ALL CATEGORY
KIB Solid Dukung Anies Baswedan, Surya Paloh Bertemu Airlangga
Jakarta, FNN – Rabu pon kemarin, banyak orang yang menunggu pengumuman reshuffle kabinet, tetapi bukannya kabar reshuffle kabinet yang diterima, justru Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sementara, Pak Jokowi yang diduga akan melakukan reshuffle di istana malah pergi ke Bali. Yang menarik, saat Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto, berlangsung deklarasi penandatanganan kerjasama, bahkan kemudian dibentuk sekber KIB, di Hotel Atlet Century, Senayan. Tetapi, KIB ini bukan Koalisi Indonesia Bersatu melainkan Kuning Ijo Biru. Nama tersebut menggambarkan elemen-elemen atau aktivis dari partai kuning (Golkar), hijau (PPP), dan biru (PAN). Memang, yang membuat deklarasi bahkan meresmikan Sekber itu adalah para aktivis dari Golkar, PPP, dan PAN yang banyak di antaranya merupakan tokoh-tokoh. Sebenarnya ini adalah bentuk dari KIB kultural, sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu adalah KIB struktural. Para pendukung KIB kultural ini terdiri dari anggota DPR, tokoh-tokoh, maupun mantan pejabat di daerah. Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apakah ini akan dilanjutkan di level struktural setelah kulturalnya bertemu karena Pak Surya Paloh bertemu Airlangga Hartarto. Pak Surya Paloh adalah simbol satu partai pendukung Anies Baswedan. Sedangkan Airlangga Hartarto dari KIB struktural yang merupakan faksi terbesar dari Koalisi Indonesia Bersatu. Mengapa KIB kultural ini muncul dengan membuat Sekber dan mereka akan berkampanye untuk Anies Baswedan? “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin. “Ini menarik, jadi ini bukan ancaman kosong,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi deklarasi KIB ini dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis ((2/2/23). Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada semacam warning kalau PPP tetap ngotot untuk mendukung Ganjar Pranowo seperti keinginan Presiden Jokowi, maka diperkirakan PPP dan PAN akan menjadi gerbong kosong karena di level konstituan atau pemilihnya akan memilih Anies Baswedan pada pilpres. Dari Golkar banyak juga irisan elemen yang akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres.yang akan datang Meskipun saat ini dukungan Anies belum final karena baru setengah jalan, tetapi pertarungan politik sudah semakin menarik. “Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Anies tidak hanya terdiri dari tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS), tetapi juga konstituen dari 3 partai yang tergabung dalam KIB (Golkar, PPP, dan PAN),” pungkas Hersu. (sof)
Esemka Luncurkan Mobil Listrik, Pemerintah Luncurkan Subsidi 5 Triliun?
Jakarta, FNN - Beberapa hari ini beredar kabar bahwa mobil listrik akan diluncurkan oleh Esemka. Peluncuran mobil ini menarik karena rencananya pemerintah akan memberi insentif yang cukup besar untuk mobil listrik. Dua mobil listrik akan di-launching oleh Esemka, yaitu Neta U dan Neta V dan akan dipasarkan di Indonesian International Motor Show yang akan segera dibuka. Selain karena subsidinya, peluncuran mobil listrik ini juga menarik karena selama ini orang banyak meledek Esemka, tetapi ternyata diam-diam Esemka sudah bisa membuat mobil listrik? Mengomentari masalah ini, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (3/2/23) mengatakan, ”Saya kira judulnya Esemka Perjuangan. Diupayakan terus supaya janji Jokowi terwujud. Tapi kan Jokowi sendiri sudah bilang bahwa itu tidak ada urusan dengan dia. Jadi tidak bisa lagi diklaim karena sudah capek mengklaim dan enggak terbukti.” Menurut Rocky, ini adalah perusahaan China yang beroperasi di Indonesia membawa semua peralatan, dirakit di sini. Tetapi, itu kemudian akan menjadi simbol bahwa Indonesia memproduksi mobil listrik. Pertanyaannya adalah di mana pabrik baterainya, pasti dari China. Demikian juga pabrik mesinnya, pasti dari China. “Jadi Indonesia memproduksi apa di situ, ada yang diproduksi Indonesia yaitu angin bannya,” kelakar