ALL CATEGORY
Maksud Hati Mau ‘Menghajar’ Anies, Apa Daya Jokowi Malah Mempermalukan Pj. Gubernur DKI
Jakarta, FNN - Saling sindir terjadi antara Jokowi dengan Anies Baswedan, yang dimulai ketika Anies Baswedan pulang dari Bandung naik kereta Argo Parahyangan, lalu mengunggah foto lengkap dengan statusnya. Satus ini dianggap menyindir Pak Jokowi soal kereta api cepat China. Pak Jokowi pun balas menyindir Anies dengan soal sodetan Sungai Ciliwung. Namun, yang kemudian menjadi ramai adalah data yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa proyek itu mangkrak 6 tahun tidak benar. Apalagi kemudian dikatakan bahwa Heru Budi bisa membereskan dalam satu setengah bulan pekerjaan yang 5 tahun tidak bisa dibereskan oleh Anies Baswedan. Membahas masalah sindiran Anies, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (26/01/23) mengatakan bahwa Anies posting sesuatu untuk memberi harapan pada rakyat bahwa kereta Argo Parahyangan itu akan dinikmati seumur hidup mereka. Tidak mungkin Anies mengatakan agar masyarakat tidak usah naik kereta api cepat yang tidak mungkin diakses oleh orang kecil. “Jadi, sebetulnya point Anies memang supaya kereta itu dipertahankan, karena itu akses dari orang yang hanya punya uang Rp150.000 untuk pergi ke Bandung,” ujar Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Anies betul dan membayangkan kereta cepat adalah sesuatu yang bakal mangkrak. “Jadi, kalau Anies nyindir itu dia mau memberitahu bahwa rakyat membutuhkan kereta yang murah, bukan kereta yang cepat, karena cepatnya itu cuma beda 2 menit. Tetapi, kita tahu bahwa kalau Anies menyindir semacam itu, artinya mengundang reaksi istana yang makin lama makin ngaco, lalu istana membalas,” tambah Rocky. Kalau masalah sodetan,Rocky mengatakan bahwa 6 tahun mangkrak artinya 6 tahun Presiden Jokowi memangkrakkan itu. Karena itu tugas Presiden. Jakarta banjir karena tidak ada sodetan yang memungkinkan air pergi dari genangan Jakarta. Presiden Jokowi menjanjikan kalau dirinya menjadi Presiden maka banjir akan hilang, termasuk akan membuat sodetan itu. “Jadi, ini proyek Jokowi yang mangkrak. Kan Jokowi yang bilang bahwa (kalau dia presiden) nanti beres Jakarta. Ini bukan problem Anies. Ini problem Jokowi, dia yang berjanji. Anies tidak menyelesaikan banjir pun tidak bersalah. Jadi, sodetan itu mangkrak selama periode Jokowi, justru presiden yang bikin mangrak, karena itu proyeknya dia, bukan proyeknya Anies,” tegas Rocky. Sodetan ini diinisiasi oleh Jokowi ketika beliau masih menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2013 dan berjanji tahun 2015 selesai.Tetapi, kemudian tahun 2014 Pak Jokowi menjadi presiden. Harusnya, sesuai janji Pak Jokowi, proyek ini lebih mudah diselesaikan ketika beliau sudah menjadi Presiden, tetapi ternyata tidak demikian. “Iya kalau kita bikin analisis keuangan secara makro struktural, kenapa Jokowi nggak mau melanjutkan proyek mangkrak sodetan itu, karena uang untuk bikin Jakarta nggak banjir dia pakai buat IKN. Kan Jokowi memang berharap Jakarta banjir aja supaya ada alasan untuk memindahkan ibukota. Jadi sodetan itu adalah proyek yang memang disengaja oleh Jokowi supaya mangkrak, supaya ada alasan memindahkan ibukota. Begitu logikanya,” ujar Rocky. Ini sebenarnya semacam perang saling sindir dan biasa bagi Jokowi, tapi kali ini Pak Jokowi salah sasaran. “Memang, watak Pak Jokowi selalu mencari celah untuk menyerang tanpa subjek. Sekarang dia masuk lagi dalam soal sengaja memuji-muji pejabat Gubernur DKI. Itu artinya, ada niat dari Jokowi sebagai tokoh politik (bukan sebagai presiden) yang kesal melihat bahwa pejabat Gubernur itu dibully terus oleh netizen dan pujiannya kacau, keliru. Kasian Pak Heru Budi,” ujar Rocky. Kalau faktanya seperti ini, Heru Budi mau bilang apa. Apakah mau berterima kasih kepada Pak Presiden, sedangkan dia tahu bahwa dia memang tidak menyelesaikan itu. “Tidak mungkin Heru Budi tiba-tiba membuat anggaran, sedangkan anggaran itu sudah dibuat bahkan anggaran yang multiyears yang sudah dipastikan ada,” tambah Rocky. “Tidak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang bisa kita tunjukkan bahwa itu adalah keputusan Pejabat Gubernur. Jadi, Pak Jokowi juga mempermalukan Pejabat Gubernur DKI juga. Dia jadi kagok nanti karena memang bukan dia yang bikin,” tegas Rocky. (sof)
Venna Melinda Menyerahkan Bukti-bukti Kasus KDRT
