ALL CATEGORY
Ridwan Kamil Tak Berambisi Jadi Capres maupun Cawapres
Medan, FNN - Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan dirinya tidak berambisi menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.\"Politik saya sederhana aja, semua dijalani. Apalagi saya sudah putuskan bergabung di partai, tentu sikap saya harus dibangun searah dengan Partai Golkar,\" kata Ridwan Kamil di Medan, Sumatera Utara, Kamis.Gubernur Jawa Barat itu mengaku sejak dirinya memutuskan berlabuh di Partai Golkar, isu masuk ke bursa capres maupun cawapres tak berhenti bergulir. Apalagi, mantan wali Kota Bandung tersebut mendapatkan jabatan strategis di tubuh partai berlambang pohon beringin.Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil Partai Golkar, termasuk menjalankan tugas dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.\"Saya ke sini, tidak ada urusan politik. Satu, (soal) kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan, bagi warga Kota Medan. Kedua, kami ke pesantren Al Kautsar,\" jelasnya.Dia menjelaskan di Jawa Barat, setiap tahun ada ribuan usaha lahir di pesantren. Sehingga, pengalaman di Jawa Barat bisa dipelajari oleh pesantren-pesantren di Sumatera Utara.Dia pun tidak ingin berandai-andai soal nasib atau perubahan terhadap keputusan Partai Golkar. Dia hanya mengikuti keputusan yang sudah disepakati seluruh jajaran Partai Golkar dengan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai capres.Ridwan Kamil mengaku dia diberi mandat oleh Airlangga untuk menggalang pemilih sebanyak-banyaknya bagi Partai Golkar, terutama dari generasi milenial maupun generasi Z.Dia juga mengaku belum berminat melakukan pendekatan dengan sejumlah partai politik di Tanah Air, termasuk ke Partai NasDem agar dicalonkan sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan.\"Saya tidak bisa memutuskan. Pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Keputusan itu adalah kewenangan dari Partai Golkar,\" ujar Ridwan Kamil.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Bertemu AHY di Kantor Demokrat
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Demokrat, Jakarta, Kamis petang.\"Kami baru saja berdiskusi sekaligus rapat tim kecil dengan semangat kebersamaan,\" kata AHY saat memberikan keterangan pers.AHY menegaskan bahwa koalisi tiga partai ,yakni NasDem, Demokrat ,dan PKS makin hari makin solid.\"Kami akan terus menjalankan misi bersama dengan Anies Baswedan mulai sekarang sampai Pemilu 2024,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari AHY bersama perwakilan tiga partai koalisi.\"Kami berdiskusi untuk memberikan perkembangan secara langsung dan membahas persoalan teknis,\" jelasnya.Anies mengaku bersyukur karena NasDem telah menyatakan sikap politiknya sejak 3 Oktober 2022, disusul Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, dan PKS pada tanggal 30 Januari 2023.\"Kami sampaikan terima kasih dan ini adalah bagian dari perjalanan ke depan, makin solid dan makin siap untuk langkah-langkah ke depannya,\" kata Anies menegaskan.(sof/ANTARA)
KPU DKI Jakarta: Peran Media Sangat Penting Wujudkan Pemilu Berintegritas
Jakarta, Forum Keadilan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyambut baik Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), Kamis 2 Februari 2023. Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam di Kantor KPU DKI Jakarta di Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat siang tadi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta, Sunardi, dan Marlina beserta jajaran sekretariat KPU DKI Jakarta. Sementara dari pihak PJMI hadir langsung Ketua Umum, Ismail Lutan beserta jajaran pengurus lainnya. Sunardi menyambut baik atas kedatangan dan dukungan PJMI sebagai bentuk dukungan moral penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Sunardi memastikan bahwa tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan saat ini sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. \"Kami menyadari banyak terbantu dengan peran teman-teman media dalam mensosialisasikan berbagai program KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kami berharap ke depan sinergitas ini dapat terus terjalin bahkan bisa ditingkatkan lagi untuk memastikan pemilu yang berintegritas,\" ungkapnya. Sementara itu, Ismail Lutan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat pimpinan KPU DKI Jakarta beserta jajaran. Ismail Lutan menyampaikan bahwa anggota PJMI saat ini terdiri dari sekitar 70-an media online dan beberapa penulis lainnya. \"Kami siap mensupport KPU sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan peran kami sebagai pewarta demi terpenuhinya akses informasi publik bagi masyarakat,\" ungkap Ismail Lutan. Marlina menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong peran Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Pantarlih memiliki tugas untuk melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pemilu selama 1 bulan, yaitu tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. \"KPU DKI Jakarta saat ini masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih,\" ungkapnya. Pertemuan berakhir dengan foto bersama dan penyerahan dokumen profil PJMI ke KPU DKI Jakarta yang diterima langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Sunardi. (sws)
Pencapresan Anies Digunakan oleh Jokowi untuk Menekan Megawati
Jakarta, FNN – Rabu pon kemaren, peristiwa ‘penting’ yang ditunggu-tunggu, yaitu reshuffle kabinet ternyata tidak terjadi. Mungkin ada yang kecewa atau bahkan ada yang senang karena ternyata tidak jadi reshuffle. Yang menarik adalah di tengah-tengah isu reshuffle, pertemuan terjadi antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (2/2/23) mengatakan bahwa Pak Jokowi akhirnya bingung. Dia mau mengendalikan, tetapi dia tahu kalau terlalu dikendalikan berbahaya. Karena, selama 7 tahun bersama Surya Paloh, Jokowi mengerti apa yang ada di otak Surya Paloh dan Airlangga. Dua orang ini adalah orang yang sudah matang dalam politik. Airlangga sudah lama di Golkar, demikian juga Surya Paloh yang sudah malang melintang di istana sejak zaman Pak Harto. “Jadi ini semuanya bola liar sebetulnya. Pak Jokowi merasa ia bisa dikendalikan enggak. Dalam keadaan lame duck, bola liar akan cari posisi-posisi yang menguntungkan. Jadi itu yang menerangkan kenapa akhirnya semua ekspektasi atau kejutan soal reshuffle itu ya udah diabaikan aja,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, Pak Jokowi balik lagi pada seorang tokoh yang kehilangan grip. Memang, dia masih berkuasa, bahkan dia bisa menangkap orang setiap saat, tapi justru kalau dia lakukan itu, hancur posisinya. “Jadi pertarungan papan catur itu menjadi rumit karena dua-duanya menganggap memegang bidang putih. Padahal, catur itu adanya cuma bidang hitam dan putih,” ujar Rocky. Di sisi lain, kata Rocky, ada ketegangan baru antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang menunggu keputusan Jokowi soal siapa yang mau dia calonkan. Sementara, Ibu Mega juga mengincar beberapa bagian yang masih bisa dia ucapkan sebagai tokoh partai. “Jadi, kelihatannya komunikasi politik memang ada dalam suasana orkestrasi yang tanpa konduktor,” ujar Rocky. Bagaimanapun juga, yang sangat mendesak adanya reshuffle adalah PDIP. Mereka sudah menyampaikan raport dari masing-masing menteri yang layak untuk di-reshuffle dan mereka sudah sejak awal menemukan bahwa itu pasti reshuffle, sekarang atau nanti.Tetapi, ternyata Pak Jokowi kemarin memilih untuk tidak melakukan reshuffle. “Artinya Jokowi ingin ada variabel baru untuk menekan Ibu Mega, dan variabel baru itu tiba-tiba soal Anies. Jadi, kelihatan juga ini kalau dalam strategi politik pasti Jokowi pro Anies sementara untuk menekan