ALL CATEGORY
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
Jepang Menilai Potensi Kerja Sama Indonesia Masih Menarik untuk Bisnis
Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik. “Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa. Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja. “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa. Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018. Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia. Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi. Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)
Terkait Putusan Lepas Hakim, Indosurya Menghormati Kasasi Jaksa
Jakarta, FNN - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya, melalui kuasa hukumnya Soesilo Aribowo, menghormati langkah hukum jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan kasasi terkait putusan lepas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.\"Itu hak mereka (jaksa), kami hormati itu; tapi kami berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu,\" kata Soesilo Aribowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, langkah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi merupakan hak sebagai penegak hukum.Meskipun demikian, Soesilo tetap berpendapat putusan majelis hakim PN Jakarta Barat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang.Pertama, mengenai putusan lepas (onslag) bahwa perbuatan Henry Surya bukan merupakan tindak pidana tapi domain perdata. Menurut Soesilo, faktanya,Indosurya memang sedang melaksanakan rencana perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang sudah dihomologasi atau disahkan pengadilan niaga.Putusan tersebut pun secara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim.\"Ini putusannya lepas ya, bukan bebas. Perbuatannya itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus perdata. Seluruh hakim juga setuju, tidak ada dissenting opinion. Jadi, memang bukan tindak pidana,\" jelasnya.Kedua, dia meluruskan jika kerugian anggota KSP Indosurya sebesar Rp16 triliun bukan Rp106 triliun, seperti yang dipublikasikan beberapa media. Hal itu juga diakui penuntut umum melalui surat tuntutannya.\"Kerugian anggota itu bukan Rp106 triliun, tapi Rp16 triliun. Ini saya meluruskan saja supaya tidak salah,\" kata Soesilo.Kemudian, dari kerugian Rp16 triliun tersebut sudah dibayarkan hampir Rp3 triliun dan sekitar 20 persennya melalui skema PKPU.Selain itu, Soesilo juga menegaskan anggota KSP Indosurya berjumlah sekitar enam ribu orang, bukan 23 ribu seperti yang selama ini ramai diberitakan.Termasuk pula tentang tuduhan penghimpunan dana masyarakat itu tidak benar dan dalam pertimbangan putusan hakim sudah diuraikan secara jelas bahwa itu adalah anggota KSP.(ida/ANTARA)
Isu Penundaan Pemilu 2024 Bukan Datang dari Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.\"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,\" kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk \"Transformasi Lemhannas RI 4.0\" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.\"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,\" tambahnya.Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.\"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,\" jelasnya.Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.\"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan tidak ada agenda di Istana Presiden pada Rabu.“Nggak tahu saya. Nggak ada agenda di Istana besok (Rabu), besok Presiden ke Bali,” kata Mahfud usai menghadiri rangkaian Perayaan HUT 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (31/1) malam.Saat ditanya wartawan apakah dirinya mendapat informasi soal rencana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, Mahfud menyampaikan bahwa hal tersebut hanya Presiden yang mengetahuinya.“Nggak tahu ya, itu Presiden sendiri yang tahu,” ujarnya.Dia mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu. Adapun Presiden Jokowi secara terpisah, ketika ditanya wartawan mengenai isu dirinya akan melakukan \"reshuffle\" Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa meminta masyarakat untuk menunggu.