ALL CATEGORY
Kepala Desa
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS SETELAH sindiran Megawati dalam HUT PDIP ke-50 baru-baru ini telah menyurutkan wacana perpanjangan jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 atau amandemen UUD 2002, kini muncul gelombang tuntutan para Kepala Desa untuk diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kepala desa juga mengancam anggota DPR jika tidak memenuhi tuntutan ini melalui perubahan UU No.6/2014 tentang Desa, maka partai-partai politik yang menolak tuntutan mereka itu akan \"dihabisi\" para kepala desa tersebut. Seperti yang dikatakan Ubeidilah Badrun, gerakan para kepala desa ini tidak mungkin dipisahkan dari agenda pemenangan parpol tertentu dalam Pemilu 2024, termasuk Pilpres. Tuntutan para Kepala Desa ini secara substantif bermasalah. Yang pertama, setiap jabatan publik, bahkan di tingkat desa sekalipun, adalah amanah yang harus diselesaikan secepat mungkin untuk kemudian diserahkan ke pengganti yang lebih muda. Kedua, jika masa jabatan Presiden saja dibatasi 5 tahun, urusan di tingkat desa yang jauh lebih sederhana seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Alasan perpanjangan jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun seperti yang disampaikan oleh tokoh PDIP Budiman Sujatmiko tidak masuk akal dan mengada-ada. Kali ini Budiman tidak seperti biasanya yang cerdas, kini tampak dungu. Ketiga, tidak ada jabatan publik yang layak dipertahankan mati-matian atau dipanjang-panjangkan, kecuali karena motiv koruptif. Bahkan memberi kesempatan menjabat 2 periode pun tidak punya pijakan praktis dan etis. Membuka kemungkinan menjabat dua periode akan menimbulkan sindrom petahana yang buruk bagi good governance termasuk upaya mereformasi birokrasi agar makin meritokratik. Jika semula UU diciptakan atas inisiatif Pemerintah atau DPR, maka perubahan atas UU Desa ini seolah didesakkan dari bawah oleh para Kepala Desa. Selama beberapa tahun terakhir ini, banyak bukti bahwa keduanya adalah maladministrasi publik yaitu praktek pembuatan UU yang diabdikan untuk kepentingan elite, kali ini elite desa, bukan untuk kepentingan publik pemilih atau masyarakat desa. Apakah memperpanjang jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan meningkatkan pelayanan publik di desa? Negatif. Kekuasaan cenderung korup, dan memperlamanya akan menambah dan memperluas korupsi. Sudah banyak laporan korupsi atas dana desa akibat pilkades yang tidak murah. Setiap investasi hanya akan value for money jika memenuhi 2 syarat : birokrasi yang bersih, dan operator pelaksana yang profesional. Dua hal ini masih langka ditemui di banyak desa. Akibatnya, banyak dana desa yang gagal menghadirkan pelayanan yang value for money tapi hanya pelayanan yang value for monkeys desa saja. Sebagai agenda reformasi, desentralisasi ke tingkat Kabupaten atau Kota hingga hari ini belum memenuhi harapan, yaitu peningkatan pelayanan publik di daerah otonom. Bahkan seorang Bupati baru-baru ini secara terbuka berselisih dengan seorang Dirjen soal Dana Bagi Hasil SDA. Desa bukanlah daerah otonom. Kepemimpinan desa masih mudah dimanipulasi oleh Bupati dan Walikota hingga elite politik di Jakarta. Sulit untuk menghindari kecurigaan bahwa gerakan para Kepala Desa ini digalang oleh kepentingan pemenangan Pemilu 2024 termasuk Pilpres. Kita berharap para Kepala Desa ini tidak berubah menjadi monyet desa di tahun-tahun politik ini. Jemursari, Surabaya, 26 Januari 2023
Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos untuk Kampanye
