ALL CATEGORY
Serangan Rudal Israel Menewaskan Dua Tentara Suriah
Ankara, FNN - Militer Israel pada Senin (2/1) meluncurkan serangan rudal terhadap Bandara Internasional Damaskus yang menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua tentara Suriah, menurut media setempat.Serangan yang terjadi sekitar pukul 02.00 waktu setempat (06.00 WIB) itu menyebabkan bandara utama Suriah tidak beroperasi, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan.Israel melakukan serangan lewat \"serentetan rudal, yang menargetkan Bandara Internasional Damaskus dan sekitarnya,\" kata sumber militer kepada SANA, yang melaporkan dua tentara Suriah tewas.Namun, Observatorium Suriah untuk HAM yang bermarkas di Inggris--yang mengandalkan jaringan sumber yang luas di Suriah--menyebutkan bahwa total empat orang tewas dalam serangan dini hari tersebut.Belum ada komentar langsung dari pihak Israel mengenai kejadian itu.Peristiwa tersebut membuat Bandara Internasional Damaskus untuk kedua kalinya tidak beroperasi dalam waktu kurang dari setahun.Suriah dilanda perang saudara sejak awal 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak keras pengunjuk rasa prodemokrasi.Ratusan ribu orang tewas dan lebih dari 10 juta orang lainnya mengungsi, menurut perkiraan PBB.(sof/ANTARA)
Polisi Capitol Bersiap Menghadapi Kemungkinan Serangan terhadap Kongres AS
Washington, FNN - Polisi yang mengamankan Gedung Capitol bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan terhadap Kongres di masa mendatang.Hal itu dikatakan kepala kepolisian di gedung Kongres AS tersebut, Senin, menjelang peringatan dua tahun serangan mematikan pada 6 Januari 2021 itu dan pembubaran panel Kongres yang menyelidiki kejadian tersebut.\"Iklim ancaman saat ini, terutama terhadap pejabat terpilih, memerlukan kewaspadaan secara terus menerus dan ditingkatkan,\" ujar Kepala Polisi Capitol Tom Manger dalam sebuah pernyataan.\"Mengingat situasi negara kita yang terpolarisasi, serangan seperti yang kami hadapi pada 6 Januari 2021 bisa kembali terjadi. Jika peristiwa yang tak terpikirkan itu terjadi (lagi), kita akan siap,\" katanya, menambahkan.Lima orang tewas dan lebih dari 140 polisi terluka akibat serangan pendukung presiden saat itu, Donald Trump, dua tahun lalu.Mereka menyerbu Capitol saat anggota parlemen dan Wakil Presiden Mike Pence akan menyatakan secara resmi kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden.Sebuah panel bipartisan yang menyelidiki serangan tersebut menyatakan bulan lalu bahwa Trump harus menghadapi tuntutan pidana akibat perannya dalam memicu serangan mematikan itu.Investigasi selama 18 bulan itu berakhir saat rekan-rekan Trump dari Partai Republik mengambil alih mayoritas kursi di DPR pada Selasa setelah berjanji untuk membubarkan panel tersebut dan siap menghadapi Biden, pemerintahannya, dan anaknya, Hunter.Saat merilis dokumen terakhir pada Senin, panel itu menyampaikan kekhawatiran mereka soal keamanan saat pergantian kekuasaan Kongres.Mereka menyerahkan catatan ke Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk dikaji dan dikembalikan ke Arsip Nasional.Ketua panel Bennie Thompson dari Demokrat dan wakilnya Liz Cheney dari Republik mengatakan bahwa mulai pekan depan saat panel dibubarkan, mereka tidak lagi memiliki kendali atas persoalan tersebut.Panel juga tidak dapat menjamin penegakan komitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas para saksi, kata mereka.Hakeem Jeffries, yang akan mengetuai Demokrat di DPR AS, dalam wawancara dengan MSNBC pada Senin menjelaskan bahwa sekarang tergantung Departemen Kehakiman AS untuk menelusuri fakta dan menerapkan hukum sesuai undang-undang dasar.Sejauh ini sekitar 900 orang telah dituntut karena terlibat dalam peristiwa itu, termasuk 470 pengakuan bersalah, menurut data yang dipublikasikan oleh departemen itu bulan lalu.Depkeh AS melakukan penyelidikan sendiri terhadap serangan tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
Korlantas Polri Mempertimbangkan Penerapan Tilang Manual dan E-tilang
