ALL CATEGORY
Melindungi Wartawan dari Kriminalisasi Menjamin Independensi
Medan, FNN - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlindungan wartawan dari kriminalisasi merupakan salah satu langkah untuk menjamin independensi wartawan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun \'kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat,\" ucap Titi kepada ANTARA ketika dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Titi menjelaskan bahwa wartawan cenderung merasa tidak bebas dalam menciptakan karya jurnalistik ketika mengalami intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi. Ketidakbebasan ini mengakibatkan wartawan tidak menyampaikan informasi yang ia peroleh kepada publik secara menyeluruh.Padahal, kata Titi, wartawan yang mampu menyajikan berita yang independen dan berimbang akan menjadi sarana bagi publik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan baik.\"Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi,\" ucap Titi.Di sisi lain, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan bahwa perlindungan terhadap independensi wartawan sangatlah penting mengingat audiens dari media memiliki preferensi politik masing-masing.Intimidasi dan kriminalisasi akan berpengaruh pada independensi wartawan. Tidak hanya intimidasi yang berasal dari pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga berasal dari kekuatan politik tempat media tersebut bernaung.Bagi Emrus, profesi wartawan mampu menjanjikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat. Berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu pun mestinya tidak menjadi pengecualian.\"Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media,\" ucap Emrus.Langkah tersebut, kata Emrus, dapat memastikan media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari penguasa tertentu.\"Independensi ini penting. Harus selalu dijaga,\" pungkas Emrus.(ida/ANTARA)
Rencana Penambahan Kodam Sesuai Sishankamrata
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut rencana penambahan komando daerah militer (kodam) yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanakan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).\"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil,\" kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi.Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.\"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita,\" ujarnya.Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.\"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit,\" kata Prabowo. (ida/ANTARA)
LaNyalla Optimistis Manado Jadi Kota Berbasis Digital
Manado, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Kota Manado mampu menjadi kota berbasis digital usai menggelar Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri 2023. Apalagi, digitalisasi sudah merambah ke semua sektor, termasuk juga kependudukan. “Digitalisasi telah terjadi di semua sektor, tak terkecuali kependudukan. Oleh sebab itu, Kota Manado harus bisa memanfaatkan momen Rakornas untuk meningkatkan pelayanan secara digital,” tutur LaNyalla, yang sedang kunjungan kerja di Manado, Sabtu (11/2/2023). Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen yang terstruktur guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pelayanan publik berbasis Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, menurut LaNyalla sangat positif. “Namun, tentu saja digitalisasi kependudukan bukan hanya untuk kepentingan pemilu semata. Tetapi juga untuk kepentingan yang lainnya terutama terkait administrasi,” katanya. LaNyalla menambahkan, data kependudukan merupakan basis data berbagai macam layanan. “Digitalisasi tak dapat dielakan lagi. Dan Manado dapat menjadikan Rakornas sebagai momen untuk menjadi kota digital termaju di Indonesia bagian Timur,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu juga berharap Manado dapat menjadi percontohan kota digital bagi daerah lainnya di Sulawesi Utara. “Dan tentunya bukan hanya terkait data kependudukan, melainkan digitalisasi semua sektor untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja,” katanya.(ida)
Rocky Gerung Ngobrol Bareng Cak Nun, Ngomongin Fir’aun?
Jakarta, FNN - Tadi malam Rocky Gerung bertemu dengan Cak Nun (Emha Ainun Najib) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pertemuan ini menarik untuk diketahui karena keduanya bisa dibilang sama-sama oposan, meski dengan gaya masing-masing. Bahkan, belum lama ini kita dihebohkan oleh berita tentang Cak Nun yang mengibaratkan Jokowi seperti Fir’aun, meski kemudian sudah diklarifikasi. Sementara, Rocky Gerung sendiri adalah pengamat politik yang hampir tidak pernah berpihak pada rezim Jokowi. Ketika dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Rocky Gerung menjawab, ”Iya, itu pengajian Maiyah, dan forum yang setiap bulan dibuat di TIM dan di banyak kota.” Dalam pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (11/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky mengaku sudah kenal Cak Nun dari dulu. Rocky mengakut diundang Cak Nun sebagai semacam dosen tamu. Menurut Rocky, forum tersebut adalah satu aktivitas yang bertahun-tahun orang menunggu sesuatu yang bisa mendamaikan sambil mendengar kritik, sekaligus ada musik, sehingga ada kegembiraan. Forum-forum semacam, kata Rocky, kita butuhkan sebagai kanalisasi dari ketegangan sosial, kebudayaan, dan ketegangan politik. “Jadi suatu kemeriahan, tetapi tetap dalam kultur kesopanan, menjaga forum itu supaya enggak keluar menjadi forum politik. Tetapi, enggak mungkin kalau aspek politik enggak ada,” ujar Rocky mengomnetari forum yang dihadirinya itu. Jadi, menurut Rocky, forum ini semacam kumpulan masyarakat sipil, terutama anak-anak muda berusia kira-kira 20 sampai 27 tahun, yang mencari makna hidup sekaligus mempersoalkan ketidakadilan. “Jadi saya berterima kasih kepada Mbah Nun yang mengundang saya untuk hadir di situ,” ujar Rocky. Rocky pun akhirnya bicara politik di forum itu karena menurut Rocky audiens memberi bahasa tubuh atau sinyal agar dirinya ngomong politik. Dengan sedikit joke, Rocky menjelaskan, “Yang