ALL CATEGORY
Aneh, TNI tidak Bergerak Saat Institusinya Dicap Melanggar HAM Berat
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamzah merasa heran atas sikap TNI yang hanya diam merespons Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial. Menurut Bachtiar, Keppres tersebut merupakan pengakuan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berat dan perlu melakukan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Konsekuensi dari pengakuan itu maka pemerintahan harus memulihkan hak-hak mereka dalam bentuk ganti rugi. \"Tidak sekadar pengakuan, dampaknya sangat luas bahwa TNI akan dicap sebagai penjahat kemanusiaan. TNI akan dilarang terlibat dalam urusan internasional,\" katanya dalam diskusi publik bertema “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara”, di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Menurut Bachtiar pengakuan presiden kontradiktif dengan kenyataan yang ada. \"Zaman PKI saya mengalami sejak sekolah. Saat di HMI saya merasakan sendiri bagaimana GMNI memusuhi,\" paparnya. Upaya menghancurkan Monumen Lubang Buaya, kata Bachtiar jelas untuk menghilangkan bukti sejarah. \"Kalau PKI tidak dilawan maka kelak muslim Indonesia akan diperlakukan seperti Uighur. Saya heran kenapa TNI tidak bergerak institusinya dicap melanggar HAM berat,\" paparnya. Sementara Adhie Massardi, Juru Bicara Presiden Gus Dur menyatakan bahwa Gus Dur pernah meminta maaf kepada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga sebaliknya Pramoedya Ananta Toer sudah minta maaf pada umat Islam. Saat Gus Dur ditanya Pram, permintaan maaf atas nama siapa, pribadi atau NU, Gus Dur menjawab terserah atas nama siapa. Gus Dur minta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf. Atas nama pribadi atau NU, Gus Dur bilang terserah atas nama siapa. Adhie menegaskan bahwa Permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Gus Dur kata Adhie menganggap Persoalan PKI tidak bisa diselesaikan. \"Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa harus diselesaikan?,\" tegasnya. Ubedilah Badrun lebih memilih persoalan PKI diselesaikan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berlandaskan pada UU 26 tahun 2000. Jend Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari intenasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat UU No 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM kata Gatot telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. \"Sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Yang ada di luar negeri boleh pulang. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Mengapa diungkit-ungkit lagi,\" tanya Gatot. Tak hanya itu, Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. Namun sekarang ada pengakuan dari presiden bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. \"Presiden melakukan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Dia tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. Pengakuan presiden berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Maka maksudnya ABRI (TNI Polri),\" tegasnya. Penyelesaian masalah itu kata Gatot, harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Menurut Gatot bangsa Indonesia saat ini dalam bahaya. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda untuk mencintai negaranya, wong wilayahnya saja gak tahu,\" paparnya. Seharusnya lanjut Gatot, yang berbicara seperti ini adalah TNI aktif. Kelak, TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional karena melakukan pelanggaran HAM berat. \"Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965,\" pungkasnya (sws).
