ALL CATEGORY
Megawati Menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai, pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke 50 partai tersebut, secara implisit ditujukan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. \"Megawati menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy dengan gaya komunikasi asertif. Menyampaikan secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (10/1). Ia menanggapi pidato Megawati pada peringatan HUT ke 50 PDIP di Jakarta, Selasa (10/1). Menurut Selamat Ginting, pidato Megawati secara terang-terangan disampaikan secara asertif dengan pesan komunikasi yang kuat dan tegas namun dilakukan dengan tenang. Inti dari pidato Megawati, kata dia, memberikan pesan kepada kader PDIP, terutama Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Rudy agar tidak keluar dari aturan partai dalam bertindak. Bahkan Megawati mengancam akan memecat kader yang tidak mematuhi keputusan partai. Dikemukakan, ada tiga poin pesan yàng ditujukan kepada ketiga petugas partai. Petugas partai adalah istilah yang sering diucapkan Megawati bagi kader PDIP yang menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pertama, untuk Jokowi, Megawati secara tegas menjelaskan, tanpa PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bukan siapa-siapa. Bahkan tidak akan pernah menjadi Presiden Indonesia. Kedua, untuk Ganjar Pranowo, Megawati meminta agar mematuhi aturan partai dan jangan coba membuat manuver dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. \"Siapa bakal calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi kewenangan penuh Megawati yang telah memimpin partainya selama 30 tahun,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ketiga, untuk FX Hadi Rudyatmo, Megawati bahkan secara khusus mencarinya saat berpidato. Megawati menceritakan awalnya Rudy seorang preman, kemudian diajak bergabung ke PDI. \"Rudy maunya berantem melulu,\" ucap Ginting menirukan Megawati. Di situ, lanjut Ginting, Megawati menyindir posisi Rudy yang sudah diberikan sanksi keras dan terakhir akibat dukungan kerasnya terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon presiden. Sementara Ganjar Pranowo juga sudah diberikan teguran lisan atas pernyataannya yang bersedia menjadi bakal capres. Kedua kader PDIP itu mendapatkan teguran pada November tahun lalu. Pada kesempatan pidato kali ini, ungkap Ginting, Megawati juga membuka rahasia politik saat pilpres 2019 lalu. \"Dialah yang menyorongkan nama Maruf Amin untuk menjadi cawapres dampingi Jokowi. Padahal sebelumnya calon yang akan dibawa Jokowi adalah Mahfud MD,\" ungkap Ginting, Ketua bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Menurutnya, dengan mengungkapkan pidato secara asertif, sesungguhnya Megawati ingin mengirimkan pesan bahwa dia masih sebagai \"queen maker\" dan PDIP masih berada dalam genggamannya secara penuh. \"Artinya apa? Jangan coba-coba melawan Megawati jika tidak ingin menanggung akibatnya,\" pungkas Ginting. (sws)
Lukas Enembe Diterbangkan ke Jakarta Melalui Manado
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa siang sesaat setelah ditangkap dan diamankan di Mako Brimob Kotaraja, Jayapura langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Manado dengan menggunakan pesawat carter. Kepala Trigana Jayapura Toro membenarkan pesawatnya disewa, namun tidak diketahui siapa saja penumpangnya. \"Memang pesawat kami yang disewa, namun siapa saja penumpangnya, saya tidak mengetahui dengan pasti,\" ucapnya. \"Setahu saya pesawat akan singgah di Manado,\" jelas Toro yang dihubungi dari Jayapura. Pesawat Trigana yang digunakan adalah jenis Donier DO-328-100 dengan kapasitas penumpang 30 orang. Sebelumnya KPK dalam keterangannya Kamis (5/1) menyatakan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus gratifikasi yaitu RL (Direktur PT TBP) dan LE Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Tim Penyidik menahan tersangka RL, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Sementara itu situasi di Kota Jayapura terutama di sekitar Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja yang sempat ricuh kini kembali kondusif. Aktivitas masyarakat nampak kembali normal.(ida/ANTARA)
