ALL CATEGORY
Anggota KPI Pusat Harus Memenuhi Keterwakilan Perempuan
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan bahwa penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 harus memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan.“Keanggotaan KPI harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Kalau di (KPI) Pusat ada sembilan orang anggota, maka seharusnya minimal tiga orang di antaranya adalah perempuan,” kata Neng Eem dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut, kata Neng Eem, sebagaimana masukan dari organisasi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) terhadap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti 27 calon anggota KPI Pusat, dengan komposisi 22 laki-laki dan lima perempuan.“Yang diajukan untuk fit and proper test dari 27 calon didominasi laki-laki. Hanya ada lima orang perempuan. Keterwakilan perempuan tidak hanya angka, tetapi juga representasi bahwa perempuan akan membawa kepentingan perempuan dan anak-anak,” ujarnya.Untuk itu, ia menilai sensitivitas gender, sangat diperlukan untuk memberi masukan terkait keputusan atau kebijakan dalam penentuan ataupun pengawasan konten penyiaran.Terlebih, lanjut dia, isi konten siaran saat ini masih banyak mengeksploitasi perempuan sehingga keterwakilan kaum perempuan di lembaga pengawas penyiaran tersebut menjadi sangat penting.\"Bahkan pemberitaan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun perbuatan kriminal lain yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak masih seringkali belum berpihak pada korban (perempuan dan anak-anak),\" kata Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Politik Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU itu.Sebelumnya, Kamis (19/1), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 akan diumumkan pada Selasa (24/1).\"Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 InsyaAllah nanti kita akan adakan rapat internal,\" kata Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPR telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 guna menentukan sembilan anggota KPI Pusat terpilih.(sof/ANTARA)
Kotak Suara Keliling dan Pos untuk Pemungutan Luar Negeri, Rawan
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya metode kotak suara keliling dan metode pos paling dinilai rawan untuk pemungutan suara bagi WNI di luar negeri. \"Yang paling banyak masalah metode kotak suara keliling dan metode pos. Perlu diketahui kotak suara keliling ini terobosan untuk memfasilitasi pemilih pada negara yang mempunyai banyak pekerja migran Indonesia,” kata Rahmat Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Bagja mengatakan pemilu di luar negeri menggunakan tiga metode pemungutan suara, yakni metode tempat pemungutan suara (TPS), kotak suara keliling, dan metode pos. Kotak suara keliling menurut dia rentan atas dokumen ganda seperti penggunaan paspor dan kartu pekerja. \"Menurut saya, kotak suara keliling ini masih relevan sampai sekarang dengan perlunya penguatan pengawasan,\" ucap dia. Berikutnya, dia mengatakan potensi masalah menggunakan metode pos paling banyak akibat pemilih yang mengambil dua metode sekaligus, yakni mencoblos di TPS yang biasanya ada di kedutaan besar sekaligus juga memilih menggunakan metode pos. \"Sehingga memilih dua kali di TPS dan metode pos karena metode pos dikirim dua minggu sebelum hari pemungutan suara,\" ujar Bagja. Selain itu, permasalahan lain menurut dia biasanya berasal dari daftar pemilih tetap (DPT), termasuk persoalan pakai paspor atau tidak. Bagja mengatakan pengalaman pemilu sebelumnya, di Malaysia paspor ditahan oleh pengusaha sehingga pekerja migran hanya mempunyai kartu pekerja. Kemudian, alamat domisili juga sering pula menjadi masalah di negara yang banyak pekerja migran. \"Dulu, ada kasus di Kuala Lumpur, satu alamat untuk sekitar 500 pemilih untuk satu tempat alamat, sehingga kesulitan dalam mengirimkan formulir undangan (C-6),\" ujarnya. Meski begitu, Bagja meyakinkan kalau negara melalui upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat kuat untuk menjamin hak pilih.(sof/ANTARA)
