ALL CATEGORY
Muslim AS Menyerukan Reformasi Hukum Setelah Kematian Tyre Nichols
Ankara, FNN - Kelompok warga Muslim di Amerika Serikat menyerukan reformasi penegakan hukum yang sistemik pada tingkat lokal, negara bagian dan federal, setelah sejumlah polisi menewaskan seorang pria kulit hitam AS, Tyre Nichols, pada 7 Januari lalu.Dewan Organisasi Muslim AS (USCMO) merilis pernyataan pada Selasa yang menyatakan bahwa mereka menyambut baik aksi cepat Departemen Kepolisian dan Jaksa Wilayah Memphis yang memecat dan mendakwa para pelaku.“Sekali lagi, korban tak berdaya tewas dengan dikelilingi pria bersenjata lengkap, memohon belas kasihan dan memanggil ibunya, yang rumahnya berjarak kurang dari 100 yard (91 meter),” kata pernyataan itu.Dikatakan pula bahwa lagi-lagi, sekelompok polisi brutal menyeret seorang pria dari mobilnya dan melakukan penyerangan dengan memukul dan menendang tubuh pria itu.Menurut pernyataan itu, para pelaku telah memukuli sampai mati seorang pria yang kondisinya tidak sehat.Nichols menderita penyakit Crohn yang membuat tubuhnya dengan tinggi 192 cm menjadi kurus hingga beratnya tinggal sekitar 65 kg.\"Dan dalam keadaan genting setelah itu, (mereka) tidak memberikan perawatan kepadanya selama lebih dari dua puluh menit,\" kata pernyataan itu.USCMO menekankan bahwa semua lapisan masyarakat menginginkan reformasi legislatif yang tepat dan membatasi penegakan hukum di tingkat lokal dan federal.Pernyataan itu juga mengatakan bahwa negara harus menciptakan sarana untuk mengakhiri budaya agresi dan dehumanisasi warga kulit hitam.Nichols tewas pada 10 Januari, tiga hari setelah dipukuli oleh lima anggota polisi setelah kendaraannya dihentikan di Memphis, Negara Bagian Tennessee.Sebuah video yang dirilis pada Jumat menunjukkan kelima polisi melempar Nichols ke tanah, berusaha memborgolnya dan menggunakan taser sebelum dia mencoba kabur. Nichols kemudian ditangkap dan dipukuli.Dia terdengar memanggil ibunya saat para petugas memukul, menendang wajahnya, menyemprotkan merica, dan memukulinya dengan tongkat sebelum tubuhnya diam tak bergerak.(sof/ANTARA)
Airlangga Hartarto Konsisten di Tiga Besar
Jakarta, FNN - Ketua Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani mengatakan hasil Musra Indonesia ke-16 di Yogyakarta menempatkan Airlangga Hartarto konsisten di posisi tiga besar.\"Konsisten berada di tiga besar. Karakter Kepemimpinan Airlangga disebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Airlangga merupakan bakal calon presiden dari Partai Golkar memperoleh 717 suara atau 20,16 persen, dari total 3.557 voters yang mengikuti acara tersebut. Sementara itu, di urutan pertama ditempati oleh Prabowo Subianto sebanyak 1.074 suara atau 30,19 persen dan di urutan kedua Ganjar Pranowo sebanyak 907 suara atau 25,50 persen.Sementara itu, Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan konsistensi perolehan suara yang didapat Airlangga di tiap Musra dikarenakan mesin partai sudah bergerak.Barus menjelaskan, peserta yang hadir di Musra Indonesia selalu berbeda di tiap wilayah. Menurutnya perolehan suara yang diraih di tiap Musra adalah suara yang nyata. Sehingga pelaksanaan Musra bisa dijadikan gambaran untuk pemilu ke depannya.Barus pun menegaskan, pihaknya tidak melarang mesin partai untuk melakukan pergerakan. Menurutnya, yang diharamkan oleh Musra adalah yang mengotak-atik hasil voting Musra.Sebelumnya, nama Airlangga juga terus berada di tiga besar. Bahkan di beberapa wilayah, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan, Airlangga unggul dan berada di urutan pertama.(sof/ANTARA)
