ALL CATEGORY
Plt Bupati Bogor Diminta Segera Mengisi Kursi Jabatan Kosong
Kabupaten Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, di Cibinong, Bogor, Kamis, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Iwan Setiawan segera melakukan rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bogor untuk mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong.Menurut Rudy, Iwan hanya memiliki waktu efektif sekitar enam bulan, dalam menuntaskan seluruh target yang ada dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, sekaligus mengakhiri masa jabatan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan.\"Masa jabatan kan berakhir pada akhir Desember 2023. Menurut aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bupati tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Artinya waktu efektif hanya sekitar enam bulan tahun ini,\" kata Rudy.Ia menjelaskan, pengisian jabatan-jabatan kosong harus segera dilakukan, untuk melakukan upaya percepatan pengentasan program-program yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023.Selain itu, jabatan kosong yang sudah terisi, akan memudahkan Pemkab Bogor dalam menjalani masa transisi selama tahun 2024, di mana saat itu kepemimpinan diemban oleh seorang penjabat (Pj) bupati Bogor.\"Ya tahun ini, diperkirakan ada 70 jabatan kosong. Itu harus segera dilakukan pengisian. Jabatan kosong itu meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kabid dan kasi. Mumpung sekarang masih bisa mengambil kebijakan, agar segera diisi,\" kata politisi Gerindra itu pula.Meski begitu, Rudy berharap pengisian jabatan tidak dilakukan dengan asas kedekatan dengan pimpinan, melainkan mengacu pada kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi pengalaman maupun latar belakang pendidikan.\"Saya sangat yakin dan percaya bahwa banyak SDM di Kabupaten Bogor yang mampu dan sanggup. Jadi saya berharap walaupun dipimpin plt hari ini, seluruh jabatan strategis segera diisi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,\" kata Rudy.(sof/ANTARA)
Jangan Sok Jagoan Melawan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Ujub artinya perasaan bangga terhadap diri sendiri. Lawan dari ujub adalah dzikrullah atau mengingat karunia Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ujub adalah mengagungkan diri atau menganggap agung dan paling benar apa yang telah dilakukan. Muhamad Afif Bahar dalam bukunya Akhlak Tasawuf mengatakan, ujub adalah awal lahirnya kesombongan. Sangat berbahaya bagi diri , lingkungan dan negara ( dalam ranah negara ), seorang pemimpin yang sudah menjadi sombong dan tidak mau mendengar saran dari orang lain. Dalan konteks negara tidak mau lagi menerima saran dan abai terhadap aspirasi rakyat. Apalagi bandelnya hanya bermotif memburu dunia bersekutu dengan para taipan Oligarki yang hanya memburu dunia merusak tatanan keseimbangan alam, keadilan dan kebersamaan hidup yang damai, tenang dalam kesetaraan untuk kesejahteraan bersama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Orang yang mencintai dunia/harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya.” (Umar bin Khattab) Jika seorang penguasa sdh terbiasa melanggar konstitusi, dan tidak mau lagi mendengar suara rakyat berarti pemerintahan menjurus otoriterianisme, pilar ketatanegaraan hanya simbolik. Prilaku kekuasaannya akan mencerabut kedaulatan rakyat secara perlahan tapi pasti, akan mengarah pada totaliterianisme. Kalau kondisi seperti di biarkan maka cepat atau lambat rakyat dengan caranya sendiri sendiri pasti akan bangkit melawan.. \"When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (\"Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan Undang-Undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh.\" ). Di manapun sebuah rezim ketika harus melawan kehendak rakyat pasti akan terguling atau tumbang, maka jangan sok jagoan akan melawan rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Fabel Aesop mengatakan : \"mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia\". (*)
Perahu Koalisi Perubahan Bagai Layar Mulai Terkembang
