ALL CATEGORY
Pengacara Menegaskan Kuat Tak Dijanjikan Sesuatu Sebelum Pembunuhan
Jakarta, FNN - Tim Pengacara Kuat Ma’ruf yang diketuai oleh Irwan Irawan menegaskan bahwa Kuat Ma’ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Ferdy Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. “Terdakwa Kuat Ma’ruf tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdy Sambo sebelum terjadinya tindak pidana,” kata pengacara Kuat yang diketuai Irwan Irawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa. Tim pengacara memaparkan bahwa dalam persidangan, pemberian handphone dan ditunjukkannya amplop oleh Ferdy Sambo kepada Kuat Ma’ruf terjadi setelah peristiwa di rumah Duren Tiga No. 46, tepatnya setelah pembunuhan Yosua.Dalam kesempatan tersebut, tim pengacara juga meluruskan bahwa Ferdy Sambo hanya menunjukkan amplop kepada Kuat Ma’ruf, bukan menunjukkan uang di dalam amplop. Kuat Ma’ruf pun, dalam persidangan sebelum-sebelumnya, mengaku bahwa dirinya tidak pernah melihat uang yang berada di dalam amplop.“Dalil Penuntut Umum telah keliru menarik kesimpulan adanya janji pemberian handphone dan uang kepada terdakwa, karena tidak pernah terungkap dalam persidangan,” ucap pengacara.Selain itu, tim pengacara juga menegaskan bahwa Kuat Ma’ruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak menembak saat berada di lantai 3 Biro Provost Mabes Polri dari Ferdy Sambo. Penegasan poin ini menunjukkan bahwa Kuat Ma’ruf tidak mengetahui adanya skenario tembak menembak, serta menegaskan poin bahwa dirinya tidak terlibat di dalam perencanaan skenario. “Keterangan saksi-saksi yang menjelaskan tentang adanya interogasi awal yang dilakukan oleh saksi Benny Ali kepada terdakwa adalah tidak benar,” kata pengacara.Atas berbagai pembelaan tersebut, tim pengacara meminta kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil Duplik dari tim pengacara Kuat Ma’ruf dan menolak seluruh isi replik dari Penuntut Umum. “Menerima seluruh dalil Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Kuat Ma’ruf,” ucap pengacara. (sof/ANTARA)
Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Pengujian KUHP
Jakarta, FNN - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pemohon asal Kepulauan Riau bernama Robiyanto.\"Menolak seluruh permohonan pemohon,\" kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 86/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa.Dalam argumentasinya, Robiyanto melalui kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah hal yang termuat dalam pokok permohonan pemohon, di antaranya terkait kedaluwarsa masa penuntutan 18 tahun setelah tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, tidak memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.Termasuk perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak serta kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis yang berkeadilan sosial.Hal itu, lanjut pemohon, sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, pasal 27 ayat (1), pasal 28J ayat (1) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945.Menurut pemohon, ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP mengakibatkan polisi dan Kejaksaan Agung tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan dalam proses hukum terhadap lima orang tersangka lainnya.Pemberhentian penyidikan dan penuntutan mengakibatkan ketidakadilan bagi pemohon selaku keluarga korban karena seharusnya para tersangka lainnya juga menerima hukuman yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan.Kemudian, menurut pemohon, kedaluwarsa masa penuntutan 18 tahun setelah tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, seharusnya diubah menjadi kedaluwarsa penuntutan seumur hidup.Hal ini dilakukan agar setiap pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi jera dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali.Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada sembilan hakim MK agar menyatakan pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah \"seumur hidup pelaku\".Terakhir, pada bagian konklusi, Ketua MK Anwar Usman menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.(sof/ANTARA)
Jangan Jadi Kader Penjilat
