ALL CATEGORY
Tak Tahu Anak Buahnya Punya Harta Miliaran dan Bergaya Hidup Mewah, Harusnya Sri Mulyani Mundur Saja
Jakarta, FNN - Beberapa hari terakhir ini, masyarakat dihebohkan oleh kasus anak seorang pejabat pajak yang menghajar anak petinggi Banser. Meski secara umum itu masalah pribadi anak muda, tapi kasus ini menarik perhatian masyarakat karena dilakukan oleh anak pejabat yang menghajar anak petinggi Banser dengan sadis hingga mengakibatkan korban koma. Kasus ini bertambah menarik karena media sosial kemudian menyoroti soal gaya hidup mewah pelaku, padahal dia anak pejabat eselon 2 Ditjen Pajak. Pelaku, misalnya, menggunakan mobil Rubicon, motor gede, dan sebagainya. Belakangan, media juga mengulik harta kekayaan bapaknya yang pejabat itu dan ternyata harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 56 miliar, lebih besar dari Dirjen Pajak. Mengetahui anak buahnya bergaya hidup mewah dan memiliki harta miliaran, Menkeu Sri Mulyani langsung uring-uringan diamplifikasi oleh staf ahlinya soal gaya hidup dari pegawai pajak ini. Itu berarti Sri Mulyani tidak tahu. Dimintai pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/2/23) mengatakan, “Oke, ini isu yang betul-betul mendebarkan. Bukan karena magnitude dari kekayaan pejabat ini, tetapi pada aspek kepribadian dari Sri Mulyani sebagai atasan.” Dalam sikusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, waktu Sri Mulyani ‘diusir’ pindah ke Washington, dia hijrah ke sana karena melihat Indonesia gagal menghadirkan etika publik. Sepuluh tahun yang lalu juga Rocky membuatkan satu forum untuk Sri Mulyani untuk menerangkan bagaimana ‘godaan’ dia hentikan selama dia menjabat. Peserta yang hadir pada forum itu terkagum-kagum dengan keterangan Sri Mulyani ini. Tetapi, kemudian arah politik berubah dan Sri Mulyani pergi ke Washington, lalu politik Indonesia diasuh kembali oleh oligarki. Kemudian Sri Mulyani balik lalu dipanggil Jokowi dan diterima. “Sri Mulyani pasti mau balik ke Indonesia untuk membantu Pak Jokowi kalau etika publik menjadi dasar kebijakan dia. Ternyata dia gagal hari ini,” ujar Rocky. Kasus seperti ini semacam gunung es dan puncaknya baru ketahuan ketika ada peristiwa kriminal. “Jadi, sebetulnya Sri Mulyani nggak punya akses untuk memantau pejabat-pejabatnya, bahkan Sri Mulyani nggak mungkin lagi untuk bicara bahwa dia menjadikan Kementerian Keuangan sebagai standar etika publik. Di situ sebetulnya keterangannya. Dan kita mau lihat sebetulnya, kalau beginian bukan sekadar pecat, Sri Mulyani itu mesti katakan bahwa dia gagal, saya gagal untuk menghasilkan petugas-petugas atau pejabat di Departemen Keuangan yang berintegritas,” kata Rocky. Sri Mulyani pernah berjanji bahwa Departemen Keuangan akan dijadikan model untuk kebersihan demokrasi. “Jadi kalau dia gagal, ya dia mesti mundur dong. Bukan hanya dia salahin orang ini,” ujar Rocky. Memang itu individual, tetapi, menurut Rocky, dalam sistem yang dia bangun tidak ada check and balance system terhadap perilaku hedonisme dari pejabat-pejabat. Oleh karena itu, kata Rocky, kita bisa asumsikan minimal separuh dari mereka itu tetap melakukan hal-hal yang buruk. Kalau sudah separuh, artinya Sri Mulyani betul-betul tidak punya ide. Ide Sri Mulyani berhenti dalam upaya untuk mengejar tax amnesti, menaikkan segala macam tarif, tidak berhasil. “Jadi, kelihatannya proyek Sri Mulyani untuk menegakkan integritas sudah lapuk,” ujar Rocky. (ida)
Anis Matta Ungkapkan 7 Alasan Indonesia Layak Menjadi Superpower Baru
MAKASSAR, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan langkah strategis pertamanya untuk Indonesia di masa depan, jika ditakdirkan menjadi Presiden RI. Anis Matta sendiri secara resmi telah dideklarasikan Pertai Gelora sebagai calon presiden (Capres) bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora sebagai calon wakil presiden (Cawapres)-nya. \"Kalau saya jadi presiden, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkonsolidasi elit. Elite ekonomi, elite militer dan elite politik. Karena ancaman paling besar kita saat ini adalah ancaman perpecahan,\" kata Anis Matta di Makassar, Jumat (24/2/2023). Hal itu disampaikannya saat Ngobrol Bareng Anis Matta Bersama Awak Media dengan tema \"Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia\" di The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Anis Matta, banyak pihak yang nyinyir dan meragukan Indonesia, apakah mampu menjadi negara superpower baru dunia. Namun, Ia yakin Indonesia akan menjadi negara superpower, karena memiliki potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. \"Soal superpower baru ini banyak yang nyinyir. Kenapa, apa bisa kita menyaingi Chna, Amerika, Rusia negara Eropa. Banyak juga meme yang menanggapi baliho Partai Gelora,\" kata Anis Matta. Karena itu, ia akan berupaya untuk mengkosolidasikan para elite militer, ekonomi dan poltik dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower baru dunia. Anis Matta lantas mengungkapkan, ada 7 alasan mengapa Indonesia harus menjadi negara superpower baru di dunia. Alasan pertama saat ini terjadi konflik atau perang supremasi antar negara kuat di dunia, dikarenakan ego kebesaran. Alasan kedua, dunia saat ini diambang perang dunia ketiga, lantaran tatanan global soal ini ada pembatasan senjata nuklir. \"Tapi sekarang ini tidak ada lagi pembatasan global terkait batasan senjata nuklir. Semua negara bebas punya senjata nuklir,\" katanya. Karena itu, alasan ketiga, Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi korban atau collateral demage seperti sebelum-sebelumnya akibat perang supremasi negara adidaya. Adapun alasan keempat adalah adanya integrasi dalam sistem ekonomi global yang akan mengubah langsung ekonomi dunia yang menyebabkan menciptakan strata baru antar negara, sehingga negara yang eksis akan bertahan. Selanjutnya, alasan kelima adalah adanya transformasi teknologi yang menyebabkan perubahan pada penyediaan lapangan pekerjaan. Saat ini ada kecenderungan tenaga kerja manusia digantikan dengan robot, sehingga Indonesia harus cepat menghadapi situasi ini. Kemudian alasan keenam adalah persoalan keadilan sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin. \"Ideologi tidak bisa menjawab persoalan ini, dan kesenjangan ini awal revolusi sosial. Hal ini mulai terjadi di Amerika Serikat,\" katanya. Terakhir, alasan ketujuh adalah bangunan masyarakat Indonesia bisa mempertemukan agama, demokrasi, kemakmuran dan keadilan sosial. Sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara militer, kuat secara ekonomi dan juga teknologi. \"Saya kira inilah alasan yang mendasari kenapa Indonesia harus menjadi sebagai superpower baru. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, Ini benar-benar nyata bisa, Insya Allah,\" pungkasnya. (Ida)
Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disiapkan Untuk Gusur Airlangga Hartarto?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa RESMI, Ridwan Kamil, GubernurJawa Barat masuk ke partai Golkar (18/1/2023). Meski dibesarkan oleh Nasdem melalui tiket pilgub Jabar 2018, namun pilihan politik Ridwan Kamil justru ke Golkar. Apa pertimbangan Ridwan Kamil ke Golkar, bukan ke Nasdem? Apakah itu inisiatif dan pertimbangan Ridwan Kamil sendiri, atau ada pertimbangan yang lain? Publik mulai berspekulasi. Spekulasi publik makin terbuka ketika nama Ridwan Kamil mendadak muncul di survei Litbang Kompas sebagai capres alternatif. Ini kebetulan, atau by design? Lagi-lagi, ini mendorong publik semakin tertarik untuk melakukan spekulasi. Tak ada sesuatu yang kebetulan. Apalagi dalam politik. Ibarat bermain catur, selalu muncul langkah dan strategi baru. Gagal mainkan banteng, kuda dimainkan. Sesekali pion, untuk mengecoh lawan, sekaligus membuka penyerangan baru. Berpolitik, gak ubahnya bermain catur. Nah, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, lalu muncul survei Litbang Kompas, boleh jadi ini bagian dari strategi baru. Seiring dengan makin menipisnya harapan bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket, Prabowo didorong untuk maju. Pasukan mulai digiring ke Prabowo untuk membantu dan memberi dukungan. Tapi, elektabilitas Prabowo nampak belum terangkat. Muncul Ridwan Kamil sebagai capres alrernatif. Kompas mulai memainkan kemunculannya. Apakah dengan munculnya Ridwan Kamil sebagai capres alternatif, ini sebuah persiapan untuk menggusur Airlangga sebagai ketum Golkar? Sebelumnya, Munaslub Golkar sempat diramaikan dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai tokohnya. Wacana itu gak lama meredup. Lalu muncul Ridwan Kamil. Di sisi lain, Airlangga dianggap gagal mengkonsolidasikan koalisi untuk melahirkan capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gak berhasil membujuk Ganjar. Akibatnya, KIB juga gagal menarik partai lain untuk bergabung. Keburu Koalisi Perubahan terbentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ungkapan Airlangga beberapa bulan lalu bahwa ada partai yang akan bergabung ke KIB, tak terbukti. Di sisi lain, elektabilitas Airlangga stagnan, dan tidak mengalami kenaikan. Meski upaya untuk melakukan branding begitu produktif dan masif. Nama Airlangga belum juga mendapat respon positif. Setidaknya ada tiga kegagalan Airlangga. Pertama, tidak berhasil melahirkan capres di KIB. Kedua, elektabilitas Airlangga tidak signifikan, padahal Golkar adalah partai besar. Ketiga, Airlangga tidak bisa mengendalikan arus bawah yang cenderung memberi dukungan kepada Anies. Mirip seperti Suharso di PPP. Apakah nasib Airlangga akan seperti Suharso? Tepatnya di-Suharso-kan? Segera di-PLT-kan dan diganti oleh Ridwan Kamil? Apalagi, popularitas dan elektabiltas Ridwan Kamil lebih tinggi dari Airlangga. Basis massa Ridwan Kamil di Jabar cukup signifikan, seiring posisinya sebagai gubernur di Jabar. Dalam politik, tak ada yang tak mungkin. Pertarungan jelang 2024 semakin keras. Perubahan strategi bisa muncul mendadak. Termasuk mengganti Airlangga dengan Ridwan Kamil sebagai ketum Golkar. Lalu memainkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, yang kebetulan juga menjadi basis Anies dan PKS. Kita tunggu apa yang akan terjadi antara Airlangga dan Ridwan Kamil di Golkar jelang pilpres 2024. Jakarta, 25 Februari 2023
Gatot Nurmantyo: Situasi Umat Islam Saat Ini Sama dengan Tahun 1965
Jakarta, FNN - Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo merasakan kondisi umat Islam di Indonesia hari ini sama dengan tahun 1964-1965, yang terus dijadikan obyek adu domba. Mereka yang bikin hoaks, tetapi umat Islam yang dituduh. \"Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak,\" kata Gatot Nurmantyo dalam diskusi publik bertema \"Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa, dan Bernegara\", di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Gatot menegaskan bahwa sejak dulu PKI punya tabiat yang sama dalam melakukan fitnah. \"PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia intenasional. Indonesia kata Gatot sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat sudah diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan juga UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. Tak hanya itu, sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini pemerintahan ada anak PKI. Yang di luar negeri boleh pulang ke Indonesia. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. \"Sekarang yang terjadi ada pengakuan pelanggaran HAM berat oleh kepala negara. Saya sangat menyesali keputusan itu,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa Presiden melakukan hal itu sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Oleh karena itu Presiden tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. \"Pengakuan presiden tersebut berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Tentu saja maksudnya ABRI (TNI Polri),\" paparnya. Padahal, lanjut Gatot sebuah permaafan harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Maka ini yang akan berbahaya. Gatot juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi sejak dulu dengan adanya Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. \"Jika sekarang Soekarno dianggap melakukan pelanggaran HAM berat, apakah Bandara Soekarno Hatta akan dihapus?,\" tanyanya. Gatot semakin miris anak muda semakin tidak tahu sejarah bangsa dengan dihapusnya pelajaran Pancasila dan sejarah bangsa. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda mencintai negara, wong wilayahnya saja gak tahu,\" tegasnya. Kelak, kata Gatot TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional. \"Seharusnya yang bicara ini TNI aktif, bukan saya. Saya hanya peduli saja. Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" tegasnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono mengingatkan masyarakat Indonesia dan TNI untuk segera menyikapi hal ini secara serius. \"Mari kita bersikap untuk action, terutama TNI. Umat Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara ini akan menjadi negara komunis. Should we do. Saya menunggu action,\" tegasnya. Sri Edi mengingatkan kekuatan sebuah tekad dengan menyitir perumpamaan kambing dan harimau. \"Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing,\" katanya memberi semangat. Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. (abd)
