 2022 dan diikuti Anjungan Lepas Pantai Belida North East pada Minggu 25 Desember 2022.Ditambahkan Wahju, nilai investasi dari Proyek Belida Extension sebesar US$ 77,5 juta atau sekitar Rp1,2 triliun.“Selain investasinya yang cukup besar, proyek ini merupakan proyek bersejarah di Indonesia karena akan menjadi lapangan pertama yang memproduksikan Lapisan Intra Muda di Natuna,\" katanya.\"Selain itu, juga menjadi lapangan pertama yang berhasil berproduksi mendahului lapangan lain yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama untuk memproduksikan Lapisan Intra Muda,” tambahnya.Sementara, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengatakan, Proyek Belida Extension merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Lapangan Malong dan Belida North East.“Kami berharap dapat terus meningkatkan produksi kami baik dari lapangan offshore maupun onshore. Perusahaan juga berterima kasih atas dukungan SKK Migas dan Kementerian ESDM, serta pemangku kepentingan lain sehingga proyek ini dapat berjalan lancar,” ucapnya.Untuk diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(ida/ANTARA)
Dipicu Sentimen "Hawkish" Bank Sentral AS, Rupiah Kembali Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah, dipicu kembalinya sentimen bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed) yang akan tetap hawkish pada tahun depan.Rupiah pagi ini melemah 45 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp15.764 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.719 per dolar AS.\"Outlook masih hawkish-nya kebijakan The Fed di awal tahun 2023 masih menopang dolar dan obligasi AS naik,\" tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik karena para pedagang bingung atas prospek kebijakan di bank sentral terbesar di dunia itu.Pada pertengahan bulan lalu The Fed memperlambat kenaikan suku bunga menjadi 50 basis poin (bps) dari sebelumnya 75 bps.Pejabat The Fed termasuk Ketua Jerome Powell telah menekankan sejak saat itu bahwa pengetatan kebijakan akan diperpanjang, dengan suku bunga terminal yang lebih tinggi, memicu kekhawatiran perlambatan AS.Sebelumnya data AS yang solid menghidupkan kembali kekhawatiran The Fed akan terus mempertahankan sikap hawkish untuk menjinakkan inflasi.Data klaim pengangguran mingguan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih ketat, sementara ekonomi AS pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal ketiga.Secara khusus investor resah bahwa target suku bunga dana Fed bisa naik lebih tinggi dan bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya.Pada Rabu (28/12) lalu rupiah melemah 56 poin atau 0,36 persen ke posisi Rp15.719 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.663 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Sebanyak 1.980 Personel Gabungan Mengamankan Pertandingan AFF di GBK
Jakarta, FNN - Sebanyak 1.980 personel pengamanan gabungan diturunkan untuk mengamankan pertandingan Indonesia kontra Thailand dalam laga Piala AFF 2022 di Stadion Utama Geloran Bung Karno (GBK), Kamis sore. Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendy mengatakan personel gabungan itu terdiri atas anggota Polri, TNI, Satpol PP, pemadam kebakaran dan petugas kesehatan. \"Untuk pengamanan kami siapkan 1.980 petugas Pam Polri dng TNI dan Satpol PP, damkar dan kesehatan,\" kata Agung. Ia menjelaskan pengamanan dari petugas kepolisian berada di zona dua di luar lapangan, sedangkan untuk pengamanan di dalam zona satu mulai dari lapangan hijau sampai dengan tribun dan pintu masuk disiapkan 500 steward. Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertandingan Piala AFF pada tanggal 23 Desember yang lalu, jumlah penonton masih dibatasi belum bisa 100 persen. Diketahui kapasitas Stadion GBK bisa menampung 77.193 orang. \"Hari ini penonton yang dapat masuk Stadion GBK 50.000 orang,\" kata Agung. Agar pelaksanaan pertandingan Indonesia laga Thailand hari ini bisa berjalan aman, dan lancar, Agung pun menghimbau kepada para penonton atau suporter sepak bola yang menonton pertandingan hari ini untuk tertib dan menjaga perilaku dengan baik, tidak membawa barang-barang berbahaya, duduk di kursi sesuai nomor tempat duduk dan tribun yang tercantum dalam tiket, serta bertempat dengan penonton lainnya. \"Sehingga dapat dinikmati pertandingan Indonesia melawan Thailand hari ini,\" katanya. Berdasarkan hasil evaluasi, pengamanan pertandingan masih perlu disempurnakan. Meski demikian pertandingan berjalan cukup baik. Beberapa kendala yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan seperti antrean tiket yang terlalu lama, Polri menyarankan pihak penyelenggaraan untuk menambah jumlah petugas tiketing di setiap pintu masuk menjadi 10 orang. Kemudian meminta steward untuk memahami tugas utamanya, yaitu mengarahkan penonton duduk sesuai tiketnya, memastikan tidak ada potensi gangguan keamanan, dan tidak ikut menonton pertandingan. Lalu Safety and Security Officer (SSO) yang benar-benar berkoordinasi dengan steward dan kepolisian yang berada di zona dua, dengan memberikan informasi yang akurat terkait situasi di dalam stadion ke petugas kepolisian. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada saat mengecek kesiapan Stadion GBK untuk Piala AFF pada Selasa (20/12) lalu, menyatakan pihak Polri berada di ring luar lapangan, baru akan masuk ke lapangan bila ada permintaan dari petugas keamanan yang berada di dalam lapangan. Anggota Polri yang mengamankan pertandingan di lapangan sepak bola tidak boleh membawa senjata api dan gas air mata. Bergerak berdasarkan kondisi di lapangan sesuai kondisi yang ditetapkan, yakni kondisi kuning, hijau dan merah (ancaman). Pertandingan Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (29/12), pukul 16.30 WIB. Pemenang laga ini akan lolos ke semifinal turnamen ini.(ida/ANTARA)
Masyarakat Diimbau Mengikuti Perkembangan Cuaca BMKG
Jakarta, FNN - Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi, mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).\"Kepada masyarakat untuk tetap mengikuti dan memantau perkembangan cuaca pada saat bepergian,\" katanya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Ia mengimbau perusahaan untuk menetapkan bekerja dari rumah (BDR) kepada seluruh karyawan. Sehingga itu dapat mengurangi tingginya kepadatan kendaraan setelah Natal dan Tahun Baru.\"Kita menghimbau setiap perusahaan untuk menetapkan BDR dalam mengurangi volume kendaraan pada arus balik Natal hingga Tahun Baru,\" kata dia. Sebelelumnya, dia menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Budi K Sumadi, dalam rangka Operasi Lilin 2022 di Kantor Korlantas Polri, Rabu (28/12). Kunjungan itu sekaligus memantau aplikasi digital yang disebut K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi). Selain itu membahas hasil pengamanan setiap Polres dalam kesiapan menjelang libur Tahun Baru.Sumadi mengatakan kunjungan itu untuk dapat mengamati dan berdiskusi langsung dengan setiap Polres di Indonesia. Ia pun mengapresiasi alat yang dimiliki Korlantas Polri dapat memberikan informasi secara detil. \"Kami melakukan pengamatan terkait titik-titik lokasi untuk dapat didiskusikan, alat yang digunakan oleh Korlantas ini canggih sekali bahkan komunikasi bisa detail,\" katanya.(ida/ANTARA)
Buang Hasyim Asy'ari!
