ALL CATEGORY
Kapolda Jambi Menjalani Operasi Tangan di Jakarta
Jakarta, FNN - Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono selesai menjalani operasi tangan di Rumah Sakit Bhayangkara Jakarta.Tindakan operasi tersebut akibat cedera patah tangan kanan setelah helikopter mendarat darurat beberapa waktu lalu.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kondisi Kapolda Jambi setelah menjalani operasi membutuhkan waktu untuk pemulihan.\"Dari recovery ini, \'kan butuh waktu pascaoperasi tangan,\" kata Dedi.Operasi berlangsung pagi tadi selesai pukul 12.00 WIB. Saat ini masih observasi beberapa bagian tubuh lainnya sehingga penanganan beberapa hari ke depan menjadi fokus dari tim medis.Selama masa perawatan medis, Kapolda Jambi ditangani oleh dokter spesialis dari berbagai rumah sakit. RS Bhayangkara Polri bekerja sama dengan beberapa ahli subspesialis dari RS RSCM.\"Pak Kapolda dalam bulan-bulan ini kondisinya akan menjadi lebih baik lagi,\" kata Dedi.Selain Kapolda Jambi, tim medis juga melakukan perawatan intensif kepada aide-de-camp (ADC) Kapolda Jambi Briptu Muhardi Aditya yang mengalami luka serius di pelipis mata kanannya.Pada hari Jumat (24/2), ADC Kapolda Jambi menjalani operasi. Luka yang dialami Briptu Muhardi Aditya cukup serius. Korban membutuhkan operasi pada tulang tengkoraknya.\"Mata sebelah kanan ini harus dioperasi juga karena di sini terjadi retak dan harus dioperasi untuk pemulihan biar segera cepat sembuh,\" kata Dedi.Sementara itu, enam orang rombongan Kapolda Jambi lainnya yang mengalami insiden pendaratan darurat di hutan Kerinci tetap menjalani perawatan di Jambi.Dari enam orang itu, sebanyak empat orang menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara Jambi, sedangkan dua orang lagi mendapat rawat jalan.\"Yang empat orang, kapten pilot hari ini masih melakukan pemasangan pen di kaki, kemudian yang Dirpolairud sama Direskrimum masih menjalani proses penanganan medis, termasuk kopilot,\" kata Dedi.Khusus untuk kopilot, kata dia, mengalami luka sedang sehingga dalam waktu beberapa minggu sudah bisa pulih kembali.Helikopter Polri berjenis Bell 412 SP dengan nomor Registrasi P-3001 membawa tiga orang kru dan lima orang penumpang terbang dari Jambi, kemudian mengalami pendaratan darurat di Bukit Tamiai, Kerinci, Jambi, Minggu (19/2).Delapan orang penumpang itu, yakni Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono, Dirreskrimum Kombes Pol. Andri Ananta, Dirpolairud Polda Jambi Kombes Pol. Muchael Bumbunan, Korpspripim Polda Kompol A. Yani Jambi, dan seorang ADC Kapolda Jambi serta tiga kru helikopter AKP Ali , AKP Amos F., dan Aipda Susilo.(sof/ANTARA)
Tim Kesehatan Polri Mendirikan Rumah Sakit Lapangan di Turki
Jakarta, FNN - Tim Satgas Operasi Kemanusiaan Polri yang tergabung dalam Emergency Medical Team (EMT) Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI mendirikan tenda rumah sakit lapangan (hospital field) di Hasa, Kota Hatay, Turki, untuk membantu masyarakat terdampak gempa.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Kamis, mengatakan Tim EMT ini telah bertugas selama sepekan di Kota Hatay, Turki.\"Rumah sakit lapangan yang didirikan memiliki kemampuan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan kamar operasi untuk penanganan patah tulang dan trauma akibat bencana,\" tutur Dedi.Dalam operasi kemanusiaan ini, Polri mengirimkan tim kesehatan, Tim Disaster Victim Identification (DVI) dan unit Satwa K9 yang tiba di Turki, Selasa (14/2). Untuk tim kesehatan dan DVI Polri dipimpin oleh Kasubsatgas Medis dan DVI Operasi Kemanusiaan Tukri dan Suriah Kombes Pol. drg Ahmad Fauzi.Selama satu pekan di Turki, tim kesehatan yang terdiri atas dokter spesialis bedah, ortopedi anestesi, dokter umum, dokter gigi, telah memberikan penanganan terhadap 624 korban bencana gempa bumi 7,8 magnitudo Turki.\"Hingga tanggal 20 Februari telah melaksanakan penanganan terhadap 624 korban bencana, dengan penyakit terbanyak yang didapati berupa infeksi pernafasan akut, nyeri otot dan penyakit kulit,\" ucap Dedi.Polri menurunkan 22 personel dalam Tim EMT untuk diberangkatkan dalam misi kemanusiaan tahap II. Pada tahap I, Polri melepas keberangkatan empat orang personel dari Tim K9, yakni AKP Mohammad Amali, Bripka Stefanus Anton Mulyono, Bripka Triyono Arbianto dan Briptu I Ketut Mertayasa.Keempat personel merupakan pawang dari dua ekor anjing K9 bernama Lupita (8) dan Gizi (3).Tim Satgas Kemanusiaan Polri untuk Turki dan Suriah akan bertugas malam misi kemanusiaan selama satu bulan. Setibanya di Turki, tim dibagi menjadi dua, yakni tim yang bertugas di Kota Hatay Turki terdiri atas tim medis dan logistik. Sedangkan ke Suriah tim logistik.(sof/ANTARA)
Anies: Pembicaraan Terkait Cawapres Masih Berlangsung
