ALL CATEGORY
Seiring Pasar Mencerna Notula Rapat Bank Sentral AS, Rupiah Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah seiring pelaku pasar yang mencerna notula rapat bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed).Rupiah pagi ini melemah 12 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.595 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.583 per dolar AS.\"Pasar mencerna hasil notula rapat Federal Reserve semalam yang menunjukkan para pembuat kebijakan secara bulat mendukung kenaikan suku bunga pada laju yang lebih lambat,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Prospek kenaikan suku bunga yang lebih lambat dari The Fed telah membebani dolar AS, memicu lebih banyak keyakinan bahwa dolar AS telah mencapai puncaknya setelah reli pada 2022, dan kemungkinan akan melemah lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.Namun, notula rapat juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih fokus untuk menurunkan inflasi dan bersiap untuk mempertahankan suku bunga AS yang saat ini cukup tinggi untuk waktu yang lebih lama.Notula tersebut menunjukkan bahwa semua pembuat kebijakan masih berkomitmen untuk mengendalikan inflasi, namun menyepakati perlunya memperlambat kenaikan suku bunga pada 2023.Notula mengindikasikan bahwa para pejabat menekankan perlunya mempertahankan fleksibilitas dan opsi saat memindahkan kebijakan ke sikap yang lebih ketat, dengan mereka mempertimbangkan kembali untuk laju kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan 31 Januari - 1 Februari.Kendati demikian, pejabat juga terbuka untuk tingkat suku bunga yang lebih tinggi jika inflasi masih membandel di level yang tinggi.Di sisi lain, pelaku pasar juga mencermati peringatan dari International Monetary Fund (IMF) yang mengatakan bahwa negara-negara dengan tingkat ekonomi terbesar menghadapi potensi resesi pada 2023.Selanjutnya, pada hari ini fokus pasar akan tertuju ke data ekonomi AS seperti ADP non-farm employment change, serta unemployment claims dan trade balance yang dirilis bersamaan nanti malam.Pada Rabu (4/1) lalu, rupiah menguat 18 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.583 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.601 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Atas Putusan Sidang Minyak Goreng, Kejagung Menyatakan Banding
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung banding atas putusan sidang kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.“Atas putusan majelis hakim tersebut, penuntut umum melakukan upaya hukum banding, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus minyak goreng lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena kerugian negara tidak terbukti dalam persidangan.Putusan keempat terdakwa, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.Terdakwa Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor divonis 1,5 tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.Terdakwa Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.Kemudian, terdakwa Lin Chie Wei alias Weibinanto Halimdjati, mantan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.Menurut Ketut, upaya banding yang dilakukan, karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.Masyarakat merasakan dampak cukup besar, hingga pemerintah mengeluarkan anggaran triliunan rupiah untuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng guna membantu masyarakat terdampak.“Terutama kerugian yang diderita masyarakat yakni perekonomian negara dan termasuk kerugian negara,” kata Ketut.Kejagung turun tangan menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.Adanya kelangkaan minyak goreng, di saat Indonesia sebagai produsen CPO terbesar, menjadi catatan khusus kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut, karena melibatkan masyarakat banyak yang terdampak.Pelanggaran yang dilakukan, pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan CPO dalam negeri sebesar 20 persen. Karena harga minyak goreng di luar negeri tinggi, pengusaha mencari keuntungan dengan melakukan ekspor besar-besaran, atau melebihi kuota yang dibolehkan.Penyidik tidak hanya mencari kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga kerugian perekonomian negara, di mana pemerintah menganggarkan sekitar Rp18 triliun untuk BLT minyak goreng.Dalam kasus ini, penyidik sempat memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, namun yang bersangkutan tidak dihadirkan di persidangan sebagai saksi.(ida/ANTARA)