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Perbuatan asusila yang dilakukan antara Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dengan Hasnaeni Moein sebanyak sepuluh kali bukan lagi kilaf atau tak sadar akibat! Apapun alasan dan latar belakangnya keduanya harus dipidana sekeras- kerasnya dan secepat cepatnya! KPU merupakan perangkat dan sarana Pemilu yang menentukan hasil seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, selayaknya diduduki oleh seseorang ketua yang memiliki moralitas dan kecakapan yang teruji. Indonesia bisa seperti sekarang karena proses yang panjang, keras dan melelahkan, bahkan tidak bisa dinilai banyaknya korban jiwa dan harta benda. Indonesia bukan negeri esek-esek seperti yang digadang-gadang dan dituangkan dalam KUHP yang baru yang memedomani hubungan seksual kedua jenis yang berlainan menjadi sirna dari sanksi karena suka sama suka. Ini pemikiran bejat, bobrok, dan hina yang tidak selayaknya dimunculkan dalam angan-angan sekalipun, bagi martabat bangsa Indonesia Kita harus sadar dan mau evaluasi terkait isu-isu negatif yang menyorot soal perselingkuhan dan kejanggalan- kejanggalan KPU dalam persiapannya menuju Pemilu/Pilpres 2024 yang mendengungkan penundaan, percakapan nyleneh, maupun keganjilan-keganjilan lain. Bahkan pemerintah harus sadar adanya praktek-praktek terbuka dan masiv atas kesulitan rakyat dalam mengurus atau memperbarui KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang hilang atau rusak. Begitu sulit, susah dan bertele-telenya pulang balik untuk mendapatkan KTP baru, meskipun ada resi sebagai tanda pengganti KTP yang belum jadi. Tidak cukup sebulan bahkan berbulan-bulan seorang penduduk ingin memperoleh KTP yang baru. KTP merupakan kebutuhan mendasar untuk segala urusan, namun dengan alasan belum ada blanko dari pusat mengindikasikan bobroknya pemerintahan sekarang dalam melayani rakyatnya sendiri. Apakah lebih diprioritaskan untuk warga Cina? Mustahil, jangankan soal KTP palsu atau ganda, pesawat tempur musuhpun dengan cepat dapat didesign oleh Cina di negaranya sendiri. Kembali pada kasus Hasyim Asy\'ari, kita berharap segera tuntas tidak timbang pikir, latar belakang dan siapa di belakangnya. Buang secepatnya dari perdaran manusia beradab! Tunjukkan pemerintah mampu mencari dan mendudukkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Pilih dan tunjukkan bahwa anggota dan jajaran KPU benar benar jujur, elektabel, kredibel, proposional, profesional dan bisa dipercaya rakyat! Sekali lagi, pemerintah harus peka dan peduli terhadap masalah perselingkuhan, penyelewengan termasuk skandal gravitikasi perbuatan asusila yang dilakukan Hasyim Asy\'ari. (Bandung, 29 Desember 2022)
Kebijakan Konyol Menhub, Kenapa Tidak Sekalian Saja: Orang Kaya Dilarang Naik KRL?