Surabaya, FNN - Artis Venna Melinda mendatangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya.\"Hari ini kami menjalani pemeriksaan tambahan sekaligus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim,\" kata Kuasa Hukum Hotman Paris Hutapea saat mendampingi Venna Melinda di Polda Jatim, Surabaya, Kamis.Terlapor perkara ini adalah Ferry Irawan, suami Venna Melinda, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.Hotman menjelaskan diantaranya Venna membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya.\"Kami menyerahkan bukti medis keadaan hidungnya waktu itu yang berdarah-darah. Juga bukti medis terkait kondisi tulang rusuknya,\" ujarnya.Hotman mengungkapkan, khususnya kondisi tulang rusuk Venna Melinda sampai sekarang masih terasa sakit.\"Dampaknya Venna Melinda sampai sekarang susah beraktivitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit,\" katanya.Selain itu, Hotman menandaskan, bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah rekaman video saat Ferry Irawan nangis-nangis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT terhadap Venna Melinda sembari meminta maaf.\"Ini video yang sempat viral itu. Bukti bahwa Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada Venna Melinda,\" ucapnya.Hotman memastikan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Venna Melinda akan dibuktikan secara medis yang hari ini seluruhnya diserahkan kepada penyidik Polda Jatim.Dalam kesempatan itu, Venna menegaskan tidak akan memenuhi permintaan damai yang sempat dilontarkan oleh Ferry Irawan.\"Bahkan saya akan segera mengajukan cerai,\" ujarnya.Venna juga mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana diancam Ferry akan dibocorkan ke publik jika tawaran perdamaian terkait laporan KDRT di Polda Jatim tidak dipenuhi.\"Perkara ini tetap berjalan. Tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian,\" kata mantan anggota DPR RI itu, menegaskan.(ida/ANTARA)
Membuat Parpol Lebih Baik Adalah Kunci Memperbaiki Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai salah satu kunci memperbaiki demokrasi adalah membuat partai-partai politik (parpol) menjadi lebih baik, terutama terkait dengan pelembagaan atau institusionalisasi partai.\"Tak ada resep demokrasi tanpa parpol. Maka, apabila mau memperbaiki demokrasi, kuncinya adalah bikin parpol jadi lebih baik. Kalau parpol memburuk, tingkat kepercayaan publik pada demokrasi juga memburuk. Maka, demokrasi tergantung pada seberapa baik institusionalisasi partainya. Semakin baik institusionalisasi parpol, semakin baik demokrasinya,\" kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia menyampaikan hal itu dalam seminar nasional bertema \"Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional\" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Pascasarjana Universitas Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis.Lebih lanjut, Burhanuddin menyebutkan tiga isu pelembagaan atau institusionalisasi parpol yang rentan melahirkan konflik intra-partai, sehingga perlu diperbaiki.Pertama ialah terkait model genetik partai-partai di Indonesia yang secara umum lebih dipengaruhi oleh karisma figur, dengan ditandai oleh peleburan total terhadap identitas partai dengan pemimpinnya.Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan menjelaskan partai menjelma sebagai pihak yang hanya bertumpu pada daya tarik personal, bukan pada daya tarik institusional. Menurutnya, kondisi itu memang mengurangi potensi konflik, tetapi tidak bersifat permanen.\"Masalah kedua adalah ketersediaan sumber daya, terutama pembiayaan partai, baik dari sisi kebutuhan operasional partai maupun pemilu atau campaign finance. De-institusionalisasi partai yang melahirkan konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumber daya,\" jelas Burhanuddin.Berikutnya, yang ketiga adalah masalah faksionalisasi atau perebutan kekuasaan antara sejumlah pihak di partai.Dosen pascasarjana Universitas Paramadina itu mengatakan ada tiga tipologi dari faksionalisasi itu. Klasifikasi pertama ialah faksi yang terbentuk atas dasar kesamaan cara pandang dalam merespons isu-isu politik. Faksi itu biasanya tidak berusia panjang dan bersifat insidental dan informal.Klasifikasi kedua adalah faksi yang terbentuk karena relasi patronase politik, yakni dipengaruhi faktor karisma tokoh-tokoh sebagai penyokong dan pengurus partai lainnya sebagai klien. Klasifikasi ketiga yaitu faksi yang terbentuk secara formal dan terorganisasi.\"Saya termasuk orang yang tidak pernah mau nyinyir dengan politisi dan aktivis partai. Kalau ada orang baik masuk partai politik, kita harus dorong. Jangan sampai partai diisi sama orang yang bermasalah karena masalah partai sudah banyak. Trust (kepercayaan) rendah, fungsi intermediasi dipersepsi rendah. Makin lama, pemilih makin jauh dengan partai; tetapi kita tidak ada pilihan lagi berdemokrasi tanpa partai,\" ujar Burhanuddin.Selain Burhanuddin, seminar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak lainnya, antara lain Kepala Program Studi (Kaprodi) SKSG A. Hanief Saka Ghafur serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.(ida/ANTARA)
