ALL CATEGORY
Penyelenggara Negara Diingatkan untuk Menghindari Praktik Korupsi Menjelang 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk komitmen hindari praktik korupsi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"KPK memberikan peringatan sedari awal bahwa tahun 2023 yang sudah masuk masa prakontestasi politik mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek korupsi,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan amanah pemerintahan dari untuk dan demi rakyat menjadi demi dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit lainnya adalah perbuatan korupsi.Apalagi, kata dia, tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024. Dalam catatan KPK, setahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi.\"Karena momen politik sedang membutuhkan banyak dana untuk amunisi politik sehingga semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil padahal substansinya disimpangi,\" kata Ghufron.Ia mencontohkan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi jabatan, perizinan bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan merupakan titik-titik rawan korupsi.\"KPK pun telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntabel,\" ucap Ghufron.Oleh karena itu, KPK pun mengharapkan pada tahun 2023 bukan merupakan tahun korupsi, melainkan tahun politik yang etis dan berintegritas tanpa adanya korupsi.\"Selamat tahun baru 2023, semoga tahun ini menjadi tahun komitmen penyelenggaraan negara dengan amanah untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara bersih dari korupsi,\" katanya.Berdasarkan catatan KPK pada periode 2004 sampai dengan November 2022, sebanyak 319 anggota DPR dan DPRD, 23 gubernur, 163 wali kota/bupati dan wakil, dan 304 eselon I, II, III, dan IV telah ditetapkan sebagai tersangka.Sementara dalam kinerja dan capaian tahun 2022, KPK juga telah melaksanakan beberapa program unggulan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, di antaranya Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU) Integritas.Program itu merupakan intervensi KPK dalam meningkatkan integritas para penyelenggara negara melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan pembangunan integritas serta sertifikasi kompetensi ahli pembangun integritas (API) eksekutif.Program itu telah diikuti oleh menteri, wakil menteri, dan seluruh eselon I di 10 kementerian/lembaga serta penjabat (Pj) gubernur, sekda, dan pimpinan DPRD di tujuh provinsi.Kemudian, Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. PCB merupakan program pendidikan antikorupsi kepada pelaku sektor politik melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada penyelenggara pemilu, peserta, maupun pemilih.Tahun 2022, PCB telah diikuti oleh 20 partai politik terdiri atas 16 partai nasional dan empat partai di Aceh serta penyelenggara pemilu pusat maupun daerah.(ida/ANTARA)
Arus Balik Tahun Baru dari Bandung Menuju Jakarta Terpantau Sepi
Jakarta, FNN - Arus balik tahun baru 2023 dari arah Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta di Tol Cipularang pada 2 Januari 2023 melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama terpantau mulai sepi.\"Prediksi kita kemarin puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta terjadi pada 1 Januari, dan hari ini menurun dibandingkan kemarin,\" kata Manager Transaksi Jasamarga Tollroad Ruas Cipularang, Muhidin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.Ia menyebutkan untuk hari ini sif satu (pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB) jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Utama Kalihurip dari Bandung menuju Jakarta tercatat baru sebanyak 13.696.Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju Bandung volume kendaraan juga mengalami penurunan jika dibandingkan data 1 Januari 2023 yang merupakan puncak arus balik tahun baru. Untuk sif satu baru tercatat sebanyak 13.321.