ALL CATEGORY
Menggumuli Kebiadaban
Disampaikan Oleh *Yusuf Blegur* *Soekarno adalah pemimpin yang begitu besar jasa dan kesalahannya. Begitupun dengan Soeharto yang dipuja sekaligus dihujat rakyatnya. Keduanya menjadi presiden yang sempat membawa ketinggian dan kejatuhan republik dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sementara mulai dari Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY, relatif biasa-biasa saja prestasi dan kegagalannya, tak menonjol terlalu tajam kelebihan dan kelemahannya. Lain halnya dengan semua itu, sepanjang era reformasi bergulir, baru kali ini ada rezim yang luar biasa berlumur kemudharatan. Penyelenggara kekuasaan yang identik dengan kedunguan namun sarat kebengisan, kerap dipenuhi kejahatan dan menggumuli kebiadaban.* Tak pernah rakyat, negara dan bangsa Indonesia mengalami begitu keterpurukan yang amat sangat seperti yang sekarang terjadi. Cukup 2 periode kepemimpinan, rezim kekuasaan yang kemunculannya penuh kontroversi dan polemik, berhasil meluluh-lantahkan sektor vital dan fundamental kebangsaan. Kegagalan menahkodai perahu besar bernama Indonesia, seperti menjadi anti klimaks bagi kepemimpinan yang pernah ada dalam sejarah negeri ini. Selain menjauh dari perwujudan negara kesejahteraan, prinsip-prinsip kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus dihina dan diolok-olok rezim. Perilaku menyimpang kekuasaan, bukan saja menghianati keinginan para \"the founding fathers\" dan cita-cita prokmasi kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintahan yang gandrung memerankan boneka oligarki ini, telah mengancam keberadaan dan eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara, presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinokio. Nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Dijuluki \"The King of Lip Service\" oleh BEM UI, presiden dan gerombolan kekuasaan dalam kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongan dan hipokrit. Ahli menyamar dan pencitraan, rezim yang tampilan dan isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata yang sangat bertolak-belakang dengan faktanya. Manipulatif dan sarat kamuflase, aparatur elit negara sering menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Nilai-nilai dan hukum ditentukan oleh keinginan serta bergantung dari selera kekuasaan. Rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelengaraan negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber dan memanfaatkan demokrasi. Kekuasaan yang korup, gaya kepemimpinan diktator dengan membajak konstitusi dan mengebiri demokrasi. Tak cukup hanya meminggirkan peran agama, rezim juga membawa rakyat pada kecenderungan totatalitas kapitalisme dan komunisme. Liberalisasi dan sekulerisasi terus dipaksakan mulai dari pikiran, hati sanubari dan gaya hidup rakyat yang tidak lagi berpijak pada keyakinankeyakiban spitritualitas. Rakyat terus diprovokasi oleh budaya hedon tapi sejatinya terbelakang mengalami kemunduran peradaban. Sistem dan kepemimpinan yang tidak perform, membuat rakyat hanya pada pilihan menjadi hidup tunduk tertindas sebagai budak di negeri sendiri atau mati karena menolak dan melawan todongan laras senjata syahwat kekuasaan. Pemerintahan yang gila harta dan jabatan, sejatinya lemah namun berlagak seperti Tuhan menjadi pengikut dan menyerupai Firaun zaman modern. Seperti itulah realitas yang dihadapi rakyat, menghadapi pemimpin dan para kolaboratornya yang susah payah dilahirkan dan dibesarkan dari rahimnya sendiri. Kesedihan dan kepiluan rakyat karena luka perih yang menyayat hati, jiwa dan raga yang terkadang tak luput dari kematian. Harus dihadapi begitu represif dan berkesinambungan karena ulah segelintir perwakilan kedaulatannya sendiri. Rezim kekuasaan 2 periode bagaikan menghadirkan penderitaan rakyat berabad-abad seperti masa kolonialisme dan imperialisme lama. Utang negara yang terus membengkak menjadi beban yang mencekik