ALL CATEGORY
Rusia Kembali Mengingatkan "Bencana Global" Menyusul Pasokan Senjata ke Ukraina
Moskow, FNN - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada Minggu (22/1) menyatakan pengiriman senjata ofensif ke Ukraina akan menyebabkan \"malapetaka global\".\"Jika Washington dan negara-negara NATO memasok senjata yang akan digunakan untuk menyerang kota-kota sipil dan berusaha merebut wilayah kami, seperti yang mereka ancamkan, ini akan mengarah pada tindakan pembalasan dengan menggunakan senjata yang lebih kuat,\" kata Volodin di Telegram.Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Bundestag Jerman, Majelis Nasional Prancis, dan parlemen Eropa lainnya \"harus menyadari tanggung jawab mereka terhadap kemanusiaan,\" katanya.\"Dengan keputusan mereka, Washington dan Brussel memimpin dunia menuju perang yang mengerikan: ke aksi militer yang sama sekali berbeda dari hari ini, ketika serangan dilakukan secara khusus terhadap militer dan infrastruktur penting yang digunakan oleh Kiev,\" kata Volodin.\"Mengingat keunggulan teknologi senjata Rusia, politisi asing yang membuat keputusan semacam itu perlu memahami bahwa ini bisa berakhir dengan tragedi global yang akan menghancurkan negara mereka,\" katanya.Pada Jumat (20/1), para pemimpin pertahanan dari negara-negara Barat menghadiri pertemuan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, tempat mereka menjanjikan dukungan militer lebih lanjut ke Ukraina, tetapi gagal mengatasi perpecahan soal pengiriman tank tempur.Pada pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin pertahanan yang menghadiri pertemuan tersebut untuk mempercepat pasokan senjata ke Ukraina, lapor layanan pers kepresidenan.(ida/ANTARA)
Dari Tersangka Teroris ISIS di Yogyakarta, Densus Menyita Bom Rakitan
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita dua bom rakitan dari tersangka AW simpatisan ISIS yang ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (22/1).“Ada beberapa barang bukti (disita), di antaranya dua buah bom rakitan yang sudah jadi dan bahan-bahannya,” kata Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dua bom rakitan ini menjadi barang bukti tersangka AW memiliki keinginan melakukan aksi teror dengan menggunakan bahan peledak. Penyidik masih mendalami di mana lokasi yang menjadi target tersangka untuk melakukan teror.“Ada targetnya, tapi masih kami dalami (lokasi target),” kata Aswin.AW (39) ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di sekitar area Jalan Pendowoharjo, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. AW merupakan target tindak pidana terorisme. Proses penangkapan berlangsung pada pukul 06.00 WIB-09.00 WIB.Tersangka AW yang terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme merupakan simpatisan Negara Islam, Irak, dan Suriah (ISIS) yang aktif mengunggah gambar dan video propaganda ISIS di media sosial serta mengunggah seruan provokatif untuk melakukan aksi teror.“AW menggunakan Facebook dan Telegram (untuk menyebarkan provokasi),” kata Aswin.Saat ini, katanya, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka AW.Selain itu, AW diketahui sebagai residivis tindak pidana narkoba. AW pernah menjalani masa pidana penjara di LP Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan bebas tahun 2020.Penyidik menyebut AW tergabung dalam Kelompok Anshor Daulah (AD) dan direkrut sebagai simpatisan ISIS oleh salah satu jaringan teroris saat berada di tahanan.“Kemungkinan dia (AW) Anshor Daulah. Direkrut oleh salah satu jaringan yang berada satu sel dengan AW selama di LP Nusakambangan,” kata Aswin.Sebelumnya, dalam rilis akhir tahun 2022, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme, Polri mengedepankan langkah \"preventive strike\" (upaya mendorong pencegahan kejahatan) sehingga para pelaku teror berhasil diamankan sebelum melakukan aksinya dan masyarakat merasa aman karena pelaku teror tidak sempat melakukan aksi teror yang menimbulkan rasa ketakutan.Sepanjang 2022 ada 247 tersangka teroris yang ditangkap terdiri atas 97 dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI), 70 dari kelompok Ashor daulah (AD), 46 dari kelompok Jamaah Anshorud Daulah (JAD), 20 kelompok Negara Islam Indonesia (NII), empat dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT), satu tersangka \"lone wolf\", dan satu dari \"foreign teroris fighter\" (berpergian ke negara lain).Dari 247 tersangka yang telah ditangkap, saat ini 169 orang dalam proses penyidikan, 56 orang sudah tahap P-21 (penuntutan), 17 orang tahap persidangan, empat orang meninggal dunia saat penindakan, dan satu orang meninggal dunia dalam aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.Jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap sepanjang 2022 menurut catatan Polri mengalami penurunan sebanyak 123 orang atau 33,2 persen dari tahun 2021 yang jumlahnya sebanyak 370 orang tersangka.Begitu pula dengan jumlah aksi teror yang terjadi tahun 2022 menurun lima kasus atau 83 persen dibanding 2021 (dari enam aksi menjadi satu aksi di Polsek Astanaanyar).(ida/ANTARA)