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembahasan terkait calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengannya masih berlangsung di tengah fase penyusunan konsolidasi koalisi saat ini.Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi diusung sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis.\"Pembicaraan tentang pasangan memang masih terus berlangsung, dan pada fase ini adalah fase penyusunan konsolidasi koalisi. Nanti sesudah koalisinya selesai kita akan bersama-sama membahas mengenai siapa pasangannya,\" kata Anies.Ketika ditanyakan terkait potensi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pasangannya dalam Pilpres 2024, Anies kembali menegaskan bahwa saat ini masih berjalan proses konsolidasi Koalisi Perubahan.\"Pokoknya sekarang kita berjalan dulu dan konsolidasi untuk koalisi. Sambil berjalan untuk mencari namanya,\" ujarnya.Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pembicaraan terkait bakal calon wakil presiden akan dilakukan pembahasan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat yang tergabung dengan Koalisi Perubahan.Secara khusus, ia menyebut pembicaraan soal bakal calon wakil presiden akan secara khusus dibicarakan dengan Anies Baswedan terkait preferensi kecocokan dirinya akan dipasangkan dengan siapa. Termasuk, lanjut dia, dengan menilik berdasarkan sejumlah hasil survei.\"Sesuai dengan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari PKS, NasDem, dan Demokrat kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri dengan siapa beliau akan ber-\'chemistry\', dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan,\" katanya.Sementara PKS sendiri, ujarnya, akan menyerahkan pembahasan terkait nama bakal calon presiden yang potensial yang dipasangkan dengan Anies Baswedan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS.\"Majelis Syura ini mengamanahkan kepada DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) untuk melakukan pembahasan,\" katanya.Sebelumnya, Sabtu (28/1), Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan untuk mendampinginya pada Pemilu 2024.\"Ini semua merupakan dinamika yang patut disyukuri,\" kata Sudirman Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.(sof/ANTARA)
PKS Percepat Deklarasi Anies Setelah Kunjungan Dubes AS, Ada Pesan Apa?
Jakarta, FNN – Hari ini, semua media terfokus pada deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Deklarasi ini menjadi sangat menarik karena seperti selalu ada satu hal yang baku dalam soal pengumuman capres Anies, yaitu terkesan mendadak dan dipercepat. Semula PKS akan mendeklarasian Capres Anies pada 24 Februari, besok, tapi ternyata dimajukan hari ini. Percepatan ini tentu membuat publik menduga-duga ada sesuatu di balik ini semua. “Kelihatannya Anies itu jadi TO oleh semua pihak yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (23/2/23). Kalau ada soal sprindik, tambah Rocky, kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi. Kalau ada soal -soal menyangkut isu hutang segala macam, saya kira Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu. “Tetapi, yang utama adalah nggak mungkin kita menyingkirkan hanya karena alasan-alasan usut mengusust formula E, usut mengusut utang, karena Anies sudah diasuh di dalam satu wacana politik baru tentang perubahan,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, kelihatannya karena Anies mendukung ide perubahan maka dia harus dihalangi. Padahal, Anies tidak bersih-bersih amat dalam soal ide perubahan. Kan Anies tetap mau ibu kota negara dilanjutkan. Artinya, pasti ada transaksi dengan oligarki. Anies sudah percaya bahwa pemilihan umum harus berlangsung di dalam sistem elektoral, padahal sebetulnya Pak Jokowi lagi berupaya menunda Pemilu. “Jadi hal-hal semacam ini membuat kita paham bahwa di ujung pembicaraan kita sebetulnya ini ada pertanda bahwa Pemilu akan kacau,” ungkap Rocky. Bayangkan, misalnya, kalau Anies hari ini dideklarasikan, besok sprindiknya keluar, itu pasti ada kemarahan publik, dan kemarahan itu yang akan menunda pemilu. “Jadi terlalu enteng kalau kita bilang Anies ini cuma soal dengan KPK atau urusan dengan Pak Prabowo. Bukan. Anies adalah umpan untuk menghasilkan ketidakstabilan politik. Dan itu alasan untuk penundaan Pemilu,” ungkap Rocky. Jadi, jelas Rocky, kelihatannya Demokrat dan PKS membaca itu. Kalau Demokrat membaca bahwa ini adalah umpan buat publik, itu artinya sudah ada kontigensi plan. Plan berikutnya, kalau terjadi keresahan apa yang mau dilakukan. Pak SBY lebih lebih terang-terangan mengatakan bahwa ini artinya akan ada situasi genting. Kegentingan itu yang justru hendak dipermainkan atau diujikan oleh PKS dan Demokrat pada Presiden Jokowi. Sementara itu, Pak Prabowo elektabilitasnya naik terus. Jadi kelihatannya justru Pak Prabowo yang akan diuntungkan dengan proses delegitimasi Anies ini. Tapi di ujung kelihatannya ada negosiasi agar Anies gabung saja dengan Pak Prabowo biar tidak diapa-apain. “Jadi ini semua spekulasi yang kita tunggu sebetulnya adalah reaksi istana terhadap pencalonan Anies yang jelas-jelas dibuat dadakan supaya variabel-variabel yang masih disembunyikan oleh Presiden Jokowi bisa dibuka hari ini.” Ujar Rocky. Jadi, apa sebetulnya poinnya kalau Anies deklarasikan hari ini, poinnya adalah menunggu reaksi cepat dari Pak Jokowi, sebab kalau deklarasi Anies berlangsung tanpa persoalan, itu artinya proyek istana untuk menangkap Anies melalui KPK batal juga. Tapi, itu tidak mungkin terjadi. Artinya, Presiden Jokowi sudah melepaskan semacam kecemasannya pada Anies. Artinya, Anies sudah tidak berbahaya lagi. Jadi saya kira itu permainan di belakang ekosistem politik kita hari ini. “Jadi, sekali lagi, kita mau lihat reaksi dalam 2 jam ini dan itu menyangkut sebetulnya harga diri dari NasDem, PKS, dan Demokrat, bukan lagi sekedar harga