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah mempertimbangkan untuk mengkombinasikan penerapan tilang elektronik (ETLE) dan tilang manual guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.“Kami melihat masyarakat dari sisi kesadaran lalu lintasnya itu sendiri, apakah masih tetap menggunakan e-tilang atau kami kombinasikan dengan tilang yang selama ini secara manual kami laksanakan,” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi dalam kegiatan konferensi pers evaluasi Operasi Lilin 2022 di Gedung NTMC Korlantas Polri di Jakarta, Selasa.Berdasarkan hasil evaluasi Operasi Lilin 2022 yang dilaksanakan selama 11 hari, Korlantas Polri mencatat peningkatan jumlah penindakan langsung (tilang) kepada pelanggar lalu lintas, yakni sebesar 37 persen, dan teguran sebesar 34 persen. Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas ini menjadi catatan Korlantas Polri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas. Karena kesadaran ini juga bisa berimplikasi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Selama Operasi Lilin 2022, peristiwa yang paling menonjol adalah kecelakaan lalu lintas. Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dibandingkan Natal dan Tahun Baru di tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19). Tercatat, jumlah korban meninggal dunia turun empat persen, luka berat 19 persen dan luka ringan lima persen. “Kejadian cukup menonjol pergerakan masyarakat di jalan jumlah kecelakaan naik 11 persen dibandingkan tahun 2019,” kata Firman. Di antara peristiwa kecelakaan itu, kejadian kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan tunggal, dengan modus, kecelakaan depan-depan, umumnya terjadi karena pengendara bermanuver saat mendahului. Kemudian kejadian kecelakaan modus depan belakang. Ada dua kemungkinan penyebab kecelakaan depan-belakang, karena tidak konsentrasi dan karena tidak menjaga jarak. Catatan-catatan ini, kata Firman menjadi bahan evaluasi pihaknya berserta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, tidak terjadi kecelakaan di tol, namun cukup banyak kecelakaan terjadi di jalan arteri dengan korban atau pun pelaku kecelakaan berasal dari kalangan masyarakat umum, seperti ibu rumah tangga, pengangguran, dan petani. “Lagi-lagi kendaraan roda dua mendominasi terjadinya kecelakaan. Bisa karena kecepatan tinggi atau melawan arus dan sebagainya,” kata Firman. Karena masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang diawali dengan pelanggaran, oleh karena itu kata Firman, pihaknya memberikan catatan dan mempertimbangkan untuk kembali melaksanakan tilang manual bersamaan dengan tilang elektronik. “Apakah masyarakat sudah bisa kami lepas untuk kembalikan kepada mesin yang sudah kami pasang,” katanya. Kembali Firman menegaskan, pertimbangan ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan patuh dengan peraturan lalu lintas. Beberapa kejadian dengan diberlakukan tilang elektronik, masyarakat yang tidak punya kesadaran melakukan tindakan melanggar aturan secara sengaja mencopot pelat belakang atau menggantinya dengan pelat tidak sesuai standar. “Untuk bukan berarti polisi dia saja, kalau kami tetap memberikan teguran-teguran bahkan untuk potensi yang kecelakaan bisa fatal kami harus memberikan tindakan peringatan,” kata Firman.(ida/ANTARA)
Proporsional Terbuka Masih Relevan Diterapkan pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI Fraksi PAN Intan Fauzi menilai sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu masih relevan untuk diterapkan pada pemilu 2024 yang akan datang. \"Oleh karena itu seyogyanya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional yang tengah diajukan,\" kata Intan di Jakarta, Selasa. Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) tersebut mengatakan apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Menurutnya, sistem proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar, yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum). Dalam sistem proporsional terbuka, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga baik bagi calon legislatif (caleg) perempuan. Berkaca pada pemilu sistem proporsional tertutup, caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai. UU Pemilu Nomor 7/2017 mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan (dapil) harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Maka dari itu, sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tanpa mencederai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Intan berpendapat caleg yang takut pada sistem proporsional terbuka hanyalah pihak-pihak yang khawatir tak cukup sanggup menarik hati rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan sistem proporsional terbuka, semua caleg diberi panggung yang sama untuk berkompetisi dan tidak ada privilege atau hak istimewa bagi caleg. \"Semua bisa bertarung bebas dan saya akui, sistem proporsional terbuka ini membantu para kader perempuan meraih kursi di DPR. Semua teman caleg satu partai juga berkompetisi, sehingga para caleg benar-benar berjuang meyakinkan masyarakat menjadi calon wakil rakyat yang potensial,\" tuturnya Dengan demikian, kata dia, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini sudah sangat bagus dan tidak perlu diutak-atik hanya untuk mengakomodir kepentingan individu caleg. Intinya, jangan sampai terjadi kemunduran dalam sistem pemilu legislatif. Melalui sistem proporsional terbuka, pemilih lebih mengenal calon legislatifnya karena masing-masing caleg baik, petahana maupun yang belum duduk di parlemen akan berkompetisi secara terbuka serta berusaha untuk berkontribusi secara baik bagi masyarakat dan terbuka.(ida/ANTARA)
Pemkot Depok Mengajak Warga Membuat KTP Digital
Depok, FNN - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Jawa Barat Nuraeni Widayatti mengajak warga untuk membuat KTP digital.\"Sejak diterapkan pada September 2022, baru 1.560 warga yang memiliki KTP digital,\" kata Nuraeni di Depok, Selasa.Ia mengatakan bagi warga Kota Depok yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat mendatangi gerai layanan Drive Thru De Fast di area Perpustakaan Kota Depok.\"Kami terus lakukan percepatan, Wali Kota Mohammad Idris dan istri Elly Farida dan Ketua DPRD TM Yusufsyah Putra sudah memiliki KTP digital,\" katanya.Menurut dia, pihaknya secara masif telah menggelar pembuatan KTP digital di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sebab, imbuhnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 bahwa di tahun 2023 sudah mulai diterapkan KTP Digital.“Tapi memang belum ada deklarasi oleh pusat. Untuk itu, kami terus melakukan percepatan penerapannya,” jelasnya.Nuraeni Widayatti mengungkapkan, terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan KTP digital. Tahap pertama, penduduk mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui telepon seluler. Sementara hanya untuk pengguna ponsel android.\"Tahap kedua, penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), e-mail, nomor ponsel, dan melakukan swafoto di depan petugas operator yang ada di gerai pelayanan untuk verifikasi wajah dan pindai QR Code,” katanya.Lanjut dia, tahap ketiga jika pendaftaran berhasil, penduduk akan menerima e-mail yang berisikan kode aktivasi. Setelah berhasil login, akan tampil di beranda aplikasi yang berisi menu utama.\"Langkah terakhir, penduduk tinggal melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya. Kata kunci, PIN maupun password dapat diubah oleh penduduk,”katanya.Nuraeni menuturkan, penerapan KTP digital sesuai dengan (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP Elektronik. Serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital.Lebih lanjut, ujarnya, secara ketentuan program ini sudah ada dalam Permendagri. Sementara untuk segi kegunaan pelayanan pada publik, imbuhnya, pihak pusat yang akan menginformasikan.\"Yang terpenting warga sudah memiliki aplikasi tersebut di ponselnya masing-masing,\" katanya.(ida/ANTARA)
Minta Dukungan untuk Pemilu 2024, KPU Menyambangi Muhammadiyah