Kekerasan Terhadap Jurnalis di Surabaya Dikecam GMPI
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap lima jurnalis yang bertugas saat peliputan penyegelan Ibiza Club di Surabaya, pada Jumat (20/1).\"Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap jurnalis ketika penyegelan Ibiza Club di Surabaya,\" kata Ketua Bidang Media dan Infokom PP GMPI M Samsul Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Samsul mengatakan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Surabaya itu merupakan ancaman nyata bagi kebebasan pers dan demokrasi. Menurut dia, tugas jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.\"Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Surabaya itu juga mencederai hak publik akan informasi. Sementara jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik untuk tahu itu,\" katanya.Karena itu Samsul mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap pelaku intimidasi tersebut. Dia juga berharap agar aparat kepolisian bisa menangkap pihak yang memerintahkan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis tersebut.\"Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap para pelaku serta aktor intelektual intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Bagaimanapun, pasti ada orang yang memerintahkan,\" ujarnya.Sebelumnya, sejumlah jurnalis menjadi korban penganiayaan saat meliput kegiatan aparat Satpol PP Pemprov Jatim yang hendak melakukan penyegelan di Gedung Diskotik Ibiza Club, Jalan Simpang Dukuh Surabaya, pada sekitar pukul 14.00 WIB pada Jumat (20/1).(ida/ANTARA)
Sekber PKB-Gerindra untuk Kerja Politik Majukan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Partai Gerindra dan PKB dapat digunakan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja politik demi memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia. \"Sekber ini menjadi momentum untuk kerja-kerja politik yang memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia,\" ujar Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara Peresmian Sekber Gerindra dan PKB di Jakarta, Senin. Cak Imin menyampaikan makna pemilihan waktu Peresmian Sekber Gerindra dan PKB pada 23 Januari 2023 atau bertepatan dengan 1 Rajab sejalan dengan makna dari bulan ketujuh di kalender Hijriah, yakni momentum bagi kedua partai untuk berbenah menjadi lebih baik. \"Memang kita pilih hari ini, 23 Januari 2023, tepatnya 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat Islam. 1 Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadhan,\" ujar dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin akan sering bertemu di Sekber Gerindra-PKB untuk memaksimalkan koalisi. “Ya, akan sering Pak Prabowo dan Cak Imin (bertemu). Mungkin di hari \'weekend\' karena beliau-beliau itu kan penyelenggara negara, ya. Mungkin di hari-hari yang libur mereka ketemu di sini,” kata Habiburokhman. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebelum peresmian sekretariat bersama. Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengatakan bahwa seluruh pusat aktivitas kedua partai akan berlangsung dan berpusat di sekretariat bersama ini. Peresmian sekretariat bersama, tutur Habiburokhman, merupakan bukti keseriusan dan kemajuan dalam Koalisi Gerindra dan PKB. “Dengan sekber ini, tentu semua kerja-kerja koalisi kita bisa maksimalkan di sini. Komunikasi lebih mudah ketemu teman-teman di dua fraksi itu, mulai hari ini,” tutur Habiburokhman.(ida/ANTARA)