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Periode 1993-1997 PEMUDA Muhammadiyah akan menyelenggarakan Muktamar ke 18 di Kaltim bulan depan. Berita mengagetkan muncul dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto yang menyatakan bahwa dalam Muktamar itu akan ada penyematan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Ia memuji Jokowi yang telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan. Tiga hal yang dinilai jahil pada anak-anak muda yang mengalami sindrom seperti ini, yaitu : Pertama, myopsis. Kemajuan apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi selain sejuta masalah dan beban berat bagi rakyat. Kebohongan dan kegaduhan yang merajalela menyertai korupsi dan nepotisme. Prestasi Jokowi adalah membuat frustrasi rakyat karena memiliki pemimpin yang bekerja seenaknya. Cak Nanto buta atas fakta. Kedua, memberi gelar-gelar itu merujuk pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Soekarno Pemimpin Besar Revolusi dan Soeharto Bapak Pembangunan. Pilihan bahwa Jokowi itu Bapak Infrastruktur dikalahkan oleh gelar Perintis Indonesia Maju. Cak Nanto lupa bahwa maju ke belakang itu namanya mundur. Anak muda yang berfikir mundur. Ketiga, budaya buruk bangsa di era pragmatisme adalah penjilat. Mencari muka yang telah hilang dimakan dusta. Menenteng koper berlabel penjilat menjulurkan lidah hingga menyentuh lantai yang kotor. Diukur berapa meter lidah itu menjulur. Demi uang, jabatan dan pujian sang penguasa, iarela menjual cita-cita mulia dan idealisme organisasi. Muhammadiyah tidak boleh diobral murah. Saat didirikan oleh KH Ahmad Dahlan Muhammadiyah mampu berdiri sejajar dengan Pemerintah. Berinovasi membangun wibawa keagamaan yang kuat dan bermartabat. Tidak menjadi pengemis yang merendahkan diri. Minta bantuan sana-sini. Muhammadiyah tidak membutuhkan kader yang berkarakter penjilat, apa lagi tingkat Pimpinan. Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah adalah pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Karakter kuat mesti melekat dengan ketiga peran di atas bukan sebaliknya sebagai pengekor, pencari panggung dan pengumpul harta. Nah Cak Nanto, batalkan rencana bodoh dan memalukan untuk memberi gelar pada Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Jokowi tidak merintis Indonesia untuk maju. Faktanya kemunduran diberbagai bidang baik ekonomi, politik maupun agama. Warisan atau legacy yang ditinggalkannya adalah hutang besar beban berat anak cucu. Bandung, 31 Januari 2023
Ketua DPD RI: Skema Rasional Dibutuhkan dalam Pengentasan Kemiskinan
Surabaya, FNN - Anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (KL) disinyalir banyak tersedot untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat perlunya skema yang rasional agar tidak banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan tidak semestinya. Dia meminta agar upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat. \"Skema pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak,\" kata LaNyalla yang sedang kunjungan dapil ke Jatim, Senin (30/1/2023). LaNyalla mencontohkan untuk masyarakat yang mempunyai keterampilan dan berpotensi diberdayakan, alangkah baiknya jika mereka diberikan bantuan modal yang berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan. \"Kemudian untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang diberi dana simultan atau dana BLT,\" tutur Mantan Ketum Kadin Jatim ini. LaNyalla juga meminta Kementerian atau lembaga membuka ke publik program pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Supaya masyarakat luas bisa melihat sejauh mana anggaran tersebut terserap dan tepat sasaran. \"Pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan. Bukan jumlah totalnya, tetapi terperinci,\" kata dia. Ditambahkan LaNyalla, fenomena anggaran triliunan rupiah habis untuk rapat, sosialisasi atau studi banding merupakan persoalan klasik. LaNyalla meminta kepala daerah mencermati hal itu. \"Di sini dibutuhkan kepekaan para kepala daerah, supaya anggarannya betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan,\" tukasnya.(*)
𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤, 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐍𝐞𝐱𝐭?