Megawati Menyerahkan Nasi Tumpeng kepada Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan nasi tumpeng kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma\'ruf Amin. Penyerahan tumpeng itu dilakukan di tengah pelaksanaan HUT Ke-50 PDIP yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa. Awalnya, pembawa acara mempersilakan Ketua Umum PDIP Megawati bersama Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma\'ruf Amin untuk naik ke atas panggung di mana tumpeng sudah tersedia. Tak hanya tiga tokoh itu, pembawa acara juga memanggil Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto, Bendum Olly Dondokambey, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung naik ke panggung. Setelah mereka berkumpul di atas panggung, pembawa acara mempersilakan Ketum PDIP Megawati untuk memotong tumpeng. Pada kesempatan itu, ada 50 tumpeng yang sudah disediakan PDIP. Satu berada dalam Aula A1 JIExpo, sedangkan sisanya berada di pelataran. Di dalam aula itu, Presiden Kelima RI itu dipersilakan memegang alat potong. Tumpengan pertama pun diberikan kepada Presiden Jokowi. Jokowi menerima tumpengan itu dengan senyum dan sedikit menundukkan kepalanya. Tumpeng berikutnya kepada Wapres Ma\'ruf Amin. Setelah menyerahkan tumpengan itu, Ketum Megawati melakukan foto bersama di atas panggung. Sementara di sisi luar, tumpengan PDIP juga diberikan kepada kader dan masyarakat. Tumpengan yang di sisi luar berisi buah, sayur, dan bahan pokok lainnya. Setelah acara tumpeng itu selesai, kegiatan HUT PDIP ditutup dengan pembacaan doa yang dibawakan Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar. PDIP pada 10 Januari 2023 merayakan HUT Ke-50 sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu. Parpol berlambang banteng moncong putih itu mengusung tema \"Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam\" dengan subtema Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya dalam perayaan HUT Ke-50.(ida/ANTARA)
Soal Nama Capres, Megawati Tidak Mau Tergiur untuk Umumkan di HUT PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih enggan untuk mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan diusung oleh partai nya pada Pemilu 2024 saat perayaan HUT Ke-50 PDIP. Namun, Megawati menyadari beberapa pihak menunggu PDIP mau mengumumkan capres saat HUT Ke-50 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa. \"Ngopo (mengapa), toh, yo, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu kalau orang main taruhan sudah masang. Sing arep (yang mau) yang diumumkan Ibu sopo (siapa),\" kata Megawati dalam pidatonya. Ucapan Megawati lantas menuai tepuk tangan dari peserta HUT ke-50 yang didominasi ribuan kader PDIP. Namun, Megawati sedikit bercanda terhadap reaksi tersebut dengan mengaku tidak akan tergiur mengumumkan Capres 2024 dari PDIP saat HUT ke-50. \"Ya, nanti dahulu, memangnya aku, situ tepuk tangan, mau tergiur umumkan. Enggak,\" kata dia. Presiden Kelima RI itu mengaku sebagai pemilik mandat dari PDIP untuk menunjuk Capres 2024 dari partainya, akan menunggu waktu tepat memilih calon pemimpin Indonesia itu. \"Iya, dong, kan, mesti keren, kan, saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan, lah, ketum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan,\" katanya. \"Sekarang nungguin, enggak ada, ini (nama capres) urusan gue,\" kata Megawati.(ida/ANTARA)
Tegas, PDIP Tolak Penundaan Pemilu: Masih Mau Coba-coba Lagi Pak Jokowi?
