ALL CATEGORY
Islam Itu tidak Kanan, tidak pula Kiri
Oleh : Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun televisi swasta ada sebuah diskusi yang membahas Islam , yang di tengarai saat ini ada Islam Kanan dan ada Islam Kiri. Saat itu secara eksplisit NU (Nahdhatul Ulama) dikatakan sebagai Islam Kiri. Pertanyaannya adalah, apa \"reason\" nya sehingga ada dikotomi antara Islam Kanan dan Kiri dan bahkan NU dikatakan sebagai Islam Kiri? Penulis, yang saat meletusnya G 30 S/PKI 1965 masih kelas 5 SD, tinggal di lereng barat G. Merbabu (Kabupaten Magelang), daerah itu adalah basis NU. Saat itu hampir setiap malam di atas pukul 24.00 WIB kakak-kakak Ansor dan Banser selalu teriak ...\"siap\"...\"siap\"...karena ditengarai dari arah kota (Magelang) ada Pemuda Rakyat yang akan menyerang. Dan yang masih dibawah umur rata-rata justru ketakutan dan berlindung di bawah tempat tidur. Paginya baru ada cerita kalau semalam terjadi bentrokan antara Ansor/Banser dan PR/BTI/Gerwani di luar kampung. Dan situasi baru agak tenang setelah masuknya pasukan RPKAD di daerah itu. Artinya kalau NU dikatakan sebagai Islam Kiri mestinya saat itu dekat dengan gerombolan PKI atau minimal dekat Islam \"abangan\" ! Tapi saat itu , dari kelompok sipil, kok malah NU menjadi musuh utama PKI setelah militer AD? Dan saat itu Subhan ZE (Ketua GP Ansor) justru menjadi Komandan Satuan Ganyang PKI ? Dari kejadian di atas untuk kalangan Islam memang harus hati-hati bersikap. Jangan-jangan sedang ada \"manuver\" intelijen yang mau pecah belah umat. Kalau kita ikuti kajian dari text book dan bermacam group diskusi, Ideologi Mainstream yang berkembang di Indonesia itu ada 3, yaitu Ideologi Islam, Kapitalis dan Komunis. Meskipun dengan TAP MPRS No XXV/1966 sebenarnya Komunis sudah tamat, tapi sebagai sebuah Ideologi sampai kapanpun pasti ada potensi untuk hidup lagi! I. IDEOLOGI ISLAM Sebagai sebuah Ideologi, sisi Aqidah/Theologi Islam itu jelas yaitu tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul Nya ! Sedang dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Islam membedakan komoditas untuk kepentingan umat/rakyat atau komoditas kepemilikan publik atau \"Public goods\" yang harus dikelola oleh Khalifah/Pemerintah/Negara, dan komoditas yang boleh dimiliki secara privat dan boleh di komersialkan atau \"Commercial goods\". Yang semuanya (yang berisi ajaran tentang Aqidah, Syariah, Muamalah) sudah tercantum dalam Al Qur\'an, Hadhist, dan Ijma\' Ulama. II. IDEOLOGI KAPITALIS/LIBERAL. Dalam Ideologi ini, masalah Ketuhanan bisa satu tapi bisa juga lebih dari satu ,(cenderung lebih bebas). Dalam hal Pengelolaan Ekonomi menganut jurus Liberal, yaitu tidak membedakan antara \"Public goods\" dan \"Commercial goods\". Semua komoditas dianggap \"Commercial goods\" dengan pengertian semua bisa dimiliki secara private sesuai kemampuan, dan semuanya boleh di komersialkan ! Intinya siapa kuat dia dapat ! Tidak ada kepemilikan publik yang secara khusus memerlukan pengaturan dari Pemerintah, agar kepentingan rakyat kecil tidak terabaikan ! Pemerintah hanya berperan mengatur secara administratif saja ! Atau bahkan orang yang berfikiran Liberal menganggap Undang Undang itu tidak perlu ada ! Semua bisa dilakukan secara \"adu kekuatan\" saja ! III. IDEOLOGI KOMUNIS Komunis ini inherent dengan \"Atheis\" yang tidak mengenal Tuhan atau tegasnya seperti \"mind set\" Tan Malaka yang mengandalkan Materialis - Logika . Sehingga Agama dianggap sebagai candu kehidupan. Pengelolaan ekonomi, semuanya di komando oleh Negara melalui BUMN ! Dengan semangat \"sama rata sama rasa\" Kesimpulannya adalah bahwa Islam memiliki Ideologi sendiri. Tidak ada Islam Kanan yang ber orientasi ke Kapitalis atau Islam Kiri yang berorientasi ke Komunis. (*)
Bobolnya Pajak Kami