Jakarta, FNN - Keputusan Partai Demokrat yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, pada Rabu (26/1) ini, bagaikan layar mulai terkembang. Setelah sebelumnya perahu Koalisi Perubahan belum bergerak dan terus bersandar di bibir pantai. Padahal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menjadi penjuru pada Oktober 2022 dengan menyodorkan Anies Baswedan sebagai nakhoda. “Sebelumnya layar perahu Koalisi Perubahan masih kuncup. Kini dengan deklarasi yang dilakukan Partai Demokrat, layar politik mulai terkembang. Dan akan semakin berkembang, jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera melakukan deklarasi dalam waktu dekat,” ungkap analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Menara Unas, Jakarta, Kamis (26/1). Menurut Selamat Ginting, deklarasi bakal calon presiden yang dilakukan Demokrat sekaligus kredit poin penting bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Demokrat maju selangah dibandingkan PKS. Peluang AHY semakin terbuka daripada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang semula akan disorongkan PKS untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. “Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi king maker dalam keputusan politik yang tidak mudah ini. Pelan-pelan Koalisi Perubahan bisa keluar dari kemelut persoalan siapa yang nantinya akan diusung menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Dikemukakan, terbentuknya koalisi mana pun mesti disambut dengan gembira, karena menandakan iklim politik di Tanah Air berjalan sesuai rencana. Artinya pemilu 2024 sudah semakin dekat setelah sebelumnya kehidupan politik dihujani ketidakpastian dengan adanya rumors penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk soal jabatan presiden tiga periode. “Setelah diliputi ketidakpastian selama sekitar empat bulan, kini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS mulai terlihat bagai cahaya di ujung lorong. Tampilnya Koalisi Perubahan sekaligus menepis hanya akan ada dua poros yang saling berhadapan seperti Pemilu 2019 lalu,” ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Menurutnya, kontestasi Pemilu 2014 akan lebih menarik dan sangat ketat jika menghasilkan 3-4 poros politik atau koalisi politik. Kondisi ini akan memberikan pilihan politik kepada masyarakat untuk mencari yang terbaik dari 3-4 poros yang kemungkinan akan terbantuk. Iklim politik yang baik ini, sekaligus untuk menghindari polarisasi politik yang tidak sehat. Dikemukakan, sambil menunggu deklarasi dari PKS, maka koalisi ini sudah bisa segera membentuk sekretariat bersama (sekber), seperti presidium. Hal ini karena posisi ketiga partai politik tersebut dalam Pemilu 2019 lalu, perolehan suara maupun kursinya di parlemen, hampir sama. Gerindra dan PKB sudah membentuk sekber terlebih dahulu dengan bakal capresnya Prabowo Subianto. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun oleh Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam format kandidasi politik untuk mencari kandidat bakal cawapres yang bisa disetujui anggota koalisi masing-masing. “Nasdem meraih sekitar sembilan persen dengan perolehan 59 kursi, PKS meraih 8,2 persen dengan perolehan 50 kursi, dan Demokrat meraih sekitar 7,8 persen dengan perolehan 54 kursi. Rumitnya adalah, siapa ketua kelasnya?” kata Ginting, bertanya. Hal ini, kata dia, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai icon Demokrat, pernah menjadi presiden selama dua periode. Kemudian Surya Paloh adalah politikus kawakan yang berhasil membawa Nasdem masuk dalam urutan keempat pemenang pemilu 2019 lalu. Padahal baru dia kali Nasdem mengikuti kontestasi pemilu. Sementara PKS pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen, kini sudah meraih lebih dari delapan persen. “Tidak ada pilihan bagi Demokrat maupun PKS, selain masuk dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini tidak akan pernah ada apabila Nasdem tidak keluar dari koalisi yang mendukung pemerintahan. Sebagai oposisi, DNA atau pewarisan sifat politik Demokrat dan PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan koalisi yang digagas pemerintahan Jokowi,” ungkap