Boikot Umat atas Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TINDAK lanjut aparat pemerintahan atas penghancuran Masjid Nurul Ikhlas Jl. Cihampelas 149 Bandung hingga kini belum jelas juga, padahal penghancuran bangunan cagar budaya tersebut telah masuk ranah pidana. Sekurangnya UU No 11 tahun 2010 dan Perda No 7 tahun 2018 telah dilanggar. Pihak terkaitnya adalah PT KAI dan atau PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret. Indomaret yang dikelola PT Indomarco hingga kini masih beroperasi meski memiliki masalah dalam perijinan bangunan dan perijinan usaha. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Salim Group atau keluarga Lim Swie Liong ini harus ditindak tegas. Dalam kaitan keagamaan, umat Islam sering menghadapi masalah akibat arogansi Indomaret atau pemiliknya PT Indomarco Prismatama tersebut. Peristiwa di Jl. Cihampelas 149 Bandung sangat mencolok. Masjid Cagar Budaya dihancurkan dan di atas tanah bekas penghancuran dibangun gerai Indomaret. Sangat kuat dugaan ada \"permainan\" antara PT KAI dengan Indomaret. Perlu diusut modus kongkalikong seperti ini. Di Jember awal Februari 2023 terjadi masalah serius yakni terjadi PHK pada karyawan gerai Indomaret yang dikaitkan dengan pelaksanakan shalat jum\'at. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh memprotes keras atas kesewenang-wenangan Indomaret tersebut. Tahun 2021 PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di Jakarta melakukan kriminalisasi pada karyawannya yang bernama Anwar Bessy akibat protes karyawan atas pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) Iedul Fitri. Ancaman boikot dan aksi di depan Indomaret siap dilakukan FSPMI. Bahkan KSPI mengancam boikot Indomaret untuk seluruh Indonesia. Komisi D DPRD Jember pada tahun 2010 juga pernah memanggil PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret atas pengaduan sejumlah karyawan yang dipersulit atau dilarang melakukan shalat jum\'at. Atas pemanggilan tersebut pihak Indomaret tidak hadir. Keserakahan Indomaret sering meresahkan, bahkan dalam kasus Cihampelas 149 bukan lagi meresahkan tetapi merusak. Aparat pemerintahan dan hukum semestinya lebih gesit untuk cepat bertindak. Sementara masyarakat khususnya umat Islam wajar mulai mempertimbangkan melakukan boikot untuk tidak berbelanja ke gerai Indomaret. Konglomerasi dan kapitalisme ekonomi merajalela di depan mata. Ekonomi kaum menengah dan bawah terus tergerus. Mafia ikut bermain dengan menempel pada kekuasaan dan dunia usaha. Indomaret adalah wajah buruk dari kesewenang-wenangan dan keserakahan itu. Jika pelanggaran hukum dibiarkan, tentu tidak disalahkan jika masyarakat ikut membantu untuk menghukum. Cihampelas 149 adalah monumen kejahatan, bahan kegilaan. Bandung, 24 Februari 2023
Lebih dari 10.000 Massa dari Dapil Sulsel I Gelorakan Makassar
MAKASSAR, FNN — Lebih 10.000 massa kader dan relawan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memadati Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Jumat (24/2/2023) sore untuk mengikuti konsolidasi kader yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Parta Gelora Anis Matta. Dalam kesempatan ini, Anis Matta diperkenalkan sebagai calon presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang. Ia disambut ribuan kader dan relawan Partai Gelora dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, meliputi Makssar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Dalam acara yang dipandu komedian senior yang kini bergabung dengan Partai Gelora, Deddy Miing Gumelar, Anis juga didampingi oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan Sekretaris Umum Mudzakir Ali Djamil dan pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis mengungkapkan cita-cita Partai Gelora yang ingin Indonesia maju, baik dalan bidang ekonomi, teknologi hingga militer. \"Saya mau Indonesia menjadi negara yang kuat militernya, mampu ekonominya, maju teknologi nya, tapi rakyatnya soleh-soleh semuanya, orang pergi ke masjid, akhlak soleh tapi kantungnya tebal,\" ujar Anis. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta mengatakan, masyarakat saat ini banyak yang kwatir tidak mendapatkan pekerjaan dan takut menganggur, padahal anak-anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi. \"Kita ini sudah 77 tahun merdeka, tetapi semakin lama anak-anak yang sekolah ini ditanyakan oleh orang tuanya, bagaimana kerjaannya nanti seperti apa? Jadi kita kwatir semakin banyak pengangguran,\" kata Syamsari. Karena itu, menurut Syamsari, Indonesia membutuhkan arah baru dan pikiran baru. Maka Partai Gelora akan menghadirkan calon anggota dewan yang memberikan pikiran baru. \"Tetapi itu semua tidak cukup hanya mendapatkan kursi saja, kita juga butuh presiden. Dan kita ingin agar Anis Matta menjadi Capres 2024. Sehingga bisa membawa pikiran dan juga langka-langkah kongret langkah-langkah baru superpower baru,\" kata mantan bupati Takalar itu. (Ida)
Jokowi Bisa Tersungkur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOKOWI tidak bisa mengabaikan sinyal politik kunjungan Duta Besar AS., \"Sung Yong Kim\" ke markas Partai Keadilan Sejahtera ( KPS ) 15 Februari lalu. Melalui simbol PKS bawa AS hendak mengirim pesan kepada rezim Jokowi bahwa Islam bukan lagi musuh AS. Sementara AS menandai Cina sudah terlalu jauh pengaruhnya di Indonesia dan mengganggu keseimbangan kekuatan di Indo Pasifik. Kena apa Dubes AS tidak datang ke ormas terbesar NU dan Muhammadiyah, karena AS ada misi lain ketika rezim Jokowi adalah upaya mengenyahkan Anies dengan segala cara sebagai simbol kekuatan pro-perubahan dari Capres mendatang. Sementara PKS sedang menghadapi rayuan, tekanan, bahkan ancaman (dari pemerintah) untuk tidak men-capreskannya. AS perlu meyakinkan PKS agar jangan ragu ragu mencapreskan Anies Baswedan, karena AS sangat berharap Anies bisa ikut dalam kontestasi Pilpres mendatang dengan aman tanpa gangguan dari rezim Jokowi. AS memiliki alasan bahwa Anies adalah tokoh paling otentik sebagai pembawa nilai-nilai universal, khususnya demokrasi dan HAM, sebagai lawan nilai-nilai yang diusung rezim Cina. Dalam konteks persaingan dengan Cina, AS melihat PKS — bersama FPI dan alumni 212 — sebagai kekuatan yang kritis terhadap Cina dan ideologinya. NU justru sinyal politiknya sudah larut bersama kekuatan status quo. AS sangat paham gelombang dukungan rakyat dari berbagai belahan nusantara yang dikunjungi Anies akan mengancam kelompok status quo. Maka melahirkan macam macam rekayasa antara lain Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya. Pesaing Anies dari koalisi partai masih berantakan sekalipun cukup kuat back up dukungan dari para taipan dan para bandar Oligarki di Indonesia. Rezim makin sulit mengendalikan masa rakyat agar tetap mengikuti keinginan kuasa rezim. Jualan LBP agar presiden mendatang harus meneruskan program rezim Jokowi saat ini justru mendapatkan perlawanan balik yang sangat keras dari rakyat . Suara sumbang rezim boneka, pembohong, tukang tipu, pembual makin membesar sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa , tergambar rakyat sudah muak dengan rezim saat ini. Anies adalah figur cerdas alumni AS. Track recordnya sebagai pengusung demokrasi terpampang jelas. Selain parpol-parpol nasionalis dan Islam, Anies juga didukung kubu Islam modernis, seperti Partai Ummat pimpinan Amien Rais. Bahkan masa kader partai yang sedang berkoalisi melawan Anies terpecah sebagian kadernya mendahului keputusan partai untuk mendukung Anies. Arah politik global AS sangat jelas akan menetralisir kebijakan pemerintah yang condong ke Cina dapat di netralisasi bila Anies menggantikan Jokowi. Bagi AS kekuatan status quo yang terang terangan kebijakan dan arah politiknya pro-Cina dipandang berbahaya bagi kawasan Indo-Pasifik. Wajar AS mulai menggunakan pengaruhnya untuk menekan Jokowi. Tidak heran untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik AS, Jepang, Australia, dan India membentuk aliansi militer