ALL CATEGORY
Pengakuan Aneh Sandiaga Uno Soal Utang 50 M Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akhirnya buka suara soal utang piutangnya dengan Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Namun, pernyataan Sandiaga Uno malah menimbulkan tanda tanya, bahkan spekulasi baru. “Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konselor dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” kata Sandiaga Uno ketika ditanya wartawan saat menghadiri harlah seabad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Selasa (7/2/23). “Sekilas tidak ada yang salah dengan pernyataan Sandiaga Uno, malah sangat benar sebagai orang yang beragama, tetapi masalahnya menjadi lain karena pernyataan Sandiaga Uno ini terkesan seolah benar bahwa Anies Baswedan memang punya utang kepadanya sebesar 50 miliar, dan seperti yang dikatakan oleh Erwin Aksa, sampai sekarang belum dibayar,” kata Hersubeno Arief, watawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Media sosial juga menjadikan soal utang Anies sebagai bahan gorengan, termasuk politisi yang selama ini selalu berseberangan dengan Anies Baswedan . Salah satunya adalah Ruhut Sitompul. Banyak media yang punya persepsi yang sama bahwa memang benar Anies belum membayar hutangnya kepada Sandiaga Uno dan sekarang Sandiaga Uno sudah mengikhlaskannya. CNN indonesia.com, misalnya, membuat judul berita “Setelah Salat Istikharah Sandiaga Relakan Utang Anies 50 Miliar; Warta Ekonomi membuat judul “Sandiaga Uno Relakan Hutang Anies 50 Miliar Rupiah Usai Salat Istikharah”; Loyalis Jokowi “Akhirnya ... semoga jadi berkah buat Anies.” Hampir semua persepsi yang muncul di media mengatakan bahwa Sandiaga Uno sudah ikhlas, sudah merelakan hutangnya tidak dibayar oleh Anies Baswedan. Padahal, kata-kata “merelakan” atau “mengikhlaskan” tidak muncul dari mulut Sandiaga Uno. Itu hanya ‘penafsiran’ yang muncul dari pernyataan Sandiaga Uno. “Mengapa Sandi memilih kalimat yang interpretatif, bukan kalimat langsung yang menegaskan bahwa sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan Anies Baswedan, jika mereka menang Pilkada DKI Jakarta 2017 maka utang piutang akan dianggap lunas, dan faktanya mereka berdua sudah memenangkan Pilkada 2017 DKI Jakarta,” ujar Hersu. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa poin-poin dari surat perjanjian tersebut adalah: Pertama, surat pernyataan pengakuan utang pertama, dibuat pada 2 Januari 2016 (sebelum Pilkada). Anies mengakui meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman itu langsung diserahkan oleh Sandiaga Uno kepada tim kampanye. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Anies mengetahui bahwa dana itu diperoleh Sandiaga Uno dari pihak ketiga, dan secara pribadi Sandiaga Uno yang menjamin pengembalian dana pinjaman ke pihak ketiga, walaupun kemudian Sandiaga Uno membuat perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa peminjaman dana itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan dana kampanye Pilkada 2017. Dalam poin berikutnya, yang sangat penting, disebutkan jika mereka kalah dalam pilkada, Anies berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Sebaliknya, bila mereka memenangkan Pilkada maka dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Sandiaga Uno membebaskan Anies dari kewajiban membayar utang. Mekanisme penghapusan dana pinjaman akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dan Sandi. Kendati dibuat pada 2 Januari 2016, namun surat itu baru ditandatangani Anies pada 22 Januari 2017. Kedua, surat pernyataan pengakuan hutang kedua. Surat perjanjian itu memuat poin-poin yang sama dengan surat perjanjian pertama, namun pada poin 1, 2, dan 3 diakui utang pertama sebesar 20 miliar ditambah hutang