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengingatkan bahwa pada masa kampanye Pemilu 2024 mendatang para peserta pemilu hanya dapat memiliki maksimal 10 akun media sosial (medsos) di tiap platform untuk melakukan kampanye.Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan hal tersebut telah diatur oleh pihaknya dalam Pasal 35 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).\"Nah, ini di Pasal 35 (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu), medsos bisa dibuat paling banyak (oleh peserta pemilu) 10 akun. Contohnya, Instagram-nya 10, Facebook-nya 10,\" ujar Afif saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk \"Pers dan Pemilu Serentak 2024\" di Jakarta, Kamis.Sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, disebutkan bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial.Kemudian di ayat (2), disebutkan bahwa akun media sosial yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye dapat dibuat paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi atau platform.Berikutnya dalam ayat (3), disebutkan bahwa desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.Dalam kesempatan yang sama, Afif pun menyampaikan, saat ini KPU telah membentuk gugus tugas atau satuan tugas (satgas) untuk mengawasi akun-akun di media sosial di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.Gugus tugas itu, lanjut dia, terdiri atas KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).\"Saya mau menjelaskan kalau medsos ada gugus tugas lagi yang isinya hanya tiga KPU, Bawaslu, Kemenkominfo ini menjembatani seluruh platform. Tanda tangan pertama satgas ini di Bawaslu waktu itu. Kalau enggak salah, ada 13 platform,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Zelenskyy: Lebih Besar Dukungan Pertahanan, Perang Lebih Cepat Selesai
Istanbul, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa peningkatan dukungan pertahanan untuk Kiev akan memastikan perang dengan Rusia berakhir dengan cepat.\"Semakin banyak dukungan pertahanan yang diterima pahlawan kita, semakin cepat agresi Rusia akan berakhir dan jaminan keamanan untuk Ukraina serta semua mitra kita semakin dapat diandalkan setelah perang,\" ucap Zelenskyy melalui video, Rabu (25/1). Zelenskyy mengatakan bahwa ia berbicara dengan Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg siang harinya. Presiden Ukraina itu menyebutkan permintaannya soal bantuan lebih lanjut dalam bentuk rudal jarak jauh, artileri, dan pesawat.\"Kami harus membuka pasokan rudal jarak jauh ke Ukraina, penting bagi kami untuk memperluas kerja sama dalam artileri, kami harus mendapatkan pasokan pesawat ke Ukraina. Ini adalah mimpi. Tugas penting untuk kita semua,\" kata Zelenskyy.Zelenskyy juga berkomentar tentang keputusan Jerman dan Amerika Serikat untuk masing-masing menyediakan tank Leopard 2 dan Abrams ke Ukraina.Ia berterima kasih kepada kedua negara dan aliansi lainnya atas \"kesediaan mereka untuk memberi kami tank modern dan sangat dibutuhkan\".\"Semua ini membuktikan fakta paling penting di dunia saat ini --bahwa kebebasan hanya akan semakin kuat,\" ujarnya.\"Dan cara kita semua bekerja sama memperkuat kebebasan untuk mempertahankan Ukraina dan Eropa, adalah pencapaian bersejarah dari para pemimpin yang bekerja sekarang,\" katanya, menambahkan. Sebelumnya, Jerman menyetujui pengiriman 14 tank tempur utama Leopard 2A6, dan mengumumkan akan mengizinkan negara-negara lain yang sudah memiliki tank untuk mengirimnya kendaraan militer itu ke Ukraina.Kementerian Pertahanan Jerman kemudian mengumumkan bahwa pihaknya dalam beberapa hari akan mulai melatih pasukan Ukraina menggunakan Leopard.Secara terpisah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi mengumumkan keputusannya untuk mengirimkan 31 tank Abrams sebagai tanggapan atas permohonan dari Kiev. Biden menyebutkan bahwa persenjataan tersebut akan \"meningkatkan\" kapasitas \"Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dan mencapai tujuan strategisnya.\"Saat menanggapi permintaan Zelenskyy untuk rudal jarak jauh, politisi sayap kanan Prancis Florian Philippot di Twitter menyebut pemimpin Ukraina tersebut sebagai \"orang gila\".(sof/ANTARA)
ART Menjadi Saksi Kasus KDRT Ferry Irawan dan Venna Melinda
