ALL CATEGORY
Pro-Kontra Cak Nun versus Jokowi
Catatan Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Media sosial paling familiar bagi para pengguna handphone tentulah WhatsApp yang menghimpun mereka dalam grup-grup WA. Masing-masing grup mempunyai karakter dan dinamika tersendiri. Berikut sebagian dari pro-kontra Cak Nun versus Jokowi. Anggota salah satu grup WA mengunggah meme berikut. “Kebencian pada Jokowi bukan karna Jokowi jahat Tapi karena Jokowi kerjanya menghalangi orang jahat untuk berbuat jahat.” Penulis spontan merespons: Percaya??? Ini mah deskripsi buzzer istana. Anggota grup WA yang lain menimpali: Kalau buzzer non-istana kayak apa Prof? Penulis meresponsnya dengan mengunggah meme: \"Pancasila itu benar secara formal, dan sangat padat berisi, mengapa dipadatkan lagi jadi Trisila, bahkan Ekasila?” Pengunggah meme tentang Jokowi pun merespons kembali: ini kerjaan buzzer juga... Penulis jawab: Iyaa... kerjaan Buzzer Non-Istana! Lalu penulis unggah pernyataan Adhie M Massardi: Era Jokowi Intelektualitas Dihancurkan Jadinya Politik Akal-akalan! DEMOCRAZY.ID - Dari rezim ke rezim terdapat perbedaan mencolok dan karakteristik kepemimpinan nasional. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perpolitikan tanah air seperti kehilangan modal sosial. Sementara rezim Joko Widodo (Jokowi), perpolitikan nasional cenderung menghabisi intelektualitas. Begitu disampaikan Adhie M Massardi dalam serial diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Perppu Ciptaker & Ribut-ribut Murid Gus Dur”, di Kopi Timur, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1). Atas dasar itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menilai perseteruan antara Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi momentum bahwa intelektualitas benar-benar dihabisi. “Dalam konteks itu saya melihat bahwa Pak Mahfud modal intelektualnya tergerus oleh rezim ini. Yudi Latief juga pernah bilang bahwa rezim Jokowi anti-intelektualisme,” kata dia. Menurut Adhie, Rizal Ramli mengkritik pemerintah melalui Mahfud MD agar para intelektual sekalipun dia di pemerintahan tetap menjadi intelektual sejati yang menjunjung tinggi intelektualisme. “Bang Rizal Ramli melihat di situ (pemerintah) kan ada sahabatnya dia, harusnya dia mengingatkan tapi Pak Mahfud kan dia ada di dalam pemerintahan kan enggak mungkin menyalahkan bos. Nah, pandangan inilah yang kemudian digugat oleh RR dengan mazhab intelektual yang menjunjung tinggi kebenaran dan moral,” pungkasnya. https://www.democrazy.id/2023/01/adhie-massardi-miris--era-jokowi-intelektualitas-dihancurkan-jadinya-politik-akal-akalan-.html?m=1&s=08 Berikutnya penulis unggah catatan Pierre Suteki: Hasil Kerja Tim PPHAM Sebagai Ajang \"Bersih-bersih\" Rezim dan Moderasi Komunisme? Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu (11/1/2023). Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia. Muncul pertanyaan apakah pengakuan Jokowi itu bisa kehilangan makna, karena tidak mengakui hilangnya nyawa Laskar FPI Peristiwa KM50 sebagai pelanggaran HAM berat, termasuk ratusan terduga teroris, baru diduga sudah dibunuh. Seperti pepatah “gajah di depan mata tidak terlihat, semut di kejauhan tampak besar.” Pengakuan Presiden Jokowi juga tergantung pada temuan dan penetapan status pelanggaran HAM oleh Panitia Ad Hoc Komnas HAM yang secara keliru dilakukan oleh Tim PPHAM. Menurut PPHAM peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI bukan pelanggaran HAM berat, dan dengan demikian mustahil Jokowi akan menyatakan dan mengakui peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Atas temuan Tim PPHAM dan pengakuan Jokowi atas tragedi 1965, apakah ada potensi untuk menghidupkan NEO-PKI? Adakah penunggang gelap yang berupaya membangkitkan komunisme? Semua sangat mungkin, baik