rakyat. Eksploitasi kekayaan alam membabi-buta yang tak pernah dinikmati rakyat. Upeti tinggi bak rentenir yang dipungut dari rakyat diperhalus dengan istilah pajak. Daya beli rakyat yang lemah tak sebanding dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik dan BBM. Wabah PHK dan angka kemiskinan yang semakin melonjak menjadi paralel dengan peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat. Belum lagi kriminalisasi para ulama, tokoh dan aktifis pergerakan yang kritis, seakan mempertontokan perilaku rezim kekuasan yang angkuh dan arogan. Pemberlakuan KUHP yang baru dan pemaksaan omnibus law menumpang PERPPU, semakin paripurna menghancurkan konstitusi dan membunuh demokrasi. Tak cukup sekedar bertangan besi, rezim kekuasaan bersama ternak-ternak oligarki lainya seperti buzzer dan haters terus melakukan pembelahan pada rakyat. Rakyat diadu domba dan membuat konflik horizontal, menggiring dan semakin memicu degradasi sosial dan disintegrasi bangsa. Islam sering dihina dan dinista. Namun terlalu banyak potensi ekonomi umat Islam yang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis rezim, seperti dana haji, zakat, pengumpulan swadaya dan pemberdayaan dana sosial dlsb. Framing nenyudutkan, agitasi dan propaganda jahat dari kelompok Islamophobia di negerinya sendiri yang mayoritas muslim. Terlihat rajin memproduksi intrik dan fitnah politik identitas, tindakan intoleran, gerakan radikalis dan identik dengan teroris. Sedangkan dunia internasional mulai tarik-ulur mengangkat narasi tersebut dan isu-isu sensitif seputar Islam. Pemerintah terus mengakomodir aliran sesat agama dan ideologi, makanan haram dan berbahaya terus disusupkan menjadi konsumsi rakyat. LGBT intens dikembang-biakan, pelbagai penyimpangan serta gerakan amoral masif dikampanyekan dan dipertontonkan. Masih banyak lagi disorientasi kebijakan penyelenggara negara yang harus diikuti rakyat meskipun banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Rezim kekuasaan hanya butuh kurang dari satu dasawarsa untuk menghadirkan neraka di bumi pertiwi. Pemerintahan yang nyata dan terbukti menghadirkan realitas obyektif dari mimpi buruk potensi ketiadaan Indonesia. Belum puas 2 perode memimpin negara yang penuh kemudharatan. Rezim semakin asyik memamerkan libido kekuasaan yang tinggi, getol melakukan masturbasi politik dengan gairah 3 periode atau perpanjangan jabatan. Sambil mesum memikirkan menunda pemilu 2024 demi kepuasan syahwat kekuasaannya. Pemerintah yang telah menjadikan KPU dan instrumen politik lainnya sebagai kacung jabatan telah merekayasa dan melakukan sabotase untuk memenangkan kontestan tertentu dalam pilpres 2024. Preseden buruk dari keberadaan rezim kekuasaan yang pernah ada di negeri ini yang ingin memiliki kekuasaan jika perlu sampai seumur hidup. Seakan tak terpuaskan dengan kehidupan dunia yang tak ada ada habis- habisnya, segelintir orang dari rezim kekuasaan begitu gandrung menggumuli kebiadaban. Sungguh malang Indonesia tercinta, yang berangsur-angsur perlahan tapi pasti, tiada keberadaban. *Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.* *Bekasi Kota Patriot.* *6 Januari 2023/13 Jumadil Akhir 1444 H.*
Syahganda Nainggolan: Anwar Ibrahim dan Jokowi Harus Fokus Demokrasi di Asean
Jakarta, FNN - Anwar Ibrahim dan Jokowi harus fokus pada peningkatan demokrasi di Asean. Terutama memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar yang mengkudeta dan memenjarakan Aung San Suu Kyi selama 33 tahun. Selain itu kedua kepala negara harus membuat kedua negaranya sendiri, Malaysia dan Indonesia, menjadi teladan dalam demokrasi, yakni memutus praktik-praktik curang dalam sistem demokrasi, seperti kecurangan pemilu dan pembatasan kebebasan sipil, yang banyak terjadi beberapa dekade belakangan ini. Demikian disampaikan Syahganda Nainggolan, ketua lembaga Sabang Merauke Circle, menanggapi rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia Senin