Perpanjangan Masa Jabatan Kades Harus Disertai Kualitas SDM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas aparatur desa.\"Perpanjangan jabatan kepala desa harus diikuti dengan langkah nyata Pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas aparatur desa,\" kata Yanuar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi problem terbesar di pemerintahan desa saat ini, di luar wacana perpanjangan masa jabatan kades yang kini sedang bergulir.\"Kita harus serius menata sistem yang kokoh untuk membangun kualitas manusia di desa. Sayangnya, Pemerintah tidak cukup serius tentang soal ini,\" imbuhnya.Menurut dia, kucuran dana desa yang besar melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selama ini tidak diimbangi dengan program sistematis dan fokus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun kualitas aparatur desa.Akibatnya, lanjut dia, dana desa secara umum belum mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena cara pandang kepala desa maupun perangkat desa lebih tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik.\"Ketika Pemerintah pusat mendorong ke arah pemberdayaan ekonomi, wirausaha, dan bisnis lokal, aparatur desa masih kebingungan bagaimana cara untuk memulai dan melangkahnya,\" jelasnya.Dia menggarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan problem dari kualitas SDM dan bukanlah problem keterbatasan sumber daya ekonomi.\"Bahwa dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan dana desa oleh kepala desa, maka ini hanya bukti bahwa kualitas mental kepala desa masih bermasalah, tidak ada kaitannya dengan masa jabatan,\" tuturnya.Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat dalam perspektif lebih luas, menyeluruh, dan cocok untuk percepatan kemajuan desa.\"Pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis-teknokratik tidak cukup, harus naik satu tingkat melalui pelatihan berbasis character building dan pemberdayaan pikiran,\" ujar Yanuar.(sof/ANTARA)
Partai Gelora Ingatkan Pergantian Sistem Pemilu 2024 dari Terbuka Jadi Tertutup Bisa Picu Revolusi
Jakarta, FNN - Pro kontra perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 kembali mencuat dan meruncing. Sehingga hal ini membuat elit di tanah air mengalami kegalauan dalam menentukan jalan demokrasi yang benar. Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Moya Institute bertajuk \'Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi\' di Jakarta, Jumat (20/1/2023) sore, mengatakan, atas kegalauan tersebut, maka para elit kita ingin menciptakan narasi demokrasi yang khas Indonesia. \"Dugaan saya, ini didrive (dipaksa) dua tren global tentang efektivitas dalam pengelolaan negara. Disatu sisi melihat demokrasi dan kemajuan Tiongkok (China), disisi yang lain melihat demokrasi liberal barat yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat,\" kata Wakil Letua Umum Partai nomer urut 7 ini dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023). Ketika melihat efektivitas penerapan dua sistem demokrasi tersebut plus minusnya, maka ada semacam keinginan dari para elit kita untuk menciptakan sistem demokrasi tersendiri ala Indonesia. \"Menurut saya, kita tidak perlu canggung untuk mengusulkan demokrasi yang utuh agar sebagai bangsa kita ada capaian yang jelas, sehingga kita tuntas. Sebagai bangsa kita tidak boleh seperti bangsa baru yang terus mengalami kegalauan,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 ini, lantas menjelaskan, pada awal Kemerdekaan RI 1945 hingga 1950, Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Parlementer/Liberal pada era Orde Lama (Orla) semasa Bung Karno (Presiden Soekarno RI ke-1). Namun, pada masa Orde Baru (Orba) selama 32 tahun saat mantan Presiden Soeharto RI ke-2 berkuasa, Demokrasi Terpimpin kemudian diganti Demokrasi Pancasila. \"Pak Harto kemudian jatuh tahun 1998, karena Demokrasi Pancasila dianggap menyumbat kekuatan rakyat. Dan sekarang hal itu diajukan kembali pertanyaan tersebut, setelah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali itu dianggap kebablasan,\" katanya. Karena itu, para elit kita kata Fahri, terus berusaha untuk mengikat atau menambal lubang demokrasi di mana-mana. \"Tapi saya mau mengingatkan, kalau demokrasi itu pakaian kita, maka jangan salah tambal. Yang kita tambal itu auratnya saja, kalau yang bukan aurat ditambal juga, itu nanti menjadi kacau,\" katanya. Menurut Fahri, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi. \"Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,\" ujar Fahri. Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara. \"Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,\" katanya. Fahri berharap para elit sekarang menghargai jasa-jasa para fouding fathers yang memiliki keberanian luar biasa mengubah sistem kerajaan (daulat tuanku) menjadi republik (daulat rakyat). \"Luar biasa keberanian founding fathers kita mengalihkan ke republik dari kerajaan. Padahal sudah ada imperium di dalamnya, sudah ada kerajaan dan kesultanan yang sudah jalan. Tidore itu penguasa pasifik, belum lagi kalau kita bicara Sriwijaya atau Majapahit, dan dikampung saya ada Kerajaan Sumbawa. Itu semua kerajaan hebat, puluhan, bahkan ratusan tahun berkuasa di Indonesia,\" katanya. Namun, para founding fathers saat itu, sadar bahwa feodalisme kerajaan sulit untuk diajak bersatu. Namun, dalam perkembangannya, feodalisme justru digunakan Orba agar terus berkuasa dengan merampas kebebasan rakyat. \"Tetapi ada upaya dari elit kita untuk mengembalikan feodalisme, karena itu hati-hatilah terhadap kemunculan satu generasi yang tiba-tiba tidak paham dengan elitnya. Tiba-tiba bosan sama elitnya, itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dijatuhkan seperti Pak Harto tahun 1998,\" katanya. Fahri menegaskan, upaya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup bisa menyebabkan ketidaksinambungan antar generasi dan memicu revolusi lagi. \"Jangan percaya partai politik yang mengusulkan sistem proporsional tertutup akan aspiratif itu, bohong. Biarkan rakyat mengkombinasi sendiri siapa wakilnya. Jadi demokrasi terbuka tidak boleh diubah,\" tegasnya. Fahri menilai carut marutnya sistem Pemilu di Indonesia, lebih disebabkan pada manajemennya, bukan sistemnya. Seperti terjebak pada pelaksanaan Pemilu Serentak, yang harusnya dipisah antara pemilihan legislatif dengan eksekutif, termasuk pemilihan kepala daerah. \"Kita sendiri yang menciptakan keruwetan Pemilu, menciptakan politik transaksional (politik uang), menciptakan kelelahan menumpuk sehingga petugas Pemilu sampai 800-an meninggal pada Pemilu 2019 lalu. Itu semua menurut saya, bukan sistemnya, tapi karena buruknya manajemen,\" tegasnya. Fahri beranggapan, bila pada Pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akuntabilitas politik akan rusak. Sebab menurut Fahri, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik. \"Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,\" ujarnya. Fahri kembali menegaskan, bahwa sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat. \"Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,\" pungkas Fahri. (sws)
Prof. Hafid Abbas: Sejarah Mencatat ketika Komunis Berkuasa Terjadi Pembantaian Massal
Jakarta, FNN – Pro- kontra- tentang Keppres Nomor 17 tahun 2023 sampai saat ini masih kontroversial. Bahkan, sejumlah purnawirawan mulai mempersoalkan Kepres ini, karena dianggap justru mereka yang sekarang dipersalahkan. Mereka mempertanyaan kalau kemudian Pak Jokowi atas nama negara minta maaf, itu minta maaf kepada siapa. Kepada orang-orang komunis atau PKI yang menjadi korban atau terhadap korban-korban dari kalangan ulama dan TNI yang menjadi korban kekejaman PKI. Profesor Hafid Abbas, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, yang pernah menjadi ketua Komnas HAM dan banyak terlibat dalam berbagai aktivitas hak asasi manusia dunia menyampaikan hasil riset beliau tentang hal tersebut. Hasil riset beliau menunjukkan bahwa di negara-negara komunis terjadi banyak sekali pembantaian massal. Mengutip hasil penelitian Profesor Ramos dari Hawai University dan Cheryl Ramos University, diketahui bahwa sepanjang abad ke-20 ada ratusan juta orang menjadi korban pembantaian oleh