dengan kembali mengaktifkan organisasinya atau menunggangi kendaraan ormas dan orpol yang ada. Apa pun harus dipegang Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 masih berlaku, begitu pula UU No. 27 Tahun 1999, dan KUHP Baru juga menegaskan larangan penyebaran ideologi komunisme. Maka, di negeri ini tetap tidak ada tempat untuk persemaian komunisme, dan bangkitnya organisasi PKI. Bagaimana bisa sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat belum diadili lalu sudah dilakukan penyelesaian secara non yudisial? Bukankah ini terkesan hanya sebagai lips service dalam penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu sebelum rezim ini berkuasa, sekaligus sebagai media “bersih-bersih” atas semua dugaan pelanggaran HAM berat? Komnas HAM dan Tim PPHAM tidak pernah menetapkan satu pun peristiwa terbunuhnya banyak orang di masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014 s/d 2024). Lalu siapa yang akan mengoreksi, dan menyelidiki untuk menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran HAM berat dalam periode tersebut? Salah seorang anggota grup menulis: Luar biasa paparan dan analisisnya. Problemnya pelanggaran HAM berat periode lalu tidak kunjung diselesaikan, namun malah justru ditambah lagi dengan yang baru yang tak kalah berat dan tidak kalah banyaknya? Sayang, periode sudah mau berlalu...baru teringat dosa besar sejarah belum terlunasi? Mungkinkan bisa diselesaikan? Anggota grup WA lainnya pun mengunggah tulisan tentang Cak Nun berikut. Beberapa waktu lalu beredar petikan rekaman video Cak Nun yg menyatakan bhw Indonesia dikuasai oleh sosok Firaun bernama Jokowi, Qorun bernama Anthony Salim & 9 Naga, & Hamam bernama Luhut. Ringkasnya, mereka bisa mengatur apa hasil pemilu 2024 dll. Saya segera kontak Sabrang, putera Cak Nun. Benarkah itu statemen CN, kapan & apa konteksnya? Kami kopi darat tadi siang. Dia menjelaskan benar itu statemen yg disampaikan CN beberapa waktu lalu di Surabaya. Namun, dia bilang, dirinya & sejumlah tim inti jamaah Maiyah keberatan & protes keras dg pernyataan itu. Akhirnya CN membuat video klarifikasi & minta maaf berjudul “Mbah Nun Kesambet” (terlampir). https://youtu.be/jxLL3hNkQSE Setelah menyimak video yang dimaksud penulis berkomentar: Ksatria Cak Nun. Ksatria artinya elegan, jantan, jatmika, jentelmen; berani mengakui kesalahan Anggota grup WA yang lain berkomentar: Itulah kalau agama dijadikan alat Penulis: Agama itu alat untuk menggapai kebahagiaan dunia-akhirat... Dia pun melanjutkan: Kalau menyebut orang dengan nama Firaun itu bagaimana Prof? Apa dengan melabeli Presiden dengan Firaun, lantas dia bahagia dunia akhirat? Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Penulis: Cak Nun telah melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah yang mau mengaku salah, lalu memohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf kepada semua pihak atas kesalahannya. Dan Cak Nun telah melakukan itu. Berkenaan dengan pernyataan Cak Nun yang viral tersebut, Ubedilah Badrun dalam wawancaranya dengan Sari Narulita menyatakan, bahwa pernyataan Cak Nun itu tidak sepenuhnya salah, karena memang terdapat beberapa kemiripan Jokowi dengan Firaun dalam menjalankan kekuasaan. Ada unsur otoriter, dan menyengsarakan rakyat. Bedanya, Jokowi tidak mengaku tuhan. Lalu beredar meme, Firaun tidak terima disamakan dengan Jokowi, karena dia tidak pernah bohong dan tidak pernah utang. Belakangan di grup WA yang sama beredar video obrolan Eko Kuntadhi dengan Mohamad Sobary. Dengan sinis Mohamad Sobary berucap, “Cak Nun merasa dirinya sejenis macan, tapi Pak Jokowi ngertinya kucing… kucing pun kucing gering…” Atas pernyataannya Cak Nun merasa tidak apa-apa dihujat di sana dan di sini. Siapa pun boleh memilih menjadi pembela Cak Nun ataupun Jokowi.
