ALL CATEGORY
Ekonomi Global Membaik, PERPPU Cipta Kerja Wajib Batal
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN Jokowi mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang lalu. PERPPU ini terindikasi melanggar konstitusi. Bahkan beberapa ahli tata negara menyatakan lebih tegas. PERPPU melanggar konstitusi! Dan, karena itu, presiden bisa diberhentikan?! Ada beberapa alasan bahwa PERPPU Cipta Kerja melanggar konstitusi. Pertama, PERPPU Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sehingga inkonstitusional (bersyarat). Artinya, UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, yang akan berakhir pada November 2023. Bukannya diperbaiki sesuai perintah MK, pemerintah malah melanggar perintah MK dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang pada hakekatnya adalah sama dengan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat). Karena itu, PERPPU Cipta Kerja yang melawan dan melanggar Putusan MK berarti juga melanggar konstitusi. Kedua, PERPPU hanya dapat diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa, yang harus berdasarkan faktual: artinya, bukan berdasarkan perkiraan. Sedangkan PERPPU Cipta Kerja diterbitkan berdasarkan perkiraaan, bahwa ekonomi global akan masuk resesi, yang kemudian dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. Ini namanya “aji mumpung”, yang juga bisa dimaknai sebagai rekayasa. Kegentingan memaksa harus bersifat faktual, artinya, (resesi global) sedang terjadi. Faktanya, resesi global tidak atau belum terjadi. Ekonomi Indonesia juga tidak dalam resesi. Bahkan sebaliknya. Ekonomi global menunjukkan perbaikan. IMF melakukan revisi *perkiraan* pertumbuhan ekonomi global 2023 naik dari 2,7 persen menjadi 2,9 persen, naik 0,2 persen dari perkiraan pada Oktober 2022. Inflasi di dunia juga cenderung turun. Inflasi AS turun dari 7,1 persen pada November 2022 menjadi 6,5 persen pada Desember 2022. IMF juga memperkirakan bahwa 84 persen negara di dunia akan mencatat inflasi 2023 lebih rendah dari tahun lalu. Semua ini menunjukkan tidak ada Kepentingan Memaksa, sehingga PERPPU Cipta Kerja tidak sah, alias melanggar konstitusi. Artinya, subjektivitas Presiden dalam menerbitkan PERPPU melampaui wewenang yang diberikan konstitusi. Ketiga, seandainya terjadi resesi ekonomi, Indonesia sudah mempunyai perangkat undang-undang untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan. Yaitu undang-undang No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disetujui DPR pada 15 Desember 2022 dan diundangkan pada 12 Januari 2023. Keempat, seandainya terjadi resesi ekonomi, PERPPU Cipta Kerja juga tidak bisa mengatasi resesi. Karena isi PERPPU Cipta Kerja fokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Artinya sisi supply atau produksi. Sedangkan dalam resesi, yang menjadi masalah adalah sisi permintaan yang turun drastis, sehingga terjadi oversupply: kelebihan produksi. Tentu saja dalam kondisi resesi seperti ini, PERPPU Cipta Kerja tidak berdaya mengatasi resesi ekonomi. Semua ini menunjukkan DPR harus menolak PERPPU Cipta Kerja yang (terindikasi) melanggar konstitusi, dan terkesan manipulatif terhadap kondisi ekonomi global yang dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. (*)
Dialog Kebangsaan Umat Islam di Padang Menghasilkan Piagam Minangkabau Nan Sapuluh, Apa Itu?
