ALL CATEGORY
6 Syuhada Nightmare Fadil, Dudung, dan Sambo
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBANTAIAN 6 laskar FPI yang dikenal dengan kasus Km 50 belum selesai. Semakin lambat penyelesaian semakin menakutkan dan menghantui mereka yang bertanggungjawab. Menjadi nightmare atau mimpi buruk bagi Fadil Imran, Dudung Abdurrahman dan Ferdy Sambo. Nyawa orang baik itu dapat menjadi hantu bagi orang jahat. Tiga orang petinggi harus segera diperiksa atas keterlibatan atau peran yang menentukan. Mulai dari Fadil Imran, Dudung hingga Sambo. Sebagai Kapolda Metro Jaya Fadil Imran layak dibidik awal. Pembuntutan dan penembakan melibatkan personal Polda Metro Jaya. Terdakwa Fikri Ramadan dan Yousmin Ohorella adalah anggota Resmob Polda Metro Jaya. Dudung Abdurahman Pangdam Jaya saat itu turut mem-back up operasi Polda. Ia hadir dalam press conference tanggal 7 Desember 2020 sambil membawa samurai sebagai alat bukti \"yang diragukan\". Sekurangnya ia turut menyetujui manipulasi fakta dengan jalan cerita rekayasa. Sejak awal Dudung memang terlibat dalam operasi \"menghancurkan\" HRS termasuk penurunan baliho. Peran Sambo dan geng nya terkuak melalui kasus Duren Tiga. Membuka peran Propam Mabes Polri dan Satgassus yang dikomandaninya dalam kasus Km 50. Ada \"pasukan\" Sambo disana. CCTV dirusak dan dihilangkan oleh anggotanya yang ahli dibidang itu bernama Acay. Biarlah mimpi buruk syuhada 6 laskar menghantui hebat Sambo di penjara bersama Yoshua dan korban lainnya. Tiga petinggi aparat ini tidak bisa dilepas begitu saja. Novum telah ditemukan lebih dari satu. Saatnya kasus ini dibuka kembali dengan lebih transparan dan adil. Permainan tidak boleh ditutupi. Ini pelanggaran HAM berat yang juga menuntut Komnas HAM baru untuk segera bergerak. Kasus Km 50 tidak dapat disalahkan pada satu dua orang personal. Jumlah aparat yang terlibat banyak sekali dari penguntitan hingga pengejaran dan pembantaian. Ditemukan pekerjaan atau operasi itu didasarkan pada surat tugas atau surat perintah tertulis. Pemberi tugas dan pengendali harus turut diminta pertanggungjawaban hukum. Trium virat Fadil, Dudung dan Sambo layak diperiksa agar tuntas pengungkapan kasus Km 50. Pelanggaran HAM berat ini adalah tabungan pemerintahan Jokowi. Celengan yang harus segera dibuka. Jika tidak tuntas maka 6 Syuhada itu tetap akan menjadi nightmare Fadil, Dudung dan Sambo. Menghantui dan bergerak melayang terus menuju Jokowi. Penanggungjawab utama. Bandung, 25 Januari 2023
Ternyata Duit Umat Islam Gurih, Beda dengan Duit Jadi Satpam Gereja
Alhamdulillah saya dan istri sudah pergi haji pada 2004. Ketika itu menteri agama masih orang-orang pintar bukan Satpam gereja. Jadi pergi haji tidak dipersulit, baik ongkos atau segala yang berhubungan dengan haji. Walaupun ada kekurangan tapi tidak menghambat dan merusak kekhusyuan ibadah haji. Walaupun terlihat para jemaahnya jadi sapi perahan pihak Depag, akan tetapi tidak terlalu mencekik leher. Kini giliran Menag dipegang oleh Satpam Gereja terjadi ledakan bom kerakusan pada harta umat Islam yang selalu dibenci, dibully, dan di fitnah, terutama kepada ulamanya. Yang paling manis itu harta para jema\'ah haji yang saat ini kasnya sudah kosong melompong dipakai buat infrastruktur. Tapi kata menteri agama duit itu tidak dipakai buat infrastruktur yang artinya duitnya ada. Tetapi kata KH. Makruf Amin sebagai Wapres dan mantan Ketua MUI duit haji sudah dipakai untuk infrastruktur. Nah di sini mana yg benar? Yang jelas antara Menag dan Wapres gak mungkin keduanya benar. Pasti ada yang salah alias berbohong. Kalau soal ini gak mungkin Menag yang benar. Karena melihat backround-nya hanya sebagai penjaga gereja dan hanya lulus SMA. Sudah pasti dia ngikut petugas partai yang tukang ngibul dan berijazah palsu. Di dunia ini hanya umat Islam Indonesia yang paling sengsara dari