ALL CATEGORY
Sikap Delapan Parpol Soal Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Pertemuan delapan elite partai politik menghasilkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,\" ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu. Hadir dalam pertemuan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir. Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. \"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,\" kata Airlangga. Kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. \"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,\" paparnya. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, lanjut Airlangga, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. \"Kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,\" kata Airlangga.(ida/ANTARA)
Demokrat Menolak Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa parta inya sejak awal menolak sistem proporsional tertutup karena sistem itu merampas hak rakyat. \"Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,\" tegas AHY saat konferensi pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu. Oleh karena itu, dia berharap siapa pun pemimpin yang terpilih nanti dapat membawa perubahan. \"Kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar bisa membawa perubahan,\" ujarnya. Dia juga berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan UU yang berlaku saat ini. \"Sehingga, kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik, Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil,\" jelasnya Dia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup atau mencoblos nama partai tentunya dapat meruntuhkan semangat para kader. \"Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem, dan kami ingin yang terbaik lah, bawa aspirasi masyarakat luas,\" tuturnya. Oleh karena itu, AHY mengapresiasi pertemuan delapan partai yang diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tersebut. Sebelumnya, pertemuan delapan elite partai politik mengeluarkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Pada siang hari ini, kita delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,\" kata Airlangga. Hadir dalam pertemuan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir. Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. \"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,\" kata Airlangga. Kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. \"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,\" paparnya.(ida/ANTARA)
Hanya Enam Nama Penuhi Kriteria Capres
Jakarta, FNN - Jelang pengumuman bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara realitas politik, hanya ada dua kriteria yang memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. \"Yang bisa ikut dalam pertarungan pilpres, hanya politikus yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei,\" kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting kepada redaksi FNN di Jakarta, Ahad (8/1). Dua kriteria itu, menurut Selamat Ginting, hanya ada pada enam orang. Mereka adalah Puan Maharani (PDIP), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Airlangga Hartarto (Partai Golongan Karya/Golkar), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Ganjar Pranowo (PDIP), dan Anies Baswedan (nonpartai). \"Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY memiliki tiket dari partai politiknya. Sementara Ganjar dan Anies memiliki elektabilitas tinggi bersama Prabowo,\" ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. Secara realitas politik, lanjut Ginting, di luar enam nama tersebut, sulit untuk bisa masuk dalam pertarungan pilpres 2024. Memang ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, namun elektabilitasnya tidak memungkinkan untuk bisa bersaing. Berbeda dengan AHY, elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Muhaimin Iskandar. \"Puan Maharani elektabilitasnya saat ini memang belum bisa naik signifikan, namun dia punya tiket dari PDIP sebagai penerus trah Sukarno. Apalagi PDIP memenuhi syarat untuk bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain,\" ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas ini. Dari enam nama tersebut, kata Selamat Ginting, maka kemungkinannya hanya akan menghasilkan tiga pasangan yang menempatkan mereka dalam gerbong bakal capres maupun cawapres. \"Tentu saja dengan catatan tidak ada peristiwa besar yang memporak-porandakan konstalasi politik hingga Januari 2023 ini,\" ujar kandidat doktor ilmu politik. Sehingga, lanjut Ginting, kemungkinan mereka akan berpasangan satu sama lain. Potensi pasangan yang realistis secara politik, ada tiga, yakni: Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan berpasangan AHY. \"Itulah tiga pasangan yang realistis secara politik untuk maju dalam pertarungan pilpres 2024,\" ungkap Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Di luar nama itu, ia mengungkapkan setidaknya ada empat nama yang bisa masuk dalam tikungan terakhir pertarungan politik pilpres 2024. \"Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Itulah kuda hitam politik dalam pilpres 2024,\" ungkap Ginting. Namun, lanjutnya, peluang mereka kecil untuk bisa menyalip enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi. \"Apakah mereka sanggup memiliki daya tawar politik tinggi untuk mengganti enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi?\" pungkas Ginting. (sws)
Ah, Yusril Lagi!