Ginting. Apalagi, lanjutnya, gabungan suara atau kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi ambang batas partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024. Gabungan mereka hanya sekitar 16 persen, jadi masih kurang empat persen untuk mencapai presidential threshold. Menurutnya, dengan adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Demokrat dan menyusul dari PKS, maka pemilu 2024 potensial menghasilkan minimal tiga poros, yakni: Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS); Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa /PKB); Koalisi Indonesia Baru (Partai Golkar – Partai Amanat Nasional /PAN) – Partai Persatuan Pembangunan /PPP). “Jika tidak ada kejutan politik, maka tinggal menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi mana? Bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Baru? Atau mereka akan percaya diri untuk berdiri sendiri karena memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, tanpa gabungan partai politik?” pungkas Ginting. (sws)
Maksud Hati Mau ‘Menghajar’ Anies, Apa Daya Jokowi Malah Mempermalukan Pj. Gubernur DKI
Jakarta, FNN - Saling sindir terjadi antara Jokowi dengan Anies Baswedan, yang dimulai ketika Anies Baswedan pulang dari Bandung naik kereta Argo Parahyangan, lalu mengunggah foto lengkap dengan statusnya. Satus ini dianggap menyindir Pak Jokowi soal kereta api cepat China. Pak Jokowi pun balas menyindir Anies dengan soal sodetan Sungai Ciliwung. Namun, yang kemudian menjadi ramai adalah data yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa proyek itu mangkrak 6 tahun tidak benar. Apalagi kemudian dikatakan bahwa Heru Budi bisa membereskan dalam satu setengah bulan pekerjaan yang 5 tahun tidak bisa dibereskan oleh Anies Baswedan. Membahas masalah sindiran Anies, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (26/01/23) mengatakan bahwa Anies posting sesuatu untuk memberi harapan pada rakyat bahwa kereta Argo Parahyangan itu akan dinikmati seumur hidup mereka. Tidak mungkin Anies mengatakan agar masyarakat tidak usah naik kereta api cepat yang tidak mungkin diakses oleh orang kecil. “Jadi, sebetulnya point Anies memang supaya kereta itu dipertahankan, karena itu akses dari orang yang hanya punya uang Rp150.000 untuk pergi ke Bandung,” ujar Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Anies betul dan membayangkan kereta cepat adalah sesuatu yang bakal mangkrak. “Jadi, kalau Anies nyindir itu dia mau memberitahu bahwa rakyat membutuhkan kereta yang murah, bukan kereta yang cepat, karena cepatnya itu cuma beda 2 menit. Tetapi, kita tahu bahwa kalau Anies menyindir semacam itu, artinya mengundang reaksi istana yang makin lama makin ngaco, lalu istana membalas,” tambah Rocky. Kalau masalah sodetan,Rocky mengatakan bahwa 6 tahun mangkrak artinya 6 tahun Presiden Jokowi memangkrakkan itu. Karena itu tugas Presiden. Jakarta banjir karena tidak ada sodetan yang memungkinkan air pergi dari genangan Jakarta. Presiden Jokowi menjanjikan kalau dirinya menjadi Presiden maka banjir akan hilang, termasuk akan membuat sodetan itu. “Jadi, ini proyek Jokowi yang mangkrak. Kan Jokowi yang bilang bahwa (kalau dia presiden) nanti beres Jakarta. Ini bukan problem Anies. Ini problem Jokowi, dia yang berjanji. Anies tidak menyelesaikan banjir pun tidak bersalah. Jadi, sodetan itu mangkrak selama periode Jokowi, justru presiden yang bikin mangrak, karena itu proyeknya dia, bukan proyeknya Anies,” tegas Rocky. Sodetan ini diinisiasi oleh Jokowi ketika beliau masih menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2013 dan berjanji tahun 2015 selesai.Tetapi, kemudian tahun 2014 Pak Jokowi menjadi presiden. Harusnya, sesuai janji Pak Jokowi, proyek ini lebih mudah diselesaikan ketika beliau sudah menjadi Presiden, tetapi ternyata tidak demikian. “Iya kalau kita bikin analisis keuangan secara makro struktural, kenapa Jokowi nggak mau melanjutkan proyek mangkrak sodetan itu, karena uang untuk bikin Jakarta nggak banjir dia pakai buat IKN. Kan Jokowi memang berharap Jakarta banjir aja supaya ada alasan untuk memindahkan ibukota. Jadi sodetan itu