Pelaku Penganiayaan Ketua Relawan Anies Ditangkap Polisi Bukittinggi
Bukittinggi, FNN - Polresta Bukittinggi, Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah menangkap pelaku penganiayaan Ketua Relawan Anies Baswedan yang terjadi beberapa waktu lalu di Bukittinggi, dan seorang perempuan ditetapkan sebagai tersangka.Pelaksana Tugas Kapolresta Bukittinggi AKBP Wahyuni Sri Lestari, di Bukittinggi, Kamis, menegaskan kasus penganiayaan itu tidak terkait dengan masalah politik.\"Kami pastikan bukan urusan politik, korban dan pelaku saling mengenal, ini soal utang piutang, untuk sementara satu orang ditetapkan tersangka, perempuan inisial BR usia 37 tahun,\" kata Wahyuni.Ia mengatakan pelaku ditangkap di Kota Padang bekerjasama dengan kepolisian daerah setempat pada Selasa (3/1) bersama dua orang lainnya.\"Tiga orang ini ditangkap di daerah Koto Tangah Padang, dua orang lainnya masih dijadikan saksi untuk sementara, dari pengakuannya pelaku berjumlah empat orang, satu tersangka lainnya sedang diburu,\" kata Kapolres pula.Ps Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi AKP Fetrizal mengatakan korban Idris Sanur (56) yang juga seorang pengusaha dan menjabat sebagai Ketua Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan mengalami penganiayaan di rumah yang sekaligus tokonya di daerah Tarok, Bukittinggi pada Senin (2/1).\"Pelaku sempat memukulkan sendok semen ke wajah korban, dugaannya tindak pidana kekerasan secara bersama, pelaku sengaja datang ke Bukittinggi untuk menagih utang korban,\" katanya lagi.Fetrizal mengatakan, menurut keterangan sementara tersangka, utang sebesar Rp21 juta itu sudah terjadi sejak 2021 dan beberapa kali ditagih namun belum dibayarkan.\"Bahkan korban pernah memberi giro kepada tersangka, namun ternyata tidak memiliki ketersediaan uang di dalamnya, pelaku emosi hingga terjadi cekcok dan direkam oleh istri korban,\" katanya pula.Pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah Pasal 170 ayat 1 tentang kekerasan terhadap orang dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan.(ida/ANTARA)
Jika Waktu Bisa Diputar Kembali Mungkin Tidak Seperti Ini, ujar Bharada E
Jakarta, FNN - Terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer atau Bharada E menyampaikan penyesalannya terkait penembakan yang ia lakukan terhadap Brigadir J di rumah Duren Tiga, Jakarta Selatan.“Sampai sekarang, saya merasa kalau memang bisa dibalik juga, Bapak, kalau waktu bisa diputar kembali, mungkin nggak seperti ini juga, Pak, keinginan saya,” kata Eliezer ketika menyampaikan keterangannya sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah jaksa penuntut umum mempertanyakan apa yang Eliezer pikirkan dan ingin sampaikan kepada keluarga Brigadir J.Dalam kesempatan tersebut, Eliezer mengatakan bahwa dirinya sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan mengakui bahwa dirinya salah karena telah menembak Yosua.Yang bisa ia lakukan saat ini, kata Eliezer, adalah menjelaskan atas dasar apa dirinya melakukan penembakan tersebut kepada publik.“Saya tahu saya salah, cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu, Bapak, bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo, Bapak,” ujar Eliezer.Usai menyatakan hal tersebut, jaksa penuntut umum mengingatkan bahwa persidangan ini merupakan tahap akhir di mana Eliezer dapat menyampaikan keterangan, karena setelah persidangan ini, jajaran jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan kepada Eliezer.Saat jaksa menanyakan apakah Eliezer merasa menyesal atas kejadian ini dan mengakui perbuatannya, Eliezer pun mengungkapkan bahwa ia sangat menyesal dan mengakui perbuatannya yang telah menembak Yosua.“Sangat sangat menyesal, Pak. Saya mengakui, Bapak,” kata Eliezer.Hari ini berlangsung sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan agenda pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Persidangan ini juga dihadiri oleh orang tua Eliezer.(ida/ANTARA)