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Kondisi Kristalino David Azora (17), korban penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mario Dandy Satriyo (20), di RS Mayapada semakin membaik. Ventilator yang dikenakan David sudah mulai dicopot, pertanda kinerja kesehatannya semakin pulih. Di balik penganiayaan tersebut ternyata menguak banyak hal soal permainan di DJP, karena itu ayah Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo—Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II—mengundurkan diri bersamaan dengan pencopotan jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penopotan jabatan itu untuk melancarkan pemeriksaan atas kekayaan Rafael yang tidak wajar. Penganiayaan itu berhasil membongkar banyak hal di DJP, termasuk harta kekayaan Rafael Alun, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai, bahkan kekayaan Menkeu Sri Mulyani. Rafael Alun adalah puncak gunung es dari permainan di DJP. Karena jumlah kekayaan yang didaftaran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp56,1 miliar, jumlah yang sangat fantastis. Andaikan gaji Rafael Rp100 juta per bulan, maka dibutuhkan 500 bulan, atau 41 tahun, untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Selain itu Rafael ternyata tidak memasukkan mobil Jeep JK Rubicon, motor gede Harley Davidson, sejumlah rumah mewah, dan mungkin saja sejumlah aset lainnya yang disembunyikan. Sosok Rafael adalah puncak gunung es dari permainan pejabat DJP yang berhasil memperkaya diri sendiri, di belakang itu kemungkinan besar masih banyak pejabat DJP—atau pejabat Kemenkeu--yang bermain, hanya saja belum terbongkar. Dalam sebuah informasi bersumber dari LHKPN yang beredar di Whatsapp, sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu ternyata memiliki kekayaan super mewah. Sebut saja Dirjen Kekayaan Negara Sionald Silaban memiliki kekayaan mencapai Rp53,33 miliar pada 2021. Jumlah itu melombat 150,61% dibandingkan kekayaannya pada 2017 yang masih di level Rp21,28 miliar. Sementara Dirjen Anggaran Askolani, dalam informasi tersebut, disebutkan memiliki kekayaan Rp43,26 miliar pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 99,44% jika dibandingkan kekayaannya pada 2017 sebesar Rp21,69 miliar. Sementara Dirjen Pajak Suryo Utomo pada periode yang sama memiliki kekayaan sebesar Rp14,45 miliar pada 2021, atau naik 135,34% dibandingkan posisi 2017 sebesar Rp6,14 miliar (selengkapnya lihat tabel). Suryo Utomo diketahui aktif di klub BlastingRijder DJP dan sempat memamerkan motor gedenya bersama para pejabat DJP lainnya. Karuan saja Menkeu Sri Mulyani minta klub itu dibubarkan karena dianggap membangun persepsi negatif terhadap DJP. Tindakan penganiayaan Dandy terhadap David, benar-benar membongkar betapa pejabat DJP telah membobol kekayaan negara. Aset negara yang seharusnya masuk ke kas negara, dinikmati sendiri oleh Rafael, dan tentu saja terbuka kemungkinan oleh para pejabat Kemenkeu lainnya. Walaupun kita sangat meyakini, dari 32.191 pegawati Kemenkeu—dimana lebih dari 25.000 ada di DJP--masih lebih banyak lagi para pejabat atau pegawai DJP lainnya yang bersih, jujur, dan menghindari tindakan hanky pengky atau jabatan yang disandangnya. Terkait kekayaan Rafael Alun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sudah lama memantau keanehan transaksi di rekeningnya sejak tahun 2012. Transaksi di rekeningnya mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilenya, menggunakan pihak ketiga sebagai nominee. Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai transaksi di rekening Rafael, ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu ia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit khusus transaksi di rekening Rafael. Dan hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku lembaganya segera memanggil yang bersangkutan terkait hal tersebut. Waktu pemanggilan sedang dijadwalkan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, para tikus-tikus di DJP, di Kemenkeu, benar-benar berhasil merobohkan keuangan negara. Penerimaan pajak pada 2022 sebesar Rp1.717,8 triliun yang susah payah dipungut seperak demi seperak, harusnya bisa lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Seorang mantan Direktur Intel Pajak yang enggan menyebutkan namanya mengatakan potensi penerimaan pajak bisa 5 hingga 10 kali lebih besar dari kenyataannya. Karena selain masih banyak underground ekonomi, juga karena adanya permainan para pegawai pajak. Ada beberapa modus para pegawai, bahkan pejabat DJP, bermain dengan wajib pajak (WP), terutama WP raksasa. Pertama, mengecil-kecilkan laporan revenue perusahaan, sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih kecil. Kedua, membesar-besarkan biaya, sehingga basis pengenaan pajak juga bisa lebih kecil. Ketiga, melakukan negosiasi mengenai besaran pajak yang harus dikenakan. Keempat, melakukan transfer of pricing, seperti mengenakan harga ekspor yang lebih rendah kepada rekanan atau bahkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih rendah. Kelima, mendirikan perusahaan-perusahaan baru dan mengkondisikan perusahaan baru tersebut dalam keadaan merugi, sehingga basis pengenaan pajak terhadap perusahaan induk bisa lebih kecil. Masih banyak lagi financial engineering yang bisa dilakukan pegawai atau pejabat DJP dengan WP. Mereka selain menjadi pegawai atau pejabat DJP, juga menjadi konsultan atas WP-WP jaringannya, atas tindakan tersebut mereka mendapatkan fee atau kick back. Tentu saja semua tindakan ini sangat disesalkan terjadi, karena telah merobohkan sendi-sendi penerimaan pajak yang seharusnya bisa lebih besar. Itu sebabnya diperlukan sistem yang baku yang bisa mengeleminir semua tindakan hanky pangky Rafael Alun dan kawan-kawan. Dikabarkan ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang tidak melaporkan LHKPN, walaupun Menkeu Sri membantah, namun hal itu diyakini ada walaupun tidak sebesar yang dikabarkan. Kalau kekayaan Rafael mencapai Rp56,1 miliar harus diperiksa, dipelototi, diaudit, apakah kekayaan Menkeu Sri Mulyani sebesar Rp67,26 miliar perlu diperlakukan sama? Negeri ini terlalu kaya untuk dipermainkan oleh Rafael dan kawan-kawan. Negeri ini terlalu kuat untuk digerogoti para tikus pajak. Negeri ini harus dibenahi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harapan itu masih ada! (*)
Jangan Ada Revolusi Lagi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan. Ini cukup membuat bangsa ini was was. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar. Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan masif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga. Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya. Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, masif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan. Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E. Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui project kriminalisasi. Di memori publik, Formula dijadikan alat kriminalisasi Anies. Kenapa? Baca saja Majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara 191 M gak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga permeter 6,2 juta dibeli 17.5 juta. Temuan BPK, ada selisih 14,1 juta permeter. Begitu juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, gak ada dua alat bukti dikejar-kejar. Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan nampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya terdedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan juga di pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu. Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda. Satu kata: harus dicegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi. Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar. Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. Jakarta, 27 Pebruari 2023