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Wakil Pemimpin Redaksi SEJAK dahulu, Ranah Minangkabau tak henti-hentinya membuat terobosan dan karya monumental buat negara ini. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan dengan perlawanan tokoh Tuanku Imam Bonjol yang buat penjajah Belanda kewalahan, hingga masa pra-kemerdekaan lalu sampai hari ini. Tercatat 15 orang dari 104 Pahlawan Nasional seluruhnya berasal dari Minangkabau. Salah satu founding father yang menandatangani teks proklamasi seperti Mohammad Hatta adalah orang Minangkabu. Perumus Pancasila, ada Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. St Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, sampai pencetus mosi integral negara Indonesia menjadi NKRI juga adalah Muhammad Natsir tokoh utama Partai Masyumi. Ketika negara darurat “hampir jatuh” akibat agresi Belanda I dan II, bumi dan tanah Minangkabau juga adalah pelindung sejati tempat PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yaitu di Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Ketua MUI pertama yang juga ulama besar Buya Hamka adalah orang Minangkabau. Diplomat legendaris yang menguasai 11 bahasa asing yaitu H Agoes Salim, juga orang Minangkabau. Pemegang tongkat revolusi dari 4 orang, 3 orangnya adalah dari Minangkabau yaitu: Hatta, Syahrir, Muhammad Natsir, dan Tan Malaka. Tokoh wanita yang namanya dijadikan jalan protokol di DKI Jakarta yaitu Hj Rangkayo Rasuna Said berasal dari Minangkabau. Perempuan pertama yang mendapatkan gelar Syaihah dari Universitas Al Azhar Mesir dan pendiri pesantren wanita pertama di dunia juga orang Minangkabau yaitu Hj Siti Rahmah El Yunusiyah. Banyak lagi kalau mau disebutkan sejarah dan fakta gemilang orang Minangkabau berkarya untuk negeri ini. Jadi, wajar dialog kebangsaan yang digagas oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi dan Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengundang Jenderal Gatot Nurmantiyo, Panglima TNI 2017-2019 hadir menjadi ‘Keynote Speaker’ dalam acara “Dialog Kebangsaan Umat Islam dengan tema Bagaimana Umat Islam Menghadapi Tantangan ke Depan”. Mengetahui mau masuk daerah gudangnya para pemikir, Jenderal Gatot Nurmantiyo yang akrab dipanggil GN ini tahu diri dan membawa rombongan 30 orang tokoh nasional yang juga para pakar, guru besar, akademisi dan ulama. Tampak hadir bersama rombongan yang juga menjadi nara sumber ; Prof Dr Chusnul Mariah, Dr Mohammad Said Didu, Dr Syahganda Nainggolan, Dr Ubaidillah Badrun. Juga bersamaan hadir mantan Ketua Komnas HAM dan Rektor UNJ Jakarta Prof Hafidz Abbas, Rektor UCI Prof Laode Kamaludin, Ketua Federasi Buruh Seluruh Buruh Indonesia Moh Jumhur Hidayat, Habieb Muchsien Al Athos, Gede Siriana, mantan Dirut Bakri Land Hendri Harmen, Andrianto, Wahyono, Mayjen Purn Fuad Basya, Adhi Massardi (mantan Juru Bicara Gus Dur), dan Dr Anton Permana Dt Hitam yang juga putera Minangkabau. Hadir lebih 300-an peserta yang mewakili MUI masing-masing Kabupaten dan Kota Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, dan Kepri. Belum lagi para pimpinan Pondok Pesantren, BEM, ormas Islam baik Muhammadiyah, NU, PERTI, PERSIS, DDI, Tarbiyah, para dosen, guru besar, tokoh adat hingga Bundo Kanduang. Dari pemerintahan hadir para FORKOPIMDA, Wagub Sumbar mewakili Gubernur Sumbar yang sedang umroh Dr Audi, Polda, Korem, Lantamal yang mewakili dan juga tentunya ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar berserta Ketua LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar. Suasana terlihat hangat dan semangat. Paparan dari para nara sumber pun berkualitas. Ada dua sesion dalam seminar tersebut di luar pembukaan. Dan boleh dikatakan, tingkat kehadiran perserta dalam ruangan meskipun sampai larut malam sangat tinggi dan antusias. Dialog yang dimulai tepat pukul 16.00 itu selesai pukul 12.30 WIB. Hebatnya, para peserta boleh dikatakan bertahan hadir 99 persen. Dari hasil semua dialog itulah, makanya para peserta yang hadir membentuk tim untuk merumuskan dan memformulasikan apa intisari kesimpulan dari dialog yang dilaksanakan untuk kemudian ditindaklanjuti. Adapun 10 rumusan yang dihasilkan menjadi “ PIAGAM MUNANGKABAU NAN SAPULUAH” adalah sebagai berikut : Point-Point rumusan hasil Dialog kebangsaan ummat Islam di Sumbar. Piagam Minangkabau Nan Sapuluh: Dengan Menyebut Nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami masyarakat Minangkabau, yang Hadir