Oleh To𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐬𝐲𝐢𝐝 - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BAGI banyak orang, sukses terbentuknya Koalisi Perubahan itu mengejutkan. Tapi, bagi mereka yang akrab dengan teori sejarah, saya lebih suka menyebutnya \"teori keniscayaan\", pasti tidak ikut terkejut. Sebab, semua itu bisa dianalisa. Saya belajar teori ini dari dialektika sejarah Marx. Teorinya makro, tapi bisa kita pakai untuk kasus yang lebih mikro. Dalam teori keniscayaan historis (ini istilah yang saya suka) bisa kita analisis bahwa setiap kelompok ditentukan oleh kebutuhan obyektifnya. Bukan berdasarkan suka tidak suka (like and dislike). Ada satu pilihan yang tidak bisa dihindari kecuali mengharuskan untuk dipilih. Inilah rekayasa Tuhan, kata para agamawan. Mari kita bedah. Nasdem, di bawah kepemimpinan Surya Paloh dengan operator Ahmad Ali sebagai Waketum, memiliki karakter untuk selalu terdepan dalam membuat keputusan politik. Nasdem menemukan Anies yang dianggap paling potensial memimpin Indonesia 10 tahun kedepan. Potensial dalam pengertian pragmatis dan idealis. Punya kemampuan dan potensial menang. Maka, tahun 2019 pasca pilpres, infonya Nasdem sudah punya rencana untuk deklarasikan Anies di akhir tahun 2022. Rencana itu terealisasi. Demokrat, tidak ada pilihan lain kecuali tetap berada di Koalisi Perubahan. Ke PDIP, sulit nyambung. Perlu effort terlalu besar dan menguras energi. Ke Gerindra-PKB, ada histori yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering tidak satu frekuensi dengan Prabowo. Ke KIB, capresnya belum ada. Sebagai pendatang baru akan dijadikan anggota kelas dua. Alias tidak punya bergaining power yang kuat. Juga tidak menguntungkan bagi Demokrat karena identitas sebagai partai oposisi akan seketika lenyap dan tidak bisa dikapitalisasi untuk kampanye. Sementara PKS memang partai oposisi. 10 tahun konsisten menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan, apapun dan berapa tawarannya. Tidak ada pilihan yang rasional bagi PKS kecuali mendukung capres yang dijadikan icon oposisi, yaitu Anies Baswedan. PKS juga disandera oleh konstituennya yang lebih dari 80 persen mendukung Anies. Ini juga akan berlaku buat PPP dan PAN. Dua partai ini akan \"bunuh diri\" jika tidak ikut mengusung Anies. Sebab, mayoritas konstituen dari dua partai ini adalah pendukung Anies. Tinggal bagaimana keduanya dapat alasan dan timing yang tepat untuk menyatakan dukungan ke Anies tanpa harus berhadap-hadapan dengan istana. Pada akhirnya nanti, istana juga akan melunak jika gelombang dukungan kepada Koalisi Perubahan mampu mengantarkan Anies selangkah lebih dekat dalam meraih kemenangan di pilpres 2024. Setelah Koalisi Perubahan terbentuk, tugas selanjutnya adalah pertama, bagaimana konsolidasi tiga partai dengan para simpul relawan Anies mampu menciptakan kerja-kerja politik yang lebih produktif dan efektif di setiap daerah. Kedua, bagaimana Koalisi Perubahan mampu menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung. Koalisi Perubahan mesti membuka diri untuk bergabungnya parpol dari KIB jika KIB tidak mendapatkan pasangan capresnya. Begitu juga dengan Gerindra dan PKB jika keduanya tidak ada titik temu. Membuka diri artinya Koalisi Perubahan mesti mau berbagi peran dan menyiapkan posisi kepada calon-calon parpol yang memungkinkan diajak bergabung. Bertambahnya jumlah anggota Koalisi Perubahan, ini akan lebih memudahkan dan mengefektifkan koalisi ini untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024. Saat ini, Anies Baswedan menjadi magnet yang paling menarik diantara kandidat-kandidat lain. Tinggal bagaimana mengkapitalisasinya untuk menjadi gelombang kekuatan yang lebih besar lagi dalam memenangkan pilpres 2024. Bogor, 31 Januari 2024
Ekonomi Global Membaik, PERPPU Cipta Kerja Wajib Batal
