ALL CATEGORY
Belajarlah dari Presiden Vietnam
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJUTAN terjadi dari salah satu negara ASEAN Vietnam. Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri karena ada bawahan yang terlibat korupsi. Padahal itu terjadi saat Nguyen masih menjadi Perdana Menteri. Dua Deputy Perdana Menteri melakukan kejahatan terhadap uang rakyat. Baginya tanggungjawab atasan atas kesalahan bawahan menjadi penting. Langsung atau tidak tentu berhubungan. Moral kepemimpinan yang baik adalah menyesal dan ikut merasa bertanggungjawab. Mundur adalah tenggang rasa sekaligus sikap ksatria. Itu yang dilakukan Presiden Nguyen Xuan Phuc. Vietnam bukan negara terpuruk, bahkan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pada tahun 2018 mencapai angka 6,6 % sedangkan Indonesia 5,4 %. Malahan kini pada kuartal II 2022 ketika Indonesia sulit menyentuh 6% justru Vietnam mencapai 7,72 %. Sejak Reformasi Doi Moi 1986, Vietnam berkembang pesat. 90 % warga bergerak di sektor pertanian. UMKM kuat, ekspor terbesar beras, kopi, karet, kacang-kacangan dan produk perikanan. Vietnam adalah negara \"next eleven\" berprospek menjadi negara maju. Nguyen Xuan Phuc memimpin negara yang bagus perkembangannya. Menjadi Presiden sejak 2021. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan kenegaraan. Ia tidak serakah memperpanjang jabatan bahkan karena \"bersih\" ia ringan saja untuk mengundurkan diri. Tidak menjadikan jabatan Presiden untuk berperilaku KKN. Anak buah korupsi ia mundur. Presiden Indonesia harus belajar banyak pada Presiden Vietnam. Presiden Jokowi telah gagal membawa Indonesia menjadi negara pertumbuhan ekonomi pesat. Stagnan bahkan potensial menurun. Berbeda dengan Vietnam yang dilirik investor, kita mengemis-ngemis mencari investor. Dengan mengobral lahan dan menawarkan insentif segala. Menggadaikan kedaulatan pun nanpaknya siap-siap saja. KKN semakin merajalela. Vietnam tidak perlu punya aturan agar Presiden mundur, sementara Indonesia memiliki Tap MPR No VI tahun 2000 yang memberi jalan bagi Presiden dan pejabat negara lainnya untuk mundur teratur. Etika diwadahi oleh peraturan perundang-undangan. Sayangnya norma tinggal norma tetapi perilaku politik mengesampingkan norma itu. Vietnam negara sosialis yang tidak memiliki sila ketuhananan dan kemanusiaan akan tetapi menjaga dan menjalankan nilai moral dan etika. Jika belajar dari Vietnam Presiden Jokowi seharusnya mundur atas kegagalannya memimpin bangsa. Korupsi faktanya tumbuh subur sebagaimana diakui oleh Mahfud MD. Mahfud pula yang pernah mengingatkan soal Tap MPR No VI tahun 2000 tersebut. Mahfud MD juga yang berbicara tentang lingkungan \"Iblis\" dalam Pemerintahan. Mahfud MD sendiri tidak mundur demikian juga dengan Jokowi dan lainnya. Para pejabat ambivalen memang mahir dalam berteori dan bermanis kata. Akan tetapi sulit untuk melaksanakannya. Vietnam memberi pelajaran, tetapi kita tidak mau belajar. Mungkin ia atau mereka berkata kita bukan Vietnam, kita adalah negara Pancasila. Negara yang jauh lebih hebat. Para pemimpin yang merakyat dan melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Pemimpin berkelas dunia yang berjuang terus pantang mundur. Jika ada yang menyimpang termasuk melakukan korupsi maka itu hanya bunga-bunga saja. Mundur? Oh tidak. Berjuang dan berkuasa hingga babak belur adalah prinsip. Ketika rakyat sudah tidak percaya, tidak apa-apa juga sebab rakyat hanya kumpulan orang-orang yang mudah dininabobokan, diarahkan kemauannya dan diredam kemarahannya. Alat kekuasaan ada padaku. Aku adalah segala-galanya. Negara adalah aku dan aku adalah negara. Bandung, 20 Januari 2023