Prabowo-Cak Imin Meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.“Hari ini kami resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra-PKB,” kata Prabowo ketika meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di Jakarta Pusat.Peresmian Sekretariat Bersama ini, tutur Prabowo, merupakan wujud implementasi dari kerja sama politik yang sudah diputuskan dan disepakati Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Jawa Barat.“Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, dan kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo.Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membuka kesempatan partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB.“Ini awalan yang jelas, ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Kami yakin, nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai,” tuturnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra G. Budisatrio Djiwandono menjabarkan Gerindra-PKB sebelumnya telah menandatangani Piagam Deklarasi Koalisi kemudian pertukaran kunjungan antara kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.Budi menambahkan bahwa Peresmian Sekber Koalisi Gerindra-PKB akan menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh struktur kedua partai dari tingkat pusat hingga daerah.\"Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tetapi sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
Alarm Palsu Jokowi Versus Optimisme Palsu Menkeu Sri Mulyani
Jakarta, FNN - Di berbagai kesempatan, Pak Jokowi selalu mengingatkan bahwa situasi global memburuk dan kalau tidak hati-hati dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Peringatan ini disebut masyarakat sebagai alarm palsu. Sementara, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa itu bukan fals alarm, karena memang terjadi di negara-negara tetangga dan bisa menyambar ke Indonesia. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia masih baik-baik saja. “Ya, itu juga false optimism. Optimisme palsu dari Sri Mulyani. Karena yang riil itu adalah Morowali, yang menggambarkan miniatur Indonesia, yaitu kesulitan ekonomi, disparitas, ketegangan etnis, dan itu yang membuat kita tahu bahwa kita ada dalam bahaya,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (23/01/23), dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kalau hanya masalah nilai tukar, kata Rocky, itu wilayah transaksi moneter, bukan hal yang riil. Hal yang riil adalah sinyal-sinyal dari bawah, yaitu pertentangan kelas, pertentangan buruh, dan itu dibaca sebagai bagian buruk dari ekonomi Indonesia. Rocky Gerung paham bahwa Sri Mulyani mesti memberi semacam optimisme keuangan. Tidak boleh Menteri Keungan pesimis. Tetapi, Jokowi jadi pesimis dalam upaya untuk membujuk rakyat supaya percaya bahwa dia bisa menyelamatkan Indonesia. “Jadi dua posisi politik yang berbeda, Sri Mulyani harus optimis karena dia tahu lalu lintas kebijakan yang bisa membahayakan Indonesia,” kata Rocky. Menurut Rocky, Pak Jokowi terus-menerus mengatakan bahwa situasi global memburuk dan bisa berdampak pada Indonesia karena dia ingin supaya krisis itu bisa dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan. Jadi, sebetulnya berbeda antara yang diterangkan oleh Sri Mulyani dan Jokowi. Kalau dikatakan tidak ada krisis, kata Rocky, memang tidak ada krisis di Indonesia. Karena dari segi pendapatan nasional, dalam beberapa semester ini justru melimpah, tapi karena komoditas yang tinggal dipetik. Sedangkan industri kita tidak tumbuh, tidak ada industri inovatif yang ditumbuhkan. Semua proyek yang masuk ke Indonesia selalu didampingi oleh teknologi asing dan pekerja asing. “Jadi, kalau kita lihat aktivitas Jokowi yang masih blusukan ke mana-mana, dia memang mempersiapkan semacam rencana darurat bila ekonomi memburuk sesuai dengan prediksi dia. Rencana darurat itu adalah menunda semua aktivitas politik karena alasan ekonomi,” tegas Rocky. Jadi, tambah Rocky, Jokowi memang menginginkan ekonomi memburuk supaya dia mendapat keuntungan dari situasi itu. Sedangkan Ibu Sri Mulyani tidak begitu jalan pikirannya. Dia selalu tahu bahwa orang tahu Sri Mulyani bisa menjaminkan reputasinya di dunia internasional. Tetapi, kalau pemburukan itu terjadi bukan karena faktor-faktor internasional, Sri Mulyani mau bikin apa. Jadi, kita mesti mendengar Sri Mulyani memberi keterangan sebagai keterangan yang teknokratik saja, sedangkan keterangan Jokowi yang bertentangan Sri Mulyani itu keterangan politis. (ida)
Etnis Cina di Negeri Pancasila, Berkah atau Bencana?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Keharmonisan dan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara etnis Cina di Indonesia kian terusik dan mulai digugat. Tak lagi sekadar individu sebagai warga negara, peran dan pengaruh etnis Cina kini terus merambah merepresentasikan swasta, BUMN dan negara leluhurnya. Lebih dari sekedar investasi dan utang, dominasi dan hegemoni Cina mulai mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI. Terlebih negeri yang berazas komunis itu, dengan kekuatan 9 Naga telah kokoh menancapkan kukunya dan menguasai hajat hidup orang banyak di bumi Pancasila. Ada fakta yang tak terbantahkan tentang warga Cina yang hidup rukun dan sudah