Rocky. Kita mau melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk membuktikan dan orang merasa oke dengan mobil listrik. Tetapi, siapa yang mau membeli mobil listrik tersebut. Kemungkinan pembelinya adalah rakyat yang sudah punya mobil sehingga menjadikannya sebagai mobil ketiga atau keempat. “Jadi, kalau daya beli rakyat kurang, mau dikasih insentif pajak segala macam pun enggak bisa dibeli,” kata Rocky. Membaca ulasan-ulasan dari hasil sidang-sidang di Davos bulan lalu, Rocky mendapat informasi bahwa mobil listrik itu siklusnya paling banyak 10 tahun. Bahkan, 5 tahun ke depan akan ditandingi oleh mobil hidrogen. “Jadi mobil listik, tetapi itu mobil yang merusak lingkungan, karena sumber dari listrik itu dicas melalui energi yang diproduksi oleh batubara,” kata Rocky. Pebisnis di Davos sepakat menyimpulkan masa siklus mobil listrik hanya sebentar. Jadi, menurut Rocky, kalau Indonesia menggunakan mobil listrik maka akan ketinggalan juga karena era mobil listrik hanya sebentar. Tetapi, kalau kita lihat politik, di situ terkaitnya hubungan antara energi dan politik. Di belakang itu memang sudah disiapkan siapa pemasok baterai listrik untuk mobil-mobil ini, yang Cuma 3-4 orang yang datang oligarki yang sama. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara tentang mobil listrik, ada prinsip apakah mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Yang terjadi sekarang tidak secara demokratis karena ada monopoli suplai energi di situ. Berbicara mengenai keadilan, kita sempat dihebohkan oleh berita orang kaya naik KRL dipersoalkan karena subsidi KRL mencapai 2,1 triliun sehingga orang kaya harus membayar mahal untuk naik kereta. Tetapi, untuk mobil listrik pemerintah menyediakan subsidi 5 triliun. Padahal, ini berarti subsidi untuk orang kaya juga karena yang akan membeli mobil listrik juga orang kaya dan menjadikannya sebagai mobil ketiga atau keempat. “Jadi, itu yang kita bayangkan bahwa Indonesia itu di dalam standar dunia sudah masuk negara termiskin di 100 negara termiskin. Jadi nggak mungkin kalau disebut Indonesia adalah pasar untuk membeli. Daya beli kita sudah drop sama sekali. Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia. Itu artinya, kong kalikong di dalam subsidi itu juga di dalamnya ada korupsi. Jadi sebetulnya ini semacam bedak doang gitu untuk memoles politik yang busuk dari rezim ini,” ujar Rocky. Jadi, sekali lagi, kata Rocky, tidak ada soal dengan mobil listrik, tapi orang tetap anggap bahwa itu yang dalam teori iklan disebut seolah-olah bermutu, padahal sebenarnya itu adalah marketing doang. Yang lebih penting lagi kita tahu bahwa kita belum menguasai teknologi itu, kita cuman perakit.(ida)
Belum Dirasakan di Lapangan, La Nyalla Kritik Angka-angka Ekonomi
Jakarta, FNN – Pertumbuhan ekonomi di tanah air mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya pertumbuhan ekonomi hingga saat ini belum berdampak pada stabilitas perekonomian.Bahkan belum dirasakan di lapangan, khususnya dari sisi peningkat akan taraf hidup dan pendapatan masyarakat di daerah.Pemerintah sendiri mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,72 persen. Dan tingkat pengendalian inflasi mencapai angka 5,5 persen. Klaim ini dianggap tertinggi di antara negara-negara besar G20.Menurut LaNyalla klaim pertumbuhan iniperlu diwujudkan dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Karena masyarakat luas belum merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut.“Yang terjadi saat ini justru beberapa jenis komoditi di pasar mengalami kenaikan harga. Tentunya kenaikan harga tersebut sangat memberatkan masyarakat,” ujar LaNyalla, Kamis (2/2/2023).Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan naiknya produk minyak goreng kemasan Minyakita dalam beberapa pekan terakhir. Harganya mengalami kenaikan hingga Rp 20 ribu, sejak diluncurkan. Padahal harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 14.000 per liter. Bahkan kini minyak goreng bersubsidi itu hilang di pasaran.Belum lagi kenaikan harga komoditi pangan lain, seperti beras, telur dan daging, di sejumlah pasar tradisional.Untuk itu LaNyalla meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pangan dan menekan angka inflasi. Pasalnya sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadhan.“Di Ramadhan nanti konsumsi akan meningkat tinggi dan otomatis pengeluaran akan semakin tinggi juga. Ini tentunya masalah besar apalagi kondisi ekonomi bagi sebagian masyarakat rentan belum pulih seperti yang diharapkan,” tukasnya.(*)
