ALL CATEGORY
Pembicaraan Gibran dengan Megawati Saat di Semarang, Dirahasiakan
Solo, FNN - Gibran Rakabuming Raka merahasiakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu pada pelantikan Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang di Semarang, Senin (30/1).\"Baca saja ekspresi muka saya waktu digandeng bu Mega, itu cukup menjawab,\" katanya di Solo, Selasa.Disinggung mengenai kemungkinan untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2024, ia enggan menjawab secara lugas.\"Nggak tahu, baca sendiri (ekspresi wajahnya, red.). Nanti dululah itu, nanti saja dibahasnya, yang penting sudah ketemu ibu (Megawati, red.), sudah,\" katanya.Meski merahasiakan isi pembicaraan dengan Megawati, ia mengakui banyak kesan yang dirasakannya saat pertemuan. Sempat mengantarkan Megawati hingga ke mobil untuk kembali ke Jakarta, ia mengatakan pada kesempatan itu tidak ada pembicaraan berdua antara dirinya dengan Megawati.\"Enggak, kemarin sudah cukup, singkat, padat, jelas,\" katanya.Sebelumnya sempat tersebar foto Megawati yang menggandeng tangan Gibran saat pertemuan di Semarang. Meski dalam foto tersebut keduanya terlihat dekat, ia enggan menyebut jika gandengan tersebut merupakan bagian dari simbol politik.\"Enggak, beliau sudah seperti ibu, eyang saya sendiri. Pokoknya tugasku kalau beliau di sini saya ngantar, mendampingi,\" katanya.Sementara itu, saat disinggung mengenai persiapan Pilkada 2024, ia mengaku tidak ada persiapan apapun.Termasuk merealisasikan 16 proyek prioritas di Solo, dikatakannya, upaya tersebut bukan bagian dari persiapan untuk melaju pada kontestasi politik yang lebih tinggi.\"Nggak ada, lha \'aku meh ngopo to?\' (saya mau melakukan apa?). Proyek prioritas itu kan pekerjaan sekarang, tugas saya menyelesaikan itu. Saya nggak mau pamer, biar warga yang menilai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Seleksi CASN 2023 Dibuka untuk Umum
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 akan dibuka untuk umum. “Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia pun mengatakan terkait formasi seleksi CASN yang melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu, selain pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pendidikan, pemerintah juga berfokus pada pemenuhan talenta digital. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk transformasi digital yang sedang dilakukan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). \"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur SPBE. Formasi lain yang juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ucapnya. Lebih lanjut, Anas menyampaikan saat ini instansi pemerintah dalam tahapan persiapan pengusulan formasi seleksi CASN. “Sekarang, semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” ujar dia. Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Ia lalu meminta instansi-instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas juga menyampaikan ada empat arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan-jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” ujar Anas.(ida/ANTARA)
Silat Politik Surya Paloh
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa selalu ada isu untuk menarik perhatian pada Istana. Membangun kesan Jokowi masih kuat dan masih bisa berbuat meskipun dengan dibuat-buat. Isu itu adalah reshuffle kabinet. Momen pilihan adalah \"mbalelo\" Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Pencalonan yang membuat gerah Istana karena Anies tidak disukai Jokowi dan Istana. PDIP langsung menekan petugas partainya agar segera mengganti Menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Ada tiga targetnya yaitu Johnny G. Plate, Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo. Ketiganya santer akan di reshuffle. Partai koalisi tentu mengincar terutama PDIP. Isu bargaining pun mencuat konon ditawarkan juga pada PKS. Tentu maksudnya agar PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Uniknya PKS secara resmi akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies pada acara Rakernas 24 Februari 2023. Ketika Menteri Partai Nasdem disasar, Ketum Surya Paloh terus bermain silat. Menyatakan loyalitas kepada Jokowi. Terkesan masih bisa negosiasi soal Anies Baswedan. Tentu serangan padanya menjadi tajam. Dukungan Partai Demokrat kepada Anies memperkuat sikap Surya Paloh untuk konsisten. Koalisi Perubahan memperkuat diri. Deklarasi bersama sedang dimatangkan. Surya Paloh dengan silat politiknya membuat Jokowi serba salah dan berada dalam pilihan sulit. Reshuffle atau tidak. Partai Nasdem aodalah pendukung utama koalisi pemerintahan. Surya Paloh sangat tahu \"daleman\" Jokowi. Ia bisa menekan. Luhut Binsar Panjaitan merasa perlu untuk bertemu Surya Paloh di London saat Anies blusukan di Eropa. Anies Baswedan semakin mengokohkan dirinya sebagai tokoh dunia yang disegani. Seakan menjawab serudukan buzzer yang menyebut silaturahmi Anies ke berbagai daerah sebagai curi start. Semestinya para pencemburu itu faham bahwa selama belum ada kaos kontestan maka belum ada curi start. Batas start nya saja belum ada. Ketika sukses mendapat simpati dunia, buzzer dan pencemburu itu mengatakan Anies adalah budak Eropa. Maksudnya mungkin mengimbangi tudingan Jokowi yang budak China. Nah soal reshuffle yang antara ya atau tidak memang masih ditunggu. Sangat berisiko jika ternyata pilihannya membuang Menteri Nasdem. Surya Paloh yang kini \"baik-baik\" dengan Jokowi akan berubah menjadi \"tidak baik-baik\" lagi. Legalitas Jokowi akan dibongkar baik soal persyaratan Capres, suara palsu atau produk ilegal lainnya. Publik akan mendapat informasi kejutan. Musuh \"dalam\" biasanya lebih bahaya daripada \"musuh luar\". Dalam perspektif ini Jokowi berat untuk melakukan reshuffle. Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana. Entah apa yang dibicarakan. Sementara itu persiapan deklarasi bersama terus dimatangkan. Pertemuan itu strategis dan menentukan untuk tiga kemungkinan. Pertama, Jokowi meminta agar Anies dilepas oleh Nasdem dan ini hal berat. Dugaan kuat Paloh menolak tekanan ini karena partainya akan ambruk. Kedua, Jokowi menyatakan ada tekanan untuk mereshuffle Menteri Nasdem dan ia minta Paloh untuk menerima dan merelakan. Pemberhentian Menteri akan semakin menguntungkan posisi politik Partai Nasdem. Ketiga, Jokowi tahu Anies tetap didukung Nasdem dan ia tidak akan mereshuffle tetapi meminta banyak jaminan untuk diri dan keluarganya jika Anies menjadi Presiden. Permainan banyak kaki atau politik \"kaki seribu\" Jokowi ini yang sangat mungkin dilakukan. Artinya tidak akan terjadi reshuffle khususnya Menteri Partai Nasdem. Jokowi bergerak dengan Capresnya apakah Ganjar, Erick atau Prabowo sementara Koalisi Perubahan bergerak juga. Jika Anies Baswedan sukses Jokowi tetap aman. Berharap diampuni dosa-dosanya. Jika Surya Paloh kuat dan tidak goyah menghadapi tekanan Istana soal pencalonan Anies Baswedan, maka ribut soal reshuffle hanyalah manuver politik, yang terjadi adalah tidak reshuffle. Reshuffle hanya menambah penyakit bagi Jokowi. Umurnya semakin pendek. Bandung, 2 Februari 2023
Pupus Sudah Menjadikan Pilpres All Jokowi's Men: Anies Baswedan Resmi Bacapres 2024
Oleh Ady Amar - Kolumnis SESUAI prediksi, PKS menyusul Partai Demokrat, secara resmi mencalonkan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024. Pernyataan resmi PKS itu disampaikan setibanya Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dari kunjungan menemui Ketua Dewan Syuro Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Istambul, Turki. Setelah pertemuan tim kecil di kediaman Anies, yang diikuti 3 partai penggagas Koalisi Perubahan, Jum\'at (27 Januari 2023), malam harinya sekitar pukul 21.00 Sohibul Iman yang dibersamai orang dekat Anies, Sudirman Said, berangkat menemui dua petinggi PKS, melaporkan perkembangan dinamika politik yang terjadi. Intinya, Dr. Salim setuju untuk disegerakan dukungan resmi PKS untuk Anies Baswedan dalam pencapresannya. Seolah ada kegentingan memaksa, konferensi pers sampai perlu disegerakan sesaat mereka tiba, dan itu di kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta, sebagai dukungan resmi PKS. Dengan demikian, tiga partai (NasDem, Demokrat, dan PKS) telah resmi mendukung pencapresan Anies. Artinya, 20 persen presidential threshold syarat pencapresan Anies sudah terpenuhi. Anies Baswedan resmi telah mengantongi tiket sebagai Bacapres dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Perjalanan mengusung Anies sebagai Bacapres, itu bukan perkara mudah. Banyak tantangan bahkan rintangan yang dihadapi dari setiap partai pengusung, baik internal maupun eksternal. Masing-masing punya tantangan dan godaannya tersendiri. Terutama NasDem pastilah punya tantangan tidak kecil. Sebagai partai yang sampai saat ini berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, risiko ditendang menterinya dari kabinet Indonesia Maju, seperti hanya tunggu waktu. Itu baru satu hal. Tidak menutup kemungkinan, ada hal lain yang akan diterima NasDem, dan itu bukan masalah kecil. Semoga saja tidak terjadi. Begitu pula yang dialami Partai Demokrat, mestinya muncul juga gesekan internal saat akan memutuskan mendukung resmi Anies Baswedan sebagai Bacapres, meski tidak sampai tercium keluar. Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) dalam membangun soliditas partai patut diacungi jempol. Semua yang dihadapi berikutnya serasa ringan, setelah ujian dahsyat \"pembegalan\" partainya oleh Moeldoko, yang menjabat selaku kepala Kantor Staf Presiden (KSP), di tahun 2022, itu mampu digagalkan. Soliditas partai yang dipimpinnya terasa sampai ke daerah, terlihat hampir tidak ada gejolak berarti di daerah. Konon ada tawaran istana pada Demokrat agar tidak mengusung Anies, dan jabatan 2 menteri diberikan. Demokrat bergeming, dan tetap dengan keputusannya, yang itu disampaikan AHY, Kamis (26 Januari 2023), sikap resmi partainya mengusung Anies Baswedan. Gesekan dan cobaan lain pasti juga diterima PKS untuk tidak mendukung Anies. Santer terdengar tawaran-tawaran menggiurkan baik nilai nominal uang yang fantastis, sampai diberikan posisi kursi menteri di kabinet. Semua itu terdengar, meski jika saja itu cuma isu, bahwa ada kelompok internal di PKS yang berkeberetan mengusung Anies. Kelompok yang memilih pilihan politik lebih pragmatis. Tapi ada kelompok lain, sepertinya lebih dominan yang tetap berpikir membesarkan partai dengan mendengarkan suara konstituennya. Dan, itu dengan mengusung Anies Baswedan. Perlawanan internal, sekali lagi jika itu benar ada, maka kelompok yang menghendaki mengusung Anies lah yang menang. Itu tampak dari pernyataan semalam (30 Januari 2023), bahwa PKS secara resmi mengusung Anies bersama NasDem dan Demokrat, sebagai Bacapres 2024. Hal simpatik pun ditampakkan PKS, yang menyerahkan Bacawapres pada Anies selaku Bacapres. Sebagaimana sebelumnya juga disampaikan Partai Demokrat, yang juga tidak memaksakan jagoannya AHY sebagai Bacawapres yang mendampingi Anies. Jauh sebelumnya, NasDem pun menyerahkan Bacawapres pada Anies. Sikap kedewasaan yang dihadirkan ketiga partai itu pastilah dicatat di benak rakyat, berimbas nantinya untuk juga dipilih dalam pemilihan legislatif (pileg) tidak cuma di tingkat pusat tapi sampai pileg tingkat Kabupaten/Kota. Pilihan rakyat pada presiden, itu seperti tidak bisa dipisahkan dari pilihan rakyat pada wakil rakyat di parlemen (legislatif). Sikap tiga partai Koalisi Perubahan, itu boleh disebut sikap antitesis terhadap pilihan istana pada nama tertentu, yang digadang-gadang sebagai penerus Presiden Jokowi kelak. Maka, endorse Jokowi pada nama tertentu, atau penyebutan ciri fisik yang bersangkutan dengan \"si rambut putih\", itu identik dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya itulah pilihan istana. Karenanya, istana seperti mati-matian dengan sekuat daya yang dipunya untuk menghentikan langkah Anies agar gagal dicapreskan. Mulai dari memakai tangan KPK untuk mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E, dan itu tidak berhasil. Alat bukti untuk mentersangkakan Anies tidak ditemukan. Maka mustahil penyelidikan bisa ditingkatkan jadi penyidikan. Anies bersih soal-soal demikian. Maka upaya merayu keras partai yang punya kecenderungan mengusung Anies dilakukan dengan segala cara, dan itu pun tidak berhasil. NasDem, Demokrat, PKS tetap kukuh dengan pendiriannya. Pendirian mengusung Anies sebagai Bacapres 2024. Anies menjadi satu-satunya Bacapres yang mengantongi tiket resmi sebagai Bacapres 2024. Sementara partai-partai lain masih kerepotan mencalonkan siapa, atau yang dicalonkan belum mendapat restu penuh dari koalisi partai yang ada. PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri Bacapres, masih kesulitan memilih siapa yang akan dipilih, puteri mahkota Puan Maharani yang dimajukan, atau desakan istana untuk memberikan tiket pada \"si rambut putih\" yang lalu dipilihnya. Semua menjadi belum pasti. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang berkoalisi atas \"arahan\" istana, terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, masih kesulitan menentukan Bacapres-nya. PAN dan PPP menghendaki Ganjar Pranowo sebagai Bacapres, sedang Golkar bersikukuh menjagokan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai Bacapres. Sepertinya Golkar akan ditekan keras istana untuk mengusung Ganjar. Lalu apakah Partai Golkar, partai dengan segala kebesaran dan pengalaman panjangnya, akan menjatuhkan marwahnya menerima tekanan itu, atau justru melawan dengan caranya. Sedang koalisi yang dibangun dua partai, Gerindra dan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, meski sudah membuat sekretariat bersama, masih kerepotan menentukan Bacawapres, yang diinginkan PKB untuk ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. Gerindra sudah jelas mengusung Prabowo Subianto sebagai Bacapres, tapi seperti belum klop dengan Bacawapresnya. Koalisi ini dimungkinkan bubar, jika kedua partai tetap pada keinginan masing-masing. Satu hal yang patut disyukuri dari pengumuman resmi PKS semalam, dalam menghadirkan Koalisi Perubahan, itu mampu membuyarkan keinginan istana mengusung Capres yang All Jokowi\'s Men, dan itu tidak akan terjadi. Maka, Pilpres 2024 menjadi menarik untuk diikuti, yang akan memunculkan Presiden Rakyat, yang itu bisa dinisbatkan pada Anies Baswedan, atau Presiden hasil endorse istana, yang entah siapa orangnya. (*)