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Mahfud MD memberi alasan terbitnya Perppu No 2 tahun 2022 yang menghebohkan karena Pemerintah dinilai melawan Putusan MK dan melanggar Konstitusi, maka kini muncul Yusril Ihza Mahendra yang juga membela. Ia menyatakan justru adanya Perppu itu adalah bentuk kepatuhan dan menjalankan Putusan MK. Munculnya Yusril itu bagi publik mengejutkan dan tidak. Mengejutkannya adalah di tengah berbagai serangan bahwa Perppu No 2 tahun 2022 itu melanggar Konstitusi dan bentuk pembangkangan pemerintah, bahkan Ahli Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menyatakan Perppu ini dapat menjadi dasar bagi impeachment, tiba-tiba muncul Yusril membela kebijakan Presiden Jokowi yang telah menerbitkan Perppu. Tidak mengejutkan karena Yusril dahulu dengan Yusril sekarang memang beda. Dahulu tajam mengkririsi kebijakan sampai pernah menyebut Presiden goblok segala. Kini tiga fenomena memberi identitas siapa Yusril Ihza Mahendra sang Ahli Hukum Tata Negara, mantan Menteri Hukum dan Ham serta mantan Mensesneg itu. Pertama, menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Termasuk menjadi kuasa hukum pasangan ini dalam membela kasus sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Katanya menjadi pengacara yang tidak berbayar. Kedua, membela OSO ketua DPD saat ia dicoret KPU dari status Caleg DPR Partai Hanura. Yusril Ihza Mahendra dimasalahkan oleh KPU dan Bawaslu statusnya sebagai Caleg PBB tetapi menjadi pengacara OSO Partai Hanura. Caleg membuat pernyataan tidak menjadi pengacara. Ketiga, Yusril menjadi pengacara atau kuasa hukum Moeldoko saat Moeldoko melakukan \"kudeta\" atas kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gerakan Moeldoko itu dinilai cacat demokrasi dan memalukan. Kini Yusril tiba-tiba muncul pasang badan untuk Jokowi dalam urusan Perppu Cipta Kerja yang diprotes publik termasuk buruh. Dalam posisi ia bukan kuasa hukum Jokowi. Pernyataan pembelaan Perppu menjadi menarik dan menambah panas pro-kontra Perppu yang dinilai sesat tersebut. Dilema bagi dua institusi akan konsekuensinya. Pertama DPR RI yang diuji kapasitas dan kualitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Adakah DPR tetap menjadi tukang stempel Pemerintah dengan menyetujui Perppu menjadi UU yang artinya menjadi lembaga yang juga ikut melakukan perlawanan pada MK dan Konstitusi? Kedua, MK sendiri yang kelak jika UU yang diproduk DPR itu dilakukan uji materiel oleh masyarakat. Akankah MK konsisten seperti putusan awal tentang Inkonstitusional Bersyarat atau sudah terpengaruh oleh tekanan kekuasaan sehingga MK menjadi Majelis Keluarga atau Majelis Kolaborasi atau Majelis Kongkow Kongkow? Dalam proses semua ini kehadiran Yusril sebagai pembela Perppu menjadi aneh. Belum reda diskursus Malaikat menjadi Iblis jika berada dalam sistem, kini ramai dan liar diskursus Perppu. Mungkin akan terus menggelinding menjadi bola panas. Jika menurut Yusril diterbitkannya Perppu Cipta Kerja ini adalah menindaklanjuti perintah MK maka pertanyaannya adakah situasi \"genting dan memaksa\" yang mendasarinya? Bukankah Pemerintah dapat mengajak DPR untuk membahas kembali UU Cipta Kerja yang harus diperbaiki tersebut? Fakta hukumnya adalah Perppu itu melanggar Konstitusi karena negara tidak dalam keadaan darurat. Untuk \"emergency law\" maka Perppu No 2 tahun 2022 itu tidak memenuhi syarat. \"Stastsnood\" tidak ada, karenanya \"Staatsnoodrecht\" pun tidak dapat diberlakukan. Perppu itu menjadi alat tipu-tipu. Ah, Yusril lagi! Bandung, 8 Januari 2023