Cak Nun maksudkan dengan forum ini adalah forum untuk refleksi diri, forum untuk mencegah jangan sampai Indonesia itu terjebak dalam ranjau-ranjau.” Ketika orang bertanya mengenai ‘ranjau’ itu, Rocky menjelaskan istilah ranjau versinya bahwa ranjau adalah omnibuslaw, ranjau itu adalah 20% threshold. Ada ranjau batin juga, yaitu ketidakpekaan terhadap diri sendiri. “Jadi, kita juga bisa anggap bahwa itu forum untuk refleksi, sekaligus untuk kritik, refleksi diri tapi kritik pada kekuasaan. Walaupun sangat tersamar kritiknya, tapi kena, karena orang tepuk tangan, ngerti dan paham satire-satire yang ada di situ,” ungakp Rocky. Ketika ditanya tentang kehebohan yang terjadi saat Cak Nun mengibaratkan Jokowi seperti Fir’aun, Qorun adalah oligarki, dan Haman adalah Luhut, sehingga agak susah untuk menghindarkan bahwa pertemuan Rocky dengan Cak Nun adalah forum politik, Rocky menjawab, “Iya, suasana itu ada. Jadi saya juga mulai dengan ‘karena ada yang bertanya, maka saya mesti kasih konteksnya’, saya bilang bahwa yang diucapkan Cak Nun itu semacam metafora untuk kita paham.” Jadi, kata Rocky, menyebut Fir’aun itu artinya mengingatkan kita kepada kondisi kekuasaan yang memungkinkan seseorang itu tumbuh arogan, lalu merasa tidak bisa disentuh. Lalau Rocky bercanda bahwa ada dua jenis Fir’aun, di Mesir ketika Fir’aun meninggal dibalsem, sedangkan Fir’aun yang deket-deket sini, belum meninggal pun sudah dibalsem. Dibalsem oligarki dan dibalsem oleh ambisinya sendiri. “Kita ingin supaya publik mengaktifkan sendiri kurositasnya, keingintahuannya. Jadi, enaknya, ini forum yang diasuh secara kultural, tetapi dengan misi kritik. Jadi, jelas bahwa umatnya Cak Nun ini atau rakyat Maiyah ini menjadi contoh bagaimana publik Indonesia bertahan dari kekalutan ekonomi dan kekalutan politik. Itu forum untuk melepaskan energi yang tertahan karena politik tidak bisa diungkapkan secara maksimal,” ungkap Rocky. (sof)
Kebijakan Pro Oligarki dan Pejabat Korup Berhasil Memiskinkan Rakyat Miskin
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASYARAKAT heran melihat data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bisa jauh berbeda dengan data kemiskinan menurut Bank Dunia. Perbedaan perhitungan kedua institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. BPS menghitung tingkat kemiskinan nasional. Sedangkan Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan internasional agar bisa membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Kriteria untuk menghitung tingkat kemiskinan dinamakan garis kemiskinan. BPS menentukan garis kemiskinan nasional, Bank Dunia menentukan garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan menurut BPS untuk September 2021 ditetapkan Rp486.168 per orang per bulan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Dengan kriteria tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 mencapai 26,5 juta orang, atau 9,71 persen dari populasi. Garis kemiskinan menurut Bank Dunia tergantung dari status negara yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah (negara miskin) dengan pendapatan 1.045 dolar AS per kapita per tahun, negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita antara 1.046 - 4.095 dolar AS per kapita per tahun, dan negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan di atas 12.695 dolar AS per kapita per tahun. Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah ditetapkan 3,65 dolar AS per orang per hari, dan negara berpendapatan menegah atas 6,85 dolar AS per orang per hari, dengan menggunakan kurs PPP (Purchasing Power Parity) 2017. Dalam kurs rupiah, garis kemiskinan tersebut masing-masing sebesar Rp591 ribu dan Rp 1,1 juta per orang per bulan. Pendapatan per kapita Indonesia pada 2021 sudah mencapai 4.333 dolar AS, dan karena itu masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Dengan status sosial seperti ini, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021, mencapai 167,8 juta orang atau 60,7 juta persen dari total populasi. Pendapat per kapita Indonesia tersebut hanya sedikit di atas negara berpendapatan menengah bawah (4.333 dolar AS versus 1.096 dolar AS). Meskipun menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu penghasilan di bawah Rp 591 ribu per orang per bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 ternyata sangat besar sekali, mencapai 62 juta orang atau 22,4 persen dari populasi, dan jauh lebih besar dari data kemiskinan BPS pada 2021 sebesar 26,5 juta. Padahal perbedaan garis kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia tersebut hanya sekitar Rp105 ribu (Rp591 ribu - Rp486 ribu). Apa artinya? Artinya, jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan antara Rp486 ribu hingga Rp591 ribu per orang per bulan mencapai 34,5 juta orang, atau 134 persen lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan di bawah Rp486 ribu per orang per bulan. Tidak heran, ketika inflasi naik cukup tinggi, dan garis kemiskinan juga naik cukup tinggi, tetapi penghasilan masyarakat di kelompok sekitar garis kemiskinan tidak naik (signifikan), maka jumlah penduduk miskin akan naik. Seperti yang terjadi pada periode Maret hingga September 2022 (6 bulan), jumlah penduduk miskin naik 200 ribu orang. Atau periode 2019-2022 (3 tahun), jumlah penduduk miskin naik 1,57 juta orang. Garis kemiskinan hanya naik dari Rp440.538 menjadi Rp535.547 per orang per bulan, atau sekitar Rp105, tetapi membuat jumlah penduduk miskin naik 1,57 orang. Artinya, pemerintahan Jokowi gagal meningkatkan penghasilan masyarakat hampir miskin, sehingga inflasi membuat mereka masuk kategori penduduk miskin. Padahal, pendapatan negara pada 2021 dan 2022 naik luar biasa besar akibat kenaikan harga komoditas. Ternyata kenaikan tersebut hanya dinikmati oleh para oligarki dan pejabat korup, dan berhasil memiskinkan rakyat miskin. (*)
Bukti Fisik 3 Dokumen Pengakuan Utang Anies kepada Sandiaga, Total 92 M