pada Dialog Kebangsan Umat Islam di Hotel Panggeran Beach 2023. Menyatakan Bahwa : 1. Telah terjadi tragedi kerusakan sistematis dalam perjalanan roda bernegara kita Republik Indonesia seperti pada sistem, aturan, dan sumber daya manusianya di hampir segala lini. 2. Kami bersepakat, tetap setia pada konstitusi dasar yang telah dirumuskan Founding Father negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945. yakni Pancasila dan UUD 1945 3. Menolak tegas segala bentuk neo-invansi, neo-kolonialisasi, yang merongrong kedaulatan NKRI, baik itu secara terbuka maupun tertutup oleh siapapun terhadap negeri ini. 4. Menolak tegas segala upaya, adudomba, provokasi de-islamisasi, islamphoia, infiltrasi, fitnah, dan pemutarbalikan fakta sejarah, kriminalisasi, intimidasi, terhadap Islam dan Pancasila. Dan meminta semua pihak untuk segera berhenti mengasosiasikan umat Islam dengan stigma radikalisme, intoleransi, politik identitas, dimana hal ini kami anggap sebagai upaya membungkam dan menyudutkan umat Islam yang ta’at beribadah serta tidak mudah ikut, manut dengan keinginan suatu kelompok politik. 5. Bersepakat untuk bersama berjuang, menyelamatkan nasib bangsa ini, dari serangan perang asimetris yang menyasar kedaulatan bangsa ini, seperti upaya kudeta konstitusi, perampokan sumber kekayaan alam (SKA), infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menggunakan kekuatan negara untuk kekuasaan oligarki politik dan oligarki ekonomi. 6. Mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, ummat Islam dan masyarakat luas agar kembali menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan azas kearifan lokal berupa semangat ukuwah Islamiyah, ukuwah wathaniyah, semangat gotong royong, dan kesadaran Jihad untuk bersama menyelamatkan nasib bangsa ini ke depan, baik melalui perjuangan linier politik negara, maupun nonlinier, politik insidentil (darurat) negara yang dijamin konstitusi UUD 1945. 7. Meminta semua pihak untuk secara sadar, menghentikan segala bentuk upaya, prilaku, agenda tertentu yang bisa membahayakan keutuhan NKRI, serta juga menghentikan penggunaan alat kekuasaan negara untuk kepentingan kekuasaan kelompok politik tertentu. yang telah melukai, menyakiti, dan mengkhianati rakyat. 8. Mendukung penuh setiap upaya perbaikan, kritikan, perlawanan, action plan, dari pihak manapun juga terhadap jalannya roda pemerintahan yang dianggap telah jauh melenceng dari amanat konstitusi dan cita-cita perjuangan para Bapak bangsa. 9. Menindalanjuti, kesepakatan hari ini dengan membentuk, melebur, atau bergabung dengan kelompok perjuangan yang sudah ada dan terbentuk karena melawan kezaliman dan kemungkaran yang di lakukan penguasa yang otiriter hanya dengan dakwah dan People Power kekuatan Civil Society 10. Masyarakat Minangkabau dalam falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, siap menjaga NKRI dengan seluruh jiwa raga, dengan bertekad sejak hari ini akan terus menyuarakan kebaikan, merajut persatuan, menghimpun kekuatan, baik fisik dan non fisik, baik materil dan spritual, baik sendiri maupun kelompok, untuk menjadi benteng pertahanan bangsa Indonesia yang solid, tangguh, dan militan. Semangat dan spirit ini akan terus di gelorakan mulai dari keluarga, kaum, kampuang, dan Nagari Nagari di seluruh ranah Minangkabau. Padang, 28 Januari 2023 Dengan telah di bacakannya Piagam Minangkabau Nan Sapuluah (sepuluh) ini, maka tentu di harapkan dapat tersosialisasi ke tengah masyarakat Minangkabau khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena spirit “urang awak” ini bisanya akan mudah menjadi trigger dan motivasi bagi kelompok yang ingin perubahan lebih baik terhadap negeri ini. InsyaAllah. (*) Jakarta, 31 Januari 2023.
Trisakti Itu Bernama Koalisi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NASDEM, Demokrat dan PKS, sejatinya bukan hanya ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah hilang selama ini. Dengan mengusung Anies sebagai capres, koalisi perubahan secara substansi telah mencoba menjebol sekaligus membangun sistem dan tata-kelola penyelenggaraan negara yang begitu bobrok. Ketiga partai yang berani berseberangan dengan rezim kekuasaan tiran, pada prinsipnya telah menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang- orang dan partai politik yang terlalu memujanya. Konstelasi pilpres 2024 memasuki babak baru. Sikap partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS yang mengusung