elektabilitas, tapi harga diri partai-partai yang mendukung artinya akan disandera oleh Anies. Jadi, Anies akan dipakai sebagai alat istana untuk menyandera SBY, Surya Paloh, dan Salim Assegaf,” jelas Rocky. Ini pasti akan ada soal internasional karena Amerika jelas-jelas memberi sinyal bahwa Anies harus lolos karena dia adalah oposisi, tambah Rocky. Dubes Amerika tentu atas perintah Joe Biden menemui PKS sebagai simbol Islam, sekaligus simbol oposisi. “Jadi saya menghitung ini akan jadi situasi yang menegangkan sebetulnya di tingkat nasional, sekaligus akan ada permainan-permainan intelijen asing untuk masuk dalam situasi ini,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, kunjungan Amerika ke PKS itu bukan kunjungan biasa. Itu juga mendadak dan momentumnya ada. Amerika selalu menghitung momentum kapan Duta Besar harus bicara. Seringkali di antara negara-negara Barat ada forum para Dubes untuk mengukur ketegangan politik. Dan kalau Amerika yang sudah kasih sinyal, itu artinya negara-negara barat juga akan ikut sinyal Amerika. “Itu petanda bahwa kegentingan itu memang sedang berlangsung dan kita mau lihat apakah kegentingan itu akan dipaksakan untuk menunda Pemilu atau justru kegentingan itu harus terjadi supaya Pemilu jangan ditunda. Karena itu harus dipercepat justru,” ujar Rocky. (sof)
Anis Matta: Agama dan Negara Kunci dalam Sistem Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, agama dan negara adalah satu kesatuan kunci dari suatu sistem pemberantasan korupsi. \"Pertanyaannya, apa bedanya cara negara dan agama dalam memberantas korupsi? Itu terletak pada sistemnya,\" kata Anis saat menyampaikan sambutan dalam Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas Partai Gelora Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Dalam memberantas korupsi, menurut Anis Matta, negara bisa masuk ke individu maupun kelompok. Tetapi ketika agama masuk, maka pemberantasan korupsi tersebut akan menjadi sempurna \"Dalam agama, hubungan individu dengan menyangkut harta yang paling banyak dibahas. Tapi hukum pidana baru datang belakangan, ketika masyarakat sudah memiliki keimanan,\" katanya. Dalam agama Islam, papar Anis, hanya ada satu kata yang menggambarkan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan secara tidak hal, yakni menucuri. Namun dalam kehidupan hari ini, mencuri jadi memiliki nama yang berbeda-beda. “Kalau yang mengambil orang biasa, di kampung, namanya mencuri; kalau pakai kekerasan namanya merampok; kalai elite namanya korupsi, padahal eseninya sama, mencuri,” papar Anis. perlakuannya. Menurutnya, agama tidak bisa menjamin seseorang tidak korupsi, meskipun partainya berlandaskan agama. \"Tapi tetap saja ada partai yang bawa agama, korupsi juga. Jangan disalahkan partainya, tapi individu-individu di partai tersebut yang korupsi. Dan tugas agama adalah menjauhkan,\" katanya. Praktik korupsi itu timbul, karena keserakahan dan ketamakan, bukan karena survival untuk mempertahankan hidupnya. \"Ciri khas koruptor itu pelit, bukan sama orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hartanya tidak ingin diketahui, ditumpuk saja agar tidak ketahuan, padahal kekayaannya milyaran,\" katanya. Keserakahan dan ketamahan, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang memegang kekuasaan, karena mereka bisa mengakali hukum. \"Karena itu, agama mendorong kita untuk dermawan dan mengeluarkan zakat agar bersih harta kita,\" katanya. Anis Matta mengatakan, dirinya punya mimpi agar suatu saat seluruh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur bersama-sama, karena sudah tidak lagi kasus korupsi yang ditangani. Ia berharap pimpinan KPK bisa menteladani Umar Bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW saat menjadi hakim di masa Abu Bakar RA yang meminta mundur dan tak ingin makan gaji buta, karena sudah tidak ada lagi kasus korupsi di masanya. \"Dan saya juga punya mimpi ketika satu waktu, pimpinan lembaga ini ramai- ramai mengundurkan diri, karena tidak ada kasus yang masuk,\" katanya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pembekalan pelatihan ini bagian upaya dari pencegahan korupsi. Pembekalan korupsi ini akan dilakukan sebanyak tiga kali, sehingga ketika lulus akan mendapatkan sertifikat antikorupsi. \"Ini bentuk perhatian KPK dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, karena sudah banyak Anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati dan walikota yang jadi tersangka,\" kata Nawawi. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arif mengapresiasi Partai Gelora yang seluruh Pimpinan DPN-nya menghadiri kegiatan pembekalan di KPK. \"Yang datang full team, ini patut kita hargai, menandakan bahwa Partai Gelora ikut bersama KPK mencegah korupsi dalam Pemilu, karena ongkos politik saat ini begitu tinggi,\" kata Amir Arif. Kegiatan pembekalan anti korupsi ini digelar secara luring dan daring yang diikuti pengurus DPN, DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. (ida)
Egianus Minta Barter Senjata Api dan Amunisi Dengan Pilot Susi Air