Jakarta, FNN - Bila Anda adalah pengguna kereta rel listrik (KRL) commuter line, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sampai Cikarang dan kebetulan Anda adalah orang kaya atau yang dinilai oleh pemerintah sebagai orang kaya, maka bersiap-siaplah mulai tahun 2023 Anda harus membayar lebih mahal dari tarif yang biasa Anda bayar saat ini. Pemerintah, seperti dikatakan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa selama ini Anda menikmati subsidi yang tidak tepat sasaran. Padahal, subsidi itu harusnya dinikmati oleh mereka yang tidak mampu alias miskin. Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya di KRL, kita gunakan hanya sekitar 4000 rupiah, itu cost-nya mungkin sekitar 10.000 -15.000 rupiah. Demikian kata Menhub dalam konferensi pers Selasa, 27 Desember 2022, di kantornya. “Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tidak berhak. Oleh karena itu, harus dibuat kartu. Kalau itu berhasil maka subsidi bisa kita berikan ke sektor lainnya,” lanjut Menhub. Jadi, Menhub Budi Karya Sumadi menilai bahwa ada yang tidak tepat sasaran di subsidi KRL. Kalau bisa ditertibkan, dia berharap bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih tepat sasaran dan lebih berguna. Bagaimana rencana Kementerian Perhubungan ini? Jika didasarkan pada pernyataan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, maka tidak naik. Menurutnya, kalau subsidinya tepat guna maka tarifnya tidak naik. Cuma, kita pakai data di Kementerian Dalam Negeri, yang kaya membayar sesuai dengan harga aslinya dan yang kurang mampu akan mendapat subsidi. Dengan begitu, kita menyebutnya tidak naik, tapi subsidinya lebih tepat sasaran, tambah Risal Wasal yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut. Risal Wasal menjelaskan bahwa pihaknya masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang. Dia menyebutkan misalnya akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau mungkin data terpadu kesehatan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Yang pasti, data yang terbaik yang akan dipakai. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (28/12/22) membahas masalah kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Perhubungan ini. Berapa besarnya subsidi yang diberikan kepada penumpang KRL commuter line? Berdasarkan realisasi subsidi tarif KRL tahun 2021, jumlahnya 2,14 triliun. Dari mana pemerintah bisa menilai bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran? Kalau memang betul tidak tepat sasaran, apakah pemerintah punya data berapa persen yang tidak tepat sasaran? Apakah mereka selama ini sudah membuat penelitian atau survei pendapatan para penumpang KRL commuter line? Atau pemerintah punya data lain sehingga bisa menyimpulkan bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran? Bukankah selama ini pemerintah justru mendorong agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum atau berpindah dari mobil pribadi ke transportasi publik? Sekarang, begitu mereka berpindah transportasi publik justru dikatakan ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Bukankah dengan beralih ke transportasi publik banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh pemerintah? Misalnya, penggunaan bahan bakar fosil berkurang, kemacetan lalu lintas berkurang sangat signifikan, dan yang paling penting adalah emisi dari kendaraan bermotor juga berkurang. Berdasarkan riset tahun 2021, emisi kendaraan bermotor berkontribusi hingga 70% terhadap pencemaran udara di perkotaan. Berbagai manfaat tersebut juga berdampak signifikan terhadap ekonominya. Kalau kita konversikan dalam bentuk uang juga sangat besar. Belum lagi manfaat kesehatan karena orang stres juga berkurang. Seharusnya hal ini juga dikuantifikasi. Pemerintah jangan hanya menghitung berapa dana yang dikeluarkan untuk subsidi. Mungkin memang ada subsidi yang tidak tepat sasaran, meskipun menurut Hersubeno Arief agak konyol, tetapi, mari kita bandingkan dengan rencana pemerintah untuk memberi subsidi pada kendaraan listrik. Ini sama karena orientasinya untuk lingkungan yang bersih. Mulai Juli 2023, pemerintah akan memberi subsidi pada pembelian mobil listrik sebesar 80 juta rupiah, mobil hybrid 40 juta rupiah, motor listrik 8 juta rupiah, dan motor konversi 5 juta rupiah. Presiden Jokowi merencanakan total subsidi mencapai 5 triliun rupiah. Rencana pemerintah ini sudah disampaikan ke DPR, tapi masih dipersoalkan oleh DPR, di