Kacau, Plt. Ketum PPP Mengusulkan Eks Napikor Romahurmuziy Menjadi Duta Antikorupsi, Anda Setuju
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, mengatakan bahwa mantan narapidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy atau biasa dipanggil Romi, cocok dijadikan duta antikorupsi. Pernyataan Mardiono itu tampaknya muncul sebagai respons atas munculnya kritik keras kepada PPP karena mengangkat Romahurmuziy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat PPP. Romi, kata Mardiono, bisa berbagi pengalaman agar kasus serupa (korupsi) tidak terjadi lagi. Dengan kata lain, beliau bisa menjadi duta antikorupsi di tengah-tengah masyarakat. Bisa menjadi duta antikorupsi di tengah-tengah kader PPP, kata Mardiono lagi. “Bukan berarti kami tidak mendukung langkah KPK maupun penegak hukum untuk mencegah korupsi. Kami dukung sepenuhnya, tetapi kami tidak bisa menutup hak-hak politik seseorang. Kan mereka juga punya hak, kecuali pengadilan mencabut hak politiknya,” kata Mardiono. Mardiono menyebut alasan dia memberikan jabatan kepada Romi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai karena sebagai politisi Romi mempunyai kemampuan politik yang sangat baik. Romi, kata Mardiono, juga telah menebus kesalahannya sesuai dengan keputusan pengadilan. PPP memberi kesempatan semua kader untuk kembali berperan untuk bangsa. Kembalinya Romi ke jajaran elit DPP PPP mengundang kritik dari banyak kalangan. Hal ini mulai mencuri perhatian publik ketika dia mengunggah Surat Perubahan Susunan Personalia Majelis Pertimbangan DPP PPP. Seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, PPP sedang menyusun struktur kepengurusan baru. Banyak sekali nama-nama baru yang masuk di lingkungan PPP. Salah satu hal yang paling banyak mendapat sorotan adalah masuknya Romi. Surat Keputusan Pengangkatan tersebut ditandatangani oleh Ketum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arbani Tomafi. “Kuterima pinangan dengan bismillah, tiada lain kecuali mengharap berkah, agar warisan ulama ini kembali merekah,” tulis Romi di akun Instagramnya. Unggahan Romi inilah yang kemudian mengundang kehebohan di dunia maya, sekaligus mengundang kritik. Sebelumnya, Romi dikenal sebagai politisi muda yang cukup moncer. Alumni dari ITB ini pernah menjadi Ketua Umum DPP PPP pada periode 2014-2019, menggantikan Surya Dharma Ali, yang juga menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Sebelumnya, Robi juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP PPP dan dua kali berturut-turut menjadi anggota DPR Fraksi PPP. Pada Pemilu 2014, dia dikenal sebagai pendukung yang sangat kuat dari Pak Jokowi dan hubungannya sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Romi sering sekali mendampingi Presiden Jokowi, terutama ketika menemui para Kyai NU di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan seringkali mengunggah foto-foto kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi langsung hancur berantakan, karier cemerlangnya juga hancur lebur ketika dia terjerat kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Jawa Timur. Romi ditangkap oleh petugas KPK setelah melalui kejar-kejaran di sebuah hotel di Surabaya. Romi akhirnya divonis 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah, dengan subsider 3 bulan kurungan. Tetapi, dia mengajukan banding sehingga hukumannya hanya satu tahun penjara. Romi bebas pada 29 April 2020. Kembalinya Romi ke lingkaran elit PPP ini mendapat sorotan tajam di tengah ramainya isu munculnya wacana sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup artinya figur-figur seperti Romi yang mantan koruptor bisa kembali ke dunia politik dan bisa kembali terpilih menjadi wakil rakyat di DPR. Karena, kalau kembali ke sistem proporsional tertutup, yang menentukan wakil rakyat di parlemen bukan lagi rakyat, tetapi para elit politik. Artinya, mereka yang punya kedekatan dengan dengan elit politiklah yang kemungkinan akan diangkat menjadi wakil di Parlemen, seperti Romi ini. Jadi, sangat mungkin setelah Pemilu 2024, kita akan melihat figur-figur politisi seperti Romi wira-wiri lagi di Senayan, bahkan mungkin menduduki posisi penting. Itulah yang membuat masyarakat meributkan soal soal rencana kembali ke proporsional tertutup. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan yang disampaikan oleh Plt. Ketua Umum PPP yang akan menjadikan Romi sebagai duta antikorupsi? Apakah kalau menjadi duta antikorupsi harus diberi jabatan elit di partai politik? Kenapa mereka tidak diminta membuktikan dulu untuk menjadi semacam pelayanan publik, betul-betul menjadi duta antikorupsi, bukan sekadar wacana atau semacam justifikasi pengangkatan mereka menjadi seorang tokoh elit di lingkungan platform? Harusnya jalanin dulu saja kalau mereka memang menjadi tokoh antikorupsi dan menunjukkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya kira itu jauh lebih penting daripada mencari-cari alasan untuk menjustifikasi Romi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan lagi. Demikian pembahasan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal Yotube Hersubeno Point edisi Rabu (04/01/23). (ida)
Johnny G. Plate Sebut Kominfo Tangani 1.321 Konten Hoaks Politik
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebutkan kementeriannya hingga Rabu telah menangani 1.321 konten hoaks bermuatan politik. \"Hingga 4 Januari 2023 (Rabu), informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan; atau kami telah melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik,\" kata Johnny saat konferensi pers \"Menyongsong Pemilu Serentak 2024: Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju\" di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu. Selain hoaks, dia juga mengatakan Kominfo telah menutup 11 siaran streaming TV radikal serta 86 URL atau situs web. Hal itu dilakukan untuk mengawal tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 agar tidak dipenuhi dengan budaya politik pascakebenaran (post-truth politics) hingga teknik propaganda semburan dusta (firehose of falsehood) di ruang digital. \"Jangan sampai diisi hoaks, disinformasi, malainformasi,\" tambahnya. Dengan jadwal kampanye pemilu yang relatif lebih singkat, menurut Johnny, maka potensi pemanfaatan dan penggunaan ruang-ruang digital pun akan bersifat masif. Ol;eh karena itu, dia mengimbau masyarakat menggunakan ruang digital dengan bertanggungjawab dan melakukan hal-hal bermanfaat. \"Memanfaatkan ruang-ruang digital Indonesia untuk meningkatkan kontes pemilu, memanfaatkan ruang-ruang digital kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan ruang digital kita untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate (logis, red.),\" jelasnya. Masyarakat juga diimbau mengedepankan kultur dan etika politik dengan baik serta menghormati para calon pemimpin yang akan bertarung pada Pemilu 2024. \"Dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post-truth, baik itu hoaks maupun hate speech ataupun ujaran-ujaran kebencian di dalam ruang-ruang digital kita,\" ujar Johnny. Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, karena pesta demokrasi lima tahunan tersebut merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa ke depannya. (sws/ant)
Dekan FH Unud Nilai Proporsional Terbuka Picu Biaya Politik Tinggi
Jakarta, FNN - Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) Bali Putu Gede Arya Sumertha Yasa menilai penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif (pileg) dapat memicu biaya politik yang tinggi. “Bayangkan saja, calon legislatif (caleg) yang memiliki kualifikasi yang mumpuni dari aspek intelektual selalu kalah dengan caleg yang mengandalkan modal besar. Bahkan ironisnya, dari pemilu ke pemilu, biaya politik yang dikeluarkan caleg semakin mahal,\" kata Putu Gede, sebagaimana dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Kondisi tersebut, kata dia lagi, mengakibatkan caleg-caleg cenderung terpilih karena memiliki banyak uang, sehingga kemampuan untuk memperjuangkan hak rakyat tidak menjadi ukuran prioritas pemilih. Putu Gede berpendapat sistem proporsional terbuka membuat kader partai yang mumpuni dan senantiasa ikut