Kejagung Sebut Hakim Keliru Menerapkan Hukum dalam Kasus Indosurya
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan lepas terdakwa Henry Surya (HS) dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indonsurya menyebut majelis hakim keliru dalam penerapan hukum.“Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Ketut mengatakan putusan lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu tidak sejalan dengan tuntutan dari penuntut umum. Sejumlah fakta pun dibeberkan sebagai pertimbangan pengajuan memori kasasi ke MA.Ia menerangkan, fakta-fakta tersebut di antaranya, KPS Indosurya memiliki 23 ribu nasabah. Kemudian melakukan pengumpulan dana nasabah hingga terkumpul Rp106 triliun. Namun, dari hasil audit terungkap ada 6.000 nasabah yang uangnya tidak terbayarkan dan tidak kembali, dengan kerugian nasabah sebesar Rp16 triliun.“Pengumpulan dana itu dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat,” katanya.Tidak hanya itu, KSP Indosurya tidak memiliki legal standing sebagai koperasi, karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Kemudian, anggota yang direktur tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pembagian deviden atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.Selain itu juga, produk yang dijual tidak sesuai dengan peraturan perbankan, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11 persen.“Ini tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,” kata Ketut.Pertimbangan lainnya, KSP Indosurya juga memperluas wilayah dengan membuka dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota. Upaya itu semata-mata dilakukan atas perintah Henry Surya dibantu oleh June Indira dan Suwito Ayub, selaku pengurus KPS Indonsurya.Setelah uang nasabah kembali dari tahun 2021 sampai dengan 2020, kata Ketut, atas perintah Henry Surya, sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik tersangka Henry Surya dan sisanya diberikan aset berupa tanah, bangunan dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun Internasional Capital.“Perbuatan para terdakwa dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” katanya.Padahal, lanjut Ketut, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menghindari proses perizinan penghimpunan dana masyarakat melalui BI.Oleh karena itu, kata Ketut, penerapan hukum perdata dalam perkara Indosurya jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena seluruh korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih kepada menjadi korban penipuan investasi bodong.“Oleh karena tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban dalam hal ini nasabah dengan kedok koperasi, seolah-olah seluruh kegiatan menjadi legal,” kata Ketut.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis bebas dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Mereka adalah pemilik sekaligus pendiri dan Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Kepala Administrasi KSP Indosurya June Indria.(ida/ANTARA)
Poin Piagam Koalisi Sudah Dibahas
Jakarta, FNN - Utusan Anies Baswedan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam koalisi sudah selesai dibahas dalam tim kecil.\"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.Menurut dia, delapan orang anggota tetap di tim kecil koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat rutin melalukan pertemuan. Pada Jumat (27/1) tim kecil bertemu dan makan siang bersama di rumah Anies Baswedan.Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan tim kecil yang dibentuk koalisi tiga partai untuk menggodok empat hal penting yakni platform, pasangan, pemenangan dan portofolio.\"Keempat hal inilah yang kami bahas. ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi pertimbangan paling mendasar pilihan kepada calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