Surabaya, FNN - Asisten rumah tangga pasangan suami istri Ferry Irawan dan Venna Melinda menjadi saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang telah tertuang dalam berkas acara pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Timur.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto menginformasikan asisten rumah tangga (ART) yang namanya masih dirahasiakan itu menjadi saksi meringankan bagi terlapor sekaligus tersangka Ferry Irawan.\"Hari ini yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik untuk di-BAP,\" kata Dirmanto kepada wartawan di Surabaya, Kamis.Jeffry Nicolas Simatupang selaku kuasa hukum Ferry Irawan saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan ART tersebut dijadikan saksi oleh penyidik Polda Jatim karena sebelumnya disebut dalam BAP Ferry Irawan.\"Jadi, ada saksi, yaitu ART yang bekerja untuk Ferry Irawan dan Venna Melinda yang menyaksikan bahwa klien kami tidak melakukan KDRT,\" katanya.Menurutnya, kehadiran ART pasangan suami istri selebritas tersebut sebagai saksi yang telah di-BAP penyidik Polda Jatim akan menguntungkan Ferry Irawan di persidangan nanti.Dikonfirmasi terpisah, Venna Melinda memastikan tidak ada yang menyaksikan saat dirinya mengalami beberapa kali KDRT yang dilakukan suaminya di berbagai tempat.\"Kejadiannya di dalam kamar hotel. Di rumah pun dilakukan di dalam kamar yang tidak terjangkau kamera CCTV,\" ujar Venna.Sedangkan Hotman Paris Hutapea, yang bertindak sebagai kuasa hukum Venna Melinda, mengaku telah melihat isi BAP yang dicatat penyidik dari ART pasangan selebritas itu.\"Intinya, yang saya baca di BAP-nya tadi, ART ini hanya mengaku sering mendengar Venna Melinda menangis di dalam kamar rumah. ART ini tidak bersaksi untuk kejadian KDRT yang di hotel di Kediri, tapi di rumah. Bagi saya keterangan ART sebagai saksi yang seharusnya a de charge (meringankan) bagi Ferry Irawan, justru menguntungkan Venna Melinda,\" ucap Hotman.(sof/ANTARA)
Ada Ide Parpol Pendukung Proporsional Terbuka Membuat Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya gagasan delapan partai politik yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 membentuk koalisi bersama.\"Ada delapan partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau delapan ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi Pileg dan Pilpres,\" kata Dasco di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis.Ia menyebut pembicaraan terkait hal tersebut dibahas saat DPP Partai NasDem mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB pada hari ini.\"Itu menurut saya kan sah-sah saja, sepanjang dari delapan partai ini kan mau semua dan kita berdoa, mudah-mudahan,\" ujarnya.Ia menyebut pembicaraan bersama DPP NasDem juga menggarisbawahi soal politik yang dinamis. Untuk itu, komunikasi politik yang diinisiasi DPP NasDem dengan mengunjungi Sekber Gerindra-PKB sudah seyogianya dilakukan.\"Tadi juga saling berbicara bahwa politik ini dinamis sehingga komunikasi-komunikasi seperti tadi itu memang harusnya dilakukan antarpartai politik. Bahwa kemudian nanti terjadi hal yang di luar direncanakan, ya itu namanya politik, bisa saja mungkin terjadi sehingga kedatangan teman-teman (NasDem) tadi kita sambut juga dengan tangan terbuka,\" tuturnya.Selain memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB, Dasco mengatakan pembicaraan bersama DPP NasDem membahas pula kesepakatan untuk membangun sistem demokrasi yang baik, serta komunikasi-komunikasi politik terkait pemilu ke depannya.\"Kita melaksanakan pesta demokrasi ini tentunya dengan penuh suka cita, jangan kemudian terpolarisasi seperti yang sudah-sudah,\" ucapnya.Dasco pun tak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan melangsungkan pertemuan kembali dengan Partai NasDem.Ia juga menyebut koalisi Gerindra-PKB terbuka bagi parpol lain yang ingin bergabung dalam sekoci koalisinya.\"Direncanakan pertemuan itu akan tidak cuma sekali. Pertemuan akan dilakukan beberapa kali, dan kami juga di Sekber ini dengan tangan terbuka menerima jika ada partai-partai lain yang akan melakukan komunikasi dan melakukan rencana-rencana politik ke depan,\" katanya.Sebelumnya, DPP Partai NasDem menjadi tamu parpol pertama yang datang menyambangi Sekber Partai Gerindra-PKB di Jakarta, Kamis, tiga hari setelah diresmikan pada Senin (23/1).Anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Waketum Partai NasDem Ahmad Ali disambut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.(sof/ANTARA)
