ALL CATEGORY
Menggugat Arogansi Adaro, Perusahaan Tambang Batubara Oligarki
Oleh Marwan Batubara - IRESS KISRUH kontrak antara PT Adaro Indonesia (Adaro) dengan PT Intan Sarana Teknik (IST) bermula saat Adaro menyetujui proposal yang diajukan IST untuk mengelola limbah tambangnya pada 2014. Kemudian, IST berhasil membuktikan kelayakan konsep (proof of concept, POC) yang diajukan dalam proposal. Teknologi yang dipakai adalah Geotube Dewatering (GD), yakni teknik pelepasan air dari lumpur yang dimasukkan ke dalam kantong geotube yang terbuat dari bahan tekstil khusus dan berpori-pori. Setelah keberhasilan tahap POC pada 2014, Adaro menyetujui implementasi teknologi GD berlanjut ke tahap proyek percontohan (pilot project) pada 2015. IST berhasil menyelesaikan proses uji coba dan pilot project ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan Adaro. Selanjutnya, IST berhasil memperoleh kontrak pengelolaan limbah tambang Adaro untuk periode 2016 hingga 2020. GD merupakan teknologi unggul temuan asli anak bangsa, yakni PT IST yang dipimpin oleh Ibnu Rusyd Elwahby (IRE). Dengan memanfaatkan teknologi DG temuan IST, Adaro berhasil meraih trofi Keselamatan Pertambangan 2016 dan Pengelolaan Lingkungan 2015 dari Menteri ESDM pada 18 Mei 2017. Berkat teknologi GD, Adaro pun memberi piagam penghargaan kepada IST. Secara khusus dalam Laporan Tahunan 2016 – 2019, Adaro pun telah mengapresiasi inovasi pengelolaan lumpur teknik DG oleh IST. Pada 2021, IST juga mendapat penghargaan International Achievement Award (IAA) dari Industrial Fabrics Association International (IFAI) atas pekerjaan pengelolaan limbah Adaro. IAA adalah kompetisi tahunan disponsori IFAI, asosiasi internasional perdagangan nirlaba beranggotakan 1600 perusahaan global. Namun, diduga karena berbagai kepentingan yang bernuansa moral hazard, belakangan Adaro justru melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengkriminalisasi IST, terutama kepada Dirutnya, yakni IRE. IRE dilaporkan ke Bareskrim Polri 2021 dan sempat mendekam di penjara Polri selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan November 2021 s/d September 2022. Pelaporan Adaro terhadap IST berasal dari perselisihan internal yang tampaknya sarat rekayasa, dengan melibatkan salah seorang karyawan mereka berinisial W. Karyawan ini dilaporkan oleh Adaro ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana terkait penolakan penggunaan teknologi pengolahan lumpur yang diajukan PT Trans Coalindo Megah (TCM) yang merupakan kompetitor IST. Imbas perselisihan internal ini telah menyeret IST, sehingga dua pendirinya yakni IRE dan Ishak Rivai alias Johny, diminta pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Tragisnya setelah kasus berjalan setahun, pada Agustus 2021 Bareskrim justru menetapkan 4 (empat) orang tersangka, yakni W, IRE, IR alias J, dan IST sebagai korporasi. Sidang pertama berlangsung di PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 11 Mei 2022. Pada tanggal 7 September 2022, IRE diputuskan bebas murni karena terbukti tidak bersalah atas semua tuduhan dan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada dasarnya dakwaan JPU diduga sarat moral hazard, dan di sisi lain IST memang tidak melakukan pelanggaran kontrak (bahkan memperoleh penghargaan). Dalam putusan ini, *tidak ada seorang hakim PN Jaksel pun yang berbeda pendapat (dissenting opinion).