kedua 30 miliar, sehingga total 50 miliar, dibuat pada 2 Februari 2017, namun baru ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 6 Februari 2017. Di luar dua surat pengakuan utang untuk pembiayaan kampanye dan Pilkada putaran pertama tadi, ternyata Anies Baswedan juga kembali meminjam dana dari Sandiaga Uno, jumlahnya 42 miliar rupiah. Dengan begitu, total utang Anies ke Sandiaga Uno sesungguhnya sebesar 92 milyar. Detail lain dalam surat itu sama dengan surat perjantian utang pertama, termasuk utang dianggap lunas jika mereka menang. Dari ketiga surat perjanjian itu, sangat jelas bahwa ada perjanjian hitam di atas putih bila mereka menang Pilkada, maka utang piutang itu dihapuskan, atau dalam bahasa Sudirman Said utang itu sudah lunas. “Mustahil Sandi tidak tahu menahu atau tidak ingat soal ini,” ujar Hersu. “Sebagai pasangan dalam pilkada DKI yang sampai sekarang masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan baik dengan Anies, harusnya Sandiaga menjelaskan secara transparan,” ujar Hersu. (ida)
Ganjar Pranowo Diprank Istana Jadi Capres tapi Bohong
MEMANG paling gak enak kalau di bohongin oleh siapapun apalagi orang yang punya jabatan di atasnya. Perkara bohong membohongin bukan hanya dialami Ganjar, tapi juga dialami 270 juta rakyat Indonesia. Mungkin rakyat sudah mau muntah kalau mendengar orang istana berpidato apalagi menjanjikan sesuatu. Contoh-contoh kebohongan bertaburan di dunia digital karena hal tersebut gak bisa dihapus. Seperti contoh yang gampang saja, ketik kata kunci Esemka di geogle langsung keluar siapa-siapa yang berbicara tentang mobil Esemka lengkap dengan wawancara yang sudah 6000 mobil diproduksi dan dipesan tapi nyatanya sampai kepala timbul tanduk, kita tidak akan temukan mobil tersebut di jalan raya. Ini salah satu kebohongan yang susah dilupakan rakyat Indonesia. Masih banyak yang lain. Tapi kolom ini terbatas memuat daftar kebohongan warga istana. Nah kita lompat saja ke masalah pencapresan. Dari awal Ganjar begitu bersemangat dicalonkan presiden menggantikan Jokowi. Macam-macam akrobat sudah dilakukan Ganjar untuk menarik simpatik massa agar supaya memilihnya mulai jadi barongsai, memakai kostum kayak superman yang celana sempak di luar, pura-pura jadi pengemis duduk-duduk di emperan toko, belajar tari-tarian ala kadrun dengan irama gambusnya yang selalu dituduh dengan politik identitasnya. Dan terakhir lari-lari pagi sambil bagi-bagi ampao ke tukang becak dan tukang bersih jalanan tapi tetap juga tidak bisa mengangkat dan mendokrak namanya mengungguli Capres yang ditakutkan istana. Ini yang membikin pihak istana frustasi. Dan mulai sedikit cuek kepada Ganjar sehingga GP mania organisasi yang mendukung Ganjar menarik diri dan menyatakan membubarkan diri karena mereka melihat tidak ada asa mau mendukung GP. Hari Kamis mereka mau konfrensi pers mengumumkan pembubaran itu oleh ketua umumnya. Di sinilah asa GP di ujung tanduk. Partainya sendiri yakni PDIP tidak merekomnya karena mau calonkan Puan, putri mahkota di PDIP. Jadi Jokowi biar jadi presiden mau membangun trahnya di PDIP tidak bisa kalau GP gak jadi maka saat ini mereka lagi berusaha dengan meminta fatwa hukum dari ahli-ahli tata negara agar mencari celah bisa ada penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan bisa ditambah lagi 3 priode lagi sampai 2030 saat Gibran sudah bisa kelihatan jadi presiden setelah jadi Gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta kayak bapaknya. Kelihatan sekali mereka udah berteman dekat dengan Tuhan sehingga bisa tahu akan hidup sampai 2030, 2024 aja belum tentu nyampe apalagi 2030? Kita serahkan aja kepada Yang Punya Langit dan Bumi bisa nyampe apa gak. Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi).