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN Jokowi mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang lalu. PERPPU ini terindikasi melanggar konstitusi. Bahkan beberapa ahli tata negara menyatakan lebih tegas. PERPPU melanggar konstitusi! Dan, karena itu, presiden bisa diberhentikan?! Ada beberapa alasan bahwa PERPPU Cipta Kerja melanggar konstitusi. Pertama, PERPPU Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sehingga inkonstitusional (bersyarat). Artinya, UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, yang akan berakhir pada November 2023. Bukannya diperbaiki sesuai perintah MK, pemerintah malah melanggar perintah MK dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang pada hakekatnya adalah sama dengan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat). Karena itu, PERPPU Cipta Kerja yang melawan dan melanggar Putusan MK berarti juga melanggar konstitusi. Kedua, PERPPU hanya dapat diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa, yang harus berdasarkan faktual: artinya, bukan berdasarkan perkiraan. Sedangkan PERPPU Cipta Kerja diterbitkan berdasarkan perkiraaan, bahwa ekonomi global akan masuk resesi, yang kemudian dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. Ini namanya “aji mumpung”, yang juga bisa dimaknai sebagai rekayasa. Kegentingan memaksa harus bersifat faktual, artinya, (resesi global) sedang terjadi. Faktanya, resesi global tidak atau belum terjadi. Ekonomi Indonesia juga tidak dalam resesi. Bahkan sebaliknya. Ekonomi global menunjukkan perbaikan. IMF melakukan revisi *perkiraan* pertumbuhan ekonomi global 2023 naik dari 2,7 persen menjadi 2,9 persen, naik 0,2 persen dari perkiraan pada Oktober 2022. Inflasi di dunia juga cenderung turun. Inflasi AS turun dari 7,1 persen pada November 2022 menjadi 6,5 persen pada Desember 2022. IMF juga memperkirakan bahwa 84 persen negara di dunia akan mencatat inflasi 2023 lebih rendah dari tahun lalu. Semua ini menunjukkan tidak ada Kepentingan Memaksa, sehingga PERPPU Cipta Kerja tidak sah, alias melanggar konstitusi. Artinya, subjektivitas Presiden dalam menerbitkan PERPPU melampaui wewenang yang diberikan konstitusi. Ketiga, seandainya terjadi resesi ekonomi, Indonesia sudah mempunyai perangkat undang-undang untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan. Yaitu undang-undang No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disetujui DPR pada 15 Desember 2022 dan diundangkan pada 12 Januari 2023. Keempat, seandainya terjadi resesi ekonomi, PERPPU Cipta Kerja juga tidak bisa mengatasi resesi. Karena isi PERPPU Cipta Kerja fokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Artinya sisi supply atau produksi. Sedangkan dalam resesi, yang menjadi masalah adalah sisi permintaan yang turun drastis, sehingga terjadi oversupply: kelebihan produksi. Tentu saja dalam kondisi resesi seperti ini, PERPPU Cipta Kerja tidak berdaya mengatasi resesi ekonomi. Semua ini menunjukkan DPR harus menolak PERPPU Cipta Kerja yang (terindikasi) melanggar konstitusi, dan terkesan manipulatif terhadap kondisi ekonomi global yang dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. (*)
Dialog Kebangsaan Umat Islam di Padang Menghasilkan Piagam Minangkabau Nan Sapuluh, Apa Itu?