\"Jadi perbandingannya cukup jauh 1 Januari dengan hari ini,\" kata Muhidin.Ia menyebutkan secara keseluruhan saat puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta PT Jasamarga mencatat 50.747 yang melintas di Gerbang Tol Kalihurip Utama. Sementara, dari arah Jakarta menuju Bandung tercatat sebanyak 27 ribu kendaraan.Saat puncak arus balik (1/1/2023) PT Jasamarga juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di akses Jakarta Cikampek Selatan sekitar 30 menit guna mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan.Ia mengatakan meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik, namun masih tergolong lancar dan tidak ada kepadatan yang signifikan.Saat ini, ujar dia, PT Jasamarga hanya mengoperasikan masing-masing enam gardu utama dan enam gardu di satelit dari arah Bandung menuju Jakarta. Hal itu dilakukan karena intensitas volume kendaraan mulai menurun.Sebagai tambahan informasi Jasamarga juga melaporkan terjadi dua insiden kecelakaan lalu lintas pada 30 dan 31 Desember 2021 di ruas Jalan Tol Cipularang dengan lima orang korban, dan satu di antaranya meninggal dunia.Dari dua insiden tersebut Jasamarga menemukan dua faktor utama penyebab kecelakaan yakni pengemudi yang mengantuk, dan kurangnya antisipasi kecepatan dari pengendara.(ida/ANTARA)
KPU RI Diharapkan Bekerja Secara Transparan Demi Pemilu Berkualitas
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat bekerja secara transparan demi menghadirkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.“KPU kami harapkan bekerjalah dengan jujur, adil, dan yang paling penting adalah dengan transparan. Masyarakat perlu diberitahu tentang apa yang sedang dijalankan,\" ujar Hadar saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk “Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin.Jika KPU tidak bekerja secara transparan, lanjut dia, hal tersebut dapat memicu kemunculan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Contohnya, yang telah terjadi di dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.Dalam tahapan tersebut, Hadar mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima aduan serta informasi mengenai dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang melibatkan KPU RI, dalam hal ini komisioner dan sekretaris jenderal.Berdasarkan aduan dan informasi yang diterima koalisi masyarakat sipil itu, setidaknya ada dua belas kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang saat verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.Hadar pun berharap KPU RI ke depannya dapat menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu 2024 dengan mengedepankan prinsip transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol kualitas pekerjaan mereka.\"Jika tidak transparan, masyarakat sulit memonitor. KPU kehilangan ruang masyarakat untuk ikut mengontrol kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ke depan, seharusnya semua yang dilakukan dibuka datanya. Mari, kita berharap pembenahan ini dilaksanakan dalam waktu segera,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Publik Diajak Netgrit untuk Mencari Informasi Tentang Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat, terutama calon pemilih, mulai mencari informasi mengenai 18 partai politik (parpol) dan enam partai politik lokal peserta Pemilu 2024.\"Kita sudah mengetahui ada ditetapkan 18 parpol peserta pemilu dan enam partai politik lokal. Marilah kita mulai mencari informasi-informasi tentang parpol ini. KPU sudah mulai memasang ada di portal mereka, di info pemilu tentang parpol,\" kata Hadar dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk \"Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?\", seperti dipantau di Jakarta, Senin.Dengan pencarian informasi tersebut, lanjut anggota KPU RI periode 2012-2017 itu, para calon pemilih dapat menentukan partai politik terbaik yang patut dipilih pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2024, yakni 14 Februari 2024.Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Budi Setiyono. Budi menjelaskan para pemilih perlu memiliki banyak informasi mengenai peserta Pemilu 2024 dan menggunakan kemampuan analisis mereka dalam menentukan peserta yang akan dipilih.Kemampuan analisis yang baik dari para pemilih itu, menurut Budi, dapat membantu mereka terhindar dari praktik jual beli suara maupun mudah dipengaruhi hasil survei dari lembaga survei yang melakukan manipulasi data demi kepentingan peserta pemilu tertentu.\"Kembali pada kemampuan analisis dari rakyat itu sendiri. Rakyat kita itu karena penghasilannya masih di bawah 5.000 dolar AS, mereka masih gampang dipengaruhi atau tidak mampu bersikap kritis atau melakukan perbandingan, tidak mengecek ulang informasi, mudah dipengaruhi oleh uang, propaganda, dan manipulasi hasil survei,\" jelasnya.KPU telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1, Partai Gerindra (2), PDI Perjuangan (3), Partai Golkar (4), Partai NasDem (5), Partai Buruh (6), Partai Gelora (7), PKS (8), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (9), Partai Hanura (10), Partai Garuda (11), PAN (12), PBB (13), Partai Demokrat (14), PSI (15), Perindo (16), PPP (17), dan Partai Ummat (24).Berikutnya, ada enam partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera (22), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.(ida/ANTARA)
