ALL CATEGORY
Sudah Tiga Bulan Terakhir Venna Melinda Mengalami KDRT
Surabaya, FNN - Kuasa hukum Venna Melinda, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suaminya, Ferry Irawan, selama tiga bulan terakhir.\"Apa yang dialami Venna bukan hanya yang di Kediri, ternyata sudah tiga bulan terakhir,\" kata Hotman saat mendampingi Venna Melinda menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis. Pengacara yang terkenal nyentrik itu mengatakan jika sedang emosi, Ferry melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut hingga memiting yang menyebabkan ibu Verrell Bramasta itu mengalami cedera pada tulang rusuk.\"Terakhir, dibekap, ditindih, dipegang, dikunci sampai Venna berteriak meminta tolong. Kalau marah, cemburu, kalau permintaan tidak dituruti, macam-macam,\" jelasnya.Hotman menyatakan Ferry Irawan merupakan pesilat yang bisa melakukan perbuatan tanpa meninggalkan bekas. Selain itu, Ferry Irawan sudah tiga bulan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Venna Melinda, sehingga selama itu Venna yang mencukupi kebutuhan hidup.Hotman mengungkapkan kedatangan mendampingi Venna untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dan menguatkan bahwa kekerasan sudah terjadi selama tiga bulan terakhir.\"BAP (berita acara pemeriksaan) hari ini bahwa untuk melengkapi dugaan kekerasan tersebut bukan hanya di Kediri tapi mengalaminya tiga bulan terakhir sampai tulang rusuknya retak,\" ujar Hotman.(ida/ANTARA)
Ijtima Ulama Nusantara Digelar oleh PKB
Jakarta, FNN - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijadwalkan menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023. \"Ijtima ulama ini seperti reuni para tokoh PKB sebagai partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. PKB sepanjang perjalanannya telah melahirkan banyak tokoh yang punya kontribusi besar terhadap bangsa,\" kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB K.H. Saifullah Maksum dalam keterangannya di Jakarta Rabu.Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema \"Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia\". Ijtima tersebut rencananya dihadiri ulama dan kiai dari pesantren NU serta tokoh nasional. Mereka di antaranya pernah berkiprah di PKB sejak didirikan, seperti Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab.Kiai Maksum mengatakan Ijtima Ulama Nusantara digelar juga dalam rangka memastikan kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari ulama, serta memantapkan keterpautan perkhidmatan ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.\"Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara diharapkan menyamakan visi tentang perjuangan politik PKB sebagai wasilah mewujudkan cita-cita luhur mu‘assis Nahdlatul Ulama. Meneguhkan soliditas dan kebersamaan para ulama dengan misi perjuangan dan agenda politik PKB, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,\" ucapnya.Lebih dari pembahasan kepemimpinan 2024, ijtima itu juga diisi dialog kenegaraan dan kerakyatan dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.Muhaimin pun mengaku gembira atas penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara tersebut. Baginya, musyawarah ulama dari seluruh wilayah Indonesia merupakan sebentuk perhatian ulama bagi PKB.Acara itu, katanya, adalah kesempatan untuk mengobati rindu dengan bermuwajahah bersama ulama nusantara yang belum sempat ia sambangi setelah Muktamar Bali.\"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat diperlukan bagi kemajuan bangsa,\" katanya. Menurut ia, sekitar 400 hari menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024, PKB sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan para ulama untuk kemenangan dan kejayaan partai. Kegiatan Ijtima Ulama Nusantara nantinya juga dihadiri K.H. Said Aqil Siradj dan Dahlan Iskan, Menaker Ida Fauziah, pengamat politik Burhanudin Muhtadi serta Badriyah Fahyumi yang didatangkan sebagai narasumber.Ijtima Ulama Nusantara merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan dan pandangan konstruktif para ulama, para kiai, dan pimpinan pondok pesantren di Tanah Air dalam menghadapi Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Jajaran TNI Diminta Tetap Menjaga Netralitas