Perusakan Al Quran Bukan Bentuk Kebebasan Berekspresi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menegaskan peristiwa perusakan Al Quran, seperti yang terjadi di Swedia dan Belanda, bukan merupakan bentuk kebebasan berekspresi.\"Jadi, saya kira ini tidak betul kalau ini merupakan kebebasan berekspresi, kemudian orang boleh seenaknya tanpa memedulikan hak orang lain, pihak lain,\" kata Ma\'ruf Amin di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis.Ma\'ruf mengatakan Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk meredam konflik, dengan memanggil duta besar kedua negara tersebut guna mencegah masalah menjadi lebih luas.\"Indonesia selalu mengambil sikap untuk meredam yang namanya terjadi potensi konflik. Ini Pemerintah sudah membuat nota diplomatik tentang peristiwa ini dan akan memanggil duta besarnya, karena memang peristiwa itu bisa memicu konflik,\" tegas Ma\'ruf.Apabila dua kejadian tersebut tidak segera diredam, katanya, maka dapat berpotensi untuk melebar atau bahkan terjadi konflik di berbagai negara lain.\"Oleh karena itu, ini yang tidak disadari, potensi ini bisa membawa sikap permusuhan. Apalagi itu tindakan, ucapan pun, seharusnya harus dijaga,\" tambahnya.Guna menghindari konflik serupa, Ma\'ruf Amin menyebut perlu adanya penerapan teologi kerukunan.\"Teologi kerukunan itu narasi-narasinya juga tidak boleh dalam menyampaikan paham keagamaan yang menimbulkan konflik, harus dijaga; bukan saja di negara kita, tapi juga di negara lain,\" jelasnya.Ma\'ruf Amin menyebut Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk menjaga agar tidak terjadi konflik dari sikap-sikap menodai agama apa pun.\"Kita cegah penodaan agama itu. Harus kita beri sanksi supaya tidak terjadi dan menimbulkan konflik,\" tegasnya.Dia berharap kejadian seperti di Swedia dan Belanda itu tidak berdampak pada kerukunan masyarakat Indonesia.\"Kita ini bangsa paling toleran di dunia ini, dianggapnya. Karena itu, kita harap apa yang terjadi di Swedia atau Belanda tidak berpengaruh kepada kita. Artinya, kita sebagai bangsa sudah punya landasan, semangat, karakter yang kita bina selama ini sebagai bangsa toleran. Jangan sampai ada unsur-unsur intoleran masuk ke sini,\" ujar Wapres Ma\'ruf Amin.Sebelumnya, Sabtu (21/1), terjadi pembakaran salinan Al Quran oleh kelompok ekstrem sayap kanan Swedia-Denmark Rasmus Paludan di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia.Dalam menjalankan aksinya, Paludan mendapat perlindungan dari polisi dan izin dari Pemerintah Swedia. Pemerintah Swedia mengizinkan aksi pembakaran Al Quran itu karena menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.Kemudian, Minggu (21/1), seorang politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida Edwin Wagensveld merobek sejumlah halaman Al Quran di Den Haag. Video Wagensveld di Twitter menunjukkan ia sedang membakar sobekan halaman kitab itu di dalam panci.Insiden penistaan terhadap Al Quran di dua negara Eropa itu memicu kecaman dari berbagai umat Islam di dunia.Organisasi keagamaan Al-Azhar Mesir, Rabu (25/1), bahkan menyerukan pemboikotan produk Belanda dan Swedia di tengah kemarahan atas penistaan terhadap kitab suci Al Quran. Al-Azhar meminta semua orang Arab dan muslim untuk mematuhi instruksi pemboikotan itu serta mendidik anak-anak, remaja, dan perempuan muslim tentang hal itu.Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Swedia sebaiknya tidak mengharapkan restu dari Turki untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam.(ida/ANTARA)
Demokrat Mengajak Nasdem dan PKS Membentuk Sekretariat Perubahan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama.“Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia mengungkapkan kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan kata dia, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.Adapun terkait bakal calon presiden (Bacapres), sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024.“Bagi Demokrat, Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujarnya.Dia menegaskan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) diserahkan kepada Bacapres, sebagaimana telah diketahui, Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan.Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres.“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ujarnya.Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,\" katanya menegaskan.Selain itu, menurut dia, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” jelasnya.AHY mengungkapkan untuk waktu yang tidak terlalu lama, akan dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’.“Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.(ida/ANTARA)