Pemilih Lebih Mengenal Caleg dalam Sistem Proporsional Terbuka
Jakarta, FNN - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sistem proporsional terbuka membuat rakyat dapat lebih mengenal calon legislatif (caleg) yang dipilihnya dalam pemilu ketimbang bila dilakukan secara proporsional tertutup.\"Pemilih lebih mengenal calon legislatifnya kalau dilakukan dengan sistem proporsional terbuka karena masing-masing caleg akan berkompetisi secara terbuka dan berusaha untuk mendapatkan hati para pemilih,\" kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Pada sistem proporsional terbuka, lanjut dia, partai politik (parpol) juga diberikan keleluasaan penuh untuk melakukan perekrutan hingga mengusulkan calegnya.Ia menilai bahwa sedianya semua caleg yang diusulkan oleh parpol adalah memang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi wakilnya di legislatif.\"Tidak ada alasan bagi partai mendorong sistem proporsional tertutup karena ingin penguatan partai dan menentukan kadernya yang mewakili di legislatif,\" tuturnya.Untuk itu, ujarnya lagi, sistem proporsional terbuka sudah sangat tepat untuk tetap dipertahankan pada Pemilu 2024 mendatang.Ia menilai apabila sistem proporsional tertutup kembali diterapkan dalam pemilu justru hal tersebut merupakan suatu langkah kemunduran.\"Saya sangat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak judicial review mengenai pengaturan sistem pemilihan legislatif yang terdapat dalam UU Pemilu,\" ujarnya.Dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, ia pun mengajak parpol menggencarkan pendidikan politik kepada pemilih guna mencegah potensi terjadinya transaksi transaksi politik uang (money politics) dalam pemilu.\"Dan para anggota DPR RI membuat UU yang mengatur sistem kampanye yang memperkecil peluang transaksional dengan pemilihnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Beda Anies dengan Ganjar, Padahal Sama-Sama Menggunakan Dana Baznas
Jakarta, FNN – Beberapa hari lalu, tepatnya Kamis, 29 Desember 2022, sebuah lembaga survei membuat publikasi tentang persepsi publik terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berada di tingkat teratas dengan meraih 31,37%; mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di peringkat kedua dengan poin 30,08%. Tokoh lainnya berada jauh di bawah mereka. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membas hal tersebut dalam kanal Youtube Hersubeno Point edisi (01/01/23). “Setiap kali meyikapi pubilkasi lembaga survei, saya selalu skeptis. Ini semacam penggiringan opini publik, apalagi bila berkaitan dengan elektabilitas seorang capres. Kali ini rupanya anglenya berbeda, yaitu soal siapa figur yang dianggap bisa menyejahterakan rakyat,” kata Hersu mengawali pembahasannya. Menurut Hersu, ini persepsi yang bisa saja bias dari respondennya, tetapi bisa juga bias dari para surveyornya, karena ada kepentingan politik. Sehari kemudian, netizen dihebohkan oleh cuitan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang tengah melakukan renovasi terhadap 50 rumah kader PDIP. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun PDIP yang ke-50 yang akan diselenggarakan pada 10 Januari 2023. Jadi ulang tahun ke-50 dengan merenovasi 50 rumah. Ulang tahun PDIP ini pasti sangat dinantikan oleh Ganjar karena seperti dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa pada ulang tahun PDIP ke-50 akan ada kejutan. Para pengamat berspekulasi bahwa kejutan itu berkaitan dengan figur yang akan diusung sebagai capres dari PDIP. Diduga pada moment spesial ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama capresnya untuk Pemilu 2024. Siapa yang akan menjadi capres dari PDIP inilah yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Sejauh ini, jika kita mengamati dinamika internal PDIP maka calon yang paling kuat adalah Puan Maharani, putri Ibu Megawati. Tapi, saat ini muncul desakan yang sangat kuat dari sejumlah lembaga survei agar Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Apalagi Ganjar juga disebut-sebut sebagai capres yang didukung Jokowi. Jadi sepertinya penting bagi Ganjar untuk memberikan kado pada Ibu Megawati. Tetapi, kado yang diberikan oleh Ganjar ternyata malah jadi bumerang. Netizen menyoal karena