Anis Matta Minta Elite Nasional Contoh Rekonsiliasi Pasca-Pemilu di Palopo
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali disambut ribuan massa pendukungnya saat melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora memadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo, Minggu (26/2/2023) sore. Konsolidasi pemenangan di daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu di Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar). Konsolidasi kader di Sulsel dan Sulbar, sebelumnya telah digelar di Kota Makassar dan Kota Parepare. Usai di Kota Palopo, konsolidasi akan dilanjutkan di Kota Polewali Mandar, Sulbar, pada Senin (27/2/2023). Kedatangan Anis Matta di Palopo langsung disambut teriakan yel-yel \"Anis Matta, Presidenku\" oleh massa yang hadir di lokasi acara. Ketua umum partai nomor 7 disambut kalungan selendang sutra oleh Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada. Acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir Hadir pula Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta, Ketua DPD dari delapankabupaten/kota se-dapil Sulsel III, serta pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada hanya memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh, bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya,\" papar Anis Matta. \"Kita semuanya bersyukur menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota hadir di acara Partai Gelora diundang oleh Ketua DPD,\" imbuhnya. Anis Matta mengatakan, dunia saat ini sedang dilanda krisis besar yang mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. \"Jadi, kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita di abad ke-16 hingga abad ke-20 dijajah oleh bangsa Eropa. Belum lagi kita mengalami peristiwa G30S PKI, serta jadi korban Corona dari China, sekaligus konsumen vaksin,” ujarnya. Di sinilah pentingnya, Indonesia menjadi superpower baru untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia dan terbesar jumlah umat Islamnya di dunia. \"Saya biasa berceramah di Timur Tengah, meski saya bukan alumni Timur Tengah. Saya sering berceramah di Kuwait, Mesir, Maroko Aljazair dan lain sebagainya. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal, kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami. Saya bilang, tunggu Partai Gelora menang di 2024,\" katanya. Setelah itu, Anis Matta memanggil empat Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel III, yakni Ja\'far Shodding, Amru Saher, Irwan ST, dan Andi Ulung untuk diperkenalkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di dapil Sulsel III. Anis Matta juga memanggil delapan ketua DPD di dapil Sulsel III, yakni Ketua DPD Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap,Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada mengaku berbangga Palopo menjadi tempat untuk konsolidasi dapil Sulsel III. \"Mudah-mudahan konsolidasi ini, menjadi titik awal memenangkan Partai Gelora,\" kata Budi Sada. (abd)
Jalan Tebas Menghadang Pencapresan Anis Baswedan Skenario Penundaan Pemilu 2024
Oleh : Dr.Rahman Sabon Nama - Analis Politik/ Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara PDKN MENCERMATI situasi politik nasional menjelang pemilu 2024 ,dengan munculnya Capres Anis R.Baswedan rupanya membuat gusar presiden Joko Widodo untuk mempertahankan status quo pemerintahannya, sehingga presiden berupaya melunakkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui beberapa kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Syuro PKS Dr.Salim Segaf di Istana Bogor beberapa hari lalu. Tujuannya agar PKS tidak mendukung pencalonan Anis Baswedan pada Pemilu 2024 ,ternyata usahanya Gagal Total alias GATOT. Terakhir upaya serupa ditugaskan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi politik dengan PKS, akan tetapi pimpinan PKS enggan dan menghindari pertemuan dengan Ketum Gerindra . Akhirnya pada 23 Februari 2023 , melalui