* Tiba-tiba bagai petir di siang bolong, pada tanggal 31 Januari 2023, dalam sidang kasasi yang tertutup, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa IRE bersalah dan di hukum penjara 13 tahun dan denda Rp 5 miliar. Atas kasasi yang diajukan JPU pada 2 Januari 2023, MA telah menjatuhkan Amar Putusan tersebut dengan menyatakan mengabulkan tuntutan JPU, bahwa IRE terbukti melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal sengketa yang terjadi merupakan *perkara perdata yang telah dipaksakan masuk ranah pidana*. Hal ini pun sempat dilontarkan oleh hakim-hakim PN Jaksel, yang pada sidang-sidang awal perkara sudah mengusulkan kepada para pihak untuk berdamai. Arogansi Adaro & Kejagung: Terapkan Delik TPPU Penggunaan delik TPPU dengan ancaman pidana maksimal 13 tahun, denda kerugian serta penyitaan aset dalam sengketa bisnis jelas salah kaprah dan akan merusak ekosistem serta iklim usaha yang sehat. Sebab TPPU pada dasarnya merupakan kejahatan serius, sistematis dan bersifat publik, yakni yang merugikan negara, masyarakat dan merusak keuangan serta perekonomian negara. Karena itu, sangat tidak relevan jika digunakan untuk menjerat transaksi bisnis yang legal dan saling menguntungkan. Apalagi, hakim-hakim PN Jaksel telah menyatakan bahwa kasus yang terjadi merupakan perkara perdata. Karena itu, dakwaan dengan delik TPPU yang diajukan JPU dan Adaro terhadap IST merupakan bentuk arogansi kekuasaan oligarkis yang semena-mena. Mentang-mentang berkuasa, perangkat hukum telah digunakan untuk menindas dan menghancurkan mitra bisnis yang tidak bersalah, yang bahkan telah mendapat berbagai penghargaan. Selain itu, tindakan Kejagung dan MA ini, yang patut diduga merekayasa delik, tuntutan dan vonis, serta terlibat mafia peradilan, dapat dianggap sebagai fenomena gunung es yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) yang tidak profesional, diragukan integritas dan independensinya, cenderung bertindak sebagai alat pihak pemodal kuat dan dekat oligarki kekuasaan, ketimbang menjadi pedang penegak keadilan dan kebenaran. Pada dasarnya, seluruh dakwaan dari hasil penyidikan dan penuntutan telah diperiksa fakta-fakta, peristiwa, bukti dan keterangannya di pengadilan. Putusan hakim PN Jaksel adalah *bebas murni,* karena tidak terbukti adanya penipuan, sementara itu, transaksi para pihak sah sesuai perjanjian dan peraturan yang ada. Dengan demikian secara hukum mestinya pelaksaan kontrak oleh IST tidak mengandung unsur pelanggaran TPPU. Rakyat menuntut agar MA sebagai benteng terakhir keadilan untuk bersikap mandiri, tidak tunduk kepada oligarki dan kekuasaan oligarkis, bebas intervensi, dan bersih dari praktik-praktik mafia peradilan. MA harus mampu memberikan keadilan bagi para korban arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan, dan sekaligus dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha yang jujur dan sehat. IRESS meyakini telah terjadi tindakan kriminalisasi dan kejahatan sarat rekayasa hukum terhadap IRE, dan proses hukum tidak wajar yang melibatkan mafia peradilan dan oligarki. Adaro yang didukung APH terkontaminasi moral hazard telah bersikap arogan . Untuk itu, IRESS mengajak berbagai kalangan pro keadilan dan penegakan hukum, untuk bersama-sama melawan dugaan kejahatan sistemik sarat arogansi dan kepentingan oligarki ini. IRESS akan melanjutkan penggalangan perlawanan dengan mengambil setiap langkah hukum yang relevan guna membebaskan IRE, serta tegaknya hukum dan keadilan di bumi pertiwi. (*) Jakarta, 11 Februari 2023.