Istana Makin Frustasi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TERJADI lagi dalam diskusi di kajian politik Merah Putih, peserta banyak yang mendesak agar rakyat segera dan secepatnya diberitahu. Materi yang mereka paparkan ternyata informasi bahwa pihak istana semakin khawatir dan frustasi dengan elektabilitas bakal capres dari partai NasDem Anies Baswedan (AB) yang makin melejit. Pihak istana saat ini sangat rajin mengadakan rapat terbatas setiap jam 4 (empat) sore sampai maghrib, selalu di ikuti dua menteri utama, tiga oligarki dan beberapa lembaga survei yang telah mereka sewa, hanya untuk memantau dan menganalisa perkembangan para calon presiden mendatang. Sampai saat ini elektabilitas AB tidak terbendung dan calon presiden AB adalah calon yang tidak dikehendaki oleh rezim oligarki. Selain memantau perkembangan elektabilitas AB otomatis dipantau elektabilitas capres lainnya baik Prabowo maupun Ganjar. Selain masalah investasi sebagai andalan nafas mereka juga dalan pantauan yang terus menurun. Rapat-rapat di istana akhirnya jebol keluar bahwa istana semakin khawatir dan frustasi, karena elektabilitas Anies Baswedan tidak bisa dibendung sekalipun telah dibendung baik lewat serangan buzer maupun kekuatan survei yang terus mencoba memanipulasi angka untuk mengubah persepsi masyarakat agar melupakan Anies Baswedan. Istana khawatir dan frustasi karena elektabilitas Anies Baswedan terus naik, Ganjar terus turun dan investasi drop sama sekali. Bahkan elektabilitas AB disertai fakta massa yang begitu histeris menyambut AB terjadi di mana-mana. Sementara di mana-mana Ganjar coba memakai model gaya lama menggelar dangdutan dengan beberapa artis, namun massa menghilang seperti ditelan bumi. Sekitar sembilan survei sewaan terus puter angka elektabilitas untuk mendongkrak Ganjar, harus menelan pil pahit ketika harus berhadapan dengan poolling tanpa rekayasa seperti yang dilakukan oleh ILC, dimana @YoutubeILC menggelar polling dengan pertanyaan bahwa “Seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda?” Jawaban netizen yang ikut memilih sebanyak 56 ribu voters berpartisipasi. Hasilnya ada 77 persen memilih Anies Baswedan. Kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disusul Prabowo Subianto masing-masing 14 persen, dan 9 persen. Ferdinand Hutahahean (pengkritik Anies seringnya dengan suara pedas) mencoba membuat polling sendiri seolah ingin menandingi polling ILC di akun Twitter-nya, @FerdinandHutah4. Awalnya, Ferdinand tak percaya hasil polling ILC itu. Hasilnya hampir sama. Anies Baswedan tetap unggul dari Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto. Ada 60.254 warganet yang ikut partisipan yang membuat Anies unggul jauh 63% suara, Ganjar hanya 31% suara dan 6 persen pemilih ke Prabowo Subianto. Angka di atas tetap pada kisaran yang sama ketika polling tanpa rekayasa dilakukan oleh berbagai elemen yang mencoba melakukan polling. Dari sinilah dalam kondisi kecewa, khawatir dan frustasi istana akan mencoba menunda pemilu, konon siap-siap akan mengeluarkan Perppu dengan merekayasa keadaan memaksa atau membuat rekayasa Anies Baswedan digiring ke KPK. Rezim oligarki juga mengalami kepanikan bersamaan dengan situasi yang sedang berubah terjadinya De Jokowisasi sterotype: pembohong, pembual, tukang utang, otoriter, haus kekuasaan dan akan menabrak semua aturan dan UU atau mengganti semua aturan dan UU yang tidak sejalan dengan nafsu mempertahankan kekuasaan telah tercium oleh masyarakat luas. Istana sudah waktunya menyerah dengan kehendak dan kemauan rakyat tidak perlu lagi neko-neko melawan pemilik kedaulatan negara dengan cara membabi buta. Makin nekad melawan rakyat, istana akan makin terjepit, babak belur dan akan melahirkan resiko politik makin berat dan berbahaya. ****
PM Inggris Akan Bertemu Para Pimpinan Layanan Kesehatan Bahas Krisis
London, FNN - Perdana Menteri Rishi Sunak pada Sabtu akan bertemu dengan sejumlah pemimpin layanan kesehatan Inggris di tengah musim dingin terberat di Inggris di mana virus flu dan COVID-19 terus menyebar.Sementara itu, aksi mogok kerja oleh para staf layanan garis depan, yang mengatakan inflasi tinggi telah mengurangi gaji mereka, terus berlanjut.Ambulans telah mengantre lama di luar rumah sakit, menunggu lama untuk menyerahkan pasien ke bangsal darurat karena para dokter dan perawat berjuang keras untuk menyembuhkan pasien di tengah kekurangan staf.Kantor Downing Street mengatakan Forum Pemulihan Layanan Kesehatan Nasional (NHS) pada Sabtu akan fokus pada empat isu, termasuk perawatan darurat dan penundaan pemulangan dari rumah sakit hingga soal kepedulian sosial.Seorang juru bicara mengatakan bahwa tujuan utama sekarang ini adalah mengurangi tekanan langsung pada rumah sakit sementara juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan nasional jangka panjang.