Megawati Seakan Dikepung untuk Mengumumkan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Pengamat politik Hendri Satrio menilai seolah-olah Megawati Soekarnoputri dikepung dari berbagai sisi agar mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP di Pemilu 2024. \"Seolah-olah Megawati dikepung dari berbagai sisi untuk segera mengumumkan Ganjar Pranowo,\" kata Hendri Satrio yang juga pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi dalam diskusi \"Kemana Mega Berlabuh\" di Jakarta, Kamis. Menurut dia, hal itu lah yang terlihat belakangan ini dalam penentuan calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. \"Tiba-tiba muncul sosok Ganjar Pranowo, seperti muncul dari kekuatan luar partai politik, munculnya slogan-slogan mengancam PDI Perjuangan \'ora Ganjar ora\' atau seperti yang saya katakan tadi dikepung Megawati Soekarnoputri seolah-olah harus Ganjar Pranowo,\" kata dia. Menurut Hendri ada yang mengatakan penentuan calon presiden dengan elektabilitas tinggi seperti elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini akan memberikan efek ekor jas terhadap suara yang diraup partai. Namun, lanjut dia hal tersebut ternyata tidak terjadi jika melihat hasil Pemilu 2014 dan 2019. \"Apakah betul Ganjar Pranowo akan menyumbangkan cocktail effect yang besar kepada PDIP. Jokowi saja dengan Jokowi efeknya 2014 hanya menyumbangkan 4,6 persen untuk PDIP Perjuangan,\" kata dia Bahkan, lanjut Hendri, pada Pemilu 2019 kepuasan publik 60 sampai 70 persen terhadap Presiden Jokowi dan saat itu hanya menyumbang 0,38 persen untuk PDI Perjuangan. Menurut dia, Megawati Soekarnoputri menentukan calon presiden yang akan diusung PDIP bukan hanya berdasarkan elektabilitas semata, tapi lebih berdasarkan penilaian ideologi yang dimiliki para kandidat. \"Berdasarkan catatan-catatan demi catatan, biasanya Megawati menentukan berdasarkan ideologi, bagaimana sih calon memiliki ideologi yang mirip dengan perjuangannya PDI Perjuangan,\" kata Hendri Satrio.(sof/ANTARA)
Plt Bupati Bogor Diminta Segera Mengisi Kursi Jabatan Kosong
Kabupaten Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, di Cibinong, Bogor, Kamis, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Iwan Setiawan segera melakukan rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bogor untuk mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong.Menurut Rudy, Iwan hanya memiliki waktu efektif sekitar enam bulan, dalam menuntaskan seluruh target yang ada dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, sekaligus mengakhiri masa jabatan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan.\"Masa jabatan kan berakhir pada akhir Desember 2023. Menurut aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bupati tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Artinya waktu efektif hanya sekitar enam bulan tahun ini,\" kata Rudy.Ia menjelaskan, pengisian jabatan-jabatan kosong harus segera dilakukan, untuk melakukan upaya percepatan pengentasan program-program yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023.Selain itu, jabatan kosong yang sudah terisi, akan memudahkan Pemkab Bogor dalam menjalani masa transisi selama tahun 2024, di mana saat itu kepemimpinan diemban oleh seorang penjabat (Pj) bupati Bogor.\"Ya tahun ini, diperkirakan ada 70 jabatan kosong. Itu harus segera dilakukan pengisian. Jabatan kosong itu meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kabid dan kasi. Mumpung sekarang masih bisa mengambil kebijakan, agar segera diisi,\" kata politisi Gerindra itu pula.Meski begitu, Rudy berharap pengisian jabatan tidak dilakukan dengan asas kedekatan dengan pimpinan, melainkan mengacu pada kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi pengalaman maupun latar belakang pendidikan.\"Saya sangat yakin dan percaya bahwa banyak SDM di Kabupaten Bogor yang mampu dan sanggup. Jadi saya berharap walaupun dipimpin plt hari ini, seluruh jabatan strategis segera diisi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,\" kata Rudy.(sof/ANTARA)