Timika, FNN - KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta senjata api dan amunisi untuk dibarter atau ditukar dengan pilot Susi Air yang masih disandera. Memang benar Egianus ajukan sejumlah permintaan di antaranya senjata api dan amunisi yang akan ditukar dengan pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Timika, Kamis. Ditegaskan, permintaan itu tidak mungkin dipenuhi karena berbahaya dan dapat mengganggu keamanan serta menimbulkan korban jiwa. \"Sudah dipastikan tidak akan dipenuhi permintaan tersebut,\" tegas Kapolda Papua. Kapolda yang mengaku, saat ini upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi guna menghindari jatuhnya korban. Butuh waktu untuk menuntaskan-nya, namun itu dibutuhkan agar upaya pembebasan pilot Susi Air berhasil dilakukan tanpa ada korban jiwa, harap Kapolda Papua Irjen Pol. Fakhiri. Diakui, saat ini sandera bersama Egianus Kogoya sudah tidak berada di Paro atau wilayah lainnya di Kabupaten Nduga, karena mereka sudah bergeser dan masuk ke kabupaten lain yang ada di sekitarnya. Benar, Egianus dan kelompoknya yang membawa pilot Philip sudah bergeser dan anggota TNI-Polri terus berupaya memonitor pergerakannya. \"Mudah-mudahan TNI-Polri bisa segera membebaskan pilot Philip tanpa menimbulkan korban, termasuk masyarakat,\" ucap Kapolda Papua berharap. KKB pimpinan Egianus Kogoya, sejak Selasa (7/2) menyandera pilot Susi Air Philip Mark Merthens sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro.(sof/ANTARA)
Apresiasi untuk Polri atas Sidang Kode Etik Eliezer
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengapresiasi keputusan Sidang Kode Etik Polri terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E). \"Jadi, kami apresiasi langkah polisi yang bisa memberikan penghargaan dan masih memberikan kesempatan kepada anggotanya dan melihat dengan jernih kasus ini,\" kata Wihadi kepada wartawan, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan sidang etik tetap mempertahankan Eliezer sebagai anggota Polri itu sudah tepat karena berdasar dari hasil vonis, fakta pengadilan, dan Eliezer yang merupakan \"justice collaborator\" (JC). Dia menilai Eliezer merupakan JC dan apabila tidak ada pengakuan dari Eliezer maka kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo tidak akan bisa terungkap. \"Saya kira langkah polisi patut dapat apresiasi,\" kata Legislator Dapil Jatim IX meliputi Tuban dan Bojonegoro tersebut. Sebelumnya diberitakan, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipastikan tetap menjadi anggota kepolisian. Hal itu karena Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya menjatuhkan vonis demosi kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan hasil Sidang KKEP yang digelar pada Rabu, 22 Februari 2023 tetap mempertahankan Richard sebagai anggota Polri. \"Atas terduga pelanggar Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan masih bisa dipertahankan. Sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun,\" kata Ramadhan. Selain itu, Ramadhan mengatakan Richard telah menerima putusan tersebut dan tak mengajukan banding. Sanksi etik itu, menurut Ramadhan, akan dijalankan Richard setelah dia menjalani hukuman pidana.(ida/ANTARA)
Delman Membawa Anies Baswedan ke DPP PKS
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, dengan menunggangi delman beserta iring-iringan. Anies dari kediamannya memulai iring-iringan delman dari Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Ragunan menuju Kantor DPP PKS. Prosesi pengantaran Anies disusul iring-iringan pula oleh drumben ketika mendekati Kantor DPP PKS. Anies tampak mengenakan pakaian koko berwarna putih dengan selendang berwarna oranye. Para simpatisan PKS yang didominasi menggunakan pakaian berwarna putih dan oranye berjejer di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, menuju arah Pasar Minggu. Mereka tampak membawa berbagai macam atribut dukungan, mulai dari bendera, spanduk, hingga poster bertuliskan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Di antaranya, \"Anies Baswedan Menang\", \"Anies untuk Presiden RI\", \"Pak Anies Presiden Pilihan Kita\", \"PKS menang Anies Presiden\", \"Anies Presidenku Allahuakbar\". Kedatangan Anies beserta rombongan disambut meriah ketika tiba Kantor DPP PKS sekitar pukul 13.40 oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy, hingga jajaran pengurus PKS lainnya. Anies juga disambut dengan iringan marawis dan pantun palang pintu khas Betawi. Diketahui bahwa pada hari Kamis PKS menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII di Kantor DPP PKS, Jakarta. Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri, Rabu (22/2), mengatakan bahwa PKS dalam musyawarah tersebut akan membahas beberapa agenda terkait dengan persiapan partainya menjelang Pemilu 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada. \"Termasuk akan menentukan nama bakal calon presiden pada Pemilu 2024,\" ujarnya. Mengenai dukungan PKS terkait bakal calon presiden (bacapres), kata Mabruri, akan dibahas di MMS. Sebelumnya, Senin (30/1), PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Pada hari Jumat (27/1), Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan sikap partainya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. \"Banyak yang bertanya apa benar PKS dukung Anies. Saya katakan, kalau PKS ini tidak dukung Anies, tidak mungkin saya ada terus-terusan di dalam tim kecil ini,\" kata Sohibul Iman usai pertemuan di rumah Anies Baswedan, Jakarta.(ida/ANTARA)
PKS Mendeklarasikan Anies sebagai Capres Hari Ini, Mengapa Dipercepat?