depan (9/1/23). Pertemuan kedua pemimpin ini sangat penting mengingat Indonesia menjadi pemimpin ASEAN tahun ini dan Malaysia mempunyai pemimpin baru yang pro-demokrasi. Demokrasi di Asean tentu tidak perlu membebek pada demokrasi di barat. Selain mengambil hal-hal yang baik dalam demokrasi barat, ASEAN perlu memasukkan kebajikan lokal yang berakar pada budaya dari bangsa-bangsa di ASEAN. Sebagai komunitas dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta jiwa, ASEAN harus mampu menjadi centrum peradaban dunia ke depan. Apalagi, saat ini dunia sedang membutuhkan arah baru setelah selesainya pandemi covid-19 dan munculnya globalisasi dengan sistem multipolar. Terkait hubungan bilateral kedua negara, Syahganda berharap Anwar Ibrahim dapat membantu 3 juta pekerja Indonesia di Malaysia untuk leluasa dalam menjalankan hak-hak demokrasi menjelang pemilu Indonesia tahun depan. Hal itu dapat dilakukan antara lain meminta pengusaha Malaysia mempermudah pekerja Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu serta menjamin sistem logistik dan keamanan di Malaysia membantu Indonesia secara berkualitas. Syahganda juga mengapresiasi Anwar Ibrahim yang akan mengadakan temu sahabat dengan tokoh-tokoh aktifis Indonesia di sela-sela kunjungan kenegaraan tersebut. Menurutnya, ini adalah contoh dari seorang pemimpin yang tidak melupakan sejarah persahabatan masa lalu yang cukup kuat dengan berbagai kalangan politik di Indonesia. Modal dasar ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua bangsa dan masyarakat ASEAN ke depan. (mth)
Dewan Kudeta Konstitusi Harus Dihancurkan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMPIR semua opini masyarakat tanpa kecuali dari masyarakat awam sampai level ahli dan spesifikasi ahli di bidangnya masing-masing larut dan masuk pada masalah limbah yang dimuntahkan oleh rezim dan oligarki yang telah dengan berani menamakan diri Dewan Kudeta Konstitusi. Terang benderang mereka hanya akan membawa rekayasa opini pada satu tujuan untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Sudah buta dan membutakan diri urusan konstitusi yang membatasi kekuasaan akan dijebol menjadi kekuasaan untuk selamanya. Teringat drakor berjudul The Emperor: Owner of the Mask. Kisahnya tentang raja palsu yang dijadikan boneka. Namun ketika raja asli hendak kembali ke istana, justru terjadi perebutan tahta antara keduanya. Dewan Kudeta Konstitusi mestinya menyadari bahwa jabatan publik itu amanah, tidak untuk dikejar apalagi diperpanjang dengan segala cara, alasan dan menabrak konstitusi. Cukup satu periode telah bawa keburukan - ketika membolehkan dua periode justru membuka incumbent syndrome memaksa ingin tiga periode. Para diktator sering lupa kapan harus lengser keprabon, cuaca kekuasan sering menjadi lain ingin berkuasa selamanya. Sehingga untuk turun dari kekuasaan harus diturunkan paksa oleh rakyat atau dilengserkan dengan paksa. Pertarungan perpanjangan masa jabatan dan membuka kedok bahwa Pemilu 2024 akan disulap menjadi operasi bendera palsu tetap masih akan berlangsung, dan mereka tetap pada tujuan kekuasaan mereka tidak ingin dilepaskan apapun alasannya. Terjadi pertarungan antara wacana menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Virus kekuasan Xi Jinping sangat tampak menjadi inspirasi rezim saat ini. Kekerasan dan memaksakan kehendak tidak dapat dihindari. Bahaya akan membelah kekuatan rakyat dengan amunisi keuangan yang maha kuasa sedang terjadi. Tiba-tiba muncul kekuatan Anies Baswedan jelas menjadi duri bagi mereka akan dimusnahkan. Kekhawatiran mereka Anies Baswedan bisa muncul sebagai presiden dan lambang kekuatan people power. Mobilisasi perlawanan terhadap Anies Baswedan tampak dari semua arah dan alasan yang dibuat, diperbesar untuk dihempaskan Incumbency membawa moral hazard yang terbukti telah mendorong para diktator yang lupa kapan harus lengser keprabon. Terus merekayasa dan memperkeruh keadaan semata jabatan saat ini tidak boleh lepas dari genggamannya. Kondisi seperti ini jelas membutuhkan kesadaran semua masyarakat harus bersatu melawan dan memusnahkan Dewan Kudeta Konstitusi. Kalau rakyat atau masyarakat lengah, negara akan menjadi taruhan hancur bahkan bisa lenyap dari muka bumi. (*)