Istana Mengepung Anies Baswedan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih ELEKTABILITAS Anies Baswedan terus naik. Bahkan hampir semua pooling tanpa rekayasa Anies Baswedan ada pada anggap 70 - 80 %. Otomatis membuat panik Istana, karena Anies Baswedan bukan Capres yang dikehendaki Istana. Rekayasa konspirasi dari Istana menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden di Pemilihan Presiden 2024 mendatang sudah tercium lama. Hanya saat ini rekayasa tersebut makin terang terangan. Istana tidak peduli bahwa Anies berhak menikmati kebebasannya dalam upaya eksplorasi potensinya di Pilpres 2024. Hanya gurita kekuatan yang sedang mencengkeram negara ini tidak menghendaki Capres Anies Baswedan, maka kekuatan Istana harus bertindak menghalangi Anies Baswedan apapun cara harus gagal sebagai Capres kedepan. Anies Baswedan sangat mengerti bahwa Istana akan menjegal dan mengepungnya. Justru Anies Baswedan tidak pedulikan bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya. Demikian juga pengusungnya - Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial dan Partai Demokrat sudah membaca konspirasi itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies itu, dari segala arah. Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi. Ahirnya mentok hanya rekayasa ini belum selesai, masih terus diburu kelemahan lainnya. Istana mencoba menutup mata Capres yang diusung Istana juga ada masalah, seperti Ganjar Pranowo ada soal e-KTP, begitu pun Erick Thohir ada masalah yang justru mereka akan di tutup rapat. Dalam bayangan dan kehendak Istana siapa pun bisa maju, tetapi yang dia inginkan hanya satu yaitu yang dia setujui itu. Semua cacat yang dimiliki bisa diatur untuk diamankan. “Pilpres 2024 mendatang dengan sistem seperti saat ini tetap membahayakan demokrasi, karena peran para bandar - bandit dan badut politik dan ekonomi yang lazim kita kenal para Taipan Oligarki sudah menguasai semua lini dan sistem kekuasaan sudah dalam genggamannya. Dengan kekuatan modal finansial yang sangat besar. Tanpa keajaiban dipastikan tidak adil proses dan hasilnya dalam Pilpres mendatang akan terjadi keributan, manipulasi angka dan kecurangan lainnya. Tidak lazim Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan rekayasa apa saja untuk rekayasa memenangkan Capres pilihannya Ahir ahir ini terjadi fenomena aneh sekalipun sebenar sudah tercium akan kemunculannya. Sandiaga Uno dilibatkan istana dalam menjalankan strategi capres-cawapres istana. “menyerang” Anies Baswedan soal klaim perjanjian dan utang 50 miliar. Skenario ini sudah cukup waktu sebagai alternatif serangan ke Anies ketika berbagai opsi mengalami kebuntuan. Mereka mengira akan bisa menjadi kekuatan merongrong kredibilitas Anies Baswedan. Nampak akan gagal juga, justru imbas kekuatan menyerang balik Istana. Setelah pihak tim Anies Baswedan menyebar dokumen resmi bahwa tidak ada hutang setelah ( saat itu ) Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur DKI. Tujuannya adalah untuk “mengepung” Anies dengan cara memecah fokus suara Anies yang kini jadi kandidat terkuat dari kalangan oposisi. Memanfaatkan Sandiaga Uno, seperti biasa Presiden bermain dengan janjinya bahwa Sandiaga akan diposisikan sebagai Cawapres siapapun Capres nya. Akan ditempatkan dalam formasi capres-cawapres istana. Lupa atau sengaja hanya test the water. Sayang figur Sandiaga Uno riil politik sudah hilang dari radar pendukungnya seperti saat maju bersama Prabowo Subianto. Sandiaga sudah tidak memiliki nilai tawar apapun untuk basis pendukung dan pemilihnya dahulu muncul notabene oposisi, sudah kehilangan kaki. Secara alami kekuatan oposisi sudah pindah bersama Anies Baswedan, bahkan nampaknya kekuatan pendukung Anies saat ini lebih histeris dari pendukung PS dan SU saat itu. Sandiaga harus mampu mengukur diri dan harus bisa membaca skenario istana seolah olah menimbang betul untuk dimajukan dalam skenario capres-cawapres kubu penguasa di 2024, dugaan kuat hanya akal bulus belaka. Kalau Sandiaga mengikuti skenario istana tanpa berhitung politik yang riil dan cermat atas realitas politik yang ada , Sandiaga akan masuk ada jebakan yang parah dan dalam. Sekalipun saat ini sebagai pembantu presiden ( menteri ) dan harus loyal pada Presiden tetapi tidak dalam skenario pencapresan kedepan harus bisa memposisikan diri dengan hati hati. Berkali kali Permainan politik konvensional Presiden dengan menjanjikan siapapun yang dia inginkan dengan janji janjinya hanya