Lukas Enembe Kembali Ditahan KPK di Rutan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status pembantaran penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe setelah kondisi yang bersangkutan dinyatakan pulih dan fit untuk menjalani penahanan.\"Tim medis menyatakan tersangka LE sudah pulih sehingga dapat dipindahkan ke Rutan KPK. Maka hari ini tim penyidik mencabut status pembantaran penahanan dengan membawa kembali tersangka ke Rutan KPK untuk menjalani penahanan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali juga memastikan tim medis akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan Lukas Enembe selama menjalani penahanan di Rutan KPK.\"Kami sampaikan kembali, sekalipun berada di Rutan KPK, tim dokter Rutan KPK selalu memantau kondisi kesehatan tersangka,\" ujarnya.Ali Fikri juga mempersilakan pihak keluarga dan dokter pribadi Lukas Enembe untuk datang membesuk, asalkan telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh hukum.\"Dokter pribadi dan keluarga tentu kami silakan dapat melakukan kunjungan sepanjang syarat ketentuan telah dipatuhi,\" katanya.Ia juga berharap Lukas Enembe bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam rangka penyelesaian perkara untuk kepastian hukum.Lukas Enembe sebelumnya dibantarkan penahanannya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta pada Rabu (18/1) untuk pemantauan kesehatan.Meski dibantarkan, Lukas Enembe masih dalam kondisi stabil dan bisa beraktivitas seperti biasa.Tim medis kemudian hari ini mencabut pembantaran Lukas Enembe dan mengembalikan yang bersangkutan ke Rutan KPK untuk menjalani penahanan.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi PapuaSelain Lukas Enembe, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak di Pemprov Papua, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan sarana olahraga menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah menahan Lukas Enembe selama 20 hari ke depan pada 11-30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.Sementara tersangka Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(ida/ANTARA)
Prihatin, Kompetensi BI Seperti Amatir
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BI kaget. Masyarakat prihatin. Bukan prihatin karena BI kaget. Tetapi prihatin karena BI terkesan amatir, dan tidak profesional. BI terkesan tidak kompeten, mengeluarkan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor yang nampaknya tidak ada dasar sama sekali. BI terkesan mau menghindar dari tanggung jawab atas kebijakan moneternya yang tidak efektif, dengan mencari alasan mengada-ada. BI mempertanyakan, kenapa dolar AS seakan-akan langka sehingga membuat kurs rupiah tertekan, padahal hasil ekspor 2022 sangat tinggi, mencapai 291,9 miliar dolar AS, dengan surplus neraca perdagangan mencapai 54,6 miliar dolar AS? Hal ini membuat Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, merasa banyak Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak masuk ke Indonesia, alias diparkir di luar negeri. Lucu juga, dugaan Devisa Hasil Ekspor diparkir di luar negeri hanya berdasarkan “perasaan”, seperti dikutip dari CNBC \"Pada saat itu, ada rasa kenapa dana itu kok gak masuk di perbankan kita,\" kata Destry lagi. Terlebih lagi, “perasaan” BI tersebut dilontarkan pada acara resmi konferensi pers, sehingga terlihat amatir. Karena, BI sebenarnya mempunyai data sangat lengkap untuk menjawab semua dugaan, pertanyaan atau keprihatinan terkait semua transaksi internasional antara Indonesia dengan luar negeri. Data tersebut bernama Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), disusun dan dipublikasi sendiri oleh BI, per triwulanan. di dalam NPI juga termasuk Neraca Perdagangan. Maka itu, BI seharusnya dapat menjawab dengan cermat apakah memang ada Devisa Hasil Ekspor yang tidak masuk ke Indonesia: berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Mari kita lihat data NPI 2022. Sejauh ini, data NPI yang sudah dipublikasi baru sampai Q3/2022. Sedangkan data NPI Q4/2022 baru akan dipublikasi bulan