Jakarta, FNN - Dokumen pengakuan utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno beredar secara luas di media sosial sejak kemarin, Jumat (10/2/23). Namun, dokumen yang muncul adalah pengakuan utang ketiga, yang merupakan rangkuman dari utang pertama sebesar 20 miliar dan utang kedua 30 miliar. Total utang pertama dan kedua (50 miliar) ini untuk kepentingan kampanye putaran pertama. Kemudian, penambahan utang untuk kampanye putaran kedua sebesar 42 miliar. Jadi total utang 92 miliar. Ketiga dokumen tersebut sudah dibacakan oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point. Sekarang ketiga dokumen tersebut sudah tersebar ke publik. Berdasarkan ketiga dokumen utang tersebut, rupanya yang kemarin disampaikan oleh Erwin Aksa sebesar utang sebesar 50 miliar rupiah adalah pengakuan utang pertama dan pengakuan kedua. Tetapi, kemudian ada tambahan hutang lagi, yakni yang disebut sebagai pengakuan utang ketiga yang sekarang sudah beredar luas. Dalam surat pengakuan utang ketiga ini, Anies mengakui bahwa dia kembali meminjam uang sebesar 42 miliar kepada Sandiaga Uno tanpa jaminan, dan akan diserahkan oleh Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. Anies juga mengakui dengan demikian total dana pinjaman 1, 2, dan 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Anies berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika dirinya dan Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Tetapi, kalau dirinya dan Sandiaga berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 maka Sandiaga s Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan Anies dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman tersebut ditentukan kemudian. Dokumen perjanjian utang ke-3 ini ditanda tangani di Jakarta, 9 Maret 2017. “Anda bisa menilai sendiri dan mengambil kesimpulan soal dokumen perjanjian utang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, apakah betul seperti narasi yang muncul bahwa Anis Baswedan belum mengembalikan utang,“ ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Sabtu (11/2/23). Soal utang piutang tersebut muncul ketika politisi Golkar, Erwin Aksa, mengungkapkannya dalam wawancara dengan Akbar Faisal, mantan politisi Nasdem. Saat itu, Erwin Aksa memang menjadi timses Anies dan Sandiaga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Erwin Aksa mengaku mengetahui bahwa Anies Baswedan berutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar dan sampai sekarang belum dibayar. Setelah bukti fisik dokumen tersebut beredar ke publik, begini respons Erwin Aksa saat dikonfirmasi oleh detik.com (10/2/23): “Saya nggak pernah lihat,” kata Erwin Aksa singkat. Ketika ditanya isi surat itu pun Erwin Aksa menjawab tidak tahu. Erwin Aksa juga menegaskan bahwa dia bukan pihak yang membuat surat perjanjian utang Anies Baswedan dan tidak tahu menahu urusan perjanjian tersebut. “Itu bukan saya yang membuat, saya nggak tahu urusan perjanjian itu,” ujar Erwin Aksa. (ida)
Dewan Minta Walkot Hentikan Operasi Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rapat menerima audiensi Tim Pembela Hukum Masjid Cagar Budaya Jl Cihampelas 149 Bandung, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung DR. H. Edwin Senjaya, SE MM meminta agar Pemkot Bandung dapat bertindak tegas atas pelanggaran Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 dan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan atau PT Indomarco pemilik Indomaret. Kepada penyampai aspirasi yaitu Tim Pembela Hukum yang dipimpin Muhtar Efendi, SH MH bersama Melani, SH MH, DR Anton Minardi, SH, Budi Rahman, SH MH dan Lahmudin, SPd SH, sebagai kuasa hukum dari tokoh-tokoh budayawan, agamawan dan aktivis Jawa Barat, DR Edwin Senjaya berjanji untuk menyampaikan pada Pimpinan dan anggota Dewan lain agar DPRD Kota Bandung dapat mengawal serius proses penindakan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung. Instansi terkait yang hadir dan diundang oleh DPRD Kota Bandung dalam pertemuan yang dinilai penting itu adalah Disbudpar, Satpol PP, Kesbangpol, Ciptabintar, Camat Coblong dan DPMPTSP. Polrestabes Kota Bandung juga turut hadir. Perangkat Daerah Kota Bandung sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus ini. Bahkan dilaporkan ada beberapa Cagar Budaya lain yang telah dihancurkan oleh PT KAI namun belum mendapat tindakan semestinya. Dalam beberapa kasus PT KAI memiliki modus operandi yang serupa. Berujung pada pembongkaran Cagar Budaya dan pendirian gerai Indomaret. Pimpinan Dewan bertekad untuk mengungkap dan menuntaskan masalah yang telah mencoreng wajah Pemkot Bandung tersebut. Pelanggaran hukum di Kota Bandung baik yang dilakukan oleh PT KAI maupun Indomaret tidak boleh dibiarkan. Dalam kasus penghancuran Masjid Jamie Nurul Ikhlas sebagai bangunan Cagar Budaya, Wakil Ketua DPRD menekankan perlunya langkah awal berupa penghentian operasi Indomaret. Di samping membangun tanpa izin (hingga kini tidak pemiliki PBG) juga Indomaret ini menjalankan operasinya dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlalu. Terinfornasikan bahwa Disbudpar Pemkot Bandung telah membuat surat permohonan kepada Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX agar membantu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penghancuran bangunan Cagar Budaya Masjid Jamie Nurul Ikhlas yang terletak di Jalan Cihampelas No 149 Bandung. Surat bernomor S/TU/457/Disbudpar/II-2023 tertanggal 7 Februari 2023 patut diapresiasi sebagai tindak nyata Disbudpar. Disbudpar Kota Bandung juga mengingatkan pelanggaran UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tepat permintaan Dewan agar langkah awal dari penyelesaian perbuatan melanggar hukum PT KAI dan PT Indomarco pemilik Indomaret atas penghancuran bangunan Cagar Budaya Masjid Jamie Nurul Ikhlas dan pendirian Indomaret tanpa izin adalah Walikota Bandung segera memerintahkan untuk melakukan penyegelan dan menghentikan operasi Indomaret. Proses selanjutnya adalah pembongkaran bangunan Indomaret. Kemudian membangun kembali Masjid Jamie Nurul Ikhlas di tempat dan dengan bentuk semula sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perda dan Undang-Undang. Bandung 11 Februari 2023
Melihat Kasus Utang Anies Rp 50 Miliar dari Perspektif Lain (Sebersih Itukah Anies?)