pada umat Islam di jalur Gaza Palestina. Kalau di Palestina mereka sudah jelas berhadapan dengan musuhnya yakni Yahudi Israel. Tapi di sini di Indonesia gak jelas. Umat Islam dimusuhi tapi duitnya gurih untuk dikeruk dengan berbagai macam alasan dan peraturan oleh yang mengaku beragama Islam. Bahkan keluar ucapan dari binatang peliharaannya yakni salah satu buzzernya agar haji gak usah ke Saudi karena hanya buang-buang duit saja. Nah kalau itu terjadi bagaimana rezim laknat ini mau ganti duit haji yang dipakai? Mau cabut dari ketek si penjaga gereja? So pasti akan dinaikkan ongkos jama\'ah haji, tapi bukan untuk kelancaran ibadah hajinya, akan tetapi untuk cari modal membiayai proyek-proyek infrastrukturnya yang bakal mangkrak apalagi ganti presiden sama Anies Rasyid Baswedan. Benar-benar seksi dan gurih duit rakyat Indonesia terutama umat Islam. Kalau berani, sekalian aja bilang harus stor dana hajinya dan dilarang berangkat ke Makkah, ganti aja ke Candi Borubudur. Penjajah Belanda aja dulu tidak mempersulit umat mau ibadah haji tapi koq sekarang mau dipersulit dengan ongkosnya dinaikan 100% padahal ongkos hajinya oleh Saudi sudah diturunkan 30%. Kasihan beberapa jema\'ah yang sudah lunas terpaksa membatalkan ibadah hajinya karena ongkosnya gila-gilaan. Kebijakan ini melebihi penjajah Belanda. Maklum penjaga gereja. Dia cuma tahu duit dan duit aja. Baru joget-joget dengan penyanyi dangdut di atas panggung tiba-tiba jadi pejabat untuk urusan agama. Dan agama yg selalu diotak atik dan di recokin adalaha AGAMA ISLAM. Nanti kita ketemu di pengadilan akhirat itu kalau masih percaya akhirat. Wallahu A\'lam ... MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 240123.
WHO: Asia Tertinggal Dalam Upaya Menghilangkan Lemak Trans dari Makanan
Jenewa, FNN - Negara-negara Asia dan Afrika tertinggal dalam upaya untuk menghilangkan lemak trans berbahaya dari produk makanan akhir tahun ini, meskipun ada kemajuan besar yang terjadi di seluruh dunia sejak WHO menetapkan tujuan itu pada 2018.Hal itu terungkap dalam sebuah laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (23/1).Lemak trans (trans fat) adalah sejenis lemak jenuh tidak sehat yang terbentuk saat cairan minyak menjadi lemak padat.\"Asia adalah wilayah di mana kemajuan (dalam penghapusan lemak trans yang diproduksi secara industri) relatif lambat ketimbang Eropa dan Amerika,\" kata penulis utama laporan itu, Rain Yamamoto, seorang ilmuwan di departemen nutrisi dan keamanan pangan WHO.\"Akan menyenangkan melihat Jepang, yang berhasil dalam banyak bidang kesehatan, memimpin kawasan ini dengan menerapkan kebijakan praktik terbaik,\" ujar Yamamoto.Jepang tidak memiliki kebijakan wajib untuk membatasi lemak trans dalam produk makanan.Sementara Thailand pada 2019 menjadi contoh bagi Asia dengan mengadopsi peraturan pembatasan lemak trans pada produk makanan. Langkah itu diikuti oleh Singapura, Bangladesh, India, dan Filipina.Lemak trans yang diproduksi secara industri adalah senyawa buatan dari minyak olahan dan dapat ditemukan dalam makanan gorengan, kue kering, makanan kemasan, dan olesan seperti mentega dan selai.Konsumsi lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan mengeraskan arteri karena berkontribusi pada kadar kolesterol yang lebih tinggi.\"Lemak trans adalah bahan kimia beracun yang membunuh dan seharusnya tidak ada dalam makanan,\" kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah siaran pers.