renovasi rumah para kader PDIP yang dilakukan oleh Ganjar menggunakan dana Baznas Provinsi Jateng, dananya umat Islam. Sedangkan narasi Ganjar selama ini terkesan memusuhi umat Islam, di antaranya sering mengusung isu radikalisme. “Saya sepakat dengan netizen yang mempertanyakan mengapa sebagai kader PDIP dan Kepala Daerah (Gubernur Jawa Tengah), Ganjar Pranowo menggunakan dan Baznas untuk kepentingan partai? Jelas ini menyalahi aturan,” ujar Hersubeno. Ganjar sepertinya membela diri dengan mengatakan tidak tahu menahu bahwa renovasi rumah itu menggunakan dana dari Baznas karena semula dia akan menggunakan dana pribadi, lalu ada tim Baznas di lokasi yang menyodorkan bantuan yang cukup besar. Tapi alasan ini tidak masuk akal. Demikian juga alasan tim Baznas yang mengatakan bahwa Baznas membantu mereka yang miskin tanpa memandang afiliasi politiknya. Ini juga alasan yang naif. Apa yang dilakukan oleh Ganjar dan Baznas menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dana amanah dari umat Islam. Apakah penyelewengan itu hanya terjadi di Jawa Tengah, seberapa sering terjadi, dan dalam kasus apa saja. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abas, menyerukan agar dilakukan semacam audit mengenai penggunaan dana Baznas dari tingkat pusat sampai daerah. Audit ini penting agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sehingga Baznas tetap dipercaya masyarakat sebagai penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. “Ini berbahaya sekali kalau sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Baznas,” ujar Hersu.Bisa jadi sasarannya benar, tetapi kalau penggunaannya untuk kepentingan politik maka menjadi masalah yang sangat serius. Pada kasus Ganjar Pranowo, jelas bahwa penggunaan dan ini untuk kepentingan internal PDIP, walaupun yang dibantu benar kader PDIP yang berhak menerima. Ganjar harusnya tidak berpikir sempit hanya untuk kepentingan Parpol, apalagi dia Kepala Daerah di mana semua orang adalah rakyatnya, tidak peduli apa pun afiliasi partai politiknya. Mengapa hanya kader PDIP yang dibantu? Di tengah kehebohan ini, mucul fakta baru. Mantan anggota TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, menyebutkan bahwa penggunaan dana Baznas untuk merenovasi rumah warga sebenarnya bukan hal yang baru. Semasa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, dia juga pernah memanfaat dana Baznas untuk renovasi rumah warga Kampung Gembrong, Jaktim, yang beberapa bulan sebelumnya terbakar. Jumlahnya juga jauh lebih banyak, yaitu 130 rumah warga. Melalui cuitannya, Tatak menggoda netizen dengan perbandingan “Sama-sama memakai dana Baznas untuk membangun rumah warga, Mas Ganjar Pranowo mebangun untuk kader PDIP, Mas Anies membangun untuk warga yang kebakaran. Tapi ada juga perbedaan lainnya, yaitu gaya narasi ketika menyampaikan ke publik,” ujar Tatak. Tatak mengunggah narasi yang disampaikan Ganjar dan Anies di akun Instagram masing-masing. Silakan dicek dan temukan bedanya. (sof)
Megawati Dipastikan Akan Tetap Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Jakarta, FNN - Berbicara tentang dunia politik Indonesia, Januari ini kita menunggu kabar dari Ketua PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang konon akan mengumumkan calon presidennya. Apakah Ibu Mega akan mecalonkan Ganjar sebagai capresnya, sementara Ganjar sedang diterpa kabar memalukan untuk PDIP, yaitu menggunakan dana Baznas untuk membantu renovasi rumah 50 kader PDIP. “Itu artinya, posisi Ganjar dilematis bagi Ibu Mega. Sebetulnya dari awal kita mau uji apakah Ibu Mega lebih percaya pada politik yang pragmatis oportunis atau percaya pada politik nilai yang diajarkan Bung Karno?” tanya Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (02/01/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sebaiknya bersabar saja. Mbak Puan diasuh dengan baik supaya lima tahun ke depan betul-betul bisa dimatangkan. Itu adalah dilema etis bagi Ibu Mega. Bisa dibayangkan kesulitan Ibu Mega untuk memutuskan mau Puan yang sebenarnya meneruskan cara berpikir Ibu Mega tentang ajaran Soekarno yang antikapitalisme dan antikolonialisme, atau Ganjar? Menjelang 50 tahun PDIP mungkin akan ada refleksi panjang sebelum diputuskan siapa yang akan dipilih. Sepertinya masih akan ada proses panjang untuk menentukan pilihan, karena saat ini masih ada agenda yang jauh lebih serius yakni niat Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya untuk memperpanjang masa jabatannya. “Ya, saya kira itu juga