kawin-mawin di Indonesia. Mereka yang hidup di pelosok kota dan desa sudah lama membaur, akrab dan menyatu dengan pribumi. Warga Cina yang sudah menyatu dalam tumbuh-kembangnya negara, berhasil membangun kohesi sosial dengan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelbagai lapisan masyarakat, warga Cina terintegrasi dengan penduduk pribumi tanpa tersekat oleh status kaya-miskin, minoritas-mayoritas dan kalangan istimewa-terpinggirkan. Tersebar dalam beragam profesi dan pelbagai aktifitas. Sebagian besar tak lagi terkendala oleh kesan warga keturunan, orang Cina hidup bergaul bercampur gaya hidup, hobi dan kebiasaan sehari-hari dengan warga asli Indonesia. Masyarakat Cina berhasil menjadikan budaya Cina berdampingan dengan budaya nasional Indonesia tanpa menggerus eksistensi suku, agama, ras dan antar golongan yang ada dan sudah menjadi tradisi. Mulai dari film, makanan, bahasa, seni bela diri dan barongsai, dll., kerap dipakai dan digemari tidak sedikit oleh bangsa Indonesia. Rakyat tak bisa melupakan prestasi Rudi Hartono, Liem Swie King, pasangan Kevin Sanjaya-Marcus Gideon dll., di dunia olah raga bulutangkis yang telah mengharumkan nama negara bangsa Indonesia. Rakyat juga mengenal Soe Hok Gie aktifis pergerakan di masa lalu dan sederet nama seperti Kwik Kian Gie, Jaya Suprana, Anthoni Budiawan, Lius Sungkarisma, ustad Felix Siaw dlsb., yang kritis dan tetap menunjukkan nasionalisme dan patriotismenya untuk negara Indonesia. Bangsa ini juga tak bisa mengabaikan peran orang-orang seperti Harry Tanoesudibyo dan masih banyak lagi yang berdedikasi tinggi ikut menopang dan menggerakkan roda ekonomi demi membantu pemerintah meluaskan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan nasional. Mereka semua etnis Cina yang semangat dan jiwanya telah melekat kuat, menjadi bangga dan mencintai Indonesia. Dalam sejarah perjalanan politik pemerintahan Indonesia, etnis Cina sering mengalami gelombang pasang surut. Sepanjang Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno, warga Cina sangat dibatasi dalam pergaulan politik, ekonomi dan hukum. Begitu diawasi dan dikontrol sangat ketat, Presiden Soekarno sampai mengeluarkan PP No.10 Tahun 1959 yang berisi melarang warga Cina melakukan kegiatan ekonomi masuk di pedesaan. Begitupun eksistensi keturunan Cina dalam politik dan pemerintahan, Soekarno tak memberi kesempatan dan panggung untuk mereka. Soekarno dengan pilihan politik gerakan non-blok, yang tidak berafiliasi kepada Blok Barat dan Blok Timur memberi sinyal tidak terlalu akomodatif terhadap etnis Cina dalam pemerintahannya. Kebijakan Soekarno juga memarginalkan peran politik dan ekonomi etnis Cina. Warga Cina cenderung semakin dikekang usai peristiwa G30 S/PKI 1965 dengan Inpres No. 14 Tahun1967 tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Karena kebijakan Orde Baru, etnis Tionghoa ini juga dipaksa mengikuti aturan dalam Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 yang mengharuskan nama Indonesia bagi warga Cina. Bahkan pergerakan masyarakat Cina di Indonesia juga di kontrol melalui Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) oleh Orde Baru. Warga Cina atau keturunan betapapun mendapat perlakuan diskriminasi dalam era Orde Baru, pada orang per orang atau kelompok tertentu juga sering mendapatkan previllage atau kemudahan dari pemerintahan Soeharto. Terutama saat presiden Soeharto menjalankan kebijakan pembangunan yang mengusung konsep \" trickle dawn effect\". Presiden Soeharto mulai menghadirkan keleluasaan peran pengusaha Cina dalam negara, melalui keberadaan konglomerasi dalam ekonomi politik nasional. Penguasaan ekonomi dengan memberi peluang permodalan besar dalam industri dan akses perbankan yang luas, kehadiran Taipan mulai terasa di era Soeharto. Di bawah kekuasaan pemerintahan Soeharto, pesat lahir konglomerat China yang kini dikenal sebagai oligarki korporasi. Biar bagaimanapun peran politik dan peran ekonomi etnis Cina dalam pemerintahan Seokarno dan Seharto berbeda. Bisa dikatakan baik Soekarno dan Soeharto sama-sama masih membatasi warga Cina, baik dalam soal keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Begitupun dalam soal ekonomi dan politik, termasuk membatasi etnis Cina dalam wilayah pemerintahan. Soekarno maupun Soeharto masih menganggap, etnis Cina masih berorientasi pada negeri leluhurnya dan masih sulit mengikuti proses asimiliasi dalam kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Etnis Cina dianggap masih sangat eksklusif, primordial dan sektarian. Selain itu baik Orde Baru maupun Orde