antaranya agar pemerintah tidak grusa grusu karena infrastruktur dari mobil listrik juga belum terbentuk. Rencana subsidi ini juga tidak ada dalam anggaran APBN. Alasan Presiden Jokowi memberikan subsidi 5 triliun untuk kendaraan di atas adalah karena ini kendaraan yang ramah lingkungan. Mari kita bandingkan kebijakan ini dengan subsidi KRL yang 2,14 triliun tadi. Subsidi KRL tersebut akan ditertibkan dengan alasan tidak tepat sasaran karena orang kaya juga mendapat subsidi. Bagaimana dengan para pembeli mobil listrik? Mereka yang membeli mobil listrik itu dengan kasat mata itu dapat dipastikan orang kaya karena harga mobil listrik saat ini memang sangat tinggi dan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang kaya. Memang, ada mobil listrik yang murah, kecil. Tetapi, rata-rata pembelinya juga bukan membeli mobil pertama. Mereka rata-rata orang kaya yang ingin mempunyai mainan sehingga membeli mobil listrik kecil-kecilan. Jadi, sekali lagi, kalau alasan subsidi KRL tidak sasaran, maka subsidi untuk mobil listrik, terutama, jelas lebih tidak tepat sasaran. “Ini subsidi untuk orang kaya, kalau ini clear, mereka yang beli itu pasti orang kaya. Beda sekali dengan pengguna KRL,” tegas Hersu. Jumlah subsidi mobil listrik juga dua kali lipat lebih dibanding subsidi KRL. Kalau alasannya untuk menciptakan udara yang bersih, KRL adalah kendaraan yang juga menggunakan bahan penggerak tenaga listrik. Jelas penggunaan KRL juga bersih lingkungan. KRL commuter line juga mempunyai keunggulan, yaitu memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke mode transportasi umum, sementara mobil listrik tetap saja akan menggunakan jalan mobil biasa dan tidak berdampak pada perubahan kemacetan lalu lintas. Malah, mungkin saja menambah kemacetan lalu lintas. Jadi, bagaimana kita memahami dua kebijakan yang kontras tadi? “Saya kira penjelasannya sederhana, ini karena adanya moral hazard, ada kepentingan bisnis dari para penguasa dan pengusaha kendaraan listrik tadi,” tegas Hersu. Anda bisa Googling siapa pemilik pabrik-pabrik sepeda motor dan mobil listrik ini, sementara KRL Commuter Line yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia ini tidak ada celah peluang para pejabat dan keluarganya tadi atau mereka yang terafiliasi dengan para pejabat tinggi ini untuk mengeruk keuntungan dari negara. Demikian Hersubeno Arief mengakhiri pembahasannya. (ida)
Polri Mengundang KPU dan Bawaslu Hadiri Rilis Akhir Tahun
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI pada kegiatan rilis akhir tahun yang digelar Sabtu (31/12). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu, menyebutkan Polri mengundang semua mitra kepolisian, termasuk KPU dan Bawaslu karena bertepatan dengan momen memasuki tahun politik. “Tahun 2023 itu kan sudah memasuki tahun politik, makanya KPU dan Bawaslu bagian dari pemilu, kami undang (rilis akhir tahun),\" kata Dedi. Ia mengatakan dalam rilis akhir tahun yang akan dilaksanakan sebelum pergantian tahun itu untuk mendengar paparan Kapolri terkait situasi keamanan, ketertiban masyarakat selama tahun 2022, pandangan, dan tanggapan para mitra Polri, seperti Komnas HAM, Kompolnas, perwakilan media, KPU, dan Bawaslu. \"Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan Polri terus bersinergi mengawasi seluruh rangkaian perjalanan dan tahapan pemilu agar pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan damai,\" kata Dedi. Dedi mengatakan Polri berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengawal agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar tanpa ada politik identitas dan polarisasi. Sesuai amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Apel Kasatwil 2022 pada Rabu (14/12), yang mengingatkan seluruh jajaran melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2024, terutama mencegah polarisasi dan penggunaan politik identitas agar situasi serupa pada tahun 2019 tidak kembali terulang. Kapolri memaparkan sejak tahapan pemilu dimulai sudah memengaruhi tensi politik saat ini. Polri, kata dia, perlu melakukan persiapan pengamanan baik dari sisi langkah-langkah preventif, preemtif untuk mencegah polarisasi, menjaga persatuan, dan kesatuan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. \"Tentunya menjadi bagian yang harus kami persiapkan disamping upaya-upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi dan perhatian masyarakat,\" kata Sigit.(sof/ANTARA)
POPULER