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Wakil Pemimpin Redaksi SEJAK dahulu, Ranah Minangkabau tak henti-hentinya membuat terobosan dan karya monumental buat negara ini. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan dengan perlawanan tokoh Tuanku Imam Bonjol yang buat penjajah Belanda kewalahan, hingga masa pra-kemerdekaan lalu sampai hari ini. Tercatat 15 orang dari 104 Pahlawan Nasional seluruhnya berasal dari Minangkabau. Salah satu founding father yang menandatangani teks proklamasi seperti Mohammad Hatta adalah orang Minangkabu. Perumus Pancasila, ada Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. St Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, sampai pencetus mosi integral negara Indonesia menjadi NKRI juga adalah Muhammad Natsir tokoh utama Partai Masyumi. Ketika negara darurat “hampir jatuh” akibat agresi Belanda I dan II, bumi dan tanah Minangkabau juga adalah pelindung sejati tempat PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yaitu di Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Ketua MUI pertama yang juga ulama besar Buya Hamka adalah orang Minangkabau. Diplomat legendaris yang menguasai 11 bahasa asing yaitu H Agoes Salim, juga orang Minangkabau. Pemegang tongkat revolusi dari 4 orang, 3 orangnya adalah dari Minangkabau yaitu: Hatta, Syahrir, Muhammad Natsir, dan Tan Malaka. Tokoh wanita yang namanya dijadikan jalan protokol di DKI Jakarta yaitu Hj Rangkayo Rasuna Said berasal dari Minangkabau. Perempuan pertama yang mendapatkan gelar Syaihah dari Universitas Al Azhar Mesir dan pendiri pesantren wanita pertama di dunia juga orang Minangkabau yaitu Hj Siti Rahmah El Yunusiyah. Banyak lagi kalau mau disebutkan sejarah dan fakta gemilang orang Minangkabau berkarya untuk negeri ini. Jadi, wajar dialog kebangsaan yang digagas oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi dan Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengundang Jenderal Gatot Nurmantiyo, Panglima TNI 2017-2019 hadir menjadi ‘Keynote Speaker’ dalam acara “Dialog Kebangsaan Umat Islam dengan tema Bagaimana Umat Islam Menghadapi Tantangan ke Depan”. Mengetahui mau masuk daerah gudangnya para pemikir, Jenderal Gatot Nurmantiyo yang akrab dipanggil GN ini tahu diri dan membawa rombongan 30 orang tokoh nasional yang juga para pakar, guru besar, akademisi dan ulama. Tampak hadir bersama rombongan yang juga menjadi nara sumber ; Prof Dr Chusnul Mariah, Dr Mohammad Said Didu, Dr Syahganda Nainggolan, Dr Ubaidillah Badrun. Juga bersamaan hadir mantan Ketua Komnas HAM dan Rektor UNJ Jakarta Prof Hafidz Abbas, Rektor UCI Prof Laode Kamaludin, Ketua Federasi Buruh Seluruh Buruh Indonesia Moh Jumhur Hidayat, Habieb Muchsien Al Athos, Gede Siriana, mantan Dirut Bakri Land Hendri Harmen, Andrianto, Wahyono, Mayjen Purn Fuad Basya, Adhi Massardi (mantan Juru Bicara Gus Dur), dan Dr Anton Permana Dt Hitam yang juga putera Minangkabau. Hadir lebih 300-an peserta yang mewakili MUI masing-masing Kabupaten dan Kota Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, dan Kepri. Belum lagi para pimpinan Pondok Pesantren, BEM, ormas Islam baik Muhammadiyah, NU, PERTI, PERSIS, DDI, Tarbiyah, para dosen, guru besar, tokoh adat hingga Bundo Kanduang. Dari pemerintahan hadir para FORKOPIMDA, Wagub Sumbar mewakili Gubernur Sumbar yang sedang umroh Dr Audi, Polda, Korem, Lantamal yang mewakili dan juga tentunya ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar berserta Ketua LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar. Suasana terlihat hangat dan semangat. Paparan dari para nara sumber pun berkualitas. Ada dua sesion dalam seminar tersebut di luar pembukaan. Dan boleh dikatakan, tingkat kehadiran perserta dalam ruangan meskipun sampai larut malam sangat tinggi dan antusias. Dialog yang dimulai tepat pukul 16.00 itu selesai pukul 12.30 WIB. Hebatnya, para peserta boleh dikatakan bertahan hadir 99 persen. Dari hasil semua dialog itulah, makanya para peserta yang hadir membentuk tim untuk merumuskan dan memformulasikan apa intisari kesimpulan dari dialog yang dilaksanakan untuk kemudian ditindaklanjuti. Adapun 10 rumusan yang dihasilkan menjadi “ PIAGAM MUNANGKABAU NAN SAPULUAH” adalah sebagai berikut : Point-Point rumusan hasil Dialog kebangsaan ummat Islam di Sumbar. Piagam Minangkabau Nan Sapuluh: Dengan Menyebut Nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami masyarakat Minangkabau, yang Hadir pada Dialog Kebangsan Umat Islam di Hotel Panggeran Beach 2023. Menyatakan Bahwa : 1. Telah terjadi tragedi kerusakan sistematis dalam perjalanan roda bernegara kita Republik Indonesia seperti pada sistem, aturan, dan sumber daya manusianya di hampir segala lini. 2. Kami bersepakat, tetap setia pada konstitusi dasar yang telah dirumuskan Founding Father negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945. yakni Pancasila dan UUD 1945 3. Menolak tegas segala bentuk neo-invansi, neo-kolonialisasi, yang merongrong kedaulatan NKRI, baik itu secara terbuka maupun tertutup oleh siapapun terhadap negeri ini. 4. Menolak tegas segala upaya, adudomba, provokasi de-islamisasi, islamphoia, infiltrasi, fitnah, dan pemutarbalikan fakta sejarah, kriminalisasi, intimidasi, terhadap Islam dan Pancasila. Dan meminta semua pihak untuk segera berhenti mengasosiasikan umat Islam dengan stigma radikalisme, intoleransi, politik identitas, dimana hal ini kami anggap sebagai upaya membungkam dan menyudutkan umat Islam yang ta’at beribadah serta tidak mudah ikut, manut dengan keinginan suatu kelompok politik. 5. Bersepakat untuk bersama berjuang, menyelamatkan nasib bangsa ini, dari serangan perang asimetris yang menyasar kedaulatan bangsa ini, seperti upaya kudeta konstitusi, perampokan sumber kekayaan alam (SKA), infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menggunakan kekuatan negara untuk kekuasaan oligarki politik dan oligarki ekonomi. 6. Mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, ummat Islam dan masyarakat luas agar kembali menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan azas kearifan lokal berupa semangat ukuwah Islamiyah, ukuwah wathaniyah, semangat gotong royong, dan kesadaran Jihad untuk bersama menyelamatkan nasib bangsa ini ke depan, baik melalui perjuangan linier politik negara, maupun nonlinier, politik insidentil (darurat) negara yang dijamin konstitusi UUD 1945. 7. Meminta semua pihak untuk secara sadar, menghentikan segala bentuk upaya, prilaku, agenda tertentu yang bisa membahayakan keutuhan NKRI, serta juga menghentikan penggunaan alat kekuasaan negara untuk kepentingan kekuasaan kelompok politik tertentu. yang telah melukai, menyakiti, dan mengkhianati rakyat. 8. Mendukung penuh setiap upaya perbaikan, kritikan, perlawanan, action plan, dari pihak manapun juga terhadap jalannya roda pemerintahan yang dianggap telah jauh melenceng dari amanat konstitusi dan cita-cita perjuangan para Bapak bangsa. 9. Menindalanjuti, kesepakatan hari ini dengan membentuk, melebur, atau bergabung dengan kelompok perjuangan yang sudah ada dan terbentuk karena melawan kezaliman dan kemungkaran yang di lakukan penguasa yang otiriter hanya dengan dakwah dan People Power kekuatan Civil Society 10. Masyarakat Minangkabau dalam falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, siap menjaga NKRI dengan seluruh jiwa raga, dengan bertekad sejak hari ini akan terus menyuarakan kebaikan, merajut persatuan, menghimpun kekuatan, baik fisik dan non fisik, baik materil dan spritual, baik sendiri maupun kelompok, untuk menjadi benteng pertahanan bangsa Indonesia yang solid, tangguh, dan militan. Semangat dan spirit ini akan terus di gelorakan mulai dari keluarga, kaum, kampuang, dan Nagari Nagari di seluruh ranah Minangkabau. Padang, 28 Januari 2023 Dengan telah di bacakannya Piagam Minangkabau Nan Sapuluah (sepuluh) ini, maka tentu di harapkan dapat tersosialisasi ke tengah masyarakat Minangkabau khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena spirit “urang awak” ini bisanya akan mudah menjadi trigger dan motivasi bagi kelompok yang ingin perubahan lebih baik terhadap negeri ini. InsyaAllah. (*) Jakarta, 31 Januari 2023.