\"Lemak trans tidak memiliki manfaat yang diketahui, dan risikonya bagi kesehatan sangat besar hingga menimbulkan biaya besar untuk sistem layanan kesehatan,\" jelasnya.Menurut WHO, pengganti lemak trans buatan yang lebih sehat adalah berbagai minyak nabati, seperti yang berasal dari kedelai, biji rapa (rapeseed) dan zaitun.Dari 60 negara membatasi kadar lemak trans dalam makanan, 43 negara di antaranya telah mengadopsi \"kebijakan praktik terbaik\" WHO untuk menghilangkan lemak trans yang diproduksi secara industri dari semua produk makanan hingga akhir 2023, kata laporan tersebut.Namun, 5 miliar orang masih tinggal di sejumlah negara, termasuk Jepang, yang tidak membatasi lemak trans dalam produk makanan.Sembilan dari 16 negara, yang diperkirakan memiliki angka kematian tertinggi akibat penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh konsumsi lemak trans, belum menerapkan kebijakan praktik terbaik WHO tentang lemak trans, kata laporan itu.Negara-negara itu termasuk Australia, Mesir, Pakistan, dan Korea Selatan.Meskipun tingkat kematian seperti itu rendah di Jepang, Yamamoto mengatakan konsumsi lemak trans bisa menjadi lebih umum di kalangan penduduk Jepang di masa depan karena produsen makanan terus mencari pasar yang masih mengizinkan produk dengan kandungan lemak trans.Aliansi Makanan dan Minuman Internasional, yang beranggotakan perusahaan pengolahan makanan besar seperti Nestle dan Danone, telah berkomitmen untuk menghentikan produksi lemak trans industri secara bertahap hingga 2023.Yamamoto mengatakan WHO secara independen memantau komitmen perusahaan-perusahaan tersebut dan akan menyerahkan kesimpulan pantauannya pada paruh kedua tahun ini.(sof/ANTARA)
Indonesia Mendukung Gambia Menggelar KTT OKI dengan Hasil Konkret
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dukungan Indonesia untuk Gambia yang akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).Dalam pertemuan dengan Menlu Gambia Mamadou Tangara di Jakarta, Selasa, Retno menyampaikan harapan agar KTT OKI yang akan digelar akhir tahun ini dapat membawa hasil yang konkret.“Indonesia mendukung Gambia untuk dapat menghasilkan kerja sama yang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat negara anggota OKI, antara lain melalui kerja sama untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kerja sama penguatan kapasitas di bidang pertanian,” kata Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI.Retno menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan pelatihan keprotokolan dan persidangan internasional kepada Gambia guna meningkatkan kesiapan negara itu menyelenggarakan KTT OKI tersebut.Selain membahas kerja sama dalam kerangka forum OKI, kedua menlu juga mendiskusikan berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral.“Indonesia ingin menjadi bagian dari kisah sukses pembangunan ekonomi Afrika,” ujar Retno kepada Tangara.Secara khusus, kedua menlu membahas tindak lanjut beberapa inisiatif dalam Indonesia-Africa Forum 2018 dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019.Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu merenovasi Agricultural Rural Farmers Training Centre (ARFTC) di Jenoi, Gambia, yang dibangun Indonesia pada 1996.Dengan renovasi itu, ARFTC diharapkan dapat menjadi hub regional untuk pelatihan petani di Afrika Barat.Kedua menlu juga membahas rencana preferential trade agreement (PTA) antara Indonesia dan Economic Community of West African States (ECOWAS), yang diusulkan Indonesia sejak 2017.Tangara menyampaikan kesiapan Gambia menindaklanjuti rencana PTA tersebut.Di bidang kesehatan, Retno menginformasikan bahwa vaksin COVID-19 buatan Indonesia, IndoVac, saat ini dalam proses pengajuan daftar penggunaan darurat (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Dia menyampaikan keinginan Indonesia untuk semakin terlibat dalam program-program kesehatan di Gambia.(sof/ANTARA)
Ferdy Sambo Menepis Berbagai Isu Tentang Dirinya yang Viral