Anggota DPP NasDem Menyambangi Sekber Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem menjadi tamu partai politik (parpol) pertama yang datang menyambangi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, tiga hari setelah diresmikan pada Senin (23/1).Anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali disambut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.\"Kita mau minum kopi,\" kata Ali yang tiba di Sekber Gerindra-PKB sekitar pukul 12.23 WIB.Ali tampak didampingi dengan lima anggota DPP Partai NasDem, di antaranya hadir pula Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.Adapun Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal tiba kemudian sekitar pukul 12.45 WIB.Sebelumnya, Ali telah lebih dulu mengkonfirmasi bahwa anggota DPP Partai NasDem akan menyambangi Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis.\"Iya, benar mau ke sana. Gini, sebagai parpol jadi ada kamar yang harus kita bedakan. Di mana kamar persaingan, kapan kita kontestasi, kapan kita menjadi teman,\" kata Ali ketika dihubungi wartawan, Kamis.Ia menyebut kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka bersilaturahmi antara partai politik (parpol) yang berbeda koalisi tersebut. Sekaligus, untuk memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB, Senin (23/1).\"Koalisi-koalisi ini kan untuk kontestasi. Bagi NasDem memandang bahwa kawan itu, perbedaan koalisi atau usungan itu jangan memotong mata rantai persahabatan,\" ujarnya.Untuk itu, ia menepis bahwa kunjungan DPP Partai NasDem serta merta ditafsirkan untuk merapatkan sekoci koalisi.\"Itu kan pikirannya konspirasi lagi kan, kan saya bilang ke sana itu sebagai teman memberikan ucapan selamat atas berdirinya Sekber,\" katanya.Ia menyebut kedatangannya ke Sekber Gerindra-PKB tidak ada sangkutannya dengan Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem sebagai capres. Adapun pembicaraan politik, lanjut dia, menjadi bahasan diskusi yang wajar dalam pertemuan antara parpol.\"Enggak, kan ini enggak ada urusannya sama Mas Anies. Emang mau pergi melamar? Tapi bahwa nanti dalam pertemuan itu ada bicara politik, itu sudah pasti namanya juga parpol,\" imbuhnya.Adapun, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda mengatakan menerima dengan senang hati sejumlah anggota DPP Partai NasDem yang bertandang ke Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat.“Siang ini kami akan menerima kawan-kawan NasDem yang mau silaturahmi ke Sekber Gerindra-PKB. Sebagai tamu pertama, kami akan terima dengan senang hati,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Huda mengatakan belum mengetahui agenda khusus yang dibawa DPP Partai NasDem dengan bertandang ke Sekber Gerindra-PKB, namun berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus DPP NasDem mereka akan bersilaturahmi.“Ya, hendak bersilaturahmi, tapi apakah akan ada pembicaraan terkait persiapan Pemilu 2024, nanti tunggu saja hasil pertemuannya,” ujarnya.Huda mengatakan sikap koalisinya yang terbuka dengan partai politik (parpol) lain jelang Pemilu 2024. Ia menyebut hal tersebut didasarkan pada kesadaran dibutuhkannya kolaborasi kolektif dalam rangka membangun Indonesia.“Jadi kalau ada yang mau bergabung untuk mencari peluang-peluang terbaik untuk Indonesia lebih baik kami akan sangat terbuka,” katanya.(ida/ANTARA)
Kerusuhan PT GNI Merupakan Masalah Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono mengatakan bahwa masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara bukan hanya isu soal serikat pekerja, tetapi juga merupakan persoalan bangsa Indonesia.\"Masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara ini bukan hanya masalahnya serikat pekerja, tetapi masalahnya bangsa ini; masalahnya kaum pekerja yang butuh perlindungan dari negara,\" kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Djoko menilai para pekerja berhadapan dengan korporasi. Menurutnya, jika para pekerja perorangan tidak mendapat perlindungan negara, sementara korporasi cukup kuat dan dilindungi negara, maka hal itu akan sangat berbahaya.\"Kami meminta hak-hak pekerja betul-betul diperhatikan karena itu perintah konstitusi. Kalau tuntutan kami terkait hak-hak pekerja tidak dipenuhi, maka kami akan terus melakukan aksi setiap minggu sampai tuntutan kami dipenuhi,\" katanya.Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan kerusuhan antarpekerja di PT GNI Morowali Utara itu disebabkan oleh persoalan regulasi dan politik hukum yang bermasalah.\"Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat,\" kata Indra.Kerusuhan yang terjadi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1), menyebabkan dua pekerja asli Indonesia di pabrik perusahaan tambang nikel PT GNI tewas dan lebih dari 70 pekerja ditahan. Peristiwa itu cukup menjadi perhatian publik, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.Sebelumnya, Kamis (19/1), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor telah meninjau PT GNI di Morowali Utara dan bertemu dengan manajemen perusahaan terkait kerusuhan tersebut.Dia meminta manajemen PT GNI untuk segera melakukan perbaikan, baik terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hubungan industri, maupun hal lain terkait ketenagakerjaan. Dengan dilakukannya segala perbaikan, kata Afriansyah, maka kejadian serupa diharapkan tidak terjadi lagi dan proses produksi perusahaan berjalan lancar.(ida/ANTARA)