Ada Agenda Penundaan Pemilu di Balik Isu Kembali ke Proposional Tertutup
Jakarta, FNN - Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan soal gugatan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Namun, Pak Zulkifli Hasan seperti sudah ‘mengancam’ bahwa kalau pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup, dia (PAN) akan mengirimkan 5000 kadernya untuk unjuk rasa menolaknya. Ini ‘ancaman’ yang agak aneh karena PAN adalah partai pendukung pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (24/2/23) mengatakan, “Jadi, artinya memang sudah ada timeline kapan 5000 pertama dikirim oleh PAN, kapan 5000 kedua dikirim oleh Golkar, kapan dikirm oleh PKB, dan seterusnya. Jadi, kelihatannya memang ada desain perintah siapkan pasukan untuk dikirim demo tiap hari buat bikin kerusuhan. Bukan supaya undang-undang itu dibatalkan, tapi supaya pemilu ditunda.” Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa permainan kita paham permainan semacam. Dalam satu hari mungkin semua partai pendukung pemerintah akan mengirimkan kadernya masing-masing untuk demo sehingga akan memancing kemacetan hingga berakibat terjadi kerusuhan. “Jadi kerusuhan dibuat sendiri oleh internal. Jadi istana meniup badainya sendiri, meniup anginnya sendiri, supaya jadi badai publik. Badai itu yang akan jadi alasan kegentingan yang memaksa,” ujar Rocky. Sikap partai-partai pendukung pemerintah akan membuat publik termanipulasi karena seolah-olah mereka pro- dengan kepentingan publik dan pro- pada demokrasi. Padahal, sebenarnya mereka mendukung status quo, dalam hal ini tentang penundaan pemilu. “Ya, itu intinya. Jadi terpaksa kita mesti disebut bahwa ini agen-agen doang yang memang sengaja diajukan supaya bisa di-grip dari istana itu bisa mendua: dalam soal penundaan bisa dimainkan, dalam soal tertutup terbuka ini juga bisa dimainkan,” kata Rocky. Menurut Rocky, istana memang menginginkan hal itu dan partai-partai pendukung pasti juga senang kalau di ujungnya semua peristiwa politik mengarah pada penundaan pemilu. Partai-partai ini akan bergembira karena akses mereka masih ada, APBN masih bisa mereka mainkan, regulasi pesanan oligarki masih bisa mereka putuskan sebagai regulasi di DPR. “Jadi, ini satu paket yang sebetulnya menghina akal demokrasi. Tapi ini paket yang berbahaya,” kata Rocky. Jika setiap hari masing-masing partai pendukung pemerintah mengirimkan 5000 kadernya untuk demo kemudian turun di jalan bisa menimbulkan cheos. Jika terjadi cheos maka bisa menjadi justifikasi untuk penundaan pemilu karena satu-satunya alasan penundaan pemilu adalah kondisi kegentingan yang memaksa. “Cuma itu intinya kan. Jadi, apapun akan dijadikan cara untuk memaksakan kegentingan, bukan kegentingan yang memaksa, karena itu rekayasa,” tegas Rocky. Menurut Rocky, agak ajaib kalau PAN tiba-tiba mengatakan akan menurunkan 5000 orang untuk demo seolah mengancam Jokowi. Sikap ini memperlihatkan bahwa ini orang yang seolah-olah ingin beroposisi pada Jokowi dengan mengatakan dan menganggap bahwa kebijakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berbahaya. Itu sebetulnya hanya umpan. “Jadi, saya kira ini mainan kecil dari seorang raja yang sedang sekarat dalam pengertian kekuasaan, yang dalam politik namanya lame duck,” ujar Rocky. Beberapa hari lalu Cak Imin juga menyatakan bahwa negara dalam bahaya, dangerous. Hal itu mengingatkan kita bahwa wacana penundaan pemilu juga disampaikan ke publik oleh Cak Imin bersama Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. “Jadi, kalau kita ingat peristiwa itu, mereka menginginkan penundaan pemilu. Sekarang mereka enggak menginginkan penundaan pemilu. Jadi, ini dua operator sebetulnya, Cak Imin maupun Zulhas, yang memang lemah secara posisi politiknya. Karena di belakangnya ada sejumlah peristiwa yang memungkinkan ketua partai itu bukan masuk ke kotak suara, tapi masuk ke kontak kamar tahanan,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, ini permainan-permainan elitis yang kalau kita uraikan, dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi sedang mempersiapkan atau memaksakan kegentingan untuk mengeluarkan Perppu penundaan pemilu. (sof)