Mukernas PKS secara resmi menetapkan Anis R. Baswedan sebagai Capres diusung bersama parpol Nasdem dan Partai yang Demokrat pada pemilu 2024. Kini suasana kehidupan politik rakyat menjelang Pilpres 2024 semakin kompleks terkait dengan pengelompokan anggota masyarakat terhadap partai politik , kelompok kepentingan ,media komunikasi politik dalam dukung mendukung Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 . Suasananya membuat para pendukung semakin tidak nyaman, saling membantai dan menjatuhkan lawan politik dengan cara yang kurang sehat dan tidak beradab antara Capres pro pemerintah dan Capres pro rakyat. Mendukung seorang calon dalam pilpres tentu tidak sama dengan seperti mendukung klub sepakbola. Suasana kebatinan kehidupan politik rakyat yang mempunyai harapan dan keyakinan adanya perubahan dengan lahirnya pemerintahan baru melalui proses demokrasi lima tahunan akan membawa perbaikan nasibnya. Nasib bangsa dan negaranya lebih baik dengan sosok pemimpin yang bisa dipegang adalah janjinya dan harapan yang disampaikan melalui program keberpihakan pada rakyat yang ditawarkan seorang Capres. Suasana kehidupan politik pemerintah saat ini terlihat masif dengan adanya upaya melakukan penundaan Pemilu sebagaimana yang dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Cs, dengan memanfaatkan supra politik lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional seperti aparat kelurahan/desa,Parpol,KPK , KPU dan Polri di satu sisi akan berhadapan dengan kelompok politik masyarakat bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024 . Siituasi demikian nuansanya akan membawa suasana kebatinan Presiden Joko Widodo menjadi panik dan gusar menjelang berakhir masa jabatan pemerintahannya. Bahwa mekanisme Demokrasi Pancasila sudah diatur melalui konstitusi dan UUD 1945 harus dipatuhi pemerintah. Analisa pelaksanaan demokrasi Pemilu 2024 yang mungkin terjadi adalah : 1.Bahwa proses Demokrasi Pancasila melalui Pemilu 2024 diperkirakan ada skenario hanya dikiuti oleh dua pasangan Capres yaitu pasangan Anis R.Baswedan dan pasangan Prabowo Subianto. 2. Isu penundaan Pemilu akan direalisasikan dengan menjadikan Anis Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang pendaftaran capres pada akhir Agustus 2023 bisa berjalan mulus, sehingga Anis batal diajukan Parpol pengusung (Nasdem,Demokrat dan PKS) sebagai capres pada Pemilu 2024. 3. Pasangan Capres Prabowo Subianto Ketiban berkah apabila Anies ditersangkakan oleh KPK menjelang pendaftaran pasangan capres akhir Agustus 2023 tsb, akan membawa berkah tersendiri bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lenggang sendirian jalan tebas menuju Istana Negara tanpa pesaing menjadi calon tunggal di Pilpres 2024 UU Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 memungkinkan Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon presiden-wakil presiden Apabila skenario penundaan Pemilu 2024 dilakukan KPU untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo bisa berjalan dengan tantangan kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu ; Satu: Semua Parpol yang memiliki kursi di legislatif pusat dan daerah akan mendukung langkah penundaan pemilu tersebut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diskenariokan akan mengeluarkan keputusan penundaan Pemilu 2024. Kedua : Putusan penundaan Pemilu oleh KPU bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 karena UU Pemilu memerintahkan KPU tetap harus melanjutkan tahapan Pilpres jika hanya ada satu pasangan calon . Apabila terjadi penundaan Pemilu,maka kelompok politik masyarakat memfonis pemerintahan Jokowi telah melakukan kudeta terhadap konstitusi /pembangkangan atas perintah konstitusi negara. Bahwa domokrasi Pemilu 2024 sebagai sarana rekruitmen pimpinan nasional mutlak dan wajib hukumnya dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Ketiga : TNI