Megawati,” kata Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita buka logika Jokowi mungkin daripada Anies moncer terus, mending Bu Mega menyerah saja, Ganjar kita ambil. “Jadi, sebetulnya Anies untuk sementara tidak akan ditekan-tekan oleh Jokowi karena Anies adalah alat Jokowi untuk menekan Ibu Mega. Kalau Anies semakin tinggi, PDIP makin panik, dan Jokowi menganggap kalau nggak mau panik ya udah Ganjar aja karena Ganjar pun nanti bisa disulap jadi kayak Anies, kan kira-kira begitu pikirannya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, Ibu Mega juga terlalu naif untuk menganggap bahwa tekanan dia untuk reshuffle bisa dengan sendirinya jadi alat tukar tambah dengan Jokowi. Reshuffle oke bagi Jokowi, tapi satu poin yang sudah final pada Jokowi harus Ganjar, karena Ganjar adalah hasil negosiasi dengan oligarki. “Jadi kalau kita terang-terangan buka peta, di belakang persaingan Ibu Mega dan Pak Jokowi ada keinginan oligarki untuk memastikan Megawati mau pro Ganjar atau tidak. Kalau masih ragu-ragu berarti Anies akan menang,” kata Rocky. (sof)
Kwh Motor Listrik Menentukan Golongan SIM
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri tengah menghitung kilowatt-jam (kwh) motor listrik untuk menentukan penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang wajib digunakan para pengendara kendaraan listrik.“Kami sedang menghitung kwh untuk kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik untuk kecepatan 35 km per jam harus memiliki SIM,\" kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Menurut Yusri, kendaraan listrik merupakan \"barang baru\" yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah untuk penggunaannya di masyarakat.Untuk itu Korlantas Polri menyiapkan regulasi terkait keselamatan berlalu lintas, salah satunya SIM bagi pengendara kendaraan listrik jenis sepeda, maupun sepeda motor.Mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya itu menuturkan bahwa kendaraan listrik berupa sepeda, tetapi punya mesin dengan kecepatan 35 km per jam wajib mengikuti aturan keselamatan yaitu menggunakan helm dan memiliki SIM.Sementara itu, Korlantas Polri segera memberlakukan penggolongan SIM C menjadi tiga golongan, SIM C untuk kendaraan 125 cc, SIM C1 untuk kendaraan 250-500 cc dan SIM C 2 untuk kendaraan 500 cc ke atas.Untuk menentukan apakah kendaraan listrik tersebut masuk kategori SIM C atau SIM C1, Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan sedang melakukan perhitungan kwh kendaraan listrik tersebut.\"Kendaraan listrik ini kan barang baru. Kenapa 35 km per jam ini hitungan kecepatan untuk di jalan, minimal 35 km/jam bisa ngebut,\" tuturnya.\"Kendaraan listrik kayak sepeda bisa ngebut wajib SIM, itu hitungannya. Termasuk kami duduk bersama dengan aparat penegak hukum, Kemenhub dan kepolisian menentukan 35 km per jam harus menggunakan aturan yang sama dengan motor 125 cc (motor bebek),\" ujarnya.Yusri menambahkan, guna mendukung kebijakan pemerintah terkait penggunaan kendaraan listrik, Korlantas Polri bertindak cepat di bidang regident, yakni penerbitan STNK dan BPKB terbaru sudah tersedia keterangan untuk kendaraan listrik, seperti keterangan isi silinder atau daya listrik (Kwh), dan keterangan untuk bahan bakar dibuat jadi fosil dan listrik.\"Ini sudah berbunyi di dua dokumen tersebut. Jadi kami tidak mau kalah, kalau sudah mulai ramai kendaraan listrik, sekarang kalau keluarkan STNK dan BPKB baru sudah tersedia keterangan kwh dan bahan bakar,\" papar Yursi.(ida/ANTARA)
Kasus Teddy Minahasa "Prematur" Disidangkan