rezim penguasa dan 70% terjadi di negara-negara dengan pemerintahan komunis atau diktator komunis. Seandainya dalam pertikaian politik antara dua kekuatan, yaitu PKI dan TNI Angkatan Darat yang didukung oleh sebagian besar umat Islam, tahun ‘65 PKI dimenangkan PKI, apakah mungkin juga terjadi pembantaian seperti yang terjadi di negara-negara komunis, termasuk China, yang pada waktu itu menjadi poros Jakarta Beijing. Dalam uraian yang dimuat dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (20/01/23), Prof. Hafid Abbas, mengutip Prof. Ramos, menyampaikan bahwa abad ke-20 merupakan abad yang penuh luka. Sepanjang abad ke-20 (dalam satu abad), ditemukan 212 juta penduduk dunia yang dibantai secara sia-sia karena ada kekuasaan yang diselewengkan. Tetapi, begitu muncul publikasi itu, banyak teman profesor lain dari Harvard University dan yang lain mengatakan bahwa data itu salah, karena ada lagi 48 juta penduduk yang juga dibunuh. Bukan hanya oleh satu negara, tapi ada negara lain yang membantu negara tersebut untuk menghabisi penduduk di negara itu. Jadi, jumlah korban jiwa sekitar 272-400 juta atau rata-rata 336 juta. Masalahnya, 70% dari 336 pembantaian itu terjadi negara-negara berhaluan politik komunis, bukan di negara-negara berhaluan politik kapitalis. Jika dihitung lagi maka setiap hari terjadi 6.438 pembantaian di negara-negara komunis. Itulah sebabnya mengapa Kofi Annan menyebut abad ke-21 haruslah menjadi abad yang penuh cahaya, abad damai. Tetapi, sampai saat ini, di tahun ke-23 abad ke-21, situasi damai belum juga terwujud. Mengapa negara-negara komunis ini senang membantai orang? Kita ambil contoh misalnya China. Tragedi Tiananmen pada 4 Juni tahun 1989, di China, mengakibatkan lebih dari 10 ribu orang meninggal. Mereka tidak mau ada perbedaan sehingga kalau ada yang menentang suara Beijing, suara pemerintah, maka dibantai. Kemudian kasus pembantaian yang terjadi di Uighur (2016-2021) yang mengakibatkan lebih dari satu juta orang meninggal; 1,8 juta orang dimasukkan di camp (seperti penjara terorisme); dan ratusan ribu anak-anak tidak bisa bertemu orang tuanya karena harus dicuci otaknya menjadi anti-Islam. Bahkan, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh US Department of State, sebanyak 16.000 masjid diratakan dengan tanah. Dari pengalaman Prof. Hafid berkeliling ke berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang pernah dilanda oleh kekejaman pelanggaran HAM berat, seperti Uganda, Prof. Hafid melihat langsung sebuah gedung besar yang isinya tengkorak. Ternyata pembantaian di Pnomh Penh itu dibantu oleh China. Jadi ada koalisi dengan negara lain untuk membantai penduduk yang ada di negara itu. Jumlahnya cukup besar,yaitu 1,8 juta. Jadi China memfasilitasi pembantaian untuk menghabisi 1,8 juta penduduk di sana. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Ponco Sutowo yang terkait Untold Story mengenai Pak Harto, Prof. Hafid menceritakan bahwa ketika peristiwa lubang buaya, yaitu 7 jenderal dibuang, ternyata ditemukan bahwa senjata yang dipakai adalah senjata yang diselundupkan dari China. Jadi ada penyelundupan senjata.(sof)
Korut Memberi Amunisi untuk Rusia, Melanggar Resolusi DK PBB
Washington, FNN - Korea Utara (Korut) terus menyediakan amunisi untuk Rusia, mendukung Moskow yang memerangi Ukraina tanpa alasan, kata pernyataan pejabat Gedung Putih pada Jumat (20/1).Pihak Gedung Putih AS menyebut tindakan Korut itu sebagai pelanggaran keras atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Pyongyang.Koordinator komunikasi strategis bagi Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) John Kirby mengatakan AS telah membagikan informasi intelijen, kepada Panel Ahli DK PBB untuk sanksi Korea Utara, tentang pengiriman amunisi Korea Utara ke Rusia.Pejabat NSC belum lama ini mengatakan Korut telah mengirimkan amunisi kepada perusahaan militer swasta Rusia, Kelompok Wagner, untuk digunakan di Ukraina.“Kami jelas mengutuk aksi Korut dan mendesaknya untuk menghentikan pengiriman kepada Wagner secepatnya,” kata Kirby pada konferensi pers harian di Gedung Putih.“Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, pengiriman senjata dari Korut merupakan pelanggaran atas resolusi DK PBB. Sehingga hari ini (kami) akan memberikan informasi mengenai pelanggaran tersebut kepada panel ahli Komite Sanksi Dewan Keamanan untuk DPRK, tambahnya.DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea yang merupakan nama resmi Korea Utara.Dalam tindakan yang langka, NSC juga membagikan gambar satelit gerbong kereta Rusia yang melakukan perjalanan antara Rusia dan Korut pada 18 dan 19 November 2022.Perjalanan itu disebut Kirby bertujuan untuk pengiriman pertama senjata Korut kepada perusahaan Rusia.“Saat ini walaupun kami menilai jumlah material yang dikirim ke Wagner tidak mengubah dinamika medan perang di Ukraina, kami perkirakan Wagner akan terus menerima peralatan senjata Korea Utara,\" kata Kirby.Pejabat NSC mengatakan saat ini AS tidak berencana untuk memberikan sanksi tambahan kepada Korut, akan tetapi hal tersebut masih menjadi pilihan.\"Kami tentu saja tidak akan mengesampingkan kemungkinan sanksi tambahan jika itu tampak sesuai dengan pembahasan di PBB,\" kata Kirby kepada pers.Kirby menambahkan bahwa Korut juga terus mengelak dari sanksi, dengan bantuan dari Rusia dan China.\"Tidak setiap negara yang seharusnya mematuhi rezim sanksi benar-benar melakukannya. Sehingga mereka masih bisa berdagang dengan negara-negara seperti Rusia dan China. Dan, jelas, itu masalah yang berbeda, tapi mereka bisa menghindari sanksi untuk terus menyalurkan uang ke dalam ekonomi mereka,\" kata Kirby.\"Tapi mari kita pertahankan hal ini dalam perspektif. Ini bukan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Ini bukan negara yang kaya dengan cara apa pun atau layak dan fleksibel dalam ekonomi global,\" tambahnya.(ida/ANTARA)
Untuk Akselerasi Promosi Wisata Indonesia, InJourney Gandeng Bobobox
Jakarta, FNN - Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjalin kolaborasi dengan Bobobox untuk mengakselerasi pengembangan dan promosi wisata Indonesia.Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, mengungkapkan antusiasme kerja sama dengan Bobobox untuk memajukan sektor pariwisata nasional sehingga kelak menjadi preferensi utama para wisatawan.Hal ini sejalan dengan visi misi InJourney untuk menjadi leading tourism ecosystem di Indonesia, yang mana saat ini berfokus untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Likupang.“Pengembangan destinasi ini membutuhkan banyak elemen pendukung dalam membangun pariwisata, diharapkan Bobobox dapat menjadi partner yang memberikan solusi akomodasi di destinasi baru,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Bobobox dan InJourney resmi berkolaborasi menyediakan serta mengelola akomodasi dan promosi pariwisata di berbagai lokasi utama Indonesia. Kolaborasi strategis ini akan menjadi motor penggerak majunya sektor wisata Tanah Air.Bobobox dan InJourney berkomitmen mengoptimalkan potensi dan sumber daya pariwisata di Indonesia. Bagi InJourney dan Bobobox kerja sama ini merupakan sebuah pencapaian baru dalam mewujudkan komitmen mendorong pariwisata Indonesia yang unik, berkualitas, dan bertaraf internasional.CEO Bobobox Indra Gunawan mengatakan kerja sama ini menjadi langkah yang tepat dalam pengembangan sektor wisata Indonesia.“Kami menyambut baik kerja sama ini. Selaras dengan InJourney, Bobobox percaya bahwa pariwisata Indonesia merupakan salah satu pilar penting penggerak ekonomi negara dan kami melihat besarnya peluang di sektor ini. Kami sangat berharap kolaborasi dengan InJourney dapat memberikan warna serta menjadi solusi baru untuk industri pariwisata masa kini,” kata Indra.Dia berharap dengan adanya kemitraan ini akan lebih banyak inisiatif menarik untuk memperkenalkan destinasi domestik baru yang belum tergali kepada seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia.\"Kami bersyukur dan antusias dapat menjadi bagian dari kolaborasi ini. Mudah-mudahan Bobobox dapat mengeksekusi hasil kerja sama ini dengan cepat,\" kata Indra.(ida/ANTARA)
Ekonomi 2023 Diprediksi Tumbuh Rendah Dibandingkan 2022, Indonesia Diminta Waspada!