\"Itulah mengapa kami menyatukan para pemikir terbaik dari sektor kesehatan dan perawatan untuk berbagi pengetahuan dan solusi praktis sehingga kami dapat mengatasi tantangan yang paling sulit,\" kata juru bicara itu.Sementara itu, Downing Street tidak menyinggung isu terkait pendapatan tenaga kesehatan.Inggris telah menghadapi gelombang aksi mogok pekerja industri selama beberapa bulan terakhir, dengan aksi mogok yang melumpuhkan berbagai sektor termasuk perawatan kesehatan dan akan berlanjut. Sementara lonjakan inflasi terjadi setelah pertumbuhan upah stagnan selama lebih dari 10 tahun.Sunak, yang berada di bawah tekanan yang meningkat termasuk dari anggota Partai Konservatif untuk meningkatkan tawaran upah bagi tenaga kesehatan, pekan ini mengatakan bahwa mengurangi daftar tunggu rumah sakit adalah salah satu dari lima prioritasnya untuk Inggris pada tahun ini.Dia mengatakan tujuan ini mungkin membutuhkan waktu pencapaian yang lebih lama daripada prioritas lainnya.Pemerintah Inggris telah mengumumkan dana tambahan untuk NHS dan perawatan sosial, termasuk 500 juta poundsterling (sekitar Rp9,45 triliun) pemulangan pasien yang tertunda.Sementara, oposisi Partai Buruh mengatakan dana tersebut \"belum sampai ke garis depan dan sekarang sudah terlambat untuk memberikan dampak signifikan terhadap situasi pada musim dingin ini.\"Para pemimpin NHS telah memperingatkan adanya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari rekor permintaan pada sejumlah layanan, dengan statistik dari sepekan terakhir menunjukkan kasus flu meningkat hampir setengahnya.Statistik layanan kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 9 dari 10 tempat tidur di rumah sakit telah penuh pada satu pekan menjelang Tahun Baru, dengan 13.000 tempat tidur per hari digunakan oleh pasien yang secara medis sudah sehat untuk dipulangkan.\"Kami tahu musim dingin ini akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam sejarah NHS,\" kata direktur medis nasional NHS Stephen Powis, yang juga menambahkan bahwa NHS membuat \"kemajuan yang baik untuk menyediakan sekitar 7.000 tempat tidur tambahan pada Maret.\" (sof/ANTARA/Reuters)
Jepang, Ekuador Berjanji Memperkuat Dewan Keamanan PBB
Tokyo, FNN - Jepang dan Ekuador pada Jumat berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk memperkuat Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap baru dari dewan tersebut, kata pemerintah Jepang.Janji itu disampaikan Jepang dan Ekuador saat Dewan Keamanan berjuang menghadapi masalah invasi Rusia ke Ukraina.Pada pertemuan di ibu kota Ekuador, Quito, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dan Menlu Ekuador Juan Carlos Holguin juga sepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tatanan global berbasis aturan, bebas dan terbuka, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.Jepang dan Ekuador adalah dua di antara lima negara yang memulai masa jabatan dua tahun sebagai anggota tidak tetap baru di Dewan Keamanan PBB, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional.Tiga negara anggota baru lainnya adalah Mozambik, Malta dan Swiss.Keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan yang baru diemban kelima negara itu terjadi saat Rusia melanjutkan perang berkepanjangan di Ukraina dan Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik berulang kali.Namun, badan PBB itu dipandang tidak berfungsi dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama karena hak veto Rusia dan China, di mana keduanya adalah anggota tetap dari dewan yang beranggotakan 15 negara itu.\"Di bawah situasi internasional yang parah, penting untuk memperkuat fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang seharusnya menjadi inti dari supremasi hukum,\" kata Hayashi seperti dikutip oleh Kemenlu Jepang.Menurut kementerian tersebut, Menlu Holguin mengatakan Ekuador akan lebih meningkatkan hubungan ekonomi dengan Jepang dengan mengadopsi \"perdagangan bebas dan kebijakan bersifat terbuka\".Sebelumnya pada Jumat (6/1), Hayashi bertemu dengan Presiden Ekuador Guillermo Lasso dan membahas kerja sama yang dapat dilakukan mengenai situasi di Ukraina dan Asia Timur, kata Kemenlu Jepang.(sof/ANTARA)