Anies sebagai capresnya, semakin memanaskan suhu dan panggung politik nasional. Kebijakan satu partai politik koalisi dan dua partai politik oposisi itu, mematahkan sekaligus meluruskan beberapa spekulasi skenario pilpres 2024. Pertama, menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa dari oligarki baik yang berasal dari korporasi maupun partai politik tertentu. Kedua, membangkitkan gairah dan opitimisme tinggi sebagian besar rakyat yang menginginkan perubahan di negeri ini. Ketiga partai politik pengusung Anies berhasil mengubur mimpi, hasrat sekaligus ambisi rezim kekuasaan untuk terus memerintah republik. Kebijakan partai politik tersebut bukan hanya menangkap aspirasi dan kehendak rakyat, lebih dari itu menjadi indikator betapa demokrasi masih bisa diselamatkan dan dilaksanakan, meskipun terlanjur telah rusak dan menjadi momok yang mengerikan akibat ulah rezim. Ada pertarungan politik yang terpolarisasi dalam dua kekuatan. Satunya diwakili oleh rezim status quo yang ingin memperpanjang jabatan atau presiden 3 periode. Sementara satu lainnya menginginkan pergantian kepemimpinan nasional dus perbaikan negara bangsa. Antara kekuatan petahana melawan koalisi perubahan, antara rezim kekuasaan dan oposisi. Ada yang menarik dari partai politik dalam koalisi perubahan menyangkut keputusannya memilih Anies sebagai capres pada pilpres 2024. Dipelopori oleh Nasdem yang mengusung Anies, pembahasan dan berujung hal yang sama pada Demokrat dan PKS, bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Ada kalkulasi yang begitu dipertimbangkan oleh ketiga partai itu, salah satunya dampak yang dianggap merugikan. Keberanian Nasdem mencapreskan Anies harus dibayar dengan tindakan resisten pemerintah beserta partai politik pendukungnya. Dibuly, ditinggalkan kader hingga terancam direshuffle kadernya dalam pemerintahan, menjadi konsekuensi logis yang diterima partai Nasdem. Pilihan sulit bagi Nasdem untuk terus merapat bersama rezim kekuasaan atau bersama rakyat bergandengan tangan. Partai Nasdem mengambil langkah tepat, diikuti partai Demokrat dan PKS mengunci tiket capres Anies, untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya pilpres 2024. Langkah politik Nasdem, Demokrat dan PKS mengingatkan publik pada Trisakti Bung Karno. Pemikiran presiden pertama Indonesia tentang berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seakan menjadi spirit dari koalisi perubahan. Nasdem, Demokrat dan PKS, seketika bertransformasi menjadi 3 pilar yang menopang tegaknya konstitusi dan demokrasi yang selama ini cenderung mengalami kehancuran. Rezim kekuasaan bukan hanya menghianati Trisakti Bung Karno, lebih dari itu membahayakan eksistensi dan keberlangsungan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Melalui proses pilpres 2024, koalisi perubahan sejatinya berupaya membangun kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Menyelamatkan pilpres yang jujur, adil dan terbuka, demi melahirkan pemimpin yang memiliki kecakapan, karakter dan integritas untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trisakti Bung Karno memang belum bisa diwujudkan. Kapitalisme dan komunisme global masih menguasai Indonesia hingga kekinian. Mewujudkan Trisakti Bung Karno menjadi identik dengan menepis sekulerisasi dan liberalisasi. Kapitalisme dan komunisme yang membunuh Trisakti Bung Karno itu, terus berlanjut menguasai republik melalui tangan-tangan rezim. Kekuasaan yang menjadi boneka nekolim kini menyeringai dalam wajah pemerintahan. Cengkeraman oligarki yang menghina, menista dan merendahkan bangsa Indonesia, menegaskan bahwasanya revolusi belum selesai, seperti kata Bung Karno. Koalisi perubahan tak sekedar memasuki babak baru pesta demokrasi yang menentukan masa depan Indonesia. Ketiga partai politik pelopor pembaruan dan perbaikan bangsa ini, selayaknya berani menjebol dan membangun kembali tatanan penyelenggaraan negara yang terlanjur rusak begitu akut dan sistemik. Dengan mengusung, mengamankan dan memenangkan Anies Baswedan, koalisi perubahan pada hakekatnya membawa harapan perubahan yang lebih baik dan bermartabat serta mengupayakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengusung Anies sebagai capresnya, koalisi perubahan tak ubahnya sedang menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang-orang dan partai politik yang terlalu memujanya. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Januari 2023/9 Rajab 1444 H.