Ibu Megawati butuh kejelasan ini mau memperpanjang atau tidak karena itu akan memengaruhi pencalonan Ibu Mega terhadap kader PDIP,” ujar Rocky. Jadi, sekali lagi, menurut Rocky, compang-camping politik kita ada di depan mata. Tidak ada satu pun yang bisa menjahit ulang kekacauan yang dijahit oleh presiden. Satu-satunya yang bisa menjahit adalah presiden. Tetapi, presiden Jokowi tetap menganggap bahwa dia ada di dalam era yang tidak pasti. Kalau dia lengser hari-hari ini mungkin masih enak. Tapi kalau dia lengser di tahun 2023 awal karena percepatan krisis politik dan krisis ekonomi, tidak enak juga. “Kalau dia ingin memastikan bahwa ingin diperpanjang sampai 2027 atau 2027, pertanyaannya adalah legitimasinya dari mana? Dan bagi PDIP apa point-nya? Itu pasti aspek negatif perpanjangan yaitu PDIP kekurangan kesempatan untuk mengkonsolidasi partainya,” ujar Rocky. Jadi, tegas Rocky, to be or not to be, bagi PDIP adalah sekarang. Pemilu tidak boleh ditunda. Begitu kira-kira pikiran Ibu Mega. Yang laon tentu juga merasa bahwa kalau PDIP mengucapkan itu maka selesai kecemasan politik. “Jadi harus ada keputusan Ibu Mega, mau menyelamatkan partai, mau menyelamatkan marhaenisme, atau mau ikut pada permainan yang diumpankan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi umpankan itu buat Ibu Mega soal penundaan itu,” sambung Rocky. Bagi PDIP ini juga pertaruhan kalau kemudian mereka ikut arus besar. Sejarah akan mencatat perjuangan Ibu Mega yang sangat konsisten sejak orde baru ternodai. Sejak orde baru Ibu Mega tetap berjuang untuk menegakkan demokrasi. Kita juga melihat sikap Ibu Megawati pada episode pertama perpanjangan masa jabatan dengan tegas menolak. Apa ada faktor-faktor yang bisa mengubah pendirian Ibu Mega? “Ibu Mega bisa diubah secara hipotetis dengan dua cara, yaitu separuh kabinet diserahkan pada Ibu Mega, dan itu tidak mungkin. Atau, separuh APBN dikasih kepada Ibu Mega untuk proyek. Kan nggak mungkin begitu juga. Jadi, saya kira Megawati akan konsisten untuk menolak semua bujukan itu demi masa depan bangsa ini, demi masa depan pikiran Bapaknya,” jawab Rocky. Jadi, Tambah Rocky, kalau itu memang tema Ibu Mega, pastikan saja bahwa nanti pidato Ibu Mega di 50 tahun PDIP adalah menolak perpanjangan, memastikan bahwa pergantian masa jabatan itu dilakukan secara reguler dan menganggap bahwa PDIP adalah partai yang punya ide, punya prinsip, dan punya sikap. Oleh karena itu, apa pun PDIP akan calonkan kadernya sendiri. Di situ kemuliaan partai ditentukan. Apa pentingnya basa basi dan tukar tambah materi kalau partai itu akhirnya diingat sebagai partai oportunis. “Kita ingin PDIP tumbuh sebagai partai yang berintegritas, sama seprti kita juga ingin partai-partai Islam tumbuh sebagai partai yang mampu untuk meyakinkan bahwa konstituen muslim itu chun in dengan demokrasi,” ujar Rocky. Dengan demikian, jelas Rocky, tidak ada soal dengan politik identitas, tetapi politik identitas yang beroperasi di dalam wilayah tukar tambah demokratis, bukan tukar tambah finasial. (ida)
Pak Jokowi Bukan Guru Bangsa
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DI bawah kepemimpinan Jokowi negara dan bangsa Indonesia bukan bertambah maju, justru semakin terpuruk. Dibanding dengan Presiden sebelumnya nampaknya Jokowi adalah Presiden terburuk. Sulit mencatat prestasi yang telah ditorehkan. Karenanya tapak-tapak kepemimpinan Jokowi tidak bisa untuk dikuti atau diteruskan. Jokowi bukan pendidik tetapi pedagang. Pola profesinya ini terbawa dalam mengatur negara. Konsekuensinya ukuran sukses itu dilihat dari materi, kesejahteraan materiel. Dari bangun tidur hingga bangun lagi rasanya fikiran hanya dari investasi ke investasi. Dan ternyata gagal. Luhut sebagai Menteri Investasi yang menjadi andalan Jokowi hanya bisa berbusa-busa. Guru Bangsa artinya \"seseorang yang bisa dijadikan pedoman atau teladan dalam hidup berbangsa\". Dalam Wikipedia \"gu\" artinya \"kegelapan\" sedangkan \"ru\" itu \"menghancurkan (kegelapan)\". Litbang Kompas memberi prosentase tinggi untuk guru bangsa pada akademisi, negarawan, tidak ambisi politik, dan religius atau agamawan. Atas kriteria tersebut, Jokowi rasanya tidak memenuhi syarat. Untuk kualifikasi akademisi faktanya morat marit. Jangankan untuk bereputasi akademik soal formal ijazah saja dipermasalahkan. Ironi sekali untuk seorang Presiden. Apalagi jika nanti terbukti ia berijazah palsu, maka hancurlah. Negarawan adalah pemimpin yang senantiasa berorientasi dan berkorban untuk