sekedar proforma yang membahayakan bagi yang bersangkutan. Rekayasa mengepung Anies Baswedan masih berlangsung bahkan konon setiap jam empat sore tim istana mengadakan rapat memantau perkembangan politik Anies Baswedan yang makin tak terbendung. Semakin dibendung kumpulan emosi masyarakat makin membesar ( seperti bendungan air ). Terus memaksakan diri membendung, misalnya dengan menunda Pemilu justru resiko politik kekuatan rakyat akan metamorfosis enjadi people power. Artinya emosi rakyat bisa menerjang kemana mana . Jalan terbaik Presiden netral tidak ikut terlibat dalam pencapresan kedepan. Hanya sebagian pengamat politik mengetahui ada kekuatan yang sangat besar Presiden ada tanggung jawab untuk menjegal Anies Baswedan. ****
Utang Anies Rp92 Miliar Gambaran Kepanikan Tingkat Tinggi Kubu Prabowo (Bag-1)
Oleh Alexander Mardinanto – Pemerhati Sosial Masyarakat PUBLIK Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh Sandiaga Salahudin Uno, yang biasa disapa dengan Sandi Uno dalam dua minggu terakhir ini. Sandi membuka soal adanya perjanjian utang-piutang dengan Anies Baswedan saat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Ketika itu Anies dan Sandi berpasangan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nilai pinjaman utang-piutang itu lumayan fantastis, sebesar Rp 50 miliar. Sandi lalu bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang meminjamkan uang. Semua uang hasil pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai hal-ihwal Pilkada DKI pasangan Anies-Sandi. Hasil akhir Pilkada DKI Anies-Sandi sebagai pemenang melawan pasangan Ahok-Djarot. Namun ternyata masalah belum selesai. Melalui podcast Youtube Akbar Faisal Uncensored, Sandi terlihat sepertinya sengaja mengumumkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Anies masih ada masalah utang-piutang dengan dirinya. Walapun belakangan Sandi mengatakan bahwa setelah melakukan sholat istikhorah dan konsultasi dengan keluarga, telah melupakan soal utang-piutang dengan Anies Setelah mendengar penjelasan Sandi, saya bersyukur, Puji Tuhan pasangan calon Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto-Sandaiga Salahudin Uno tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dua orang ini makin telanjang memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden. Terkadang Prabowo dan Sandi bersikap kekanak-kanakan, bahkan tidak dewasa sama-sekali sebagai tokoh. Prabowo-Sandi ini tidak ada malu-malu untuk menipu para pendukung setia. Tujuannya supaya bisa masuk dalam kekuasaan. Prabowo sebelumnya berjanji untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Namun belakangan timbul bersama dengan kekuasaan. Sedangkan Sandi yang telah berjanji untuk bersama-sama dengan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, akhirnya masuk juga di dalam kekuasaan. Berbagai macam akan cara bakal dilakukan, supaya tetap berada dalam kekuasaan. Termasuk menghalangi Anies untuk tidak terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Untuk itu berbagai cara halal maupun yang haram dilakukan. Pantas dan tidak layak diterapkan. Langkah jijik, picik, licik, jorok dan kampungan disampaikan. Termasuk harus membuka soal utang-piutang ke publik yang sebenarnya sudah lunas. Sosok dan pemimpin dengan standar model apa Prabowo dan Sandi Uno ini? Kamis dan Jum’at kemarin, beredar di media sosial Whatsapp (WA) Surat Pengakuan Utang III yang ditandatangani Anies Rasyid Baswedan. Surat tersebut ditandatangani Anies di Jakarta tanggal 9 Maret 2017. Nilainya bukan lagi Rp 50 miliar, tetapi lebih besar lagi, yaitu Rp 92 miliar. Rupanya ada tiga kali Anies membuat pengakuan utang. Pengakuan yang pertama Rp 20 miliar. Sedangkan pengakuan utang yang kedua Rp 30 miliar. Sementara pengakuan utang ketiga Rp 42 miliar. Luar biasa pat-gulipat soal utang Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ini. Poin ketiga Pernyataan Pengakuan Utang III, Anies menyatakan “mengkui total dana pinjaman satu, dana pinjaman dua dan dana pinjaman tiga adalah sebesar Rp 92 miliar”. Sedangkan pada poin keempat Anies menyatakan “mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga tersebut berasal dari pihak ketiga, dan Bapak Sandiaga S. Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut kepada pihak ketiga”. Sementara yang menarik adalah poin kelima dan keenam. Poin kelima berbunyi, “Sandi Uno mengetahui bahwa dana pinjaman kesatu, kedua dan ketiga bukan untuk kepentingan pribadi Anies. Namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017, karena dana yang dijanjikan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sesuai kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak tersedia”. Walaupun demikian, Anies berjanji untuk mengembalikan pinjaman Rp 92 miliar itu, bila tidak terpilih sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Sedangkan pada poin ketujuh perjanjian pengakuan utang berbunyi, “jika Anies dan Sandi terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dan membebaskan Anies dari kewajiban membayar kembali dana pinjaman Rp 92 miliar tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman Rp 92 miliar itu ditentukan melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi Uno”. Dengan posisi Sandi Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, maka lakon yang sedang dimainkan Sandi Uno ini bagian dari membuka kepanikan tingkat tinggi yang sedang dialami kubu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra menghadapi Pilpres 2024. Wajar saja panik, karena yang memilih Prabowo-Sandi Uno di Pilpres 2019 hampir 80-90% bakal berpindah memilih Anies yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sementara yang masih mau memilih Prabowo tinggal sebagian kecil kader Gerindra. Mungkin tinggal 10-20% saja. Sementara dari pendukung Jokowi dan PDIP susah diharapkan untuk beralih memilih Prabowo. Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 juga cukup menjadi catatan bahwa Prabowo kalah telak di semua kantong yang pemilihnya non-muslim dan etnis Tionghoa. Mungkin saja masih trauma dengan nama Prabowo. Sementara dukungan dari kalangan non-muslim dan etnis Tionghoa kepada Anies menjadi Presiden 2024 semakin menguat. Dukungan membanjir seperti air bah. Keberhasilan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang membangun hampir semua rumah ibadah (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Hindu Siks) punya nilai lebih untuk Anies. Apalagi Anies juga menggaji semua pengurus rumah ibadah di DKI Jakarta dari APBD DKI. Meskipun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan urusan utang-piutang antara Sandi dengan Anies bukan konsumsi publik. Itu urusan yang ngomong. Yang ngerti itu kan yang ngomong. Antara Sandi-Anies-Erwin Aksa yang selesaikan saja (Kompas.com 10/02/2023). Namun susah untuk memisahkan relasi dan emosional politik Sandi Uno sebagai bagian dari Prabowo dan Partai Gerindra. (bersambung).
Terjebak 122 Jam di Bawah Puing, Dua Wanita Selamat dari Gempa Turki
Antakya/Jandaris, FNN - Dua perempuan, termasuk seorang lansia, telah diselamatkan dari bawah reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa di Turki setelah terjebak selama 122 jam, menurut pihak berwenang pada Sabtu.Gempa mematikan pada Senin pagi itu telah merenggut lebih dari 24 ribu jiwa, termasuk di negara tetangga Suriah.Lansia itu, Menekse Tabak (70), terlihat dibungkus selimut ketika tim penyelamat membawanya ke ambulans di Provinsi Kahramanmaras, Turki, menurut gambar yang ditayangkan Anadolu.Penyintas lainnya, Masallah Cicek (55), diselamatkan dari reruntuhan bangunan di Diyarbakir, kota terbesar di selatan Turki, menurut kantor berita resmi itu.Sebanyak 67 orang telah dievakuasi dari bawah puing dalam 24 jam terakhir, kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay, dalam upaya penyelamatan yang melibatkan 31 ribu penyelamat di seluruh kawasan terdampak.Sekitar 80 ribu orang dirawat di rumah sakit, sedangkan 1,05 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal dan berada di tempat penampungan, katanya.Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan tempat tinggal permanen dalam satu tahun ke depan untuk memastikan bahwa para penyintas dapat kembali hidup normal dan \"mengobati rasa sakit mereka sesegera mungkin\". Saat banyak warga menghadapi kekurangan pangan dan cuaca musim dingin yang menusuk tulang, respons pemerintah atas bencana itu dipertanyakan.Presiden Suriah Bashar Al Assad untuk pertama kalinya mendatangi daerah terdampak gempa, mengunjungi rumah sakit di Aleppo bersama istrinya Asma, kata media pelat merah.Pemerintahnya menyetujui pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh garis depan pertempuran perang saudara yang telah berlangsung 12 tahun di negara itu.Program Pangan Dunia sebelumnya mengatakan pihaknya kehabisan stok makanan di wilayah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak ketika pertempuran menyulitkan upaya pengiriman bantuan.Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada Senin, yang diikuti beberapa gempa susulan di seluruh Turki dan Suriah, menjadi bencana paling mematikan ke-7 abad ini.Angka kematian akibat gempa itu melebihi jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Jepang pada 2011 dan mendekati angka 31 ribu orang yang tewas akibat gempa di Iran pada 2003.Bencana serupa juga pernah terjadi di Turki pada 1999 ketika lebih dari 17 ribu orang tewas akibat gempa.Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Jumat mengunjungi Provinsi Adiyaman, di mana dia mengakui respons pemerintah tidak secepat yang seharusnya.\"Meski kami memiliki tim pencari dan penyelamat terbesar di dunia saat ini, adalah kenyataan bahwa upaya pencarian tidak secepat yang kami inginkan,\" katanya.Kubu oposisi telah memanfaatkan isu tersebut untuk menyerang Erdogan, yang berharap terpilih kembali dalam pemilu tahun ini.Pemilu yang telah dijadwalkan pada 14 Mei itu kemudian ditangguhkan karena bencana gempa tersebut.Kemal Kilicdaroglu, ketua partai oposisi besar di Turki, mengkritik respons pemerintah.\"Gempa itu sangat besar, tetapi yang lebih besar adalah kurangnya koordinasi, kurangnya perencanaan dan inkompetensi,\" katanya dalam pernyataan.Angka kematian di Turki bertambah menjadi 20.665 pada Sabtu, kata badan penanggulangan bencana. Di Suriah, lebih dari 3.500 orang tewas.Banyak korban yang masih berada di bawah reruntuhan.(sof/ANTARA/Reuters)
Persiapan F1 Powerboat Dipastikan Berjalan Lancar
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Arief Sulistyanto memastikan persiapan event internasional F1 Powerboat (F1H2O) di Kota Balige, Kabupaten Toba berjalan lancar.\"Saya sudah tiga kali datang ke Kota Balige meninjau atau mengecek persiapan F1 Powerboat (F1H2O),\" kata Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Arief Sulistyanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja meninjau persiapan event internasional F1 Powerboat (F1H2O) di Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.Komjen Polisi Arief Sulistyanto mengatakan seluruh rangkaian persiapan pelaksanaan F1 Powerboat di Kota Balige, Kabupaten Toba, berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan.Menurutnya, perhelatan event internasional F1 Powerboat yang baru pertama kali digelar itu menjadi momentum bagi Indonesia maupun Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.Sebab, dipastikan akan banyak orang maupun wisatawan mancanegara dan lokal yang akan berkunjung ke Danau Toba untuk menyaksikan F1 Powerboat.\"Harapannya selama kegiatan ini berlangsung sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara meningkat,\" kata jenderal bintang tiga tersebut.Pada kesempatan itu, Komjen Polisi Arief meminta Bupati Toba untuk terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar turut mendukung menyukseskan kegiatan F1 Powerboat Danau Toba sehingga berjalan kondusif.\"Tentunya Polri akan membantu memberikan pengamanan selama pelaksanaan F1H2O mulai 24-26 Februari 2023 mendatang,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Masyarakat Diimbau untuk Mewaspadai Penipuan Terkait Rekrutmen KAI
Jember, Jawa Timur, FNN - Pelaksana Tugas Manager Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 9 Jember Azhar Zaki Assjari mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan terkait dengan rekrutmen PT KAI yang kini membuka sejumlah lowongan kerja.Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia saat ini sedang membuka rekrutmen untuk formasi operasional dan kondektur sehingga masyarakat yang ingin melamar dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 10—12 Pebruari 2023.\"Rekrutmen KAI tidak dipungut biaya apa pun dan tidak menggunakan sistem refund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel penyedia transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen itu,\" kata Azhar Zaki dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.Ia mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap segala jenis bentuk yang terindikasi penipuan dengan mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta dengan imbalan membayar sejumlah uang.\"Kami memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik bangsa untuk bergabung dan berkarier di KAI melalui rekrutmen tersebut,\" tuturnya.Dijelaskan pula bahwa tingkat pendidikan yang dibutuhkan adalah SLTA, SMA/MA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa; SMK/MAK jurusan Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, serta Perhotelan dan Jasa Pariwisata.Selanjutnya D-3 (jurusan Manajemen Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Telekomunikasi, Perkeretaapian, Manajemen, Perhotelan/Pariwisata).Untuk D-4/S-1 (jurusan Sistem Informasi, Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Telekomunikasi, Manajemen, Perhotelan/Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi).\"Masyarakat yang ingin mengetahui berbagai lowongan pekerjaan atau penerimaan pegawai bisa mengakses secara langsung melalui laman recruitment.kai.id,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kasau Mengingatkan Agar Kru Pesawat Pengangkut Bantuan Mengutamakan Keselamatan