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, menepis berbagai isu mengenai dirinya yang beredar di publik, termasuk isu mengenai bandar narkoba, judi hingga isu perselingkuhan dengan banyak perempuan.“Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak dari Magelang, begitu pula tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan banyak perempuan, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya tidak benar,” kata Ferdy Sambo ketika membaca nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.“Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar,” ucap Ferdy Sambo menegaskan.Ketika membacakan nota pembelaan, Ferdy Sambo menduga bahwa berbagai tuduhan tersebut sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap dirinya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari dirinya.Ferdy Sambo mengatakan bahwa ia sempat hendak memberi judul “Pembelaan yang Sia-Sia” pada nota pembelaannya karena merasa putus asa dan frustrasi akibat hinaan, caci-maki, dan olok-olok yang diterima dari berbagai pihak selama menjalani pemeriksaan dan persidangan.Ia mengaku merasa tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan dan belum pernah menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang dirinya alami saat ini.“Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia,” tuturnya.Meski demikian, ia meyakini akan mendapat keadilan dalam persidangan melalui kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Nota pembelaannya yang saat ini berjudul \"Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan\".“Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan kehidupan saya, istri, anak-anak, dan keluarga kami,” kata Ferdy Sambo.Ferdy Sambo merupakan satu dari lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ia dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum.Adapun empat terdakwa lainnya adalah Kuat Ma’ruf yang dituntut pidana penjara selama 8 tahun, Ricky Rizal yang dituntut pidana penjara 8 tahun, Putri Candrawathi (8 tahun), dan Richard Eliezer (12 tahun).Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Lima Misi Penting KUHP yang Baru Dipaparkan Kemenkumham
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan lima misi penting yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI pada 6 Desember 2022.\"Pertama, dekolonialisasi. Dekolonialisasi diterjemahkan sebagai upaya untuk menghilangkan nuansa-nuansa kolonial yang ada di dalam KUHP lama,\" kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan Wamenkumham dalam kegiatan sosialisasi KUHP bertajuk \"Kenduri KUHP Nasional\" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.Hal itu, sambung dia, setidaknya dapat ditemui dalam buku kesatu KUHP nasional yang baru saja disahkan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian semata, tetapi juga pada keadilan dan manfaatnya.Prof. Eddy, sapaan akrabnya, mengatakan saat hukum positif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan.\"Dekolonialisasi lain yang kita lihat dari KUHP yang baru itu juga ada kebaharuan dalam pidana dan pemidanaan yang mana meskipun pidana penjara merupakan pidana pokok, tapi bukan yang utama,\" jelas dia.Kedua, misi KUHP yang baru adalah demokratisasi. Oleh karena itu, KUHP baru sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Selain itu, KUHP baru juga tidak mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat.Hal itu dikarenakan rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian pasal-pasal KUHP terkait.Misi KUHP selanjutnya ialah konsolidasi penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian Undang-Undang Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi.Ia menyebutkan misi keempat KUHP ialah harmonisasi. Diketahui bersama, banyak undang-undang sektoral yang jumlahnya sekitar 200 lebih yang diharmonisasikan dengan KUHP baru.\"Yang kelima misi KUHP itu adalah modernisasi,\" ujar dia.Hal tersebut menegaskan modernisasi tidak terlepas dari paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi hukum sebagai pembalasan. Sedangkan KUHP yang baru mengedepankan keadilan.(sof/ANTARA)