Vietnam Memecat Dua Wakil Perdana Menteri di Tengah Gerakan Antikorupsi
Hanoi, FNN - Majelis Nasional Vietnam, badan pembuat undang-undang negara tersebut, pada Kamis memutuskan untuk memberhentikan dua wakil perdana menteri dari jabatan mereka, menurut pernyataan pemerintah.Para analis menduga bahwa keputusan itu diambil sebagai peningkatan tindakan antikorupsi Vietnam.Tidak ada penjelasan mengenai keputusan parlemen untuk memberhentikan para wakil PM itu, Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam. Namun, langkah tersebut mengemuka saat negara komunis tersebut sedang menggencarkan perjuangan melawan korupsi.Ada kekhawatiran bahwa gerakan penindakan tersebut dapat melumpuhkan transaksi rutin karena pejabat menjadi takut terkena penyelidikan.Minh dan Dam tidak merespons saat dimintai komentar. Kedua pejabat itu belum ditangkap dan mereka juga belum didakwa.Jika pemberhentian tersebut berkaitan dengan tindakan antikorupsi, Minh dan Dam akan menjadi pejabat paling senior yang terkena sejauh ini.Gerakan antikorupsi telah berujung pada penangkapan seorang menteri kesehatan serta beberapa pejabat tinggi dan diplomat. Dalam investigasi terpisah, pengusaha terkemuka juga telah ditangkap.Minh (63 tahun) bertugas sebagai menteri luar negeri Vietnam antara 2011 dan 2021, dan menjabat wakil perdana menteri sejak 2013.Dam (59 tahun) dilantik menjadi wakil perdana menteri pada 2013. Ia dikenal atas upayanya dalam memimpin perjuangan Vietnam melawan pandemi virus corona.Carl Thayer, seorang pakar diplomasi Vietnam pada Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut mungkin berkaitan dengan dua skandal yang mengganggu penanganan pandemi Vietnam.Salah satunya yang utama adalah skandal suap terkait pemulangan warga Vietnam yang terdampar di luar negeri. Skandal lainnya berkaitan dengan pembelian peralatan tes COVID-19.Partai Komunis, pada akhir Desember, mengeluarkan Minh dari politbiro, badan pembuat keputusan paling berkuasa di Vietnam. Partai itu juga mengeluarkan Minh dan Dam dari Komite Partai Pusat.Pada Desember 2022, partai tersebut juga mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal mengenai penerbangan pemulangan.(sof/ANTARA/Reuters)
Brazil Akan Mengambil Peran Utama Dalam Kebijakan Perubahan Iklim
Brasilia, FNN - Brazil akan memainkan peran utama dalam menangani perubahan iklim dan keadaan darurat yang sedang dihadapi dunia, kata Marina Silva, menteri lingkungan hidup Brazil yang baru, Rabu.Silva mengumumkan pembentukan badan luar biasa untuk mengakhiri penggundulan hutan dan berencana mendirikan otoritas iklim dalam pemerintahan Presiden Lula da Silva.Lula, yang dilantik pada Minggu, berjanji untuk mengakhiri deforestasi di Amazon, sebuah bioma penting untuk menekan perubahan iklim.Dia dengan cepat mencabut kebijakan pendahulunya, Jair Bolsonaro dari kubu sayap kanan, yang melonggarkan perlindungan lingkungan dan membiarkan tingkat deforestasi naik hingga level tertinggi selama 15 tahun pemerintahannya.\"Agenda lingkungan hidup dihancurkan oleh pemerintah sebelumnya,\" kata Silva dalam pidato pelantikannya.\"Kebijakan perubahan iklim dicabut sehingga Brazil menjadi paria lingkungan hidup di dunia,\" lanjutnya.Silva, anak penyadap karet Amazon, muncul sebagai aktivis lingkungan terkemuka dan menjabat menteri lingkungan hidup dua kali di bawah Lula.Selama masa jabatan Lula yang pertama, dia berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan. Tugas itu harus dia lakukan lagi saat ini untuk membantu Lula memenuhi janjinya menghentikan penebangan liar.Silva mengumumkan pembentukan departemen ekonomi hijau di kementeriannya, tetapi dia mengatakan bahwa transisi menuju ekonomi karbon rendah tidak akan terjadi dalam waktu semalam.