adalah proyek yang memang disengaja oleh Jokowi supaya mangkrak, supaya ada alasan memindahkan ibukota. Begitu logikanya,” ujar Rocky. Ini sebenarnya semacam perang saling sindir dan biasa bagi Jokowi, tapi kali ini Pak Jokowi salah sasaran. “Memang, watak Pak Jokowi selalu mencari celah untuk menyerang tanpa subjek. Sekarang dia masuk lagi dalam soal sengaja memuji-muji pejabat Gubernur DKI. Itu artinya, ada niat dari Jokowi sebagai tokoh politik (bukan sebagai presiden) yang kesal melihat bahwa pejabat Gubernur itu dibully terus oleh netizen dan pujiannya kacau, keliru. Kasian Pak Heru Budi,” ujar Rocky. Kalau faktanya seperti ini, Heru Budi mau bilang apa. Apakah mau berterima kasih kepada Pak Presiden, sedangkan dia tahu bahwa dia memang tidak menyelesaikan itu. “Tidak mungkin Heru Budi tiba-tiba membuat anggaran, sedangkan anggaran itu sudah dibuat bahkan anggaran yang multiyears yang sudah dipastikan ada,” tambah Rocky. “Tidak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang bisa kita tunjukkan bahwa itu adalah keputusan Pejabat Gubernur. Jadi, Pak Jokowi juga mempermalukan Pejabat Gubernur DKI juga. Dia jadi kagok nanti karena memang bukan dia yang bikin,” tegas Rocky. (sof)
Venna Melinda Menyerahkan Bukti-bukti Kasus KDRT
Surabaya, FNN - Artis Venna Melinda mendatangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya.\"Hari ini kami menjalani pemeriksaan tambahan sekaligus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim,\" kata Kuasa Hukum Hotman Paris Hutapea saat mendampingi Venna Melinda di Polda Jatim, Surabaya, Kamis.Terlapor perkara ini adalah Ferry Irawan, suami Venna Melinda, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.Hotman menjelaskan diantaranya Venna membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya.\"Kami menyerahkan bukti medis keadaan hidungnya waktu itu yang berdarah-darah. Juga bukti medis terkait kondisi tulang rusuknya,\" ujarnya.Hotman mengungkapkan, khususnya kondisi tulang rusuk Venna Melinda sampai sekarang masih terasa sakit.\"Dampaknya Venna Melinda sampai sekarang susah beraktivitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit,\" katanya.Selain itu, Hotman menandaskan, bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah rekaman video saat Ferry Irawan nangis-nangis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT terhadap Venna Melinda sembari meminta maaf.\"Ini video yang sempat viral itu. Bukti bahwa Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada Venna Melinda,\" ucapnya.Hotman memastikan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Venna Melinda akan dibuktikan secara medis yang hari ini seluruhnya diserahkan kepada penyidik Polda Jatim.Dalam kesempatan itu, Venna menegaskan tidak akan memenuhi permintaan damai yang sempat dilontarkan oleh Ferry Irawan.\"Bahkan saya akan segera mengajukan cerai,\" ujarnya.Venna juga mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana diancam Ferry akan dibocorkan ke publik jika tawaran perdamaian terkait laporan KDRT di Polda Jatim tidak dipenuhi.\"Perkara ini tetap berjalan. Tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian,\" kata mantan anggota DPR RI itu, menegaskan.(ida/ANTARA)
Membuat Parpol Lebih Baik Adalah Kunci Memperbaiki Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai salah satu kunci memperbaiki demokrasi adalah membuat partai-partai politik (parpol) menjadi lebih baik, terutama terkait dengan pelembagaan atau institusionalisasi partai.\"Tak ada resep demokrasi tanpa parpol. Maka, apabila mau memperbaiki demokrasi, kuncinya adalah bikin parpol jadi lebih baik. Kalau parpol memburuk, tingkat kepercayaan publik pada demokrasi juga memburuk. Maka, demokrasi tergantung pada seberapa baik institusionalisasi partainya. Semakin baik institusionalisasi parpol, semakin baik demokrasinya,\" kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia menyampaikan hal itu dalam seminar nasional bertema \"Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional\" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Pascasarjana Universitas Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis.Lebih lanjut, Burhanuddin menyebutkan tiga isu pelembagaan atau institusionalisasi parpol yang rentan melahirkan konflik intra-partai, sehingga perlu diperbaiki.Pertama ialah terkait model genetik partai-partai di Indonesia yang secara umum lebih dipengaruhi oleh karisma figur, dengan ditandai oleh peleburan total terhadap identitas partai dengan pemimpinnya.Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan menjelaskan partai menjelma sebagai pihak yang hanya bertumpu pada daya tarik personal, bukan pada daya tarik institusional. Menurutnya, kondisi itu memang mengurangi potensi konflik, tetapi tidak bersifat permanen.\"Masalah kedua adalah ketersediaan sumber daya, terutama pembiayaan partai, baik dari sisi kebutuhan operasional partai maupun pemilu atau campaign finance. De-institusionalisasi partai yang melahirkan konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumber daya,\" jelas Burhanuddin.Berikutnya, yang ketiga adalah masalah faksionalisasi atau perebutan kekuasaan antara sejumlah pihak di partai.Dosen pascasarjana Universitas Paramadina itu mengatakan ada tiga tipologi dari faksionalisasi itu. Klasifikasi pertama ialah faksi yang terbentuk atas dasar kesamaan cara pandang dalam merespons isu-isu politik. Faksi itu biasanya tidak berusia panjang dan bersifat insidental dan informal.Klasifikasi kedua adalah faksi yang terbentuk karena relasi patronase politik, yakni dipengaruhi faktor karisma tokoh-tokoh sebagai penyokong dan pengurus partai lainnya sebagai klien. Klasifikasi ketiga yaitu faksi yang terbentuk secara formal dan terorganisasi.\"Saya termasuk orang yang tidak pernah mau nyinyir dengan politisi dan aktivis partai. Kalau ada orang baik masuk partai politik, kita harus dorong. Jangan sampai partai diisi sama orang yang bermasalah karena masalah partai sudah banyak. Trust (kepercayaan) rendah, fungsi intermediasi dipersepsi rendah. Makin lama, pemilih makin jauh dengan partai; tetapi kita tidak ada pilihan lagi berdemokrasi tanpa partai,\" ujar Burhanuddin.Selain Burhanuddin, seminar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak lainnya, antara lain Kepala Program Studi (Kaprodi) SKSG A. Hanief Saka Ghafur serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.(ida/ANTARA)
Perusakan Al Quran Bukan Bentuk Kebebasan Berekspresi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menegaskan peristiwa perusakan Al Quran, seperti yang terjadi di Swedia dan Belanda, bukan merupakan bentuk kebebasan berekspresi.\"Jadi, saya kira ini tidak betul kalau ini merupakan kebebasan berekspresi, kemudian orang boleh seenaknya tanpa memedulikan hak orang lain, pihak lain,\" kata Ma\'ruf Amin di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis.Ma\'ruf mengatakan Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk meredam konflik, dengan memanggil duta besar kedua negara tersebut guna mencegah masalah menjadi lebih luas.\"Indonesia selalu mengambil sikap untuk meredam yang namanya terjadi potensi konflik. Ini Pemerintah sudah membuat nota diplomatik tentang peristiwa ini dan akan memanggil duta besarnya, karena memang peristiwa itu bisa memicu konflik,\" tegas Ma\'ruf.Apabila dua kejadian tersebut tidak segera diredam, katanya, maka dapat berpotensi untuk melebar atau bahkan terjadi konflik di berbagai negara lain.\"Oleh karena itu, ini yang tidak disadari, potensi ini bisa membawa sikap permusuhan. Apalagi itu tindakan, ucapan pun, seharusnya harus dijaga,\" tambahnya.Guna menghindari konflik serupa, Ma\'ruf Amin menyebut perlu adanya penerapan teologi kerukunan.\"Teologi kerukunan itu narasi-narasinya juga tidak boleh dalam menyampaikan paham keagamaan yang menimbulkan konflik, harus dijaga; bukan saja di negara kita, tapi juga di negara lain,\" jelasnya.Ma\'ruf Amin menyebut Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk menjaga agar tidak terjadi konflik dari sikap-sikap menodai agama apa pun.\"Kita cegah penodaan agama itu. Harus kita beri sanksi supaya tidak terjadi dan menimbulkan konflik,\" tegasnya.Dia berharap kejadian seperti di Swedia dan Belanda itu tidak berdampak pada kerukunan masyarakat Indonesia.