bernama QUAD yang digagas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Belum cukup, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang didirikan pada 15 September 2021. Sentuhan dengan Indonesia langkah yang lebih efektif, murah, dan strategis adalah menguatkan dan menjaga kemandirian Indonesia. Untuk itu, kelompok Islamis harus terintegrasi ke dalam pemerintahan mendatang. Serangan bahwa Anies berkuasa akan mendirikan Islam adalah pandangan bodoh dan keliru. Itu tidak mungkin karena tak ada satu pun kekuatan politik di Indonesia yang menginginkan syariah diberlakukan. Bahkan, Anies pun tidak akan mau. Terintegrasinya kaum Islamis hanya untuk mengimbangi kelompok pro-Cina. Sehingga serangan Politik Identitas yang di arahkan ke Anies terlalu fulgar dan telanjang bulat kebohongannya, rekayasa tersebut akan patah dan berantakan. Saran diplomasi dubes AS adalah memastikan pilpres 2024 mendatang berlangsung jujur dan adil di mana hak politik Anies untuk ikut berlaga dijamin. China sangat memahami apa yang sedang di permainkan oleh AS, dan China sendiri tidak akan mau bermasalah dengan Indonesia sekalipun kalau ahirnya presiden digantikan oleh Anies. Terpilihnya Anies sebagai presiden akan meningkatkan posisi tawar Indonesia vis a vis Cina. Yang bermasalah justru Jokowi kalau tidak bisa dan tidak menyadari, mengantisipasi dan berhitung dengan gelombang politik global yang sedang dimainkan AS, nasibnya bisa jatuh tersungkur. Apabila rezim Jokowi berlanjut atau nekad pemenang pilpres harus figur pro-status quo hasil rekayasa pemerintah akan memanipulasi suara, Indonesia berpotensi tersungkur ke dalam turbulensi sosial-politik yang akan membakar semuanya. *****
Sri Edi Swasono: Yang Melanggar HAM Berat Ya PKI
Jakarta, FNN - Pengakuan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat pada masa lalu khususnya pada peristiwa G30S/PKI terus menimbulkan polemik. Masyarakat khawatir yang dituduh melakukan pelanggaran HAM umat Islam dan ABRI (TNI-Polri). Padahal nyata-nyata yang melakukan pelanggaran HAM Berat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). \"Yang melanggar HAM adalah PKI. Bapak saya dibunuh PKI tahun 1948. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Usia saya waktu itu 8 tahun. Pembunuhan terbanyak terjadi di Karesidenan Madiun,\" kata Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada hari Jumat 24 Februari 2023 di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Menantu Bung Hatta itu menyarankan agar TNI segera bersikap dan membantah pernyataan Presiden tersebut, sebab banyak jenderal yang dibunuh. Sri Edi juga mempertanyakan sikap pimpinan TNI, kenapa hal itu tidak menjadi perhatian Panglima TNI. \"Yang kejam adalah PKI. Saya melihat sendiri kekejaman itu,\" katanya dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara.” Diskusi kebangsaan ini menghadirkan narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement), Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief wartawan senior FNN sebagai moderator. Sri Edi menyesalkan sikap PKI yang tak pernah mengakui kesalahan. \"Hingga saat ini, tak ada permintaan maaf dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap ayahnya. Pada 1948 ayah saya Moenadji Soerjohadikoesoemo, ditembak mati oleh PKI,\" kenangnya. Menurut Sri Edi, ayahnya digelandang ke penjara oleh PKI ketika disuruh pilih Soekarno-Hatta atau Amir-Muso. Ayahnya memilih Soekarno-Hatta, yang kemudian ditembak mati. Saat itu, kata Sri Edi ayahnya menjabat hakim di Pengadilan Ngawi. Bersama enam pejabat lainnya di Ngawi dikubur bersama-sama setelah ditembak. Mereka dikubur dalam satu liang lahat di Dungus, Madiun, Jawa Timur (Jatim). “Di sebelah Timur Bengawan Madiun di Ngawi. Dua minggu kemudian baru ditemukan liang lahat itu berkat petunjuk Lurah Dungus. Masing-masing bisa diidentifikasi berkat dr. Soeroto, Dokter Kepala RS Ngawi,” kata dia. Ia mengatakan, PKI membunuh banyak orang dengan cara yang kejam. Banjir darah tidak hanya di Ngawi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Karesidenan Madiun. “PKI yang berontak membunuhi rakyat. Kalau saja G-30S/PKI 1965 PKI yang menang, kita yang mereka bunuh lagi seperti para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya,” jelas Sri Edi. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan PKI punya pola yang sama dalam menghilanglan jejak lalu menuduh orang lain. \"Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan sumur untuk menghilangkan jejak. PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" papar Gatot. Gatot menyarankan kepada prajurit TNI yang masih aktif untuk ingat pada sumpah jabatan. \"Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" teganya. Sri Edi mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kekejaman PKI yang luar biasa kejam, bahkan super biadab. Keturunan PKI kata Sri Edi tetap satu tujuan dengan segala cara ingin membentuk negara komunis. Oleh karena itu masyarakat harus bersama-sama, terutama TNI membasmi bangkitnya PKI. “PKI tidak pernah meminta maaf telah membunuh manusia-manusia tak bersalah,” tegas Prof. Sri Edi. Sri Edi menyarankan agar umat Islam jangan menjadi penakut. \"Orang Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya karena akan dibawa menjadi negara komunis. Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing. Should we do. Saya menunggu action,\" pungkasnya. (sws)
Negara Mengakui Pelanggaran HAM Berat, Presiden Tak Punya Legitimasi Moral
Jakarta, FNN - Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, semakin menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki legitimasi moral, sebab dalam masa kepemimpinannya pelanggaran HAM terus terjadi. \"Presiden Jokowi tidak punya legitimasi moral sebab hingga saat ini pelanggaran HAM terus terjadi. Pada 2019 terjadi penembakan mahasiswa, ada ratusan petugas Pemilu meninggal, kasus Bawaslu ada puluhan orang terbunuh, dan di KM 50 tol Cikampek, ada 6 anak muda ditembak mati. Ini bagian integral pelanggaran HAM,\" kata Ubedilah dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara” yang dialkukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), pada hari Jumat 24 Februari 2023, di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber antara lain: Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), Adhii Massardi (Juru Bicara Presiden Gus Dur) dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Ubed, panggilan akrab Ubedilah Badrun menegaskan Keppres Jokowi tersebut seolah-olah ingin jadi pahlawan. Bahkan semua NGO menyatakan pernyataan Jokowi telat. Padahal hal ini kata Ubed hanya aksesoris politik saja dari Jokowi. \"Justru pernyataan Jokowi mengandung persoalan serius sebab tidak clear di depan publik bahwa siapa aktornya? Sementara yang terlihat jelas adalah bahwa yang terbunuh para jenderal dan di masyarakat juga terjadi pembunuhan, siapa aktornya?,\" tegasnya. Menurut Ubed, aktornya kompleks, tidak tunggal yang tidak bisa diarahkan pada satu entitas. \"Talangsari, siapa aktornya? Peristiwa Semanggi 1 dan 2, siapa aktornya. Di mana mereka sekarang? Ada peristiwa Aceh dan Papua 2002 dan 2003. Siapa aktornya?,\" tanya Ubed. Kalau bicara aktor kata Ubed, maka ada Soekarno, Soeharto, Wiranto, Habibie, Prabowo. \"Kenapa kasus Munir gak dimasukkan sebab Presidennya Megawati,\" katanya. Ubed menyarankan agar presiden jangan mudah bikin keputusan. \"Bersihkan dulu orang orang di lingkaran istana yang melanggar HAM, jangan dilindungi. Kalau tidak ada yang melawan, mereka akan jalan terus,\" paparnya. Tim penyelesaian Non-Yudisial ini menurut Ubed dampaknya akan dahsyat, karena berdampak pada ekonomi, yang bisa menghabiskan dana puluhan triliun. Juga akan membuka luka lama, karena non PKI juga akan jadi korban. Ketegangan sosial akan naik serta menimbulkan spekulasi di masyarakat. \"Mengapa tidak menggunakan landasan UU 26 tahun 2000?,\" tanya Ubed. Sementara Brigjend Hidayat Purnomo, Ketua Umum Gerakan Bela Negara mengingatkan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didirikan atas dasar agama. \"Pelanggaran HAM terjadi sejak kemerdekaan sampai KM 50 dan hari ini, bukan hanya tahun 1965 saja. Tahun 1948 Indonesia mau dibikin komunis. Muso bikin negara Soviet Komunis. Sementara Aidit berkiblat ke Peking,\" tegasnya. PKI kata Hidayat ingin bikin angkatan ke lima tapi ditolak TNI. Yang menolak adalah mereka yang dibunuh di Lubang Buaya. Namun sekarang ada upaya untuk memutar balikkan fakta. \"Tidak ada kyai dan santri yang memulai membunuh. PKI yang memulai, Gerwani bahkan melakukan di masjid. Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong Keppres ini direspons,\" tegasnya. Hidayat mencatat sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Bahkan sekarang ada perintah agar monumen Lubang Buaya dihancurkan. \"Ini berbahaya, bisa menimbulkan konflik horizontal. Begitu ada konflik negara lain masuk. Maka TNI harus bikin kontigensi plan. TNI harus memikirkan langkah yang tepat menghindari negara ini hancur,\" teganya Jika tidak, kata Hidayat maka Presiden harus membatalkan Keppres tersebut. Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas. (sws).
Aneh, TNI tidak Bergerak Saat Institusinya Dicap Melanggar HAM Berat
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamzah merasa heran atas sikap TNI yang hanya diam merespons Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial. Menurut Bachtiar, Keppres tersebut merupakan pengakuan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berat dan perlu melakukan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Konsekuensi dari pengakuan itu maka pemerintahan harus memulihkan hak-hak mereka dalam bentuk ganti rugi. \"Tidak sekadar pengakuan, dampaknya sangat luas bahwa TNI akan dicap sebagai penjahat kemanusiaan. TNI akan dilarang terlibat dalam urusan internasional,\" katanya dalam diskusi publik bertema “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara”, di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Menurut Bachtiar pengakuan presiden kontradiktif dengan kenyataan yang ada. \"Zaman PKI saya mengalami sejak sekolah. Saat di HMI saya merasakan sendiri bagaimana GMNI memusuhi,\" paparnya. Upaya menghancurkan Monumen Lubang Buaya, kata Bachtiar jelas untuk menghilangkan bukti sejarah. \"Kalau PKI tidak dilawan maka kelak muslim Indonesia akan diperlakukan seperti Uighur. Saya heran kenapa TNI tidak bergerak institusinya dicap melanggar HAM berat,\" paparnya. Sementara Adhie Massardi, Juru Bicara Presiden Gus Dur menyatakan bahwa Gus Dur pernah meminta maaf kepada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga sebaliknya Pramoedya Ananta Toer sudah minta maaf pada umat Islam. Saat Gus Dur ditanya Pram, permintaan maaf atas nama siapa, pribadi atau NU, Gus Dur menjawab terserah atas nama siapa. Gus Dur minta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf. Atas nama pribadi atau NU, Gus Dur bilang terserah atas nama siapa. Adhie menegaskan bahwa Permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Gus Dur kata Adhie menganggap Persoalan PKI tidak bisa diselesaikan. \"Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa harus diselesaikan?,\" tegasnya. Ubedilah Badrun lebih memilih persoalan PKI diselesaikan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berlandaskan pada UU 26 tahun 2000. Jend Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari intenasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat UU No 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM kata Gatot telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. \"Sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Yang ada di luar negeri boleh pulang. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Mengapa diungkit-ungkit lagi,\" tanya Gatot. Tak hanya itu, Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. Namun sekarang ada pengakuan dari presiden bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. \"Presiden melakukan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Dia tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. Pengakuan presiden berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Maka maksudnya ABRI (TNI Polri),\" tegasnya. Penyelesaian masalah itu kata Gatot, harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Menurut Gatot bangsa Indonesia saat ini dalam bahaya. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda untuk mencintai negaranya, wong wilayahnya saja gak tahu,\" paparnya. Seharusnya lanjut Gatot, yang berbicara seperti ini adalah TNI aktif. Kelak, TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional karena melakukan pelanggaran HAM berat. \"Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965,\" pungkasnya (sws).
POPULER