Utang dan Demokrasi Ecek-ecek
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGARA ini sedang bergerak menuju \"pesta\" demokrasi tahun 2024 baik Pileg maupun Pilpres. Pileg berjalan normal walau dalam prosesnya rakyat merasakan wasit yang terindikasi \"masuk angin\". Untuk Pilpres wajahnya lebih buruk. Ada nuansa banyak pihak yang tidak siap untuk berkompetisi secara sehat dan fair. Adalah Anies Baswedan yang sudah bergerak jauh dan relatif telah memiliki kendaraan koalisi lebih 20 % PT. Meski awal dijegal dengan senjata ini justru saat ini para penjegal yang kebingungan untuk memiliki figur seimbang dengan dukungan 20 % tersebut. Rupanya senjata makan nyonya. Nyonya dan tuan yang marah-marah tidak keruan. Marah tidak keruannya ditampilkan dengan terus mencoba memperalat KPK agar mencari dan menemukan kesalahan keuangan Anies. Kesalahan yang dicari-cari. Mendorong buzzer untuk gencar menyerang dengan isu rasialis dan politik identitas. Buzzer bayaran yang teriak jika ada minyak. Mengadu domba antar partai politik agar terjadi pembusukan atau pembunuhan karakter. Erwin Aksa Waketum Partai Golkar mencoba mengangkat masalah tak jelas soal hutang Anies kepada Sandiaga Uno. Itu persoalan Pilkada yang Wakil Gubernur nya juga Sandiaga Uno. Masalah yang berada di ruang Partai Gerindra. Sebelumnya diributkan perjanjian Anies-Prabowo. Isu kekanak-kanakan untuk sebuah Pilpres. Pendukung Anies dan penyokong kesehatan berpolitik menantang untuk membuktikan semua tuduhan. Bahkan ada yang menyatakan jika itu benar siap untuk membayar dengan patungan bersama. Sementara Uno sendiri ingin menyudahi semua polemik dan \"mengikhlaskan\" biaya 50 Milyar pemenangan Pilkada 2017 tersebut. Semua ini adalah cermin dari kepanikan dan ketidaksiapan menghadapi persaingan dalam Pilpres 2024. Prabowo ketakutan menghadapi Anies, Puan belum juga terdongkrak, Ganjar pusing tidak satupun partai mengusungnya, sedangkan Erick cuma jalan-jalan dan jualan Baliho. Jokowi tidak punya pilihan selain 3 periode atau penundaan Pemilu. Frustrasi dan gemetaran menjelang 2024. Di tengah kekalutan Istana dan \"inner circle\" maka beredar pula video lama adik Prabowo Hashim Djoyohadikusumo yang \"mencak-mencak\" mengaku telah membiayai pemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI. Kata Hashim, Jokowi itu sering datang ke kantornya untuk minta dukungan keuangan \"1 Milyar, 6 Milyar, 19 Milyar dan seterusnya sampai menang\". Hashim juga yang membuka rekening di berbagai Bank untuk pemenangan Pilkada tersebut. Kepanikan Istana telah membawa demokrasi bangsa menjadi berwarna buram. Semestinya kompetisi di 2024 dilakukan dengan sehat. Siap kalah dan siap menang. Tidak membuat kecurangan ulang yang membuat rakyat menjadi berang. Indonesia tidak boleh mengalami gempa politik dahsyat hanya karena Pilpres. Jokowi harus bertekad untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik dan bermartabat. Bukan dengan melempar-lempar kaos masalah di jalan yang membuat rakyat terengah-engah dan terjatuh berebut masalah. Seperti penjajah yang memperbudak anak negeri. Ayo akhiri 2024 dengan baik. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi ecek-ecek. Atau yang lebih baik adalah mengakhiri pada 2023 ? Tentu rakyat lebih berbahagia dan bersuka cita. Bandung, 8 Februari 2023
Anies Coba Dihentikan dengan Kontrak Politik
Oleh: Yarifai Mappeaty - Kolumnis Lawan-lawan politik Anies saat ini, tampaknya tengah kebingungan. Bingung karena belum menemukan cara paling ampuh untuk menghentikan Anies agar tak ikut pilpres. Sedangkan semua cara, rasa-rasanya sudah dilakukan. Mulai dari cara paling halus hingga paling kasar, namun belum juga ada yang berhasil menghentikannya. Kebijakan pengunduran jadwal Pilkada serentak, dinilai oleh sejumlah kalangan, termasuk untuk melemahkan Anies. Asumsinya, begitu selesai di DKI, Anies tak punya lagi panggung untuk mengaktualisasikan potensi politiknya. Dengan begitu, waktu dua tahun menuju pilpres 2024, dianggap sudah cukup bagi rakyat untuk melupakannya. Tetapi asumsi itu keliru. Sebab begitu purna tugas di Jakarta, justeru membuat Anies bebas ke mana-mana, dan tidak ada lagi aturan membatasinya. Berbulan-bulan tidak pulang pun tak masalah. Paling