depan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), ekspor hingga Q3/2022 mencapai 219,3 miliar dolar AS, dengan surplus perdagangan mencapai 39,8 miliar dolar AS. Pertanyaannya, apakah ada Devisa Hasil Ekspor tersebut yang diparkir di luar negeri? Kalau ya, berapa besar? Pada prinsipnya, semua transaksi lalu lintas devisa internasional akan tercatat di dalam sistem perbankan Indonesia, dicatat BI di dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut data NPI, dana hasil ekspor yang masuk ke Indonesia hingga Q3/2022 tercatat 219,8 miliar dolar AS. Artinya, sesuai dengan data BPS. Karena hampir seluruh ekspor Indonesia menggunakan FOB, sehingga pencatatan BPS yang berdasarkan akrual sama dengan data NPI yang berdasarkan penerimaan kas. Artinya, praktis, semua Devisa Hasil Ekspor sudah diterima di Indonesia! Bukankah begitu? Data berbicara! Tetapi, kenapa dolar seakan-akan langka? Karena, ekspor dan surplus neraca perdagangan yang cukup tinggi tidak serta merta membuat cadangan devisa meningkat dan kurs rupiah menguat. Dan BI seharusnya sangat paham mengenai hal tersebut. Alasannya sebagai berikut, tercermin dari data NPI. Pertama, neraca perdagangan sektor Jasa untuk periode yang sama mengalami defisit cukup besar, yaitu 14,6 miliar dolar AS. Kedua, Neraca Pendapatan (Primer dan Sekunder) juga mengalami defisit cukup besar, yaitu 22,1 miliar dolar AS. Pendapatan Primer dan Sekunder adalah transaksi terkait pendapatan dari hasil investasi (dividen, capital gain, bunga) dan ketenagakerjaan (TKI/TKA). Penjumlahan semua ini dinamakan Neraca Transaksi Berjalan, menghasilkan surplus hanya sekitar 9 miliar dolar AS. Ketiga, yang sekaligus merupakan komponen NPI terakhir, adalah transaksi Modal dan Investasi (Finansial), yang dinamakan Neraca Transaksi Modal dan Finansial. Untuk periode hingga Q3/2022, ternyata aliran investasi dari luar negeri defisit 9,2 miliar dolar AS. Artinya, investor asing menarik kembali investasinya yang ada di Indonesia, dan terjadi capital outflow yang menekan kurs rupiah. Pertanyaannya, kenapa investor asing melakukan divestasi di Indonesia? Salah satu sebabnya karena selisih suku bunga acuan antara Bank Sentral AS (the Fed) dengan BI terus menyempit, hingga mencapai sekitar 1 persen, dan memicu capital outflows. Sepanjang tahun 2022, the Fed sudah menaikkan suku bunganya sebesar 4,25 persen. Sedangkan BI hanya menaikkan 2 persen. Tentu saja, BI sadar dan tahu konsekuensi dari kebijakannya ini akan memicu capital outflows dan menekan kurs rupiah. Maka itu, sangat aneh kalau sekarang BI menanyakan kenapa dolar AS langka. Malah terkesan menyalahkan eksportir memarkir devisanya di luar negeri? Kalau ada hasil ekspor yang diparkir di luar negeri, kemungkinan besar berasal dari manipulasi nilai ekspor, melalui transfer pricing, artinya nilai ekspor dibuat lebih rendah dari sebenarnya. Salah satu tujuannya untuk menghindari pembayaran pajak! (*)
Jalur Mudik Pansela Tawarkan Keindahan Tempat Wisata
Jakarta, FNN - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi mengatakan jalur mudik alternatif Lebaran 2023 di pantai selatan Pulau Jawa menawarkan keindahan sejumlah tempat wisata bagi pemudik.\"Kami tidak menggunakan pendekatan percepatan di sini untuk sampai di tujuan, tetapi lebih kepada menikmati jalur pantai selatan dengan waktu yang direncanakan untuk bisa tiba ke tujuan masing-masing,\" katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Kakorlantas bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengecek jalur mudik di pantai selatan (pansela) dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2023.Kakorlantas berserta rombongan sempat mengunjungi tempat wisata Karangpotong Ocean View di Sindangbarang, Cianjur, Jawa Barat, yang berada di jalur pansela.Menilik jalanan yang tidak begitu luas, Firman meminta para pemudik yang akan melewati jalur itu untuk berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara.\"Jalannya tidak begitu lebar, masyarakat betul-betul harus waspada ketika sedang berpapasan dengan kendaraan lainnya,\" pesannya.Firman juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan kegiatan yang akan mengakibatkan kemacetan di jalan saat mudik lebaran nanti.\"Imbauan kepada masyarakat setempat yang jalurnya dilalui arus mudik, harapan kita tentunya tidak ada tambahan yang jadi faktor penghambat. Contohnya, kendaraan parkir di pinggir jalan, kemudian pasar-pasar tumpah di pinggir jalan dan lainnya,\" ujarnya.Sementara itu, Dirjen Hubdar Kemenhub Hendro Sugiatno mengajak masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran melewati jalur pansela, selain untuk berwisata dan menikmati kuliner di sepanjang perjalanan sebelum sampai di kampung halaman.\"Bagi masyarakat yang lewat jalur selatan bisa mampir ke tempat-tempat wisata karena pemandangannya luar biasa,\" ungkap Hendro.Rute peninjauan hari kedua di mulai dari Pelabuhan Ratu menuju Djampang Kulon, Jembatan Cibuni Sindangbarang, Cidaun, Jembatan Cilaki, Cikelet, Cilauteureun, Pameungpeuk, Sancang, Jembatan Cikaengan, Cipatujah, Cikalong, Sindangsari, Cijulang, Cikangkung, dan berakhir di Pangandaran.(ida/ANTARA)
Tenaga Kerja Pribumi Akan Menjadi Korban dan Dikorbankan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Utusan yang bernama Meng Khi tersebut menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC, karena azas Ius Sanguinis. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Pada masa Presiden Sukarno, pernah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959. Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Karena kekurangan kapal pengangkut sebagian besar tetap tinggal di Indonesia. Peristiwa sempat mengganggu hubungan RI-RRC ini baru dapat diselesaikan setelah perundingan antara Bung Karno dan PM Cho En Lai, yang sengaja datang ke Jakarta Gempuran ekonomi dan politik China ujungnya akan akan menyingkirkan kaum pribumi. Anehnya terjadi keadaan yang sangat penyakitkan, ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Dalan realitas ekonomi dan politik yang hanya mengandalkan hutang dan investasi adalah sasaran yang empuk keterjang strategi ekonomi dan politik China Terbukti dalam masa pemerintahan saat ini tawaran manis Xi Jinping dari China berupa umpan yang berbahaya diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan TKA warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. China leluasa menguasai sumber sumber ekonomi negara khususnya Sumber Daya Alam (SDA). Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi ekonomi dan politik kaum Pribumi Nusantara bahkan sangat berbahaya bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki China Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dengan kemasan TKA dalam strategi mereka tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Hal lain yang kurang di sadari oleh kebijakan TKA China masuk ke Indonesia bahwa sesuai perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara China dan Indonesia diawali klaim politik Mao Zedong yang mengatakan bahwa semua orang China diseluruh dunia termasuk di Indonesia adalah warga negara RRC karena asas Ius Sanguinis. Artinya bahwa semua tenaga kerja China akan dilindungi oleh RRC, perlindungan tersebut akan muncul berupa tekanan diplomatik ketika ada gangguan terhadap TKA China dan kondisi memaksa bisa berupa intervensi militer. Jauh hari Indonesia sudah dingatkan dari laporan koresponden Tribunnews, Richard Susilo dari Tokyo Rabu 25 Nopember 2015, bahwa Indonesia bisa berantakan gara-gara Cina: Masako Kuranichi dari Universitas Tsurumi dan Seigakin Jepang mengingatkan Indonesia agar sangat hati -hati terhadap gerakan China di Asia terutama Indonesia. Jangan sampai salah langkah kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara gara China. China punya rencana dan konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia yaitu Maritime Silk Road sering dijuluki One Belt One Road (OBOR), sebuah ide yang dilemparkan oleh Di Jinping . Secara kasar bisa dikatakan munculnya hegemoni China terhadap Indonesia. Kasus bentrokan TKA China dan kaum pribumi mulai terjadi karena jangka waktu tertentu pasti akan terjadi. Dan tragisnya tenaga kerja Pribumi akibat kebijakan ekonomi investasi yang langsung dikendalikan oleh pemilik modal dengan kendali strategi OBOR China. Tenaga Kerja Pribumi akan menjadi korban dan dikorbankan oleh penguasa kita sendiri. Dalam budaya Jawa akan menjadi tumbal pesugihan rezim ini yang salah dan tidak hati-hati terhadap rencana China yang sejak berabad-abad akan menguasai Indonesia. Saat ini telah menjadi kenyataan, hanya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang akan bisa menolong bumi Nusantara ini. ***
Ferry Irawan Mengajukan Penangguhan Penahanan
Surabaya, FNN - Artis Ferry Irawan resmi mengajukan penangguhan penahanan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur usai ditahan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Venna Melinda.\"Memang benar Ditreskrimum Polda Jatim menerima pengajuan penangguhan penahanan. Namun demikian, informasi dari penyidik yang kami terima masih akan dilakukan pengkajian kembali terkait surat tersebut,\" kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Dirmanto di Surabaya, Jumat.Dirmanto mengungkapkan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah menerima informasi dari pengacara agar difasilitasi pertemuan antara korban dan terlapor.\"Minggu depan akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua orang tersebut, baik pelapor maupun terlapor,\" katanya.Sementara itu, Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombes Polisi Sodiq Pratomo mengatakan pihaknya menerima lima sampel barang bukti kasus KDRT yang dialami Venna Melinda dari Ditreskrimum Polda Jatim.Barang bukti tersebut berupa dua darah pembanding Venna Melinda. Sementara tiga barang bukti lainnya yang diperiksa adalah satu sobekan kain dari kaos warna cokelat, handuk warna putih dan darah yang ditemukan di lantai.\"Dilakukan pemeriksaan DNA dan hasilnya ketiga barang bukti tersebut seluruhnya identik atau match dengan darah saudara Venna Melinda. Jadi, memang darah saudara Venna Melinda,\" katanya.Sebelumnya, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT atas istrinya, Venna Melinda, dan telah ditahan oleh Polda Jawa Timur.Ferry dilaporkan Venna Melinda ke Polres Kediri Kota karena melakukan KDRT di salah satu kamar hotel Kota Kediri pada Minggu, 8 Januari 2023. Berkas laporan pun dilimpahkan ke Subdit IV Renakta Polda Jatim.Ferry disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dia dianggap melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, Venna Melinda.(sof/ANTARA)
Sebanyak 3.500 Personel Disiagakan untuk Mengamankan Jalan Sehat Harlah NU
Solo, FNN - Tim gabungan dari TNI dan Polri telah menyiagakan sebanyak 3.500 personel untuk pengamanan kegiatan jalan sehat dalam rangka peringatan Harlah satu abad Nahdlatul Ulama (NU) yang bakal digelar di Pura Mangkugaran Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (22/1).Pengamanan kegiatan gerak jalan Harlah NU dilaksanakan bersama dengan jajaran Polri dan Kodam IV/Diponegoro utamanya dari Korem 074/Warastratama Surakarta, karena akan dihadiri tamu VVIP, kata Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf Anan Nurakhman, usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Tamu VVIP, di Makorem 074/Warastratama Surakarta, Jumat.