Kementerian BUMN Siap Memfasilitasi Produksi Minyak Makan Merah
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kementeriannya siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah sebagai upaya menghadirkan alternatif penggunaan minyak goreng di masyarakat.\"BUMN siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah ini,\" kata Erick Thohir saat memantau langsung penyediaan minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ke depan, dia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan bersinergi untuk merealisasikan program tersebut.Selain kesiapan Kementerian BUMN dalam memfasilitasi produksi minyak makan merah, Erick Thohir menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung pasar penjualan produk tersebut agar dapat menembus ke kancah global.Dengan demikian, manfaat dari produksi minyak makan merah tidak hanya ada pada sektor penguatan pangan, tetapi juga ikut membawa dampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat.\"Kami juga akan bantu pemasarannya hingga ke luar negeri, seperti China dan Afrika,\" imbuhnya.Dalam kesempatan yang sama, Erick pun menyampaikan bahwa banyak pihak belum mengetahui keunggulan minyak makan merah.\"Minyak ini, kata sebuah riset, mampu menekan kolesterol,\" ujarnya.Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), diketahui minyak makan merah lebih sehat dibandingkan dengan minyak goreng, karena tidak melewati proses bleaching, yakni penghilangan warna, yang tidak disukai oleh konsumen.Bahkan, jika disandingkan dengan minyak sawit mentah dalam bentuk virgin palm oil (VPO), komposisi asam lemak jenuh minyak makan merah lebih rendah dibanding VPO.(sof/ANTARA)
Ada Proyek di Ruang Resapan Banjir, Wali Kota Samarinda Geram
Samarinda, FNN - Wali Kota Samarinda Andi Harun geram adanya proyek penimbunan lahan yang direncanakan untuk pembangunan mini soccer di lahan lokasi Jalan Letjend Suprapto (ex. Vorvo), pasalnya zona tersebut adalah ruang resapan banjir.\"Saya mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa ada kegiatan pematangan lahan di tempat tersebut dan infonya rencana pembangunan mini soccer,\" ujar Andi Harun di Samarinda, Sabtu.Setelah laporan tersebut di terima, wali kota langsung menyambangi lokasi bersama pejabat Pemkot, Sekda, Asisten, perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ia meminta laporan pekerjaan tersebut terlebih dulu.Setelah pihaknya klarifikasi, pertama ini adalah kegiatan kerja sama antara OPD tingkat provinsi dengan pihak ketiga ada perjanjiannya atas pemanfaatan aset, karena ini tanah milik pemerintah provinsi.Saat diklarifikasi tadi adalah soal perizinan, memang sudah ada mengantongi perizinan pematangan lahan. Namun ada beberapa perizinan yang belum dilengkapiSebagai mana langkah yang harus dipenuhi berikutnya adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), itu harus diklarifikasi dan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Saat ini kita cek baru tahap klarifikasi di DLH, belum keluar persetujuan hasil klarifikasi DLH Samarinda.\"Dan yang lebih fatal masih ada perizinan yang mereka tidak miliki, di antaranya izin pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kalau ada lagi bangunan maka dibutuhkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF),\" ucap Andi Harun.Dia menyesalkan masih banyak perizinan yang mereka belum lengkapi, tetapi belum lengkap izinnya malah sudah langsung kerja di lapangan.Atas dasar ketidaklengkapan itu, Pemkot melalui Dinas PUPR Samarinda pernah melakukan penyegelan dan pemberhentian sementara terhadap pekerjaan ini.\"Namun tanpa izin, dengan cara tidak sah secara hukum mereka membuka segel ini. Kami lantas tindak tegas dengan mengkaji dari aspek sisi pidana, siapa yang melakukan pembukaan dan memerintahkan, harus semua di klarifikasi dulu,\" tuturnya.Menurutnya atas proyek tersebut sebagian besar masyarakat juga tidak setuju, apalagi yang menyangkut tentang banjir.Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam hal pengendalian banjir.Walikota Andi Harun menyayangkan saat Pemkot getol melakukan pekerjaan terkait penanggulangan banjir, justru ada proyek yang menghambat misi tersebut.\"Kita pakai asas paling tinggi yaitu perlindungan Rakyat,\" tandas Wali kota Samarinda tersebut.Pihak pemkot mengimbau mengatasi banjir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi termasuk masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah memang mendukung investasi, tetapi untuk soal pengendalian banjir juga harus berjalan.(sof/ANTARA)