diprotes oleh isteri dan anak-anaknya. Dan, faktanya, kemanapun Anies pergi, selalu dielu-elukan bak sosok yang dirindukan, sehingga tesis pejabat lengser susah cari teman ngopi, tak berlaku bagi Anies. Malahan kunjungan Anies di berbagai daerah, menjadi semacam verifikasi faktual terhadap laporan survei elektabilitas Anies. Sambutan massa yang mencapai hingga puluhan ribu pada setiap kunjungannya, adalah bukti kebohongan lembaga survei selama ini yang melaporkan elektabilitas Anies lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa projek men-down grade Anies yang diemban oleh sejumlah Lembaga survei bersama buzzer, pun gagal. Upaya mengkriminalisasi Anies melalui projek Formula E, juga telah dicoba. Kendati terus dipaksakan, namun belum juga berhasil. Begitu pula dengan skenario Anies zonder partai pengusung, meski belum bisa disebut gagal, tetapi sejauh ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, malah tampak makin solid. Satu lagi, teror ular kobra yang dialami Anies dalam kunjungannya di Banten. Belakangan, muncul isu kontrak politik dan juga utang – piutang. Kontrak politik antara Prabowo dan Anies, utang – piutang antara Anies dan Sandi, yang terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dapat dipastikan bahwa motif pengungkapan kedua hal itu, adalah agar Anies berhenti dan tidak menjadi capres pada Pilpres 2024, apalagi menjadi kompetitor Prabowo. Kontrak politik antara Prabowo – Anies, penulis sendiri meyakininya ada. Tetapi, mengapa Prabowo merasa perlu kontrak politik itu diadakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Semua tahu bahwa pada Pilkada DKI 2012 kala itu, Jokowi dipromotori oleh Prabowo. Yang memasangkannya dengan Ahok, juga Prabowo. Bahkan partai yang mula-mula mengusung Jokowi – Ahok adalah Gerindra. Karena tidak cukup, Prabowo lalu melobi dan berusaha meyakinkan Megawati, termasuk menyebut bahwa Jokowi adalah kader PDIP sendiri. Akhirnya PDIP pun meninggalkan Foke - Nachrowi kemudian bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Jokowi – Ahok. Bahkan tidak hanya itu, penyandang dana utama bagi Jokowi – Ahok adalah Hashim Djodjohadikusumo, adik Prabowo. Namun, Prabowo dan seluruh kader Partai Gerindra tak pernah membayangkan bahwa pada Pilpres 2014, Jokowi maju melawan Prabowo secara head to head, dan, menang. Semenjak itu, Hashim kerap bercerita tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dalam banyak kesempatan. Dan, kesan bahwa Jokowi “mengkhianati” Prabowo pun tertanam kuat di benak kader-kader Gerindra. Rupanya, kalah pada Pilpres 2014 tak membuat Prabowo berhenti, tapi masih tetap punya keinginan untuk maju pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, meski kontrak politik antara Prabowo dan Anies (jika pun ada) tidak dibuka ke publik, tetapi isinya sudah dapat ditebak. Kira-kira, jika terpilih menjadi gubernur, maka Anies harus berjanji untuk tidak maju pada pilpres 2019. Pertanyaan krusialnya, apakah kontrak politik itu juga berlaku pada Pilpres 2024? Pertanyaan ini saya coba jawab dengan sebuah pertanyaan. Pada saat kontrak politik itu ditandatangani di penghujung 2016 lalu itu, apakah Prabowo memang sudah berpikir maju lagi pada Pilpres 2024, meskipun kembali kalah pada Pilpres 2019? Penulis sendiri tidak yakin akan hal itu. Sebab, taruhlah misalnya, Prabowo menang pada Pilpres 2019, apakah Prabowo masih membutuhkan kontrak politik tersebut untuk maju pada Pilpres 2024? Tidak lagi. Karena sebagai petahana, dia sudah tentu tidak akan pilih-pilih lawan. Siapapun yang menjadi lawannya, tidak masalah baginya. Lalu, sejak kapan Prabowo terpikir untuk maju lagi pada Pilpres 2024? Kemungkinan besar, tidak lama setelah bergabung di kabinet Jokowi. Selain mendapat bisikan dari orang-orang dekatnya, Prabowo juga mungkin terinspirasi oleh Mahatir Muhammad yang kembali terpilih menjadi PM Malaysia pada usia 93 tahun. Bandingkan dengan Prabowo pada 2024, baru 73 tahun. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa kontrak politik itu memang hanya dimaksudkan untuk Pilpres 2019, dan Anies telah memenuhinya. Jika pun tidak, perlu dipahami bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk menjadi sekadar urusan pribadi Prabowo – Anies. Ah, tiba-tiba saya teringat Bang Mamat, sopir omprengan yang sering nangkring di Pasar Palmerah seberang stasiun. “Adalah kejahatan terbesar menghalang-halangi rakyat mendapatkan calon pemimpin terbaik bagi negara dan bangsa ini,” katanya suatu ketika. Adapun isu utang-piutang pilkada antara Anies dan Sandi, malas membahasnya. Lebih baik kita urunan saja. Yuk, buka dompet donasi. Makassar, 07 Pebruari 2023