Tak Ada Muatan Politik Dalam Penegakan Hukum KPK Tegaskan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada muatan politik dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menanggapi pernyataan mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana yang menuding penegakan hukum oleh KPK bermuatan politik dan bertujuan menjegal calon presiden tertentu.\"Kami pastikan kacamata KPK murni penegakan hukum. Sepanjang ada alat bukti cukup di hadapan kami, siapapun dan apapun kedudukan serta latar belakangnya pasti kami proses melalui mekanisme penegakan hukum,\" kata Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Ali juga mengatakan pihaknya mengetahui adanya pihak-pihak yang berupaya mengaitkan penegakan hukum oleh KPK dengan narasi tertentu, terutama jelang tahun politik 2024.\"Kami sadar betul semua yang dilakukan KPK saat ini dan ke depan pasti akan selalu dikaitkan dengan narasi politik semacam itu karena memang menjelang tahun politik 2024,\" ujarnya.Lebih lanjut Ali juga menyayangkan pernyataan Denny Indrayana yang membuat KPK seakan memihak kelompok tertentu dalam penegakan hukumnya.\"Pernyataannya sangat disayangkan ya karena apa yang disampaikannya jelas dapat dibaca publik seolah-olah merupakan bagian dari desain narasi politik untuk kepentingan yang bersangkutan dan kelompoknya,\" ujar Ali.Namun dia memastikan bahwa penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah murni penegakan hukum tanpa pandang bulu.Dia juga mengatakan proses peradilan oleh KPK terbuka untuk publik sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menilai dan langsung mengawasi hasil kerja tim KPK.\"Pada gilirannya hasil semua proses penegakan hukum KPK akan diuji secara terbuka melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum dan bahkan publik juga bisa langsung menilai, mengawal dan mengikutinya,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menyambut Baik Koalisi NasDem dan PKS
Solo, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik koalisi Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS, ini sebuah kepercayaan besar,\" kata Anies di Solo, Rabu.Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal capres pada Pemilu 2024 ini mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan yang pertama kalinya.\"Kami sudah bekerja bersama ketika PKS mengusung di DKI Jakarta sehingga berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang baru, ini melanjutkan yang sudah terbangun,\" katanya.Menurut dia, koalisi tersebut juga menjadi pesan bahwa semua pihak yang ada di dalam koalisi mendorong adanya perbaikan.\"Menghadirkan keadilan sosial itu harus dikerjakan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa setelah Oktober lalu Partai NasDem yang pertama kali, kemudian pekan kemarin Partai Demokrat dan pekan ini PKS,\" katanya.Dengan makin banyaknya partai yang bergabung, dia meyakini koalisi tersebut akan makin kuat.Sementara itu, pada kunjungannya di Solo, Anies mengajak pelaku seni, khususnya pedalangan di Solo Raya, melakukan diskusi secara tertutup.Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut membahas tentang perkembangan kesenian, khususnya pewayangan yang sempat terkendala selama pandemi COVID-19.(sof/ANTARA)
Anies, Agenda Perubahan dan Tembak Mati Koruptor
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) PAHALA Nainggolan, deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kaget mendengar Indeks Persepsi Korupsi (IPK)kita memburuk dan terburuk sepanjang sejarah, yakni 34. Sebelumya indek itu 38, turun 4 poin. Angka 100 adalah angka indeks tertinggi. Dalam rilisnya yang menyebar di berbagai media hari ini, Pahala minta agar dicarikan terobosannya baru untuk memberantas korupsi dan perlu kerjasama semua pihak. Sementara disisi lain, Novel Baswedan, tokoh legend anti korupsi, dalam tweeternya menuduh KPK ugal-ugalan dan DPR pendukung revisi UU KPK 2019 bertanggung jawab. Transparansi Internasional baru saja kemarin mengeluarkan rilis IPK, 2022. Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan 3 partai politik dengan mengusung tema perubahan, belum merespon bagaimana merajalelanya korupsi ini. Padahal dengan isu perubahan yang mereka maksud, seharusnya Anies dan 3 parpol pendukung lebih sensitif untuk memberikan respon. Sudah jelas dengan skor 34 ini, rezim Jokowi gagal dalam memberantas korupsi. IPK 34 ini sesungguhnya adalah angka yang telah dicapai SBY dengan menaikkan angka indeks dari 20 ke 34, atau 14 poin, selama berkuasa. Dengan kembalinya angka ke 34, saat ini, maka kita melihat bahwa era Jokowi telah pula mengembalikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang ditentang di era Orde Baru dahulu. Nilai ini juga jauh dari rerata indeks dunia yakni 43 atau indeks Asia-Pasifik, 45. Indonesia sendiri berada pada posisi buruk di antara negara-negara ASEAN, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dalam YouTube \"Corruption Perceptions Index Explained\", Transparency International, dijelaskan bahwa standarisasi penerapan indeks ini melibatkan data Bank Dunia, World Economic Forum, kalangan konsultan resiko bisnis dan lembaga kajian ternama. Data yang dimaksud adalah tentang 10 hal sebagai berikut: \"Bribery; Diversion of public funds; Official using their public office for privite gain without facing consequences; Ability of governments to contain corruption in the public sector; Excessive red tape in the public sector which may increase opportunitoes for corruption; Nepotistic appointments in the civil service; Law ensuring that public officials must disclose their finances and potential conflict of interest; Legal protection for people who report cases of bribery and corruption; State capture by narrow vested interests; Access to information on public affairs/government activities. Secara sederhana lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai \" corruption as an \"abuse of entrusted power for private gain\"\" atau penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi. Sepuluh hal di atas adalah indikator yang diteliti dan diobservasi. Mengapa negara ini di era Jokowi akhirnya gagal memberantas korupsi? Pada tulisan saya sebelumnya, \"Tujuh Tantangan Terbesar Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi\", 28/12/22, saya sudah mengungkapkan pemerintahan Jokowi, dalam hal ini LBP dan Mahfud MD, secara terang-terang menegasi OTT (operasi tangkap tangan KPK), yang pastinya berakibat pada pelumpuhan kinerja KPK. Mahfud dalam merespons IPK 2022 ini mensinyalir bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya indeks adalah akibat perdebatan OTT tersebut. Mahfud mempersoalkan tentang debatnya, sedangkan saya melihat indikasi buruknya apresiasi rezim ini terhadap langkah pemberantasan korupsi. Penilaian atas indikator yang ada bukan soal anti OTT yang diungkapkan LBP menjelang akhir tahun 2022, namun pastinya merupakan rekaman sepanjang tahun tersebut. Berbagai peristiwa besar terkait korupsi tahun 2022 adalah skandal minyak goreng, skandal korupsi Hakim Agung, suap menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, korupsi bantuan sosial di pemerintahan daerah Jawa Timur, isu tambang illegal dan pemilikan dana ilegal olleh institusi negara seperti kasus Sambo, kenaikan harta kekayaan anak-anak Jokowi yang dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK, penanganan perkara korupsi di pengadilan dan semakin kayanya pejabat negara. Dalam kasus \"Minyak Goreng Langka\", umpamanya, terungkap bahwa negara terlibat dalam memperkaya konglomerat minyak goreng di mana nyata-nyata pejabat negara mendukung kelangsungan ekspor minyak goreng tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat di dalam negeri, atau artinya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang mengantri minyak goreng tersebut. Pemerintah tidak berhasil membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang awalnya digembar-gemborkan akan diusut tuntas. Selain itu, dalam kasus korupsi ini, pengadilan dinilai terlalu rendah memberikan hukuman terhadap tersangka. Malah hakim menilai tidak ada kerugian negara, sehingga jaksa melakukan banding. Spektrum korupsi, kolusi dan nepotisme yang kembali meluas dan dalam seperti era Orde baru mempunyai kaitan erat dengan hancurnya demokrasi, merosotnya moral pejabat negara, lemahnya moral penegak hukum dan merajalelanya pengusaha dalam perpolitikan kita. Kaitan demokrasi, seperti lemahnya kontrol rakyat atas negara, diakui sebagai variabel penting oleh Transparansi Internasional. Negara