Jakarta, FNN - Kuasa hukum terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Pol. Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menilai kasus yang menjerat kliennya tersebut belum waktunya untuk disidangkan.\"Salah satu kelemahan kasus ini, dakwaan ini adalah \'prematur\', belum waktunya disidangkan,\" kata Hotman Paris kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Jakarta, Kamis.Menurut Hotman, kasus itu belum waktunya disidangkan karena para pihak yang menghadiri pemusnahan sekitar 40 kilogram sabu-sabu, yang diduga ditukarkan dengan 5 kilogram tawas atas perintah Teddy itu, tidak dipanggil oleh tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi.\"Orang yang hadir, saksi resmi saat penghancuran sabu-sabu itu, satu pun enggak dipanggil sebagai saksi. Padahal itu saksi kunci, ada kajari (kepala kejaksaan negeri), ketua pengadilan, pejabat Pemda Bukittinggi, Sumatera Barat, bahkan ada 75 media. Satu pun tidak dipanggil. Katanya, hanya ada bukti chat (obrolan) WhatsApp bahwa ditukar,\" jelas Hotman.Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.Polres Bukittinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kilogram sabu-sabu, namun Teddy, yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, diduga memerintahkan anak buahnya untuk menukar sabu-sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.Meskipun demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.Sebanyak 1,7 kilogram sabu-sabu telah berhasil diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas.Atas perbuatan tersebut, Teddy disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (3) sub-Pasal 112 Ayat 2 juncto Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.(ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Anies Sudah Menang 80 Persen
Jakarta, FNN - Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 kembali dideklarasikan. Kali ini dukungan datang dari organisasi yang menamakan dirinya dengan Kuning, Ijo, Biru (KIB). Nama ini diambil dari warna-warna sejumlah organisasi relawan yang terdiri dari Go Anies, Forum Ka’bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia. Deklarasi yang antara lain diisi dengan acara diskusi tersebut menghadirkan pembicara mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; mantan politisi PSI, Surya Tjandra; dan Pengamat Politik, Rocky Gerung. Ketiga narasumber ini mendukung Anies sebagai capres 2024 karena mereka menganggap Anies adalah sosok yang berintegritas dan membawa perubahan. “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang, dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Rocky mengaku jengkel dengan slogan KPK yang mengatakan “Berani jujur hebat”. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat, padahal jujur itu hal biasa. Dari duru moral kita diasuh oleh kejujuran. Dari awal Republik Indonesia ini dibentuk oleh kejujuran. Rocky juga mengatakan bahwa tugas presiden cuma dua, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat orang miskin. Dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Persoalannya, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Jawaban adalah karena ada disparitas. Empat orang Indonesia menguasai 80% dari kekayaan. Itu artinya menghina konstitusi. Presiden juga tidak mencerdaskan kehidupan bangsa karena IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan simpanse. “Tetapi kita tidak bisa berharap akan ada perubahan kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari ini,” ujar Rocky. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin.(ida)
Denny Indrayana Bantah Minta Mahfud MD untuk Dukung Capres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meluruskan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal dukungannya ke Anies Baswedan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Denny membenarkan, dia menyampaikan mendukung Anies Baswedan ke Mahfud MD. \"Saya juga menyampaikan kepada Prof Mahfud, saya dan seorang tokoh akademisi dan antikorupsi dari Yogyakarta (tidak perlu saya sebutkan namanya) bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang,\" kata Denny, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (1/2/2023). Denny menganggapi klaim Mahfudz MD yang menyebut