Minggu, PKS dan Ribuan Kader Akan Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bersama ribuan kader PKS pada hari ketiga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS Tahun 2023, Minggu (26/2).\"Sudah kemarin, besok (Minggu) yang apel siaga dengan ribuan orang tuh di Senayan,\" kata Mardani di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan konsep deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres usungan PKS nanti akan berbeda dengan deklarasi di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Kamis (23/2). Deklarasi Anies Baswedan akan melibatkan massa lebih besar.\"Kalau kemarin kan elite (PKS), kalau nanti (Minggu) bersama massa,\" katanya.Dia mengatakan pada hari ketiga Rakernas PKS Tahun 2023, Minggu, juga akan mengundang Partai NasDem dan Partai Demokrat selaku rekan Koalisi Perubahan. Namun, Mardani enggan membeberkan nama perwakilan Partai NasDem dan Partai Demokrat yang akan diundang.\"Mengundang,\" imbuhnya.Meski demikian, dia mengatakan agenda deklarasi Anies Baswedan bersama ribuan kader PKS itu belum termasuk deklarasi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Deklarasi bakal capres Koalisi Perubahan akan dilakukan sebelum Ramadhan.\"Sebelum Ramadhan, insya Allah,\" kata Mardani.Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy mengatakan Apel Siaga PKS Tahun 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Minggu (26/2) akan dihadiri sekitar 6.000 kader.\"Apel siaga ini diharapkan akan mampu memberikan dorongan semangat kesiapsiagaan pemenangan (Pemilu) 2024 seluruh kader se-Tanah Air,\" kata Allhabsy.Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Anis Matta: Isra Mi'raj adalah Mukjizat Rasulullah yang Hidup Sampai Saat Ini
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, ada tiga mukjizat dari peristiwa Isra Mi\'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk umat Islam. Adalah upaya penyerahan diri kepada sang pencipta alam semesta saat terjadi peristiwa benturan yang keras di dalam kehidupannya yang membuatnya sangat lemah. Sebab, hanya pertolongan Allah SWT yang bisa menolong dan menguatkan dirinya. Hal itu disampaikan Anis Matta saat menjadi khatib Jumat membahas tema Isra Miraj di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Jumat (24/2/2023). Khutbah Jumat di Masjid Al-Markaz ini menjadi agenda pertama ketua umum partai dengan nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 tersebut dalam rangka melakukan konsolidasi dengan kader di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Menurut Anis Matta, Rasulullah SAW menghadapi situasi yang berat saat menyebarkan Islam pada tahun ketujuh, sehingga beliau merasa lemah dan tidak mampu lagi. \"Pada tahun ketujuh, istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Tholib wafat. Dan di saat bersamaan dalam berdakwa, Rasulullah SAW mendapatkan penolakan keras dari kaum Thaif, sampai dilempari batu. Situasi ini membuat Rasullah SAW merasa lemah, dan menganggap dirinya mustad\'afin,\" jelasnya. Rasulullah SAW kemudian berdoa, dan doa tersebut diterima Allah SWT, sehingga terjadilah peristiwa Isra Miraj. \"Dalam diri Rasulullah terjadi benturan yang keras, terjadi kesedihan yang luar bisa dan puncak kelemahannya sebagai manusia. Beliau merasa lemah dan tidak berdaya, kemudian Allah memberikan mukjizat melalui Isra Miraj,\" paparnya. Alumni Pondok Pesantren Darul Aman, Gombara Makassar ini menilai ada tiga mukjizat dashyat dari peristiwa Isra Miraj ini. Mukjizat tersebut, hanya diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan ke nabi-nabi lain. Mukjizat Isra Miraj tersebut, berawal penguatan terhadap diri Rasulullah, dimana dada beliau ketika itu dibeda dan dicuci dengan air zamzam. Kemudian menjadi imam sholat para nabi di Mekkah. Lalu, naik ke langit bertemu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. \"Mukjizat pertama adalah Rasulullah SAW diberikan banyak kemudahan setelah Isra Miraj seperti mendirikan negara Madinah, membebaskan Mekkah dan jazirah Arab, \" jelasnya. Mukjizat kedua, nama Rasulullah SAW selalu disebut dalam setiap doa bersama Allah SWT, sehingga menegaskan Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi. Mukjizat ketiga adalah para pengikut Islam terus bertambah, meskipun Rasulullah SAW telah wafat ribuan tahun lalu, karena Islam merupakan agama langit dan ada perintah langsung dari langit ke-7 untuk melaksanakan sholat. \"Jadi itulah tiga mukjizat saat terjadinya peristiwa Isra Miraj yang bisa pelajaran bersama kita semua, ketika mengalami ketidakberdayaan,\" pungkasnya. (Ida)
Wapres Menanggapi Aparatur Negara Bergaya Hidup Mewah