Oleh Ady Amar - Kolumnis SEMUA peristiwa yang terjadi tentu lewat rencana dan rancangan Tuhan. Mustahil sebuah peristiwa muncul tanpa berdasar pada rencana dan kreativitas akan rancangan-Nya. Tuhan Maha Kreatif, mampu menghadirkan sebuah peristiwa kebenaran ditampakkan dengan cara tidak biasa. Ditampakkan seolah dengan cara sebaliknya. Peristiwa utang-piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat. Sandi--panggilan akrab Sandiaga Uno--meminjamkan uang pada Anies Baswedan senilai Rp 50 Miliar. Jumlah utang yang tidak kecil. Uang itu bukan untuk pribadi Anies, tapi diperuntukkan untuk Pilkada DKI Jakarta. Selama ini hal itu tertutup rapat, seperti dimunculkan pada saat yang dianggap tepat. Saat Anies mengantongi tiket Bacapres pada Pilpres 2024. Adalah Erwin Aksa yang membocorkan utang-piutang itu, di podcast Akbar Faizal Uncensored. Selama ini info yang beredar yang biasa kita dengar, bahwa biaya Pilkada DKI Jakarta 2017, itu dipikul penuh oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ternyata itu hoaks. Utang Anies pada Sandi, itu jelas untuk kebutuhan Pilkada, yang disetorkan pada partai pengusung (Gerindra dan PKS). Tampak malah Partai Gerindra yang dapat setoran dari Anies, tentu untuk keperluan Pilkada. Saat bocoran itu dimunculkan, semua merasa terkaget mendengar nilai utang Anies yang fantastis itu. Bagaimana bisa terjadi sampai Anies berani berutang dengan nilai tidak kecil untuk ukurannya--Anies dikenal secara ekonomi bukanlah berlebih, bahkan setelah 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN-nya tidak sampai senilai Rp 50 Miliar. Laporan LHKPN 31 Maret 2022, saat itu ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta senilai Rp 10,95 Miliar--bagaimana nanti cara Anies membayarnya. Kenapa Anies sampai berani melakukan hal tidak logis itu. Sekali lagi, ini cara Tuhan memperlihatkan rencananya. Meski pada awal-awalnya, itu tampak tidak mengenakkan buat Anies di satu pihak, dan menampakkan sikap terpuji pada pihak lainnya, Sandiaga Uno. Berita yang muncul atau dimunculkan, itu seperti diniatkan downgrade Anies, yang berutang dan tak menepati janji untuk membayarnya. Bahkan buzzer seperti dapat amunisi menghantam Anies yang disebutnya ngemplang utang, dan narasi jahat lainnya. Sedang Sandi tampak \"arif\" saat menyampaikan sikapnya, bahwa setelah ia shalat istikharah dan berbicara dengan keluarga, maka ia mengikhlaskan piutang itu. Kesan yang ingin dimunculkan pastilah rasa simpati publik atas sikapnya. Uang dengan jumlah tidak sedikit itu diikhlaskannya, bagian dari perjuangan untuk bangsa, itu kata Sandi. Di balik sikap ikhlas Sandi sebenarnya ada perjanjian utang-piutang antar-keduanya, dan dari perjanjian itu, dengan sendirinya utang Anies itu sudah terlunasi. Sikap ikhlas Sandi itu mulia, tapi sikap itu tidak patut disampaikannya, karena bisa dinilai ia tengah berbohong. Ya berbohong, karena Anies sudah membayar sesuai komitmen yang dibuat antarkeduanya. Komitmen yang dibuat Anies itu memang komitmen tidak biasa, bahkan bisa disebut out of the box. Mungkin satu-satunya cuma Anies yang melakukannya. Memunculkan berita utang-piutang, itu sekali lagi cara Tuhan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada mereka yang biasa berpikir dengan nalar positif, akan menemukan kesimpulan yang sebenarnya. Harusnya tidak terjadi utang-piutang itu, jika saja pihak yang menjanjikan akan mendanai Anies dalam Pilkada itu tidak ingkar janji. Sehingga Anies sampai mesti ambil alih \"kewajiban\" setor pada dua partai pengusung. Hersubeno Arief, jurnalis senior FNN, melihat akte perjanjian yang dibuat keduanya. Diperlihatkan oleh Sudirman Said, yang saat itu ikut terlibat dalam tim Pemenangan Anies-Sandi. Saat ini Sudirman terlibat juga dalam tim kecil koalisi 3 partai dalam pencapresan Anies. Clear bahwa utang-piutang itu memang ada, ujar Hersubeno. Tambahnya, ada yang menarik dalam perjanjian itu. Di mana jika Anies-Sandi memenangi Pilkada DKI, maka utang itu dianggap lunas. Jika gagal dalam pilkada, maka Anies sebagai pihak yang berutang akan menggantinya. Mengganti Rp 50 Miliar. Hersubeno merasa heran dengan isi perjanjian yang tidak biasa itu. Mestinya, kata Hersubeno, perjanjian pada umumnya itu jika menang akan dibayar, tapi pada perjanjian utang Anies pada Sandi itu justru sebaliknya, jika kalah di Pilkada maka Anies akan mengganti. Sekali lagi, itu cara Tuhan ingin menampakkan sosok Anies yang sebenarnya. Sosok yang tidak sebagaimana orang kebanyakan menyelesaikan