ALL CATEGORY
Anies Baswedan Menyambut Baik Koalisi NasDem dan PKS
Solo, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik koalisi Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS, ini sebuah kepercayaan besar,\" kata Anies di Solo, Rabu.Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal capres pada Pemilu 2024 ini mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan yang pertama kalinya.\"Kami sudah bekerja bersama ketika PKS mengusung di DKI Jakarta sehingga berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang baru, ini melanjutkan yang sudah terbangun,\" katanya.Menurut dia, koalisi tersebut juga menjadi pesan bahwa semua pihak yang ada di dalam koalisi mendorong adanya perbaikan.\"Menghadirkan keadilan sosial itu harus dikerjakan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa setelah Oktober lalu Partai NasDem yang pertama kali, kemudian pekan kemarin Partai Demokrat dan pekan ini PKS,\" katanya.Dengan makin banyaknya partai yang bergabung, dia meyakini koalisi tersebut akan makin kuat.Sementara itu, pada kunjungannya di Solo, Anies mengajak pelaku seni, khususnya pedalangan di Solo Raya, melakukan diskusi secara tertutup.Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut membahas tentang perkembangan kesenian, khususnya pewayangan yang sempat terkendala selama pandemi COVID-19.(sof/ANTARA)
Anies, Agenda Perubahan dan Tembak Mati Koruptor
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) PAHALA Nainggolan, deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kaget mendengar Indeks Persepsi Korupsi (IPK)kita memburuk dan terburuk sepanjang sejarah, yakni 34. Sebelumya indek itu 38, turun 4 poin. Angka 100 adalah angka indeks tertinggi. Dalam rilisnya yang menyebar di berbagai media hari ini, Pahala minta agar dicarikan terobosannya baru untuk memberantas korupsi dan perlu kerjasama semua pihak. Sementara disisi lain, Novel Baswedan, tokoh legend anti korupsi, dalam tweeternya menuduh KPK ugal-ugalan dan DPR pendukung revisi UU KPK 2019 bertanggung jawab. Transparansi Internasional baru saja kemarin mengeluarkan rilis IPK, 2022. Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan 3 partai politik dengan mengusung tema perubahan, belum merespon bagaimana merajalelanya korupsi ini. Padahal dengan isu perubahan yang mereka maksud, seharusnya Anies dan 3 parpol pendukung lebih sensitif untuk memberikan respon. Sudah jelas dengan skor 34 ini, rezim Jokowi gagal dalam memberantas korupsi. IPK 34 ini sesungguhnya adalah angka yang telah dicapai SBY dengan menaikkan angka indeks dari 20 ke 34, atau 14 poin, selama berkuasa. Dengan kembalinya angka ke 34, saat ini, maka kita melihat bahwa era Jokowi telah pula mengembalikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang ditentang di era Orde Baru dahulu. Nilai ini juga jauh dari rerata indeks dunia yakni 43 atau indeks Asia-Pasifik, 45. Indonesia sendiri berada pada posisi buruk di antara negara-negara ASEAN, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dalam YouTube \"Corruption Perceptions Index Explained\", Transparency International, dijelaskan bahwa standarisasi penerapan indeks ini melibatkan data Bank Dunia, World Economic Forum, kalangan konsultan resiko bisnis dan lembaga kajian ternama. Data yang dimaksud adalah tentang 10 hal sebagai berikut: \"Bribery; Diversion of public funds; Official using their public office for privite gain without facing consequences; Ability of governments to contain corruption in the public sector; Excessive red tape in the public sector which may increase opportunitoes for corruption; Nepotistic appointments in the civil service; Law ensuring that public officials must disclose their finances and potential conflict of interest; Legal protection for people who report cases of bribery and corruption; State capture by narrow vested interests; Access to information on public affairs/government activities. Secara sederhana lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai \" corruption as an \"abuse of entrusted power for private gain\"\" atau penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi. Sepuluh hal di atas adalah indikator yang diteliti dan diobservasi. Mengapa negara ini di era Jokowi akhirnya gagal memberantas korupsi? Pada tulisan saya sebelumnya, \"Tujuh Tantangan Terbesar Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi\", 28/12/22, saya sudah mengungkapkan pemerintahan Jokowi, dalam hal ini LBP dan Mahfud MD, secara terang-terang menegasi OTT (operasi tangkap tangan KPK), yang pastinya berakibat pada pelumpuhan kinerja KPK. Mahfud dalam merespons IPK 2022 ini mensinyalir bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya indeks adalah akibat perdebatan OTT tersebut. Mahfud mempersoalkan tentang debatnya, sedangkan saya melihat indikasi buruknya apresiasi rezim ini terhadap langkah pemberantasan korupsi. Penilaian atas indikator yang ada bukan soal anti OTT yang diungkapkan LBP menjelang akhir tahun 2022, namun pastinya merupakan rekaman sepanjang tahun tersebut. Berbagai peristiwa besar terkait korupsi