Komunitas Muslim Rusia Perlu Belajar ke Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan komunitas Muslim di Rusia perlu belajar ke Indonesia untuk mengetahui bagaimana cara hidup damai dan berdampingan antarumat. \"Saya yakin Islam Indonesia \'Ahlul Sunnah wal Jamaah\' bisa membantu merintis perdamaian antara Rusia dan Ukraina karena sesama Muslim bisa mendamaikan perang di sana,\" kata Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta Selasa. Menurut Cak Imin, Indonesia sebagai negara yang multietnis dan agama telah terbukti dan bahkan diakui banyak negara karena tetap rukun. Rusia yang sedang berperang melawan Ukraina dapat belajar banyak kepada bangsa Indonesia. Cak Imin meminta Rusia segera mengakhiri perang melawan Ukraina agar umat manusia, khususnya di kedua negara yang bertikai tersebut kembali hidup damai Cak Imin menjelaskan konflik Rusia dengan Ukraina merugikan negara di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas pemeluk Agama Islam diyakini siap merintis perdamaian di kedua negara tersebut. Menurut Cak Imin, saat ini di Eropa sedang kebingungan menghadapi paham radikal wahabi yang menjamur. Cak Imin mengusulkan agar takmir Indonesia dikirim ke Eropa untuk menjadi takmir masjid-masjid dan melawan paham wahabi di Eropa. \"Beberapa pesantren mungkin bisa diimpor ke Eropa dan Rusia, pasti bermanfaat,\" kata Wakil Ketua DPR RI tersebut. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengaku bahwa Rusia merupakan negara Islam, bahkan sama dengan di Indonesia yang melindungi semua agama, suku, dan bangsa. Menurut Lyudmila Vorobieva, sebetulnya Islam datang lebih awal ke Rusia sebelum ke Asia Tenggara. Bahkan, saat ini terjadi kebangkitan Islam di Rusia karena keberadaan masjid meningkat 70 kali sehingga totalnya ada 7.000 masjid. Pada 2022 tepat saat Rusia berperang melawan Ukraina, umat Muslim Rusia merayakan 1.100 Tahun Islam di Rusia. \"Saat ini penduduk Rusia sebanyak 150 juta orang, 30 juta di antaranya beragama Islam. Tradisi Rusia dan Indonesia sama, yaitu semua agama dan bangsa bisa hidup bersama. Tapi kami lebih dekat ke Islam,\" ujar Lyudmila Vorobieva.(sof/ANTARA)
PR KPI Pusat Mengawasi Netralitas Tayangan Jelang Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 yang baru ditetapkan memiliki pekerjaan rumah (PR) khusus dalam rangka mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilu 2024.\"Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV-TV ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,\" kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Hal tersebut, kata Meutya, penting untuk dicermati mengingat Pemilu 2024 hanya tinggal hitungan satu tahun lagi untuk dihelat. \"Ini tahun politik, ini tahun yang challenge-ing, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPI harus dapat mengawasi netralitas tayangan,\" ujarnya.Meutya menyebut calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang. \"Karena kita sudah digital, kemudian ekses dari digitalisasi penyiaran itu yang baru dialami oleh KPI yang sekarang karena yang sebelumnya kan belum, jadi mereka punya PR baru yang berbeda dari sebelumnya juga itu,\" tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, Komisi I DPR RI menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPI agar lebih inovatif, adaptif, lincah (agile) dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. \"Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,\" ucapnya. Ia menekankan pula tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun. Untuk itu, ujarnya lagi, Meutya juga menyebut Komisi I DPR mempertimbangkan pula terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan dengan menetapkan tiga orang perempuan dari sembilan orang calon anggota KPI Pusat terpilih.\"Memang tidak ada relasi khusus dengan lebih banyak perempuan, kekerasan seksualnya menurun. Tapi paling tidak kami dorong supaya jumlah perempuannya 30 persen, dan kita dapat 30 persen perempuan dan tiga-tiganya bagus,\" katanya.Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, ia mengatakan bahwa Komisi I DPR mempertimbangkan berbagai keterwakilan unsur dan latar belakang dalam menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025, mulai dari latar belakang industri penyiaran hingga akademisi.\"Berbagai background lah jadi tidak cuma satu. Kita pastikan betul ini beragam isinya, tidak hanya terlalu banyak di industri, tidak terlalu banyak di akademisi karena harus jadi melting pot untuk memahami dinamika perkembangan ke depan,\" tuturnya.Sebelumnya, Komisi I DPR RI menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang diputuskan dalam rapat internal, Jakarta, Selasa.\"Komisi I DPR melaksanakan rapat internal hari ini untuk memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025,\" kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan.Ke-9 nama anggota KPI baru itu adalah (1) Aliyah; (2) Amin Shabana; (3) Evri Rizqi Monarsih; (4) I Made Sunarsa; (5) Mimah Susanti; (6) Mohammad Reza; (7) Muhammad Hasrul Hasan; (8) Tulus Santoso; (9) Ubaidillah.(sof/ANTARA)
Komisi Informasi Pusat Membentuk Majelis Etik
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat membentuk Majelis Etik sebagai tindak lanjut laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik salah satu komisioner KI Pusat. \"Majelis Etik dibentuk berdasarkan hasil pleno Komisioner KI Pusat akan bekerja selama 20 hari sejak ditetapkan untuk mendapatkan rekomendasi terhadap Anggota KI Pusat yang diduga telah melakukan pelanggaran etik,\" kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Jakarta, Selasa. Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat itu membentuk Majelis Etik yang bersifat adhoc demi untuk memenuhi tuntutan dan permintaan masyarakat. Adapun anggota majelis etik, menurut dia adalah tokoh masyarakat, pakar hukum, praktisi keterbukaan informasi publik, dan akademisi. Anggota Majelis Etik terdiri dari Fitra Arsil yang berlatar belakang Pakar Hukum Tata Negara FH UI dan Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara UI. Kemudian, Inisiator RUU KMIP/ UU KIP Agus Sudibyo, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta KH. Syamsul Ma’arif, Mantan Hakim Agung, Mahkamah Agung Sofyan Sitompul, dan akademisi Ida Budhiati. Majelis etik akan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik. \"Majelis etik yang akan merekomendasikan apakah terlapor berinisial AS terbukti atau tidak melanggar kode etik,\" ucap Vici menjelaskan. Sementara, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan jika terbukti adanya pelanggaran etik, maka yang bersangkutan akan mendapat salah satu dari sanksi, yaitu teguran tertulis, sanksi sedang, atau sanksi berat. \"Namun, jika dalam rekomendasi majelis etik ternyata tidak terjadi pelanggaran etik maka harus dilakukan pemulihan nama baik dari terlapor,\" tutur Handoko. Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat Gede Narayana menyampaikan secara bijak sebenarnya KI Pusat menyandang gelar sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik, maka spirit partisipasi masyarakat harus diperhatikan. \"Kami bertujuh komisioner komisi informasi pusat beriktikad baik merespon laporan publik sehingga terbentuk majelis etik untuk membuktikan secara bersungguh-sungguh bahwa telah melaksanakan transparansi ke publik,\" ujarnya. Sementara, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyatakan sebagai Lembaga Negara KI Pusat menjalankan tugasnya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi maka harus menjalankan keterbukaan informasi publik. Pembentukan dan pengumuman adanya majelis etik sebagai bagian dari pelaksanaan KIP yang dilakukan oleh KI Pusat.(sof/ANTARA)
Gerindra - PKB Bikin Sekber, tapi Capres Belum Jelas: Korban PHP Jokowi?