sebuah persoalan, dan itu tersirat dalam perjanjian yang dibuatnya. Bagi yang mengenal Anies dengan baik, sama sekali tidak merasa heran. Tapi umum menganggap cara pembayaran utang Anies, itu hal tidak biasa. Adalah hal biasa jika pelunasan dilakukan tidak lama setelah memenangi kontestasi pada level apapun. Hal menarik saat Anies ditanya Sudirman Said kala itu, setelah membaca isi perjaniian utang-piutang yang dibuat. Tanyanya, bagaimana nanti Pak Anies bisa melunasi jika kalah dalam Pilkada. Jawab Anies, saya akan bekerja pada perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk melunasi hutang itu dengan cara mencicilnya. Ini yang diceritakan Sudirman Said pada Hersubeno. Sepertinya Anies menyadari benar, mustahil ia bisa membayar jika perjanjian dibuat seperti umum biasa lakukan, yaitu setelah memenangi sebuah kontestasi. Anies sudah menghitung berapa gaji seorang gubernur, itu tidak akan cukup bahkan untuk menyicil utang. Justru menurutnya, ia bisa menyicil jika ia tidak terpilih. Arief Puyuono, politisi Partai Gerindra, seperti tak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar tentang utang Anies pada Sandi itu. Komentarnya seakan \"membela\" Anies. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kali ini ia ingin bicara apa adanya, meski itu tidak pas dengan suasana batin partainya, ia tidak peduli. \"Mas Anies Baswedan selama 5 tahun tidak bayar utang kepada Sandiaga Uno Rp 50 Milyar. Ya mana mungkin kebayar. Wong gaji Gub DKI itu selama 5 tahun enggak nyampe 50 Milyar. Main proyek enggak juga. LHKPN-nya enggak nyampe 50 M\". Arief Puyuono biasa dikenal selalu memilih pandangan politik \"berseberangan\" dengan Anies, tapi kali ini ia bicara dengan tidak ingin mendustai nalarnya, bicara apa adanya. Ia memberi kesaksian meski tersirat, bahwa Anies itu bersih. Dengan ia menyebut, \"main proyek enggak juga\". Artinya, Anies jauh dari pejabat aji mumpung yang menghalalkan cara dengan main proyek, dan itu laku koruptif. Sebersih itukah Anies? Untuk menjawabnya tidaklah terlalu sulit, jika melihat upaya penjegalan atas Anies dengan berbagai cara. Terlihat terang-benderang kelompok mana saja yang tidak berharap ia bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Ketidaksukaan pada Anies, itu karena sikapnya yang tidak bisa kompromi dengan pihak-pihak yang selama ini terbiasa berbisnis dengan melanggar aturan. Anies sudah memperlihatkan sikapnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tidak kompromi dengan pelanggar aturan, sekuat apapun beking yang bersangkutan. Anies menjadi momok bagi mereka yang terbiasa berbisnis dengan model relasi dan hangki pengki. Karenanya, para oligarki yang menjadikan negara sebagai sapi perahan sesukanya, berkeras dengan segala upaya untuk menghentikan langkah Anies, agar tidak sampai di Pilpres 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) amat bernafsu mentersangkakan Anies, dalam kasus Formula E, belum juga berhasil. Mana mungkin bisa berhasil jika tidak ditemukan alat bukti untuk menjeratnya. Downgrade utang-piutang ini pun satu cara agar simpati pada Anies luntur. Tapi justru menampakkan sebaliknya. Terlihat bentuk perjanjian yang jadi pilihan Anies dalam hal pelunasan utang, itu sebagai sikap ambil tanggung jawab, yang orang lain menganggap itu hal aneh. Itulah integritas Anies Baswedan, yang sedikit demi sedikit Tuhan tampakkan... Wallahu a\'lam. (*)
Dahlan Iskan dan Tulisannya
Oleh Wina Armada - Tokoh Pers TULISAN Dahlan Iskan, sangat sering kita terima di WA dan media sosial lainnya. Biasanya, yang dikirim dan kita terima tulisan yang mengandung human interest atau informasi terbarukan. Tak ketinggalan dia juga sering menulis ikhwal seorang figur terutama yang sedang berkarya, baik menerbitkan buku atau produk tertentu. Ini menunjukkan tulisan-tulisan Dahlan Iskan telah menarik publik. Dari sana saya justeru terbalik ingin mengetahui bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana proses kreatif penulisannya serta serba- serbi yang melingkupinya. Lalu untuk bahan penulisan tersebut, sebagai wartawan, saya menghubungi DI, inisial namanya, dan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Dahlan Iskan. Melihat jawaban-jawabannya yang menarik, saya akhirnya memutuskan tidak mengubah jawaban tersebut sebagai bahan tulisan saya, tetapi langsung saya tampilkan dalam bentuk tanya jawab, sehingga tidak ada “distorsi” dari saya. Kendati saya dan DI sehari-hari sesama wartawan, kami tidak pernah bekerjasama dalam