ALL CATEGORY
PKS Percepat Deklarasi Bacapres Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Tampaknya, hari-hari ini situasi politik akan sangat dinamis. Ini terlihat dari adanya percepatan-percepatan, termasuk yang akan dilakukan PKS. Hampir bisa dipastikan bahwa PKS akan mempercepat deklarasinya tentang bacapres pilihannya, yaitu Anies Baswedan. Semula bacapres akan dideklarasikan bersama dengan Rakernas PKS, tetapi kemarin ada sinyal bahwa deklarasi akan dipercepat, kata wakil ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid. Apalagi saat ini di media sosial sudah beredar informasi bahwa kader PKS yang berada di kawasan Jakarta Selatan diminta untuk berkumpul di kawasan Lebak Bulus, dekat kediaman Anies Baswedan, untuk mengarak Anies Baswedan menuju Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang. Selain itu, hari Pak Surya Paloh juga mendatangi Demokrat untuk bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini hal yang tidakk biasa, karena boasanya Pak Surya Paloh yang didatangi (karena beliau tokoh paling senior), tetapi sekarang ternyata Pak Surya Paloh yang mendatangi Demokrat. Ada apa sebenarnya? “Saya kira memang ada urgensi, karena opini publik menekan pemerintah supaya jangan terlalu ikut campur pada soal Anies. Kan Anies sinyalnya mau diperkarakan,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (22/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, yang menjadi soal sekarang adalah kepastian Anies dengan siapa dan apa yang akan dihitung kalau Anies mengucapkan bahwa dia dengan AHY atau dia dengan PKS. Yang juga mesti dibaca adalah memang tidak mungkin lagi Anies ditahan dengan kasus- kasus ini. “Tetapi, pada saat yang sama, orang bertanya tentang Anies, kalau dia diloloskan itu artinya sudah ada deal dengan Jokowi apa enggak? Karena deal dengan Jokowi artinya deal dengan oligarki. Itu yang mesti dijawab oleh Anies dengan deklarasi nanti,” ujar Rocky. Menurut Rocky, misalnya Anies mengatakan bahwa dia punya catatan kritis tentang IKN, tentang utang luar negeri, dan segala macam, itu saja sudah enak. Dia juga mesti bantah apa yang dia katakan kemarin tentang IKN. Itu yang menurut Rocky mesti diucapkan Anies pertama kali kalau deklarasi itu selesai. Yang kedua, menurut Rocky, adalah soal di mana potensi lose Anies. Jawabannya tentu di Jawa Timur di mana semua orang tahu bahwa siapapun presidennya, dia mesti mendapat suara dari Jawa Timur. Kelihatannya, dalam hal ini SBY akan turun gunung habis-habisan untuk kanvasing Jawa Timur. “Jadi kelihatannya dealnya adalah Anies dengan AHY, dengan jaminan bahwa Demokrat itu akan menggunakan seluruh peralatannya untuk memenangkan Anies di Jawa Timur. Ini yang mesti dibuktikan dengan kedatangan Pak Surya Paloh, saya kira itu,” ujar Rocky. Pertanyaannya kemudian, apakah Pak SBY masih cukup kuat di Jawa Timur? “Ya kelihatannya SBY akan habis-habisan membuktikan bahwa dia mungkin akan minum vitamin berkali-kali untuk kanvasing Jawa Timur dan kita tahu bahwa letak problemnya memang di situ. Tapi kalau Pak SBY mengatakan dia mau melakukan habis-habisan, tentu dia bisa konsolidasi lagi Jawa Timur. Kan pengaruh di dalam koalisi Anies di Jawa Timur itu pasti wilayahnya Demokrat, bukan wilayah PKS atau Nasdem,” jawab Rocky. Jadi, kata Rocky,dari peta politik teritorinya, Jawa Timur pasti akan diolah oleh Demokrat dan cuma itu deal Demokrat dengan Anies, yaitu memenangkan Jawa Timur. Ini betul-betul soal strategi saja, Jawa Timur adalah lahan yang hanya bisa diolah oleh SBY. Walaupun SBY akhir-akhir ini mungkin dianggap kurang punya akses lagi, tapi kalau kita baca baca berita itu SBY rutin ke Jawa Timur. Dan kelihatannya memang Demokrat mempersiapkan kemenangan Jawa Timur. Dengan demikian, tanda-tandanya menguat ke arah Anies – AHY. Apalagi kemarin di acara ulang tahun BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Anies datang bersama dan duduk dekat dengan AHY. Meski banyak tokoh lain yang datang, tapi respons para anggota BKMT luar biasa pada psangan ini dibandingkan dengan tamu-tamu lain yang hadir. (sof)
Misteri Ijazah Palsu
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih BUKU Jokowi Under Cover 2 ( dua ) setebal 226 halaman, adalah petunjuk awal tentang dugaan ijazah palsu P. Jokowi. Benar atau tidak lebih tepat kita bersabar menunggu hasil pengadilan yang sedang berlangsung di kota Surakarta. Sekalipun proses pengadilan Gus Nur dan Bambang Tri di Solo adalah perkara mubahalah. Tetapi terkait dugaan ijazah palsu, dalam pengadilan tersebut justru lebih kuat pembuktian pada ijazah Jokowi palsu atau tidak, merambah liar kemana mana. Keributan atau gaduh tentang misteri ijazah palsu Jokowi akan segera berahir, seandainya Pak Jokowi secepatnya menunjukkan ijazah aslinya. Sayang sampai saat ini belum terjadi adalah misteri lain yang harus diungkap. Rujukanya kembali ke buku *Jokowi Under cover 2 ( dua ). Dari buku tersebut sekedar gambaran dugaan ijazah palsu Jokowi tidak sulit untuk di mengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini dilengkapi dengan bukti bukti dokument dan petunjuk proses pemalsuannya. Bambang Tri sampai pada kesimpulan bahwa \"Ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu.\" Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada Ijazah SD dan SMP dan SMA nya. Sekalipun hanya ijazah SMA nya yang saat itu menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai Walikota, Gubernur dan Presiden. Berdasarkan informasi, penjelasan dari anak P Joel Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu ( h. 33 ) Karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara pembuatan ijazah palsu di otak atik nomor induk yang di palsukan ( h.51 ) Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani ( lulusan kelas 3 IPA 1- SMA 6 Surakarta ) menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijasahnya palsu ( h. 52 ) Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah : \"tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD - SMP - SMA dan UGM\" Terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan copy ijazah Jokowi, Bambang Tri menyimpulkan bahwa _\"no urut dan nomor seri ijazahnya asli hanya no induknya yang palsu ( diduga hasil rekayasa editan ) - ( h.53 ) Ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka (tujuh, delapan, enam) bukan berupa huruf (a, b, c, d ) - ( h. 58) Penjelasan dari Ibu Handayani bahwa ijazah asli hitam putih (tidak kenal editan) karena di tahun 1980 belum ada foto editan ( h. 65). Ada kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada tahun 2014 Cemplon ( almarhum ) juga bersumpah : \"tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM - SMA saja nggak lulus kok\". Lebih lanjut ulasan Cemplon ( h.83 ) Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli . Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing bersikukuh benar dengan pendapatnya masing masing . Jalan terbaik adalah : Lewat pengadilan, tunjukan ijazah asli Jokowi langsung ke masyarakat. Ada tanda tanya dari mana Bambang Tri bisa mengatakan dokumen yang dimiliki adalah palsu atau tidak palu . Perlu chek rechek terdengar info ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya yaitu Roy Suryo di Jogjakarta. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Seandainya ternyata benar bahwa ijazah SD, SMP dan SMA Jokowi benar benar palsu. Ini aib besar bagi bangsa Indonesia. Dan hal tersebut cepat atau lambat akan berakibat hukum yang sangat berat bagi Jokowi. ****
Hari Ini Divpropam Polri Sidang Etik Bharada Eliezer
Jakarta, FNN - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri resmi melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu hari ini di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu. \"Hari ini sidang KKEP Bharada E,\" ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. Secara resmi Polri memberikan keterangan pers hari ini pukul 10.00 WIB di depan Gedung TNCC. Menginformasikan komisi kode etik yang memimpin sidang, untuk perwira pelanggar etik dengan pangkat Bharada sidang dipimpin oleh perwira Polri berpangkat Kombes Polisi. Sidang etik ini juga untuk menentukan sanksi etik yang dijatuhkan kepada Eliezer terkait pelanggaran etik berupa tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Bharada Eliezer divonis satu tahun, enam bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/2). Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, dan sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah terdakwa dan jaksa sama-sama menerima putusan hakim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam memberikan sanksi etik kepada Bharada Eliezer, termasuk dorong masyarakat agar Polri menerima kembali mantan ajudan Ferdy Sambo bertugas di Brimob. Termasuk juga peran Eliezer sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. \"Seperti yang saya sampaikan, kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun hal-hal yang lain yang tentunya semuanya akan dihitung (pertimbangkan),\" kata Sigit, Selasa (21/2).(ida/ANTARA)
Delapan Saksi Dihadirkan Dalam Sidang Etik Bharada Eliezer