\"Kami kali ini, ada kegiatan jalan sehat dalam rangka Harlah satu abad NU yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo pada Minggu (22/1), yang akan dihadiri sekitar 50.000 orang,\" kata Danrem.Pihaknya bersama Polresta Surakarta dan unsur terkait dari Pemkot Surakarta telah disiapkan pengamanan dari mulai titik start sampai dengan titik finis termasuk rangkaian kegiatan bapak Presiden dan ibu negara di Kota solo.\"Kami sudah antisipasi semua. Kami kumpulkan pasukan pengamanan kegiatan apel gelar pasukan pengamanan VVIP, Jumat ini, sehingga harapannya nanti semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar,\" kata Danrem.Danrem menyampaikan tim gabungan rencana tetap akan melaksanakan pengamanan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke Kota Solo terutama dari Soloraya. Pihaknya sudah merencanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Jadi digelar nanti pasukannya, cek rutenya, kemudian tempat acaranya, dimana sudah ditempatkan semua pasukan yang ada di Kota Solo.Sementara itu, Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi menambahkan Polresta Surakarta bersinergi dengan TNI yakni Korem 074 Warastratama untuk melakukan pengamanan tamu VVIP. Hal ini, sudah bukan yang pertama dilakukan. Karena, pihaknya sudah sering kali menangani kegiatan-kegiatan bapak Presiden.\"Tentunya prosedur tetap pengamanan Presiden yang telah dilaksanakan selama ini. Presiden sosok yang dekat dengan masyarakat. Artinya beliau tidak mau aparat keamanan menghalangi kedekatan Presiden dengan masyarakat, Kata Kapolres.Artinya, kata Kapolres, pola-pola pengamanan dilaksanakan fleksibel. Jangan sampai kehadiran petugas membuat tidak nyaman masyarakat atau bapak Presiden yang berinteraksi dengan masyarakat .Tentunya dengan kehadiran Presiden dalam acara kegiatan jalan sehat di Pura Mangkunegaran pada Minggu (22/1), berbaur dengan masyarakat menjadi tugas bersama baik TNI maupun Polri untuk membuat segalanya berjalan dengan baik. Hal ini, baik dari sisi pengamanan dan kenyamanan Presiden atau masyarakat yang ingin berinteraksi dengan beliau.\"Pasukan keamanan yang akan diturunkan kegiatan jalan sehat Harlah satu abad NU, di Solo, sebanyak 3.500 personel lebih. Pasukan dari Polri menurunkan 1.286 personel ditambah dari TNI dan diperkirakan total 3.500 personel,\" kata Kapolres.Dia mengatakan jumlah angka tersebut kemungkinan akan dinamis melihat kemungkinan di lapangan karena kegiatan jalan sehat bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) tentunya bukan hanya fokus pada kegiatan itu, tetapi juga kegiatan masyarakat yang lain. Seperti, saat pengamanan pernikahan putra Presiden, beberapa waktu lalu.(ida/ANTARA)
Rencana Penerapan ERP Diminta untuk Dikaji Ulang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) itu sebaiknya dikaji ulang. \"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata,\" kata Muhammad Iqbal di Jakarta, Jumat. Menurut dia cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta masih perlu diperbanyak. Hal itu utamanya bagi pekerja di Jakarta.\"Perlu keseriusan lebih melakukan pembenahan transportasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek perlu bekerja sama memikirkan masalah ini,\" kata dia. Diketahui melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp5.000 sampai Rp19.900. Hal tersebut juga akan berlaku untuk pengendara sepeda motor. \"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. Retribusi ini bisa memberatkan mereka, apalagi ojol,\" kata Iqbal. Ia pun mengingatkan mengenai ancaman krisis keuangan global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini, sebagaimana sering disampaikan Presiden Jokowi. \"Ditambah masyarakat harus membayar retribusi ERP, beban hidup masyarakat jadi bertambah,\" kata dia lagi. Kemudian, dia menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan ibu kota. Malahan, menurut Iqbal penerapan ERP akan membuat masalah baru. \"Rencana pelaksanaan electronic road pricing di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibukota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar,\" ujar Iqbal.(ida/ANTARA)