Jakarta, FNN – Selasa, 10 Januari 2023, hari ini, adalah hari ulang tahun (HUT) PDIP yang ke-50. Tampaknya, acara HUT PDIP ini akan akan dirayakan secara besar-besaran, karena 25.000 orang diperkirakan hadir. Para anggota legislatif dari seluruh provinsi juga diundang. Tetapi, sebenarnya puncak peringatan HUT PDIP sudah dilakukan lebih awal jika menyimak statemen Puan Maharani yang menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Walaupun Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpidato dalam acara tersebut, tetapi mungkin gaungnya akan lebih kuat soal ini. Ini berarti, sudah dua kali Pak Jokowi dihadang oleh PDIP. “Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada Pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya. Jadi, itu yang sudah kita prediksi dari awal bahwa pasti PDIP tidak ingin ada penundaan artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis, dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologi dari PDIP,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (10/01/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sangat percaya diri bahwa dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap, yang kita sebut Soekarnoisme. “Jadi, saya bayangkan dalam 2 hari ini ada konsolidasi, mungkin teman-teman di Litbang PDIP memutuskan untuk mengajukan satu proposal pada ibu Mega supaya Ibu Mega kuat di dalam menghadapi godaan-godaan politik dari istana. Kira-kira itu latarnya,” tambah Rocky. “Kalau saya sedikit ngintip atau nguping, ada satu keyakinan bahwa ke depan tetap Indonesia memerlukan sinyal ketokohan historis, dan itu ada pada Ibu Mega karena tradisi PDIP yang konsisten di dalam mendukung Soekarno, walaupun di dalam praktek kebijakannya itu diperlihatkan bahwa Pak Jokowi sebagai kader PDIP nggak paham tentang Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Apalagi kalau disebut ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, itu tidak ada di dalam pikiran Presiden Jokowi sebagai kader PDIP, yang ada berdiri dan ditopang oleh orang lain, tambah Rocky. Menurut Rocky, HUT PDIP ini merupakan satu upacara yang akan membuat bangsa ini berpikir ulang tentang arah demokrasi dan arah keadilan sosial. Itu patut kita sambut dengan gembira bahwa PDIP dalam usia ke-50 akal sehatnya pulih lagi. “Saya kira, keterangan yang paling final adalah yang diucapkan oleh Mbak Puan bahwa tidak mungkin akan ada penundaan pemilu,” tegas Rocky. Pernyataan dari Mbak Puan bisa kita artikan sebagai pernyataan Ibu Megawati yang disampaikan oleh Mbak Puan. “Pasti begitu, dan pasti Ibu Mega akan bicara nanti dalam pidato bahwa soal Pemilu terutama. Intinya itu. Bahwa ada seremoni ulang tahun oke, tetapi kita mau lihat bagaimana reaksi istana terhadap keputusan PDIP,” ujar Rocky. Tentu ada soal lain, tukar tambah lain, karena tetap kalau kita analisis satu lapis lebih dalam, konfrontasi politik antara Megawati dan Jokowi belum selesai. Jadi, tetap kita duga dengan kuat bahwa Pak Jokowi mungkin akhirnya mengerti bahwa yang bisa menyelamatkan Jokowi adalah PDIP, lanjut Rocky. Jadi, kalau kita kumpulkan ke depan siapa yang mampu melindungi Jokowi kalau terjadi semacam perubahan politik dan banyak hal yang diajukan untuk mempersoalkan Jokowi. Sekarang saja udah ada konsolidasi yang cukup kuat di DPR untuk pemakzulan dan teori pemakzulan itu bukan tidak mungkin terjadi. Pak Jokowi pasti sudah mendapat sinyal bahwa ada partai-partai yang secara serius menganggap bahwa Jokowi memang melanggar konstitusi. Jadi, hal itu kira-kira akan menjadi gambaran atau background political setting di dalam pidato nanti. Dengan demikian, artinya sekarang sudah diputuskan bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Itu berarti pula bahwa relevan jika saat ini bicara calon presiden. Tetapi, menurut Rocky, Ibu Mega atau PDIP tetap menganggap bahwa ada tukar tambah untuk menunda Pemilu. Oleh karena itu, Ibu Mega melakukan tindakan mendahului melalui suara Mbak Puan. Jadi, urutan-urutan berpikirnya begitu, yaitu ada konsolidasi PDIP dalam satu minggu ini untuk memutuskan bahwa harus ada Pemilu supaya ada kader yang diucapkan. Sekarang orang tinggal lihat kadernya siapa. “Saya kira, bagi PDIP itu, dia akan kembali pada keinginan untuk menunjukkan bahwa dia punya kader dan kader itu bukan kader Jokowi,” ujar Rocky.(sof)