Anis Matta Lantik 4 DPW Baru Hasil Pemekaran di Papua, Total Partai Gelora Miliki 38 DPW
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Pelantikan 4 DPW baru tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Pomelotel, Jakarta, Selasa (7/2/2023). \"Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,\" kata Mahfuz Sidik. Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru. SK Pelantikan pertama diberikan kepada tiga DPW hasil pemekaran di Papua, yaitu Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan. Lalu, Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah. Setelah itu, Anis Matta menyerahkan SK Pelantikan Charlos Christofet Mayen diangkat sebagai Ketua DPW Papua Barat menggantikan Andi Syamsul Bahri Madukelleng yang ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya. Dalam pelantikan tersebut, 4 DPW baru di Papua dan Papua Barat tersebut didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) V DPN Partai Gelora Ahmad Faradis. Selain itu, juga diumumkan adanya pergantian Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial. Kemudian pergantian Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) dari Heriansyah diganti oleh Muhammad Hafez. Mereka yang juga dilantik oleh Anis Matta sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno. Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi. Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023. Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan. (Ida)
Kunjungan Mufti Kuala Lumpur untuk Cianjur
Jakarta, FNN - Memasuki bulan ketiga pascagempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, simpati masih terus berdatangan. Selain bantuan lokal untuk korban gempa Cianjur juga datang dari luar negeri. Belum lama ini, rombongan Mufti Kuala Lumpur, Datuk Profesor Madya Dr Luqman bin Haji Abdullah, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi\'i Cianjur. Lembaga pendidikan Islam ini didirikan dan diasuh oleh ulama terkemuka asal Syiria, Syaikh Muhammad Hasan Hitou. “Kunjungan kami ke STAI Imam Syafi’i merupakan bahasa kemanusiaan. Kami ingin terus memberikan dukungan, menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita di Indonesia, terkhusus di Cianjur. Hubungan dekat kedua negara serumpun semakin kuat,” imbuh Datuk Luqman dalam keterangannya ke media Rabu (8/2). Doktor Filsafat Uiversity of Endinburgh UK ini menambahkan, dalam situasi duka tertimpa musibah, proses pendidikan tidak boleh terhenti. “Harapan kami, spirit belajar para mahasiswa tidak surut. Kendati menghadapi situasi yang tidak mudah,” lanjutnya. Berdasarkan pemetaan yang dibuat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kecamatan Pacet tempat berdirinya STAI Imam Syafi’i, merupakan kawasan terdampak gempa Cianjur pada 21 November yang lalu. Usai melakukan muhibah kemanusiaan di Cianjur, Datuk Luqman bin Haji Abdullah lantas melanjutkan lawatannya ke Kementerian Agama. Ia didampingi oleh Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universitas Malaya, Profesor Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor, Wakil Pengarah Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya, Profesor Dr. Abdul Karim Bin Ali, DR mustafa Abdullah Dosen senior Ilmu Al-Quran & Tafsir serta Habib Muhammad Haykal Lc., selaku Ketua Manba\'ul Huda Foundation bersama Bapak Fikry bin Thalib Rombongan Mufti Malaysia diterima langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sambutannya, Menag memaparkan visi dan misi Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya yang terus menggelorakan semangat moderasi beragama. Menteri Yaqut menilai, kesuksesan Malaysia dalam agenda deradikalisasi dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim baru-baru ini. Kedua Kepala Negara sepakat untuk bergandengan tangan dalam agenda modrasi beragama. Menurut Datuk