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna meminta dukungan dan kerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. \"Kami menyadari bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu tentu dengan tugas tanggung jawab begitu besar, tidak bisa berjalan atau bekerja sendirian. Sehingga kami harus meminta bantuan, minta pertolongan kerja sama dengan berbagai macam pihak,\" kata Ketua KPU Hasyim Asy\'ari di Jakarta Selasa. KPU kata dia menyadari posisi Muhammadiyah di tengah masyarakat, oleh karena itu kerja sama dengan Muhammadiyah dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilu. \"Kami menyadari bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang tua di republik ini bahkan lebih jauh sebelum republik ini berdiri dan juga warganya juga besar, banyak,\" kata dia. Kerja sama dengan Muhammadiyah lanjut Hasyim tentu akan memberikan dampak baik terhadap upaya KPU dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pemilih. KPU kata dia merupakan lembaga layanan, yakni melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dan melayani peserta pemilu. \"Sehingga layanan-layanan kami kepada pemilih itu akan lebih efektif, kami minta tolong bantuan dan kerja sama dengan Muhammadiyah,\" kata dia. Terkait audiensi yang dilakukan KPU, Hasyim mengatakan audiensi dilakukan bukan kalo ini saja. KPU telah menggelar audiensi dengan berbagai macam organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan dan legislatif. Pada awal KPU periode 2022-2027 menjabat, dia mengatakan telah bersilaturahmi dengan pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, yakni ke Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, MK, MA, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan menteri-menteri. \"Sekarang KPU silaturahim audiensi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan. KPU sudah ajukan permohonan audiensi dengan PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, PGI, Walubi dan Matakin,\" kata dia. Pada Selasa 3 Januari 2023 ini, lanjut dia, KPU diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rabu 4 Januari 2023, KPU akan menyambangi PBNU.(ida/ANTARA)
Pembelahan Politik pada Pemilu Tidak Boleh Terjadi Lagi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pembelahan politik dalam kontestasi pemilihan umum tidak boleh lagi terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. \"Kami berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan komponen-komponen bangsa termasuk teman-teman media mari ciptakan sejak sekarang (pemilu yang baik, aman dan gembira),\" kata Haedar Nashir di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan pembelahan politik sudah harus menjadi masa lampau dan tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. \"Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa, termasuk imbauan kami kepada seluruh elite di negeri tercinta karena elite adalah teladan bangsa,\" kata Haedar Nashir usai menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PP Muhammadiyah. Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan Komisi Pemilihan Umum menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna meminta dukungan dan kerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menurut ia, Muhammadiyah merupakan organisasi dengan warga atau anggota yang jumlahnya cukup besar. KPU pun menyadari posisi Muhammadiyah di tengah masyarakat tersebut sehingga kerja sama dengan Muhammadiyah dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilu. \"Kami menyadari bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang tua di republik ini, bahkan lebih tua sebelum republik ini berdiri dan warganya juga besar, banyak,\" kata Hasyim.(ida/ANTARA)
Sistem Proporsional Tertutup Untungkan Partai Yang Calegnya Banyak Ditangkap KPK