Kejari Jaktim: Teroris dan Kasus PT Asabri Sita Perhatian Masyarakat... Suram, Ketenagakerjan Indonesia Mengarah Ketidakpastian... Jokowi Umumkan Dekrit kembali ke UUD 1945, PEMILU Diundur ?... PJMI Gelar Audiensi dengan PP DMI... MOU Kemitraan Yayasan Laut Lestari Indonesia dan Pemda Kab Talaud ... RICHIE, Diam Dalam Doa... Insan Bumi Mandiri Bangun Sumur Bor di Tiga Titik Pedalaman Sumatera Selatan... Bisnis Bancassurance Bank Muamalat Tumbuh Dua Digit... Kapal Dakwah Dokter Care dr. Joserizal Jurnalis akan Bero Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin mengkhawatirkan dan dalam. \"Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang bisa ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \'Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1/2023). Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia. Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia. \"Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi Sandwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,\" katanya. Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya \'jumping\' dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja. \"Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan Indonesia ketika nanti ada pergantian kepemimpinan di 2024,\" katanya. Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa \'membajak krisis\' saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi. \"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,\" katanya. Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini. \"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,\" pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini. 7 Rumus Kearifan Dunia Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini. Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh. \"Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tangguh atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,\" kata Teuku Rezasyah. Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum. \"Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,\" katanya. \"Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,\" imbuhnya. Teuku Rezasyah berharap agar para capres dan cawapres maupun kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 , harus memiliki 7 kriteria tersebut, sehingga memiliki kapabilitas dan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia. \"Jadi capres dan cawapres maupun para kader parpol saat ada 18 sekarang ini, harus mempersiapkan diri dengan 7 kearifan dunia tersebut, sehingga kalau terpilih bukan karena fulus atau kedekatanya, tetapi memang karena kemampuan dan kapabilitasnya,\" katanya. Pengamat Hubungan Intenasional Unpad Bandung ini lantas menyoroti nomor urut 7 yang didapat Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Teuku Rezasyah menilai nomor 7 memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Jawa maupun Sunda. \"Tujuh dalam bahasa Jawa itu Pitu. Pitu artinya pitulangan atau mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hendaknya Partai Gelora selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan tuntunannya atau pitulungan dan jangan besar kepala, karena kita hidup dalam suatu masyarakat, seperti di Jawa Barat ini kita harus Silih Asuh, Silih Asah dan Silih Asuh,\" katanya. Sedangkan Researcher CORE Indonesia Muhammad Ishak mengatakan, Indonesia harus memiliki peran lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023. \"Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022,\" kata Ishak. Ia menyebutkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan ekonomi Indonesia pada 2023 rendah. Pertama, perang Ukraina melawan Rusia belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang masih akan terjadi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai. Selain itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi. \"Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat,\" katanya. Namun, dalam kesempatan yang sama, pemerintah, harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, memberikan permodalan dan mendukung teknologi yang kuat, serta penegakkan good government dalam aturan main dan tata kelola pemerintahan. (sws)