generasi mendatang. Kadang kondisi diri diabaikan. Jokowi sebaliknya terkesan pragmatis, lebih mementingkan diri, famili dan kroni. Ketimbang negarawan profil politisi lebih menonjol. Orientasi kekuasaannnya sangat kuat untuk tidak disebut ambisi. Wacana 3 periode atau perpanjangan adalah bukti. Berharap ada figur lanjutan yang dapat memmengamankan kepentingan dan ambisi politiknya. Faham keagamaan dipastikan dangkal. Sebagai muslim tampilan terkesan bersifat artifisial. Komitmen keumatan rendah, bahkan di bawah rezim Jokowi Islamophobia marak. Buzzer penista agama dilindungi. Klenik dan mistik menggerus kualitas dalam beragama. Aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan menyebut Jokowi layak diadili pasca berkuasa. Belajar dari Korea Selatan ia melihat penyimpangan kebijakan ekonomi, hukum dan politik itu harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan Jokowi dalam dua periode berwarna kriminal. Guru bangsa bukan figur yang gemar membuat pencitraan, berbohong, munafik dan tidak bertanggung jawab. Bukan yang merusak dan menginjak-injak kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Penjual tanah dan penjual air. Guru Bangsa bukan predikat yang dapat disematkan begitu saja, apalagi sekedar oleh pendukung atau penjilat. Guru Bangsa adalah pemimpin yang dirasakan prestasi kerjanya dan membekas jasa-jasanya. Pak Jokowi itu bukan guru bangsa. Bandung, 2 Januari 2022
Tahun 2022, Indonesia Darurat Krisis (3 - Habis)
Oleh Abdullah Hehamahua - Pengawasa KPK 2005-2013 MENJELANG pergantian tahun dari 2022 ke 2023 malam ini, kusampaikan episode terakhir dari artikel bertema: “Tahun 2022, Indonesia Darurat Krisis.” Harapanku, ia menjadi bahan renungan, setidaknya bagi mereka yang berakal dan bernurani (ulul albab) untuk melakukan muhasabah. Evaluasi, bahasa kerennya. Sebab, kata Nabi Muhammad: Beruntung orang yang keadaannya hari ini lebih baik dari kemarin. Rugi orang yang hari ini, sama dengan kemarin. Celaka orang yang hari ini, lebih jelek dari kemarin. Indonesia tanpa Pimpinan Nasional yang amanah akan menyuburkan korupsi. Wajar jika US News, September 2022 menempatkan Indonesia di urutan 30 dari 85 negara terkorup di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sebab, tahun ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 38. Bahkan, berkurang 3 point dari tahun lalu (Angka 1, Negara terkorup dan 100, Negara terbersih dari Korupsi). Dampak lanjutannya, penegakkan hukum seakan hanya ilusi. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya penangkapan terhadap mereka yang berbeda pendapat dengan Penguasa. Namun, pada waktu yang sama, para buzzer dibiarkan melanglang buana ke mana-mana. Bahkan, pelanggaran hukum tersuper selama 77 tahun Indonesia merdeka adalah kasus pembunuhan brigadir Yosua. Kasus ini merupakan cermin terburuk mengenai penegakkan hukum di Indonesia. Sebab, ia melibatkan institusi kepolisian, bukan oknum polisi. Ini karena, polisi menembak polisi di rumah polisi, direkayasa polisi, dan CCTV hilang atau rusak. Tujuan Hukum “Adanya kepastian hukum, tegaknya keadilan, dan manfaat bagi masyarakat umum.” Itulah tujuan hukum. Faktanya, jaksa Pinangki yang merusak nama baik korps adiyaksa, tahun ini mendapat remisi besar-besaran. Dia cepat bebas dari penjara. Padahal, Pinangki terlibat tiga tindak pidana sekaligus: Penyuapan, pencucian uang, dan permufakatan jahat. Semuanya dilakukan dalam rangka melindungi dan menyelamatkan buronan, Djoko Tjandra. Maknanya, kejaksaan dan hakim hanya mau ada kepastian hukum. Namun, tegaknya keadilan, tidak penting. Apalagi, manfaat bagi masyarakat. Ia tak ubahnya pungguk merindukan bulan. Pinangki dalam persidangan hanya dituntut hukuman empat tahun penjara oleh JPU. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Tragisnya, Majelis Hakim di tingkat banding, memangkas hukuman Pinangki, menjadi 4 tahun penjara. Alasan Hakim, sangat lebai. Katanya, Pinangki seorang perempuan. Anaknya baru berusia 4 tahun. Olehnya, dia layak diberi kesempatan untuk mengasuh anaknya. Padahal, menurut Ditjen Pas, September 2022, ada 63 napi perempuan yang tinggal bersama bayinya di penjara. Kasus Pinangki berbeda dengan Angelina Sondakh. Pinangki ditangani Kejaksaan. Angie ditangani KPK. Dia terlibat kasus gratifikasi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet. JPU KPK menuntut 12 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. KPK banding. Pengadilan Tinggi Jakarta, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. KPK