Luqman, kesamaan corak Islam di Indonesia dan Malaysia di tengah masyarakat yang majemuk merupakan satu keberkahan. “Di dalam pergaulan antar bangsa dan budaya yang beragam, Islam mampu menunjukkan jati dirinya sebagai petunjuk hidup yang wasathiyah sehingga selalu relevan di setiap zaman dan lingkungan pergaulan,” paparnya. Mohd Roslan Bin Mohd Nor menambahkan, Malaysia berhasil melakukan agenda deradikalisasi secara signifikan. Gerakan sempalan keagamaan yang mengatasnamakan Islam mampu dikurangi hingga mencapai angka 95% seperti data yang dilansir kepolisian Malaysia. Ditambahkan oleh Habib Haykal, bahwa potensi penyebaran radikalisme bisa mucul dari pelosok yang kurang tersentuh dengan syiar Islam. “Oleh karena itu, gerakan pendidikan dan dakwah seperti dikembangkan STAI Imam Syafi’i, harus didorong serta di perbanyak lagi untuk menjangkau masyarakat. Terutama di daerah dan kawasan pedalaman yang rentan tergadai secara aqidah sehingga mudah disusupi paham-paham yang tidak sejalan dengan Islam karena kesenjangan serta kekosongan generasi alim,” pungkas ulama muda yang juga aktif berdakwah di Malaysia ini. (sws)
Senator DPD Tamsil Linrung Menjamu Rombongan Mufti Malaysia
Jakarta, FNN - Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia diharapkan menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan dakwah dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Perdana Menteri ke 10 Malaysia itu punya sejarah hubungan yang kuat dengan tokoh-tokoh dakwah dan pendidikan di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung dengan Mufti Kuala Lumpur Profesor Madya Dr. Datuk Luqman bin Haji Abdullah di D’Procope Tangerang Selatan. “Pertama-tama, saya haturkan tahniah kepada saudara-saudara atas usainya perhelatan politik di Malaysia, dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim terpilih secara demokratis sebagai PM yang baru. Kedua, kami sudah lama menjalin hubungan dengan Datuk Sri Anwar dalam kerjasama di bidang pendidikan dan kepemudaan. Beliau tercatat sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) bersama pengurus besar HMI pada masa itu,” papar Tamsil Linrung melalui keteragan tertulis, Rabu (8/2). Di hadapan Datuk Luqman bersama rombongan dari Universitas Malaya, Senator asal Sulawesi Selatan ini menambahkan, bahwa Anwar Ibrahim merupakan figur yang punya rekam jejak peduli pada penguatan relasi Indonesia dan Malaysia. Hal itu juga dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai destinasi lawatan resmi pertama usai pelantikan Anwar sebagai PM. Kedekatan tersebut, merupakan bentuk otentik interaksi saling membangun dua negara serumpun. Datuk Lukman menuturkan, salah satu program yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim adalah memperkuat syiar Islam. Termasuk menggelar pengajian rutin di kediaman Perdana Menteri yang terbuka untuk umum. Hal itu merupakan pertama kalinya dilakukan di Malaysia. Pengajar di Universitas Malaya ini menilai, upaya Anwar Ibrahim dalam mendekatkan umat dengan dirinya diharapkan mampu mengokohkan negeri jiran itu setelah melalui momentum politik yang tegang. Di kesempatan itu, Datuk Luqman mengundang Tamsil Linrung untuk melakukan kujungan balasan ke Malaysia bersama Habib Haykal untuk menjajaki potensi-potensi kerjasama dakwah dan pendidikan. Di akhir pertemuan, Tamsil menghadiahkan buah pikiranya berupa buku bertajuk Kalibrasi Kiblat Bangsa kepada rombongan Mufti Kuala Lumpur tersebut. Pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Yayasan Manba\'ul Huda Nusantara, Habib Haykal Lc itu, juga hadir Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universitas Malaya, Profesor Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor, dan Dr Ahmad Suryadi Nomi, Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta jajaran Direksi Tali Foundation. Habib Haykal berharap, silaturahmi Senator DPD RI dengan Mufti Negeri Persekutuan ini menjadi simpul yang memperkuat hubungan kedua negara, termasuk dalam pertukaran pelajar, pemuda dan da’i. “Kita berdo’a, silaturahmi ini mendapat curahan berkah. Menandai babak baru dalam mengembangkan hubungan Indonesia dan Malaysia di sektor dakwah dan pendidikan yang sejak lama terjalin dengan baik,” tutup Habib Haykal.