Jakarta, FNN - Hari ini, Kamis (23/2/23) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan mereka usung pada pilpres 2024. Pendeklarasian ini adalah penegasan dari pengumuman yang telah disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, 30 Januari lalu. Deklarasi ini lebih cepat sehari dari rencana semula, di mana rencana semula deklarasi akan dilaksanan bersamaan dengan Rakernas PKS, 24-26 Februari 2023, di Jakarta. Deklarasi direncanakan dilakukan pukul 13.00 setelah Majelis Syuro PKS yang berjumlah 99 orang menggelar rapat. Jadi, penutupan rapat Majelis Syuro akan diakhiri dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pendeklarasian hari ini membuat publik bertanya-tanya mengapa deklarasi tersebut dipercepat? Pertanyaan muncul karena proses pencapresan Anies oleh PKS, bahkan oleh Nasdem dan Demokrat, terkesan dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak biasa. Khusus PKS, misalnya, ketika Sohibul Iman mengumumkan pencapresan Anies, dilakukan di tempat yang tidak lazim, yaitu di sebuah restoran di kawasan Bandara Cengkareng, sesaat setelah dia mendarat dari Istambul, Turki. Wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah ada yang darurat. Memang, proses sampai akhirnya PKS memutuskan dukungan dan dilanjutkan pengumuman juga terkesan seperti ada sesuatu yang darurat, sesuatu yang harus dikejar dengan cepat. Untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa memang ada sesuatu di balik ini semua, Hersubeno Arief, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (23/2/23) mengajak kita untuk flash back. Berikut ringkasan kronologinya: 25 Januari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AKY) mengumumkan bahwa partainya secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman tertulis AHY baru muncul keesokan harinya di media (26/1/23). Yang mengejutkan, siang harinya sampai sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana. Padahal, keduanya sudah tidak bertemu selama 3 bulan (sejak Nasdem deklarasikan Anies, 3 Oktober 2022). Hubungan keduanya memang menegang. Pertemuan yang dilangsungkan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya itu mendadak, apakah dipicu oleh pengumuman Demokrat atau sebaliknya Demokrat mendapatkan informasi lain sehingga mereka mempercepat pengumuman dukungan terhadap Anies Baswedan. Pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh berlangsung sekitar satu setengah jam. Materi pembicaraan Isunya ada dua versi. Versi Jokowi sebagaimana diceritakan kepada orang-orang dekatnya, Jokowi mengaku memarahi Surya Paloh karena dia mendukung dan bahkan kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres. Apakah benar Pak Jokowi marah di depan Surya Paloh, masih perlu dipertanyakan, karena versi Nasdem berbeda. Seperti diceritakan oleh Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, betul Jokowi komplain mengapa tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mau mendeklarasikan Anes, tapi disampaikan dengan cara yang datar, tidak marah-marah. Keduanya tetap sepakat untuk bersama dan Nasdem akan tetap mendukung Jokowi sampai akhir periode. Kemudian, Jumat (27/1/23) tim kecil koalisi perubahan bertemu lagi di rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Anies Baswedan juga hadir di situ. Ini setidaknya menjawab keraguan publik ada agenda apa Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, karena ada yang khawatir Surya Paloh masuk angin dan kemudian membatalkan dukungannya terhadap Anies. Tinggal PKS yang belum menyampaikan sikapnya secara terbuka mendukung Anies. Ternyata, usai pertemuan tersebut Sohibul Iman dan Sudirman Said (tim kecil) terbang ke Istambul mengejar Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al-Jufri dan presiden PKS Muhammad Saikhu, keduanya sedang berada di Istambul untuk sebuah agenda partai. Hasil pertemuan tersebut memberi kewenangan kepada Sohibul Iman mengumumkan pencapres Anies Baswedan. Padahal, sebelumnya pengumuman disepakati sekitar tanggal 24 Februari 2023 (besok), bersamaan dengan rapat Majelis Syuro. Sohibul dan Sudirman itu kemudian langsung terbang kembali ke Jakarta dan langsung menggelar jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. Dari kronologi tersebut, tampak bahwa pengumuman Demokrat diikuti PKS bahkan juga deklarasi sebelumnya oleh Nasdem, semuanya kelihatannya diliputi suasana genting dan menegangkan. Tapi publik hanya bisa mengendusnya. Sekarang, deklarasi PKS juga kembali dipercepat, walau