Umat Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Al Qur'an
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengajak agar umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi aksi pembakaran salinan Al Qur\'an di Swedia. \"Membakar Al Qur\'an itu jelas melukai umat Islam, saya mendorong aparat kepolisian di Swedia menindak tegas para pelaku. Tapi yang paling penting kita (umat Islam) harus tetap tenang, tidak terprovokasi dengan aksi itu,\" kata Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu, 21 Januari. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al Qur\'an. Muhaimin mengutuk keras aksi keji tersebut. Selain bertentangan dengan nilai keislaman, dia menyebutkan aksi Paludan bisa memicu ketegangan antar-umat beragama di dunia, terutama Islam. \"Saya tentu saja mengecam keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Qur\'an di Swedia, itu bukan saja tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan toleransi, malah lebih dari itu bisa memicu ketegangan,\" ucap Muhaimin. Negara Arab, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait pun mengecam Paludan. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga sudah menyikapi kejadian itu. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Alquran oleh Rasmus Paludan. Aksi penistaan kitab suci itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan berekspresi harusnya dilakukan secara bertanggung jawab. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyayangkan sikap Rasmus Paludan. KH Yahya mendoakan agar Paludan sadar dan mendapatkan nilai-nilai kebenaran usai tindakan yang dilakukan Paludan. “Whatever his cause is, it is doomed to fail. Mari kita teruskan saja duduk santai menikmati kesyahduan iman kita sendiri sambil menunggu Rasmus Paludan runtuh bersama segala cita-citanya atau dia insaf kemudian berbelok ke jalan yang benar,” kata Gus Yahya.(ida/ANTARA)
Pembicaraan Gibran dengan Megawati Saat di Semarang, Dirahasiakan
Solo, FNN - Gibran Rakabuming Raka merahasiakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu pada pelantikan Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang di Semarang, Senin (30/1).\"Baca saja ekspresi muka saya waktu digandeng bu Mega, itu cukup menjawab,\" katanya di Solo, Selasa.Disinggung mengenai kemungkinan untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2024, ia enggan menjawab secara lugas.\"Nggak tahu, baca sendiri (ekspresi wajahnya, red.). Nanti dululah itu, nanti saja dibahasnya, yang penting sudah ketemu ibu (Megawati, red.), sudah,\" katanya.Meski merahasiakan isi pembicaraan dengan Megawati, ia mengakui banyak kesan yang dirasakannya saat pertemuan. Sempat mengantarkan Megawati hingga ke mobil untuk kembali ke Jakarta, ia mengatakan pada kesempatan itu tidak ada pembicaraan berdua antara dirinya dengan Megawati.\"Enggak, kemarin sudah cukup, singkat, padat, jelas,\" katanya.Sebelumnya sempat tersebar foto Megawati yang menggandeng tangan Gibran saat pertemuan di Semarang. Meski dalam foto tersebut keduanya terlihat dekat, ia enggan menyebut jika gandengan tersebut merupakan bagian dari simbol politik.\"Enggak, beliau sudah seperti ibu, eyang saya sendiri. Pokoknya tugasku kalau beliau di sini saya ngantar, mendampingi,\" katanya.Sementara itu, saat disinggung mengenai persiapan Pilkada 2024, ia mengaku tidak ada persiapan apapun.Termasuk merealisasikan 16 proyek prioritas di Solo, dikatakannya, upaya tersebut bukan bagian dari persiapan untuk melaju pada kontestasi politik yang lebih tinggi.\"Nggak ada, lha \'aku meh ngopo to?\' (saya mau melakukan apa?). Proyek prioritas itu kan pekerjaan sekarang, tugas saya menyelesaikan itu. Saya nggak mau pamer, biar warga yang menilai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Seleksi CASN 2023 Dibuka untuk Umum
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 akan dibuka untuk umum. “Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia pun mengatakan terkait formasi seleksi CASN yang melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu, selain pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pendidikan, pemerintah juga berfokus pada pemenuhan talenta digital. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk transformasi digital yang sedang dilakukan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). \"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur SPBE. Formasi lain yang juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ucapnya. Lebih lanjut, Anas menyampaikan saat ini instansi pemerintah dalam tahapan persiapan pengusulan formasi seleksi CASN. “Sekarang, semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” ujar dia. Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Ia lalu meminta instansi-instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas juga menyampaikan ada empat arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan-jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” ujar Anas.(ida/ANTARA)
Silat Politik Surya Paloh