PKS Serahkan Penentuan Cawapres Kepada Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan bahwa partai menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan.\"PKS memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu semua partai berhak mengajukan, tapi pada akhirnya pemilihan diserahkan kepada capres, tentu saja melalui mekanisme yang objektif,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapa pun dia dan tidak harus kader PKS. \"PKS tetap akan dalam koalisi ini,\" ujarnya.Sohibul menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden merupakan hasil musyawarah Majelis Syura PKS pada Agustus 2022.Terdapat tiga kriteria untuk calon presiden yang diusung PKS, yakni sosok simbol perubahan, sosok nasionalis religius, dan memiliki elektabilitas yang memungkinkan untuk menang.\"Kami tidak memiliki istilah elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dengan dinamika saat 14 Februari 2024,\" katanya.Terkait elektabilitas, kata dia, paling sederhana masuk dalam tiga besar elektabilitas survei hari ini.(ida/ANTARA)
Pengumaman Dukungan PKS Membuat Anies Menjadi Capres Pertama yang Punya Tiket Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi bacapres (bakal calon presiden) pada pilpres 2024. Dukungan resmi PKS itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Senin malam (30/01/23). Sohibul mengumumkan hal tersebut setibanya dia di Bandara Soeta setelah menemui dan mendapat pengarahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, yang kini tengah berada di Istambul, Turki. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman; Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Di awal acara, Sudirman Said menyampaikan bahwa setelah berkegiatan bersama dengan tim sekretariat perubahan di kediaman Pak Anies, Bapak Sohibul Iman dan dirinya diutus untuk ke Istambul menemui Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang sedang dalam tugas di sana, dilanjutkan dengan umroh. Tujuannya adalah menyingkronkan langkah-langkah sekaligus memberikan update mengenai perkembangan politik terakhir, untuk memperoleh pandangan atau saran-saran dari mereka sebagai pimpinan PKS. Kemudian, Ketua Majelis Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menyampaikan mengenai keputusan yang telah diambil oleh PKS berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan calon presiden dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui bahwa Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Sedangkan dukungan eksplisit organisatoris dari PKS masih menjadi dipertanyakan meski beberapa jubir PKS sudah hadir bersama tim kecil lain ke kediaman Anies Baswedan hari Jumat lalu. Rupanya, PKS harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS sebelum menyatakan dukungan secara resmi. Akhirnya mereka pun menemui kedua piminan PKS tersebut. Pertemuan dan konsultasi berjalan sangat baik dan dari konsultasi tersebut mereka mendapatkan pesan untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS secara khusus dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum. Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga kondisi ini memenuhi PT 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada Rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS, 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Di akhir pernyataannya, Sohibul Iman menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari mereka untuk membuat tidak nyaman siapapun, “Tidak ada yang kami inginkan dan kami rindukan selain kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekuat kemampuan yang kami miliki,”ujarnya. Dengan pengumuman PKS maka Anies Baswedan menjadi bacapres pertama yang sudah mengantongi tiket memenuhi persyaratan, karena didukung oleh tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Total jumlah kursi dari ketiga partai tersebut adalah 163 kursi, sudah melampaui syarat minimal presidential threshold 20%. Keputusan PKS untuk secara resmi mendukung Anies Baswedan bergabung dengan Nasdem dan Demokrat ini menjadikan konstelasi politik akan berubah. Dipastikan partai-partai lain juga akan segera bergerak untuk membentuk koalisi atau bahkan sangat mungkin ada partai lain yang bergabung dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. “Jadi, pengumuman PKS ini dipastikan akan membuat situasi politik semakin dinamis. Pengaruh yang paling dekat adalah berkaitan nanti dengan reshuffle kabinet yang spekulasinya akan diumumkan pada hari Rabu, 1 Februari 2023, atau bertepatan dengan hari Rabu pon. Apakah dengan pengumuman PKS ini kemudian Pak Jokowi akan tetap melakukan reshuffle dan menendang Partai Nasdem dari kabinet seperti yang diharapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini saya kira mesti dikalkulasi ulang kembali,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Hersubeno Point edisi Senin (30/10/23).(ida)
PKS Sore Ini Mendeklarasikan Pencaprean Anies di Bandara Cengkareng, Situasi Darurat?