pertemuan dengan dirinya soal dukungan ke Capres Anies Baswedan perlu diluruskan. \"Terhadap wawancara doorstop yang disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD hari Selasa (31 Januari 2023) yang lalu, yang menyebut pertemuan dengan saya, izinkan saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut,\" kata Denny. Denny lantas menyebut dengan rinci kronologi kejadian tersebut, antara lain: 1. Saya memang rutin meminta waktu dan bertemu dengan Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Tujuannya adalah untuk silaturahmi dan saling berbagi informasi. Kebetulan, saya masih sering bolak-balik Melbourne-Jakarta, karena kantor saya INTEGRITY Law Firm ada di kedua negara tersebut. Bahkan, atas bantuan rekomendasi Prof. Mahfud juga, alhamdulillah, saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang punya izin praktik pengacara di Indonesia dan Australia. Prof Mahfud termasuk pejabat negara yang bersedia meluangkan waktu dan mudah ditemui. Biasanya setiap baru datang dari, atau akan berangkat ke Melbourne, saya meminta waktu Beliau, dan selalu dengan mudah dan ramah ditemui. 2. Dalam berbagai pertemuan, baik di rumah dinas ataupun kantor Menkopolhukam tersebut, biasanya kami mendiskusikan situasi politik dan hukum terakhir. Saling berbagi informasi dan cerita, serta bertukar pikiran. Pak Mahfud adalah akademisi dan politisi yang saya hormati dan menjadi tempat saya meminta saran dan pendapat. Benar, sebagai junior, saya menganggap Beliau sebagai tokoh politik-hukum yang bisa dijadikan panutan. Meskipun dalam posisi sekarang sebagai Menkopolhukam beberapa rekan tidak jarang berpandangan negative atas beberapa pernyataan Prof. Mahfud di media, saya sering dapat memahami dan menyatakan, “Tidak mudah berposisi di lingkaran dalam pemerintahan. Saya pernah mengalaminya sewaktu menerima amanah sebagai Staf Khusus Presiden (2008-2011) ataupun Wamenkumham (2011-2014). Ruang gerak Prof. Mahfud sebagai Menkopolhukam, bawahan Presiden, pasti lebih sempit ketimbang saat masih bebas selaku pengamat/akademisi. Tapi saya tetap mempercayai kapasitas dan integritas antikorupsi beliau.” 3. Di pertemuan terakhir pada Rabu, 25 Januari lalu di kediaman dinas, kami sempat mendiskusikan banyak hal. Tidak semua bisa saya ceritakan dalam rilis ini. Tetapi sedikit di antaranya, memang akhirnya menjadi cukup viral ketika dijadikan konten di channel Refly Harun. Forumnya sendiri sebenarnya adalah Focus Group Discussion, dimana saya dan beberapa pengamat politik, ekonomi dan hukum tata negara diundang oleh rekan Jumhur Hidayat untuk berbicara soal kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Di forum itu saya menyampaikan analisis dan pendapat saya, termasuk bercerita sedikit soal diskusi dan tukar pikiran saya dalam beberapa pertemuan dengan Prof. Mahfud. 4. Pada pertemuan di malam rabu tersebut, di antara yang saya dan Prof Mahfud bicarakan adalah: a. Memang ada politisi—yang tidak perlu saya sebutkan nama dan partainya—menyampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. Atas gerakan politik demikian, Prof. Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa perintah dari Presiden Jokowi tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Saya dan rekan-rekan civil society diminta Beliau untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan, dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil. b. Saya juga menyampaikan kepada Prof. Mahfud, saya dan seorang tokoh akademisi dan antikorupsi dari Yogyakarta—tidak perlu juga saya sebutkan namanya—bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam pilpres 2024 yang akan datang. Perlu saya koreksi, tidak benar juga kalau dikatakan saya meminta izin kepada Pak Mahfud. Yang benar, saya menyampaikan informasi dukungan tersebut. Atas pernyataan saya tersebut, Prof Mahfud menyatakan, “Bagus. Bagusnya memang