Makassar, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta jajaran TNI tetap menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik 2024.\"Ke depan saya tekankan pada seluruh anggota bahwa TNI itu harus netral sebagaimana perintah dari Presiden maupun Panglima TNI,\" kata Dudung di sela kunjungan kerjanya, di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.Dia mengatakan, TNI dalam menjalankan tugas negara harus tetap netral, baik dalam kegiatan pengamanan, maupun membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lapangan.Karena itu, kata dia lagi, prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjaga sikap netral.Sedangkan mengenai perlunya tambahan personel TNI di lapangan, dia mengatakan, pihaknya akan menambah kuota untuk jalur penerimaan melalui tamtama maupun bintara.Hal tersebut mengingat masih adanya wilayah yang perlu ditambah personel TNI-nya, khususnya seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan bagian utara di Manado.Kunjungan kerja Kasad di Makassar untuk bertemu dengan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kasad menyerahkan 200 bingkisan bantuan sembako pada keluarga terdampak COVID-19 dan bencana alam, keluarga berisiko stunting, termasuk bagi pemulung dan Lansia.Salah seorang penerima bantuan, Daeng Rahim mengatakan sangat bersyukur mendapatkan bingkisan dari Kasad. Dengan bingkisan tersebut, diakui dapat membantu meringankan bebannya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.\"Setidaknya untuk sepekan ini kami tidak perlu membeli sembako,\" katanya pula.(ida/ANTARA)
KPU Komit Menggelar Pemilu Proporsional Terbuka
Bogor, FNN - Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.\"KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka,\" kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat RDP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.Hal tersebut, ujar dia lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.RDP juga menghasilkan poin kesimpulan bahwa Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.Poin kesimpulan lainnya, Komisi II DPR juga mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang.\"Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu,\" ujarnya pula.Selain itu, Komisi II DPR menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.Kemudian, Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif melalui mekanisme Job Fit.\"Guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif,\" katanya lagi.Poin kesimpulan terakhir, Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah.Sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil.\"(Adapun) daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama,\" kata Doli membacakan kesimpulan.Secara keseluruhan ada enam poin yang menjadi kesimpulan dari RDP Komisi II DPR RI bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI yang dimulai sejak sekitar pukul 14.00 WIB hingga 21.06 WIB.(ida/ANTARA)
Sugeng Waras Memaafkan Penusuknya
Demi Alloh, Demi Rasulluloh, Demi Hukum...saya akan memaafkan kepada para pelaku penusukan terhadap diri saya. Kamis pagi, 12 Januari 2023, dengan naik angkot dari rumah Cijerah saya ke Polres Cimahi ada dua tujuan: Pertama, saya akan mengajukan pinjam pakai mobil saya yang saya tumpangi saat terjadi peristiwa penusukan Kamis lalu. Kedua, saya ingin dipertemukan dengan oknum yang terlibat dalam kasus penusukan terhadap diri saya yang telah ditangkap 8 hari yang lalu dan kini sedang dalam tahanan Polres Cimahi. Ini saya lakukan, mengingat kejadian penusukan yang menimpa diri saya sudah memasuki hari ke 15, seiring Sertijab Kapolres Cimahi, sedang Umrohnya Kapolres Cimahi yang baru, kesiapan fokus Wa Ka Polres Cimahi ke Dik Sespim Polri serta masalah masalah lain tugas Polres Cimahi yang sak dabrek. Maka saya putuskan ingin membantu tugas tugas kepolisian dalam upaya menuntaskan khusus kasus penusukan terhadap diri saya. Tidak perlu diasumsikan, tidak usah diperumpamakan atau diandai andaikan, maksud dan tujuan langkah langkah yang saya ambil. Murni dan tulus untuk membantu tugas tugas polisi khususnya dalam kasus saya. Oleh karenanya dengan menyadari betapa sangat kecilnya kasus saya dibanding permasalahan negara saat ini, saya menghimbau kepada seluruh kerabat oknum pelaku, teman sejawat, saudara dan sanak kluarga yang mengetahui penyampaian ini, untuk diteruskan kepada oknum pelaku yang masih buron (TO) agar segera sadar dan menyerahkan diri ke Polres / Polsek dimanapun terdekat. Demi Alloh, Demi Rasullulloh dan demi Hukum, saya akan tepati janji saya dan saya akan bersaksi untuk membebaskan tanpa syarat kepada para pelaku yang terlibat dalam kasus penusukan saya, asalkan dengan benar mengakui dan menunjukkan siapa penyuruh/dalang penusukan terhadap diri saya ! ( kecuali jika tidak ada pengakuan atas nama orang lain sebagai dalang penusukan terhadap diri saya). Demikian mohon pengertian dan kesadaran semua pihak untuk membantu kelancaran dan kebaikan maksud ini. Marilah kita berdoa kepada Alloh TYME untuk kemudahan dan kelancaran ini...Aamiin...🤲 (Cimahi, 12 Januari 2022, Sugeng Waras)
Habib Syiah Berpikir Kribo