kembali ajukan kasasi. Hakim MA mengabulkan tuntutan JPU KPK. Angie dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Beliau ajukan PK. Hakim menurunkan hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Angie menjalani hukuman hampir 10 tahun penuh. Dia hanya menerima asimilasi selama 3 bulan sebelum masa hukumannya berakhir. Angie sewaktu ditahan, punya anak yang masih berumur 2,5 tahun. Bandingkan dengan jaksa Pinangki yang anaknya sudah berumur 4 tahun. Masyarakat awam bingung. Mungkin beda institusi, lain perilaku. Pada tahun 2022 ini, dari 56 kasus korupsi yang sampai di meja MA, 38 orang diringankan hukumannya. Itulah sebabnya, dua Hakim Agung ditangkap KPK tahun ini. Mereka, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, diduga menerima suap pengaturan vonis kasasi di MA. Pedang Hukum Tajam ke Bawah PBB, 2017, mengumumkan 10 negara paling bahagia di dunia. Salah satu indikatornya, penegakan hukum berjalan secara baik. Indonesia urutan ke 88. Sebab, penegakan hukum, boleh dibilang, tidak berjalan. Pedang hukum tajam ke bawah. Contohnya, tahun ini, Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur ditahan. Mereka dituduh melakukan ujaran kebencian, penistaan agama, dan melanggar UU ITE. Penyebabnya, Bambang menuduh ijazah Jokowi, dari SD sampai SMA, palsu. Gus Nur ditahan karena channel youtubenya menyiarkan tuduhan Bambang tersebut. Mereka berdua ditahan di penjara bawah tanah di Mabes Polri. Aneh bin Ajaib. Apakah dengan dipenjarannya Bambang, Gus Nur, dan ribuan Bambang lainnya, persoalan akan selesai? Katakanlah, Bambang dan Gus Nur dipenjara 100 tahun. Mereka meninggal di dalam penjara. Namun, Jokowi kan tidak jadi Presiden seumur hidup. Sekalipun, dengan menguasai tujuh dari sembilan partai di MPR sekarang, UUD 45 dapat diubah agar Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup. Sama seperti Soekarno dan Soeharto. Faktanya, kedua presiden itu dilengserkan mahasiswa. Maknanya, sewaktu Jokowi sudah tidak jadi presiden pada tahun 2045 misalnya, anak cucu Bambang dan Gus Nur akan menuntut keadilan. Pada waktu itu, berlaku adagium para filsuf: “Anda dapat membohongi seseorang seumur hidup. Anda juga dapat membohongi semua orang untuk beberapa waktu. Namun, Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang masa.” Penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, maupun advokad, berpikirlah cerdas malam ini. Sebelum matahari 1 Januari 2023 terbit. Tegakkan kebenaran sesuai tujuan hukum: “Adanya kepastian hukum, tegaknya keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.” Bagaimana kiatnya.? Sederhanya! Para filsuf berkata: “Jika ada kemauan, di situ ada jalan.” Saranku sederhana: Beberapa ijazah SD, SMP, SMA, dan Fakultas Kehutanan UGM yang diketahui pernah dimasuki Jokowi, diperiksa di laboratorium. Periksa jenis kertasnya. Dapat diketahui usia kertas yang digunakan untuk ijazah tersebut. Jika usia kertas hanya beberapa tahun, apalagi cuma bulanan, berarti Jokowi berdusta. Teliti tinta yang digunakan, juga di laboratorium. Teropong tanda tangan yang ada di ijazah SD, SMP, SMA, dan UGM yang dimiliki Jokowi. In syaa Allah, dapat diketahui, ijazahnya asli atau palsu. Hal yang sama dilakukan juga terhadap keturunan Jokowi. Periksa saja DNA Jokowi dengan mereka yang dianggap keluarganya. Mudah kan? Tahun 2022 ini, ada utsdz dan aktivis yang langsung dikriminalisasi hanya karena berbeda pendapat dengan penguasa. Namun, sewaktu hal yang sama dilakukan pejabat, politisi, ustadz, atau aktivis pendukung rezim, mereka dibiarkan bebas. Menko LBP misalnya. Beliau menghina KPK. Padahal, Jokowi sendiri minta agar korupsi diberantas habis. Ketua KPU dilaporkan ke Bawaslu, DKPP, dan ke Bareskrim karena dugaan gratifikasi seks, adem-adem saja. Ada pengakuan KPUD bahwa, mereka diminta untuk mengubah hasil verifikasi parpol, dibiarkan saja. Faktanya, KPU dalam pengumumannya tanggal 14 Desember 2022, Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai Peserta Pemilu 2024. Partai Ummat melawan. Hasilnya, partai ini dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Ia menjadi peserta Pemilu dengan nomor urut 24. Inilah fakta telanjang bahwa, ada kecurangan dan manipulasi di KPU dan KPUD. Jadi, jika pimpinan dan anggota KPU tidak dikocok ulang, itulah bukti, pedang hukum hanya tajam ke bawah. Jika proses pendaftaran parpol di KPU tidak diulang dari awal, bukti telanjang bahwa, pedang hukum, tumpul ke atas. Semoga !!! (Depok, 31 Desember 2022).