Anies Baswedan bisa menjadi capres.” Meskipun kemudian Beliau mengatakan, “Apakah teman-teman tidak mau mempertimbangkan calon presiden lain?” Lalu Beliau menyampaikan capres preferensinya, yang tidak etis saya sampaikan namanya di sini. c. Sedangkan soal ada kasus-kasus hukum yang digunakan untuk menyandera beberapa pimpinan partai, termasuk soal KPK yang menyampaikan ke Pak Mahfud untuk mentersangkakan seorang Ketum Parpol, sebenarnya adalah materi diskusi kami di pertemuan sebelumnya. Prof Mahfud mengatakan, “Kepada Ketua KPK saya sampaikan, jalankan sesuai bukti dan proses hukum saja. Jangan dicampur-adukkan dengan politik.” Pandangan mana, yang tentu saja saya setujui. Saya juga menyampaikan concern kepada Prof Mahfud, bahwa hukum hanya dijadikan alat alias instrumen strategi mempertahankan dan memenangkan kekuasaan saja, dengan atau bahkan tanpa pemilu 2024, jika diperlukan. Sehingga, kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024. Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan, untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang. 5. Mengenai pilihan saya kepada Anies Baswedan, yang akhirnya disampaikan Prof. Mahfud dalam doorstop kemarin, dapatlah saya jelaskan secara singkat sebagai berikut: Dalam setiap pemilihan presiden, saya memilih capres dengan dua kata kunci: Constitution dan Anti-Corruption. Di Pemilu 2014, saya memilih Capres Jokowi, dan memberikan salam dua jari setelah pencoblosan, meskipun masih berposisi sebagai Wamenkumham. Sayangnya, kebijakan politik-hukum Jokowi ternyata banyak yang dalam pandangan saya melanggar konstitusi. Lebih jauh, di periode kedua ini, KPK dilumpuhkan dengan Presiden Jokowi menyetujui Perubahan UU KPK. Pelumpuhan KPK itulah yang menurut saya memberi kontribusi langsung pada turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International dari 38 ke 34, hal mana baru saja dirilis kemarin. Itulah rekor penurunan IPK terburuk dalam sejarah reformasi Indonesia. Dengan tetap menghormati para bakal capres yang lain, Anies Baswedan menurut saya adalah tokoh yang rekam jejaknya paling mendekati kedua parameter yang saya pegang tersebut: Konstitusi dan Anti-Korupsi. Pasti ada saja yang tidak sependapat, namun itulah pandangan dan penilaian saya. Saya mengenal Anies Baswedan sejak lama 20 tahun yang lalu, ketika masih sama-sama sebagai mahasiswa di UGM, Yogyakarta. Saat mana, Anies sudah menunjukkan leadershipnya ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Soal Konstitusi, kalau sekarang kepada Anies sering disematkan sebagai “Bapak Politik Identitas”, maka menurut saya itu adalah propaganda keliru, yang sengaja dihembuskan oleh para buzzerRp, yang memang ditugaskan untuk mendiskreditkan citra Anies. Soal Anti-Korupsi, saya bersama-sama dengan Anies Baswedan menjaga dan mempertahankan KPK yang kuat dan independen. Termasuk, ketika sama-sama menjadi anggota Tim Delapan. Tim independen kepresidenan yang dibentuk untuk melawan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Dimana Anies Baswedan didapuk menjadi Juru bicaranya, dan saya menjadi Sekretaris timnya, dipimpin almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution. Anies pula gubernur yang membentuk TGUPP, atau dikenal dengan KPK Jakarta, untuk memastikan agenda antikorupsinya di Ibu Kota Jakarta. Lebih jauh, kenapa saya mendukung Anies Baswedan, akan saya tuliskan pada artikel lain yang lebih lengkap. Untuk rilis kali ini, cukup demikian. Mari kita menjadi pemilih cerdas, dengan memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan free and fair. Serta, Capres yang kita dukung adalah berdasarkan rekam jejak kapasitas dan integritasnya, bukan karena alasan lain. Apalagi karena pilihan dukungan oligarki ataupun uang. DEMOkrasi, Daulat Rakyat, harus kita menangkan kembali, melawan DUITokrasi, Daulat Duit. Kita harus pastikan presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden pilihan uang! (sws)