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Syi\'ah lebih menghormati Karbala ketimbang Makkah. Haji pun bukan untuk memenuhi panggilan Allah \"Labbaika Allahumma Labbaik\" tetapi panggilan Husein \"Labbaik Yaa Husein\". Ke Madinah pantang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW karena di sampingnya ada Abu Bakar Shiddiq Ra dan Umar Ibn Khattab Ra, dua nama yang Syi\'ah benci bahkan kutuk. Ocehan Zein Assegaf alias Habib Kribo tentang pergi haji cuma buang duit menggambarkan dua hal yaitu pertama khas Syi\'ah yang anti Makkah, kedua berfikir berbelit-belit, kusut, dan berkutu busuk. Semestinya pelecehan pada ibadah haji yang dilakukan Zein Kribo itu dapat diproses hukum sebagai perbuatan kriminal. Delik penistaan agama. Keterlaluan ucapannya \"Tuhan gak parkir di Masjid, Tuhan gak parkir Ka\'bah\" sebagai kelanjutan ucapan \"ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar aswad membuang duit besar, mau cari Tuhan, Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah\". Ini Habib apaan ngomong semprul. Jahil alias bodoh tidak mampu memahami bahwa orang berangkat ke Makkah itu untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan syari\'at-Nya. Duit bukan dibuang tetapi bagian dari pengorbanan dalam ibadah. Bukan juga cari Tuhan di Hajar Aswad. Ka\'bah itu Baitullah, rumah Allah yang suci dan dimuliakan umat Islam. Di manapun hamba dapat mendekat kehadirat Ilahi Robbi, termasuk di Baitullah. Kalau semprul gak mau ke Ka\'bah silahkan saja, gak usah mengutuk orang yang mau. Tuhan ada di mana-mana, Bo. Ada pada orang senang ataupun susah. Semua bisa beribadah untuk mendekat pada Tuhan. Habib turunan Nabi semestinya yakin dan tahu akan hal ini. Itu dasar-dasar pelajaran agama, Bib eh Krib. Mungkin maksud bahwa Tuhan itu ada pada orang susah tuh ada pada diri loe sendiri, nyelip di rambut kribo loe ? Kriting amat sih berpikirnya. Bandung, 12 Januari 2023
Indonesia Kembali Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DK PBB
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia akan kembali mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode tahun 2029-2030.Langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ia menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu yang digelar di Jakarta, Rabu.“Berbekal peran, keaktifan, kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030,” kata Menlu.Berbagai kontribusi untuk dunia yang disebut oleh Menlu tersebut mencakup sejumlah upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022.Ia mengatakan bahwa menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan secara aktif telah dan akan terus menjadi prioritas bagi Indonesia.Salah satunya adalah konsistensi Indonesia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, serta Indonesia yang berkomitmen untuk terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum perempuan, dalam memperoleh akses bagi pendidikan, ujarnya.Indonesia juga memberikan dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan Dialogue dan kerja sama antarulama, termasuk melalui Dialog Ulama Trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan, yang akan terus dilanjutkan.Indonesia, kata Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja Islam (OKI) untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina dan Afghanistan.Penyelesaian isu Ukraina dan Rusia juga akan terus didorong oleh Indonesia.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, sementara itu, mengatakan belum ada isu tertentu yang ditetapkan sebagai fokus Indonesia jika nanti terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.“Dinamis sekali isunya, yang penting sekarang memenangkan dulu,” ujarnya.(sof/ANTARA)
Delapan Fraksi DPR Menegaskan Sikapnya Menolak Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Delapan fraksi di DPR RI menegaskan sikap menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu Serentak 2024.\"Delapan fraksi menyatakan lima sikap penolakan atas sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024,\" kata Ahmad Doli Kurnia mewakili Fraksi Partai Golkar dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh masing-masing wakil dari setiap fraksi. Kedelapan fraksi di parlemen memastikan bakal mengawal pertumbuhan demokrasi di Indonesia agar tetap maju. Delapan fraksi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten dengan Keputusan MK Nomor 22-24/PPU-IV/2008 tanggal 23 Desember 2008.\"Dengan mempertahankan Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia,\" katanya.Selanjutnya, kedelapan fraksi tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sesuai amanat UU, yakni tetap independen, termasuk tidak mewakili kepentingan siapa pun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.