\"Ya, ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kamis-nya, Kamis Wage,\" kata Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan HUT Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1) malam.Isu Jokowi akan melakukan \"reshuffle\" kabinet pada Rabu 1 Februari 2023 mencuat lantaran Presiden diketahui punya rekam jejak kerap mengumumkan kebijakan penting pada hari Rabu Pon.Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju berembus setelah ada desakan dari politikus PDI Perjuangan agar Presiden Jokowi melakukan hal itu terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah partai tersebut mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga menteri asal Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(ida/ANTARA)
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
Ketua DPD RI Minta Pemda Utamakan Anggaran untuk Program Prioritas
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran harus diutamakan pada skala prioritas, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. \"Saya minta para kepala daerah mengelola anggaran secara efisien. Fokuskan kepada hal-hal yang substantif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, pengawasan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan,\" ujar LaNyalla, Selasa (31/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal-hal yang tidak perlu lebih baik dikurangi atau lebih disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan hasil yang diperoleh. Apalagi, sambung LaNyalla, teknologi informasi sudah sangat maju. Segala hal yang bisa dilakukan dengan media teknologi, hal itu lebih dimaksimalkan. \"Kita dorong pemanfaatan teknologi informasi yang perkembangannya sudah sedemikian pesat. Para kepala daerah bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya rapat-rapat, ataupun konsultasi terkait program kerja, bisa dilakukan dengan zoom. Artinya mengurangi pertemuan atau rapat-rapat secara offline,\" tutur dia. LaNyalla yakin para kepala daerah lebih paham program mana yang menjadi prioritas dan perlu didahulukan. Sehingga efisiensi dapat lebih optimal dan anggaran yang ada digunakan untuk program skala prioritas. \"Intinya adalah serapan anggaran untuk program utama harus lebih besar dibanding program penunjangnya,\" tukas LaNyalla.(*)
Tiga Alasan Mendasar Mengapa Khofifah Jadi Nominasi Cawapres Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KOALISI Perubahan sudah terbentuk. Setidaknya tiga partai anggota koalisi sudah deklarasi. Ketiganya telah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan. Publik pun dibuat tidak sabar menunggu siapa bakal cawapres yang akan dipinang oleh Anies. Para pendukung Anies dari kelompok Nahdhiyin menginginkan agar Anies memilih cawapresnya dari kader NU. Alasannya sederhana: supaya kerja politiknya lebih ringan. Di sebagian kalangan warga NU, Anies masih dicurigai sebagai bagian dari Islam kanan, bahkan radikal. Wahabi dan pengusung khilafah. Memang cukup aneh ketika ada yang menempelkan identitas kanan ke Anies. Jejak hostori Anies jauh dari apa yang dituduhkan itu. Pertukaran pelajar, studi S2 dan S3 di Amerika, rektor Paramadina dan pernah jadi Mendikbud, bisa-bisanya dituduh rasdikal. Itulah permainan politik. Kadang memang sangat kejam fitnahnya. Jika Anies didamping cawapres dari kader NU, fitnah yang selama ini disebarkan oleh lawan politik secara masif di kalangan warga NU akan mereda. Ini akan membuat kerja politik lebih ringan. Ada tujuh nama tokoh NU yang masuk nominasi bakal jadi cawapres Anies. Ketujuh nama itu adalah Khofifah Indraparawansa, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Zeni Wahid, Yahya Cholil Staquf, Ya\'qut Cholil Qoumas dan Taj Yasin. Dari tujuh nama tersebut, Khofifah berada di urutan teratas. Pertimbangan mengapa Khofifah paling atas untuk dinominasikan? Pertama, kehadiran Khofifah mendampingi Anies diprediksi mampu mendongkrak suara. Jawa Timur menjadi area pertempuran yang menentukan. Anies masih cukup lemah di Jawa Timur. Dengan menggandeng Khofifah yang notabene putri Jatim, kader