\"Kita ini bangsa paling toleran di dunia ini, dianggapnya. Karena itu, kita harap apa yang terjadi di Swedia atau Belanda tidak berpengaruh kepada kita. Artinya, kita sebagai bangsa sudah punya landasan, semangat, karakter yang kita bina selama ini sebagai bangsa toleran. Jangan sampai ada unsur-unsur intoleran masuk ke sini,\" ujar Wapres Ma\'ruf Amin.Sebelumnya, Sabtu (21/1), terjadi pembakaran salinan Al Quran oleh kelompok ekstrem sayap kanan Swedia-Denmark Rasmus Paludan di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia.Dalam menjalankan aksinya, Paludan mendapat perlindungan dari polisi dan izin dari Pemerintah Swedia. Pemerintah Swedia mengizinkan aksi pembakaran Al Quran itu karena menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.Kemudian, Minggu (21/1), seorang politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida Edwin Wagensveld merobek sejumlah halaman Al Quran di Den Haag. Video Wagensveld di Twitter menunjukkan ia sedang membakar sobekan halaman kitab itu di dalam panci.Insiden penistaan terhadap Al Quran di dua negara Eropa itu memicu kecaman dari berbagai umat Islam di dunia.Organisasi keagamaan Al-Azhar Mesir, Rabu (25/1), bahkan menyerukan pemboikotan produk Belanda dan Swedia di tengah kemarahan atas penistaan terhadap kitab suci Al Quran. Al-Azhar meminta semua orang Arab dan muslim untuk mematuhi instruksi pemboikotan itu serta mendidik anak-anak, remaja, dan perempuan muslim tentang hal itu.Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Swedia sebaiknya tidak mengharapkan restu dari Turki untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam.(ida/ANTARA)
Demokrat Mengajak Nasdem dan PKS Membentuk Sekretariat Perubahan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama.“Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia mengungkapkan kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan kata dia, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.Adapun terkait bakal calon presiden (Bacapres), sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024.“Bagi Demokrat, Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujarnya.Dia menegaskan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) diserahkan kepada Bacapres, sebagaimana telah diketahui, Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan.Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres.“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ujarnya.Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,\" katanya menegaskan.Selain itu, menurut dia, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” jelasnya.AHY mengungkapkan untuk waktu yang tidak terlalu lama, akan dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’.“Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.(ida/ANTARA)
Anggota DPP NasDem Menyambangi Sekber Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem menjadi tamu partai politik (parpol) pertama yang datang menyambangi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, tiga hari setelah diresmikan pada Senin (23/1).Anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali disambut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.\"Kita mau minum kopi,\" kata Ali yang tiba di Sekber Gerindra-PKB sekitar pukul 12.23 WIB.Ali tampak didampingi dengan lima anggota DPP Partai NasDem, di antaranya hadir pula Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.Adapun Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal tiba kemudian sekitar pukul 12.45 WIB.Sebelumnya, Ali telah lebih dulu mengkonfirmasi bahwa anggota DPP Partai NasDem akan menyambangi Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis.\"Iya, benar mau ke sana. Gini, sebagai parpol jadi ada kamar yang harus kita bedakan. Di mana kamar persaingan, kapan kita kontestasi, kapan kita menjadi teman,\" kata Ali ketika dihubungi wartawan, Kamis.Ia menyebut kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka bersilaturahmi antara partai politik (parpol) yang berbeda koalisi tersebut. Sekaligus, untuk memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB, Senin (23/1).