Kalteng-Kalsel Mengoptimalkan Ketentraman-Ketertiban di Perbatasan
Palangka Raya, FNN - Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kalimantan Selatan (Kalsel) bertekad mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), khususnya di perbatasan kedua wilayah.\"Kami berupaya bersama-sama (Kalsel) saling bekerja sama untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan kedua provinsi merasa aman, nyaman serta tidak ada gangguan,\" kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalteng Baru I Sangkai di Palangka Raya, Senin.Untuk itu kedua belah pihak membahas tindak lanjut jalinan kerja sama maupun mekanisme yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau payung hukum, terutama oleh jajaran Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Dalam pertemuan tersebut, Kalteng dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi didampingi sejumlah kepala maupun perwakilan perangkat daerah lainnya bersama DPRD setempat, sedangkan Kalsel meliputi perangkat daerah terkait seperti Satpol PP serta jajaran Komisi I DPRD.Baru I Sangkai mengatakan, di wilayah perbatasan kerap ditemukan potensi konflik masyarakat yang harus dicegah atau tanggulangi, misalnya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti permasalahan tanah.\"Ini yang memang harus kita jaga, supaya tidak terjadi konflik. Mudah-mudahan perjanjian kerja sama Kalteng-Kalsel sesegera mungkin terwujud, supaya dapat menjadi payung hukum kami, melakukan kerja sama antar OPD,\" ucapnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati mengatakan, karena ini berkaitan dengan masalah lintas batas maka kedua belah pihak utamanya di jajaran pimpinan bisa menyelesaikan terlebih dahulu, tentang tapal batas wilayah pada beberapa titik yang belum sinkron sepenuhnya.\"Jadi memang kami (DPRD) menunggu dan mendukung kerja sama ini nantinya, tidak hanya dalam trantibumlinmas, namun juga perikanan dan kelautan, serta lainnya,\" ujarnya.Dia mengatakan, kedua provinsi ini awalnya merupakan satu kesatuan, sehingga masyarakat di kedua wilayah tak bisa dipisahkan kehidupannya terutama yang berada di perbatasan.\"Untuk mengatur tertibnya, memang perlu ada payung hukum dan kerja sama. Kerja sama itu berdasar payung hukum yang ada. Payung hukum pertama selesainya masalah perbatasan, hingga perda masing-masing provinsi dan lainnya sebagai petunjuk teknis di lapangan,\" jelasnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita menjelaskan, pihaknya ingin agar jalinan kerja sama ini bisa segera dirampungkan mengingat pentingnya dampak yang diberikan untuk kedua provinsi.(ida/ANTARA)
Emil Mulai Banjir Kritik
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BELUM terklarifikasi soal dana hibah APBD 1 trilyun ke NU Jawa Barat yang dinilai tidak adil baik oleh Ormas Islam lainnya maupun Ormas bukan keagamaan, kini Masjid Al Jabbar yang menghebohkan itupun dipersoalkan. Masa eforia pembangunan masjid megah berbiaya APBD hampir 1 trilyun tersebut terbentur hujan kritik. Kritik mendasar adalah penamaan \"Al Jabbar\" yang merupakan nama Allah \"Asma\'ul Husna\" yang tidak pas disematkan untuk makhluk. KH Athian Ali Da\'i, MA seorang ulama mengusulkan sebaiknya nama diganti menjadi \"Baitul Jabbar\" atau tidak harus memelesetkan Jawa Barat langsung saja beri nama \"Al Jabar\" dengan \"b\" satu. Kemegahan dan membanggakan arsitektur dapat jatuh pada riya bila tidak mampu untuk berendah hati. Masjid terbaik adalah rumah Allah yang dibangun atas dasar taqwa, bukan agar orang berfoto-foto karena