Untung Prabowo Tak Jadi Presiden
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEMBACA dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini maka rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira Jokowi menang akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Prabowo abu-abu. Ketika yang bersangkutan siap menerima jabatan Menteri dan masuk dalam Kabinet Jokowi maka goresan buruk karakter mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung yang berjuang mati-matian untuk Prabowo. Merasa terkhianati. Kecurangan Pilpres diterima demi status Menteri. Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai Presiden terbaik. Untuk Jokowi ia bersyahadat. Orang menyebut Prabowo bagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya monumen. Tidak sedikitpun simpati Prabowo pada pendukungnya yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh KAMI yang dipenjara, HRS dan enam laskar terbunuh keji lewat begitu saja. Belum aktivis di daerah yang \"la salam wala kalam\". Tak sepatah katapun terucap simpati apalagi membela. Rakyat melihat orientasi hanya pada jabatan dan ketakutan. Presiden menjadi impian. Terakhir ia mendekat pada keluarga Jokowi. Gibran, Kaesang dan Bobby ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI, Prabowo mendukung pula Bobby maju Gubernur Sumut. Meski untuk ini agak kikuk dengan Edy Rahmayadi Gubernur yang kader Gerindra sendiri. Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja dengan kawalan ribuan tentara dan polisi tampaknya akan didorong untuk Walikota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian maka Prabowo adalah pendukung nepotisme. Ditunggu Prabowo bersilaturahmi ke ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK untuk jaga-jaga jika proses Pilpres masuk ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo tidak layak untuk jadi Presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi Presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya. Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi. Bandung, 30 Januari 2023.
Manuver Eksternal Setajam Apapun, Seperti Tak Menggoyahkan Deklarasi Koalisi Perubahan Indonesia Diwujudkan
Oleh Ady Amar - Kolumnis ADA semacam pelesetan semacam penegasan, yang dibuat menjelang Pilpres 2024. Bunyinya seperti menirukan produk minuman teh. Bisa dipastikan itu dibuat pendukung dan relawan Anies Baswedan--Siapa pun cawapresnya, cuma Anies capresnya. Itu bagian penegasan, bahwa pendukung/relawan tidak ingin turut campur atau cawe-cawe soal siapa pendamping Anies nantinya. Siapa pun cawapresnya, Anies capresnya. Soal itu tidak bisa ditawar lagi. Maka, menjadi tidak terlalu penting cawapres untuk Anies itu akan diisi oleh siapa. Siapa pun itu pastilah sudah lewat pertimbangan matang. Juga diskusi panjang berbagai aspek dibahas partai pengusungnya. Semua pertimbangan plus minus akan jadi penentu siapa yang pas sebagai pendamping Anies. Realitas politik elektoral pastilah paling utama jadi pertimbangan. Seberapa besar cawapres pendamping Anies, itu mampu mendulang suara kemenangan nantinya. Tidak cuma itu saja, tapi juga kualitas pendamping yang nantinya dapat membantu kerja-kerja presiden terpilih. Semua pertimbangan itu bukan wilayah pendukung/relawan, meski kasat mata tampak kecenderungan atau keinginan--bahkan muncul dari para penulis yang bersimpati dan rajin menulis tentang Anies--maka pilihan pada idola yang berbasis partai politik atau ormas tertentu, menjadi pertimbangan subyektif untuk bisa dipilih. Maka analisa dibuat meyakinkan, bahwa jagoannya yang paling tepat mendampingi Anies. Semua argumen diberikan, dan itu tetap dalam tataran rasional, meski tidak lepas sedikit banyak ada suasana emosional dimunculkan. Semua sah-sah saja, dan itu dimungkinkan. Sekali lagi, itu hal biasa yang masih bisa dinalar. Muncul setidaknya tiga nama yang jadi pertimbangan pada embrio lahirnya Koalisi Perubahan Indonesia--disebut embrio karena belum resmi terbentuk, meski diskusi panjang menyamakan persepsi antarpartai politik \"perubahan\" masih terus diikhtiarkan. Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, masih terus mencari formula menyamakan persepsi. Hal yang memang tidak mudah. Muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diajukan Partai Demokrat. Dan Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat diajukan PKS. Sedang Partai NasDem, meski saat mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya, menyatakan soal cawapres diserahkan pada Anies untuk memilihnya. Tapi tetap saja wacana NasDem lewat elit politiknya muncul, ikut \"mewarnai\" siapa cawapres yang dimauinya. Dan, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jadi pilihannya. Semua punya kepentingannya masing-masing. Kedewasaan tiga partai politik itu tengah diuji, memilih mengedepankan pilihan subyektif-pragmatis, atau lebih melihat pada realitas politik yang muncul. Maka, pertemuan demi pertemuan tim kecil dari ketiga partai terus dilakukan. Terakhir, PKS seperti tidak memaksakan jagoannya. Setidaknya wacana memajukan cawapres Ahmad Haryawan sayup sudah tidak lagi terdengar. Bahkan beberapa elitenya menyebut setuju jika pendamping Anies, itu AHY. Dua nama mengerucut pada AHY dan Khofifah Indar Parawansa. Namun, masih tetap terasa alot muncul dari dua partai, NasDem dan Demokrat yang seperti memaksa kehendak agar jagoannya bisa diterima sebagai pendamping Anies. Diskusi menghadirkan Koalisi Perubahan Indonesia seperti deadlock. Tapi lagi-lagi muncul kebesaran jiwa AHY dan Partai Demokrat yang realistis dengan memilih tidak memaksakan kehendak. Tidak ingin disebut bagian dari yang membuat embrio tidak menetas menjadi harapan rakyat akan sebuah perubahan. Partai Demokrat tidak memaksakan harus AHY sebagai pendamping Anies. Cawapres diserahkan pada pilihan Anies, itu diucapkan AHY, Kamis siang hari (26 Januari). Maka, mestinya makin dekat Deklarasi Koalisi Perubahan Indonesia itu bisa dideklarasikan. Tapi tampaknya itu pun belum bisa cepat diwujudkan. Faktor eksternal juga mempengaruhi itu semua. Spekukasi menyebut, istana tak ingin deklarasi bisa terlaksana. Artinya, tidak menghendaki parliament threshold 20 persen untuk pencapresan Anies itu terjadi. Manuver pun dilakukan agar tidak terjadi kesepakatan. Partai NasDem, sebagai partai koalisi pemerintah, menjadi pihak yang paling disasar untuk \"digoda\" dengan banyak hal. Baik berupa ancaman, atau harapan lebih yang akan diberikan--setidaknya spekulasi itu muncul menemui bentuk kebenarannya--jika mengikuti kehendak istana. Sikap Partai Demokrat yang melepas keinginan jagoannya sebagai pendamping Anies, itu seperti menjadi jalan \"akur\" antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Konon, sudah tiga bulan keduanya tidak saling tegur sapa. Semua kepentingan seperti bisa \"mengakurkan\" pihak yang berselisih paham politik seruncing apapun untuk duduk bersama membahas kepentingannya. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi seperti mendadak memanggil Surya Paloh ke istana, Kamis sore (26 Januari). Pastilah bukan untuk kangen-kangenan, tapi bicara sikap politik NasDem dalam mengusung Anies, yang jadi keberatan istana. Meminta Paloh untuk tetap dalam barisannya, tidak melawan arus. Sekali lagi, itulah spekulasi yang muncul. Dan, memang sepertinya tidak jauh-jauh dari itu. Koalisi Perubahan Indonesia menanti saat yang tepat untuk dideklarasikan. Bisa terwujud jika ketiga partai kukuh pada pendirian menghadirkan sebuah perubahan yang jadi harapan rakyat. Tidak goyah oleh manuver eksternal setajam apapun. Rakyat akan melihat kesungguhan NasDem, Demokrat, dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tidak lagi menjadi masalah siapa cawapres yang akan mendampingi Anies, mau AHY atau Khofifah, itu sama saja. Jadi, jangan coba-coba bermain dengan harapan rakyat, jika tidak ingin dihukum dengan tidak dipilih dalam pemilu nanti. Rakyat punya kuasa, meski kuasa cuma 5 tahunan. (*)