\"Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,\" kata Doli.Tak hanya itu, lanjut Doli, delapan fraksi akan mengambil langkah politik lain terkait judicial review sistem proporsional tertutup tersebut. Dia mengatakan Komisi II mengundang penyelenggara pemilu termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.Doli kembali menegaskan jika delapan fraksi di DPR, yakni Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menolak sistem proporsional tertutup diterapkan di Pemilu 2024. Kedelapan fraksi dipastikan bakal memperjuangkan sistem proporsional terbuka.\"Disepakati bahwa suara dari delapan fraksi itu setuju tetap berada pada posisi menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024,\" ujarnya.Selain itu, arahan kepada Komisi III yang selama ini menjadi tim kuasa hukum dari DPR, di mana setiap ada perkara di MK menyepakati bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di MK adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka.(sof/ANTARA)
Terkait Kasus Lukas Enembe, Rekening Senilai Rp76,2 Miliar Diblokir KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka.\"KPK telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76,2 miliar,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, sebagaimana dipantau dari YouTube KPK RI.Tim penyidik, kata Firli, telah menggeledah di enam lokasi, yakni Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam.Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik turut menyita aset, di antaranya emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar.Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus Lukas Enembe.KPK telah menetapkan LE bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.Dalam konstruksi perkara, Firli menjelaskan tersangka LE pada 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali untuk periode 2018-2023.\"Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu diantaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek \'multiyears\', ucap Firli.Untuk dapat dimenangkan, lanjut dia, KPK menduga tersangka RL diduga berkomunikasi, bertemu hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung.\"Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, di antaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua,\" ucap Firli.Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL selanjutnya mendapatkan paket proyek di tahun anggaran 201-2021, yakni proyek \"multiyears\" peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek \"multiyears\" rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, dan proyek \"multiyears\" penataan lingkungan venue menembak \"outdoor\" AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.KPK menduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua, yaitu adanya pembagian persentase \"fee\" proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.\"Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL sebesar Rp1 miliar.KPK menduga tersangka LE telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan LE selama 20 hari ke depan terhitung mulai 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.Sementara tersangka RL telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama sejak 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(sof/ANTARA)
Ketua KPK Prihatin Atas Kasus yang Menjerat Lukas Enembe
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan prihatin atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).\"Kami sungguh prihatin masih saja sering terjadi korupsi, khusus dilakukan kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,\" kata Firli saat jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu sebagaimana dipantau dari YouTube KPK RI.Dalam kesempatan itu, Firli atas nama KPK mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Lukas Enembe.\"Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas sinergi Polri, TNI, BIN, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda se-Papua sehingga kami mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, satu di antaranya adalah korupsi,\" ucap Firli.KPK mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama memberantas korupsi.\"Mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera cerdas dan jauh dari praktik-praktik korupsi,\" ucap Firli.KPK telah menetapkan Lukas Enembe bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek \"multiyears\" peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek \"multiyears\" rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, dan proyek \"multiyears\" penataan lingkungan venue menembak \"outdoor\" AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.KPK menduga tersangka LE telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan LE selama 20 hari ke depan terhitung mulai 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.Sementara tersangka RL telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama sejak 5 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(sof/ANTARA)
POPULER