menjalankan politik negara, bila terjadi penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan Joko Widodo , TNI dan kelompok politik masyarakat dapat mengambil alih pemerintahan Joko Widodo dengan menunjuk seorang tokoh independen menjadi presiden peralihan dan diberikan kewenangan untuk menyaring Partai politik baru ,membentuk DPRS/MPRS untuk membuat UU Pemilu, mengangkat komisioner KPU serta diberikan kewenangan dengan menyelenggarakan pemilu dipercepat 6 bulan. Keempat Penjegalan Anis menjadi Capres dan penundaan pemilu 2024 akan membawa konsekwensi terjadinya konflik horisontal menuju perang saudara yang akan membawa kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia serta berdampak keselamatan presiden Jokowi dan keluarganya terancam. Suasana kehidupan kenegaraan yang tidak menentu akibat penjegalan Anis dan penundaan pemilu itu akan dimanfaatkan pihak asing terutama China komunis dan Amerika Serikat/Israel Cs dalam pertarungan mondialnya untuk menanamkan pengaruh dan hegemoninya di Indonesia,. Mereka memanfaatkan para pengkhianat bangsa sesuai dengan kepentingannya masing-masing baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga Indonesia berpotensi dijadikan sebagai negara konflik seperti terjadi di Timur Tengah dan Afganistan. Diduga kedua negara besar itu difasilitasi pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas bebas Visa untuk turis asing untuk mengirimkan tentara bayarannya ,sudah tersebar masuk diberbagai daerah yaitu Papua , Sulawesi, Maluku ,Kalimantan,Sumatera dan pulau Jawa. Oleh karena itu Indonesia harus diselamatkan melalui jalan lurus yang harus ditempuh agar negara kita tidak terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Biarkan proses politik pencapresan Anis Baswedan terus berjalan sebagai suatu proses demokrasi yang lazim dan untuk mempertahankan status quo bertarunglah secara kesatria di Pilpres 2024. Jakarta ,25 Februari 2023.
Reses ke Jatim, LaNyalla Pantau Persiapan Pra PON ke Markas KONI
Dipublikasikan pada MSURABAYA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memantau persiapan pra PON Jawa Timur disela-sela tugas reses ke KONI Jatim, Minggu (26/2/2023). Menurut LaNyalla, pra PON adalah bagian dari persiapan tim untuk menghadapi PON XIX maupun kejuaraan lainnya. “Kita ingin memastikan Jawa Timur bisa mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. Sehingga banyak yang bisa lolos dari ajang pra PON,” tuturnya. LaNyalla berharap persiapan maksimal dapat dilakukan agar Jawa Timur bisa merealisasikan target juara umum. “Sebagai salah satu kekuatan olahraga di tanah air, Jawa Timur harus bisa berbuat banyak di PON. Hasil terbaik harus dicapai yaitu menjadi juara umum PON XIX juga kejuaraan nasional lainnya. Untuk itu, persiapan dan evaluasi harus benar-benar dijalankan dengan maksimal,” katanya. Sementara Ketua KONI M. Nabil, yang langsung menyambut LaNyalla, mengatakan pihaknya mempersiapkan atlet melalui Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) Jatim 100-V KONI Provinsi Jatim Tahun 2023. Nabil menyampaikan, Puslatda ini bertujuan untuk memberikan bekal latihan yang terbaik bagi para Atlet Jatim sebelum berkompetisi di ajang PON tahun 2024 mendatang. Ia menyatakan, sebelum mengikuti PON terlebih dahulu para atlet akan bertanding pada ajang Pra PON yang akan dilaksanakan tahun 2023 sekitar bulan Februari di 56 nomor cabor pada pra PON. “Tantangan kita hari ini adalah jumlah nomor yang diperebutkan pada Pra PON sangat banyak mencapai 1.033. Untuk itu, kita akan melakukan seleksi mulai dari Cabor Premium, Akuatik hingga cabor pada nomor nomor baru,” terangnya. Salah satu cabang olahraga di Jawa Timur yang mulai mempersiapkan diri adalah muaythai. Buktinya, Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur telah sukses menggelar Liga Muaythai yang dimulai dengan seri pertama di Surabaya, sejak 25 hingga 