Erdogan Menyatakan Keadaan Darurat di Zona Gempa Turki
Istanbul, FNN - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan yang mencakup 10 provinsi di bagian selatan Turki yang dilanda gempa bumi dahsyat, dan menyatakan sebagai zona bencana untuk meningkatkan upaya penyelamatan.Langkah itu dilakukan saat jumlah korban tewas dari dua gempa bumi besar pada Senin yang melanda Turki dan Suriah sudah melebihi angka 5.000. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menggali orang tertimbun puing-puing bangunan yang runtuh.Mengumumkan keadaan darurat membuat presiden dan kabinet tidak perlu meminta persetujuan parlemen dalam memberlakukan undang-undang baru dan untuk membatasi atau menangguhkan hak dan kebebasan yang mereka anggap perlu.\"Kami telah memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat guna memastikan operasi dilakukan dengan cepat,\" kata Erdogan dalam pidato keduanya sejak gempa pertama melanda Senin pagi.Dia mengatakan keadaan darurat akan berlangsung selama tiga bulan yang artinya akan berakhir sesaat sebelum pemilihan presiden dan legislatif yang dijadwalkan pada 14 Mei. Keadaan darurat juga bisa diperpanjang.Erdogan sebelumnya pernah mengumumkan keadaan darurat nasional pada Juli 2016 setelah kudeta militer yang gagal.Erdogan juga mengatakan 70 negara telah menawarkan bantuan dalam operasi pencarian dan penyelamatan dan Turki berencana menjadikan hotel di pusat pariwisata Antalya untuk menampung orang-orang yang terkena dampak gempa.(sof/ANTARA/Reuters)
Korban Tewas Akibat Gempa Turki Sudah 5.000 Lebih
Antakya, FNN - Tim penyelamat pada Selasa masih \"berpacu dengan waktu\" untuk menemukan korban di bawah reruntuhan bangunan ketika jumlah kematian akibat gempa di Turki dan Suriah melewati angka 5.000.Gempa dengan magnitudo 7,8 itu mengguncang pada Senin pagi dan diikuti sebuah gempa lain beberapa jam kemudian.Ribuan bangunan ambruk, gedung-gedung rumah sakit dan sekolah hancur, dan puluhan ribu orang terluka dan kehilangan tempat tinggal di beberapa kota di Turki dan Suriah.Seorang pejabat PBB mengatakan ribuan anak kemungkinan termasuk di antara mereka yang kehilangan nyawa.Cuaca musim dingin menghambat upaya pencarian dan pengiriman bantuan, serta menambah penderitaan mereka yang kehilangan rumah.Di beberapa kawasan, warga terpaksa hidup tanpa aliran listrik dan bahan bakar.Para pejabat bantuan mengkhawatirkan situasi di Suriah yang telah dilanda krisis kemanusiaan setelah hampir 12 tahun diamuk perang saudara.Di Turki, angka kematian bertambah menjadi 3.419 orang pada Selasa pagi, kata Wakil Presiden Fuat Oktay.Menurut pemerintah Suriah, jumlah korban tewas di negara ini mencapai 1.600 lebih.Pihak berwenang di Turki mengatakan 13,5 juta orang terdampak oleh bencana itu di kawasan sepanjang 450 km dari Adana di barat hingga Diyarbakir di timur, dan 300 km dari Malatya di utara sampai Hatay di selatan.Otoritas Suriah menerima laporan korban tewas sampai sejauh Hama di selatan yang berada sekitar 100 km dari pusat gempa.\"Sekarang (kita) berpacu dengan waktu,\" kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa.\"Setiap menit, setiap jam yang berlalu, peluang menemukan penyintas yang masih hidup semakin kecil,\" katanya.Para penyelamat berjuang siang dan malam untuk mencari korban selamat. Di sekitarnya, warga menunggu dalam duka dan berharap kerabat mereka yang hilang bisa ditemukan dalam keadaan hidup.Di Kota Antakya yang merupakan ibu kota Provinsi Hatay dekat perbatasan dengan Suriah, suara seorang wanita terdengar meminta tolong dari bawah reruntuhan.Jurnalis Reuters melihat jenazah seorang bocah yang terbaring di dekatnya.Di bawah guyuran hujan, seorang pria meremas-remas tangannya sambil menangis.\"Mereka berteriak. Mereka berseru, \'Selamatkan kami,\' tetapi kami tidak bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana kami mau menyelamatkan mereka ketika tak ada orang sejak pagi,\" kata dia.Banyak keluarga yang tidur di dalam mobil-mobil yang diparkir di jalanan.Ayla, yang berdiri di dekat tumpukan puing bangunan delapan lantai yang runtuh, mengatakan dia telah berkendara dari Gaziantep ke Hatay pada Senin untuk mencari ibunya.\"Belum ada penyintas (yang ditemukan). Seekor anjing liar datang dan menyalak lama di beberapa tempat, saya khawatir di situ ada ibu saya. Tetapi ternyata orang lain,\" katanya.Otoritas Penanggulangan Darurat dan Bencana (AFAD) mengatakan 5.776 gedung hancur akibat gempa besar itu, yang diikuti 285 gempa susulan, dan 20.426 orang terluka.Di Jenewa, juru bicara UNICEF James Elder berkata, \"Gempa itu mungkin telah menewaskan ribuan anak.