Jakarta, FNN – Sore tadi, undangan dikirim oleh Humas DPP PKS ke berbagai media, termasuk FNN. Undangannya sangat menarik dan berbunyi, “Yang terhormat teman-teman media: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman, baru kembali dari Turki setelah mendapat arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Doktor Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan ini, Dr. Sohibul Iman akan memberikan keterangan media terkait koalisi dan capres PKS, pada hari ini, Senin, 30 Januari 2023, pukul 18.00 WIB, di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, kedatangan internasional.” Dalam undangan tersebut juga disebutkan bahwa akan hadir juga Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Undangan ditupu dengan “Untuk itu, kami mengundang teman-teman media untuk hadir. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.” Mendapat undangan tersebut, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Ini undangan tentu saja sangat mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga ini pasti berkaitan dengan pengumuman dari sikap PKS dalam soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan .” Saat ini, dari 3 partai politik yang digadang-gadang akan bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, tinggal PKS yang belum mengumunkan sikapnya. Seperti kita ketahui bahwa Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni pada tanggal 3 Oktober 2022. Pengumuman ini terkesan mendadak karena rencananya baru akan diumumkan pada tanggal 10 November 2022 bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan. Kemudian, tiba-tiba saja Rabu (25/01/230) Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media tentang sikap Partai Demokrat yang menyatakan secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Tetapi, Demokrat mengumumkannya terkesan tidak formal, padahal ini kan soal yang sangat serius. Karena bagaimanapun kesannya sambil lalu saja disampaikan secara tertulis, tidak ada seremonial khusus,” ujar Hersu. Kemudian pada hari Kamis (26/01/23) terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya DPP Nasdem, di bawah Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, melakukan kunjungan ke Sekber Gerindra – PKB. Yang menjadi peristiwa paling penting adalah hari itu juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil secara mendadak oleh Pak Jokowi ke istana. Padahal, kedua tokoh tersebut sudah 3 bulan tidak bertemu karena Pak Surya Paloh berada di Eropa melakukan general check up di Jerman. Lalu muncul juga berita tentang pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Panjaitan di London. Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem, Peter Gonta, yang mendampingi pertemuan keduanya menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk tidak sepakat dalam hal pilihan siapa yang menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Keesokan harinya, tim kecil yang terdiri dari unsur PKS, Nasdem, dan Demokrat bertemu di rumah Anies Baswedan. Saat itu, Sekjen Demokrat menjelaskan mereka berharap 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden, dan deklarasi yang paling penting adalah untuk PT 20%. Jadi, walaupun tidak dilakukan seremonial, itu adalah sikap resmi Demokrat mendukung Anies Baswedan. Soal cawapres dibicarakan kemudian secara baik-baik dan setara. Sekarang, tiba-tiba Sohibul Iman mendadak pulang dari Turki dan diperintahkan oleh Ketua Majelis Suro untuk mengumumkan pencapresan Anies Baswedan dari PKS. “Namun, pertanyaannya, mengapa itu dilakukan secara mendadak. Mengapa harus dilakukan dalam keadaan seolah-olah sangat urgen, ketika dia baru tiba di bandara, langsung wartawan diundang ?” tanya Hrsu. Demikian juga pimpinan Nasdem dan Demokrat yang hadir secara khusus di bandara. Ini juga menimbulkan tanda tanya, apakah ada situasi yang genting? Sebab, dengan pengumuman PKS ini, berarti Anies Baswedan akan menjadi calon presiden pertama yang secara resmi sudah mendapat dukungan yang melampaui PT 20%, sehingga dipastikan Anies akan menjadi calon presiden dari sisi dukungan partai politik. “Jadi, kalau PKS mendadak mengumumkan pencapresan Anies seperti halnya Demokrat, apakah para petinggi Demokrat dan PKS sudah mendapat informasi spesifik tentang ‘penjegalan’ Anies dari sisi hukum? Apakah ini konteksnya?’ tanya Hersu. Kita tunggu saja kepastiannya nanti. (sof)