Trisakti Itu Bernama Koalisi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NASDEM, Demokrat dan PKS, sejatinya bukan hanya ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah hilang selama ini. Dengan mengusung Anies sebagai capres, koalisi perubahan secara substansi telah mencoba menjebol sekaligus membangun sistem dan tata-kelola penyelenggaraan negara yang begitu bobrok. Ketiga partai yang berani berseberangan dengan rezim kekuasaan tiran, pada prinsipnya telah menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang- orang dan partai politik yang terlalu memujanya. Konstelasi pilpres 2024 memasuki babak baru. Sikap partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS yang mengusung Anies sebagai capresnya, semakin memanaskan suhu dan panggung politik nasional. Kebijakan satu partai politik koalisi dan dua partai politik oposisi itu, mematahkan sekaligus meluruskan beberapa spekulasi skenario pilpres 2024. Pertama, menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa dari oligarki baik yang berasal dari korporasi maupun partai politik tertentu. Kedua, membangkitkan gairah dan opitimisme tinggi sebagian besar rakyat yang menginginkan perubahan di negeri ini. Ketiga partai politik pengusung Anies berhasil mengubur mimpi, hasrat sekaligus ambisi rezim kekuasaan untuk terus memerintah republik. Kebijakan partai politik tersebut bukan hanya menangkap aspirasi dan kehendak rakyat, lebih dari itu menjadi indikator betapa demokrasi masih bisa diselamatkan dan dilaksanakan, meskipun terlanjur telah rusak dan menjadi momok yang mengerikan akibat ulah rezim. Ada pertarungan politik yang terpolarisasi dalam dua kekuatan. Satunya diwakili oleh rezim status quo yang ingin memperpanjang jabatan atau presiden 3 periode. Sementara satu lainnya menginginkan pergantian kepemimpinan nasional dus perbaikan negara bangsa. Antara kekuatan petahana melawan koalisi perubahan, antara rezim kekuasaan dan oposisi. Ada yang menarik dari partai politik dalam koalisi perubahan menyangkut keputusannya memilih Anies sebagai capres pada pilpres 2024. Dipelopori oleh Nasdem yang mengusung Anies, pembahasan dan berujung hal yang sama pada Demokrat dan PKS, bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Ada kalkulasi yang begitu dipertimbangkan oleh ketiga partai itu, salah satunya dampak yang dianggap merugikan. Keberanian Nasdem mencapreskan Anies harus dibayar dengan tindakan resisten pemerintah beserta partai politik pendukungnya. Dibuly, ditinggalkan kader hingga terancam direshuffle kadernya dalam pemerintahan, menjadi konsekuensi logis yang diterima partai Nasdem. Pilihan sulit bagi Nasdem untuk terus merapat bersama rezim kekuasaan atau bersama rakyat bergandengan tangan. Partai Nasdem mengambil langkah tepat, diikuti partai Demokrat dan PKS mengunci tiket capres Anies, untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya pilpres 2024. Langkah politik Nasdem, Demokrat dan PKS mengingatkan publik pada Trisakti Bung Karno. Pemikiran presiden pertama Indonesia tentang berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seakan menjadi spirit dari koalisi perubahan. Nasdem, Demokrat dan PKS, seketika bertransformasi menjadi 3 pilar yang menopang tegaknya konstitusi dan demokrasi yang selama ini cenderung mengalami kehancuran. Rezim kekuasaan bukan hanya menghianati Trisakti Bung Karno, lebih dari itu membahayakan eksistensi dan keberlangsungan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Melalui proses pilpres 2024, koalisi perubahan sejatinya berupaya membangun kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Menyelamatkan pilpres yang jujur, adil dan terbuka, demi melahirkan pemimpin yang memiliki kecakapan, karakter dan integritas untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trisakti Bung Karno memang belum bisa diwujudkan. Kapitalisme dan komunisme global masih menguasai Indonesia hingga kekinian. Mewujudkan Trisakti Bung Karno menjadi identik dengan menepis sekulerisasi dan liberalisasi. Kapitalisme dan komunisme yang membunuh Trisakti Bung Karno itu, terus berlanjut menguasai republik melalui tangan-tangan rezim. Kekuasaan yang menjadi boneka nekolim kini menyeringai dalam wajah pemerintahan. Cengkeraman oligarki yang menghina, menista dan merendahkan bangsa Indonesia, menegaskan bahwasanya revolusi belum selesai, seperti kata Bung Karno. Koalisi perubahan tak sekedar memasuki babak baru pesta demokrasi yang menentukan masa depan Indonesia. Ketiga partai politik pelopor pembaruan dan perbaikan bangsa ini, selayaknya berani menjebol dan membangun kembali tatanan penyelenggaraan negara yang terlanjur rusak begitu akut dan sistemik. Dengan mengusung, mengamankan dan memenangkan Anies Baswedan, koalisi perubahan pada hakekatnya membawa harapan perubahan yang lebih baik dan bermartabat serta mengupayakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengusung Anies sebagai capresnya, koalisi perubahan tak ubahnya sedang menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang-orang dan partai politik yang terlalu memujanya. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Januari 2023/9 Rajab 1444 H.