China Sepenuhnya Buka Perjalanan ke Hong Kong, Makau, Mulai 6 Februari
Hong Kong, FNN - China pada Jumat mengatakan akan sepenuhnya membuka perjalanan lintas batas antara China daratan, Hong Kong dan Makau mulai 6 Februari, menghapus kuota pelaku perjalanan, dan mencabut tes wajib COVID-19 sebelum bepergian.Menurut keterangan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, tur rombongan antara China dan dua wilayah administratif khusus yaitu Hong Kong dan Makau akan dibuka kembali. Jumlah pos pemeriksaan kepabeanan yang akan dibuka juga akan sama seperti saat situasi sebelum pandemi.Sebelumnya, China yang membuka kembali perbatasan ke dunia pada 8 Januari, masih menerapkan sistem kuota dan mewajibkan tes COVID untuk pelaku perjalanan antara China daratan dan Hong Kong.Tiga pos pemeriksaan lintas batas yang sebelumnya masih ditutup juga akan mulai beroperasi lagi pada 6 Februari, kata Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong John Lee pada konferensi pers, Jumat.Hong Kong juga akan membatalkan kewajiban vaksinasi COVID bagi seluruh pelaku perjalanan yang akan memasuki kota itu, termasuk penduduk non-Hong Kong, tambah Lee.Data dari media pemerintah Transportation News, menurut pencarian di Qunar, website agen perjalanan daring China, harga tiket pesawat pulang pergi antara Hong Kong dan China daratan meningkat tujuh kali lipat pada Jumat setelah China mengumumkan pembukaan tersebut.Pengumuman China datang sehari setelah Hong Kong meluncurkan kampanye untuk memulihkan kembali sektor pariwisata, bisnis dan investasi dengan menawarkan 500 ribu tiket pesawat gratis, setelah lebih dari tiga tahun kota pusat finansial tersebut melewati pembatasan COVID yang sulit.Bekas koloni Inggris itu ikut menerapkan kebijakan nol-COVID China hingga pertengahan 2022, lalu mulai secara bertahap melonggarkan aturan pembatasan.Pada Desember 2022, Hong Kong telah mencabut hampir semua pembatasan COVID-nya, tetapi warga tetap harus memakai masker kecuali saat berolahraga. Kota itu juga masih mewajibkan tes cepat antigen setiap hari di sekolah.(ida/ANTARA/Reuters)
Polisi Mengkaji Kelayakan Stadion Siliwangi untuk Laga Persib vs PSS
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengkaji kelayakan Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, yang menjadi opsi tempat digelarnya laga lanjutan Liga 1 antara Persib Bandung menghadapi PSS Sleman. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pengkajian atau asesmen risiko itu dilakukan berdasarkan Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.\"Asesmen meliputi infrastruktur, resiko pertandingan, kesehatan, keselamatan, keamanan dan venue,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Ibrahim mengatakan, nantinya hasil dari pengkajian atau asesmen risiko itu bakal diteruskan ke Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri untuk ditindaklanjuti. \"Untuk hasilnya (asesmen) masih belum bisa diinfokan,\" kata Ibrahim. Adapun Persib Bandung sudah tidak menggunakan stadion itu sejak sekitar tahun 2012. Pasalnya saat liga sepak bola pada tahun 2013, Persib sudah menggunakan Stadion Si Jalak Harupat. Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Tjahjono mengapresiasi unsur kepolisian yang selalu memberi dukungan perizinan dan keamanan dalam setiap laga Persib yang digelar di Kota Bandung. Sejauh ini, ia menyebut pihak kepolisian pun kerap memberikan arahan kepada panitia penyelenggara pertandingan terkait skema pengamanan yang diperlukan guna memastikan pertandingan berjalan aman. \"Baik Polda Jabar maupun Polrestabes Bandung telah melaksanakan tugas-tugas pokok Polri dengan baik, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat,\" kata Teddy.(ida/ANTARA)