menjalankan roda organisasi kepartaian dalam melaksanakan pendidikan politik bagi anggota ataupun masyarakat luas serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sering dikalahkan dengan calon yang punya banyak uang. Hal tersebut, kata dia, jauh dari semangat nilai musyawarah yang dikehendaki oleh pendiri bangsa Indonesia. “Sistem proporsional terbuka juga menghendaki persaingan sebebas-bebasnya, sehingga berdampak pada ruang-ruang perselisihan antarcalon legislatif, termasuk di internal partai semakin mengeras,\" kata dia pula. Lambat laun, Putu Gede menilai kerapuhan partai-partai politik dapat terjadi akibat kuatnya individual bermodal di tubuh partai. Lalu pada akhirnya, tujuan dari partai politik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk turut andil dalam pembangunan negara bisa terhambat. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka. Apabila uji materi itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg. Meskipun di satu sisi ada pihak yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup, di sisi lain, ada pula pihak yang keberatan, seperti mayoritas fraksi di DPR. Mereka menginginkan sistem proporsional terbuka yang digugat itu untuk terus dipertahankan. (ant/sws)
Fahri Main-main
Oleh Ady Amar - Kolumnis Main-main Fahri Hamzah, itu main-main penuh risiko. Tidak persis tahu apakah ia menimbangnya baik-baik, atau semata yakin pada apa yang keluar dari mulutnya, itu pastilah sesuatu yang benar dan bisa diterima publik. Fahri memang politisi cerdas--saat ini sebagai Wakil Ketua Partai Gelora--yang jika bicara memang memukau pendengarnya. Intonasi suaranya bisa dibuat naik-turun. Terkadang meledak-ledak, sesuai narasi yang dimunculkan. Fahri sepertinya sama sekali tidak menimbang main-mainnya, itu sebagai sesuatu yang serius. Nyinyir menghajar Anies itu seakan kesengajaan yang dilakukan intens, bagian langkah strategis yang dipilihnya. Main-mainnya Fahri, menjadikan siapa saja yang melihat menganggapnya, itu tidak berdiri sendiri. Nyinyir menyerang Anies, mustahil semata sikap pribadinya. Bisa jadi bagian dari skenario partainya, Partai Gelora. Simpulan itu bisa jadi pembenar, karena intensitas \"penyerangan\" terus dilakukan Fahri tanpa henti. Jika itu sikap pribadi Fahri yang kelewat \"nakal\", pastilah partai akan mengingatkan-menjewernya, bahwa langkah-langkahnya itu keliru. Kontra produktif buat partai. Tapi sepertinya itu tidak terjadi, Fahri tetap bebas-bebas saja, seperti yang terlihat ia tetap nyinyir menghajar Anies tanpa jeda. Main-mainnya Fahri, itu disikapi publik dengan umpatan yang pastinya merugikan keberlangsungan Partai Gelora, yang basis massanya lebih rasional. Di mana pilihan politiknya pada Anies Baswedan. Partai Gelora, yang digawangi eks elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diketuai Anis Matta, punya basis massa yang sama. Bahkan suara yang diunduh Partai Gelora, utamanya akan mengambil ceruk suara PKS. Jika aspirasi massa pemilihnya, berkenaan dengan Pilpres tidak sebangun dengan Partai Gelora, maka mustahil eksodus suara massa PKS itu bisa didapat. Sedang PKS, sikap politknya jelas memilih Anies, yang akan berkoalisi dengan NasDem dan Partai Demokrat. Koalisi Perubahan, menjadi nama yang dipilih. Menunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Apa yang dilakukan Fahri, itu sesuatu yang memang absurd di tengah Partai Gelora yang sedang berjuang menapakkan kaki dalam perpolitikan nasional. Main-mainnya Fahri, itu tidak bisa dilepaskan dari partainya, sulit bisa dinalar. Apa faedah dari sikap nyinyirnya menghajar langkah-langkah Anies mendatangi kantong-kantong pemilihnya di daerah, yang resmi diusung Partai NasDem sebagai capresnya. Nyinyir Fahri, yang menyebut Anies bakal gagal nyapres, Anies hanya dipakai mendulang massa bagi Partai NasDem, bahkan Fahri menyebut bandar bakal gagalkan pencapresan Anies, itu bisa disebut suara sekadar mengumbar asumsi saja Pengamat politik Jamiluddin Ritonga, menyebut ocehan Fahri itu bagai \"obrolan di warung kopi\". Apa yang disampaikan Fahri katanya, itu spekulatif. Jika salah, maka konsekuensi merugi buat partainya. Anies hanya