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEPERTI biasa selalu ada isu untuk menarik perhatian pada Istana. Membangun kesan Jokowi masih kuat dan masih bisa berbuat meskipun dengan dibuat-buat. Isu itu adalah reshuffle kabinet. Momen pilihan adalah \"mbalelo\" Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Pencalonan yang membuat gerah Istana karena Anies tidak disukai Jokowi dan Istana. PDIP langsung menekan petugas partainya agar segera mengganti Menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Ada tiga targetnya yaitu Johnny G. Plate, Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo. Ketiganya santer akan di reshuffle. Partai koalisi tentu mengincar terutama PDIP. Isu bargaining pun mencuat konon ditawarkan juga pada PKS. Tentu maksudnya agar PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Uniknya PKS secara resmi akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies pada acara Rakernas 24 Februari 2023. Ketika Menteri Partai Nasdem disasar, Ketum Surya Paloh terus bermain silat. Menyatakan loyalitas kepada Jokowi. Terkesan masih bisa negosiasi soal Anies Baswedan. Tentu serangan padanya menjadi tajam. Dukungan Partai Demokrat kepada Anies memperkuat sikap Surya Paloh untuk konsisten. Koalisi Perubahan memperkuat diri. Deklarasi bersama sedang dimatangkan. Surya Paloh dengan silat politiknya membuat Jokowi serba salah dan berada dalam pilihan sulit. Reshuffle atau tidak. Partai Nasdem aodalah pendukung utama koalisi pemerintahan. Surya Paloh sangat tahu \"daleman\" Jokowi. Ia bisa menekan. Luhut Binsar Panjaitan merasa perlu untuk bertemu Surya Paloh di London saat Anies blusukan di Eropa. Anies Baswedan semakin mengokohkan dirinya sebagai tokoh dunia yang disegani. Seakan menjawab serudukan buzzer yang menyebut silaturahmi Anies ke berbagai daerah sebagai curi start. Semestinya para pencemburu itu faham bahwa selama belum ada kaos kontestan maka belum ada curi start. Batas start nya saja belum ada. Ketika sukses mendapat simpati dunia, buzzer dan pencemburu itu mengatakan Anies adalah budak Eropa. Maksudnya mungkin mengimbangi tudingan Jokowi yang budak China. Nah soal reshuffle yang antara ya atau tidak memang masih ditunggu. Sangat berisiko jika ternyata pilihannya membuang Menteri Nasdem. Surya Paloh yang kini \"baik-baik\" dengan Jokowi akan berubah menjadi \"tidak baik-baik\" lagi. Legalitas Jokowi akan dibongkar baik soal persyaratan Capres, suara palsu atau produk ilegal lainnya. Publik akan mendapat informasi kejutan. Musuh \"dalam\" biasanya lebih bahaya daripada \"musuh luar\". Dalam perspektif ini Jokowi berat untuk melakukan reshuffle. Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana. Entah apa yang dibicarakan. Sementara itu persiapan deklarasi bersama terus dimatangkan. Pertemuan itu strategis dan menentukan untuk tiga kemungkinan. Pertama, Jokowi meminta agar Anies dilepas oleh Nasdem dan ini hal berat. Dugaan kuat Paloh menolak tekanan ini karena partainya akan ambruk. Kedua, Jokowi menyatakan ada tekanan untuk mereshuffle Menteri Nasdem dan ia minta Paloh untuk menerima dan merelakan. Pemberhentian Menteri akan semakin menguntungkan posisi politik Partai Nasdem. Ketiga, Jokowi tahu Anies tetap didukung Nasdem dan ia tidak akan mereshuffle tetapi meminta banyak jaminan untuk diri dan keluarganya jika Anies menjadi Presiden. Permainan banyak kaki atau politik \"kaki seribu\" Jokowi ini yang sangat mungkin dilakukan. Artinya tidak akan terjadi reshuffle khususnya Menteri Partai Nasdem. Jokowi bergerak dengan Capresnya apakah Ganjar, Erick atau Prabowo sementara Koalisi Perubahan bergerak juga. Jika Anies Baswedan sukses Jokowi tetap aman. Berharap diampuni dosa-dosanya. Jika Surya Paloh kuat dan tidak goyah menghadapi tekanan Istana soal pencalonan Anies Baswedan, maka ribut soal reshuffle hanyalah manuver politik, yang terjadi adalah tidak reshuffle. Reshuffle hanya menambah penyakit bagi Jokowi. Umurnya semakin pendek. Bandung, 2 Februari 2023
Pupus Sudah Menjadikan Pilpres All Jokowi's Men: Anies Baswedan Resmi Bacapres 2024
Oleh Ady Amar - Kolumnis SESUAI prediksi, PKS menyusul Partai Demokrat, secara resmi mencalonkan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024. Pernyataan resmi PKS itu disampaikan setibanya Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dari kunjungan menemui Ketua Dewan Syuro Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Istambul, Turki. Setelah pertemuan tim kecil di kediaman Anies, yang diikuti 3 partai penggagas Koalisi Perubahan, Jum\'at (27 Januari 2023), malam harinya sekitar pukul 21.00 Sohibul Iman yang dibersamai orang dekat Anies, Sudirman Said, berangkat menemui dua petinggi PKS, melaporkan perkembangan dinamika politik yang terjadi. Intinya, Dr. Salim setuju untuk disegerakan dukungan resmi PKS untuk Anies Baswedan dalam pencapresannya. Seolah ada kegentingan memaksa, konferensi pers sampai perlu disegerakan sesaat mereka tiba, dan itu di kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta, sebagai dukungan resmi