Muhammad Amien Rais dan Kiprahnya di Politik Praktis Masih Punya Taring Menakutkan
Partai Ummat akhirnya lolos sebagai peserta Pemilu dengan nomor 24 yang akan bertarung di tahun 2024. Sebagaimana film laga biasanya jagoannya atau barol dalam bahasa Manado, di awal film selalu kalah tapi akhirnya mendekati akhir film barolnya menang. Begitulah yang terjadi pada Partai Ummat (PU). Di awal diobok-obok oleh rezim tapi akhirnya diloloskan KPU dan diberi nomor sesuai tahun Pemilu yakni namor 24. Ini nomor sakti karena nanti orang akan gak ribet cari nomor yang akan dia tusuk. Mereka ingat nomor sesuai tahun saat itu. Dan itu akan sangat menguntungkan bagi Partai Ummat. Ada kemungkinan bisa menang dalam Pemilu 2024 sebagai mayoritas. Ini tidak terlepas dari ketokohan seorang Muhammad Amien Rais (MAR). Beliau adalah figur sentralnya. Tidak ada yang bisa membantah ini. Cuma kita simpatisan Partai Ummat berharap jangan sampai peristiwa di PAN dulu kembali terjadi di Partai Ummat. Di awal pembentukan PAN diisi oleh para aktivis lapangan yang kagum pada MAR tapi dalam perjalanan partai, para aktivis yang hanya punya modal semangat dan kerja keras - tapi gak berduit karena mereka bukan pengusaha - kemudian mereka tergantikan bahkan tersingkirkan oleh mereka yang punya duit. Salah satu contoh Ketua Umum PAN sekarang yang sudah jadi menteri perdagangan saat ini. Dulu dia tidak berdarah-darah dalam membangun PAN. Cuma dia pengusaha panci yang punya perusahan di Pulo Gadung Jakarta Timur, dia langsung masuk di posisi penting dalam partai. Partai Ummat juga jangan seperti itu. Di awal pembentukannya gak ada yang mau jadi anggota partai apalagi mau jadi pengurus partai seperti ketua partai. Semua diisi oleh para aktivis muda Muhammadiyah yang cinta kepada MAR dan mereka pekerja keras, tapi memang mereka tak berduit. Tapi kalau hanya sekadar membesarkan partai, mereka masih sanggup. Tapi gak lebih dari itu. Namun jangan sampai setelah PU lolos jadi peserta Pemilu sekarang berebutan orang mau masuk partai dan mulai minta jabatan seperti ketua di daerah hingga bisa mengancam para aktivis muda Muhammadiyah yang sudah berjibaku meloloskan PU hingga dapat nomor urut 24. Jangan perilaku Yahudu di PAN dulu terulang lagi di PU. Jangan sampai amal jariyah seorang MAR dirusak oleh orang-orang yang bermental PKI. Yang anti kepada MAR dan anti kepada Islam. Sebab kalau PU menang dalam Pemilu dan Anies Rasyid Baswedan menang dalam Pilpres, maka so pasti ada yang bakalan gak bisa tidur dan bisa berak-berak dan muntah-muntah darah. Orang yang biasa mereka benci bisa jadi presiden dan menguasai parlemen. Inilah karya terakhir seorang MAR. Karena gak mungkin 5 tahun ke depan beliau seenergik sekarang walau masih hidup. Sunnahtullah gak bisa dilawan. Dan kondisi politik akan jauh berbeda seperti sekarang ini. Bisa lebih baik atau lebih buruk. Tergantung dari mereka yg diberi amanah sekarang. Selamat berjuang unruk perubahan bagi PU. Kita siap mendukung. Di rumah ane sudah ada 7 suara untuk PU sebagai pemilih terdiri suami, istri, anak dan menantu. InsyaAllah yang lain pun rakyat yang ingin perubahan akan memilih nomor 24 PU. INSYAALLAH. Wallahu A\'lam Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 010123
POPULER