\"Itu tidak akan terjadi dengan sulap. Kita akan memasang pilarnya, tetapi kita akan butuh sumber daya dan kemitraan,\" katanya, merujuk pada bantuan internasional yang sedang dicari pemerintah Lula.Memulihkan peran Brazil sebagai pemimpin lingkungan di dunia akan membantu blok perdagangan Amerika Selatan Mercosur untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, kata Silva.Perjanjian tersebut terhambat oleh keprihatinan akan penebangan hutan Amazon yang tidak terkendali.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB: Mekanisme Bantuan di Perbatasan Suriah Perlu Diperbarui
New York, FNN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa jutaan orang di Suriah akan menderita jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke bagian barat laut negara yang dikuasai pemberontak itu.Operasi bantuan jangka panjang yang menggunakan penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan dengan Turki telah dilakukan sejak 2014, dan otorisasi enam bulan terakhir akan berakhir pada 10 Januari mendatang.\'\'Apa yang terjadi adalah bahwa jutaan orang akan menderita. Itulah yang akan terjadi,\'\' kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada Anadolu pada Rabu (4/1).Karena itu, Dujarric menegaskan perlunya memperpanjang mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah.Pengiriman bantuan dari seberang perbatasan Turki ke Suriah mencapai rata-rata 2,7 juta orang setiap bulan, termasuk pemulihan awal dan dukungan mata pencaharian untuk memperkuat masyarakat, kata PBB.Menurut PBB, sekitar 15,3 juta orang akan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada 2023, angka tertinggi sejak awal konflik pada 2011.Sikap yang sama juga ditegaskan oleh para kepala Kantor Urusan Kemanusiaan PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Dana Anak PBB, Program Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Kependudukan PBB, dan Badan Pengungsi PBB.Lewat pernyataan bersama, mereka mengatakan jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi 2642, maka konsekuensinya akan menjadi bencana bagi 4,1 juta orang di daerah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.“Pada puncak musim dingin dan di tengah wabah kolera yang serius, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas orang yang membutuhkan bantuan hanya untuk bertahan hidup,” kata para kepala badan PBB tersebut.PBB melaporkan 62.000 dugaan kasus kolera, termasuk 100 kematian akibat penyakit itu Desember lalu.Selama bertahun-tahun, rezim Assad berusaha menyingkirkan mekanisme bantuan dengan bantuan Rusia, yang akan mencegah akses ke barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak.Pengiriman bantuan dikurangi dari empat menjadi satu penyeberangan perbatasan setelah Rusia dan China memveto resolusi PBB yang berusaha mempertahankan jalur bantuan lintas batas ke barat laut Suriah.(sof/ANTARA)
KPU Diingatkan Agar Membuka Seluruh Proses Tahapan Pemilu ke Publik
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat.\"Catatan kritis kami, kami tetap pertama kali mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggara pemilu dengan baik kepada masyarakat,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi media bertajuk \"Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023\" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dengan demikian, lanjut Bagja, masyarakat mengetahui bahwa setiap tahapan pemilu itu dilaksanakan dengan baik oleh KPU sehingga isu penundaan Pemilu 2024 pun dapat diredam. Lebih lanjut, Bagja memaparkan keterbukaan tersebut dapat diterapkan oleh KPU RI dalam beberapa tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Di antaranya, pencalonan anggota DPD RI dan pemutakhiran data pemilih. \"Apa itu (yang perlu dibuka pada masyarakat)? Tadi, pencalonan anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih sekarang juga sudah dimulai. Oleh karena itu, saya kira secara bersama-sama, baik KPU maupun Bawaslu, sedang melakukan penyelenggaraan pemilu pada saat ini. Jadi, tidak ada kemudian isu penundaan pemilu,\" ucap Bagja. Ia menambahkan isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023. \"Saya kira itu isu tahun 2022. Sekarang 2023, proses sedang berjalan sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti itu dan kami kira isu-isu seperti itu isu tidak baik, tidak benar, dan insya Allah penyelenggaraan pemilu kita masih tetap on the track pada saat ini,\" ucap Bagja. Selain Bagja, diskusi media yang digelar oleh Bawaslu RI dan Koalisi Pewarta Pemilu tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Bawaslu, yakni Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn J. H. Malonda.(sof/ANTARA)
Proporsional Tertutup Pemicu Lonceng Kematian Demokrasi
Jember, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal mengatakan sistem proporsional tertutup akan menjadi pemicu lonceng kematian demokrasi di Indonesia.\"Jika narasi proporsional tertutup terus digaungkan, kemudian diaminkan oleh MK dan tanpa penegakan hukum yang sarat efek jera terhadap penjahat korupsi pemilu dan politik uang, maka lonceng kematian demokrasi bisa berdentum kencang tanda kemunduran esensi demokrasi,\" katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.Menurutnya penolakan delapan fraksi DPR RI atas narasi mengganti sistem pemilu menjadi tertutup itu sudah tepat dan cocok dengan situasi Indonesia yang tengah mematangkan dan mendewasakan diri sebagai bangsa demokratis.\"Tidak ada yang ideal dalam sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Yang paling pas atau cocok dalam situasi demokrasi Indonesia yang beranjak mulai dewasa bagi saya adalah proporsional terbuka,\" tuturnya.Ia menjelaskan wacana untuk kembali menjadi sistem proporsional tertutup adalah keinginan ego politik dari parpol besar untuk pertahankan status quo atau terbesit kepentingan oligarki politik untuk \"memuluskan jalan\" bagi partai baru agar tidak terseok di Pemilu 2024.\"Kematangan demokrasi Indonesia jelang 1 tahun 10 bulan menuju Pemilu 2024 kembali diuji. Kali ini oleh wacana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup,\" ucap pakar komunikasi FISIP Unej itu.Sejak 2004 sistem proporsional terbuka dianut dalam rezim Pemilu Indonesia dan sistem itu memastikan calon wakil rakyat berinteraksi langsung kepada calon pemilih di daerah pemilihannya.\"Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang membuat rakyat hanya memilih parpol karena calon wakil rakyat sudah ditentukan partai, sehingga rakyat seolah membeli kucing dalam karung karena tidak tahu pasti siapa caleg yang akan dipilihnya,\" katanya.Menurutnya wacana untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup karena maraknya politik uang dari sistem proporsional terbuka sebetulnya alasan yang cenderung sumir dan rapuh.\"Politik uang dan korupsi pemilu bisa selalu terjadi bukan semata mengganti sistem pemilu. Tidak ada jaminan korupsi pemilu dan politik uang berhenti hanya dengan mengganti sistem yang terbuka jadi yang tertutup,\" ujarnya.Bahkan sangat mungkin, lanjut dia, korupsi pemilu dan politik uang semakin merajalela dan membabi buta ketika para bakal calon legislatif diberi \"angin surga\" nomor urut jadi oleh parpol.\"Jika Mahkamah Konstitusi terjebak dalam arus narasi sistem pemilu kali ini, maka MK boleh dikata ikut serta dalam merobohkan demokrasi sistem pemilu itu domain pembentuk UU yang mensyaratkan partisipatif masyarakat,\" ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.Dosen yang biasa disapa Cak Iqbal itu mengatakan jika hanya berdasarkan Keputusan MK terkait sistem pemilu nanti, maka asas partisipasi masyarakat jadi hilang dan demokrasi pun kehilangan sendi esensi.(sof/ANTARA)
Terbitkan Perppu, Jokowi Abaikan MK dan DPR, Sudah Penuhi Syarat Pemkazulan?