PKS. Dengan demikian, tiga partai (NasDem, Demokrat, dan PKS) telah resmi mendukung pencapresan Anies. Artinya, 20 persen presidential threshold syarat pencapresan Anies sudah terpenuhi. Anies Baswedan resmi telah mengantongi tiket sebagai Bacapres dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Perjalanan mengusung Anies sebagai Bacapres, itu bukan perkara mudah. Banyak tantangan bahkan rintangan yang dihadapi dari setiap partai pengusung, baik internal maupun eksternal. Masing-masing punya tantangan dan godaannya tersendiri. Terutama NasDem pastilah punya tantangan tidak kecil. Sebagai partai yang sampai saat ini berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, risiko ditendang menterinya dari kabinet Indonesia Maju, seperti hanya tunggu waktu. Itu baru satu hal. Tidak menutup kemungkinan, ada hal lain yang akan diterima NasDem, dan itu bukan masalah kecil. Semoga saja tidak terjadi. Begitu pula yang dialami Partai Demokrat, mestinya muncul juga gesekan internal saat akan memutuskan mendukung resmi Anies Baswedan sebagai Bacapres, meski tidak sampai tercium keluar. Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) dalam membangun soliditas partai patut diacungi jempol. Semua yang dihadapi berikutnya serasa ringan, setelah ujian dahsyat \"pembegalan\" partainya oleh Moeldoko, yang menjabat selaku kepala Kantor Staf Presiden (KSP), di tahun 2022, itu mampu digagalkan. Soliditas partai yang dipimpinnya terasa sampai ke daerah, terlihat hampir tidak ada gejolak berarti di daerah. Konon ada tawaran istana pada Demokrat agar tidak mengusung Anies, dan jabatan 2 menteri diberikan. Demokrat bergeming, dan tetap dengan keputusannya, yang itu disampaikan AHY, Kamis (26 Januari 2023), sikap resmi partainya mengusung Anies Baswedan. Gesekan dan cobaan lain pasti juga diterima PKS untuk tidak mendukung Anies. Santer terdengar tawaran-tawaran menggiurkan baik nilai nominal uang yang fantastis, sampai diberikan posisi kursi menteri di kabinet. Semua itu terdengar, meski jika saja itu cuma isu, bahwa ada kelompok internal di PKS yang berkeberetan mengusung Anies. Kelompok yang memilih pilihan politik lebih pragmatis. Tapi ada kelompok lain, sepertinya lebih dominan yang tetap berpikir membesarkan partai dengan mendengarkan suara konstituennya. Dan, itu dengan mengusung Anies Baswedan. Perlawanan internal, sekali lagi jika itu benar ada, maka kelompok yang menghendaki mengusung Anies lah yang menang. Itu tampak dari pernyataan semalam (30 Januari 2023), bahwa PKS secara resmi mengusung Anies bersama NasDem dan Demokrat, sebagai Bacapres 2024. Hal simpatik pun ditampakkan PKS, yang menyerahkan Bacawapres pada Anies selaku Bacapres. Sebagaimana sebelumnya juga disampaikan Partai Demokrat, yang juga tidak memaksakan jagoannya AHY sebagai Bacawapres yang mendampingi Anies. Jauh sebelumnya, NasDem pun menyerahkan Bacawapres pada Anies. Sikap kedewasaan yang dihadirkan ketiga partai itu pastilah dicatat di benak rakyat, berimbas nantinya untuk juga dipilih dalam pemilihan legislatif (pileg) tidak cuma di tingkat pusat tapi sampai pileg tingkat Kabupaten/Kota. Pilihan rakyat pada presiden, itu seperti tidak bisa dipisahkan dari pilihan rakyat pada wakil rakyat di parlemen (legislatif). Sikap tiga partai Koalisi Perubahan, itu boleh disebut sikap antitesis terhadap pilihan istana pada nama tertentu, yang digadang-gadang sebagai penerus Presiden Jokowi kelak. Maka, endorse Jokowi pada nama tertentu, atau penyebutan ciri fisik yang bersangkutan dengan \"si rambut putih\", itu identik dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya itulah pilihan istana. Karenanya, istana seperti mati-matian dengan sekuat daya yang dipunya untuk menghentikan langkah Anies agar gagal dicapreskan. Mulai dari memakai tangan KPK untuk mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E, dan itu tidak berhasil. Alat bukti untuk mentersangkakan Anies tidak ditemukan. Maka mustahil penyelidikan bisa ditingkatkan jadi penyidikan. Anies bersih soal-soal demikian. Maka upaya merayu keras partai yang punya kecenderungan mengusung Anies dilakukan dengan segala cara, dan itu pun tidak berhasil. NasDem, Demokrat, PKS tetap kukuh dengan pendiriannya. Pendirian mengusung Anies sebagai Bacapres 2024. Anies menjadi satu-satunya Bacapres yang mengantongi tiket resmi sebagai Bacapres 2024. Sementara partai-partai lain masih kerepotan mencalonkan siapa, atau yang dicalonkan belum mendapat restu penuh dari koalisi partai yang ada. PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri Bacapres, masih kesulitan memilih siapa yang akan dipilih, puteri mahkota Puan Maharani yang dimajukan, atau desakan istana untuk memberikan tiket pada \"si rambut putih\" yang lalu dipilihnya. Semua menjadi belum pasti. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang berkoalisi atas \"arahan\" istana, terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, masih kesulitan menentukan Bacapres-nya. PAN dan PPP menghendaki Ganjar Pranowo sebagai Bacapres, sedang Golkar bersikukuh menjagokan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai Bacapres. Sepertinya Golkar akan ditekan keras istana untuk mengusung Ganjar. Lalu apakah Partai Golkar, partai dengan segala kebesaran dan pengalaman panjangnya, akan menjatuhkan marwahnya menerima tekanan itu, atau justru melawan dengan caranya. Sedang koalisi yang dibangun dua partai, Gerindra dan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, meski sudah membuat sekretariat bersama, masih kerepotan menentukan Bacawapres, yang diinginkan PKB untuk ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. Gerindra sudah jelas mengusung Prabowo Subianto sebagai Bacapres, tapi seperti belum klop dengan Bacawapresnya. Koalisi ini dimungkinkan bubar, jika kedua partai tetap pada keinginan masing-masing. Satu hal yang patut disyukuri dari pengumuman resmi PKS semalam, dalam menghadirkan Koalisi Perubahan, itu mampu membuyarkan keinginan istana mengusung Capres yang All Jokowi\'s Men, dan itu tidak akan terjadi. Maka, Pilpres 2024 menjadi menarik untuk diikuti, yang akan memunculkan Presiden Rakyat, yang itu bisa dinisbatkan pada Anies Baswedan, atau Presiden hasil endorse istana, yang entah siapa orangnya. (*)
Kejagung Sebut Hakim Keliru Menerapkan Hukum dalam Kasus Indosurya
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan lepas terdakwa Henry Surya (HS) dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indonsurya menyebut majelis hakim keliru dalam penerapan hukum.“Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Ketut mengatakan putusan lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu tidak sejalan dengan tuntutan dari penuntut umum. Sejumlah fakta pun dibeberkan sebagai pertimbangan pengajuan memori kasasi ke MA.Ia menerangkan, fakta-fakta tersebut di antaranya, KPS Indosurya memiliki 23 ribu nasabah. Kemudian melakukan pengumpulan dana nasabah hingga terkumpul Rp106 triliun. Namun, dari hasil audit terungkap ada 6.000 nasabah yang uangnya tidak terbayarkan dan tidak kembali, dengan kerugian nasabah sebesar Rp16 triliun.“Pengumpulan dana itu dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat,” katanya.Tidak hanya itu, KSP Indosurya tidak memiliki legal standing sebagai koperasi, karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Kemudian, anggota yang direktur tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pembagian deviden atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.Selain itu juga, produk yang dijual tidak sesuai dengan peraturan perbankan, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11 persen.“Ini tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,” kata Ketut.Pertimbangan lainnya, KSP Indosurya juga memperluas wilayah dengan membuka dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota. Upaya itu semata-mata dilakukan atas perintah Henry Surya dibantu oleh June Indira dan Suwito Ayub, selaku pengurus KPS Indonsurya.Setelah uang nasabah kembali dari tahun 2021 sampai dengan 2020, kata Ketut, atas perintah Henry Surya, sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik tersangka Henry Surya dan sisanya diberikan aset berupa tanah, bangunan dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun Internasional Capital.“Perbuatan para terdakwa dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” katanya.Padahal, lanjut Ketut, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menghindari proses perizinan penghimpunan dana masyarakat melalui BI.Oleh karena itu, kata Ketut, penerapan hukum perdata dalam perkara Indosurya jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena seluruh korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih kepada menjadi korban penipuan investasi bodong.“Oleh karena tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban dalam hal ini nasabah dengan kedok koperasi, seolah-olah seluruh kegiatan menjadi legal,” kata Ketut.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis bebas dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Mereka adalah pemilik sekaligus pendiri dan Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Kepala Administrasi KSP Indosurya June Indria.(ida/ANTARA)
Poin Piagam Koalisi Sudah Dibahas
Jakarta, FNN - Utusan Anies Baswedan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam koalisi sudah selesai dibahas dalam tim kecil.\"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.Menurut dia, delapan orang anggota tetap di tim kecil koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat rutin melalukan pertemuan. Pada Jumat (27/1) tim kecil bertemu dan makan siang bersama di rumah Anies Baswedan.Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan tim kecil yang dibentuk koalisi tiga partai untuk menggodok empat hal penting yakni platform, pasangan, pemenangan dan portofolio.\"Keempat hal inilah yang kami bahas. ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi pertimbangan paling mendasar pilihan kepada calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
POPULER