\"Koalisi-koalisi ini kan untuk kontestasi. Bagi NasDem memandang bahwa kawan itu, perbedaan koalisi atau usungan itu jangan memotong mata rantai persahabatan,\" ujarnya.Untuk itu, ia menepis bahwa kunjungan DPP Partai NasDem serta merta ditafsirkan untuk merapatkan sekoci koalisi.\"Itu kan pikirannya konspirasi lagi kan, kan saya bilang ke sana itu sebagai teman memberikan ucapan selamat atas berdirinya Sekber,\" katanya.Ia menyebut kedatangannya ke Sekber Gerindra-PKB tidak ada sangkutannya dengan Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem sebagai capres. Adapun pembicaraan politik, lanjut dia, menjadi bahasan diskusi yang wajar dalam pertemuan antara parpol.\"Enggak, kan ini enggak ada urusannya sama Mas Anies. Emang mau pergi melamar? Tapi bahwa nanti dalam pertemuan itu ada bicara politik, itu sudah pasti namanya juga parpol,\" imbuhnya.Adapun, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda mengatakan menerima dengan senang hati sejumlah anggota DPP Partai NasDem yang bertandang ke Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat.“Siang ini kami akan menerima kawan-kawan NasDem yang mau silaturahmi ke Sekber Gerindra-PKB. Sebagai tamu pertama, kami akan terima dengan senang hati,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Huda mengatakan belum mengetahui agenda khusus yang dibawa DPP Partai NasDem dengan bertandang ke Sekber Gerindra-PKB, namun berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus DPP NasDem mereka akan bersilaturahmi.“Ya, hendak bersilaturahmi, tapi apakah akan ada pembicaraan terkait persiapan Pemilu 2024, nanti tunggu saja hasil pertemuannya,” ujarnya.Huda mengatakan sikap koalisinya yang terbuka dengan partai politik (parpol) lain jelang Pemilu 2024. Ia menyebut hal tersebut didasarkan pada kesadaran dibutuhkannya kolaborasi kolektif dalam rangka membangun Indonesia.“Jadi kalau ada yang mau bergabung untuk mencari peluang-peluang terbaik untuk Indonesia lebih baik kami akan sangat terbuka,” katanya.(ida/ANTARA)
Kerusuhan PT GNI Merupakan Masalah Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono mengatakan bahwa masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara bukan hanya isu soal serikat pekerja, tetapi juga merupakan persoalan bangsa Indonesia.\"Masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara ini bukan hanya masalahnya serikat pekerja, tetapi masalahnya bangsa ini; masalahnya kaum pekerja yang butuh perlindungan dari negara,\" kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Djoko menilai para pekerja berhadapan dengan korporasi. Menurutnya, jika para pekerja perorangan tidak mendapat perlindungan negara, sementara korporasi cukup kuat dan dilindungi negara, maka hal itu akan sangat berbahaya.\"Kami meminta hak-hak pekerja betul-betul diperhatikan karena itu perintah konstitusi. Kalau tuntutan kami terkait hak-hak pekerja tidak dipenuhi, maka kami akan terus melakukan aksi setiap minggu sampai tuntutan kami dipenuhi,\" katanya.Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan kerusuhan antarpekerja di PT GNI Morowali Utara itu disebabkan oleh persoalan regulasi dan politik hukum yang bermasalah.\"Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat,\" kata Indra.Kerusuhan yang terjadi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1), menyebabkan dua pekerja asli Indonesia di pabrik perusahaan tambang nikel PT GNI tewas dan lebih dari 70 pekerja ditahan. Peristiwa itu cukup menjadi perhatian publik, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.Sebelumnya, Kamis (19/1), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor telah meninjau PT GNI di Morowali Utara dan bertemu dengan manajemen perusahaan terkait kerusuhan tersebut.Dia meminta manajemen PT GNI untuk segera melakukan perbaikan, baik terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hubungan industri, maupun hal lain terkait ketenagakerjaan. Dengan dilakukannya segala perbaikan, kata Afriansyah, maka kejadian serupa diharapkan tidak terjadi lagi dan proses produksi perusahaan berjalan lancar.(ida/ANTARA)
POPULER