Jakarta, FNN – Tampaknya, isu mengenai Perppu Omnibuslaw atau Cipta Kerja terus bergulir. Desakan agar presiden di-impeach semakin kuat. Suara itu datang dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie. Selain itu, hari ini, 5 Januri 2022, sekitar pukul 11.00-an, aktivis buruh dan sejumlah aktivitas lain akan membacakan pernyataan sikap di depan pagar gedung DPR RI. “Ini satu hal yang sebenarnya dari awal kita prediksi bahwa kekuasaan akan makin arogan. Nggak mungkin kekuasaan itu mengurangi ambisinya karena dia sendiri legitimasinya kurang. Jadi sebetulnya kalau merasa legitimasinya kuat, santai aja,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (05/01/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi hal tersebut. Jadi, tambah Rocky, karena di ujung pemerintahan rezim Jokowi ini berbagai macam kelemahan berlangsung, lalu ingin diperkuat dengan menjadi otoriter. Sikap-sikap semacam ini yang menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah sangat lemah. Orang yang lemah itu akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk seolah kuat. Itu dasar sosiologisnya. Kalau kita lihat dasar yuridisnya, menurut Rocky, tentu tidak ada lagi cara untuk membenarkan apa yang disebut sebagai Perpu itu. Sudah berkali-kali kita terangkan pada kekuasaan bahwa Perppu itu bahaya dalam demokrasi. Perppu memang disediakan sebagai cara darurat. Tetapi, kalau kedaruratan itu dia rencanakan sendiri, itu artinya dia hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri, bukan negeri ini. Negeri ini menuntut supaya Perppu itu justru dibatalkan, dia mau unjuk rasa besar-besaran, lalu ada korban. Itu menunjukkan bahwa rakyat tidak bersepakat dengan isi Perpu yang menguras sumber daya, tetapi melemahkan buruh. Isi Perppu sebetulnya adalah menumpukkan kekayaan pada 3 - 4 orang, tetapi rakyat di bawah tidak dapat kesejahteraan, lanjut Rocky. “Jadi, secara sosiologis, apalagi secara filosofis, Perppu itu bertentangan dengan maksud awal dari keadilan sosial yang adalah dasar dari segala dasar hukum ,” tegas Rocky. Bukan baru kali presiden menggunakan siasat-siasat seperti ini. Sudah berkali-kali Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang sebetulnya dari awal sudah ditolak secara halus, misalnya oleh para ahli tata negara. Tetapi, dia cari akal untuk menyogok ahli hukum tata negara yang lain supaya bisa diloloskan. Hal itu yang membuat orang semacam Jimly Asshiddiqie menganggap bahwa ini sudah keterlaluan, karena sudah bermacam-macam kasus seperti ini dia lakukan. Kasus pertama, kata Rocky, adalah penunjukan Kepala Daerah. Itu sudah melanggar kedudukan rakyat, melanggar pasal 2 ayat 1, Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan Presiden. Jadi, berkali-kali presiden melakukan pelanggaran konstitusi. “Jadi, sekali lagi, tumpukan persoalan ini akhirnya disodorkan oleh sejarah untuk diputuskan secara moral, bukan secara politik, bukan secara etis,” kata Rocky. Tentu secara moral Mahfud MD tahu bahwa ini salah, tapi kenapa dia masih berpihak di situ. Pak Jimly secara moral tahu ini salah maka dia lakukan gugatan. Jadi, kata Rocky, boleh kita membuat perdebatan tentang status Perppu dalam sistem hukum kita, tetapi intinya profil itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cacat di dalam proses pembuatan. Tidak ada partisipasi yang bermakna. \"Artinya, itu barang busuk dan tidak diproses melalui prosedur formal yang etis, yang sound , yang bersih,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, kenapa kekotoran itu di-Perppu-kan? Jadi, Presiden Jokowi melanggengkan kekotoran proses hukum. “Ini yang tidak boleh dibantah oleh Pak Mahfud karena dia ada di dalam. Justru karena dia lihat itu kotor maka dia yang ada di dalam keluar dong, masa tinggal di ruangan kotor,” kata Rocky. Sebagai orang yang pernah menjadi hakim MK, Mahfud MD pasti tahu ada mekanisme yang disebut dissenting opinion. Kalau tidak, orang akan bertanya-tanya, bukankah banyak sekali ahli hukum di lingkungan Pak Jokowi, ahli hukum tata negara, pidana, dan sebagainya, yang bisa memberikan opini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat berbahaya. Pertama, jelas