latar belakangnya. Adalah indah jika warga memaksakan datang ke masjid itu untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Pembiayaan konten Masjid Al Jabbar senilai 20 Milyar dikritisi atas dua hal. Pertama, besaran nilai proyek dan kedua, sistem penunjukan langsung setelah gagalnya lelang. Yang ditunjuk adalah perusahaan yang konon dekat dengan Ridwan Kamil sendiri. PT Sembilan Matahari adalah perusahaan yang gagal dalam proses lelang. Penggunaan 1 trilyun dana APBD yang ramai dibicarakan dibandingkan Emil dengan berbagai pembiayaan untuk rumah ibadah lain. Sayang ketika mengaitkan dengan Pura Besakih di Bali bantahannya adalah bahwa bandingan itu tidak adekuat karena Pura Besakih merupakan cagar budaya. Ridwan Kamil menunjuk diri sendiri sebagai Ketua DKM Masjid Al Jabbar. Meski tentu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kepenguruaan akan tetapi dikhawatirkan akan terkooptasi atau hanya sebagai asesori. Di luar masjid Al Jabbar, proyek e-parking yang digulirkannya ternyata tidak efektif. Proyek berbiaya 80 Milyar itu nyaris gagal. Pakar Administrasi Publik dari Unpar Tutik Rachmawati menyatakan tidak ada pendapatan signifikan yang masuk ke kas daerah. Menarik kritikan Dosen ITB Mohammad Jehansyah Siregar, P.hD yang menyatakan pembangunan dan tata ruang semasa Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Jawa Barat itu mandek. Tidak ada perubahan berarti dalam pembangunan dan tata ruang. Di tahun awal 2023 dan di akhir tahun jabatan Ridwan Kamil ini rasanya kritik semakin membanjir. Baginya bisa saja diabaikan. Akan tetapi kritik yang beralasan dapat berpengaruh terhadap reputasi kepemimpinannya. Apalagi jika ada semangat Emil ingin menjadi Presiden RI pada Pemilu tahun 2024. Jabar Juara adalah moto bagus dan patut kita dukung. Tentu juara dengan prestasi yang baik-baik bukan juara selainnya. Misal Jabar Juara Korupsi atau Juara LGBT. Bandung, 10 Januari 2023
Catatan Buruk Polri di Awal Tahun: Pesta Narkoba dan Jual Istri Kepada Sesama Polisi
Jakarta, FNN – Tahun 2023, institusi Polri mengawali dengan catatan buruk, walau dari sudut pandang yang berbeda bisa berarti Polri sedang terus berbenah dan bersih-bersih diri. Sampai saat ini, misalnya, kita masih terus mengikuti persidangan kasus Sambo yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa perwira juga masih menjalani proses persidangan menghalang-halangi tindakan hukum, berkaitan dengan kasus Sambo. Meski sampai saat ini kasus Sambo belum sampai vonis, tapi kini kita dikejutkan lagi dengan beberapa peristiwa yang tidak kalah hebohnya. Dari Jawa Timur kita dikejutkan dengan kabar yang membuat kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Meskipun kita pikir itu hanya bisa terjadi Wakanda, tapi faktanya itu terjadi juga di negara kita. Seorang perwira polisi di Pamekasan, Madura, ditangkap karena dilaporkan menjual atau mengkomersialkan istrinya kepada Perwira Polri lain. Ini ada kaitannya juga dengan pesta narkoba. Sementara, di Jakarta, seorang perwira menengah Polri berpangkat Kombes, ditangkap karena menggunakan narkoba bersama seorang wanita di sebuah hotel. Ditambah lagi dengan catatan lain yang tidak kalah menyedihkan dari Komnas Perempuan, yang menyampaikan data-data bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di lingkungan Polri cukup tinggi. Kasus AIPDA AD, seorang anggota Sabhara di Polres Pamekasan Madura, bermula dari laporan istrinya MH, usia 41 tahun, yang melalui pengacaranya Yolis Yongkinata, melaporkan suaminya AIPDA AD karena melakukan tindak pidana kekerasan pelanggaran undang-undang transaksi elektronik, sekaligus narkotika. Kekerasan seksual yang dimaksud salah satunya adalah AIPDA AD diduga menjual istrinya ke rekan-rekan sesama polisi. Suami korban dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan, bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya. Padahal, sebagai suami, AD semestinya melindungi MH, kata Yongki, pengacara MH, kepada pers. Yongki mengatakan pihaknya juga melaporkan AKP (Ajun Komisaris Polisi) H soal perkara Undang-undang Transaksi Elektronik karena mengirimkan gambar alat vital kepada AD. AD kemudian menunjukkan gambar tersebut ke istrinya, MH, dengan maksud bahwa H ingin menyetubuhi MH. Sementara itu, MHD dilaporkan dalam perkara pemerkosaan. Pasalnya, MHD dituding ikut menyetubuhi paksa MH yang bukan istrinya. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Timur. Tim Polda Jawa Timur pada 3 Januari 2023 menangkap AIPDA AD dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan, narkoba, dan pelanggaran undang-undang ITE. AD diduga menjual istrinya sendiri sejak tahun 2015 dan kejahatan itu berlangsung hingga tahun 2022. Pengacara MH menyebutkan bahwa sebenarnya pada tahun 2020 kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polres Pamekasan, tapi yang ditindak bukan pelaku utama, AIPDA AD. Karena merasa responnya tidak memadai di Polres Pamekasan, maka pengacara MH melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Saat ini, satu di antara ketiga terlapor telah ditangkap. Menurut pengacara, AD sebagai suami MH kerap mengajak teman di lingkaran anggota Polri di Pamekasan, bahkan anggota TNI dan masyarakat sipil, untuk menyetubuhi istrinya. Setelah menangkap AD, polisi memeriksa 7 orang lain. Namun, kesimpulannya Polda Jawa Timur membantah bahwa ada motif ekonomi di balik kasus AD yang mempersilahkan teman-temannya menyetubuhi istrinya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Firmanto, AD mempersilahkan teman-temannya berhubungan intim dengan istrinya saat berlangsung pesta narkoba. Tetapi, menurut laporan dari pengacaranya, ada motif ekonomi. Apapun alasannya, ini merupakan perilaku sangat bejat. Sementara itu, di Jakarta, ada seorang anggota polisi yang bertugas Mabes Polri, yakni Komber Yulius Bambang Karyanto, ditangkap pada Jumat, 6 Januari 2023, sedang mengonsumsi narkoba bersama seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,1 gram. Dari hasil tes urine keduanya positif menggunakan narkoba. Penyidik dari Direktorat sensor narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan memastikan bahwa kasus komisaris Bambang Karyanto ini tidak terkait dengan kasus narkoba yang tengah mereka tangani saat ini, yakni mantan Kapolda Sumatera Barat. Bukittinggi di Sumatera Barat yang menanti bagi Yulius Kombes sangat berat ini karena sesuai dengan instruksi Kapolri itu akan kelihatannya lagi rame nih narkobanya ya dan karena karena itu kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedi Prasetyo, memastikan bahwa hukuman yang menanti bagi Kombes Yulius sangat berat karena berdasarkan instruksi Kapolri bahwa semua yang terlibat dalam kasus narkoba, termasuk juga online, selain diproses pidana, juga dipecat dari Polri, termasuk Kombes Yulius. Ini merupakan akhir yang buruk dari pria yang usianya sebentar lagi memasuki masa pensiun, 56 tahun. Balik lagi ke kasus Pamekasan, lepas ada tidaknya motif ekonomi, anggota Kompolnas Poengky Indarti, meminta AD ditindak tegas dan dihukum dengan pasal yang berlapis, karena tindakan pelaku memalukan dan mencoreng nama baik institusi, biadab, sadis, bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Poengky juga menginginkan agar terduga pelakunya dapat diproses kode etik dan diberi sanksi pemecatan sebagai anggota Polri, apapun motifnya. Demikian pembahasan dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (09/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. (ida)
Islam, Demokrasi dan Keadilan Sosial: Catatan atas Pidato Dato' Seri Anwar Ibrahim