waktu yang panjang. Kami pernah intens berhubungan manakala membahas draf Kode Etik Jurnalisk (KEJ) yang sekarang sudah menjadi KEJ yang dipakai oleh Dewan Pers dan masyarakat pers. Dalam pembahasan tersebut Dahlan Iskan termasuk anggota yang sangat aktif. Waktu DI termasuk yang mendukung gagasan saya memasuki unsur “wartawan tidak boleh beritikad buruk” dalam KEJ sebagaimana yang yang terdapat dalam KEJ kiwari (saat ini). Saya pernah beberapa kali menjadi moderator dengan pembicara antara lain Dahlan Iskan. Selebihnya, kami sering berjumpa tak lama di berbagai acara, seperti di Hari Pers Nasional (HPN) dan lainnya. Sebagai pengingat, Dahlan Iskan telah mengalami berbagai surut pasang dalam kehidupannya. Dia terlahir dari keluarga sangat sederhana. Busana yang dimilikinya kala kecil hanya beberapa. Bahkan orang tuanya tak ingat kapan tanggal berapa Dahlan Iskan dilahirkan. Supaya mudah diingat, lantas Dahlan memutuskan tanggal lahir 17 Agustus, tepat tanggal kemerdekaan Indonesia. Sedangkan tenpat dan tahun kelahiran almamater IAIN Sunan Ampel Cabang Samarinda tetap sama dengan aslinya di Magetan, Jawa Timur, tahun 1951. Karier wartawannya dimulai dari jenjang paling bawah, koresponden majalah Tempo di daerah pedalaman. Karier kewartawananya berkembang moncer. Dia menjadi CEO sekaligus salah satu pemegang saham Jawa Pos Group. Di bawah kepemimpinannya di berbagai daerah lahir Graha Pena, gedung yang menjadi markas Jawa Pos di daerah. Produk penerbitan koran lokal Jawa Pos Group lebih dari 100 judul, dan sebagian punya percetakan sendiri. Seiiring kemajuan teknologi informasi, kerajaaan Jawa Pos Group pun mulai surut. DI juga pernah menjabat Direktur Utama PLN dan bahkan diangkat menjabat Menteri BUMN. DI pernah menghadapi masalah hukum. Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan yang diputus majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam kasus pelepasan aset BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha. Kemudian di tingkat banding, DI divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Jaksa mengajukan kasasi yang akhirnya tahun 2019 ditolak oleh Mahkamah Agung. DI sebenarnya punya visi ke depan. Sebelum mobil listrik trand seperti sekarang, DI sudah lebih dahulu memperkenalkan dan mencoba mobil listrik. Penggemar sepatu kats kala itu telah berkeyakinan tak lama lagi mobil listrik bakal menjadi kenyataan. Untuk itu DI pun merintis produk mobil listrik. Bukannya penghargaan yang diperolehnya, justru Dahlan Iskan awal tahub 2017 ditetapkan sebagai tersangka karena kasus mobil listrik. Namun kembali dia lolos dari lubang jarum jerat hukum baik karena memenangka pra peradilan ataupun lagi-lagi pada peradilan tingkat atas dia dibebaskan. Dalam juga masalah kesehatan. Hatinya yang bermasalah sudah diganti dengan hati orang lain. Kisah operasi pergantian (transplantasi) hatinya di RRC sudah dia tulis dalam buku berjudul “Ganti Hati” yang diterbitkan tahun 2008. DI kini memiliki beberapa usaha, antara pembangkit tenaga listrik dan lain-lain. Berikut tanya jawab dengan Dahlan Iskan mengenai tulisan-tulisannya: Setiap hari menulis di WA atau media sosial? Sejak kapan “tradisi” atau kebiasaan itu? Benar. Setiap hari saya menulis untuk diposting di Disway.Id. Sejak 9 Februari 2018. Sudah lima tahun. Itu saya mulai tepat di Hari Pers Nasional tahun itu. Tidak pernah absen. Tulisan itu diposting tiap jam 5 pagi. Mirip terbitnya koran pagi. Kenapa begitu? Karena saya ini orang koran. Ingin romantisme terbit setiap pagi itu tetap menjadi darah saya. Saya ingin mempertahankan bagaimana orang kangen membaca pada jam 5 pagi. Masih ingatkah apa topik yang Anda tulis pertama kali sampai yang terakhir? Saya lupa tentang apa tulisan pertama itu. Rasanya tentang mengapa saya bertekad menulis setiap hari, yakni untuk melatih dan membiasakan diri terikat pada komitmen. Punya komitmen kuat itu harus dibiasakan. Kalau orang tidak komit pada satu masalah biasanya mudah tidak komit pada apa saja. Topik tulisan aneka ria. Biasanya tergantung pada isu apa yang lagi hangat. Kalau dunia lagi sepi saya isi soal pengalaman hidup. Tentu dikemas dengan hal-hal aktual. Kadang juga soal hasil renungan dan pemikiran. Saya memilih lebih ke jurnalistik untuk mempertahankan darah jurnalis saya. Kapan, biasanya Anda menulis untuk WA atau media sosial ini? Maksudnya pada jam berapa? Apakah ada waktu-waktu teratur dengan disiplin ketat, atau dapat terjadi pada waktu kapan saja sesuai “panggilan” hasrat menulis? Jam