Gelembung Utang dan Retorika Mampu Bayar: Menyesatkan?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studie) UTANG pemerintah Indonesia, di bawah pemerintahan Jokowi, dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani, naik pesat. Naik dua kali lipat dalam delapan tahun, terhitung 2014 hingga 2022. Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2014 hanya Rp2.609 triliun. Tetapi kemudian melonjak menjadi Rp7.734 triliun pada akhir tahun 2022. Atau naik Rp5.125 triliun, selama delapan tahun. Tetapi, rakyat tidak perlu khawatir. Kita mampu bayar! Begitu kata Menteri Keuangan. Apa? Kita mampu bayar? Pemerintah mampu bayar utang yang terus menggelembung itu? Apa iya? Ucapan Menteri Keuangan terdengar meyakinkan, tapi juga seperti dongeng, atau sebatas retorika? Karena, kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa jumlah utang malah naik terus? Kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa pajak (PPN) dinaikkan? Demikian anomali pernyataan Menteri Keuangan, yang dirasakan oleh rakyat. Sepertinya, pernyataan “kita mampu bayar utang” mempunyai maksud pembenaran untuk menambah utang? Karena, menurut APBN 2023, pemerintah akan menambah utang lagi pada tahun ini, jumlahnya cukup fantastis, sekitar Rp700 triliun. Apakah karena itu keluar pernyataan retorika “kita mampu bayar (utang)”? Karena, faktanya, pemerintah selama ini tidak pernah membayar utang, dari kantong sendiri: dari pendapatan negara atau APBN. Artinya, pemerintah selama ini membayar utang yang jatuh tempo dari utang lagi: utang lama yang jatuh tempo dibayar dengan menarik utang baru. Bukan itu saja, pemerintahan Jokowi selama berkuasa juga tidak pernah membayar *bunga* utang dari kantong sendiri. Artinya, pemerintahan Jokowi selama ini membayar bunga utang dari menarik utang baru. Jadi, dari mana datangnya optimisme dan keyakinan Menteri Keuangan, bahwa Indonesia mampu membayar utang? Karena, faktanya, utang pemerintah dan bunganya tidak pernah dibayar dari pendapatan negara, tetapi dari gali utang baru. Di lain sisi, faktanya, keuangan negara semakin tertekan. Beban bunga utang pada tahun 2022 sudah mencapai 19 persen dari total penerimaan perpajakan. Rasio ini naik dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi, yang hanya 17,8 persen. Padahal, penerimaan perpajakan tahun 2022 naik pesat, akibat kenaikan harga komoditas yang tinggi. Padahal, sebagian beban bunga utang juga sudah ditanggung oleh Bank Indonesia, dengan “mencetak uang”, yang digunakan untuk membeli surat utang negara (di pasar primer), tanpa bunga. Kemudian, utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2022 mencapai Rp443 triliun, atau sekitar 21,8 persen dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, beban bunga ditambah cicilan pokok utang yang harus dibayar pada 2022 sudah mencapai 40,8 persen dari penerimaan perpajakan. Rasio yang tinggi tersebut sebenarnya sudah mencerminkan pemerintah sulit, atau bahkan tidak mampu, membayar kewajiban beban bunga dan pokok utang yang jatuh tempo. Akibatnya bunga dan pokok utang dibayar melalui penarikan utang baru. Ditambah, bantuan “cetak uang” dari Bank Indonesia, ditambah menaikkan pajak PPN. Jadi, “Indonesia mampu bayar (utang)” hanya sebatas retorika dan dongeng, yang hanya bisa terjadi kalau masih ada pihak yang mau memberi utang? Atau pemerintah harus minta “perlindungan” dari Bank Indonesia, dengan “mencetak uang”. Atau membebani rakyat dengan menaikkan pajak! (*)
Gawat Darurat TKA Cina
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANJIR TKA China akibat pola kerjasama investasi yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia bukannya tidak berisiko bahkan dapat berisiko besar. Tertutupnya informasi Kemanaker atau instansi lain mengenai jumlah TKA China yang sudah menjadi karyawan di berbagai kegiatan usaha menjadi tanya besar dari motif dibalik kehadirannya. Atas banjirnya TKA China sekurangnya tiga risiko akan dihadapi bangsa Indonesia, yaitu : Pertama, penggeseran ruang kerja TK pribumi. Saat ini tingkat pengangguran tinggi akibat PHK maupun disebabkan sulitnya lapangan kerja. Ditambah dengan keberadaan kelas atau segmen pengangguran tak kentara (disguised unemployment). TKA China mengambil porsi tenaga kasar atau bukan ahli. Kedua, membuka ruang konflik antara TKA China dengan TK Pribumi. Hal ini disebabkan banyak faktor baik itu perbedaan budaya kerja, hambatan komunikasi, perlakuan majikan serta penghasilan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Kasus PT GNI Morowali menjadi contoh yang bagus. Ketiga, konflik mengundang invasi bahkan aneksasi. Dengan alasan melindungi warga negaranya bukan mustahil tentara RRC akan datang. Yakinkah kita bahwa pekerja yang sekarang ada itu bukan tentara ? Dengan dukungan WNI etnis China yang menguasai sektor ekonomi maka invasi dan aneksasi menjadi sangat terbuka. Jika hanya menanamkan modal dan tenaga ahli mungkin risiko tidak terlalu besar, akan tetapi dengan \"impor\" TKA China untuk berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan kasar, maka Indonesia kini dalam keadaan bahaya. Setelah jebakan hutang menjadi bagian strategis dari proses penjajahan sistematis, maka China memiliki kunci lain yakni TKA China. 