Jakarta, FNN - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri hari ini, Rabu, melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, sidang menghadirkan delapan orang saksi. \"Ada delapan orang saksi ya,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Ramadhan tidak merinci siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang etik Bharada E. Namun, pada saat sidang etik terhadap Ferdy Sambo pada Agustus tahun lalu, Bharada E menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh komisi sidang etik, termasuk juga Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma\'ruf. Sidang etik ini, kata Ramadhan dipimpin oleh tiga komisi sidang terdiri atas Ketua Komisi Etik, wakil ketua dan anggota komisi etik. \"Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas, Benny Mamoto dan Poengky Indarti,\" tutur Ramadhan. Sidang tersebut digelar pukul 10.00 WIB di ruang sidanh tiga gedung TNCC Divpropam Polri. Sidang dipekirakan akan berlangsung hingga sore hari. Ramadhan berjanji akan menyampaikan hasil sidang etik bila telah diputuskan oleh Komisi Kode Etik Polri. \"Kami akan sampaikan hasilnya (putusan) dan Insya Allah mudah-mudahan sore ini atau mungkin tergantung pelaksanaannya bahkan sampai malam tapi mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan,\" ucap Ramadhan.(ida/ANTARA)
Polri: Dosen UII Belum Keluar dari Amerika
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti menyebut, Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ahmad Munasif Rafie Pratama (AMRP) masih terlacak berada di Boston, Amerika.“Terakhir masih di Boston belum keluar dari Amerika,” kata Krishna dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Krishna mengatakan dosen UII tersebut tidak bisa disebut sebagai hilang, karena yang bersangkutan sudah memesan tiket pesawat Istambul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta.“Ada bukti elektronik yang bersangkutan memesan pesawat Istambul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta,” katanya.Menurut jenderal bintang dua itu, AMRP bukan pertama kali ke Boston, Amerika. Dari hasil penelusuran yang dilakukan kepolisian yang berkoordinasi dengan KBRI di Oslo, Ankara dan Amerika terdapat sejumlah bukti otentik Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu masuk ke Boston tanggal 13 Februari.“Kami punya list keluar masuk yang bersangkutan ke Amerika selama beberapa tahun terakhir, kurang lebih delapan kali kita dapatkan. Phd (gelar doktoral) nya juga kan di Amerika,” kata mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya itu.Ia menyebut, AMRP terlepas dari rombongannya dari Istanbul, ketika rombongan pulang ke Jakarta yang bersangkutan tidak naik pesawat yang sama tapi keluar, transit untuk mengganti pesawat. Ini dibuktikan dari check in yang dilakukannya.Kepolisian berkesimpulan, Dosen UII Yogyakarta tersebut mengubah rute kepulangannya tanpa memberitahukan kepada rekan-rekannya.“Jadi sementara kami menganggap beliau merubah rute perjalanan dengan rutenya adalah Boston Amerika, dengan kepentingan yang kami tidak tahu. Sementara kami menganggap demikian,” katanya.Alumni Akpol 1991 itu menyebut, pihak belum mengajukan penerbitan Yellow Notice terhadap AMRP karena yang bersangkutan tidak hilang tapi menghilangkan diri. Selain itu, kepolisian belum menerima laporan polisi terkait laporan orang hilang.Salah satu dasar pengajuan Yellow Notice adalah laporan polisi terkait orang hilang. Laporan dilayangkan dalam kurun waktu 3 x 24 jam.Meski demikian, kasus tersebut viral dan menjadi atensi kepolisian untuk turut melacak keberadaan dosen UII Yogyakarta tersebut.Diperoleh data AMPR berada di Boston, Amerika tanpa memberitahu rekannya. Terkait apa kepentingannya di negeri Paman Sam itu, Krishna menyebut, hal itu hanya AMPR dan Tuhan yang tahu.“Setelah masuk Amerika, kami juga sudah dapat nomor Amerikanya dia tapi nggak nyala,” kata Krishna.AMRP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwagia.Seharusnya AMRP kembali 12 Februari melalui Istambul dengan penerbangan Turkish Airlaines dan mendarat di Badnara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2).Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo.(ida/ANTARA)
Kominfo Menargetkan 1.200 Peserta "Digital Talent Scholarship" di Selayar
Makassar, FNN - Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan 1.200 peserta pada kegiatan \"Digital Talent Scholarship\" di Selayar.Tim Kerja Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Digital Talent Scholarship Faisal Risani dalam keterangannya saat bertemu Kabid Humas Kominfo Selayar di Makassar, Selasa (21/2), mengatakan kunjungan ke Selayar sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan SDM dengan tema \"Digital Talent Scholarship\".\"Ada beberapa akademi yang akan kami laksanakan, salah satunya adalah Digital Entreprise Akademi (DEA) dengan sasaran peserta pelaku UMKM,\" ujarnya.Faisal mengatakan kegiatan DEA itu menargetkan sebanyak 1.200 pelaku UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar.Dia mengatakan semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu akan diberikan pelatihan mulai dari 24 Februari hingga 5 Maret 2023.