hanya sehari. Mengapa? Apakah ada suasana yang genting (meminjam istilah Pak SBY) atau negara dalam bahaya (meminjam istilah Cak Imin). Sejak awal, hambatan dan rintangan, bahkan operasi politik untuk membatalkan pencapresan Anies bisa dirasakan dan menjadi kasat mata, karena hasil investigasi sejumlah media massa. “Saya kan sejak awal menyatakan ada dua cara untuk membatalkan pencapresan Anies, pertama dengan instrumen politik dan yang kedua dengan instrumen hukum,” ujar Hersu. Perkembangan terbaru, yang sangat menarik, tiba-tiba pada hari Rabu (15/2/2023) pekan lalu, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, berkunjung ke PKS. Ini kunjungan pertama dari seorang duta besar Amerika ke partai politik. “Jadi, kalau Amerika berkunjung ke partai politik ini tentu saja orang menduga ada apa? Bagaimanapun, Amerika adalah player global dan sangat berkomitmen terhadap penegakan demokrasi. Operasi-operasi politik dan hukum terhadap Anies bisa dianggap bahwa Indonesia nanti dikhawatirkan kembali ke otoritarian dan tidak lagi menjadi negara demokratis,” ujar Hersu. Dan kalau kita hubungkan secara kronologis, sehari kemudian ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyampaikan ke media bahwa dalam rapat dengan pimpinan KPK, Dewas sudah meminta agar status Anies diperjelas, jangan digantung. Bila memang cukup bukti segera diterapkan sebagai tersangka, jika tidak cukup bukti harus segera dihentikan. “Dengan latar belakang semacam itu, ini kita tahu bahwa ada tekanan politik, permainan hukum, dan ada juga faktor geopolitik global dengan kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta ke kantor PKS. Wajar dong kalau kita kemudian bertanya-tanya mengapa PKS mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan,” pungkas Hersu.(ida)
Sebira versus Siberia: Catatan untuk Anies Baswedan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle. SEBIRA, demikian Anies Baswedan memulai proposisinya tentang demokrasi dan keadilan sosial, pada tulisan \"Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan\", Kompas, 16/02/23 lalu. Karena tulisan itu viral via medsos dalam potongan copy koran, hurupnya terlalu kecil, saya berpikir tadinya Siberia. Sebira adalah sebuah pulau di utara Jakarta, jauh dari Jakarta. Sedangkan Siberia adalah tanah di Rusia, eks Uni Soviet. Baik Sebira maupun Siberia, keduanya berbicara tentang peristiwa, yang menghadirkan pilihan politik dalam memajukan sebuah kehidupan. Anies Baswedan, melalui tulisan tersebut, sudah mulai memperlihatkan platform politik perjuangannya. Tulisan ini menyebar luas melalui media sosial dan jadi perbincangan publik. Pulau Sebira, cerita Anies, adalah tentang tanah dan rakyat marginal, terpinggirkan, padahal masuk di ibukota. Pulau ini terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Penduduknya kesulitan akses listrik, air bersih dan kapal hanya seminggu sekali. Namun, ketika Anies menjadi gubernur, perspektif pulau terluar, yang kurang diperhatikan, ditiadakan. Semua pulau, menurut Anies, punya hak dasar yang sama. Olehkarena itu, tidak ada perspektif berbasis jarak, semuanya berjarak nol dari ibu pertiwi. Republik menurutnya tidak boleh bekerja berdasarkan perspektif untung rugi, melainkan perspektif keadilan. Dengan demikian, hak-hak pulau Sebira dipenuhi Anies, setara dengan daerah lainnya. Di sini proposisi Anies Baswedan tentang peran negara harus melihat semua daerah mempunyai hak dan kesempatan yang sama, equal, tidak ada alasan geografis, jarak dari pusat pemerintahan. Untuk memanifestasikan keadilan sosial itu Anies mengajukan proposisi dalam 3 hal, pertama, demokrasi dan kesetaraan hukum. Kedua, ekonomi untuk semua. Dan ketiga, masyarakat yang guyub. Demokrasi penting untuk memberi ruang yang setara bagi semua. \"Demokrasi dan keadilan hukum yang akan mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan\", menurut Anies. Ekonomi untuk semua, maksudnya merubah institusi market yang \"purely\" liberal menjadi \"social market economy\". Orang-orang miskin atau pengusaha kecil, bukan sekedar penunggu \"Charity\", melainkan ikut bertumbuh, tanpa mematikan pengusaha besar. Terakhir, Anies menjelaskan perlunya masyarakat guyub. Maksudnya terjadi interaksi sosial yang kuat antar warga dan penyelenggara negara. Kuncinya pada aspek kolaborasi dan meritokrasi. Kedua aspek ini akan memunculkan pemerintah(an) yang berintegritas. Pemerintah seperti ini yang akan meluruskan jalan dan memberikan keadilan untuk