Seluruh Mafia Tanah di Indonesia Bakal "Digebuk"
Cilacap, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan akan \"menggebuk\" (menindak dengan tegas, red.) seluruh mafia tanah di Indonesia.\"Kasus mafia tanah itu yang jelas tidak berdiri sendiri. Selalu saya katakan, kasus mafia tanah itu adalah ulah para oknum,\" kata Menteri saat memberi keterangan pers usai Pencanangan Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (Gemapatas) secara serentak di 33 provinsi yang pelaksanaannya dipusatkan di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat.Hadi mengatakan oknum-oknum tersebut bisa berasal dari internal BPN sendiri, oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum pejabat camat, dan oknum pejabat di desa.Jika lima oknum tersebut bermain, kata dia, mafia tanah akan berjalan termasuk mafia peradilan yang meliputi oknum kepolisian, oknum jaksa, dan oknum hakim.\"Kalau ini (mafia peradilan, red.) bermain, maka mafia tanah akan berjalan. Oleh sebab itu, saya akan memulai \'menggebuk\' mereka dari akar, dari oknum-oknum internal BPN, oknum di internal PPAT,\" tegas mantan Panglima TNI itu.Kemudian, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak oknum camat maupun oknum kepala desa.Menurut Hadi, hal itu terbukti oknum mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah tertangkap berkat kerja sama empat pilar, yakni pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan BPN.\"Akhir bulan, mungkin pertengahan bulan ini, saya akan ke Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan mafia tanah di sana karena sudah P21, saya akan ke sana,\" jelas Hadi.Menteri menegaskan semangat untuk terus \"menggebuk\" mafia tanah tidak akan luntur.\"Oleh sebab itu, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, jangan takut ketika memang itu adalah hak miliknya, kemudian akan diserobot segera laporkan ke kepolisian,\" kata Hadi.Ia mengharapkan Gemapatas yang merupakan bagian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) segera bisa dilaksanakan sehingga tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat bisa tercapai.Selain itu, kata dia, dengan adanya Gemapatas dapat segera terealisasi kota lengkap, kabupaten lengkap, dan provinsi lengkap sehingga masyarakat merasa nyaman karena memiliki kepastian hukum, batas luas, dan sesuai alamat.\"Termasuk, kepastian hukum terhadap investor sehingga tenang menanamkan investasinya di Indonesia. Gemapatas ini untuk mengurangi atau membatasi gerak mafia tanah sehingga Indonesia akan bebas dari mafia tanah dan seluruh tanah di Indonesia semuanya terdata,\" jelas Hadi.Dalam Pencanangan Gemapatas dilakukan pemasangan sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di 33 provinsi. Khusus di Kabupaten Cilacap sedikitnya dipasang 50.000 patok batas bidang tanah dari target keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 240.000 patok.Patok batas bidang tanah dipasang masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Adapun standar patok yang benar, yakni bisa terbuat dari beton, kayu, pipa besi, atau pipa paralon dengan panjang sekurang-kurangnya 50 centimeter dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 centimeter.Sementara untuk pemasangannya sendiri, pipa paralon dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 centimeter, sedangkan selebihnya 20 centimeter sebagai tanda di atas tanah. Patok atau tanda batas dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan atau dibuat dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten/kota.Selain melakukan pencanangan di Kabupaten Cilacap, Menteri ATR/Kepala BPN menyaksikan secara virtual pelaksanaan Gemapatas di lima provinsi, yakni Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mengingat kelima daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan terluar NKRI yang harus dijaga dan dilindungi bersama.(ida/ANTARA)