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengingatkan kru dua pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki agar mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.Hal itu disampaikan Kasau saat meninjau kesiapan awak dua pesawat TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, sebelum prosesi pemberangkatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.\"Laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuaikan dengan tugas masing-masing tim, jaga kesehatan dan tetap utamakan safety,\" kata Fadjar kepada awak kedua pesawat.Dua pesawat TNI AU yang bertugas mengangkut bantuan kali ini adalah Boeing 737-400 A-7308 Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan C-130 Hercules A-1326 Skadron Udara 32, Lanud Abdulrachman Saleh Malang.Pesawat Boeing A-7308 diterbangkan oleh Mayor Pnb Arief M. Hakim membawa 47 personel Medium Urban Search and Rescue (MUSAR) Basarnas beserta peralatan kelengkapannya dan 13 personel dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Sementara itu, Letkol Pnb. Yudi Bandung menerbangkan pesawat C-130 Hercules A-1326 yang mengangkut sedikitnya 5 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).Meski sama-sama akan terbang ke Adana, Turki, kedua pesawat menempuh rute penerbangan yang berbeda. Pesawat Boeing A-7308 akan melewati rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Chennai India, Abu Dhabbi Uni Emirat Arab (UEA), hingga Adana Turki.Adapun pesawat C-130 Hercules A-1326 terbang dengan rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Yangoon Myanmar, Mumbai India, Abu Dhabi UEA, sampai Adana Turki.Dalam kesempatan terpisah, Menko PMK meminta segenap pihak untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran pengangkutan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki.Pasalnya, menurut Muhadjir, setibanya di Adana, tim bantuan kemanusiaan Indonesia akan menempuh perjalanan darat sekitar 11 jam lamanya menuju Gaziantep dan Hatay, yakni daerah-daerah yang paling terdampak sebagai tujuan akhir bantuan.\"Dari sana, perjalanan darat 11 jam. Makanya, ini ditegaskan agar tim benar-benar bisa melaksanakan tugasnya. Sangat berat,\" kata Muhadjir.Turut hadir dalam prosesi pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.(sof/ANTARA)
Kalteng Sudah Menjadi Sasaran Para Bandar Narkoba
Palangka Raya, FNN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mengatakan provinsi yang memiliki luas dua kali dari pulau jawa itu kini sudah menjadi tempat sasaran bandar narkoba untuk memasarkan barang haram tersebut, ke daerah perkotaan dan pedesaan yang ada di wilayah setempat.Kepala Bidang Pemberantasan di BNNP Kalteng Kombes Pol Agustiyanto di Palangka Raya, Sabtu mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang untuk para pengedar dan bandar narkoba jenis apa saja untuk melancarkan aksinya di wilayah hukum BNNP setempat.\"Ya saya lihat perkembangan narkoba di Kalteng terus mengalami peningkatan dan jaringan-jaringan cukup banyak meskipun tidak sebanyak provinsi lain,\" kata Agustiyanto.Dia menegaskan, untuk jaringan narkoba yang masuk ke provinsi setempat kebanyakan melalui jalur darat yakni melalui perbatasan Kalteng-Kalbar, Kalteng-Kalsel.Bahkan belum lama ini anggota Kodam XII/Tanjungpura dari Batalyon Infanteri 545/Gardatama Yudha berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 7,1 kilogram asal Malaysia yang berhasil digagalkan di Kalimantan Barat.\"Kami menduga sabu yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh anggota TNI, sabu tersebut akan beredar di Kalteng. Beruntung sudah digagalkan, sabu yang beredar di provinsi setempat kebanyakan melalui jaringan Kalbar,\" ucapnya.Perwira Polri berpangkat melati tiga itu berkomitmen, pihaknya tidak akan memberi kesempatan bagi para sindikat narkoba untuk seenaknya mengedarkan barang-barang terlarang itu di wilayah hukumnya.Bahkan, tidak ada konsekuensinya bagi sindikat narkoba tersebut diberi ampun. Karena perbuatan mereka itu sudah sangat merusak generasi bangsa dan daerah khususnya di Kalteng.\"Kami berkomitmen akan terus melakukan pemberantasan terhadap bandar dan pengedar narkoba tersebut. Agar mereka jera, pasal yang diberikan maksimal 15 tahun atau seumur hidup kurungan penjara,\" demikian.(ida/ANTARA)