semua. Tentu kita mengapresiasi pikiran politik Anies ini. Karena ini adalah yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia untuk tidak \"membeli kucing dalam karung\". Sebelum ini kita hanya melihat survei2 elektabilitas dan popularitas capres-capres, naik turun, dipilih responden, padahal pikiran mereka belum disampaikan ke publik. Pikiran ini tentu saja belum bisa menjadi acuan pasti tentang komitmen menjalaninya setelah terpilih. Misal, Jokowi, pada 10/5/2014 menyampaikan pikiran pertamanya, juga di Kompas, dengan tema \"Revolusi Mental\". Maksudnya adalah melakukan transformasi budaya kekuasaan yang materialistik dan hedonis kearah pengabdian tulus ikhlas. Namun, fakta sebaliknya, koruptor merajalela di era Jokowi. Dengan indeks persepsi korupsi sebesar 34, tahun 2022, Jokowi memperlihatkan mental pejabat negara sama buruknya dengan era Orde Baru yang penuh KKN. Apakah pikiran Anies tentang jalan menuju keadilan akan bernasib gagal seperti gagalnya Revolusi Mental Jokowi? Kenapa Jokowi gagal? Kunci kegagalan Jokowi adalah kegagalan dalam menghadirkan kritik atas situasi yang semula akan dirubahnya. Tidak ada juga \"Siberia.\" Siberia apa itu? Itu adalah sebuah tempat dipenghujung Rusia, yang membunuh 500 ribu kaum bangsawan Rusia setelah Revolusi Bolshevik 1917. Ada 14 juta pembangkang dikirim kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi, di sana. Sebuah revolusi, mampu menunjukkan perbedaan antara masa lalu dan esok. Revolusi Bolshevik melihat bahwa kesengsaraan petani dan rakyat Rusia disebabkan pengkhianatan kaum bangsawan kala itu. Mereka menghisap rakyat kecil. Selanjutnya mereka harus menjalani hukuman, kerja paksa di Siberia. Jadi Siberia itu adalah sebuah simbol, pendukung Revolusi Bolshevik. Revolusi Mental Jokowi juga tidak seperti Revolusi Mental Mao Zedong di RRC. Revolusi Mao yang disebut Revolusi Kebudayaan telah merubah struktur sosial masyarakat dengan mengambil semuan anak-anak dari keluarga mereka, untuk dibina negara, sebagai anak negara, dengan kebudayaan baru. Sifat orang-orang Cina yang korup dan malas diubah Mao menjadi pekerja keras dan hidup sama rata sama rasa. Jutaan orang tewas sebagai korban Revolusi Mental Mao, kelaparan, namun China terus bergerak ke arah kehidupan baru. Pikiran Anies, tentu layak untuk dibedah. Agar tidak bernasib buruk dengan pikiran Revolusi Mental. Merespon sebuah gagasan, apalagi yang dianggap berbasis pengalaman, dapat melahirkan pembaharuan atau penyempurnaan, sebelum menjadi acuan final sebagai platform politik. Untuk itu, ijinkanlah saya merspon pikiran Anies tersebut sebagai berikut, pertama soal ketimpangan sosial. Dalam menguraikan Pulau Sebira yang tertinggal, Anies tidak memperlihatkan relasi struktural antara segelintir oligarki dengan rakyat miskin di Indonesia. Urusan pulau Sebira adalah urusan pelayanan negara terhadap rakyatnya. Sedangkan ketimpangan yang ada saat ini terjadi dimana segelintir elite pengusaha mengendalikan mayoritas aset/sumber kekayaan nasional. Ada, umpamanya, satu dunia usaha yang mengendalikan jutaan hektare lahan perkebunan, ketika rakyat kesulitan mendapatkan sedikitpun lahan untuk bertahan hidup. Ada segelintir pengusaha yang mengendalikan seluruh tanah-tanah strategis perkotaan. Ada segelintir orang yang mengendalikan minyak goreng, yang membuat rakyat pernah terbukti tidak berdaya mendapatkannya secara bermartabat. Ada segelintir orang yang mengendalikan aliran modal pembiayaan usaha. Dan lain sebagainya. Struktur ini berkembang cukup lama, yang membuat kekayaan orang-orang kaya semakin kaya. Menurut Thomas Pikkety dan Professor Jeffrey Winters, pengali kekayaan mereka bersifat eksponensial. Bahkan, Jeffrey Winters dalam teorinya tentang oligarki, mereka ini kemudian menjadikan negara sebagai kaki tangan mereka. Kedua tentang \"Social Market Economy\". Konsep ini lahir di Jerman setelah Perang Dunia II. Wilhelm Ropke dan kawan-kawan yang menginisiasi \"middle way\" (fee.org/articles/the-german-economic-miracle-and-the-social-market-economy/amp), tidak berani mendorong \"free market economy\" secara utuh disana, dari \"Planned Economy\" Era Hitler, karena Jerman mengalami kehancuran sosial yang begitu dalam paska perang. Kehancuran sosial ini, dianggap sebuah kejahatan kaum oligarki di sana, yang bersekongkol dengan Nazi/Hitler. Sehingga, konsekuensinya, ketika ekonomi bangkit kembali, paska perang, pengaturan ekonomi menjadi keharusan di mana kepastian redistribusi