Blunder Besar, Jokowi Menyerang Balik Anies, Tapi Salah Amunisi
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi tak tinggal diam dengan sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta soal kereta cepat. Oleh karena itu, Jokowi segera melancarkan serangan balik ke Anies Baswedan dengan menyatakan kinerja Anies yang buruk dalam menangani banjir di Jakarta. Sayangnya, serangan Pak Jokowi ini menjadi blunder besar karena menggunakan data yang salah. Netizen mengungkap fakta yang sebaliknya dan yang telak adalah menggunakan data yang pernah dilansir oleh Kementerian PUPR. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada hari Ahad, 22 Januari lalu, Anies menggunggah foto dirinya yang sedang naik kereta api Argo Parahyangan sepulang dari safarinya ke Bandung, Jawa Barat, di akun Instagram dan twitternya, lengkap dengan captionnya. Kemudian netizen menafsirkan bahwa foto dan captionnya sebagai sindiran pada kinerja pemerintahan Jokowi. Pendukung Pak Jokowi merasa tersinggung. Bukan hanya netizen pendukung Pak Jokowi yang terpancing emosinya dan kesal. Ternyata istana juga kesal sehingga kemudian merencanakan pembalasan terhadap Anies Baswedan. Dua hari setelah tweet Anies itu, Presiden Jokowi didampingi oleh pejabat Gubernur DKI, Heru Budiartono dan Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, meninjau progres pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke kanal banjir timur. Peninjauan-peninjauan semacam ini sesungguhnya hal biasa, namun narasi yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri PUPR bahwa proyek ini telah mangkrak selama 6 tahun dan kemudian Pak Jokowi memuji pejabat Heru Budi yang bisa menyelesaikan hanya dalam waktu satu setengah bulan, membuat orang banyak terkejut. Proyek sodetan ini adalah proyek Kementerian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kebagian untuk pembebasan lahan. “Jadi, kalau kemudian proyek ini dinyatakan mangkrak selama 6 tahun, ini kan mudah diartikan bahwa selama setidaknya 5 tahun Anies menjadi gubernur DKI itu, dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan semacam sodetan dari Sungai Ciliwung menuju kanal banjir timur,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (25/01/23). Masalah banjir memang sering digunakan oleh Pak Jokowi untuk mendeskriditkan Anies Baswedan. Padahal, membebaskan Jakarta dari banjir hampir menjadi hal yang tidak mungkin. Bahkan, ketika Pak Jokowi sendiri yang menjadi gubernur di DKI Jakarta pun, tidak bisa membereskan banjir di Jakarta. Malah, saat Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta, banjir di Jakarta sampai merendam halaman istana. Kini Pak Jokowi memuji Heru Budi yang dalam satu setengah bulan berhasil menyelesaikan proyek yang mangkrak selama 6 tahun. Pernyataan Pak Jokowi diperkuat oleh Menteri PUPR yang menyatakan bahwa selama 6 tahun proyek sodetan ini tidak diapa-apakan. “Hati-hati Pak Basuki, ini juga menjadi tugas Anda, jadi kalau Anda menyatakan bahwa selama 6 tahun nggak diapa-apakan, bisa juga orang kemudian nilai loh kalau gitu apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR,” pesan Hersu. “Dengan meninjau proyek sodetan kali Ciliwung ini Pak Jokowi itu secara langsung menyerang Anies dengan sangat telak, sekaligus mengangkat citra Heru Budi sebagai pejabat gubernur yang hebat,” ujar Hersu. Padahal, selama 3 bulan menjabat Pak Heru Budi banyak sekali menjadi bulan-bulanan para pengamat karena kebijakannya banyak blunder dan menabrak berbagai aturan. Kalau kita berhenti sampai di sini, Pak Jokowi sudah berhasil membalikkan sindiran Anies menjadi serangan yang telak. Namun, netizen menemukan fakta yang bertolak belakang. Cuitan Tatka Ujiati, mantan TGUPP pada masa Anies, mengunggah fakta berdasarkan sumber dari Kementerian PUPR. Dalam status di Twitternya, Tata membandingkan cuitan Presiden Jokowi dengan status Kementerian PUPR tentang proyek sodetan BKT. “Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudah dikerjakan sejak tahun 2021 ya?” tanya Tatak. Dari fakta yang ditemukan netizen, tampaknya dalam kasus sodetan di Kali Ciliwung info yang diterima Pak Jokowi tidak akurat dan kemudian menjadi blunder. Alih-alih berhasil menyerang balik Anis Baswedan, serangan ini malah menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi pun menjadi sasaran para netizen dan sulit untuk membantah karena faktanya memang salah. “Pak Jokowi memang mesti hati-hati, harus cek dan ricek, jangan mau terima begitu saja laporan staf asal bapak senang, apalagi untuk isu-isu yang sensitif. Karena salah-salah ini bukan menjadi amunisi yang mematikan untuk lawan-lawan politik Pak Jokowi, justru bisa berbalik menjadi amunisi yang mematikan buat Pak Jokowi,” saran Hersu.(ida)