\"Ini akan kami latih yang terbagi menjadi tiga sesi, mulai dari tanggal 24 sampai dengan 5 Maret 2023\" katanya.Selain Digital Entreprise Academy, juga ada tematik akademi yang diperuntukkan bagi guru SD dan SMP serta mengenalkan tentang metode pembelajaran.Kemudian Akademi Transformasi Pemerintah dengan target sasaran seluruh ASN dan tenaga bukan ASN lingkup Pemkab Selayar.Ia mengungkapkan kegiatan itu dalam rangka percepatan digitalisasi dan mendukung manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.Kabid Humas Dinas Kominfo Selayar Andi Sandra Esty Abriany menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim Kemenkominfo tersebut.\"Pelaksanaan \'Digital Talent Scholarship\' ini akan mampu meningkatkan ketersediaan SDM yang kompeten dalam bidang digitalisasi dan teknologi\" ujarnyaIa berharap, kesempatan baik ini dimanfaatkan semua pihak, utamanya pelaku UMKM, dalam mengembangkan keahlian digital sehingga mampu berdaya saing di era revolusi industri saat ini.(ida/ANTARA)
Akhirnya KPK Sepakat untuk Segera Menetapkan Status Anies dalam Formula E
Jakarta, FNN - Status Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E, akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila Anies memang bersalah, terlibat dan terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah maka juga akan segera disampaikan keputusannya dari KPK. Dengan demikian, Anies tidak lagi tersandera dan terombang-ambing, serta tidak akan lagi muncul rumor-rumor seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tumpak Hatorangan Panggabean,Ketua Dewan Pengawas KPK, menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus formula E ini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpak, Kamis (16/2/23) dinyatakan bahwa melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 Tahun 2022 antara Dewas dan Pimpinan KPK pada 17 Januari 2023, telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bila sudah ditemukan barang bukti yang cukup maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Menurut Tumpak, hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 undang-undang KPK. Status Anies dalam beberapa bulan terakhir ini memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi. Karena menurut laporan sejumlah media, ada upaya dari ketua KPK, Firli Bahuri dan beberapa pimpinan KPK yang lain, untuk memaksakan agar Anies segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan penuntut, menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan dua alat bukti, sebagaimana disyaratkan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dalam laporan investasi Tempo, saking ngototnya, Firli Bahuri dan kawan-kawan sampai melakukan delapan kali gelar perkara. Padahal, biasanya hanya ada satu kali gelar perkara di mana kalau memang terbukti langsung ditetapkan sebagai penyidikan, tapi bila tidak maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Meski sudah 8 kali gelar perkara, para penyidik tetap berkesimpulan bahwa kasus formula E belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Di tengah menegangnya hubungan antara Firli dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, tiba-tiba saja Deputi Penindakan, Irjenpol Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar Priyantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap dia melawan perintah atasan. Anehnya, yang melaporkan adalah sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. “Memang ini agak aneh, ada peristiwa internal tapi kemudian yang melaporkan pihak eksternal,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (21/2/23). Kasusnya menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita direktur penuntutan, Fitroh Cahyanto, kembali ke induknya Kejaksaan Agung dan satu orang lagi, yakni Kepala Satgas Penyelidikan, dari kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan, Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Endar Priyantoro, ke Mabes Polri. Alasannya mereka dikembalikan karena untuk pengembangan karier. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar ini termasuk juga Fitroh dan Tri Suhartanto adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka kembali dan dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Menanggapi soal pengembalian Karyoto dan Endar ke lembaga asalnya, Dewas melalui Tumpak mengatakan bahwa perbedaan pendapat saat ekspose itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Dewas tidak akan terlalu mempermasalahkan. Sedangkan mengenai pelaporan terhadap Karyoto dan Endar, Tumpak membenarkan bahwa memang betul ada laporan dari sebuah LSM. Terkait dengan soal pengembalian Karyoto dan Endar, Tumpak dalam keterangannya pada hari yang berbeda (17/2/23) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman. Dewas tidak akan ikut campur dan tidak punya kewenangan. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies ini, sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Benny Harman, kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Menanggapi pertanyaan dan sinyalemen dari Benny Harman, Ketua KPK Firli Bahuri dengan tegas membantahnya. Menurut dia, betul-betul pengembalian itu bagian dari semacam turn of duty, atau bagian dari promosi. “Yang paling penting sekarang dengan adanya kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK, publik akan segera mendapat kepastian tentang status Anies yang kini telah menjadi Bacapres yang bakal diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS,” ujar Hersubeno. Menurut Hersu, penolakan dari para penyidik dan bahkan para penuntut serta sikap mereka yang sampai berani mengambil risiko beda pendapat dengan pimpinan KPK, menunjukkan bahwa konstruksi hukum formula E ini memang sangat lemah. “Kalau enggak lemah, enggak mungkin mereka sampai mati-matian menolak Firli Bahuri dan kawan-kawan dan dengan resiko mereka dikembalikan ke instansi asalnya,” ujar Hersu.(ida)
Rocky Gerung Sebut Jika Amali Gak Mundur Bisa Ancur Negara Ini
Jakarta, FNN - Nama Zainudin Amali menjadi sorotan baru-baru ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu dikabarkan hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena rangkap jabatan. Amali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada Kamis pekan lalu. Terkait rencana pengunduran diri Amali dari jabatan Menpora sempat disebut oleh Presiden Jokowi Widodo secara Informal. Pernyataan mundur secara informal ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan politisi dan tentu masyarakat. Meskipun hingga saat ini Presiden belum menerima secara resmi surat pengunduran diri Zainudin Amali. \"Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,\" kata Presiden Jokowi di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2). Sebelumnya, Zainuddin Amali menyebut Presiden Jokowi telah memberinya lampu hijau untuk keluar dari jabatannya itu. Belum adanya surat pengunduran diri secara resmi yang dimasukkan oleh Zainuddin Amali, maka Presiden Jokowi pun belum memutuskan nama penggantinya. “Gantinya kalau sudah ada resminya baru saya bicara,\" tutur Presiden Jokowi Widodo. Mundurnya Zainuddin Amali secara informal mendapat tanggapan dari Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, @rockygerung_rg, ia menyebut bahwa mundur secara informal itu tidak ada dalam hukum tata negara. Bahkan menurut Rocky presiden tidak memahami terkait fundamental bernegara. “Tidak ada mundur secara informal dalam Hukum Tata Negara. Persiden tidak paham fundamental bernegara. Ancur.” tulis Rocky Gerung di akun twitter pribadinya, Selasa (21/2). Alasan Amali mundur lantaran dirinya diminta untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah menteri dari Partai Golkar tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI. Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum (waketum) I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis 16 Februari 2023. (faj)
Jaga NKRI dengan Memahami Warisan Sejarah Tokoh Bangsa, LKN Teken MoU dengan Tiga Lembaga Nirlaba
Jakarta, FNN - Menjelang tahun politik bangsa Indonesia mudah sekali diadudomba. Satu pihak memberi cap radikal, antiNKRI dan non-Pancasila dan di pihak lain memberi stempel komunis dan pro-asing. Hal tersebut membuktikan lemahnya pengetahuan dan pemahaman sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Menyikapi hal itu Samsul Hadi, Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita (LKN) merangkul tiga lembaga nirlaba untuk diajak bekerjasama, antara lain Indonesian Professional Speakers Association (IPSA), Yayasan Wintoba (Warisan Tokoh Bangsa), dan Portal Sekolah). Kerjasama dituangkan dalam sebuah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di kantor pusat LKN, Jl. Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (21 Februari 2023). Samsul Hadi menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk membangun sinergitas sehingga lebih mudah untuk diwujudkan. \"Ini langkah positif untuk mempercepat seluruh kegiatan yang bersinergi dengan LKN,\" katanya. Sementara Binton Nadapdap, penggagas dan pemilik Yayasan Warisan Tokoh Bangsa (Wintoba) menerangkan bahwa yayasannya ingin merawat, melestarikan, dan mewariskan bukti-bukti sejarah berupa buku, manuskrip, film, foto dan dokumen lain agar masyarakat Indonesia tahu sejarah yang sebenarnya. Intinya adalah Jasmerah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). \"Kami memiliki segala sesuatu yang bernilai sejarah dan unik. Mulai dari ribuan lukisan, puluhan ribuan foto-foto bersejarah bangsa yang jarang diketahui publik, hingga puluhan ribu buku, perangko, mata uang hingga kartu pos dari masa ke masa,\" paparnya. Binton ingin membangun budaya cinta sejarah agar menjadi saluran kebaikan bagi seluruh anak bangsa. Seluruh koleksinya bisa diakses oleh semua orang yang mau mengetahui sejarah bangsa ini. \"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pameran koleksi sejarah,\" tegasnya. Di tempat yang sama Donny de Keiser, Chairman Indonesian Professional Speakers Association (IPSA) atau Asosiasi Pembicara Publik Indonesia menjelaskan bahwa IPSA adalah sebuah organisasi profesi pembicara profesional dan pembicara publik di Indonesia yang didirikan pada 9 Desember 2015 oleh empat pembicara publik nasional, yaitu Dr. Ponijan Liaw, Donny de Keizer, Robby Habibi, dan Olivia Marzuki. Penandatanganan naskah kerjasama antara IPSA dengan Lembaga Kajian Nawacita berlangsung di Jakarta, 21 Februari 2023. Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh Ketua Umum IPSA Donny de Keizer dan Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita Ir Samsul Hadi berlangsung di sekretariat Lembaga Kajian Nawacita Jakarta Selatan. Hadir dalam kegiatan ini unsur DPP yaitu Bendahara Umum Septiani Natalia, Direktur Komunikasi Pemasaran Digital Handoko dan Direktur Pengembangan Jaringan Jimmy Tjoa. Dari pihak Lembaga Kajian Nawacita turut hadir Sekjen Totok Sediyantoro dan unsur pimpinan dan pengurus LKN lainnya. Kerjasama IPSA dengan Lembaga Kajian Nawacita akan menyasar pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan SDM, kepemimpinan dan peningkatan karakter. IPSA juga akan berperan dalam menyiapkan program program sertifikasi. Untuk jangka menengah IPSA dan LKN akan menyiapkan institusi pengembangan SDM di Ibukota Nusantara (IKN). Sementara Sukri dari Portal Sekolah menjelaskan bahwa Portal Sekolah merupakan sebuah platform yang mentransformasi sistem sekolah konvensional ke sistem digital, yang menjadi solusi tepat untuk digunakan tidak hanya pada saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun juga pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Menurut Sukri, Portal Sekolah mampu mengoptimasi kegiatan belajar mengajar dan performa tugas-tugas administratif, pengawasan, dan manajerial. \"Platform kami yang mutakhir dapat diakses dengan mudah oleh seluruh elemen pendidikan. Pengguna tidak hanya dapat merasakan manfaat dari Portal Sekolah selama pembelajaran jarak jauh atau hybrid, tetapi juga selama pembelajaran tatap muka di sekolah,karena Portal Sekolah menyediakan fitur dan konten yang lengkap bagi siswa, guru, dan manajemen sekolah untuk pendidikan yang lebih baik di era industri 4.0,\" paparnya. Lembaga Kajian Nawacita adalah Lembaga Independen sebagai Wadah Profesional, mumpuni terpercaya yang men-Sinergikan semua institusi, profesional, organisasi, asosiasi, non partisan dan individu untuk melanjutkan implementasi Program-program Strategis Nasional NawaCita dan solusi berbagai isu strategis di bidang SDM, Kelembagaan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat. (sof)
Pertarungan Luhut Melawan Anies
Oleh - Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) DALAM konteks pilpres 2024, hiruk-pikuk dan polarisasi politik masyarakat Indonesia hari ini berpusat pada dua tokoh antagonistik ini: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sengaja saya mengabaikan Jokowi dalam hal ini karena yang menjadi otak rezim adalah Luhut. Ini tidak berarti Jokowi bisa cuci tangan terkait kebijakan-kebijakan Luhut yang kontroversial. Juga berbagai upaya menjegal Anies menjadi peserta pilpres. Toh, Jokowi berperan sebagai pemberi legitimasi atas semua gagasan dan tindakan pemerintah, yang notabene dirancang Luhut. Ini terjadi karena Jokowi adalah presiden karbitan, yang diorbitkan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Luhut-lah orang yang punya visi, yang berakibat pada ketergantungan Jokowi padanya. Secara alami, pihak inferior akan tunduk pada pihak superior. Dalam polarisasi masyarakat ini, saya juga mengabaikan peran elite politik lain, khususnya para aspiran capres, karena mereka semua hanyalah penari yang menari mengikuti gendang yang ditabuh Luhut. Dengan cerdik, Luhut memanfaatkan elite parpol yang punya masalah hukum untuk menjalankan koreografi yang diciptakannya. Lebih dari itu, mereka hanyalah wayang-wayang Jokowi berwajah Luhut. Namun, wibawa Luhut ditantang Anies, satu-satunya aspiran capres yang dipandang sebagai pembangkang terhadap rancang-bangun program pembangunan pemerintah yang disusunnya. Dus, Luhut melambangkan kekuatan status quo, Anies simbol kekuatan pro-perubahan. Tak heran, Luhut didukung Cina, Anies disukai Barat. Kedua tokoh datang dari generasi berbeda. Luhut disusui Orde Baru, Anies dibesarkan Orde Reformasidengan rekam jejak sebagai oposan rezim Soeharto. Pendidikan militer yang ditempuh Luhut, yang tugas pokoknya adalah membunuh lawan, membuatnya cenderung mengabaikan prosedur dan konsensus — yang prosesnya bertele-tele — dalam membuat public policy. Itu terlihat dari produk-produk hukum pemerintah yang menerabas konstitusi. Anies adalah sarjana ekonomi dan politik tamatan AS yang terlatih melihat setiap fenomena