350 tahun bangsa dijajah oleh Belanda dengan pemberontakan yang hanya bersifat sporadis. Artinya jika penjajah sudah mencengkeramkan kukunya, maka tidaklah mudah untuk mengusirnya. Melawan saja perlu keberanian dan pengorbanan yang besar. China kini sangat potensial menjajah bangsa Indonesia. Sebagai raksasa ekonomi China menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi selanjutnya politik dan militer. China berperan menjadi bagian dari penjajah kaum oligarki. Kini dikhawatirkan China telah ikut menjadi pengendali politik berbasis ekonomi. Membiarkan atau membuka pintu lebar bagi TKA China adalah penghianatan \"orang dalam\" untuk infiltrasi, invasi dan aneksasi. Persoalan bukan hanya masalah investasi dan hutang luar negeri. Ini proses menuju kolonialisasi. Ketidakberdayaan menjaga kedaulatan ditampakkan dari konflik Morowali. Bagaimana aparat berpihak kepada TKA China. Dua pekerja tewas masing-masing TKA China dan TK Pribumi tetapi yang menjadi tersangka seluruh nya adalah TK Pribumi ? Sungguh ironi. Bom waktu dapat meledak sewaktu-waktu. Penyesalan terjadi setelah RRC benar-benar menguasai. Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali pola kerjasama ekonomi dengan RRC. Jangan membuka kran luas bagi pengiriman TKA China secara masif. Konflik akan menjadi jalan untuk hadirnya tentara China ke Indonesia demi \"melindungi warga negara\" nya. Pemimpin Indonesia hanya bisa planga-plongo serba salah. Jika politik perimbangan diambil dengan mengundang tentara AS dan sekutunya, maka kita sedang mempersilahkan China dan Amerika untuk berperang di Indonesia. Indonesia menjadi \"battle field\" yang dramatis dan eksotis. Petinggi investasi datang dengan \"second home visa\" untuk merintis kehadiran TKA China. Dan hal itu hanya sebagai permulaan. Selanjutnya bahaya datang mengancam. Gawat darurat TKA China. Bandung, 29 Januari 2023
Sepanjang 2022, Hampir 600 Siswa di Bangladesh Bunuh Diri
Dhaka, Bangladesh, FNN - Sebanyak 585 siswa di Bangladesh melakukan bunuh diri sepanjang 2022, menurut laporan yang dirilis di Ibu Kota Dhaka pada Jumat (27/1).Dari jumlah tersebut, 340 adalah siswa sekolah dan 106 mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan 85 orang berstatus mahasiswa universitas dan 54 siswa madrasah atau pesantren, kata Aachol Foundation dalam survei berbasis laporan di surat kabar terkemuka.Tim peneliti mengumpulkan informasi dari 150 lebih surat kabar lokal dan nasional serta portal daring.\"Bunuh diri adalah nama parasit senyap dalam masyarakat. Perbuatan itu mencengkeram kaum muda dalam perangkapnya yang mematikan setiap hari,\" menurut survei bertajuk \"Kecenderungan Bunuh Diri di kalangan Siswa, Bagaimana Solusinya?\"Survei itu menggarisbawahi fenomena bahwa kasus bunuh diri bertambah banyak \"pada tingkat penularan di kalangan siswa pada semua level akademik,\" dari pelajar hingga mahasiswa.\"Jumlah bunuh diri di kalangan pelajar dan mahasiswa dari data gabungan memicu kami untuk meninjau alasan di balik kasus bunuh diri,\" katanya.Survei mencatat bahwa wilayah Dhaka melaporkan angka bunuh diri tertinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa, yakni 23,77 persen dari delapan wilayah di Bangladesh.Kota pelabuhan di Bangladesh selatan, Chattogram, menyusul dengan 17,27 persen.Berdasarkan analisis gender, perempuan lebih banyak melakukan bunuh diri yakni 60,15 persen dibandingkan laki-laki.Pelajar antara 13-19 tahun paling mungkin mengakhiri hidupnya dan jumlah di kelompok usia tersebut mencapai 405, yang mencakup angka 76,12 persen.Alasan yang melatarbelakangi bunuh diri antara lain adalah lantaran merasa terluka secara emosional, urusan asmara, konflik keluarga, depresi, gangguan psikologis, masalah keuangan, pelecehan dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.Pada beberapa kasus, alasan untuk melakukan bunuh diri masih misteri, menurut hasil survei.Untuk mencegah bunuh diri dan menumbuhkan kesadaran di kalangan siswa, survei tersebut merekomendasikan pembukaan Cabang Bantuan Pertama Psikologi di lembaga pendidikan.(sof/ANTARA)