Menakar Koalisi Indonesia Bersatu
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menyatukan suara untuk Capres Anies Baswedan, kini orang mulai memelototi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP. kemana arah pencapresannya apakah Airlangga atau Ganjar. Prabowo dan Puan bukan opsi karena keduanya punya partai sendiri atau cukup koalisi sederhana. Awalnya ramai perkawinan Prabowo-Puan. Tidak mudah bagi KIB untuk segera menentukan pilihan padahal dalam \"pertarungan\" ini penting untuk segera diketahui siapa yang menjadi penantang Anies Baswedan? Atau memang Anies Baswedan tidak punya lawan yang seimbang? Paling \"senior\" di antara tiga partai KIB tentu Partai Golkar sehingga figur yang paling layak dimajukan adalah Airlangga Hartarto Ketum Golkar. Masalahnya sudah diprediksi jika Airlangga bertarung melawan Anies Baswedan maka Airlangga akan kalah dengan mudah dan telak. Pada survey \"badut-badutan\" saja prosentase Airlangga itu jeblok. Pilihan lain adalah Ganjar Pranowo titipan Jokowi dan oligarki. Ada kendala serius untuk mengusung Ganjar melalui KIB, yaitu Ganjar adalah kader PDIP, alangkah memalukannya Partai Golkar yang menjadi \"pesaing\" PDIP harus mengusung kader PDIP untuk Capres. Di samping Ganjar sendiri tidak \"pede\" jika keluar dari lingkaran PDIP. Ganjar ciut dan tidak berani melawan Ketum nya yang \"pintar, cantik dan kharismatik\". Kemungkinan lain KIB bergabung dengan Koalisi Perubahan. Mengincar posisi Cawapres saja berpasangan dengan Anies Baswedan. Maunya Anies-Airlangga. Kedatangan Surya Paloh ke Kantor DPP Golkar adalah pertanda. Belum lagi upaya Jusuf Kalla yang berusaha untuk menjembatani dua kubu Koalisi ini. Lemparan nama \"Khofifah\" adalah pancingan agar KIB cepat bergabung. Eksponen tiga partai KIB sudah membentuk Sekber untuk dukungan kepada Anies Baswedan. Hal ini dapat menggiring KIB terpaksa bergabung bersama Anies Baswedan. Jika demikian ini akan menjadi Koalisi terbesar dan mainstream perubahan. Peta politik baru untuk menyudahi era \"Jokowi and his gang\". Jokowi dipastikan panik. Ia dengan segala cara dan berbagai alasan berupaya untuk memperpanjang masa jabatan, bahkan otak-atik tiga periode. Megawati tidak sejalan dengan Jokowi untuk pilihan ini. PDIP masih yakin menjadi pemenang Pemilu yang diadakan tahun 2024. PDIP tinggal memikirkan Presiden/Wakil Presiden saja. Di sinilah krusialnya Gerindra dan PDIP yang ragu untuk menyatukan kekuatan. Jokowi tidak bersamanya, artinya oligarki bisnis tidak mendukung. Maunya Jokowi itu bukan Prabowo atau Puan tetapi Ganjar. Cuma ya itu Ganjar \"tidak punya partai\". Muncul Prabowo-Jokowi atau bahkan Megawati-Jokowi hanyalah lelucon politik sebagai hiburan di masa sakaratul maut kekuasaan. Kini tinggal menunggu KIB untuk mengambil keputusan. Pilihan bergabung KIB dan Koalisi Perubahan adalah tiket kemenangan Anies Baswedan untuk Presiden. Kemenangan partai-partai gabungan untuk selamat sekaligus kekalahan berat \"Jokowi and his gang\". Mengubah wajah politik PDIP menjadi tidak cantik dan kharismatik lagi. Gagal memiliki petugas partai baru di tahun 2024. Bergabung KIB dan Koalisi Perubahan adalah pilihan pragmatis, realistis dan strategis. Strategis untuk memulai menjalankan agenda perubahan. Bersama Koalisi Rakyat untuk Perubahan. Gerakan rakyat semesta. Bravo Anies Rasyid Baswedan. Bandung, 03 Februari 2023
Situasi Pemerintah Jokowi Hari Ini Mirip Tahun 1965