Jakarta, FNN - Di tahun baru ini, banyak hal yang baru, terutama di Partai Persatuan Pembangunan. Banyak sekali kader-kader baru yang masuk dalam struktur DPP PPP sekarang, tapi juga ada kader lama yang balik lagi dan tentu saja langsung mendapat posisi penting, yaitu Romahurmuziy. Dulu, Romamahurmuziy adalah ketua umum, tapi kemudian dia ditangkap KPK dan masuk penjara. Sekarang, ternyata dia balik lagi dan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Membahas soal Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, sistem ini memungkinkan orang-orang yang punya track record korupsi dan sebagainya bisa balik lagi terpilih menjadi anggota dewan karena sistemnya tertutup. “Ya, itu kontroversi itu masih berlangsung dan argumen pertama datang dari PDIP yang menganggap bahwa ya sudah tertutup saja supaya demokrasi jadi bagus. Kalau terbuka, oligarki bisa main individu. Kalau tertutup dimungkinkan Pemilu lebih bersih,” ujar Rocky Gerung menanggapi kemungkinan kembali menggunakan sistem pemilu tertutup dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (03/01/23). Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa PDIP hanya ambil bagian yang menguntungkan dia, yaitu tertutup. Justru orang menduga kalau tertutup berarti kader-kader koruptor PDIP yang banyak dalam catatan politik Indonesia itu, bisa maju lagi. Karena mungkin tidak tahu sehingga seperti membeli kucing dalam karung atau kucing dalam karung yang bolong. Akhirnya dimulai bahwa orang semacam Romy juga begitu. Dia merasa bahwa bisa terpilih lagi karena ingatan-ingatan kita kadang kala pendek atau karena terlalu banyak koruptor sehingga tidak tahu mana yang bersih dan mana yang kotor. Jadi, lanjut Rocky, partai-partai menyembunyikan kekotoran itu dengan menyetujui pencalonan tertutup. Itu bahayanya dalam demokrasi kalau hal-hal yang sebetulnya justru memberantakkan etika publik disembunyikan hanya untuk menyelamatkan mereka yang berguna bagi partai, tapi tidak berguna bagi negara. Jadi, jangan manipulatif. Bukankan kita tahu bahwa sistem-sistem politik dan sistem pemilu di dunia justru dimaksudkan supaya ada kontrol langsung rakyat terhadap legislatornya. “Kalau tertutup, itu artinya hanya ketua partai yang tahu kelakuan sih calon yang disembunyikan di karung itu. Jadi, sekali lagi, poin kita selalu mau keterbukaan atau mau kongkalikong,” tegas Rocky. Kalau sistem tertutup itu namanya kongkalikong, artinya tertutup, transaksi tertutup terjadi, lanjut Rocky. Jadi, jangan alasan-alasan teknis bahwa kalau terbuka politisi akan beternak oligarki. Memang, di mana pun oligarki akan beternak politisi. Karena itu, hilangkan oligarkinya, bukan mengganti sistemnya. Jadi, jelas sekali bahwa permainan-permainan di balik layar yang diucapkan oleh ketua KPU, memang sedang digodok dengan serius. “Jadi kita tunggu saja bahwa semua kebusukan kan mesti diperlihatkan dan kita dorong supaya melakukan lebih gila lagi, bahwa sistem tertutup, karena itu akan mendorong keuntungan bagi partai,” ungkap Rocky. Jika kita amati memang saat ini banyak sekali permainan yang sedang dilakukan oleh para politisi kita, terutama para penguasa, untuk membawa demokrasi kita mundur ke belakang, yang juga disebut oleh Anies mengutip buku “How Democracies Die” bagaimana demokrasi kita mati dan kelihatannya kita memang menuju ke arah situ. “Iya, tapi Anis juga akan menjadi bagian dari yang dia ucapkan itu. Bukan karena dia kehendaki demokrasi meninggal atau tewas, tapi dia melihat arah ke tewasnya demokrasi makin dekat,” ungkap Rocky. Mulai dari undang-undang omnibuslaw, itu artinya demokrasi sudah tewas karena sistem pertama dalam demokrasi adalah chek and balance di antara lembaga-lembaga tinggi. Mahkamah Konstitusi walaupun busuk dan sering kita sebut Mahkamah Konspirasi, tetap dia membuat keputusan supaya didengar oleh presiden. Sekarang presiden ambil alih Mahkamah Konstitusi salah, undang-undang itu harus dijalankan karena keluar Perpu. Ini semua orang sudah marah pada soal itu. “Itu artinya, demcarcies die,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, Anies sebetulnya sudah membuat refleksi bahwa democracies is dying. Oleh karena itu, harusnya Anies mengatakan kalau demokrasi tewas saya mau terus dengan cara apa pun. Mau dipilih oleh relawan kek, mau diusung ke tengah jalan sebagai pemimpin oposisi atau people power, itu kan bisa dilatih dalam dua minggu supaya demokrasi tidak die. Jadi, Anies juga jangan pesimis. Bahwa demokrasi dying artinya dia ikut di situ justru untuk mencegah proses decay dari demokrasi. Jadi, bagaimana supaya demokrasi tidak tewas itu mestinya tema Anies. Jadi, kalau Anies menyindir boleh saja, tapi dia mesti ikutkan afirmasi terhadap keberlanjutan demokrasi supaya orang tahu bahwa dia adalah leader. Kita cuman mau mendorong moral itu, selebihnya urusan Nasdem dan koalisi tentu.(sof)