dipakai mendulang suara bagi Partai NasDem, itu pernyataan menyederhanakan, seakan Fahri tak paham bahwa tanpa didukung partai politik, mustahil Anies bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan, NasDem memilihnya tentu punya perhitungan, dan itu pastilah keuntungan yang akan didapat. Soal-soal beginian semua orang pastilah tahu. Tapi saat Fahri mengungkitnya, itu sama sekali tidak strategis. Sedang bandar yang disebut Fahri akan menggagalkan pencapresan, itu ditanggapi Anies dengan canda sekadarnya. Anies mengembalikan dengan tanya, \"Kalau begitu tanya pada beliau saja (Fahri Hamzah), apa itu bandar, siapa bandar itu?\" Komen itu disampaikan Anies, dalam wawancara di kanal YouTube Total Politik, 4 Januari 2023. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto, pun tampak kesal menanggapi Fahri, saat menyebut Anies bakal gagal nyapres. Sergahnya, \"Penerawangan saya, justru Partai Gelora yang akan tenggelam karena kelakuan Fahri\". Jamiluddin Ritonga dan Gigin Praginanto, seperti mewakili suara netizen yang muncul dengan maha sadis, banyak ditemukan di berbagai grup perkawanan WhatsApp dengan komen tidak sepantasnya atas sikap Fahri, yang juga menyentil Partai Gelora. Main-main Fahri Hamzah, itu bukan main-main sembarangan. Tapi punya konsekuensi tidak kecil. Setidaknya Fahri, dan itu Partai Gelora, menampakan sikap politiknya saat ini, ada di posisi mana ia berdiri. Seolah pilihannya antitesis dengan PKS. Biarlah dalam Pemilu 2024, pilihannya itu diuji. Benar tidaknya sikap politiknya itu. Semua memang masih punya kemungkinan serba berkebalikan. Main-main Fahri itu bisa jadi sekadar main-main yang tak sebenarnya, meski penuh risiko, yang itu akan terus diingat dalam memori publik. Sulit bisa diurai, jika bandul politik ingin diubah dimainkan pada saatnya. Wallahu a\'lam. (*)
Pileg Tertutup, Akankah Pilpres Juga Tertutup?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PDIP sangat bersemangat ikut mendorong pileg tertutup. Apa alasan? Dan apa kepentingannya? Dua pertanyaan yang berbeda bobot. Alasan ke publik akan selalu normatif, rasional dan ideal. Meminimalisir money politics, katanya. Bukankah money politics itu pelanggaran hukum? Ada pidananya? Mengapa sistemnya yang diubah, bukan penegakan hukumnya yang ditegakkan sebagai upaya pencegahan? Apakah ketika hukum tidak berhasil mengawal sebuah sistem, lalu sistemnya yang diubah? Sampai kapan cara berpikir seperti ini terus menjadi solusi? Apakah negara sudah terlalu apatis terhadap penegakan hukum? Apakah hukum sudah tidak bisa lagi mengontrol pelanggaran pemilu? Ketika security tak lagi bisa mengamankan rumahmu, jangan pindah rumah. Tapi, ganti security-nya. Itu cara berpikir yang bener. Masalahnya ada di security, bukan di lokasi rumahmu. Paham? Lalu, apa kepentingan PDIP mendorong pileg tertutup? Dan mengapa 8 partai lainnya kekeuh menolaknya? Ini soal elektabilitas. Cermati berbagai survei. Elektabilitas PDIP paling stabil. Mengapa? Karena semua kader PDIP, baik di DPRD maupun DPR, lebih dominan identitas partainya. Kader PDIP tidak menonjolkan identitas personalnya. Ketika ada survei partai, maka elektabilitasnya stabil. Sementara di partai lain, faktor siapa caleg yang maju akan sangat mempengaruhi elektabilitas partai tersebut. Karena itu, partai-partai ini butuh person. Butuh ketokohan yang bisa dijual. Butuh sosok yang bisa meraup suara untuk partainya. Butuh caleg yang bisa menghasilkan kursi di DPR maupun DPRD. Pindah partai dan munculnya tokoh baru di sejumlah partai menjadi fenomena yang akrab di setiap pemilu. Artis ini masuk partai anu, mantan pejabat ini jadi caleg partai di sana, dll. Jika sejumlah tokoh yang diharapkan mampu menjadi pendongkrak perolehan suara partai ini tidak muncul namanya di pemilu, maka sulit bagi partai itu menambah kursi di DPR maupun DPRD. Jadi, wajar jika di luar PDIP, semua partai yang punya kursi di DPR menolak pileg tertutup. Di sisi lain, usul pemilu tetutup untuk anggota legislatif berpotensi menjadi tujuan antara. Bukan tujuan finalnya. Jika pileg tertutup goal di Mahkamah Konstitusi (MK), kemungkinan akan merember ke pilpres