\"WHO mengkhawatirkan sejumlah kawasan di Turki dan Suriah, di mana informasi belum didapatkan sejak gempa mengguncang, kata Tedros.Di Kota Hama di Suriah, Abdallah Al Dahan mengatakan pemakaman beberapa keluarga akan dilangsungkan pada Selasa.\"Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan,\" kata Dahan lewat sambungan telepon.\"Selama hidup, saya belum pernah melihat hal seperti ini, meski segala hal telah menimpa kami,\" sambung dia.Masjid-masjid menjadi tempat pengungsian keluarga yang rumahnya hancur.Angka kematian di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah bertambah menjadi 812 orang, lapor kantor berita SANA.Di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak, kematian lebih dari 790, menurut otoritas Suriah.Seorang pejabat bantuan PBB di Suriah mengatakan kelangkaan BBM dan cuaca dingin menjadi kendala.\"Infrastruktur rusak, jalan-jalan yang kami gunakan untuk mengirimkan bantuan rusak, kami harus mencari cara menjangkau masyarakat,\" kata koordinator PBB El-Mostafa Benlamlih.Gempa tersebut adalah lindu terbesar di dunia yang pernah tercatat oleh U.S. Geological Survey sejak gempa di Atlantik Selatan pada 2021.Menjelang pemilihan umum tiga bulan lagi, pemerintah Turki kini menghadapi tantangan rekonstruksi miliaran dolar ketika Presiden Tayyip Erdogan bersiap mencalonkan diri lagi. (sof/ANTARA/Reuters)
Sejumlah WNI yang Hilang di Turki Masih Dalam Pencarian
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara masih mencari sejumlah WNI yang hilang kontak di Turki setelah kejadian gempa bumi Magnitudo (M) 7,8 yang mengguncang wilayah Turki dan Suriah pada Senin (6/2).Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal menuturkan bahwa KBRI Ankara telah mengidentifikasi 10 WNI yang mengalami luka-luka, empat di antaranya sudah mendapat perawatan di rumah sakit setempat, sedangkan enam lainnya harus dievakuasi ke Ankara.\"Di luar itu ada seorang ibu dengan dua anak yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi,\" ungkap Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa.Selain itu, KBRI juga masih berusaha untuk mencari dua orang pekerja spa terapis di Dyarbakir, yang hingga saat ini belum memberikan respons saat dihubungi.KBRI, kata dia, terus berkoordinasi dengan otoritas setempat didukung dengan pencarian melalui simpul-simpul masyarakat Indonesia dan Satgas Perlindungan WNI setempat guna mencari keberadaan mereka.Iqbal menambahkan bahwa pihaknya bersama tim KBRI sedang dalam perjalanan ke Gaziantep untuk memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus mengevakuasi 104 WNI yang berada di lima wilayah terdampak gempa untuk kemudian dibawa ke Ankara.Sebanyak 104 WNI itu terdiri atas 40 orang dari Gaziantep, 40 orang dari Kahramanmaras, 14 dari Dyarbakir, 9 dari Hatay, serta 1 WNI dari Adana.Para WNI tersebut dievakuasi karena tempat tinggal maupun asrama mereka telah hancur, sementara penampungan yang disediakan otoritas setempat sudah melebihi kapasitas.Iqbal menyampaikan bahwa proses evakuasi WNI yang berada di Gaziantep, Kahramanmaras, dan Hatay ke Ankara kemungkinan bisa dilakukan pada Selasa malam ini.\"Kami sudah menyiapkan tempat di Wisma Duta di Ankara, di kediaman saya. Di sana sudah disediakan tempat yang dapat menampung 110 orang untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang,\" tuturnya.Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,8 pada Senin (6/2) mengguncang daerah tengah dan tenggara Turki, serta bagian utara Suriah yang berbatasan dengan Turki.Menurut badan penanggulangan bencana dan kedaruratan Turki (AFAD), sudah lebih dari 200 gempa susulan mengguncang wilayah-wilayah selatan negara ini.Laman harian Hurriyet mengungkapkan total 5.775 bangunan ambruk di 10 provinsi di Turki dan angka ini belum termasuk bangunan ambruk di Suriah.Daerah bencana terparah dengan jumlah korban jiwa terbanyak terletak di Pazarcık, Elbistan and Türkoglu, Provinsi Kahramanmaras.Wakil Presiden Turki Fuat Oktay pada Selasa mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi kini bertambah menjadi 3.419 orang.Adapun total korban yang tewas termasuk dengan korban yang ada di Suriah kini tercatat menjadi lebih dari 5.000 orang.(sof/ANTARA)
POPULER