Autogate di Terminal Bandara Soetta Diaktifkan Kembali
Tangerang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) kembali melakukan uji coba pengaktifan autogate di Terminal 3 Bandara Internasional guna meminimalisir perlintasan dokumen palsu dan lolosnya penumpang yang masuk daftar cekal.Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Kelas I Soetta, Habiburrahman di Tangerang, Jumat mengatakan bahwa dengan pengaktifan kembali autogate di Terminal Bandara Internasional ini sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 44 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.\"Dan autogate difungsikan baik kedatangan maupun keberangkatan, itu diuji coba sejak 3 Januari 2023 kemarin,\" katanya.Ia menjelaskan, dalam penggunaan autogate ini penumpang hanya perlu melakukan scan paspor diawal. Kemudian, jika sudah terverifikasi melalui tes biometrik seperti sidik jari dan face recognition selanjutnya dapat melintas.Dia mengaku, autogate ini sebelumnya sudah pernah aktif pada tahun 2018, namun karena pandemi COVID-19 autogate tersebut harus di non-aktifkan pada tahun 2020.\"Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, karena memang harus buka masker dan cek sidik jari,\" jelasnya.Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto, menambahkan sejak uji coba dimulai hingga 18 Januari 2023 telah melintas melalui autogate sebanyak 44.536 orang.\"Terdiri dari 18.501 orang melalui autogate keberangkatan dan 26.035 orang melalui autogate kedatangan, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta,\" ujarnya.Berdasarkan angka tersebut terlihat masyarakat sangat antusias dengan teknologi ini. Terlebih lagi Direktur Jenderal Imigrasi saat ini sangat fokus dengan digitalisasi dan juga peningkatan pelayanan.(ida/ANTARA)
Kominfo Diminta Memblokir Konten 'Ngemis Online' di TikTok
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) untuk melakukan pemblokiran atau take down konten yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah fenomena viral ngemis online melalui TikTok.\"Atas fenomena ini, DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan atensi khusus. Dalam hal ditemukan pelanggaran terkait konten, Kominfo harus mengambil tindakan pemblokiran/take down,” ucap Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Christina berpandangan, kalau pun Kominfo merasa konten tersebut tidak terkait hal dilarang seperti terorisme, pornografi, judi online, radikalisme, hoaks, dan misinformasi, Kominfo tetap perlu melihat lebih jauh konten tersebut sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat.\"Kominfo harus responsif terhadap banyaknya pengaduan masyarakat yang melihat aksi tersebut sebagai sangat tidak terpuji, merendahkan martabat manusia, dan tidak mendidik. Hal-hal bersifat eksploitatif harus dinilai sebagai konten yang perlu untuk dilakukan pemblokiran,\" tuturnya.Christina mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Kepolisian yang mengambil tindakan memproses kasus ini ke ranah hukum.Harapannya, sambung Christina, untuk memberikan pelajaran agar masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial.\"Kami juga menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kearifan bermedia sosial. Kasus semacam ini membuktikan literasi digital kita masih rendah. Konten creator maupun warga net perlu untuk terus belajar. Saya mengapresiasi bentuk koreksi spontan dari sesama pengguna media sosial ketika menemukan hal-hal yang dianggap tidak pantas dan cenderung merusak,\" ucapnya.Saat ini ramai pemberitaan mengenai \"ngemis online\" melalui Tiktok. Hal ini banyak dilakukan dengan cara mandi lumpur yang melibatkan anak muda maupun orang tua yang menimbulkan polemik terkait eksploitasi.(ida/ANTARA)
POPULER