negara demokrasi rerata mencapai angka 70. Ketika rakyat tidak lagi bisa bersuara, karena dibungkam, maka pejabat negara dapat sesuka hatinya menjadikan aset dan akses negara untuk kepentingan kekayaan pribadinya. Demokrasi yang buruk juga ditandai dengan \"Clientalisme\", seperti kata Fukuyama. Yakni adanya balas jasa politik dalam dukung mendukung calon presiden maupun jabatan lainnya. Ini akan merusak prinsip-prinsip \" Governance\", yang akhirnya melemahkan moral kekuasaan. Masalah moral dibanding legal ini telah saya uraikan dalam tulisan saya \"Merajalelanya Korupsi dan Moralitas Kekuasaan\", 2020, di mana para filosof lebih menekankan soal moralitas ketimbang legal. Namun, tentu saja hal legal sangat penting, seperti hukuman mati yang berlaku di negara China dan negara-negara Islam terhadap koruptor. Feodalisme juga merupakan sumber merajalelanya korupsi. Feodalisme, seperti juga \"Clientalisme\" memberi jalan bagi keluarga dan sanak famili menjadi pejabat negara seenaknya tanpa memperhatikan aspek kepantasan, baik dari sisi kapasitas maupun etika. Saya berbeda dengan pejabat Transparansi Indonesia yang melihat UU Omnibus Law sebagai instrumen yang bagus untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan \"doing bussiness\". Sebab, sebaliknya, setelah dua tahun UU Omnibus law Ciptaker dan diperkuat Perpu, korupsi justru makin merebak. Kita harus melihat bahwa problematika struktural dan kultural yang ada saat ini, yang sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu, membutuhkan perombakan total. Agenda perubahan substansial ke depan adalah menghancurkan korupsi di Indonesia. Terakhir, \"State of thieve\", sebuah istilah yang sudah saya bahas dahulu, yang diungkap utusan PBB ke Afghanistan dahulu, ternyata negara telah menjadi aktor korupsi itu sendiri. Semua pejabat negara terlibat secara sadar dan hirarkis merampok kekayaan negara. Ini adalah situasi terburuk, yang juga mungkin meluas di Indonesia. Anies dan Tembak Mati Koruptor Kembali pada koalisi perubahan, yang dipimpin oleh Anies Baswedan, sesuai namanya, maka perubahan (change) haruslah mempunyai makna substansial ke depan. Platform perjuangan Anies Baswedan dan partai pendukungnya, dalam kaitan korupsi, harus berani membuat fakta integritas atau komitmen perubahan yang total, yakni berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa? Saat ini golongan masyarakat terbagi pada dua kelompok besar, yang ingin mempertahankan kekuasaan dalam kepemimpinan Jokowi dan kelompok lainnya yang ingin perubahan. Keinginan perubahan ini sejalan dengan Anies Baswedan dan parpolnya melabelkan diri sebagai \"agent of change\". Ini membuat tuntutan rakyat terhadap Anies dan parpolnya segera merespon isu sensitif ini. Apakah mereka akan bertolak belakang dengan sistem korupsi ataukah berkompromi? Hal ini juga harus dikaitkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1/2022, yang memberikan kemungkinan hukuman terberat bagi koruptor kakap. Untuk itu koalisi perubahan harus berani mencantumkan hukuman mati bagi koruptor dalam platform perubahan yang digembar-gemborkan mereka. Jika tidak, maka makna perubahan yang dimaksudkan akan kehilangan relevansi dengan kerinduan rakyat untuk perubahan total itu. Sekarang kita menunggu apakah perubahan akan terjadi. Sebab, sebagaimana dimaklumi bersama, korupsi itu membuat negara dalam keadaan bahaya. Kesabaran rakyat ada batasnya. (*)
Misteri Isi Pertemuan Jokowi – Surya Paloh Terungkap