Demokrat dan PKS Akhirnya Memecah Kebuntuan
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis PENSUKUNG Anies di seantero negeri pun mengucap syukur, lantaran Demokrat dan PKS telah menyatakan secara resmi mencapreskan Anies. Dengan bergabungnya kedua parpol itu, utuh sudah perahu “Koalisi Perubahan” yang akan mengantar dan mengawal Anies, setelah syarat presidential threshold (PT) 20 % telah terpenuhi. Begitu bahagianya, tak sedikit yang berpuasa tiga hari. Bahkan ada yang hendak memotong kambing melepas nazar. Maklum, semanjak Nasdem mendeklarasikan Anies, hampir empat bulan lamanya mereka hanya diam sambil menahan rasa sakit di-bully. Bayangkan ketika mereka dibilangi, “Partai mana yang mau usung Anies? Ngimpi kalian. Surya Paloh paling-paling cuma ngeprank, tak sungguh-sungguh mengusung Anies. Bagi Surya Paloh, mau Anies capres atau tidak, gak ada urusan. Yang penting, Nasdem sudah meraup untung dengan meraih simpati kalian.” Masih banyak lagi lontaran yang lebih menyakitkan dari pada itu. Tapi mau bilang apa? Sebab realitasnya, Nasdem saja memang tak cukup. Setidaknya, masih butuh dua parpol lagi. Harapannya tentu pada Demokrat dan PKS. Namun belum apa-apa, keduanya sudah pada ngotot mengajukan kadernya masing-masing sebagai cawapres. Masih ingat bagaimana media-media mainstream mem-blow up Demokrat mengajukan AHY, sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heryawan? Akibatnya, “Koalisi Perubahan” yang telah digagas pun seolah menemui jalan buntu. Nasib pencapresan Anies juga seperti terkatung-katung tanpa kepastian. Sebenarnya masih ada alternatif. Jika merujuk pada histori antara Anies dan Prabowo, maka Gerindra adalah sebuah opsi. Dapat disebutkan bahwa Anies sampai di titik ini, saat ini, berkat campur tangan Prabowo. Di lain pihak, antara Prabowo dan Surya Paloh, biar bagaimanapun adalah kawan lama, sehingga tidak sulit menjalin komunikasi. Koalisi Nasdem dengan Gerindra menghasilkan 23,8% kursi di Parlemen. Tetapi masalahnya, peluang terbentuknya koalisi ini, nyaris mustahil. Sebab Prabowo sendiri adalah capres Gerindra. Elektabilitasnya cukup diperhitungkan, meskipun trennya terus menurun. Kecuali jika Prabowo mendapat wangsit untuk mengalah. Opsi lainnya adalah PAN dan PPP. Pertimbangannya, Anies memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua partai ini di tingkat akar rumput. Buktinya, massa kadua partai bersangkutan sedang melakukan pergolakan untuk mendesak partainya mengusung Anies. Jika koalisi Nasdem, PAN, dan PPP terwujud, akan meraup 21,22% kursi di parlemen. Tetapi terbentuknya koalisi ini juga hampir tidak mungkin, karena sejak jauh hari, PAN dan PPP telah dipasung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lagi pula, misi KIB adalah mengawal Anies agar tetap zonder parpol pengusung. Bahkan, konon, motif pelengseran Suharso Monoarfa dari pucuk pimpinan PPP, adalah untuk mencegah partai tersebut membelot ke Anies. Pendukung Anies pun semakin kehilangan asa, terlebih setelah melihat sikap Jokowi yang terkesan tak rela kehilangan kekuasaan. Idea perpanjangan masa jabatan presiden juga makin kencang diwacanakan oleh para penikmatnya, meski hal itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Jika saja idea haram itu sampai dilegalkan, maka, peluang Anies juga ikut melayang. Namun sayang bagi Jokowi, hasratnya untuk terus berkuasa pupus, terutama karena ditentang keras oleh PDIP, parpol pendukung utamanya sendiri. Sadar kalau idea itu sulit terwujud, maka pilihan yang tersisa tinggal meng-endorse sosok capres tertentu. Menurutnya, sosok itu ialah rambutnya putih semua dan banyak kerutan di wajahnya. Upaya menjegal Anies tak hanya dari sisi politik, tapi juga dari sisi hukum, di mana skenario “merompiorangekan” Anies dijalankan secara simultan. Firli Bahuri, Ketua