Jangan Sok Jagoan Melawan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Ujub artinya perasaan bangga terhadap diri sendiri. Lawan dari ujub adalah dzikrullah atau mengingat karunia Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ujub adalah mengagungkan diri atau menganggap agung dan paling benar apa yang telah dilakukan. Muhamad Afif Bahar dalam bukunya Akhlak Tasawuf mengatakan, ujub adalah awal lahirnya kesombongan. Sangat berbahaya bagi diri , lingkungan dan negara ( dalam ranah negara ), seorang pemimpin yang sudah menjadi sombong dan tidak mau mendengar saran dari orang lain. Dalan konteks negara tidak mau lagi menerima saran dan abai terhadap aspirasi rakyat. Apalagi bandelnya hanya bermotif memburu dunia bersekutu dengan para taipan Oligarki yang hanya memburu dunia merusak tatanan keseimbangan alam, keadilan dan kebersamaan hidup yang damai, tenang dalam kesetaraan untuk kesejahteraan bersama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Orang yang mencintai dunia/harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya.” (Umar bin Khattab) Jika seorang penguasa sdh terbiasa melanggar konstitusi, dan tidak mau lagi mendengar suara rakyat berarti pemerintahan menjurus otoriterianisme, pilar ketatanegaraan hanya simbolik. Prilaku kekuasaannya akan mencerabut kedaulatan rakyat secara perlahan tapi pasti, akan mengarah pada totaliterianisme. Kalau kondisi seperti di biarkan maka cepat atau lambat rakyat dengan caranya sendiri sendiri pasti akan bangkit melawan.. \"When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (\"Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan Undang-Undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh.\" ). Di manapun sebuah rezim ketika harus melawan kehendak rakyat pasti akan terguling atau tumbang, maka jangan sok jagoan akan melawan rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Fabel Aesop mengatakan : \"mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia\". (*)
Perahu Koalisi Perubahan Bagai Layar Mulai Terkembang
Jakarta, FNN - Keputusan Partai Demokrat yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, pada Rabu (26/1) ini, bagaikan layar mulai terkembang. Setelah sebelumnya perahu Koalisi Perubahan belum bergerak dan terus bersandar di bibir pantai. Padahal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menjadi penjuru pada Oktober 2022 dengan menyodorkan Anies Baswedan sebagai nakhoda. “Sebelumnya layar perahu Koalisi Perubahan masih kuncup. Kini dengan deklarasi yang dilakukan Partai Demokrat, layar politik mulai terkembang. Dan akan semakin berkembang, jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera melakukan deklarasi dalam waktu dekat,” ungkap analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Menara Unas, Jakarta, Kamis (26/1). Menurut Selamat Ginting, deklarasi bakal calon presiden yang dilakukan Demokrat sekaligus kredit poin penting bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Demokrat maju selangah dibandingkan PKS. Peluang AHY semakin terbuka daripada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang semula akan disorongkan PKS untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. “Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi king maker dalam keputusan politik yang tidak mudah ini. Pelan-pelan Koalisi Perubahan bisa keluar dari kemelut persoalan siapa yang nantinya akan diusung menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Dikemukakan, terbentuknya koalisi mana pun mesti disambut dengan gembira, karena menandakan iklim politik di Tanah Air berjalan