RUU PPRT Memberi Kepastian Hukum bagi Semua Pihak
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terutama pekerja rumah tangga dan orang yang mempekerjakan.\"Kalau dibaca substansinya, ini memberikan kepastian bagi beberapa pihak, terutama PRT dan majikannya,\" kata Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.Sehingga, lanjut dia, RUU PPRT memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, hak orang yang diberi pekerjaan terjamin begitu juga sebaliknya kepastian bagi pemberi kerja atau majikan.Perempuan kelahiran Kabupaten Bojonegoro sekaligus peraih Yap Thian Hien Award pada tahun 2014 tersebut mengatakan adanya jaminan kepada kedua belah pihak secara tidak langsung juga meminimalisir terjadinya potensi-potensi pelanggaran HAM yang selama ini kerap dialami pekerja rumah tangga.Pelanggaran HAM bagi pekerja rumah tangga tersebut dikarenakan ketiadaan payung hukum yang melindungi mereka. Kendati demikian, Anis mengarisbawahi kalaupun RUU PPRT disahkan dalam waktu dekat, maka hal itu tidak serta merta langsung memastikan tidak adanya pelanggaran HAM bagi pekerja rumah tangga.\"Kehadiran undang-undang itu tidak sakti begitu ya, tetapi secara bertahap akan membangun situasi yang lebih kondusif bagi pekerja rumah tangga,\" jelas dia.Ia mencontohkan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang sudah berusia lima tahun, namun faktanya masih ditemui masalah. Contoh lain soal kekerasan seksual yang sudah ada payung hukum tapi masih ada kasus yang terjadi.Namun, sambung dia, dengan lahirnya suatu undang-undang bisa menjadi mekanisme hukum yang dapat ditempuh korban dalam hal ini pekerja rumah tangga apabila terjadi pelanggaran atas hak-haknya.\"Jadi, kalau mereka menghadapi masalah maka sudah ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan tidak hanya mengandalkan KUHP,\" jelas dia.Secara umum, Komnas HAM sendiri ikut andil dalam RUU PPRT dengan melakukan kajian. Hasil rekomendasinya juga telah diserahkan kepada DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan.\"Kita juga mendorong advokasi bagaimana proses di DPR berjalan sesuai yang diharapkan,\" tegas dia.(ida/ANTARA)
Melindungi Wartawan dari Kriminalisasi Menjamin Independensi
Medan, FNN - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlindungan wartawan dari kriminalisasi merupakan salah satu langkah untuk menjamin independensi wartawan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun \'kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat,\" ucap Titi kepada ANTARA ketika dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Titi menjelaskan bahwa wartawan cenderung merasa tidak bebas dalam menciptakan karya jurnalistik ketika mengalami intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi. Ketidakbebasan ini mengakibatkan wartawan tidak menyampaikan informasi yang ia peroleh kepada publik secara menyeluruh.Padahal, kata Titi, wartawan yang mampu menyajikan berita yang independen dan berimbang akan menjadi sarana bagi publik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan baik.\"Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi,\" ucap Titi.Di sisi lain, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan bahwa perlindungan terhadap independensi wartawan sangatlah penting mengingat audiens dari media memiliki preferensi politik masing-masing.Intimidasi dan kriminalisasi akan berpengaruh pada independensi wartawan. Tidak hanya intimidasi yang berasal dari pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga berasal dari kekuatan politik tempat media tersebut bernaung.Bagi Emrus, profesi wartawan mampu menjanjikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat. Berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu pun mestinya tidak menjadi pengecualian.\"Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media,\" ucap Emrus.Langkah tersebut, kata Emrus, dapat memastikan media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari penguasa tertentu.\"Independensi ini penting. Harus selalu dijaga,\" pungkas Emrus.(ida/ANTARA)
POPULER