KPK, sudah pernah mencobanya. Namun percobaan itu gagal untuk sementara, karena keburu bocor. Tetapi jangan senang dulu, sebab konspirasi merompiorangekan Anies tampaknya tak pernah surut. Seluruh rekam jejaknya selama menjadi gubernur, terus dikutui. Terbaru, Anies diisukan korupsi bansos beras. Padahal, ternyata beras yang ditemukan menumpuk di sebuah gudang di Pulogadung itu, adalah sisa hasil usaha milik Perumda DKI Jakarta yang menunggu dilelang. Melihat semua itu, pendukung Anies mulai patah arang. Bahkan tak sedikit yang berpendapat bahwa mungkin perjalanan Anies memang hanya sampai di situ. Namun di tengah situasi itu, muncul secercah harapan tatkala PKS menampik rayuan istana. Meski ditawari dua pos Menteri, PKS tak tergiur dan tetap bergeming memilih sebagai oposisi. Selain hal itu memberi keyakinan bahwa PKS tak kemana-mana, juga sekaligus menepis isu kalau PKS bisa dibeli, seperti yang ditudingkan selama ini. Jika PKS memilih tetap bergeming, maka, Demokrat apa lagi. Deklarasi mendukung Anies, hanya soal waktu, menunggu hari baik. Benar saja, AHY, Ketum Partai Demokrat, memilih hari baik 25 Januari 2023, sedangkan PKS memilih 30 Januari 2023. Demokrat dan PKS pada akhirnya memecah kebuntuan bagi terbentuknya “Koalisi Perubahan”. Saya lalu membayangkan permainan sepakbola. Dengan penuh percaya diri, Nasdem menjemput bola dari bawah. Tebasan lawan dari berbagai arah, tak membuatnya surut. Ketika bola sampai di tengah, Demokrat menyambutnya. Gocek sedikit sembari meliuk-liuk, lalu melepas umpan lambung ke daerah gawang lawan. PKS yang berdiri bebas di sana kemudian menyambarnya dengan tendangan first time, dan, gol. Sementara itu, dari bangku VVIP Koalisi Indonesia Bersatu, tampak PAN dan PPP duduk termangu setelah menyaksikan gol yang terjadi. Mungkin keduanya sedang memikirkan untuk segera membubarkan diri, demi menyelamatkan partai masing-masing. Makassar, 02 Pebruari 2023.
Bikit Ruwet, Kemenag Disarankan Tidak Cawe-cawe Lagi Urusan Haji, Cukup Urusin Masalah Agama Saja
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji. Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia. \"Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,\" ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk \'Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji\', Rabu (1/2/2023). Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya. \"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,\" jelas Fahri. Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri. \"Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental \'tangan di bawah\' saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi. \"Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,\" ungkap Fahri. Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia. \"Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,\" ucap Fahri. Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan. \"Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Masih Agak Banci Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen. \"Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,\" kata Ismed. Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji. \"Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,\" katanya. IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH. Sehingga Kemenag tidak lagi \'cawe-cawe\' urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia \"Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,\" katanya. Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah. \"Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,\" kata Syech Fadhil. Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus). \"Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,\" kata Andi. Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji. \"Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,\" tegasnya. (Ida)
POPULER