sosial dengan “pandangan mata burung”. Artinya, dalam membuat public policy, ia mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan melibatkan semua stake holders guna melahirkan kebijakan yang matang. Perlu juga dicatat bahwa Luhut adalah pebisnis besar, sedangkan Anies adalah aktivis sosial. Ini membuat keputusan Luhut hanya berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi. Sementara kebijakan Anies berorientasi pada kemaslahatan sosial. Perbedaan keduanya juga tak bisa dipisahkan dari latar sosial-budaya yang membesarkan mereka. Menimbang pandangan politik dan ekonominya, yang diimplementasikan rezim Jokowi, Luhut secara sempurna mewakili Orde Baru. Anies, yang tak jauh-jauh amat dari generasi milenial, menghadirkan paradigma baru yang dinamis. Pertentangan Luhut-Anies sudah terlihat sejak awal Anies memimpin Jakarta. Misalnya, dalam kasus penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut mewakili oligarki yang menghendaki proyek dilanjutkan. Sebaliknya, Anies bergeming, karena proyek ini mengancam lingkungan dan nafkah nelayan kecil. Contoh lain, beberapa kali Luhut membatalkan kebijakan Anies terkait penanggulangan epidemi covid-19. Dari latar belakang perbedaan sosiologis dan ideologis tersebut, tak heran kalau Luhut kurang menghargai demokrasi dan perbedaan pendapat, serta mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan semua aspek dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka kita menyaksikan pemerintah memanjakan oligarki dengan mengabaikan hak buruh melalui UU Cipta Kerja yang keabsahannya di tolak Mahkamah Konstitusi. Rezim juga mencobloskan oposisi kedalam penjara, menjustifikasi kekerasan negara terhadap anak bangsa, dan menghalang-halangi munculnya pemimpin tandingan yang dipandang mengancam kelangsungan hidup status quo. Ini sama persis dengan kelakuan rezim Soeharto. Sebaliknya, ketika memimpin Jakarta, Anies memberi contoh tentang good governance. Artinya, kemajuan ekonomi tetap bisa dicapai tanpa harus berpegang pada trilogi pembangunan Orba yang kaku: stabilitas yang ditegakkan dengan penindasan, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konglomerat (trickle down effect), dan pendistribusian kue ekonomi yang tentu saja tidak merata. Anies membuktikan bahwa pembangunan berbasis humanistik, berkeadilan, dan kolaboratif, justru akan membuahkan hasil yang berkualitas: yang kecil dapat membesar, yang besar tidak mengecil. Dan berbeda dengan Luhut, Anies menghadapi kritisisme secara arif, menciptakan stabilitas Jakarta melalui narasi persatuan yang tercipta melalui kesamaan tujuan semua warga. Di bawah kepemimpinannya, angka kemiskinan Jakarta turun signifikan. Pertumbuhan ekonominya termasuk yang tertinggi di antara 34 provinsi. Dan Anies mendistribusikan hasil-hasil material maupun nonmaterial pembangunan kepada semua secara merata. Komunitas-komunitas agama minoritas yang dulu tak memilihnya, dan awalnya meragukan kualitas kepemimpinannya, pada akhirnya bangkit mengapresiasi kebijakan-kebijakannya. Memang masih banyak yang harus dikerjakan untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik, nyaman, dan indah. Tapi apa yang sudah dicapai dalam waktu relatif pendek menggambarkan keberhasilan konsep pembangunan alternatif dan model kepemimpinan baru yang ditawarkan Anies cukup berhasil. Terbukti hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survey yang kredibel menunjukkan 83 persen warga menyatakan puas pada kinerja Pemprov DKI. Kembali ke konteks pilpres, terkesan kuat Luhut masih berusaha agar gagasan memperpanjang masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode dapat direalisasikan. Karena gagasan ini ditentang publik, kini dicurigai ia bikin skenario alternatif: menyiapkan capres yang akan meneruskan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Karena berpotensi menggantikan Jokowi, Anies dianggap musuh besar. Maka, bukan tidak mungkin orkestrasi tentang Anies mengusung politik identitas, yang akan menegakkan khilafah, bersumber dari Luhut untuk menakut-nakuti rakyat. Ini sama persis dengan strategi Orba yang setiap memasuki tahun politik, isu bahaya laten PKI dan DI/TII diamplifikasi untuk mengintimidasi rakyat. Pada 10 Februari lalu, sambil mengungkap harapannya agar presiden terpilih 2024 — kalau pilpres jadi diselenggarakan — melanjutkan kebijakan dan capaian yang telah ditorehkan Jokowi (baca: Luhut), Menko Marves itu menyatakan bodoh presiden yang tidak melakukannya. Pernyataan ini menegaskan tiga hal. Pertama, ia mengklaim dirinya pintar. Toh, apa yang dipandang sebagai capaian rezim Jokowi adalah hasil dari buah pikiran dan kebijakannya. “Presiden berikut tak perlu malu meneruskan periode sebelumnya,” katanya. Artinya, dia berasumsi presiden berikut tidak mungkin sepintar dia dan tidak mungkin pula