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan sikap oknum aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.Hal itu disampaikan Wapres menyikapi adanya pemberitaan tentang gaya hidup mewah dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik.“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” kata Wapres usai meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.Sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Wapres menyampaikan gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalkan.“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan),” imbau Wapres.Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.“Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” kata Wapres.“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.Menutup keterangan persnya Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” jelas Wapres.Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menghadiri Rakernas PKS 2023
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menghadiri seremoni pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Anies, dengan mengenakan jas hitam dengan peci hitam, memasuki ruang rakernas sekitar pukul 16.35 WIB. Dia kemudian duduk di samping presiden PKS Ahmad Syaikhu.Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al Quran, pembacaan doa oleh Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan, kemudian sambutan panitia Rakernas PKS Tahun 2023 yang dibawakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy.Adapun prosesi pembukaan Rakernas PKS Tahun 2023 rencananya akan dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, yang akan memberikan pula pesan kebangsaan. Anies direncanakan juga akan memberikan sambutan sebagai bakal capres yang diusung PKS.Ketua PP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Rakernas PKS Tahun 2023 digelar dalam rangka konsolidasi kader PKS dari seluruh Indonesia, termasuk penegasan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung PKS pada Pilpres 2024.\"Yang pertama, tentu konsolidasi; yang kedua, penegasan Mas Anies; lalu yang ketiga, update perkembangan,\" kata Mardani.Tampak hadir pula dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwani, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, dan jajaran pengurus pusat PKS lainnya.Rakernas PKS Tahun 2023 digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu (26/2).Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini Alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Vonis 10 Bulan Penjara untuk Irfan Widyanto
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus perintangan keadilan (obstruction of justice) dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Irfan Widyanto, divonis hukuman penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat.\"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Widyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, (maka) akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,\" kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Hakim menyatakan Irfan terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, yakni melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Dalam menyusun putusan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.Hal memberatkan dalam putusan itu, salah satunya adalah Irfan seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang berkaitan dengan tindak pidana.\"Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya. Namun, terdakwa malah turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan,\" kata Afrizal.Sementara itu, hal meringankan dalam putusan itu ialah Irfan pernah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan Adhi Makayasa atau lulusan Akademisi Polisi (Akpol) terbaik tahun 2010.Selain itu, dalam masa tugasnya, Irfan memiliki kinerja baik sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan kariernya.\"Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa masih muda, serta mempunyai tanggungan keluarga,\" tambahnya.Vonis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan pada Jumat, 27 Januari 2023. Sebelumnya, JPU menuntut Irfan Widyanto menjalani pidana penjara selama satu tahun.\"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widyanto selama satu tahun,\" kata JPU saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (27/1).(sof/ANTARA)
Dewan Gereja Papua Meminta Egianus Kogoya Bebaskan Pilot Susi Air