menulis tidak tetap, tergantung kesibukan. Yang paling sering, hehe biasa, menjelang deadline. Saya menetapkan sendiri deadline saya: jam 21.00 setiap malam. Namun kadang siang hari sudah saya selesaikan. Terutama kalau sudah ada jadwal lain di malam hari. Saya tidak pernah posting atau share tulisan di WA. Saya selalu posting di Disway.ld. Bahwa banyak yang beredar dari WA ke WA itu pembaca yang men-share tulisan saya. Biasanya, berapa lama Anda menulis suatu tulisan? Apakah umumnya langsung selesai, atau ada juga yang, karena berbagai alasan, tidak langsung selesai, bahkan adakah yang sama lantas tidak jelas alur penulisan sehingg dibatalkan, atau tidak diposting? Yang paling cepat 20 menit. Yang paling lama 1 jam. Tergantung panjang pendek dan topik yang dibahas. Selebihnya di antara dua jangka waktu tersebut. Biasanya selalu sampai selesai. Selama lima tahun ini, mungkin hanya 2 atau 3 kali yang tertunda di tengah tulisan atau ganti topik. Biasanya topik apa saja yang menarik atau menyentuh Anda sebagai bahan tulisan? Bagaimana “radar” Anda menjangkau topik-topik yang menyentuh itu? Atau mungkin terkadang ada hal yang luar biasa yang menarik perhatian Anda, di luar hal-hal yang biasa tadi? Apakah biasanya atau terkadang Anda sendiri mengganti topik tulisan? Bagaimana Anda memprioritas topik tulisan yang mau ditayangkan? Tentu saya berpegang pada news value. Sebagai wartawan saya terlatih dengan pengukuran news value. Nose of news itu saya jaga. Tentu juga memperhatikan variasi. Biar pun politik lagi panas tidak akan tiga hari berturut tentang politik. Tapi kalau yang lagi \'panas\' itu soal human interest pernah sampai enam hari berturut- turut. Misalnya soal Akidi Tio dengan sumbangan 2T-nya di Palembang itu. Kebetulan selama enam hari itu selalu dapat isyu yang sangat eksklusif. Apakah Anda melakukan cek dan ricek untuk penulisan itu, terutama jika menyangkut aspek manusia? Apa umumnya respon dari nara sumber yang Anda hubungi manakala melakukan cek dan ricek untuk keperluan penulisan? Saya mengutamakan cek dan ricek. Sebagai mantan wartawan di lapangan saya tidak canggung melakukan itu. Saya juga diuntungkan oleh back ground saya sebagai pengusaha, Dirut PLN dan Menteri BUMN. Telpon saya kepada sumber berita selalu diterima dengan baik. Mereka juga tahu dan percaya saya tidak akan asal hantam kromo dalam menulis. Pernah adakah yang keberatan dengan subtansi tulisan Anda, atau keberatan Anda tulis, bahkan yang sampai mengirim somasi segala. Kalau ini terjadi, biasanya bagaimana solusinya? Yang keberatan ada. Misalnya sumber berita soal kerusuhan di Kanjuruhan di stadion sepakbola Malang itu. la keberatan justru karena saya dianggap terlalu menonjolkan kehebatannya. Tapi soal sampai somasi tidak pernah. Tulisan saya bukan tipe yang memberi peluang untuk disomasi. Sepanjang yang Anda ketahui bagaimana reaksi orang yang membaca tulisan Anda, terutama dampak apa saja yang terjadi atas tulisan- tulisan yang Anda publikasikan/posting. Mungkin dapat diberikan contoh- contoh konkrit? Ada yang bilang biasa saja. Tapi lebih banyak yang menyukai. Tulisan saya dianggap punya warna sendiri. Kalimat pendek, lincah dan berwarna. Sering saya kuwalahan menjawab pertanyaan di mana alamat orang yang saya tulis. Sudah berapa banyak tulisan semacam ini Anda hasilkan? Apakah bakalan “dibukukan” baik cetak atau mungkin cukup i-book saja? Saya sudah tidak ingat berapa jumlah tulisan saya selama ini. Mungkin mudah, tinggal dikalikan. 5 tahun kali 360 hari. Pernah terbit satu buku kumpulan sebagian tulisan itu, judul buku, Orang-orang yang Menginspirasi. Tulisan yang khusus membahas prestasi orang-orang dalam kehidupan disatukan dalam satu buku. Sejak itu belum pernah ada lagi. Entah kapan-kapan. Kalau ada yang mau mengendors (baca: membayar) Anda untuk topik tertentu, jika mungkin dengan arah tulisannya, ternasuk untuk produk-produk tertentu, apakah Anda bersedia ? Banyak yang menilai dalam dunia media sosial hal itu merupakan hal yang biasa. Anda senditi bagaimana menanggapinya? Saya tidak bersedia. Tulisan saya perih dari latar belakang komersial. Saya tidak begitu peduli apakah satu tulisan banyak yang membaca atau tidak. Tapi karena saya berpegang pada news value hampir semua topik banyak yang membaca Sebenarnya, apa yang ingin Anda capai dengan banyak menulis setiap hari? Setelah Anda selesai menulis pergelutan “perasaan”, apa yang ada pada Anda? Begitu juga manakala besoknya harus menulis lagi? Berlatih