Tertekan Kekhawatiran Potensi Resesi Ekonomi Global, Rupiah Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah di tengah kekhawatiran potensi resesi ekonomi global.Rupiah pagi ini melemah 31 poin atau 0,2 persen ke posisi Rp15.604 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.573 per dolar AS.\"Pasar mencemaskan potensi resesi ekonomi global setelah Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa sebagian besar ekonomi global untuk tahun 2023, akan menjadi tahun yang sulit untuk negara yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global seperti AS, Eropa, dan China, karena mungkin akan mengalami aktivitas yang melemah,\" kata Analis Monex Investindo Futures, Faisyal, dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.Sementara itu pergerakan dolar AS dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga yang akan lebih lambat dari Federal Reserve (Fed) setelah inflasi turun dari level tertinggi di akhir tahun 2022Pasar saat ini menilai peluangnya lebih dari 90 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dalam pertemuan pertama mereka pada tahun ini, setelah menaikkan suku bunga yang relatif yang lebih kecil 50 bps pada Desember lalu.Setelah memberikan empat kenaikan 75 basis poin berturut-turut, bank sentral AS itu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan lalu. Risalah pertemuan Desember akan dirilis pada Rabu (4/1), dengan investor mencari petunjuk tentang jalan apa yang kemungkinan diambil The Fed pada 2023.Selain itu pelaku pasar juga mempertimbangkan memburuknya kasus COVID-19 di China pasca-pelonggaran pembatasan aktivitas.Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis dari data final manufaktur PMI AS pada malam nanti.Pada Senin (2/1) lalu rupiah stagnan atau sama dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.573 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Proporsional Terbuka Bentuk Kemajuan Demokrasi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap pelaksanaan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai bentuk dari kemajuan demokrasi dan mendengar suara rakyat.\"Jika diberlakukan proporsional tertutup maka demokrasi kita mengalami kemunduran dan tidak mewakili apa yang menjadi suara rakyat untuk mengusung keterwakilannya di daerah pemilihan,\" kata Andi Rio di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka sangat banyak memiliki kelebihan terhadap calon anggota legislatif (caleg) untuk bisa saling bertatap muka dan melakukan interaksi dengan masyarakat.Menurut dia, melalui interaksi tersebut, caleg dapat mendengar keluh kesah kehidupan masyarakat sehingga keberadaan partai politik dan anggota dewan terpilih dapat diketahui dan dikontrol publik.\"Hal tersebut akan menjadi motivasi untuk partai dan anggota legislatif terpilih dalam bekerja. Jika proporsional tertutup diberlakukan, maka belum tentu rakyat di daerah pemilihannya mengetahui siapa anggota dewan yang terpilih untuk keterwakilan nya di dapil,\" ujarnya.Andi Rio menyesalkan pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari yang menyampaikan bahwa kemungkinan sistem Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.Menurut dia, KPU seharusnya melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada DPR bukan justru bicara di publik tanpa pertimbangan dan rapat dengan DPR.\"KPU terkesan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pemilu dan tidak lagi mendengar DPR. Ini menjadi hal yang aneh dan merusak sistem ketatanegaraan,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg.\"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,\" kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).Sementara itu, beberapa pihak mengajukan uji materi terkait Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang sistem proporsional terbuka atau pemungutan suara dengan memilih calon anggota legislatif.(ida/ANTARA)
POPULER