Sentani, FNN - Dewan Gereja Papua meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianuas Kogoya membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Mark Philip Mehrtens.Anggota Dewan Gereja Papua Pdt Socratez Soryan Yoman di Sentani, Jumat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat terbuka kepada Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air karena secara psikologis Mark Philip Mehrtens akan terganggu.\"Selain itu keluarga pilot berkebangsaan Selandia Baru itu juga akan terganggu, sehingga kami harap Egianus Kogoya bisa melihat dari sisi kemanusiaan,\" katanya.Menurut Yoman, jika Egianus melepaskan pilot Mark Philip Mehrtens maka akan mendapat simpati yang luar biasa dari masyarakat global karena dianggap telah berjuang dari sisi politik sudah jelas.\"Kami berharap agar Egianus Kogoya bisa mencari suatu mediator yang netral yang bisa dipercaya, baik dari pemerintah maupun pihak TPNPB-OPM dalam melakukan pembebasan pilot Susi Air,\" ujarnya.Dia menjelaskan hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat urgen, namun dampaknya akan luas terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.\"Karena kami tidak menghendaki ada yang menjadi korban dari masyarakat kecil, TNI-Polri dan TPNP-OPM, sehingga kami ingin pilot Susi Air bisa dibebaskan,\" katanya lagi.Sementara itu, Moderator Dewan Gereja Papua Pdt Benny Giay mengatakan pihaknya meminta Egianus Kogaya mulai segera menunjuk tim juru runding untuk membebaskan pilot Susi Air itu.\"Ini tentu untuk mencegah lebih banyak korban masyarakat sipil di Distrik Paro dan juga distrik lain di Kabupaten Nduga,\" katanya.(sof/ANTARA)
Unri Mengembangkan Radar Surveilans untuk Mengamankan Teritorial Laut Indonesia
Pekanbaru, FNN - Universitas Riau bekerjasama dengan PT Radar Telekomunikasi Indonesia (PT RTI) mengembangkan Radar Surveilans untuk mengamankan teritorial Laut Wilayah Indonesia.\"Radar yang telah kita selesaikan ini, merupakan hasil dari penelitian program matching fund yang diterima tahun 2022. Radar ini hasil kerja sama antara mitra PT Radar Telekomunikasi Indonesia (RTI) dengan UNRI dan 10 orang mahasiswa Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Unri,\" kata Dr Yusnita Rahayu ST MEng dari Fakultas Teknik Universitas Riau, dalam keterangan di Pekanbaru, Jumat.Ia mengatakan itu terkait dirinya menggagas sebuah pengembangan radar buatan sendiri untuk menghemat biaya produksi. Bekerja sama dengan Yussi Perdana Saputera ST MT dari PT Radar Telekomunikasi Indonesia (PT RTI) yang memiliki kemampuan perancangan antena untuk aplikasi radar, tim peneliti mengembangkan suatu Prototype Man Portabla Coastal Surveillance Radar.Ia menyebutkan, bahwa kolaborasi antara kedua pihak ini terbentuk melalui serangkaian diskusi intensif dengan pembagian tugas masing-masing. Sebagai inisiator dari pihak kampus, Dr. Yusnita bertugas sebagai perancang antena radar bersama mahasiswa dan dosen, sementara Yussi melakukan proses fabrikasi sekaligus menguji kelayakan radar bersama tim PT RTI sebagai mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).\"Alhamdulillah dua dari sepuluh mahasiswa MBKM tersebut diterima bekerja langsung di RTI. Radar ini secara praktek dapat menjangkau 40 kilometer deteksi pergerakan kapal laut asing maupun dalam negeri, atau kapal musuh yang akan datang ke wilayah teritorial Indonesia,\" kata Yusnita.Minggu lalu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghubungi dirinya dan mereka bersedia memanfaatkan produk radar ini untuk menjaga keamanan teritorial laut Indonesia khusus di Kota Dumai.Keberadaan radar ini dibutuhkan, katanya, karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas di mana sebagian besarnya merupakan laut. Sebagai negara maritim dengan belasan ribu pulau, Indonesia terhitung memiliki jumlah radar yang terbatas.Namun demikian, radar sebagai alat surveilans bukan alat yang murah dan untuk memperbanyak radar, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.Matching Fund, katanya, melalui program Kedaireka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), membantu proses perancangan serta pembuatan prototipe di mana pada akhir program MF, prototipe Man Pack Surveillance Radar (MPSR) radar sudah selesai diproduksi dan diuji oleh tim industri dan tim akademis.Sekjen Kemendikbuddikti I.r Suharti MA PhD, mengatakan selamat dan luar biasa dengan kerja keras bisa menjalin kerja sama dan manfaat luar biasa atas penelitian yang dilakukan oleh Yusnita bersama Tim, yang bisa menghasilkan suatu alat yang berguna untuk Indonesia demi menjaga keamanan negara ini.\"Luar biasa, kalau ada dosen yang berprestasi usulkan saja kenaikan pangkat luar biasa, agar teman-teman lain terinspirasi untuk meningkatkan keilmuannya melalui penelitian untuk kemajuan negara ini,\" kata Suharti.(sof/ANTARA)
