Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

SEMANGAT ingin memperpanjang jabatan Presiden tiga periode mendapat tantangan serius. Penentangan itu di samping dalam rangka memenuhi aturan Konstitusi juga karena kerinduan terhadap perubahan atas pola pengelolaan yang dijalankan Pemerintahan Jokowi selama ini. 

Ada yang menyatakan cukup dan segera pertanggungjawabkan. Adapula yang mengajukan resolusi agar kelak memberi sanksi hukum kepada para perusak negeri. Kenyataannya beban rakyat sangat berat mulai dari hutang, pajak hingga biaya hidup. Rezim Jokowi dinilai tidak membahagiakan. 

Muncul figur Anies Baswedan sebagai Calon Presiden untuk menjawab kehausan dan kerinduan rakyat pada perubahan tersebut. Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat meski belum melakukan deklarasi bersama untuk Anies Baswedan namun telah membentuk aliansi yang bernama Koalisi Perubahan. 

Dalam salah satu acara mengenai "Ekonomi Kerakyatan" di Bandung tanggal 21 Januari 2023, Anies Baswedan menjelaskan konsepsi atau filosofi dari perubahan yang dicanangkan. 

Ada empat filosofi itu bersifat kumulatif, yaitu:

Pertama, meningkatkan hasil yang sudah ada. Artinya negara ini tidak dalam kondisi nol tetapi ada produk. Produk sejak masa merdeka itu tentu banyak yang baik. Atas yang baik itu bukan saja harus dipertahankan tetapi juga ditingkatkan. 

Kedua, mengoreksi yang buruk, menyimpang atau usang. Perbaikan baik reformasi atau restorasi atau apapun namanya hakekatnya adalah tidak membiarkan suatu keadaan itu tetap buruk. Mengkritisi dan mengoreksi dengan gigih. Mengubah menjadi baik. 

Ketiga,  menghentikan yang seharusnya dihentikan. Berbagai proyek yang dijalankan secara tidak matang lalu mangkrak perlu pertimbangan untuk dihentikan. Demikian juga dengan agenda ambisius yang kurang bermanfaat hentikan saja. Kasus reklamasi adalah contoh. 

Keempat, inovasi atau berkreasi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Membuat sesuatu yang baru jelas merupakan perubahan. Mengadakan yang asalnya tidak ada. Kreasi atau stagnasi adalah pilihan. Perubahan maknanya adalah kreasi untuk menembus stagnasi. 

Anies Baswedan dari sisi kualifikasi memang mumpuni. Dalam dan luar negeri. Di negeri yang sehat maka kompetisi itu murni berbasis dukungan rakyat. Figur beradu kualitas dan kepantasan. Bukan dengan pola ganjal mengganjal, cari-cari kesalahan atau melakukan kejahatan "membunuh" lawan dengan menggunakan alat kekuasaan. Apalagi kemudian mendorong boneka yang hanya bertumpu pada dukungan pemodal.

Perubahan itu suatu keniscayaan dan maksimal tahun 2024 mesti terjadi perubahan. Pemilu harus berjalan. Hanya mereka yang takut kalah, terbongkar kejahatan, serta khawatir akan kelangsungan bisnisnya terganggu yang ingin menunda dengan segala cara. 

Sementara rakyat sudah bersiap menyambut gembira tumbangnya kezaliman melalui proses demokrasi yang konstitusional. 

Meskipun figur potensial lain juga mampu menjadi Presiden perubahan tetapi yang nampak terdepan saat ini adalah Anies Baswedan mantan Rektor, Menteri dan Gubernur DKI. 

Anies selepas menjadi Gubernur DKI digantikan oleh "pemain" yang mencoba menghapus jejak prestasinya di DKI. Meskipun demikian ia kini memiliki panggung silaturahmi yang lebih luas. Ia menyapa dan disapa rakyatnya. Anies Baswedan sedang merebut mahkota pertama dalam proses perjuangan yaitu "Presiden Rakyat". Pemilu hanya sarana untuk melengkapi status menjadi "Presiden Istana". 

Pecundang politik, buzzer, dan mistikus mulai gemetar menghadapi masa depan. Anies harus dipukul-pukul. Tapi hukum politik berbunyi "semakin dipukul semakin bengkak". Membesar dan membesar. Sulit menahan laju keinginan rakyat untuk perubahan. Anies ada di depan. 

Dengan konsepsi dan filosofi kumulatif pada perubahan berupa peningkatan, koreksi, hentikan dan inovasi maka Anies Baswedan bergerak dengan lentur dan dinamis. 

Ketika silaturahmi ke Bandung ia dihadiahi iket Sunda simbol kesabaran dan kewibawaan, pedang lambang perlawanan,  buku kebijaksanaan dan pangsi hitam khidmah kebudayaan. 

Sampurasun...Rampes !