tahun 2022 adalah skandal minyak goreng, skandal korupsi Hakim Agung, suap menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, korupsi bantuan sosial di pemerintahan daerah Jawa Timur, isu tambang illegal dan pemilikan dana ilegal olleh institusi negara seperti kasus Sambo, kenaikan harta kekayaan anak-anak Jokowi yang dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK, penanganan perkara korupsi di pengadilan dan semakin kayanya pejabat negara. Dalam kasus \"Minyak Goreng Langka\", umpamanya, terungkap bahwa negara terlibat dalam memperkaya konglomerat minyak goreng di mana nyata-nyata pejabat negara mendukung kelangsungan ekspor minyak goreng tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat di dalam negeri, atau artinya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang mengantri minyak goreng tersebut. Pemerintah tidak berhasil membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang awalnya digembar-gemborkan akan diusut tuntas. Selain itu, dalam kasus korupsi ini, pengadilan dinilai terlalu rendah memberikan hukuman terhadap tersangka. Malah hakim menilai tidak ada kerugian negara, sehingga jaksa melakukan banding. Spektrum korupsi, kolusi dan nepotisme yang kembali meluas dan dalam seperti era Orde baru mempunyai kaitan erat dengan hancurnya demokrasi, merosotnya moral pejabat negara, lemahnya moral penegak hukum dan merajalelanya pengusaha dalam perpolitikan kita. Kaitan demokrasi, seperti lemahnya kontrol rakyat atas negara, diakui sebagai variabel penting oleh Transparansi Internasional. Negara negara demokrasi rerata mencapai angka 70. Ketika rakyat tidak lagi bisa bersuara, karena dibungkam, maka pejabat negara dapat sesuka hatinya menjadikan aset dan akses negara untuk kepentingan kekayaan pribadinya. Demokrasi yang buruk juga ditandai dengan \"Clientalisme\", seperti kata Fukuyama. Yakni adanya balas jasa politik dalam dukung mendukung calon presiden maupun jabatan lainnya. Ini akan merusak prinsip-prinsip \" Governance\", yang akhirnya melemahkan moral kekuasaan. Masalah moral dibanding legal ini telah saya uraikan dalam tulisan saya \"Merajalelanya Korupsi dan Moralitas Kekuasaan\", 2020, di mana para filosof lebih menekankan soal moralitas ketimbang legal. Namun, tentu saja hal legal sangat penting, seperti hukuman mati yang berlaku di negara China dan negara-negara Islam terhadap koruptor. Feodalisme juga merupakan sumber merajalelanya korupsi. Feodalisme, seperti juga \"Clientalisme\" memberi jalan bagi keluarga dan sanak famili menjadi pejabat negara seenaknya tanpa memperhatikan aspek kepantasan, baik dari sisi kapasitas maupun etika. Saya berbeda dengan pejabat Transparansi Indonesia yang melihat UU Omnibus Law sebagai instrumen yang bagus untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan \"doing bussiness\". Sebab, sebaliknya, setelah dua tahun UU Omnibus law Ciptaker dan diperkuat Perpu, korupsi justru makin merebak. Kita harus melihat bahwa problematika struktural dan kultural yang ada saat ini, yang sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu, membutuhkan perombakan total. Agenda perubahan substansial ke depan adalah menghancurkan korupsi di Indonesia. Terakhir, \"State of thieve\", sebuah istilah yang sudah saya bahas dahulu, yang diungkap utusan PBB ke Afghanistan dahulu, ternyata negara telah menjadi aktor korupsi itu sendiri. Semua pejabat negara terlibat secara sadar dan hirarkis merampok kekayaan negara. Ini adalah situasi terburuk, yang juga mungkin meluas di Indonesia. Anies dan Tembak Mati Koruptor Kembali pada koalisi perubahan, yang dipimpin oleh Anies Baswedan, sesuai namanya, maka perubahan (change) haruslah mempunyai makna substansial ke depan. Platform perjuangan Anies Baswedan dan partai pendukungnya, dalam kaitan korupsi, harus berani membuat fakta integritas atau komitmen perubahan yang total, yakni berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa? Saat ini golongan masyarakat terbagi pada dua kelompok besar, yang ingin mempertahankan kekuasaan dalam kepemimpinan Jokowi dan kelompok lainnya yang ingin perubahan. Keinginan perubahan ini sejalan dengan Anies Baswedan dan parpolnya melabelkan diri sebagai \"agent of change\". Ini membuat tuntutan rakyat terhadap Anies dan parpolnya segera merespon isu sensitif ini. Apakah mereka akan bertolak belakang dengan sistem korupsi ataukah berkompromi? Hal ini juga harus dikaitkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1/2022, yang memberikan kemungkinan hukuman terberat bagi koruptor kakap. Untuk itu koalisi perubahan harus berani mencantumkan hukuman mati bagi koruptor dalam platform perubahan yang digembar-gemborkan mereka. Jika tidak, maka makna perubahan yang dimaksudkan akan kehilangan relevansi dengan kerinduan rakyat untuk perubahan total itu. Sekarang kita menunggu apakah perubahan akan terjadi. Sebab, sebagaimana dimaklumi bersama, korupsi itu membuat negara dalam keadaan bahaya. Kesabaran rakyat ada batasnya. (*)
Misteri Isi Pertemuan Jokowi – Surya Paloh Terungkap