tertutup. Tugas berikutnya adalah mengamandemen UUD. Arahnya? Pilpred 2024, presiden dipilih oleh MPR. Jika pemilu.legislatif tertutup, maka semakin terbuka untuk mendorong pilpres tertutup. Presiden tidak dipilih oleh rakyat lagi, tapi oleh MPR. Kembali seperti masa Orde Baru. Bagi bakal capres non-potensial, pilpres tertutup lebih menguntungkan. Bakal capres yang ektabilitasnya gak bergerak, gak naik-naik, selalu rendah dan tertinggal dari bakal capres yang lain, mereka dengan kekuatan partai dan uangnya lebih berpeluang untuk menang pada pemilihan di MPR. Dalam pilpres terrutup, yang dibutuhkan bukan lagi dukungan rakyat, tapi dukungan partai. Yang diperlukan bukan suara rakyat, tapi suara anggota MPR. Di sini, transaksinya akan lebih simpel. Jual beli suara lebih mudah dikondisikan. Suara rakyat? Tidak penting lagi. Capres tidak butuh. Nasib lembaga survei? Nganggur! Sepi job. Ini bukan hanya soal pileg tertutup. Ini bukan sekedar sabotase suara caleg oleh partai. Tapi, ini bisa merembet ke pilpres tertutup dimana suara rakyat juga akan disabotase oleh partai melalui anggota MPR. Pemilu tertutup layak dicurigai sebagai bagian dari sekenario untuk mengembalikan pilpres model lama yaitu presiden dipilih oleh MPR. Jakarta, 5 Januari 2023
Yaqut Jadi Presiden? Wow
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ULANG tahun Menag Yaqut Cholil Qaumas tanggal 4 Januari cukup heboh. Banjir do\'a dan harapan judulnya. Banyak ucapan selamat sebagaimana diberitakan berbagai media. Variasi narasi dari \"mengawal NKRI\", \"umat beragama tidak fanatik\", hingga do\'a agar Pak Yaqut \"menjadi Presiden tahun 2024\". Adalah Muanas Alaidid Ketua Cyber Indonesia dan mantan Caleg PSI pada Pemilu 2019 yang berharap itu melalui cuitannya \"Met Milad Gus@Ansor_Satu sehat selalu dan terus menginspirasi, semoga di tahun 2024 nanti kita do\'akan antum maju dan terpilih sebagai Presiden\". Jika do\'a dan harapan Muannas itu hanya basa-basi ya tidak masalah, biasa saja. Akan tetapi jika ucapannya serius ya lucu dan tepok jidat juga. Tidak kebayang Menag Yaqut yang kontroversial dalam banyak kasus keagamaan itu menjadi Presiden menggantikan Jokowi. Terakhir saja ia bercanda dan berani untuk mentertawakan seorang Rektor yang berzikir di sebelahnya. Yaqut Cholil akan menjadi Presiden RI yang mengenaskan dan mengkhawatirkan. Pertama, khawatir ia akan mengakui Baha\'i sebagai agama yang diakui dan merayakan hari raya Naw Ruz 178 EB secara nasional setiap ,tahun. Kalender merah. Kedua, khawatir menjadi tukang pancing. Mengafirmasi Syi\'ah dan Ahmadiyah sehingga memancing konflik tajam di masyarakat khususnya di kalangan umat Islam. Ketiga, mengatur ketat suara azan Masjid karena dinilai menyaingi gonggongan anjing. Umat lain terganggu sekurang-kurangnya lima kali sehari. Nanti azan itu dianggap bentuk intoleransi. Keempat, dikhawatirkan akan mengeluarkan Perpres agar Ormas Islam bergantian menjaga Gereja, Vihara atau Kelenteng. Mengenaskan. Kelima, dikhawatirkan keluar Perppu \"do\'a semua agama\" bukan saja untuk di lingkungan pemerintahan tetapi juga dimasyarakat. Sinkretisme sebagai tafsir resmi dari moderasi beragama. Jika Yaqut jadi Presiden maka Menteri Menteri harus ikut Diklatsar Banser. Erick Thohir adalah model, perintis dan teladan. Ilmu kebal konon telah didapat Erick. Lalu siapa Wapres yang patut mendampingi? Tidak sulit mencarinya karena ada tokoh yang hebat bergerilya dan mampu melompat sana sini. Siapa lagi kalau bukan Cak Imin. Mungkin Yaqut-Cak Imin menjadi pasangan ideal untuk rating tertinggi survey esok. Jika responden anak TK. Yaqut-Cak Imin adalah solusi bangsa untuk masa depan kelam. Dunia yang semakin pikun. Sudahlah tak usah bermimpi tentang Yaqut jadi Presiden sebab mengulangi masa \"Petruk dadi ratu\" kembali. Tapi kita tetap yakin bahwa Muannas Alaidid hanya berbasa-basi. Atau, apa salahnya sekedar berharap dan berdoa? Toh Iibadah juga. Cuma saja, bagi negeri dan bangsa ini dengan Jokowi menjadi Presiden saja sudah terasa sebagai musibah. Apalagi kalau Presiden RI 2024 itu adalah Yaqut Cholil Qoumas. Nah, Yaqut jadi Presiden? Wow. Bandung, 5 Januari 2023
POPULER