sesuai rencana. Artinya pemilu 2024 sudah semakin dekat setelah sebelumnya kehidupan politik dihujani ketidakpastian dengan adanya rumors penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk soal jabatan presiden tiga periode. “Setelah diliputi ketidakpastian selama sekitar empat bulan, kini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS mulai terlihat bagai cahaya di ujung lorong. Tampilnya Koalisi Perubahan sekaligus menepis hanya akan ada dua poros yang saling berhadapan seperti Pemilu 2019 lalu,” ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Menurutnya, kontestasi Pemilu 2014 akan lebih menarik dan sangat ketat jika menghasilkan 3-4 poros politik atau koalisi politik. Kondisi ini akan memberikan pilihan politik kepada masyarakat untuk mencari yang terbaik dari 3-4 poros yang kemungkinan akan terbantuk. Iklim politik yang baik ini, sekaligus untuk menghindari polarisasi politik yang tidak sehat. Dikemukakan, sambil menunggu deklarasi dari PKS, maka koalisi ini sudah bisa segera membentuk sekretariat bersama (sekber), seperti presidium. Hal ini karena posisi ketiga partai politik tersebut dalam Pemilu 2019 lalu, perolehan suara maupun kursinya di parlemen, hampir sama. Gerindra dan PKB sudah membentuk sekber terlebih dahulu dengan bakal capresnya Prabowo Subianto. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun oleh Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam format kandidasi politik untuk mencari kandidat bakal cawapres yang bisa disetujui anggota koalisi masing-masing. “Nasdem meraih sekitar sembilan persen dengan perolehan 59 kursi, PKS meraih 8,2 persen dengan perolehan 50 kursi, dan Demokrat meraih sekitar 7,8 persen dengan perolehan 54 kursi. Rumitnya adalah, siapa ketua kelasnya?” kata Ginting, bertanya. Hal ini, kata dia, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai icon Demokrat, pernah menjadi presiden selama dua periode. Kemudian Surya Paloh adalah politikus kawakan yang berhasil membawa Nasdem masuk dalam urutan keempat pemenang pemilu 2019 lalu. Padahal baru dia kali Nasdem mengikuti kontestasi pemilu. Sementara PKS pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen, kini sudah meraih lebih dari delapan persen. “Tidak ada pilihan bagi Demokrat maupun PKS, selain masuk dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini tidak akan pernah ada apabila Nasdem tidak keluar dari koalisi yang mendukung pemerintahan. Sebagai oposisi, DNA atau pewarisan sifat politik Demokrat dan PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan koalisi yang digagas pemerintahan Jokowi,” ungkap Ginting. Apalagi, lanjutnya, gabungan suara atau kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi ambang batas partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024. Gabungan mereka hanya sekitar 16 persen, jadi masih kurang empat persen untuk mencapai presidential threshold. Menurutnya, dengan adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Demokrat dan menyusul dari PKS, maka pemilu 2024 potensial menghasilkan minimal tiga poros, yakni: Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS); Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa /PKB); Koalisi Indonesia Baru (Partai Golkar – Partai Amanat Nasional /PAN) – Partai Persatuan Pembangunan /PPP). “Jika tidak ada kejutan politik, maka tinggal menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi mana? Bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Baru? Atau mereka akan percaya diri untuk berdiri sendiri karena memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, tanpa gabungan partai politik?” pungkas Ginting. (sws)
Maksud Hati Mau ‘Menghajar’ Anies, Apa Daya Jokowi Malah Mempermalukan Pj. Gubernur DKI