Lama, menganggap etnis Cina merupakan masyarakat yang memiliki kultur agresif dan ofensif secara ekonomi dan politik. Sehingga itu menjadi kekhawatiran rezim pemerintahan keduanya yang ingin melakukan proteksi masyarakat pribumi agar bisa lebih mandiri, maju dan lebih sejahtera. Etnis Cina di Indonesia mulai bisa bernapas lega dan merasakan kebebasan eksistensinya semenjak era kepemimpinan Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 yang diterbitkan pada 17 Januari 2000, kebijakan Gus Dur menghilangkan apa yang disebut sebagai diskriminasi terhadap etnis Cina. Pelaksanaan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat bagi etnis Cina berlaku lagi, mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Gus Dur bahkan mengeluarkan peraturan Konghucu sebagai agama baru di Indonesia selain penetapan perayaan Hari imlek sebagai hari libur nasional dengan kemeriahan Barongsai. Etnis Cina mulai merasakan zaman keemasannya, dalam sosial agama, sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum dalam era Gus Dur yang justru menjadi awal era reformasi. Sebuah transisi kekuasaan yang menjadi babak baru yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan di bawah naungan NKRI. Wabah Cina di Negeri Pancasila Benar apa yang dikhawatirkan Soekarno dan Soeharto tentang pembatasan ruang gerak etnis Cina di Indonesia. Tak cukup terkait betapa kuatnya kesetiaan pada negara leluhurnya. Kehadiran etnis Cina di Indonesia mulai dari masa pergerakan kemerdekaan, pergolakan dan situasi genting NKRI dalam Orde Lama dan Orde Baru hingga 25 tahun era reformasi bergulir. Etnis Cina masih distigma sebagai negara bangsa dengan kultur yang suka membuat adu-domba, khianat dan menghalalkan segala cara. Koruptor, suap, judi, narkoba, traficking, pengemplang pajak, plagiator ulung, pembunuhan dan pelbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Semua catatan hitam yang historis dan empiris itu, cenderung semakin lekat dengan identifikasi sebagian besar etnis Cina. Pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu bangsa Indonesia masih menyimpan kekhawatiran dan keraguan terhadap nasionalisme dan patriotisme sebagian kebanyakan etnis Cina. Bukan sekadar karakter agresif dan ofensif dalam aspek ekonomi politik, kecenderungan etnis Cina juga terlalu dominan dan hegemoni dalam banyak aspek kehidupan. Terlebih superioritas etnis Cina terhadap rakyat pribumi Indonesia, berhasil membonceng ideologi dan kepentingan nasional bangsa Cina. Komunisme yang menjadi flatform negara Tirai Bambu itu, kini bukan hanya mengancam Indonesia sebagai negara berdaulat. Lebih dari itu, negara komunis Cina telah mewujud ancaman global. Keterpurukan kaum Muslim Uighur, Tibet, Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, Uganda dll., menjadi contoh betapa berbahayanya monopoli, ekspansi dan tirani negara Cina baik secara ekonomi dan politik maupun ideologi dan agama. Cina dalam pergaulan internasional telah menjadi imperium baru global. Di negeri Pancasila, etnis Cina yang minoritas berhasil menguasai rakyat mayoritas. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, etnis Cina berupaya cukup keras bergerilya dan berhasil menancapkan kukunya pada sektor ekonomi terutama pada perdagangan dan perbankan. Kini etnis Cina mulai merangsek dan menguasai jalur pemerintahan. Distribusi barang dan jasa, semakin diperkuat dengan intervensi dan bahkan menjadi \"inner circle\" kekuasaan penyelenggaraan negara. Etnis Cina, bahkan bisa mengendalikan pemerintah lewat individu maupun komunitas oligarki. Spirit orang dan bangsa Cina yang menjadikan komunisme mengadopsi kapitalisme dalam percaturan global. Membuat etnis Cina menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Segelintir orang Cina pada era Orde Lama dan Orde Baru yang hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kekinian mulai merambah ke semua sektor yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Bisnisnya pun mulai mengamankan aparat dan undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Kekuatan kapitalistiknya mulai mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha mewujud oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara. Etnis Cina yang lebih senang disebut warga Tionghoa ini, semakin digdaya secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelenggaraan negara. Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, sempurna di kuasai etnis Cina dalam tataran individu, kelompok dan sebagai irisan serta representasi negara yang menjadikan komunis sebagai dasar, cara dan tujuan global. Menjadi negara komunis yang kapitalis, melakukan kolonialisme dan imperialisme modern. Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Etinis Cina juga merambah retail bisnis kecil seperti alfamart-indomart, properti, hingga mal dan super blok. Bisnis yang sudah merambah industri perkotaan sampai ke pelosok desa, laut dan pegunungan tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat dan negara Indonesia. Hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha. Hanya dalam 2 periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis Cina seperti 9 Naga telah sempurna menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi nasional terkapar, sementara institusi negara seperti partai politik, DPR-MPR, MA, Kejakgung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik. Bahkan pemilu dan pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikuan rupa hasilnya meski belum dilaksanakan. Sungguh Dahsyat dan berbahayanya kekuatan oligarki yang ditopang segelintir etnis Cina. HIngga terorganisir bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya, yang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki. Etnis Cina yang diragukan kontribusinya dalam menyumbang kemerdekaan RI, telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik negeri ini. Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis Cina yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, kini di ujung tanduk dan terancam diakuisisi oleh Etnis Cina yang sudah memobilisasi TKA. Tak sekadar modal besar dalam bentuk investasi mega proyek, negara Cina juga sudah melakukan migrasi penduduknya yang populasinya sudah mencapai miliaran. Kentara sekali berkedok investasi dan utang, Cina dengan korporasi dan etnisnya yang minoritas, ingin meningkatkan status mayoritasnya dan pada akhirnya melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI. Sebuah bahaya dan ancaman serius dari kekuatan kapital yang komunis yang ingin menguasai bumi nusantara. Serbuan TKA, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik Cina, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Tragedi Morowali utara menjadi indikator dari arogan, rakus dan bengisnya rezim komunis Cina berkedok investasi dan utang. Banjir TKA Cina yang tak berkuaitas tapi disambut karpet merah, perilaku etnis Cina yang mulai sok kuasa dan berani berbuat aniaya terhadap rakyat pribumi bahkan kepada aparat, menjadi tanda-tanda ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan Cina. Begitu kuat pengaruh dan peran etnis Cina di Indonesia, menjadi paralel dengan rendahnya integritas aparat birokrasi dan politisi di Indonesia. Dominasi dan hegemoni etnis Cina dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin dari bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini. Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara etnis Cina yang menjadi oligarki dengan birokrasi. Rakyat pribumi harus terpinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara. Oligarki hitam yang eksploitatif dimotori pelaku bisnis dari etnis Cina, berselingkuh dengan para bejabat bermental bejad. Kekuasaan para pelacur dan penghianat-penghianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti mengancam eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan kedaulatan NKRI. UU Cipta Kerja, UU KUHP dll, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah dibawah kendali oligarki sebagai siasat mengebiri konstitusi, membungkam demokrasi dan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran, Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani Cina Komunis. Rakyat harus berani dan bangkit melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner untuk menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Seluruh rakyat dan pemimpin-pemimpin agama dan politik harus bersatu membangun kekuatan perubahan. Seperti kata Bung Karno, rakyat harus berani menjebol dan membangun, melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dari tatanan sistem yang sudah rusak yang disebabkan oleh anasir kapitalisme dan komunisme global, termasuk geliat predator Cina. Akankah rakyat Indonesia, memahami dan menyadari substansi realitas ekonomi politik saat ini?. Terlebih, khususnya perspektif peran dan pengaruh etnis Cina di Indonesia, berkah atau bencana?. Mampukah rakyat Indonesia, setelah dihantam pandemi Covid-19 yang bersumber dari kota Wuhan, dengan cerdas dan tangkas dapat melakukan refleksi dan evaluasi?. Bahwa sejatinya begitu kuat wabah Cina di negeri Pancasila. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Januari 2023/2 Rajab 1444 H.