Fahri Hamzah Ingatkan Kepala Desa Tidak Tergiur Iming-iming Perpanjangan Masa Jabatan 9 Tahun, karena Tidak Punya Konsekuensi Anggaran
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai para kepala desa lebih baik meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji daripada penambahan masa jabatan. \"Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan,\" kata Fahri dalam Gelora Talks ke-79 bertajuk \'Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?, Rabu (25/1/2023). Menurut Fahri, masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunannya perlu ditingkatkan lagi, bukan pada penambahan masa jabatan. \"Saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada Presiden yang berani menjanjikan, kalau dia terpilih Rp 5 Miliar setiap desa misalnya,\" ujar Fahri. Fahri mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. Sebab, pembangunan desa, terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan. Jika insfrastrukturnya bagus dan pengelolaan kebersihanya di desa-desa Indonesia dijaga, maka akan dapat menarik untuk wisatawan untuk berkunjung. \"Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih, got-gotnya bersih. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya. Jadi menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu, di desa aja,\" katanya. Hal itu, kata Fahri, yang seharusnya menjadi fokus perjuangan para kepala desa untuk diperjuangkan, bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan. Fahri menilai dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan. Sebab, dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat (AS). \"Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi,\" katanya. Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 pada Pemilu 2024 ini, mengusulkan agar jabatan kepala desa justru diturunkan menjadi 5 tahun dan disamakan periodenya seperti jabatan diatasnya di republik ini, bukan selama 6 tahun atau ditambah menjadi 9 tahun. Fahri mengatakan, para kepala desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. ia mengingatkan para Kepala Desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan. \"Jadi jangan teman-teman Kepala Desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran,\" kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Fahri lantas menambahkan, nominal gaji kepala desa yang hanya Rp 2 juta per bulan, yang sebelumnya dibayarkan per tiga bulan. Sementara gaji lurah di DKI Jakarta mencapai Rp. 30 juta per bulan. Padahal kepala desa itu, dipilih rakyat secara langsung, sementara lurah di DKI ditunjuk oleh pejabat. \"Jadi mesti melihat desa itu menjadi unit yang independen dia bisa lebih kuat dari negara, income per kapita desa bisa lebih kuat dari negara, pembangunan desa itu bisa lebih hebat dari ibu kota,\" kata Fahri. \"Karena itu lihatnya desa itu sebagai satu unit yang mau kita lengkapkan, demokrasinya lengkap, organisasinya lengkap, sistem pemerintahannya lengkap, gajinya juga dikasih baik,\" imbuh dia. Fahri kemudian menyebut nominal gaji per bulan kades Rp 2 juta adalah hal yang tak masuk akal, karena gaji lurah di DKI mencapai puluhan juta rupiah. \"Masa gaji kepala desa Rp 2 juta, sementara gaji lurah di DKI gajinya puluhan juta tidak dipilih oleh rakyat. Kalau gaji lurah DKI segitu besarnya gaji kepala desa yang dipilih rakyat langsung, Rp 15 juta misalnya. Itu saya kira realistis,\" tegasnya. Pada prinsipnya, Partai Gelora setuju UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi, tapi revisi tersebut tidak terkait dengan pernambahan jabatan kepala desa, tetapi menyangkut pembiayaan dan pengelolaan pembangunan desa. \"Sehingga menjadikan pengelolaan desa itu maksimal, uangnya harus besar, makanya yang kita pikirkan bukan aparatnya, yang pertama kita pikirkan rakyat desa. Kita ingin orang-orang desa lebih maju dari Jakarta seperti Pak Ryas Rasyid yang dulunya mantan lurah bisa jadi menteri (mantan Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid),\" ujarnya. Godaan Parpol Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI), Muhammad Asri Anas mengatakan, bahwa wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, itu godaan dari parpol tertentu. Sebab, kepala desa yang menyuarakan usulan penambahan masa jabatan itu, tidak lebih dari 15 persen. Apalagi kepala desa itu, dituntut untuk membuat video ucapan selamat kepada partai tertentu, bahwa aspirasi penambahan jabatan telah disuarakan. \"Makanya kami menganggap, bahwa ini godaan dari, ya mohon maaf ya, saya sebut saja partai politik, politisi ini kok enggak berdinamika bicara tentang substansi. Dan kepala desa yang mendukung itu, hanya sekitar 15 persen, tidak mewakili semua, dan para kepala desa itu diminta buat video ucapan selamat,\" ujar Asri Anas. Hal ini tentu saja membuat APDESI menjadi terbelah, karena ada kepala desa yang mendukung penambahan jabatan 9 tahun, dan ada yang menilai masa jabatan 6 