Dua Jet Tempur India Jatuh, Satu Pilot Tewas
New Delhi, FNN - Dua pesawat jet tempur India jatuh pada Sabtu setelah mengalami kecelakaan dan satu pilot meninggal dalam peristiwa tersebut, kata angkatan udara negara itu.\"Pesawat tersebut sedang terbang rutin melaksanakan misi latihan. Salah satu dari tiga pilot yang mengikuti misi tersebut meninggal akibat luka-luka,\" kata Angkatan Udara India melalui pernyataan.Penyelidikan telah diluncurkan untuk memastikan penyebab kecelakaan, kata AU India.Kecelakaan itu terjadi dekat Kota Gwalior di Negara Bagian Madhya Pradesh, menurut pernyataan tersebut.Sebelumnya, para pejabat mengatakan satu pesawat jatuh di Madhya Pradesh dan satu lagi di negara bagian yang bersebelahan, Rajashtan.Angkatan Udara tidak menyebutkan secara terperinci jenis pesawat yang mengalami kecelakaan.Namun, media melaporkan bahwa pesawat-pesawat tersebut adalah sebuah Sukhoi-30 dan sebuah Mirage 2000.(sof/ANTARA/Reuters)
Asesmen Enam Stadion oleh BNPT untuk Memastikan Keamanan Piala Dunia U20
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia akan melakukan asesmen (penilaian) terhadap enam stadion yang digunakan dalam perhelatan Piala Dunia U20 untuk memastikan aspek keamanan penyelenggaraan.\"BNPT siap mendukung, siap menyukseskan karena event akbar ini menjadi kebanggaan Indonesia,\" kata Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Untuk diketahui Piala Dunia U20 tahun 2023 dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sebanyak enam stadion menjadi venue pertandingan yang berada di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Bali dan Palembang. Ajang sepak bola bertaraf internasional tersebut akan diikuti 24 negara dengan melibatkan 1.500 volunter. Sebagai tuan rumah, Indonesia berusaha menyiapkan yang terbaik salah satunya dari aspek keamanan. Bangbang Surono mengatakan untuk memastikan keamanan di setiap stadion, BNPT RI mengadakan pertemuan dengan INAFOC, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hingga Federation Internationale de Football Association (FIFA).Bangbang menyatakan BNPT RI akan melibatkan berbagai elemen bangsa untuk memastikan dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif sebelum, saat dan setelah Piala Dunia U20.\"Asesmen dari sisi keamanan stadion akan dilakukan guna menjamin keamanan setiap venue,\" ujarnya.Senada dengan itu, Direktur Perlindungan BNPT RI Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Imam Margono mengatakan untuk melaksanakan tugas keamanan, lembaga tersebut berpatokan pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.Ia menjelaskan peraturan tersebut berisi tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis serta fasilitas publik dari aksi terorisme kepada pihak-pihak terkait.\"BNPT akan menyosialisasikan dan melakukan asesmen minimal satu bulan sebelum penyelenggaraan,\" ujar Brigjen Polisi Imam Margono.(sof/ANTARA)
Sodetan Kali Ciliwung, Antara Kepatuhan Hukum dan Keberpihakan Pada Rakyat
Oleh Usamah Abdul Aziz - Ketua Jakarta Maju Bersama (JMB). Belakangan ini, muncul isu mengenai proyek sodetan Kali Ciliwung yang dianggap mangkrak selama enam tahun. Lucunya, komentar tersebut dilontarkan oleh Menteri PU Basuki dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Mengapa lucu? Mari ku jelaskan sedikit. Pertama, perlu saya garis bawahi, bila isu tersebut diterima oleh orang yang tidak memahami prosedur sebuah kebijakan publik, tentu akan ditelan mentah-mentah. Sayangnya juga, beberapa media ikut menelan mentah-mentah isu tersebut. Walau ada kabar baiknya juga, yaitu beberapa media yang melakukan fact check dan menulis kronologinya. Bila berbicara mengenai sebuah proyek pembangunan, tentu