Jakarta, FNN – Misteri isi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sedikit demi sedikit mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (26/01/23) itu menjadi spekulasi publik beberapa hari terakhir ini. Banyak yang menduga bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. “Saya kira ini yang paling ramai spekulasinya dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan maka Nasdem akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya akan diseret ke ranah hukum,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (31/01/23). Soal isi pertemuan ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang dispekulasikan akan dilakukan hari ini, Rabu (01/02/ 23), bertepatan dengan Rabu pon. Selain dikaitkan dengan reshuffle, orang juga mengaitkannya dengan penanganan korupsi pengadaan BTS di Kementerian Kominfo yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, yang di antaranya melibatkan petinggi NasDem. Soal pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi menjadi spekulasi karena para petinggi Nasdem tidak memberikan penjelasan secara formal. Kalaupun mereka memberikan penjelasan formal, terkesan mereka irit bicara.”Kelihatannya bener-bener apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif,” ujar Hersu. Namun, melalui juru bicaranya, Nasdem mengakui bahwa seusai pertemuan dengan Pak Jokowi, mereka langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Intinya Nasdem tetap akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. “Statement ini sangat normatif karena juga sudah berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh dan boleh kita sebut sebagai pernyataan sepihak,” kata Hersu. Ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, maknanya menjadi berbeda, kata Hersu. Kita bisa menduga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya, tidak ada reshuffle, dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. “Kalau toh ada reshuffle, kemungkinan hanya berupa kocok ulang atau maksimal ada menteri Nasdem yang direshuffle, namun tidak semuanya,” ungkap Hersu. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet terlihat dari dari gesture pertemuan yang cukup lama (satu setengah jam). Dan yang paling penting adalah ketika pertemuan itu berakhir Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman, yang berarti sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Pak Jokowi juga tidak mau membuka isi pembicaraannya dengan Surya Paloh ketika wartawan menanyakan soal ini. Pak Jokowi hanya menjawab pendek, “Mau tahu aja.” Dari bahasa tubuh keduanya memang menunjukkan bahwa ketegangan di antara mereka sudah mulai mencair. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas soal pencapresan Anies? “Hampir dapat dipastikan bahwa itulah agenda utama pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh,” ujar Hersu. Soal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. “Permasalahannya kan hanya persoalan komunikasi, jadi secara eksplisit telah dijelaskan kepada Pak Presiden,” kata Ahmad Ali. Yang dimaksud dengan soal komunikasi, seperti dijelaskan oleh Sugeng Suparwoto dengan bahasa yang ringan, “Iya, Pak Jokowi komplain, kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Tetapi, sebatas itu saja,” kata Ahmad Ali dalam program Political Show yang disiarkan oleh CNN Indonesia (30/01/23). Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dengan Jokowi seperti dua sahabat dekat yang mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin ‘membangun kebersamaan kembali’. “Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024,” ujar Sugeng. “Sampai di sini saya kira clear ya, walau tidak terlalu detail kita sudah mulai dapat gambaran secara utuh apa isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Surya Paloh,” kata Hersu. Pertama, jelas agenda utamanya adalah membahas pencapresan Anies. Bagaimana dalam soal Anies? Apakah Pak Jokowi menekan Surya Paloh untuk mencabut atau menarik kembali dukungan terhadap pencapresan Anies? Tidak ada penjelasan yang eksplisit dari para petinggi Nasdem. “Namun, kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam sepekan terakhir, kalau toh Pak Jokowi menekan maka kita tahu bahwa Pak Surya Paloh menolak,” kata Heersu. Kesimpulan itu, jelas Hersu, didasarkan pada rentetan peristiwa ke belakang: pada waktu Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi secara mendadak (Kamis, 26/01/23), pagi harinya muncul press rilis Partai Demokrat yang berisi keputusan untuk mendukung Anies sebagai bacapres. Suratnya dibuat oleh AHY sehari sebelumnya (Rabu, 25/01/23), tetapi baru muncul di