Umat Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Al Qur'an
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengajak agar umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi aksi pembakaran salinan Al Qur\'an di Swedia. \"Membakar Al Qur\'an itu jelas melukai umat Islam, saya mendorong aparat kepolisian di Swedia menindak tegas para pelaku. Tapi yang paling penting kita (umat Islam) harus tetap tenang, tidak terprovokasi dengan aksi itu,\" kata Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu, 21 Januari. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al Qur\'an. Muhaimin mengutuk keras aksi keji tersebut. Selain bertentangan dengan nilai keislaman, dia menyebutkan aksi Paludan bisa memicu ketegangan antar-umat beragama di dunia, terutama Islam. \"Saya tentu saja mengecam keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Qur\'an di Swedia, itu bukan saja tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan toleransi, malah lebih dari itu bisa memicu ketegangan,\" ucap Muhaimin. Negara Arab, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait pun mengecam Paludan. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga sudah menyikapi kejadian itu. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Alquran oleh Rasmus Paludan. Aksi penistaan kitab suci itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan berekspresi harusnya dilakukan secara bertanggung jawab. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyayangkan sikap Rasmus Paludan. KH Yahya mendoakan agar Paludan sadar dan mendapatkan nilai-nilai kebenaran usai tindakan yang dilakukan Paludan. “Whatever his cause is, it is doomed to fail. Mari kita teruskan saja duduk santai menikmati kesyahduan iman kita sendiri sambil menunggu Rasmus Paludan runtuh bersama segala cita-citanya atau dia insaf kemudian berbelok ke jalan yang benar,” kata Gus Yahya.(ida/ANTARA)
Pembicaraan Gibran dengan Megawati Saat di Semarang, Dirahasiakan
Solo, FNN - Gibran Rakabuming Raka merahasiakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu pada pelantikan Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang di Semarang, Senin (30/1).\"Baca saja ekspresi muka saya waktu digandeng bu Mega, itu cukup menjawab,\" katanya di Solo, Selasa.Disinggung mengenai kemungkinan untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2024, ia enggan menjawab secara lugas.\"Nggak tahu, baca sendiri (ekspresi wajahnya, red.). Nanti dululah itu, nanti saja dibahasnya, yang penting sudah ketemu ibu (Megawati, red.), sudah,\" katanya.Meski merahasiakan isi pembicaraan dengan Megawati, ia mengakui banyak kesan yang dirasakannya saat pertemuan. Sempat mengantarkan Megawati hingga ke mobil untuk kembali ke Jakarta, ia mengatakan pada kesempatan itu tidak ada pembicaraan berdua antara dirinya dengan Megawati.\"Enggak, kemarin sudah cukup, singkat, padat, jelas,\" katanya.Sebelumnya sempat tersebar foto Megawati yang menggandeng tangan Gibran saat pertemuan di Semarang. Meski dalam foto tersebut keduanya terlihat dekat, ia enggan menyebut jika gandengan tersebut merupakan bagian dari simbol politik.\"Enggak, beliau sudah seperti ibu, eyang saya sendiri. Pokoknya tugasku kalau beliau di sini saya ngantar, mendampingi,\" katanya.Sementara itu, saat disinggung mengenai persiapan Pilkada 2024, ia mengaku tidak ada persiapan apapun.Termasuk merealisasikan 16 proyek prioritas di Solo, dikatakannya, upaya tersebut bukan bagian dari persiapan untuk melaju pada kontestasi politik yang lebih tinggi.\"Nggak ada, lha \'aku meh ngopo to?\' (saya mau melakukan apa?). Proyek prioritas itu kan pekerjaan sekarang, tugas saya menyelesaikan itu. Saya nggak mau pamer, biar warga yang menilai,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