NU dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jatim, maka peluang menang di Jatim cukup tinggi. Jika Anies-Khofifah dipasangakan, ini diprediski bisa meraih suara lebih dari 50 persen. Kedua, Khofifah bisa diterima oleh semua partai koalisi. Nasdem, PKS dan terakhir Demokrat menerima Khofifah untuk mendampingi Anies. Tiga partai anggota Koalisi Perubahan secara formal memang sama-sama menyerahkan sosok cawapres ke Anies. Tapi, secara substansial, mereka sebenarnya telah membicarakan dari awal terkait nominasi Khofifah sebagai pendamping Anies. Bahasa menyerahkan itu lebih pada bahasa kesepakatan dan soliditas partai pengusung. Ketiga, Khofifah punya pengalaman yang cukup baik di pemerintahan. Pernah menjadi Menteri Sosial, dan sekarang menjadi Gubernur Jatim. Ketika Anies-Khofifah terpilih, mesin pemerintahan diharapkan langsung bisa berjalan. Anies dan Khofifah dianggap paham betul berbagai problem bangsa yang dihadapi dan tahu bagaimana membenahinya. Tidak butuh waktu lagi untuk belajar dan membaca keadaan. Tiga faktor ini menjadi syarat ideal yang seluruhnya mesti dipenuhi oleh bakal cawapres Anies. Satu hingga dua syarat, boleh jadi dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Baik dari kader NU maupun non NU. Termasuk oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heriawan (Kang Aher). Tapi, tiga syarat lebih maksimal ada pada diri Khofifah. Saat ini, Anies-Khofifah nampaknya paling punya peluang sebagai pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Akan sangat menguntungkan juga jika PKB, partainya warga Nahdhiyin juga ikut bergabung. Untung bagi Koalisi Perubahan, karena akan tambah amunisi. Untung juga buat PKB, karena mendukung Anies lebih potensial menang dari pada mendukung Prabowo. Jakarta, 1 Pebruari 2023
Fatwa Mati untuk Rasmus Paludan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBAKARAN Al Qur\'an oleh warga negara Swedia Rasmus Paludan di luar akal sehat. Paludan bukan saja sakit jiwa tetapi sakit sosial dan moral. Orang dengan penyakit seperti ini tidak bisa dibiarkan akan tetapi harus dieksekusi. Swedia sebagai negara tidak boleh bersandar pada asas kebebasan berekspresi sehingga tidak melakukan apapun. Pada15 Maret 2022 PBB telah mengeluarkan Resolusi yang berkaitan dengan kebencian pada Islam. Telah ditetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai \"Universal Day to Combat Islamophobia\". Ada komitmen PBB untuk melawan dan menghapus phobia kepada Islam. Negara manapun anggota PBB tunduk pada Resolusi ini. Islamophobia harus diperangi. Kebebasan berekspresi itu tidak bisa dimaknai leluasa untuk berbuat sebebas-bebasnya, apalagi menjadi hak asasi. Membakar Qur\'an itu bukan hak asasi tetapi kejahatan asasi. Lebih jahat dari merampok dan memperkosa. Keyakinan keagamaan yang telah dinistakan. Itu merupakan perbuatan bejat yang tidak menghormati kemanusiaan. Freedom of religion adalah HAM yang diakui dan dilindungi secara universal. Rasmus Paludan bukan sedang membakar lembaran kertas tetapi menghinakan umat Islam. Menghinakan Allah yang disembah oleh umat Islam sedunia. Meski bagi Allah mudah saja untuk membalas \"membakar\" Paludan, akan tetapi kini umat Islam yang sedang diuji untuk membela-Nya. Sebagai negara PBB Swedia harus tunduk pada keputusan bersama PBB. Melanggarnya berakibat sanksi internasional. Swedia harus menghukum warga negara pelanggar HAM. Tidak bisa membiarkan. Swedia harus dikeluarkan dari PBB jika negara ikut terlibat dalam pelanggaran HAM. Qur\'an itu kitab suci bukan koran. Rasmus Paludan layak dihukum oleh Pemerintah Swedia. Jika tidak, Pemerintah Swedia yang mesti dihukum oleh dunia. PBB yang bertindak pada Islamophobist baik perorangan ataupun negara. Bila juga semua diam, maka Fatwa Ulama mungkin berguna. Komunitas Muslim berbasis Ulama hendaknya bermusyawardibakaran mengeluarkan Fatwa Mati atas politisi Swedia Rasmus Paludan. Biarlah Muslim yang berkesempatan dan tergerak dapat melakukan Eksekusi. Rasmus Paludan harus dicari dan ditangkap \"Hidup atau Mati\". Mati lebih baik. Bandung, 1 Februari 2023
POPULER