konsisten. Berlatih terikat pada komitmen. Menjaga otak agar tetap hidup. Style atau gaya tulisan apa yang Anda pakai? Apakah ada penulis dunia atau Indoensia yang sangat mempengaruhi gaya Anda menulis? Pramudya Ananta Tour, Goenawan Mohamad, Mahbub Junaidi, adalah tiga penulis yang mempengaruhi saya. Tapi gaya Tempo lebih dominan. Mungkin karena saya dididik di Tempo dan bekerja lama di majalah itu. Dahulu seorang penulis dapat banyak honor dari hasil tulisannya. Tapi kini segala karya tersebut dipublikasi dengan gratis. Tanggapan Anda? Dalam kontek tulisan ini apa anjuran Anda kepada para penulis, khususnya penulis muda? Kebetulan saya punya sumber penghasilan dari bisnis. Sama sekali tidak berharap penghasilan dari tulisan. Rasanya kini tidak bisa lagi menulis di media sebagai sumber penghasilan. Dulu begitu banyak mahasiswa yang membiayai hidup dan kuliah dari menulis di media. Tidak mungkin lagi yang seperti itu terulang. (*)
Sindrom Petahana
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS Surabaya SETELAH reda sindiran Megawati di Ultah PDIP beberapa waktu silam, kini beredar lagi wacana perpanjangan jabatan presiden baik melalui penundaan Pemilu 2024 atau perubahan konstitusi. Kali ini diucapkan oleh Menkolhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, aspirasi perpanjangan jabatan Presiden itu wajar dalam demokrasi, sambil menyatakan bahwa pemerintah terus mendukung KPU untuk mempersiapkan Pemilu 2024. Beberapa Ketua Umum partai politik juga menyatakan hal senada yaitu mendukung perpanjangan jabatan presiden. Ini juga berarti perpanjangan masa jabatan semua jabatan politik di DPR, DPD maupun DPRD. Sekalipun jajak pendapat menunjukkan kepuasan tinggi atas kinerja Jokowi, apa yang seolah menjadi aspirasi masyarakat (konon big data) yang kemudian didengungkan para elite ini menunjukkan dua gejala penyakit. Penyakit yang pertama adalah kedunguan massal di mana baik masyarakat maupun elitenya tidak belajar dari 35 tahun sejarah kelam bangsa ini di bawah Soekarno dan Soeharto. Mereka lupa bahwa adagium Lord Acton power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely akan tetap berlaku pada Jokowi. Presiden adalan jabatan yang sangat berkuasa sehingga rawan korupsi dan penyalahgunaan. Penyakit yang kedua adalah sindrom petahana, yaitu perilaku menyimpang dari pejabat yang berkuasa untuk menjabat lagi pada periode-periode berikutnya. Baik Soekarno maupun Soeharto jelas dihinggapi sindrom ini, sehingga UUD45 harus diubah agar membatasi jabatan presiden hanya untuk maksimal 2 periode saja. Sebenarnya tidak ada alasan ilmiah maupun moral untuk membuka peluang menjabat jabatan publik untuk 2 periode. Setiap jabatan, apalagi jabatan publik yang powerfull sebagai amanah, seharusnya satu periode saja. Tidak seharusnya jabatan itu diminta, lalu diperebutkan kemudian dipertahankan mati-matian atau dipanjang-panjangkan. Sebagai amanah, jabatan itu harus segera diselesaikan untuk diserahkan pada orang lain yang lebih kompeten dan lebih muda. Fair election sejatinya adalah mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, sedangkan Pemilu yang diikuti petahana cenderung tidak fair. Membuka peluang petahana terbukti merugikan publik seperti mendorong perilaku menyimpang pejabat yang sedang berkuasa untuk menghambat kaderisasi kepemimpinan. Padahal pemimpin yang baik selalu menyiapkan kader pengganti. Pejabat tersebut juga cenderung tidak fokus pada tugas utamanya selama periode pertama karena butuh waktu untuk menyiapkan diri untuk bisa terpilih lagi pada periode berikutnya, termasuk memanfaatkan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi pada periode berikutnya. Para pembantu petahana juga cenderung ikut membangun lingkungan koruptif yang membesarkan syahwat kekuasaan untuk tetap berkuasa. Pemimpin kompeten akan bekerja maksimal sejak hari pertama hingga hari terakhir periode jabatannya. Jika seorang pejabat sangat berhasrat memperpanjang periode jabatannya kemungkinan besar alasannya paling tidak 3. Pertama dia tidak kompeten sebagai pemimpin yang efektif. Kedua, hutang politiknya belum lunas pada para bandar pendukungnya. Ketiga, para pembantunya hanya penjilat yang ingin terus ikut menikmati kekuasaan dan keistimewaan. Seperti yang dikatakan Mahfud MD, wacana memperpanjang jabatan presiden memang tidak menyalahi hukum, tapi ethically incorrect. Jika etika adalah laut, hukum adalah kapalnya. Tanpa laut, kapal itu kandas, tidak bisa pergi kemanapun. Surabaya, 10 Februari 2023
POPULER