Oleh Rahman Sabon Nama - Mantan Anggota Kepala Staf Presiden, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Analis Politik dan Pemerhati Masalah Pertahanan dan Keamanan Viral beredarnya video Mantan Menteri Hukum & HAM RI Denny Indrayana, terkait percakapan diduga mirip suara Menkopolhukam Prof.Mafud MD beredar luas menjadi viral di ruang khalayak publik. Oleh karenanya analisis saya ini sebagai pencerahan dan menjadi renungan kita sebagai bangsa terkait wacana memperpanjang masa jabatan Presiden, Penundaan Pemilu 2024 dan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli dengan Kajian Analisis singkat sebagai berikut: Situasi bangsa dan negara saat ini mirip sama bahkan tidak jauh beda dengan situasi menjelang pergantian Era Orde Lama (Soekarno) ke Era Orde Baru (Soeharto). Bahwa situasi setelah dibentuk Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955, terjadi penyimpangan sehingga Konstituante tidak lagi menjalankan fungsinya untuk menetapkan Undang Undang Dasar, karena sebagian besar anggotanya tidak mau lagi menghadiri sidang Konstituante. Berbeda dengan situasi saat ini yaitu DPR sebagai wakil rakyat lumpuh/mandul tidak menjalankan fungsinya sebagai layaknya wakil rakyat. Keadaan yang demikian itulah mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. 1. Setelah Dekrit Presiden (1959 hingga 1965) Pembubaran Konstituante dan dibentuknya MPRS dan DPRS karena terjadi penyimpangan perilaku individualisme para elit kekuasaan mengarah pada anarkisme rakyat pendukung yang membawa keburukan cukup luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Walaupun konstitusi sudah berdasarkan pada UUD 1945 ,tetapi tidak diberlakukan secara murni dan konsekuen sehingga Lembaga lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK dalam pelaksanaannya dimanipulasi tidak berdasarkan UUD 1945 terutama oleh PKI yang makin mendominasi politik. 2. Presiden Soekarno mengeluarkan produk undang-undang yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. 3. Kegiatan infiltrasi ket ubuh TNI/Polri kedalam tubuh kekuatan sosial politik dan Malahan MPRS Mengambil Keputusan dengan menetapkan dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, yang jelas-jelas bertentangan dengan Ketentuan dalam UUD 1945. 4. Hak Budget / Hak Anggaran dan Pengawasan DPR tidak berjalan sehingga lahir RAPBN yang bukan atas persetujuan DPR. Bahkan tahun 1960 terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR sehingga DPR dibubarkan oleh Soekarno. 5. Penyimpangan kekuasaan berakibat memburuknya situasi Politik dan Keamanan nasional sehingga merosotnya ekonomi dan daya beli masyarakat menurun tajam bahkan daerah-daerah bergolak sehingga pengendalian pereknomian pemerintah pusat praktis lumpuh karena daerah bebas melakukan perdagangan dengan luar negeri lewat sistem barter. 6. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang berpuncak pada pemberontakan G.30.S.PKI dukungan China tahun 1965 yang bermaksud merebut kekuasaan dengan mengganti dasar negara Pancasila dengan Komunisme/Markxisme. 7. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesungguhnya baru dilakukan di era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1969 yaitu Orde Baru. Suatu orde tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan nusa dibangun dengan itikad baik pemerintah untuk mengabdi pada rakyat dan kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 8. Situasi saat ini mirip-mirip sama sepertinya hendak dipraktekan kembali oleh pemerintahan Jokowi dengan situasi mirip sama dengan situasi menjelang pemberontakan dan pengkhianatan bangsa dan negara lewat pemberontakan bersenjata G30S PKI tahun 1965. Faktanya adalah China komunis bertambah leluasa untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia hampir menguasai tidak hanya ekonomi dan sumber kekayaan alam kita, akan tetapi hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dikuasainya. 9. Pemutarbalikan Pancasila dengan memberi arti yang sempit oleh kekuatan sosial dalam Parpol dengan memberi arti yang sempit untuk keuntungan dan kepentingan kelompoknya dan apabila hal ini terus dibiarkan maka Pancasila tinggal menjadi nama tanpa makna. 10. Pelemparan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 serta dipertontonkan berbondong-bondongnya TKA China baik legal maupun ilegal yang diduga Tentara Merah China seolah dibiarkan pemerintah/imigrasi menyerbu masuk di berbagai daerah Indonesia. 11. Hak individu dan kelompok organisasi dibatasi seolah memberi peluang komunis semakin menyusup di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalatundo Mojokerto, 02 Februari 2023.