La Nyalla Minta Kemenag Kaji Ulang Kenaikan ONH
Denpasar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023. Menurutnya, saat perekonomian masyarakat mulai menggeliat pasca wabah Covid, usulan tersebut dinilai tidak tepat. “Sejak tahun 2020 lalu kita masih berupaya memperbaiki ekonomi. Tak terkecuali kelompok masyarakat yang telah mendaftar untuk berhaji. Jadi usulan kenaikan ongkos haji di tengah kondisi saat ini saya pikir tidak rasional,” kata LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (21/1/2023). Ditegaskan LaNyalla, estimasi kenaikan yang diusulkan juga terlalu tinggi. Kenaikannya hampir dua kali lipat dari tahun lalu. “Dan tentu ini sangat memberatkan. Tidak semua jemaah haji itu berasal dari kalangan mampu, banyak diantaranya mereka untuk bisa berangkat harus menjual tanah atau sawah,” tukas dia. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, belum saatnya biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga dua kali lipat. Jikapun terpaksa naik maka kenaikannya harus rasional. “Harus ditinjau ulang, dipertimbangkan dengan cermat, agar masyarakat yang masih terpuruk tidak semakin terbebani lagi,” tuturnya. Sebelumnya, Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Dari BPIH itu 70 persen dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta. Sementara biaya ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta.(*)
Republik Lontong Sayur
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS Surabaya KELONTONGSAYURAN Republik ini makin nyata : encer, empuk, mudah disantap habis. Sangat menggiurkan pemodal, terutama asing. Soal rasanya lain lagi. Saat beberapa buruh pribumi mati di tangan TKA China di PT GNI, Morowali, dan kawan-kawan mereka ditangkap polisi dituduh sebagai provokator, lalu joget gembira bu Ramona saat menerima amplop langsung dari presiden di sebuah pasar di Manado, kemudian sidang kasus Sambo yang makin sulit dibedakan dengan sinetron, serta tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ramai-ramai di depan Gedung DPR dari 6 tahun menjadi 9 tahun, maka kedunguan itu terasa begitu luas, dan nyata, namun tetap saja mencengangkan bagi sebuah negeri yang konon sudah merdeka 77 tahun. Bahkan pekik \"Merdeka\" itu baru saja diteriakkan 3 kali oleh petinggi partai paling berkuasa di Republik ini. Pekik merdeka itu terdengar ironis, jika kita menyaksikan betapa negara ini telah gagal melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi secara resmi mengakui pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu sejak G30S/PKI, tragedi Talangsari dan Tanjung Priuk selama Orde Baru, kecuali penghilangan nyawa 6 orang pemuda pengawal seorang ulama kondang beberapa bulan silam yang terjadi di masa kepresidenannya sendiri. Ini hanya aksesori politik yang hanya menguntungkannya secara pribadi sekaligus bisa merupakan langkah awal permohonan maaf pada PKI yang keturunannya akhir-akhir ini semakin berani mengatakan dirinya sebagai korban pelanggaran HAM berat. Jika korbannya adalah pendukung PKI, maka sulit mengelak kesimpulan bahwa yang bersalah dalam pembantaian ratusan ribu manusia selama peristiwa G30S/PKI itu adalah ABRI dan ummat Islam. Jika permintaan maaf Pemerintah yang diwakili rezim berkuasa saat ini benar-benar terjadi, maka kita akan segera memasuki fase paling kelam dan menyesatkan dalam sejarah Indonesia di Abad 21 ini. Proses pelontongsayuran Republik ini terjadi sejak UUD45 diganti secara brutal oleh kaum sekuler radikal kiri maupun nasionalis dengan UUD2002. MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat sekaligus lembaga tertinggi negara digusur oleh partai politik. Sejak itu politik sebagai barang publik dimonopoli secara radikal oleh partai politik. Bagaimana besar kekuasaan parpol itu dinyatakan secara tegas terbuka oleh Megawati di depan warga PDIP dan Presiden Jokowi saat perayaan HUT PDIP ke-50, bahwa selain elite parpol, manusia Indonesia itu pengemis politik yang patut dikasihani. Pemilu Presiden langsung yang oleh kaum liberal dibangga-banggakan sebagai pencapaian gerakan reformasi yang paling penting, terbukti hanya melahirkan presiden petugas partai, jika bukan boneka oligarki yang memasok logistik partai-partai politik itu. Bangsa ini sedang belajar merdeka. Lihatlah para anggota DPR masih tega membiarkan kasus unlawful killing aparat terhadap warga sipil berlalu begitu saja, dan buruh pribumi terbunuh bahkan dituduh sebagai provokator dalam konflik dengan para pekerja dan investor asing. Kini partai-partai politik di DPR akan menghadapi para Kepala Desa yang jika tuntutan perpanjangan jabatannya tidak dipenuhi DPR, para Kades itu akan menghabisi parpol-parpol itu saat Pemilu nanti. Mungkin para Kades itu hanya meniru sikap para pejabat publik yang berakrobat untuk memperpanjang masa jabatan mereka dengan menunda Pemilu atau mengubah UUD. Masa jabatan publik itu jadi seperti lontong yang bisa diperpanjang, tapi tidak mungkin diperpendek kecuali akan menjadi lemper. Para bandit, badut dan bandar politik yang kini memenuhi jagad politik negeri ini akan tetap menginginkan sebuah republik lontong sayur, bukan yang lain. (*)