Pelaku Wisata Minta Ketua DPD RI Dorong Kolaborasi Stakeholder di Jatim
SURABAYA, FNN – Para pelaku pariwisata Jawa Timur (Jatim) yang diwakili Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim berharap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong para pelaku pariwisata di Jawa Timur untuk saling berkolaborasi agar pariwisata bangkit kembali pasca pandemi. Harapan itu disampaikan rombongan pengurus PHRI Jatim yang dipimpin oleh Ketuanya Dwi Cahyono saat bertemu Ketua DPD RI di kantor Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (24/2/2023). Dwi Cahyono menyampaikan saat ini pariwisata di Jatim memang sudah mulai menggeliat kembali setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun perlu campur tangan berbagai pihak untuk percepatannya. Apalagi, katanya, para pelaku bisnis hotel dan restoran, tidak bisa bergerak sendirian. Sebab sektor pariwisata sangat berkaitan dengan berbagai bidang lainnya. “Saat ini merupakan momentum tepat untuk membangkitkan kembali sektor tersebut. Tetapi kami memandang perlunya kolaborasi berbagai pihak. Karena itulah, kami berharap Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI mendorong pihak-pihak terkait untuk satu tekad dan satu irama bagaimana menggerakkan kembali pariwisata di Jatim. Salah satunya dalam hal promosi ke setiap daerah di Indonesia lainnya,” tuturnya. Dijelaskan Dwi, kolaborasi akan semakin mempercepat perkembangan kemajuan pariwisata. Hal ini akan berdampak luas bagi masyarakat. “Kami berharap tidak muluk-muluk. Kami ingin ada pergerakan wisatawan nusantara saja dari berbagai daerah di Indonesia ke Jatim. Potensi pariwisata di Jatim masih terbuka luas dan sangat besar. Jika mampu digerakkan dengan baik, tentu akan menggerakkan juga ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Semoga kolaborasi-kolaborasi bisa melahirkan paket paket wisata di Jawa Timur yang disukai pasar wisatawan,” papar dia. Ketua DPD RI menegaskan pihaknya akan mendorong stakeholder di daerah untuk berperan serta dan bersama-sama dalam percepatan kemajuan pariwisata. Pemerintah harus fokus dan pasti hadir dalam hal ini. “Kami mendukung upaya-upaya para pelaku pariwisata. Kami juga sepakat bahwa sektor pariwisata sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya akan dorong stakeholder terkait untuk berkolaborasi,” kata LaNyalla. Kata LaNyalla, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak ragam adat, tradisi dan budaya. tak satu pun daerah di Republik ini yang tak memiliki adat, tradisi dan budaya khas yang menjadi keunggulan suatu wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Ada banyak kearifan lokal yang patut dikembangkan dan dilestarikan sebagai keunggulan Provinsi Jatim. Oleh karenanya, pria asli Bugis itu mendorong agar Jatim mengembangkan wisata budaya sebagai salah satu kekuatan dalam menopang sektor perekonomian. “Jawa Timur ini sarat dengan budaya. Sesungguhnya, budaya merupakan kekuatan tersendiri bagi Jawa Timur. Kearifan lokal ini banyak memberikan makna yang luas dalam kehidupan bermasyarakat,” tutur LaNyalla. Selain sebagai identitas diri, LaNyalla menilai budaya juga memberikan harmoni terhadap masyarakatnya. Jawa Timur, LaNyalla melanjutkan, memiliki kekayaan budaya yang hingga kini masih menjadi tradisi yang dilestarikan masyarakat. LaNyalla mencatat setidaknya ada tujuh tradisi adat Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya adalah Tumpeng Sewu, Sekaten, Kebo-Keboan, Gerebek Maulud, Karapan Sapi, Upacara Kasada dan Larung Sasaji. “Tradisi itu kemudian menjadi keistimewaan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karenanya, saya mendorong agar hal ini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya. Tawarkan itu kepada wisatawan dan promosikan terus,” saran LaNyalla. Menurut LaNyalla, kekayaan budaya yang masih melekat dan populer di hati masyarakatnya tidak hanya memiliki arti sosial yang mendalam, tetapi juga mampu memberikan dampak lainnya jika dilestarikan sebagai objek dalam kepariwisataan. “Budaya itu selama ini menjadi daya tarik paling utama, setelah itu baru alam, setelah itu baru wisata buatan. Tonjolkan terus budaya kita, maka Jatim akan menjadi pemenang di pariwisata,” pungkasnya.(*)
POPULER