Korban Kanjuruhan Menagih Janji Kapolri Tuntaskan Pelanggaran Etik
Jakarta FNN - Korban Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, menagih janji Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan tindak pidana dan pelanggaran etik oleh anggota Polri maupun pihak lain yang terlibat dalam insiden yang menewaskan 135 orang itu.\"Betul (menagih janji), kami sudah laporkan dugaan pelanggaran etik terkait pengamanan di Kanjuruhan ke Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan). Harapannya, dari situ nanti muncul fakta-fakta pelanggaran yang dapat diproses secara etik dan pidana sesuai penyampaikan kapolri,\" kata Anjar Nawan Yuski, tim pengacara korban Tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Sabtu.Korban tragedi Kanjuruhan melaporkan dugaan tindak pidana Pasal 340 dan Pasal 338 ke Bareskrim Polri. Namun, laporan tersebut tidak diproses karena sudah ada proses pidana terhadap enam tersangka di Polda Jawa Timur.Selain itu, korban tragedi Kanjuruhan juga melaporkan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta ke Divpropam Polri pada Selasa (22/11), terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, utamanya soal pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) dalam pengamanan pertandingan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: SPSP2/7136/XI2022/Bagyanduan.Selain Nico, pihak yang dilaporkan adalah anggota Satbrimob Polda Jawa Timur dan anggota Sabhara Polres Malang yang terlibat dalam pengamanan Stadion Kanjuruhan berdasarkan Sprin/1606/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 28 September 2022.\"Kalau saya pahami \'kami membuka ruang untuk itu\' konteksnya enggak hanya proses etik terhadap personel bermasalah, tapi juga proses pidananya jalan juga,\" kata Anjar.Menurut Anjar, pihaknya menunggu pengembangan tersangka lain dalam Tragedi Kanjuruan, setidaknya di level eksekutor penembak gas air mata, yang hingga kini belum diproses.\"Apalagi level pimpinan Polri sesuai rekomendasi TGIPF malam belum diproses,\" tambahnya.Oleh karena itu, Anjar berharap pernyataan kapolri dalam rilis akhir tahun tersebut dapat terealisasi untuk menuntaskan kasus Tragedi Kanjuruhan. Anjar menambahkan pengaduan mereka di Divpropam Polri telah diproses.\"Yang sudah progres di Divpropam, tempo hari sudah dimintai keterangan para pengadunya,\" kata Anjar.Sebelumnya, dalam rilis akhir tahun Polri 2022, Listyo Sigit menyampaikan permintaan maaf atas Tragedi Kanjuruhan dan dua kasus besar lain yang melibatkan anggota Polri, yakni Fredy Sambo dan Teddy Minahasa. Kasus-kasus tersebut menjadi penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri.Terkait Tragedi Kanjuruhan, Listyo Sigit mengatakan penyidik sudah menetapkan enam tersangka. Lima tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan sudah dinyatakan lengkap untuk naik ke tahap penuntutan atau P-21. Namun, satu tersangka masih dalam proses pemberkasan perkara.Selain itu, terdapat 20 personel kepolisian yang diproses etik dalam tragedi tersebut.Terkait adanya tekanan untuk memproses pidana kemungkinan tersangka lainnya. Listyo Sigit mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana, salah satunya membahas penerapan Pasal 340 dan 338 dalam Tragedi Kanjuruhan.\"Namun demikian, terhadap penambahan Pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan ahli tidak bisa dipenuhi. Sehingga, tentunya kami menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan temuan-temuan tersebut,\" ujar Listyo Sigit.(sof/ANTARA)
POPULER