Jakarta, FNN – Misteri isi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sedikit demi sedikit mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (26/01/23) itu menjadi spekulasi publik beberapa hari terakhir ini. Banyak yang menduga bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. “Saya kira ini yang paling ramai spekulasinya dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan maka Nasdem akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya akan diseret ke ranah hukum,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (31/01/23). Soal isi pertemuan ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang dispekulasikan akan dilakukan hari ini, Rabu (01/02/ 23), bertepatan dengan Rabu pon. Selain dikaitkan dengan reshuffle, orang juga mengaitkannya dengan penanganan korupsi pengadaan BTS di Kementerian Kominfo yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, yang di antaranya melibatkan petinggi NasDem. Soal pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi menjadi spekulasi karena para petinggi Nasdem tidak memberikan penjelasan secara formal. Kalaupun mereka memberikan penjelasan formal, terkesan mereka irit bicara.”Kelihatannya bener-bener apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif,” ujar Hersu. Namun, melalui juru bicaranya, Nasdem mengakui bahwa seusai pertemuan dengan Pak Jokowi, mereka langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Intinya Nasdem tetap akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. “Statement ini sangat normatif karena juga sudah berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh dan boleh kita sebut sebagai pernyataan sepihak,” kata Hersu. Ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, maknanya menjadi berbeda, kata Hersu. Kita bisa menduga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya, tidak ada reshuffle, dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. “Kalau toh ada reshuffle, kemungkinan hanya berupa kocok ulang atau maksimal ada menteri Nasdem yang direshuffle, namun tidak semuanya,” ungkap Hersu. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet terlihat dari dari gesture pertemuan yang cukup lama (satu setengah jam). Dan yang paling penting adalah ketika pertemuan itu berakhir Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman, yang berarti sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Pak Jokowi juga tidak mau membuka isi pembicaraannya dengan Surya Paloh ketika wartawan menanyakan soal ini. Pak Jokowi hanya menjawab pendek, “Mau tahu aja.” Dari bahasa tubuh keduanya memang menunjukkan bahwa ketegangan di antara mereka sudah mulai mencair. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas soal pencapresan Anies? “Hampir dapat dipastikan bahwa itulah agenda utama pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh,” ujar Hersu. Soal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. “Permasalahannya kan hanya persoalan komunikasi, jadi secara eksplisit telah dijelaskan kepada Pak Presiden,” kata Ahmad Ali. Yang dimaksud dengan soal komunikasi, seperti dijelaskan oleh Sugeng Suparwoto dengan bahasa yang ringan, “Iya, Pak Jokowi komplain, kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Tetapi, sebatas itu saja,” kata Ahmad Ali dalam program Political Show yang disiarkan oleh CNN Indonesia (30/01/23). Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dengan Jokowi seperti dua sahabat dekat yang mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin ‘membangun kebersamaan kembali’. “Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024,” ujar Sugeng. “Sampai di sini saya kira clear ya, walau tidak terlalu detail kita sudah mulai dapat gambaran secara utuh apa isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Surya Paloh,” kata Hersu. Pertama, jelas agenda utamanya adalah membahas pencapresan Anies. Bagaimana dalam soal Anies? Apakah Pak Jokowi menekan Surya Paloh untuk mencabut atau menarik kembali dukungan terhadap pencapresan Anies? Tidak ada penjelasan yang eksplisit dari para petinggi Nasdem. “Namun, kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam sepekan terakhir, kalau toh Pak Jokowi menekan maka kita tahu bahwa Pak Surya Paloh menolak,” kata Heersu. Kesimpulan itu, jelas Hersu, didasarkan pada rentetan peristiwa ke belakang: pada waktu Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi secara mendadak (Kamis, 26/01/23), pagi harinya muncul press rilis Partai Demokrat yang berisi keputusan untuk mendukung Anies sebagai bacapres. Suratnya dibuat oleh AHY sehari sebelumnya (Rabu, 25/01/23), tetapi baru muncul di media Kamis pagi. Setelah pertemuan, keesokan harinya berlangsung pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan (Jumat, 27/01/23). Puncaknya adalah pada pengumuman PKS tentang dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu pentinggi Nasdem dan Demokrat juga hadir. Semua rangkaian kegiatan tadi menunjukkan bahwa Surya Paloh tidak goyah. Kalau Surya Paloh goyah oleh tekanan Jokowi, tidak mungkin tim kecil dari Nasdem hadir dalam pertemuan-pertemuan tadi. Kalau masalah reshuffle, seperti arahan Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 dan mereka ingin kembali merajut kebersamaan. Dengan begitu, dipastikan bahwa Nasdem tetap akan ada dalam kabinet. (ida)