Pemerintahan Jokowi Gagal Mengatasi Kemiskinan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TINGKAT kemiskinan per September 2022 sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta penduduk, naik 0,35 persen dibandingkan 3 tahun sebelumnya, September 2019, dengan tingkat kemiskinan 9,22 persen atau 24,75 juta penduduk. Yang lebih mengenaskan, tingkat kemiskinan selama delapan tahun pemerintahan Jokowi hanya turun 1,39 persen saja! Tingkat kemiskinan per September 2014 sebesar 10,96 persen, versus 9,57 persen per September 2022. Sungguh malang nasib rakyat miskin Indonesia! Data tingkat kemiskinan tersebut jelas menunjukkan pemerintah sudah gagal *mengentaskan* kemiskinan. Jangankan mengentaskan, sekedar mengurangi kemiskinan, dengan jumlah yang masuk akal, juga gagal. Secara internasional, di antara negara-negara ASEAN-4, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, kegagalan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan semakin nyata. Menurut garis kemiskinan internasional, dengan pendapatan di bawah 3,65 dolar AS per orang per hari, (kurs 2017 PPP), atau sekitar Rp591.033 per bulan, kemiskinan Indonesia pada 2021 mencapai 22,4 persen. Sedangkan kemiskinan Malaysia dengan garis kemiskinan yang sama hanya 0,4 persen pada 2015. Artinya, tingkat kemiskinan Malaysia saat ini kemungkinan besar sudah nol. Sedangkan kemiskinan Thailand dengan garis kemiskinan yang sama juga sangat rendah, hanya 0,7 persen pada 2020. Vietnam yang baru menata kembali ekonominya pada 1986, setelah perang berkepanjangan dengan Perancis dan Amerika Serikat (1946-1954, 1954-1975), kemudian dengan China (1979-1991), hanya mempunyai tingkat kemiskinan 5,3 persen pada 2018. Saat ini tingkat kemiskinan Vietnam tersebut pasti sudah jauh lebih rendah lagi. Data yang disajikan Bank Dunia tersebut sangat jelas menunjukkan pemerintahan Jokowi gagal mengatasi kemiskinan. Padahal, tahun 2022 yang lalu merupakan kesempatan sangat langka bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena pendapatan negara pada 2022 naik drastis akibat kenaikan harga komoditas. Realisasi pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun (31,1 persen) terhadap 2021, dan lebih tinggi Rp780 triliun (42,3 persen) dari yang dianggarkan di dalam APBN 2022. Ternyata, pemerintah gagal memanfaatkan kenaikan pendapatan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Entah tidak mampu atau tidak mau. Tetapi, apapun alasannya, masyarakat melihat telah terjadi proses pemiskinan, yang membuat angka kemiskinan naik 0,03 persen atau 200 ribu penduduk selama periode Maret 2022 hingga September 2022. Penyebab utama kenaikan kemiskinan ini, sebagai berikut. Pertama, kenaikan pajak (PPN) pada 1 April 2022, yang membuat harga barang-barang konsumsi naik. Kedua, kenaikan harga komoditas pangan dan inflasi global. Salah satunya harga minyak goreng yang melonjak tajam, bahkan sempat langka akibat korupsi izin ekspor, yang pelakunya hanya dihukum sangat ringan, padahal kelangkaan minyak goreng sempat memakan dua korban jiwa antrian minyak goreng yang “meng-ular”. Ketiga, kenaikan harga BBM pertalite dan solar pada 3 September 2022, dengan alasan APBN akan jebol karena subsidi BBM, yang kemudian dikoreksi menjadi subsidi energi, mencapai Rp502 triliun, yang kemudian dipropagandakan akan naik lagi menjadi Rp700 triliun, akibat kenaikan konsumsi BBM. Ternyata, semua alasan ini tidak benar, tidak terbukti, atau bohong. Faktanya, realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg untuk tahun 2022 ternyata hanya Rp115,6 triliun saja. Bahkan subsidi listrik 2022 turun 0,64 persen dibandingkan 2021, akibat kenaikan tarif listrik. Terakhir, keempat yang tidak kalah fatalnya, realisasi defisit APBN 2022 hanya Rp464 triliun, jauh di bawah defisit yang dianggarkan sebesar Rp868 triliun. Selisih Rp404 triliun! Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempunyai ruang gerak fiskal sangat besar untuk menekan tingkat kemiskinan. Misalnya, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 diperkirakan hanya mengurangi subsidi BBM sekitar Rp32 triliun saja. Angka ini sangat tidak signifikan dibandingkan kenaikan pendapatan negara maupun ruang gerak defisit anggaran yang masih sangat besar, yaitu Rp404 triliun. Tetapi, dampak kenaikan harga BBM ini sangat fatal, tingkat kemiskinan naik. Membiarkan realisasi defisit APBN jauh di bawah yang dianggarkan, tetapi di saat bersamaan mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat, dapat masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Apa gunanya APBN yang sudah disetujui oleh DPR kalau realisasinya jauh melenceng dari rancangan, yang berakibat fatal bagi kepentingan rakyat? Bukankah APBN dirancang untuk kepentingan rakyat banyak? Maka itu, DPR seharusnya memanggil Menteri Keuangan dan Presiden untuk minta penjelasan terkait realisasi defisit APBN yang jauh melenceng tersebut. Di mana peran DPR? Apa gunanya DPR? Semua ini terkesan ada pembiaran dan kesengajaan pemiskinan. (*)
Bubarkan MPR
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA 1957 UGM mengadakan Seminar untuk membahas Pancasila sebagai Landasan Negara RI. Prof Notonagoro adalah pembicara pada seminar tersebut, menyimpulkan bahwa Pancasila adalah norma fundamental Negara yg merupakan dasar hukum UUD 1945. Pancasila merupakan fundamen moralitas -Ketuhanan YME, fundamen politik - Perikemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 Asli Psl. 1:(2) berbunyi \"kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.\" Psl. ini yg diganti pada amandemen ke 3 menghilangkan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dan menjadikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif sebagai kedaulatan rakyat.\" Kalau ada yg tdk setuju kembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat, adalah pendukung dari amandemen yang telah hilangkan kedaulatan rakyat.\". Dalam Pembukaan dan UUD 1945 yg dikenal dengan Geistlichen Hintergrund ( suasana kebatinan Undang-Undang Dasar (UUD) ) yg tercantum dlm Aturan Tambahan tentang UUD 1945 justru dihapus. Sehingga interpretasi tentang pasal pasal dalam UUD tidak lagi difahami oleh pejabat negara kita. Artinya UUD 45 sudah diganti dengan UUD 2002. Pancasila bulan lagi bengkok tetapi sudah dipatahkan atau patah. Salah satu contoh kesalahan interprestasi Majlis hakim MK ketika membuat putusan ttg UU No 7 Ps 222, yg bertentangan dg semangat demokrasi karena adanya Presidential Treshold 20 persen yang bertentangan dengan semangat demokrasi dlm UUD 1945 . Kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 adalah mencakup 3 bidang yaitu 1. Mengubah dan menetapkan UUD; 2. Menyudun GBHN dan 3. Memilih dan atau menetap-kan Pres/ Wapres. Sekarang 2. dan 3. dicabut. Dan karena anggota MPR tidak sesuai dengan ketentuan aslinya, maka sebenarnya MPR bukan perwujudan dari rakyat Indonesia yang punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD. Karena itu Ps 3 UUD 2002 bertentangan dg kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat sudah dilumpuhkan. Otomatis MPR RI sudah lumpuh total dan harus dibubarkan..(*)
POPULER