Filosofi Perubahan Anies Baswedan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMANGAT ingin memperpanjang jabatan Presiden tiga periode mendapat tantangan serius. Penentangan itu di samping dalam rangka memenuhi aturan Konstitusi juga karena kerinduan terhadap perubahan atas pola pengelolaan yang dijalankan Pemerintahan Jokowi selama ini. Ada yang menyatakan cukup dan segera pertanggungjawabkan. Adapula yang mengajukan resolusi agar kelak memberi sanksi hukum kepada para perusak negeri. Kenyataannya beban rakyat sangat berat mulai dari hutang, pajak hingga biaya hidup. Rezim Jokowi dinilai tidak membahagiakan. Muncul figur Anies Baswedan sebagai Calon Presiden untuk menjawab kehausan dan kerinduan rakyat pada perubahan tersebut. Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat meski belum melakukan deklarasi bersama untuk Anies Baswedan namun telah membentuk aliansi yang bernama Koalisi Perubahan. Dalam salah satu acara mengenai \"Ekonomi Kerakyatan\" di Bandung tanggal 21 Januari 2023, Anies Baswedan menjelaskan konsepsi atau filosofi dari perubahan yang dicanangkan. Ada empat filosofi itu bersifat kumulatif, yaitu: Pertama, meningkatkan hasil yang sudah ada. Artinya negara ini tidak dalam kondisi nol tetapi ada produk. Produk sejak masa merdeka itu tentu banyak yang baik. Atas yang baik itu bukan saja harus dipertahankan tetapi juga ditingkatkan. Kedua, mengoreksi yang buruk, menyimpang atau usang. Perbaikan baik reformasi atau restorasi atau apapun namanya hakekatnya adalah tidak membiarkan suatu keadaan itu tetap buruk. Mengkritisi dan mengoreksi dengan gigih. Mengubah menjadi baik. Ketiga, menghentikan yang seharusnya dihentikan. Berbagai proyek yang dijalankan secara tidak matang lalu mangkrak perlu pertimbangan untuk dihentikan. Demikian juga dengan agenda ambisius yang kurang bermanfaat hentikan saja. Kasus reklamasi adalah contoh. Keempat, inovasi atau berkreasi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Membuat sesuatu yang baru jelas merupakan perubahan. Mengadakan yang asalnya tidak ada. Kreasi atau stagnasi adalah pilihan. Perubahan maknanya adalah kreasi untuk menembus stagnasi. Anies Baswedan dari sisi kualifikasi memang mumpuni. Dalam dan luar negeri. Di negeri yang sehat maka kompetisi itu murni berbasis dukungan rakyat. Figur beradu kualitas dan kepantasan. Bukan dengan pola ganjal mengganjal, cari-cari kesalahan atau melakukan kejahatan \"membunuh\" lawan dengan menggunakan alat kekuasaan. Apalagi kemudian mendorong boneka yang hanya bertumpu pada dukungan pemodal. Perubahan itu suatu keniscayaan dan maksimal tahun 2024 mesti terjadi perubahan. Pemilu harus berjalan. Hanya mereka yang takut kalah, terbongkar kejahatan, serta khawatir akan kelangsungan bisnisnya terganggu yang ingin menunda dengan segala cara. Sementara rakyat sudah bersiap menyambut gembira tumbangnya kezaliman melalui proses demokrasi yang konstitusional. Meskipun figur potensial lain juga mampu menjadi Presiden perubahan tetapi yang nampak terdepan saat ini adalah Anies Baswedan mantan Rektor, Menteri dan Gubernur DKI. Anies selepas menjadi Gubernur DKI digantikan oleh \"pemain\" yang mencoba menghapus jejak prestasinya di DKI. Meskipun demikian ia kini memiliki panggung silaturahmi yang lebih luas. Ia menyapa dan disapa rakyatnya. Anies Baswedan sedang merebut mahkota pertama dalam proses perjuangan yaitu \"Presiden Rakyat\". Pemilu hanya sarana untuk melengkapi status menjadi \"Presiden Istana\". Pecundang politik, buzzer, dan mistikus mulai gemetar menghadapi masa depan. Anies harus dipukul-pukul. Tapi hukum politik berbunyi \"semakin dipukul semakin bengkak\". Membesar dan membesar. Sulit menahan laju keinginan rakyat untuk perubahan. Anies ada di depan. Dengan konsepsi dan filosofi kumulatif pada perubahan berupa peningkatan, koreksi, hentikan dan inovasi maka Anies Baswedan bergerak dengan lentur dan dinamis. Ketika silaturahmi ke Bandung ia dihadiahi iket Sunda simbol kesabaran dan kewibawaan, pedang lambang perlawanan, buku kebijaksanaan dan pangsi hitam khidmah kebudayaan. Sampurasun...Rampes !
POPULER