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia/KAMI) Dato\' Seri Anwar Ibrahim (DSAI) memberikan ceramah memukau di hadapan ratusan tokoh-tokoh yang menyesaki ruangan auditorium Bank Mega, Jakarta tadi siang. Ceramah itu bertemakan \"Leadership\", diorganisir oleh Chairul Tanjung atau CT-Corp. Saya bersama pimpinan KAMI, Gatot Nurmantyo, Professor Hafid Abas, MS Ka\'ban, Bachtiar Chamsyah dan Jumhur Hidayat, mendapat kesempatan yang amat berharga atas undangan CT Corp. Mengapa DSAI memukau? Pertanyaan ini menjadi pembahasan teman-teman KAMI. Kita akan menguraikan dua hal besar, yakni sosok DSAI dan pikirannya. Sosok ini terlihat dalam gaya orasinya di podium. Dia benar-benar singa podium. Matanya tajam seperti singa. Menatap seluruh sudut audiens yang hadir. Bicaranya lugas dan detail, tidak membiarkan audiens menerka-nerka makna. Dia berusaha pula membuat bahasa yang kurang dikenal di Malaysia, seperti \"oligarki\" atau \"konglomerat\" di Indonesia, terpahami. Audiens ditarik oleh DSAI untuk berinteraksi dengan dirinya, seakan-akan dia tidak berjarak, dia berbicara tentang manusia dan nilai-nilai. Dia juga berbicara tentang dirinya, kehidupan pribadinya, cita-citanya berdasarkan pengalaman hidup yang penuh liku. Lalu bagaimana pikiran DSAI? DSAI berbicara tentang 3 hal, yakni Islam, demokrasi dan keadilan, yang terkait dengan tema kepemimpinan. Dia mengutip banyak tokoh dan pemikir Islam, seperti Sayyidina Ali, Ibnu Rusdi, Al Ghazali, dll, juga mengutip Qur\'an Surah As-Shaff, dan hadist tentang kepemimpinan. Dari sini terlihat bahwa DSAI menghubungkan seluruh pemikiran dia pada nilai-nilai Islam. Bahkan, ketika menyinggung sikap optimisme yang selalu dia miliki, harus terkait pula dengan Tuhan YME. Kepemimpinan menurutnya harus dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan Hadist Nabi, \"Kamu itu adalah pemimpin di muka bumi, tapi akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat\". Pemimpin harus menjadi teladan. Tidak boleh seorang pemimpin menjanjikan sesuatu, tapi tidak melakukannya. Dia meyakini bahwa seluruh masalah suatu bangsa, solusinya di mulai dari seorang pemimpin. Oleh karenanya, kita harus menemukan sosok pemimpin yang baik. Dalam melihat Islam, sebagai sebuah ajaran, DSAI mendorong isu \"critical thinking\". Umat Islam tidak boleh terjebak dalam taqlik buta. Akal yang diberikan Tuhan harus digunakan supaya manusia tidak salah menafsirkan ajaran agama. Inilah keluasan pikiran DSAI ketika melihat seputar kontroversi pemikiran Ibnu Rusd versus Al-Gahzali, tentang \"Incoherence of Philosophy\". Kita masuk pada isu demokrasi. Islam menurut DSAI harus percaya pada demokrasi. Pemimpin, misalnya, harus mendengar suara orang-orang disekitarnya. Juga harus menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. Menjadi pemimpin harus mengikuti proses yang benar. Dia merujuk pikiran Fukuyama tentang \"Democratic Accountability\", yang mengingatkan jangan melakukan pemilu secara curang. Kalau sudah berkuasa harus \"delivery\". Maksudnya, dalam istilah Anwar, sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Demokrasi menurut DSAI juga harus mempertimbangkan keadilan hak-hak kaum minoritas. Meskipun Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, Islam menurutnya juga harus melingkupi \"ukhuwah insaniyah\", atau persaudaraan sesama manusia. Intinya seorang pemimpinnya itu harus berpikir tentang keadilan untuk semua. Hal ini dirujuk DSAI pada kasus penunjukan Gubernur Mesir di era Khalifah Ali Bin Abi Thalib, di mana Kalifah memerintah Gubernur Mesir berbuat adil tanpa melihat perbedaan agama rakyatnya. Mengapa DSAI begitu kental berbicara demokrasi? Tentu saja hal itu tak lepas dari sejarah penderitaan panjang DSAI, yang hidup dari penjara ke penjara. Dia mengungkapkan bahwa 10 tahun dia di penjara, telah mengajarkan dia tentang makna kebebasan. \"Freedom\" sepertinya sudah terpatri dalam kalbunya. Kita sekarang melihat bagaimana DSAI memandang keadilan. Menurut DSAI, hidup ini tidak bermakna jika tidak bermanfaat untuk orang-orang miskin. Pemihakan pada orang miskin bersifat universal. Ketika dia mengungkapkan pembicaraannya dengan Jokowi, tentang tenaga kerja Indonesia (TKI), yang masih kurang sejahtera, DSAI