dan co-determination dalam dunia usaha, antara buruh (kaum miskin) dan pengusaha, dijadikan prinsip berbangsa yang adil. Pengusaha tidak diberikan kesempatan mengatur seenaknya ekonomi nasional. Ini adalah \"middle way\". Apakah mungkin menjalankan \"social market economy\" jika tidak ada pengakuan kehancuran sosial di Indonesia? Apakah mungkin mengajukan prinsip \"co-determination\" antara kaum pengusaha dan kaum buruh, tanpa ada sebab yang memperlihatkan struktur ketimpangan kita adalah sebuah kejahatan terhadap konstitusi? Sebuah pengkhianatan? Apakah mungkin berbicara tentang redistribusi jika kerakusan oligarki dianggap legal? Tentu saja ini akan menjadi mimpi belaka. Sebab, merujuk pada situasi Jerman dahulu, memang pengusaha di sana mendukung Hitler membunuh jutaan manusia. Sehingga mereka merasa sebagai pengkhianat, setelah Hitler kalah. Anies dapat saja mengasosiasikan prinsip-prinsip Social Market Economy dengan ekonomi kerakyatan yang digagas pendiri bangsa. Namun, keinginan itu bisa menjadi utopia, ketika rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk marah. Rakyat tidak bisa marah kalau mereka bepikir bahwa kemiskinan mereka terjadi sebagai hal yang natural saja. Dengan demikian, maka para pemimpin rakyat harus bisa memperlihatkan bahwa kaum oligarki selama ini telah menjadi penindas. Pikiran Anies belum sampai kepada menunjukkan adanya kritik atas ketimpangan sosial. Padahal, berbagai kemarahan rakyat selama satu dekade belakangan ini, berreferensi pada fakta kerakusan oligarki tersebut. Bahkan, kaum oligarki telah dipersepsikan bersekongkol dengan kekuasaan lokal dan internasional untuk mengeruk sumber daya alam kita. Tanpa masuk pada kritik ini, dikhawatirkan pikiran Anies akan serba tanggung untuk menjadi platform perjuangan rakyat yang militan. Ketiga, soal demokrasi dan kesetaraan hukum. Demokrasi dan kesetaraan hukum merupakan turunan dari keseimbangan sosial dalam relasi power. Jika kita gagal menyeimbangkan distribusi kekayaan rakyat, maka segelintir oligarki akan terus berupaya mengontrol jalannya pemilu. Ini terlihat seperti \"teka-teki telur dan ayam\", mana duluan. Atau lingkaran setan. Kita mulai dari mana? Begitu juga soal guyub. Persatuan sesama warga dan persatuan warga dengan pemerintah, berkolaborasi, juga merupakan kepentingan natural, jika struktur ekonomi yang mendominasi dieliminasi. Sebaliknya, perpecahan seringkali merupakan produk yang sengaja direkayasa untuk membuat kontrol vertikal rakyat terhadap negara maupun oligarki melemah. Bagaimana selanjutnya? Anies telah memulai menguraikan pikiran politiknya atau platform perjuangan di media massa, yang membuat kita mengerti sosok Anies untuk memimpin bangsa. Secara relatif, pikiran Anies menjanjikan adanya perubahan yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih berkeadilan. Ini relatif. Namun, secara absolut, tentu saja tawaran Anies, dalam pikiran perubahan tersebut, terlalu sedikit di tengah hausnya tuntutan rakyat saat ini. Rakyat benar-benar butuh perubahan besar. Misalnya, mungkinkah 5 juta hektare lahan perkebunan yang dimiliki sebuah perusahaan, misalnya, dibagikan kepada satu juta Rakyat Indonesia, dalam sebuah koperasi rakyat? Mungkinkah tambang-tambang batubara, nikel, bauksit, emas dalam skala besar diberikan kepada koperasi rakyat? Sehingga rakyat mempunyai alat produksi untuk hidup. Kemungkinan Anies dapat melakukan itu cukup berat. Namun, Anies tentu lebih mungkin secara relatif melakukan cita-cita perubahan dibandingkan capres dari kalangan pemerintahan saat ini, yang mungkin sama dengan rezim Jokowi saat ini. Bagaimana Anies bisa melakukan itu? Untuk dapat melakukan hal tersebut, sebuah revisi pemikiran harus dilakukan. Pertama, Anies harus memulai juga berpikir tentang Siberia, bukan hanya Pulau Sebira. Kedua, Anies harus mengungkap adanya kejahatan berbasis legal yang memiskinkan rakyat Indonesia selama ini. Harus ada pengkhianat negara yang di \"Siberiakan\". Dihukum sebagai koreksi sosial. Namun semua tergantung kolaborasi Anies dan rakyat semesta. Jika Anies mengikuti gelombang hasrat rakyat untuk perubahan, mengalami energi bersama untuk perubahan, antara pemimpin dan rakyatnya, maka sangat mungkin Indonesia ke depan akan berubah. Mungkin keadilan yang didambakan rakyat akan tercapai. Mungkin cita-cita proklamasi kemerdekaan dapat diwujudkan Anies nantinya. Semoga. Itulah pentingnya \"mengubah\" Sebira menjadi \"Siberia\". (Sukamiskin - Bandung)
POPULER