Delapan Wakil Ketua DPD Nasdem Surabaya Mengundurkan Diri
Surabaya, FNN - Delapan wakil ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Robert Simangunsong.\"Per hari ini kami memutuskan untuk mundur, tapi kami tetap sebagai kader Nasdem,\" kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Surabaya Onny S.D. Philippus bersama pengurus DPD lainnya saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Senin.Delapan wakil ketua DPD Nasdem Surabaya meliputi Onny S.D. Philippus (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu), Sri Hono Jularko (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik), Wendik Arifiyanto (Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber), Gatot Indarto (Wakil Ketua Bidang UMKM), Anugrah Ariyadi (Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja), M. Choirul Anwar (Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga), Gunawan (Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang), dan Tatiek Efendi (Wakil Ketua Bidang Migran).Onny menegaskan keputusan kedelapan kader untuk mundur sebagai pengurus partai dilandasi atas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Nasdem Surabaya Robert Simangunsong.Mosi tidak percaya itu dibuktikan dengan berkirim surat ke DPP Nasdem pada 19 Desember 2022 yang isinya memohon ada penggantian jabatan ketua DPD Nasdem Surabaya karena Robert dinilai tidak mampu menakhodai pengurus di tingkat DPD, DPC (kecamatan), maupun DPRt (ranting).Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti DPW Nasdem Jatim dengan menggelar rapat pada 16 Januari 2023. Namun, hasilnya tidak ada pergantian ketua, melainkan hanya meninggalkan 11 catatan yang pada poinnya meminta Robert membenahi pola komunikasi antarpengurus dan memperbaiki kepemimpinan.Menurut Onny, ada delapan hal yang dikeluhkan pengurus terhadap kepemimpinan ketua DPD Nasdem Surabaya. Pertama, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK DPP.Kedua, tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD. Lalu, ketiga, tidak difungsikannya pengurus DPD sesuai tupoksi personal pengurus, namun lebih pada ditunjuk oleh ketua DPD.Keempat, Robert juga dinilai tidak mampu membentuk DPRt se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas. Kelima, dana bantuan partai politik tidak pernah dibahas dan dilaporkan kepada pengurus harian.Kemudian, keenam, suasana kantor DPD NasDem Surabaya disebut tidak mencerminkan suasana kantor parpol yang terbuka dan demokratis. Ketujuh, kantor juga tak difungsikan sebagai rumah untuk menampung aspirasi rakyat, dan terakhir tidak ada rapat-rapat pengurus DPD sesuai AD/ART.\"Kami mundur karena tidak mau menjadi tanggung jawab moral apabila target Nasdem Surabaya pada Pemilu 2024 gagal karena masih dipimpin RS,\" kata Onny.Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Nasdem Surabaya Sri Hono Jularko menambahkan penggunaan bantuan partai politik juga tidak pernah transparan.Total, bantuan partai politik yang diterima NasDem Surabaya pada 2022 sekitar Rp800 juta dan pada 2023 diperkirakan meningkat menjadi Rp1,3 miliar. Namun, laporan penggunaannya tidak pernah disampaikan secara rinci.\"Sejak Robert menjabat itu sudah kami pertanyakan. Sebenarnya yang menanyakan kader-kader di tingkat DPC dan ranting. Saat itu kami sebagai pengurus sudah mengingatkan, namun hingga sekarang penggunaan banpol tetap tidak transparan. Pengurus tidak pernah diberitahu penggunaannya secara garis besar apalagi rinci,\" kata Sri Hono.Sementara itu, Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri delapan pengurus itu.Saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Begitu pun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya dibaca, tapi tidak dibalas.(sof/ANTARA)
POPULER