Jakarta, FNN - Saling sindir terjadi antara Jokowi dengan Anies Baswedan, yang dimulai ketika Anies Baswedan pulang dari Bandung naik kereta Argo Parahyangan, lalu mengunggah foto lengkap dengan statusnya. Satus ini dianggap menyindir Pak Jokowi soal kereta api cepat China. Pak Jokowi pun balas menyindir Anies dengan soal sodetan Sungai Ciliwung. Namun, yang kemudian menjadi ramai adalah data yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa proyek itu mangkrak 6 tahun tidak benar. Apalagi kemudian dikatakan bahwa Heru Budi bisa membereskan dalam satu setengah bulan pekerjaan yang 5 tahun tidak bisa dibereskan oleh Anies Baswedan. Membahas masalah sindiran Anies, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (26/01/23) mengatakan bahwa Anies posting sesuatu untuk memberi harapan pada rakyat bahwa kereta Argo Parahyangan itu akan dinikmati seumur hidup mereka. Tidak mungkin Anies mengatakan agar masyarakat tidak usah naik kereta api cepat yang tidak mungkin diakses oleh orang kecil. “Jadi, sebetulnya point Anies memang supaya kereta itu dipertahankan, karena itu akses dari orang yang hanya punya uang Rp150.000 untuk pergi ke Bandung,” ujar Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Anies betul dan membayangkan kereta cepat adalah sesuatu yang bakal mangkrak. “Jadi, kalau Anies nyindir itu dia mau memberitahu bahwa rakyat membutuhkan kereta yang murah, bukan kereta yang cepat, karena cepatnya itu cuma beda 2 menit. Tetapi, kita tahu bahwa kalau Anies menyindir semacam itu, artinya mengundang reaksi istana yang makin lama makin ngaco, lalu istana membalas,” tambah Rocky. Kalau masalah sodetan,Rocky mengatakan bahwa 6 tahun mangkrak artinya 6 tahun Presiden Jokowi memangkrakkan itu. Karena itu tugas Presiden. Jakarta banjir karena tidak ada sodetan yang memungkinkan air pergi dari genangan Jakarta. Presiden Jokowi menjanjikan kalau dirinya menjadi Presiden maka banjir akan hilang, termasuk akan membuat sodetan itu. “Jadi, ini proyek Jokowi yang mangkrak. Kan Jokowi yang bilang bahwa (kalau dia presiden) nanti beres Jakarta. Ini bukan problem Anies. Ini problem Jokowi, dia yang berjanji. Anies tidak menyelesaikan banjir pun tidak bersalah. Jadi, sodetan itu mangkrak selama periode Jokowi, justru presiden yang bikin mangrak, karena itu proyeknya dia, bukan proyeknya Anies,” tegas Rocky. Sodetan ini diinisiasi oleh Jokowi ketika beliau masih menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2013 dan berjanji tahun 2015 selesai.Tetapi, kemudian tahun 2014 Pak Jokowi menjadi presiden. Harusnya, sesuai janji Pak Jokowi, proyek ini lebih mudah diselesaikan ketika beliau sudah menjadi Presiden, tetapi ternyata tidak demikian. “Iya kalau kita bikin analisis keuangan secara makro struktural, kenapa Jokowi nggak mau melanjutkan proyek mangkrak sodetan itu, karena uang untuk bikin Jakarta nggak banjir dia pakai buat IKN. Kan Jokowi memang berharap Jakarta banjir aja supaya ada alasan untuk memindahkan ibukota. Jadi sodetan itu adalah proyek yang memang disengaja oleh Jokowi supaya mangkrak, supaya ada alasan memindahkan ibukota. Begitu logikanya,” ujar Rocky. Ini sebenarnya semacam perang saling sindir dan biasa bagi Jokowi, tapi kali ini Pak Jokowi salah sasaran. “Memang, watak Pak Jokowi selalu mencari celah untuk menyerang tanpa subjek. Sekarang dia masuk lagi dalam soal sengaja memuji-muji pejabat Gubernur DKI. Itu artinya, ada niat dari Jokowi sebagai tokoh politik (bukan sebagai presiden) yang kesal melihat bahwa pejabat Gubernur itu dibully terus oleh netizen dan pujiannya kacau, keliru. Kasian Pak Heru Budi,” ujar Rocky. Kalau faktanya seperti ini, Heru Budi mau bilang apa. Apakah mau berterima kasih kepada Pak Presiden, sedangkan dia tahu bahwa dia memang tidak menyelesaikan itu. “Tidak mungkin Heru Budi tiba-tiba membuat anggaran, sedangkan anggaran itu sudah dibuat bahkan anggaran yang multiyears yang sudah dipastikan ada,” tambah Rocky. “Tidak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang bisa kita tunjukkan bahwa itu adalah keputusan Pejabat Gubernur. Jadi, Pak Jokowi juga mempermalukan Pejabat Gubernur DKI juga. Dia jadi kagok nanti karena memang bukan dia yang bikin,” tegas Rocky. (sof)
POPULER