tahun 3 periode sudah cukup. Udah luar biasa itu kalau periodisasi,\" tutur Asri Anas. Asri Anas berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR segera mengambil sikap untuk mengakhiri pro kontra penambahan masa jabatan kepala daerah. Sebab, isu ini cukup sensitif dan membuat pemerintahan desa di seluruh Indonesia menjadi terbelah. \"Ini termasuk isu yang cukup sensitif dan dan membuat terbelah pemerintahan desa di Indonesia. Kami berharap DPR dan pemerintah cepat mengambil sikap, teman-teman APDESI menunggu hal itu,\" tegas mantan Anggota DPD RI ini. Ketua Umum APDESI versi Arifin Abdul Majid menambahkan, bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun belum menjadi kesepakatan bersama di internal APDESI, hanya disuarakan sebagai kecil anggota. Ia pun tak menampik usulan masa jabatan itu dapat dipolitisasi berkaitan kepentingan Pemilu 2024 lantaran terkesan ada yang menggerakan mereka untuk menyuarakan hal itu ke DPR. \"Nah yang menjadikan masalah ini akan jadi bumerang bagi kepala desa yang seolah-olah usulan kemarin itu seolah-olah sudah ditetapkan dan mereka euphoria dengan sendirinya, bahwa masa jabatan mereka itu akan diperpanjang menjadi 9 tahun,\" kata Arifin. Arifin takut APDESI terjebak oleh gerakan politik menjelang Pemilu 2024, meskipun usulan penambahan masa jabatan kepala desa itu, hak asasi anggota. Namun, gerakan tersebut bisa mempengaruhi penilaian maupun citra publik terhadap APDESI. \"Jadi soal masa jabatan sebenarnya kita sudah pernah mengalami satu tahun pernah, 4 tahun pernah, 5 tahun pernah, 8 tahun pernah dan pernah juga 10 tahun,\" katanya. Ia menegaskan, UU Desa sekarang sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa. \"UU Desa sekarang sudah bagus, belum perlu direvisi untuk saat ini, laksanakan saja dulu. Tapi yang perlu dibicarakan sekarang adalah masalah turunan atau regulasi dari UU Desa. Sehingga penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan di desa berjalan dengan baik,\" katanya. Belum Ada Keputusan Sementaara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, bahwa usulan perpajangan jabatan kepala desa dan merevisi UU Desa itu, baru sekedar aspirasi, belum menjadi keputusan Komisi II DPR, apalagi DPR secara kelembagaan. \"Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan,\" kata Guspardi Gaus. Guspardi menegaskan, bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, tapi masuk dalam Prolegnas 2000-2024. Jika ingin direvisi, maka Badan Legislasi harus merevisi Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa. \"Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya,\" tegas Politisi PAN ini. Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kaji mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpenjangan jabatan kades 9 tahun, dan tidak sekedar melempar wacana dan membuat polemik di publik. \"Masalah perpanjangan jabatan ini, saya mengatakan, menteri tolong dilakukan kajian mendalam dari aspek sosial politik, ekonomi dan berbagai aspek lainnya agar ada solusi dan cara mengatasinya,\" kata Anggota Komisi II DPR ini. Ia mengingatkan, agar Halim Iskandar mendengar berbagai alasan mengenai pro kotra perpanjangan jabatan kepala desa, seperti ketika kepala desa yang terpilih ternyata tidak berkualitas dan tidak punya inovasi, sementara jabatannya masih panjang. \"Ujung-ujungnya nanti yang dikorban masyarakat desa. Masukan dan saran seperti ini akan menjadi pendapat Komisi II DPR. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Partai Gelora yang punya kepedulian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan persoalan-persoalan dan dinamika di ranah desa,\" ujarnya. Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, masa jabatan sembilan tahun untuk kepala desa bisa menimbulkan chaos di masyarakat. \"Kalau satu periodenya adalah sembilan tahun, kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos. Kalau (masa jabatan) empat tahun atau lima tahun bisa cepat, oke kita menunggu bahwa masa jabatannya habis kita mengadakan pemilihan lagi. Tetapi kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan,\" kata Anthony. Menurut Anthony, masa jabatan kepala desa yang singkat dapat membuktikan bahwa sosok tersebut adalah orang yang mampu bekerja dengan baik. \"Jadi, semakin pendek itu masa jabatan, tentu saja cukup untuk membuktikan bisa bekerja dan itu semakin baik. Makanya kalau di negara maju kebanyakan empat tahun,\" tambah Anthony. Anthony juga menyoroti sikap DPR yang langsung menyatakan akan mempertimbangkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, itu hanya lah janji yang manis dilakukan DPR. \"Nah ini kan asal menjanjikan yang tadi itu. Jangan sampai asal menjanjikan, asal mengiming-imingi saja. Ladahal pada saat itu tidak bisa dibahas,\" tambahnya. (sws)
Gubernur DKI Jakarta Belum Tunjukkan Keberpihakan pada Program Pengentasan Kemiskinan.