Fight Back ke Megawati Dimulai, Koordinasi Intelijen Diserahkan ke Menhan, Jokowi Politisasi BIN
Jakarta, FNN – Saat ini, agak sulit membaca manuver politik apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena seperti ada sinyal yang mendua dari Pak Jokowi. Di satu sisi, ada sinyal dari para relawan Jokowi yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah tidak akan maju lagi. Projo, misalnya, sudah menyatakan penolakannya terhadap ide 3 periode dan penundaan Pemilu. Di daerah, relawan juga sudah mulai mengusulkan dan mendeklarasikan Ganjar untuk menjadi capresnya. Tetapi, di sisi lain Pak Jokowi masih blusukan terus dan bahkan makin intensif. Selain itu, Jokowi juga sepertinya mulai menunjukkan fight back dengan menginstruksikan agar kendali orkestrasi laporan intelelijen dipegang oleh Menhan. “Ini perang bubat, bener-bener. Jadi, Pak Jokowi memang waktu dia diomelin Ibu Mega, dan kita, FNN, membuat dugaan kuat bahwa Jokowi akan fihgt back. Dan betul terjadi. Sebetulnya, Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (21/01/23). Menurut Rocky, BIN yang diketuai oleh Budi Gunawan bisa dikatakan berada di bawah kekuasaan Megawati, sedangkan yang “punya” Jokowi adalah KPK. “Jadi, di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini, akhirnya mesti dipangkas oleh Jokowi,” ujar Rocky. Masalahnya, kata Rocky, kalau kita sebut sistem intelijen negara maka dia centralis, supaya BIN ini betul-betul profesional dan usernya adalah negara. Presiden adalah pengguna dari data BIN. Data BIN sendiri tidak boleh membuat kesimpulan, tetapi hanya membuat indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling tinggi, yaitu presiden. “Tetapi, kalau dia dipindahkan ke Pak Prabowo, artinya fungsi BIN itu berhenti. Jadi, sinyal utama yang terbaca adalah Pak Jokowi nggak ngerti fungsi intelijen dan kedudukan BIN sebagai pengatur informasi,” ujar Rocky. Departemen Pertahanan tidak boleh punya fungsi BIN karena bisa membuat mereka bersikap mendua, lanjut Rocky. Misalnya, jika Departemen Pertahanan mendapat informasi tentang ancaman negara, dia mesti call BIN. Kalau kondisinya seperti sekarang, dia sendiri yang mesti lakukan itu. Artinya, tidak ada semacam second opinion. “Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi hanya karena ingin balas dendam pada Ibu Mega maka kekuasaan Ibu Mega dipreteli di BIN,” tegas Rocky. Pak Jokowi menganggap bahwa kalau dipindahkan ke Dephan maka Pak Prabowo akan menguasai informasi strategis. Sepertinya Pak Jokowi panik karena tidak ada lagi peralatan untuk bertempur dengan Mega, lalu dia bujuk Pak Prabowo, tambah Rocky. “Dan yang lebih penting adalah Jokowi akhirnya mempolitisai BIN,” tandas Rocky. Jadi, hal yang sudah dipastikan dalam undang-undang sekarang ini fungsinya secara langsung atau tidak langsung dipindahkan ke Departemen Pertahanan. Padahal, Departemen Pertahanan adalah user dari BIN, pengguna informasi BIN. Bukan dia yang mengumpulkan informasi, dia pengguna. “Ini kacau. Peta-peta diplomasinya berantakan dan yang paling senang adalah intelijen asing. Mereka akhirnya tahu bahwa BIN sudah berantakan. Jadi, Pak Jokowi membocorkan kelemahan intelijen kita pada intelijen asing dengan mempreteli BIN-nya. Ini semua terjadi karena ambisi Pak Jokowi untuk jadi 3 periode dihalangi oleh Bu Mega,” ujar Rocky.(ida)