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
Jepang Menilai Potensi Kerja Sama Indonesia Masih Menarik untuk Bisnis
Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik. “Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa. Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja. “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa. Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018. Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia. Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi. Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)
Terkait Putusan Lepas Hakim, Indosurya Menghormati Kasasi Jaksa
Jakarta, FNN - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya, melalui kuasa hukumnya Soesilo Aribowo, menghormati langkah hukum jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan kasasi terkait putusan lepas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.\"Itu hak mereka (jaksa), kami hormati itu; tapi kami berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu,\" kata Soesilo Aribowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, langkah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi merupakan hak sebagai penegak hukum.Meskipun demikian, Soesilo tetap berpendapat putusan majelis hakim PN Jakarta Barat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang.Pertama, mengenai putusan lepas (onslag) bahwa perbuatan Henry Surya bukan merupakan tindak pidana tapi domain perdata. Menurut Soesilo, faktanya,Indosurya memang sedang melaksanakan rencana perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang sudah dihomologasi atau disahkan pengadilan niaga.Putusan tersebut pun secara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim.\"Ini putusannya lepas ya, bukan bebas. Perbuatannya itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus perdata. Seluruh hakim juga setuju, tidak ada dissenting opinion. Jadi, memang bukan tindak pidana,\" jelasnya.Kedua, dia meluruskan jika kerugian anggota KSP Indosurya sebesar Rp16 triliun bukan Rp106 triliun, seperti yang dipublikasikan beberapa media. Hal itu juga diakui penuntut umum melalui surat tuntutannya.\"Kerugian anggota itu bukan Rp106 triliun, tapi Rp16 triliun. Ini saya meluruskan saja supaya tidak salah,\" kata Soesilo.Kemudian, dari kerugian Rp16 triliun tersebut sudah dibayarkan hampir Rp3 triliun dan sekitar 20 persennya melalui skema PKPU.Selain itu, Soesilo juga menegaskan anggota KSP Indosurya berjumlah sekitar enam ribu orang, bukan 23 ribu seperti yang selama ini ramai diberitakan.Termasuk pula tentang tuduhan penghimpunan dana masyarakat itu tidak benar dan dalam pertimbangan putusan hakim sudah diuraikan secara jelas bahwa itu adalah anggota KSP.(ida/ANTARA)
Isu Penundaan Pemilu 2024 Bukan Datang dari Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.\"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,\" kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk \"Transformasi Lemhannas RI 4.0\" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.\"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,\" tambahnya.Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.\"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,\" jelasnya.Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.\"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan tidak ada agenda di Istana Presiden pada Rabu.“Nggak tahu saya. Nggak ada agenda di Istana besok (Rabu), besok Presiden ke Bali,” kata Mahfud usai menghadiri rangkaian Perayaan HUT 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (31/1) malam.Saat ditanya wartawan apakah dirinya mendapat informasi soal rencana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, Mahfud menyampaikan bahwa hal tersebut hanya Presiden yang mengetahuinya.“Nggak tahu ya, itu Presiden sendiri yang tahu,” ujarnya.Dia mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu. Adapun Presiden Jokowi secara terpisah, ketika ditanya wartawan mengenai isu dirinya akan melakukan \"reshuffle\" Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa meminta masyarakat untuk menunggu.\"Ya, ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kamis-nya, Kamis Wage,\" kata Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan HUT Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1) malam.Isu Jokowi akan melakukan \"reshuffle\" kabinet pada Rabu 1 Februari 2023 mencuat lantaran Presiden diketahui punya rekam jejak kerap mengumumkan kebijakan penting pada hari Rabu Pon.Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju berembus setelah ada desakan dari politikus PDI Perjuangan agar Presiden Jokowi melakukan hal itu terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah partai tersebut mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga menteri asal Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(ida/ANTARA)
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
POPULER