Jakarta, FNN - Merespons 100 Hari Kerja Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Program SDGs di Jakarta Di tengah ketidakpastian ekonomi 2023 dan situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda berakhir, salah satu tugas berat yang dipikul PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ialah bagaimana menjauhkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan yang semakin dalam. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin Jakarta berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS DKI Jakarta (2022) menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. Sekitar 4 persen dari total penduduk Jakarta atau sekitar 500 ribu jiwa masuk dalam kategori miskin dan 146 ribu berada di kategori miskin ekstrem. Pernyataan ini disampaikan oleh Puspa Yunita Ketua DPW SPRI DKI Jakarta dalam acara Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kerja PJ Gubernur DKI Jakarta \"Implementasi SDGs di Jakarta: Masalah Kunci dan Gagasan Perbaikan\" yang diselenggarakan oleh DPW SPRI DKI Jakarta bertempat di LBH Jakarta, Rabu 25 Januari 2023. \"Dalam 100 hari Heru memimpin Jakarta belum menunjukkan keberpihakan pada program pengentasan kemiskinan. Padahal di seluruh negara di dunia memiliki komitmen bersama yang tertuang dalam program SDGs untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial,\" tegas Puspa. Lebih lanjut, Puspa menjelaskan bahwa implementasi pelaksanaan SDGs ini langsung dikomandoi langsung oleh PJ Gubernur selaku Ketua Dewan Pengarah SDGs di Jakarta. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Heru untuk tidak memprioritaskan program ini selain mengurus masalah banjir, macet dan tata kelola. Hal senada juga disampaikan narasumber lainnya yang hadir dalam acara diskusi tersebut Sugiyanto Emik, Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR). Menurutnya, apa yang kini dihadapi oleh seluruh negara di dunia merupakan permasalahan serius yang perlu direspon dengan segera. Jika pemimpin tidak paham dengan program pengentasan kemiskinan SDGs ini tentu akan bahaya. Impian untuk mewujudkan dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan -seperti yang dicita-citakan oleh 193 negara termasuk Indonesia bakal sulit terwujud. \"Sudah berpuluh-puluh tahun masalah kemiskinan ini terjadi di Jakarta. Puluhan triliun telah digelontorkan oleh Pemprov DKI melalui gubernur-gubernur sebelumnya, namun tidak memberi dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Ini bahaya, kalau para pemimpin kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam soal masalah ini. Bisa-bisa keberadaan orang miskin ini hanya dijadikan objek program belaka oleh para legislatif dan eksekutif,\" jelas Sugiyanto. Secara terpisah, Rio A. Putra Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta juga menegaskan bahwa Heru harus fokus dan delivery targeted pada point SDGs. Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki sistem proteksi yang lebih komprehensif demi melindungi penduduk miskin dengan cara menerapkan PKH Lokal yang langsung dibiayai APBD DKI Jakarta untuk mengcover penduduk miskin Jakarta yang tidak mendapat PKH Nasional dari Kementerian Sosial. Rio juga menyinggung persoalan penyediaan akses air bersih yang baru menjangkau 65 persen penduduk Jakarta atau masih jauh dari target Pemprov DKI 79,61 persen. Selain itu berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2022 juga menunjukan 52,10 persen penduduk Jakarta menggunakan asbes sebagai atap rumah. Padahal penggunaan asbes merupakan salah satu indikator kriteria rumah tidak layak huni. \"Di tengah sisa waktu komitmen global SDGs 2030 dan kepemimpinan Heru yang cuma 2 tahun, maka Heru harus fokus akar masalah kemiskinan. Jangan malah lebih sibuk pada pembangunan infrastruktur, melempar tanggung jawab dengan skema publik-private partnership dan serta menempatkan warga sebagai beneficiary dan konsumen ketimbang sebagai warga kota yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan\", pungkasnya. Acara yang dipandu oleh Tito Sianipar dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ini dihadiri 100 warga miskin yang datang dari 25 Kelurahan se Jakarta. (sws)
POPULER