Belajarlah dari Presiden Vietnam
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJUTAN terjadi dari salah satu negara ASEAN Vietnam. Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri karena ada bawahan yang terlibat korupsi. Padahal itu terjadi saat Nguyen masih menjadi Perdana Menteri. Dua Deputy Perdana Menteri melakukan kejahatan terhadap uang rakyat. Baginya tanggungjawab atasan atas kesalahan bawahan menjadi penting. Langsung atau tidak tentu berhubungan. Moral kepemimpinan yang baik adalah menyesal dan ikut merasa bertanggungjawab. Mundur adalah tenggang rasa sekaligus sikap ksatria. Itu yang dilakukan Presiden Nguyen Xuan Phuc. Vietnam bukan negara terpuruk, bahkan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pada tahun 2018 mencapai angka 6,6 % sedangkan Indonesia 5,4 %. Malahan kini pada kuartal II 2022 ketika Indonesia sulit menyentuh 6% justru Vietnam mencapai 7,72 %. Sejak Reformasi Doi Moi 1986, Vietnam berkembang pesat. 90 % warga bergerak di sektor pertanian. UMKM kuat, ekspor terbesar beras, kopi, karet, kacang-kacangan dan produk perikanan. Vietnam adalah negara \"next eleven\" berprospek menjadi negara maju. Nguyen Xuan Phuc memimpin negara yang bagus perkembangannya. Menjadi Presiden sejak 2021. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan kenegaraan. Ia tidak serakah memperpanjang jabatan bahkan karena \"bersih\" ia ringan saja untuk mengundurkan diri. Tidak menjadikan jabatan Presiden untuk berperilaku KKN. Anak buah korupsi ia mundur. Presiden Indonesia harus belajar banyak pada Presiden Vietnam. Presiden Jokowi telah gagal membawa Indonesia menjadi negara pertumbuhan ekonomi pesat. Stagnan bahkan potensial menurun. Berbeda dengan Vietnam yang dilirik investor, kita mengemis-ngemis mencari investor. Dengan mengobral lahan dan menawarkan insentif segala. Menggadaikan kedaulatan pun nanpaknya siap-siap saja. KKN semakin merajalela. Vietnam tidak perlu punya aturan agar Presiden mundur, sementara Indonesia memiliki Tap MPR No VI tahun 2000 yang memberi jalan bagi Presiden dan pejabat negara lainnya untuk mundur teratur. Etika diwadahi oleh peraturan perundang-undangan. Sayangnya norma tinggal norma tetapi perilaku politik mengesampingkan norma itu. Vietnam negara sosialis yang tidak memiliki sila ketuhananan dan kemanusiaan akan tetapi menjaga dan menjalankan nilai moral dan etika. Jika belajar dari Vietnam Presiden Jokowi seharusnya mundur atas kegagalannya memimpin bangsa. Korupsi faktanya tumbuh subur sebagaimana diakui oleh Mahfud MD. Mahfud pula yang pernah mengingatkan soal Tap MPR No VI tahun 2000 tersebut. Mahfud MD juga yang berbicara tentang lingkungan \"Iblis\" dalam Pemerintahan. Mahfud MD sendiri tidak mundur demikian juga dengan Jokowi dan lainnya. Para pejabat ambivalen memang mahir dalam berteori dan bermanis kata. Akan tetapi sulit untuk melaksanakannya. Vietnam memberi pelajaran, tetapi kita tidak mau belajar. Mungkin ia atau mereka berkata kita bukan Vietnam, kita adalah negara Pancasila. Negara yang jauh lebih hebat. Para pemimpin yang merakyat dan melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Pemimpin berkelas dunia yang berjuang terus pantang mundur. Jika ada yang menyimpang termasuk melakukan korupsi maka itu hanya bunga-bunga saja. Mundur? Oh tidak. Berjuang dan berkuasa hingga babak belur adalah prinsip. Ketika rakyat sudah tidak percaya, tidak apa-apa juga sebab rakyat hanya kumpulan orang-orang yang mudah dininabobokan, diarahkan kemauannya dan diredam kemarahannya. Alat kekuasaan ada padaku. Aku adalah segala-galanya. Negara adalah aku dan aku adalah negara. Bandung, 20 Januari 2023
POPULER