menghasilkan kebijakan yang lebih baik daripada dia, sehingga wajar kalau mengadopsi rancangan pembangunan yang dibuatnya. Memang melihat kapasitas aspiran capres yang ada, di luar Anies, klaim Luhut ada benarnya. Kedua, ia mengklaim rezim Jokowi berhasil secara gilang-gemilang. Menurutnya, pemerintah telah menciptakan ekosistem yang baik. Ini merupakan “gebrakan baru” dalam sejarah Indonesia, katanya. Salah satu ekosistem yang dibangun adalah hilirisasi industri, yang ia klaim akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia. Ketiga, secara tak langsung ia menganjurkan publik untuk tidak memilih Anies, karena Anies sebagai anti-tesa Jokowi adalah orang bodoh. Tentu saja pernyataan Luhut ini gegabah dan arogan. Toh, orang bisa dengan mudah membuktikan kemunduran Indonesia di hampir semua lini kehidupan bernegara dibawah “kepemimpinan Luhut.” Sebut saja utang negara yang terus menggelembung, pengangguran dan kemiskinan meluas akibat banyak perusahaan manufaktur gulung tikar dan daya beli masyarakat anjlok. Mengenai keberhasilan hilirisasi industri sebagai salah satu ekosistem yang diklaim Luhut, anggota Komisi VII DPR mengungkapkan ketidakyakinannya atas program hilirisasi nikel dan mineral lainnya. Ekonom Faisal Basri malah mengecam kebijakan itu karena hanya memberi keuntungan pada Cina, oligarki, sementara negara tidak mendapat apa-apa. Indeks pembangunan manusia, korupsi, dan demokrasi anjlok. Penegakan HAM dan hukum juga memprihatinkan. Dan pembangunan infrastruktur yang massif ternyata melahirkan banyak masalah. Di antaranya, pertama, pembayaran bunga utang untuk membiayai infrastruktur saja sudah mencapai hampir Rp 500 triliun setahun, yang dibayar melalui perluasan pajak hingga ke rakyat kecil dan menambah utang baru hanya untuk membayar bunganya saja. Kedua, banyak infrastruktur yang mangkrak atau disfungsi. Ketiga, infrastruktur yang dimaksud untuk membangun konektivitas guna meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi bangsa tidak terbukti. Maka, klaim Luhut tentang program pembangunan pemerintah yang dikendalikannya sebagai “gebrakan baru dalam sejarah bangsa” doesn’t make sense. Memang itu bukan gebrakan baru, karena semua itu hanyalah copy paste konsep pembangunanisme (developmentalism) Orba, yang berupa sistem ekonomi ekstraktif yang memanjakan oligarki. Dengan demikian, pantaskah pengganti Jokowi melanjutkan blue print pembangunan yang dirancang Luhut? Bodoh kalau ada yang melanjutkannya. Sekarang mari kita tengok konsep dan paradigma pembangunan Anies yang telah ia wujudkan di Jakarta. Melalui tulisannya yang bagus di Kompas, 17 Februari, di bawah judul “Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan”, kita dapat menangkap pesannya bahwa ia melihat ada kesalahan fundamental pemerintah dalam menjalankan pembangunan selama ini sehingga perlu diluruskan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Anies menegaskan, pemerintah harus melayani kebutuhan rakyat secara adil tanpa memperhitungkan untung-rugi. Menurutnya, “Republik ini berdiri dengan janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali.” Karena itu, ia memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret, yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan republik ini. Ia juga mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Ia mengingatkan, demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang harus kita rawat bersama. Salah besar jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja. Jalan demokrasi bukan jalan pintas pembangunan. Demokrasi adalah ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. “Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan.” Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Anies mengkritik cara pandang kita — mungkin terutama cara pandang Luhut — yang hanya berhenti pada angka-angka makro, yang diibaratkan potret dua dimensi. Menunjukkan yang dipermukaan, tapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Karena itu, yang didorong Anies adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan sekadar dilihat dari aspek makro, tapi dampaknya bisa menjangkau semuanya. Semakin merata, semakin tinggi pertumbuhannya. Tentu saja pemikiran pembangunan Anies berbeda dengan Luhut. Sebenarnya pemikiran dan kebijakan Anies inilah yang mestinya dilihat Luhut sebagai “gebrakan baru dalam sejarah Indonesia.” Pertarungan Luhut dan Anies akan berakhir di kotak suara pada 14 Februari. Siapakah pemenangnya, Orde Baru atau Orde Reformasi? Rakyat yang menentukan. Melihat sambutan massif rakyat di mana pun Anies hadir menggambarkan rakyat menghendaki perubahan. Walakin, Luhut sangat powerful, yang mampu mengubah apa saja yang dia kehendaki, termasuk mengubah harapan rakyat menjadi mimpi buruk. Wallahu ‘alam bishshawab! Tangsel, 19 Februari 2023
POPULER