media Kamis pagi. Setelah pertemuan, keesokan harinya berlangsung pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan (Jumat, 27/01/23). Puncaknya adalah pada pengumuman PKS tentang dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu pentinggi Nasdem dan Demokrat juga hadir. Semua rangkaian kegiatan tadi menunjukkan bahwa Surya Paloh tidak goyah. Kalau Surya Paloh goyah oleh tekanan Jokowi, tidak mungkin tim kecil dari Nasdem hadir dalam pertemuan-pertemuan tadi. Kalau masalah reshuffle, seperti arahan Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 dan mereka ingin kembali merajut kebersamaan. Dengan begitu, dipastikan bahwa Nasdem tetap akan ada dalam kabinet. (ida)
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
Jepang Menilai Potensi Kerja Sama Indonesia Masih Menarik untuk Bisnis
Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik. “Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa. Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja. “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa. Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018. Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia. Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi. Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)
Terkait Putusan Lepas Hakim, Indosurya Menghormati Kasasi Jaksa
Jakarta, FNN - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya, melalui kuasa hukumnya Soesilo Aribowo, menghormati langkah hukum jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan kasasi terkait putusan lepas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.\"Itu hak mereka (jaksa), kami hormati itu; tapi kami berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu,\" kata Soesilo Aribowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, langkah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi merupakan hak sebagai penegak hukum.Meskipun demikian, Soesilo tetap berpendapat putusan majelis hakim PN Jakarta Barat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang.Pertama, mengenai putusan lepas (onslag) bahwa perbuatan Henry Surya bukan merupakan tindak pidana tapi domain perdata. Menurut Soesilo, faktanya,Indosurya memang sedang melaksanakan rencana perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang sudah dihomologasi atau disahkan pengadilan niaga.Putusan tersebut pun secara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim.\"Ini putusannya lepas ya, bukan bebas. Perbuatannya itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus perdata. Seluruh hakim juga setuju, tidak ada dissenting opinion. Jadi, memang bukan tindak pidana,\" jelasnya.Kedua, dia meluruskan jika kerugian anggota KSP Indosurya sebesar Rp16 triliun bukan Rp106 triliun, seperti yang dipublikasikan beberapa media. Hal itu juga diakui penuntut umum melalui surat tuntutannya.\"Kerugian anggota itu bukan Rp106 triliun, tapi Rp16 triliun. Ini saya meluruskan saja supaya tidak salah,\" kata Soesilo.Kemudian, dari kerugian Rp16 triliun tersebut sudah dibayarkan hampir Rp3 triliun dan sekitar 20 persennya melalui skema PKPU.Selain itu, Soesilo juga menegaskan anggota KSP Indosurya berjumlah sekitar enam ribu orang, bukan 23 ribu seperti yang selama ini ramai diberitakan.Termasuk pula tentang tuduhan penghimpunan dana masyarakat itu tidak benar dan dalam pertimbangan putusan hakim sudah diuraikan secara jelas bahwa itu adalah anggota KSP.(ida/ANTARA)
Isu Penundaan Pemilu 2024 Bukan Datang dari Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.\"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,\" kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk \"Transformasi Lemhannas RI 4.0\" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.\"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,\" tambahnya.Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.\"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,\" jelasnya.Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.\"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
POPULER