tak bisa dilepaskan dari yang proses pembebasan lahan. Menilik proyek sodetan Kali Ciliwung, tentu juga tak bisa dilepaskan dari prosedur pembebasan lahan. Proyek ini sebenarnya bermasalah di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Pada tahun 2015, proyek ini mendapat gugatan warga, khususnya di daerah Bidara Cina. Mereka menuntut proyek ini dihentikan karena dilakukan secara semena-mena dan tanpa sosialisasi ke warga. Di tahun berikut, tepatnya 25 April 2016, PTUN mengabulkan gugatan warga. Gubernur DKI Jakarta dinyatakan bersalah. Tapi pak BTP, tidak terima dengan keputusan tersebut dan mengajukan kasasi atas putusan PTUN pada 27 April 2017. Setelah pilkada 2017 selesai dan dimenangkan oleh Anies Baswedan, proyek ini sempat tidak jelas statusnya. Artinya proyek tidak bisa dilanjutkan karena masih dalam status sengketa di pengadilan. Hal ini tentu membuat proyek terhenti. Setelah hadir langusung kelokasi dan melakukan diskusi di rumah warga, Pada 2019, akhirnya Anies Baswedan mencabut kasasi yang pernah dilayangkan pak Ahok ke PTUN. Langkah ini perlu diambil, agar proyek sodetan Kali Ciliwung bisa dilanjutkan lagi. Setelah kasasi dicabut, Anies menyiapkan langkah-langkah untuk melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung. Pada 2021, proses pembebasan lahan dimulai, sosialisai ke warga dijalankan, kali ini warga terlibat, pendapatnya didengar . Penganggaran juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan pada 4 Agustus 2021, Anies Baswedan bersama Luhut Binsar Panjaitan dan Basuki Hadimoeljono meninjau proses lanjutan sodetan dan normalisasi Kali Ciliwung yang sudah lebih dari 50% rampung dan di targetkan akan selesai pada awal 2023, persis dengan waktu yang di claim oleh pak menteri dan pak PJ saat ini, dan sebenarnya target ini sudah ditentukan oleh Kemen PU dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sejak 2021, fakta tersebut bisa dilihat di twitter resmi kemen PU. Mengapa proyek ini terlihat sedikit tertunda? Jawabnya adalah karena Anies taat hukum dan peduli dengan nasib rakyat kecil. Bila proyek ini lanjut terus, sementara perkara hukum belum selesai, berarti pejabat publik mengajari rakyat bagaimana cara melanggar hukum. Anies tak mau melakukan itu. Selain untuk menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus berdasar dan tunduk pada hukum, tujuan Anies juga sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Bila status hukum sudah pasti dan sosialisasi sudah dilakukan dengan menyeluruh, maka rakyat terjamin hak-haknya. Mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka secara layak. Begitulah, sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat sudah seharusnya taat hukum dan berpihak kepada rakyat banyak. Anies Baswedan menjadi contoh. (*)
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tidak Mencerminkan Demokrasi
Surabaya, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi.Lanny di Surabaya, Sabtu mengatakan penghapusan ataupun perubahan aturan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.\"Penghapusan atau perubahan undang-undang harus memperhatikan tiga hal yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Oleh karena itu, tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan demokrasi,\" ujar Lanny.Menurut dia, alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak berasal dari keinginan penduduk desa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, melainkan berasal dari keinginan kepala desa itu sendiri.\"RPJMDes yang belum selesai dalam 6 tahun tentunya dapat dilanjutkan oleh kepala desa selanjutnya karena pembangunan desa tidak pada kepala desa oriented, melainkan pemenuhan kebutuhan desa,\" tutur dia.Selain itu, untuk alasan mendamaikan calon kepala desa dan pendukungnya yang kalah saat pemilihan sejati nya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang hakikat dari pemilihan itu sendiri.Terakhir, Lanny menegaskan bahwa tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangatlah tidak elok.\"Hal ini mencerminkan kerakusan akan kekuasaan, otoriter, dan keegoisan karena tidak memberi kesempatan pada penduduk desa lainnya,\" ujarnya menegaskan.(sof/ANTARA)
POPULER