berjanji pada Jokowi bahwa kesejahteraan TKI akan berubah lebih baik di era dia, yang belum pernah terjadi di era pemerintahan Malaysia sebelum ini. Janji ini dia sampaikan bukan karena TKI itu orang Indonesia, tapi lebih karena masalah \"humanity\". Datuk Anwar sensitif pada nasib orang miskin. Bahkan dia mengatakan, penderitaan yang dialaminya di penjara, tidak bermakna jika dibandingkan dengan penderitaan rakyat. Selanjutnya DSAI melihat bahwa negara harus meletakkan fungsi \"kapital\" untuk kepentingan sosial. Katanya, \"kapital\" penting untuk menjalankan roda pembangunan sebuah negara. Namun, menurutnya nasib rakyat jauh lebih penting. Oleh karenanya, pemimpin beserta seluruh \"stake holders\" bangsa harus bersinergi untuk mensejahterakan rakyat. Akumulasi kapital tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Berbicara tentang kemiskinan, DSAI mengingatkan kita untuk tidak melihatnya dari hanya sisi statistik saja. Kemiskinan itu seharusnya dimaknai sebagai ancaman kemanusiaan, sekecil apapun keberadaannya. Pemberantasan kemiskinan harus dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang dimaksud jangan terjebak pada \"Barbarian Specialization\", di mana spesialisasi dicapai melalui pengorbanan sisi humanity dan moralitas. Harus ada keseimbangan diantara keduanya. Penutup Dato\' Seri Anwar Ibrahim telah memberi pencerahan luar biasa pada tokoh-tokoh Indonesia yang hadir. Ketika seluruh dunia dihantui oleh kegelisahan dan kegamangan dalam menghadapi ketidakpastian global, DSAI menyebarkan sikap optimisme yang berbasis pada nilai-nilai agama dan tanggung jawab kemanusiaan. Seorang pemimpin harus bekerja untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial harus menjadi kata kuncinya. Menjadi pemimpin harus dicapai melalui cara-cara yang beradab. Setelah menjadi pemimpin harus pula menepati janjinya, merujuk pada \"Democratic Accountability\" Fukuyama. Bagi Bangsa Indonesia yang akan memilih pemimpin (presiden dan legislatif) dalam waktu yang tidak lama lagi, sewajarnya dapat menjadikan pikiran-pikiran DSAI ini sebagai bahan renungan. (*)
Anwar Ibrahim: Penderitaan Saya Tak Sebanding Dengan Penderitaan Rakyat
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa penderitaan yang dialaminya, termasuk selama berada di dalam penjara, tidak sebanding dengan penderitaan rakyat Malaysia.\"Saya malu untuk menuliskan derita saya, karena kecil ketimbang derita yang dirasakan oleh mayoritas rakyat,\" kata Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Jakarta, Senin.Menurut dia, ada hikmah yang diperoleh dari semua yang dialaminya termasuk dalam kancah politik. \"Hal itu mendewasakan saya. Saya lebih mengerti apa arti bebas dan demokratis, karena saya tahu pengalaman hidup dalam kungkungan,\" katanya.Anwar juga menuturkan bahwa sebagai seseorang yang pernah tersisih, dia menjadi paham apa arti keadilan sosial.PM Anwar menyebut banyak rekannya di Indonesia telah membantu dirinya melewati masa-masa sulit dalam berpolitik. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan orang-orang di Indonesia yang selalu bersedia membantunya.\"Saya tidak pernah merasa terasing di Indonesia,\" ucap PM Malaysia itu.Pada kesempatan itu, Anwar juga menceritakan bahwa ibunya adalah seorang penggemar karya-karya besar sastra Indonesia, seperti karya sastra dari Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan Buya Hamka, yang tidak hanya dibaca oleh sang ibu namun juga dipahami.\"Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tak dapat tertandingi dari berbagai tren seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Natsir dan Sultan Sjahrir. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat dalam generasi awal.\" katanya menambahkan.Kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia merupakan kunjungan resmi pertama ke luar negeri setelah ia dilantik sebagai PM Malaysia pada 24 November 2022.(sof/ANTARA)
POPULER