Jakarta, FNN – Partai Gerindra dan PKB membuat sekretariat bersama. Ini merupakan partai pertama yang cukup serius dalam hal koalisi karena koalisi-koalisi sebelumnya tidak jelas. Tetapi, meskipun sudah membuat Sekber, mereka belum mengumumkan capres dan cawapresnya. Padahal, koalisi kedua partai tersebut sudah memenuhi presidential threshold 20%. “Ya, dia nggak mungkin ucapkan capres cawapres, karena dia juga tahu ini kan dua elit yang satu Gerindra dan PKB, Prabowo dan Cak Imin, dua-duanya ada di kabinet dan tahu bahwa Jokowi belum tentu mau menjalankan pemilu. Kalau sinyalnya sudah jelas maka dia tahu arah dari politik elektoral kita,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (24/01/23). Menurut Rocky, selama Pak Jokowi tetap blusukan, tetap berupaya untuk membujuk rakyat agar supaya ya dipilih lagi, ditunda lagi. Semua itu terlihat. Mobilisasi kepala desa itu menunjukkan bahwa pemilu tidak mungkin dilakukan. Jadi, Jokowi dan timnya tetap memantau potensi bila tidak terjadi pemilu. Sementara, Prabowo dan Cak Imin tidak mungkin kalau tidak ada Pemilu. Mereka kehilangan kesempatan timing politiknya. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, tersebut Rocky juga mengatakan, “Jadi, ini akibat dari ketidakpastian politik yang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri, yang dari awal kita tahu Jokowi kalau dia aman dengan masa depannya, kalau dia lagi jalan, jalan aja lurus, toh nyampe juga. Mau dituntun oleh Prabowo, mau dituntun oleh Megawati, mau dituntun oleh Ganjar, mau dituntun oleh Anies, nggak ada soal. Cuman dia nggak mau dituntun oleh Anies, dia ragu dituntun oleh Megawati, gelisah kalau dituntun oleh Ganjar. Jadi itu yang terjadi kalau kita bikin metafor itu,” ujar Rocky. Galaunya Prabowo, menurut Rocky, kalau penundaan Pemilu berarti dia kehilangan timing dalam ambisinya menjadi presiden. Galaunya Pak Jokowi, kalau ternyata tidak ada yang jamin dia di masa depan, dia juga kehilangan momentum untuk memastikan dinastinya. Sementara, Gibran sudah siap-siap untuk maju di Jawa Tengah. Jadi, semua perhitungan itu disebabkan oleh ketidakpastian politik yang dibuat sendiri oleh Presiden Jokowi. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya, orang seperti Ganjar, Pak Prabowo, dan banyak figur lain di-php oleh Pak Jokowi, didorong-dorong oleh Pak Jokowi untuk menjadi capres. Padahal, di luar itu Pak Jokowi masih terus ingin menyimpan ambisinya memperpanjang masa jabatan. “Jangan pernah mendengar omongan Pak Jokowi. Itu tipu-tipu. Gibran sendiri menganggap bahwa dia kalau mau maju Gubernur dia tidak mau mendengar bujukan Presiden atau usulan Presiden. Itu bagus. Gibran menganggap mending dia mendengar analis politik daripada menguping apa keinginan bapaknya yang adalah presiden. Itu mungkin semacam joke untuk kita tahu bahwa presiden ini doyan untuk umpan kiri umpan kanan,” ungkap Rocky. “Sekali lagi kegelisahan Pak Prabowo dan Cak Imin, dua-duanya enggak ngerti mau ngapain sebetulnya,” tambah Rocky. Menurut Rocky, kalau Pak Prabowo langsung gandeng Cak Imin lalu tiba-tiba Jokowi tidak berkenan, bagaimana caranya. Demikian juga Cak Imin yang berupaya mendekati Prabowo, bisa saja tiba-tiba Jokowi mengatakan bahwa dia masih ada masalah sama dengan Jokowi. Sementara, Ibu Mega juga jaga-jaga apa sebetulnya yang mesti dia ucapkan karena kaderisasinya juga tidak selesai. Jadi, semua ini berlangsung karena kedunguan-kedunguan politik internal di istana. Pertengkaran antara Ibu Mega dan Pak Jokowi diam-diam masih berlangsung. Fungsi-fungsi kekuasan dari Ibu Mega satu persatu dipreteli. Jadi, itu sebetulnya duel elit yang sangat bias dan tertutup, rakyat tidak mengerti. “Kita mau bantu agar rakyat mengerti bahwa istana itu lagi bohongi rakyat, seolah-olah akan ada Pemilu, tapi ada persiapan perpanjangan. Seolah tidak ada perpanjangan tapi persiapan untuk Pemilu dibuat kabur. Kalau memang persiapan Pemilu bagus, Prabowo dan Cak Imin langsung saja bilang bahwa menurut kami, kami akan maju berdua dan kami sudah survei segala macam. PDIP juga akan bilang begitu. Menurut kami, tanpa ada Ganjar kami akan maju dengan Puan. Itu kekonyolan dalam politik kita,” tegas Rocky.(sof)
POPULER