melecehkan lembaga tinggi negara lain Mahkamah Konstitusi). Kedua, itu juga sangat berbahaya buat Pak Jokowi sendiri, karena bisa ke arah pemakzulan. “Iya, itu kan Pak Mahfud melecehkan lembaga yang dia pernah pimpin sendiri. Begitu jalan pikirannya. Tapi, kalau memang Pak Mahfud punya niat untuk menjatuhkan Pak Jokowi, ya kita sambut itu. Dia umpankan saja agar presiden terus menerus membuat kesalahan,” tukas Rocky. Dengan demikian, DPR akan merasa bahwa sudah keterlaluan. Kalau tidak, rakyat saja yang akan bicara, tapi rakyat sepertinya sudah tidak punya gairah karena melihat politik kita sudah membusuk. Tetapi, kata Rocky, satu soal yang seringkali kita lupa bahwa nyala lilin itu padam tiba-tiba dan tinggal sumbunya. Istana itu sebetulnya berupaya untuk menegakkan benang basah, berupaya untuk memperpanjang sumbu lilin, berupaya untuk menghalangi badai, tapi tidak bisa. Menurut Rocky, hal-hal seperti ini, kalau dibilang bisa di-impeach, memang dari awal bisa di-impeach. Dari janji-janji yang tidak dipenuhi Presiden, itu sudah potensi di-impeach, karena artinya dia berbohong. Kalau melanggar konstitusi ada pasalnya, tetapi melanggar etika tidak ada pasalnya. Itu yang namanya moral call para pemimpin. “Kita tidak ada soal, kita dorong saja pembusukan. Kalau bisa seluruh DPR setujui supaya yang dicoblos para pelajar supaya rakyat tahu bahwa ini busuk semua, supaya DPR menyetujui Perppu itu supaya rakyat tahu bahwa ini keropos semua,” tegas Rocky. Jadi, menurut Rocky, memang ada satu kebulatan tekad dari rakyat untuk mendorong supaya proses pembusukan dipercepat. Sekarang bola bergulir di DPR. Harusnya, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan impeachment adalah MPR, tetapi DPR yang harus mengambil inisiatif. Setidaknya ada dua partai oposisi di DPR, yaitu PKS dan Demokrat. Mari kita lihat apakah mereka berani mengambil inisiatif soal itu? (sof)
Untuk Pastikan Perjalanan KA Aman, KAI Cirebon Meluncurkan Lori Baru
Cirebon, FNN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, meluncurkan Lori Dresin Inspeksi terbaru untuk mengecek dan memastikan perjalanan kereta api (KA) berjalan aman serta nyaman, dari gangguan maupun kerusakan di jalur rel.\"Dengan Lori baru ini diharapkan semua rel bisa dipastikan terpasang dengan baik, ini untuk kenyamanan pergerakan kereta api,\" kata Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna saat meresmikan Lori Dresin Inspeksi terbaru di Cirebon, Kamis.Sandry mengatakan dengan adanya Lori yang semakin baik ini, diharapkan pengecekan jalur kereta menjadi lebih baik lagi, agar perjalanan KA menjadi lancar tanpa ada gangguan.Menurutnya pada awalnya inspeksi jalur kereta dilakukan dengan cara manual yaitu berjalan kaki, kemudian naik menggunakan sepeda, selanjutnya sepeda motor, dan akhirnya menggunakan Lori Dresin Inspeksi ini.\"Diharapkan dengan menggunakan roli ini petugas semakin baik lagi, agar semua perjalanan operasional aman dan ini untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan kereta api,\" tuturnya.Sementara itu, Vice President Daop 3 Cirebon Takdir Santoso mengatakan kereta Lori atau Dresin inspeksi ini merupakan sarana terbaru yang dimiliki oleh PT KAI Daop 3 Cirebon yang menampilkan balutan eksterior berwarna biru.Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di kereta Lori atau Dresin Inspeksi terbaru ini lanjut Takdir, yaitu kabin petugas operator Lori/Dresin Inspeksi, tempat duduk khusus inspeksi langsung jalur rel berkapasitas 13 tempat duduk, fasilitas panel listrik dan AC dan peralatan Komunikasi Radio Rig atau HT\"Diharapkan dengan kehadiran kereta lori bisa menjadi salah satu sarana dalam peningkatan kinerja manajemen PT KAI Daop 3 Cirebon dalam hal peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pelayannya,\" katanya.Ia menambahkan kereta lori digunakan untuk memaksimalkan pekerjaan, terutama terkait peninjauan rel kereta api, agar bisa dilalui oleh KA dengan nyaman.\"Setiap hari juga masih ada petugas yang melakukan inspeksi dengan berjalan, dan untuk roli ini digunakan ketika memasuki masa angkutan maupun setiap sebulan sekali,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