26 Februari 2023. Ajang ini digunakan untuk menjaring atlet baru yang diproyeksikan masuk Puslatda Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara. Kejuaraan ini sendiri digeber di Surabaya Town Square Mall hingga akhir tahun 2023. Pemilihan mall yang berlokasi di Surabaya selatan itu karena saat ini menjadi mall sport yang banyak dikunjungi oleh banyak olahragawan untuk berlatih. “Ini akan menjadi ajang pencarian bakat yang sistematis,” kata Ketua Pengprov MI Jatim, Baso Juherman. Dijelaskannya, muaythai Jatim sudah mulai mempersembahkan prestasi yang membanggakan, baik pada level nasional maupun internasional. Baso bertekad untuk terus membawa muaythai Jatim meraih prestasi. Karena itu, dia berupaya memaksimalkan Liga Muaythai sebagai proses seleksi mendapatkan atlet potensial. Apalagi persaingan memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara semakin dekat. Informasi yang dihimpun, perhelatan Pra PON cabang olahraga muaythai digelar di Solo, Jawa Tengah, Juni 2023 mendatang. “Jadi tujuan dari Liga Muaythai untuk menjaring atlet-atlet Jawa Timur untuk mengisi nomor-nomor pertandingan yang akan dilaksanakan pada Pra PON nanti,” tegas Baso. “Target (Pra PON) tentu meloloskan sebanyak-banyaknya atlet. Karena nanti hanya akan ada enam provinsi yang lolos (PON). Mudah-mudahan semua nomor yang diikuti Jatim bisa kita lolos,” tambahnya.(*)
Siapapun Capresnya, Asal Jangan AHY Jadi Cawapres (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita – Wartawan Senior FNN KAMIS 23 Februari lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Kunjungan politik di antara para politisi yang sedang membangun koalisi. Namanya “Koalisi Perubahan”. Targetnya, dicapai kesepakatan yang kokoh untuk sama-sama mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) Februari 2024. Kepada wartawan Surya Paloh mengatakan, “Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dari pantas untuk mendampingi Anies” (Kompas.com 23/02/2022). Ada yang menilai kalau pernyataan Surya Paloh ini sebagai sinyal kuat kalau AHY direstui untuk menjadi kandidat calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan. Namun ada juga yang beranggapan lain. Pernyataan Surya Paloh itu bisa saja sebaliknya. Surya Paloh terkenal politisi yang matang. Politisi yang mengalami dan merasakan semua orde yang ada di Indonesia. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Sangat matang di lapangan sebagai wartawan kawakan dan aktivis. Bang Surya Paloh suah menjadi aktivis sejak usia belasan tahun. Wajar kalau zikzak politiknya kadang-kadang membuat kawan dan lawan terkaget-kaget. Apakah pernyataan Bang Surya saat berkunjung ke kantor Partai Demokrat sebagai bentuk restu kepada AHY sebagai kandidat Cawapres Anies? Dijawab oleh teman yang menjadi petinggi Partai Nasdem bahwa “Bisa iya, namun bisa juga sebaliknya. Itu kan seperti kebiasaan umumnya canda-candaan anak Medan. Dibilangnya mau berjalan ke kiri, namun bisa saja tujuan yang sebenarnya itu ke kanan”. Apapun pendapat Surya Paloh terkait siapa Cawapres Anies Baswedan, tentu saja melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Pertimbangan yang komprehensif, tidak asal-asalan, karena nasib bangsa dan negara yang menjadi taruhan. Surya Paloh sangat paham soal nasib bangsa itu. Apalagi mengahadapi kondisi bangsa saat ini yang tidak sedang baik-baik saja. Pasti butuh kandidat Cawapres yang sudah berpengalaman mengenai tata kelola pemerintahan. Kondisi bangsa saat ini tidak sedang membutuhkan Cawapres yang masih perlu waktu untuk belajar bagaimana mengelola negara. Namun butuh Wapres yang langsung bisa bekerja di hari pertama, karena telah memahami permasalahan bangsa. Butuh Wapres yang langsung tancap gas dengan speed tinggi. Sementara Mayor Purnawirawan AHY ini adalah politisi baik, berakhlak baik dan bermoral baik yang masih miskin pengalaman tentang tata kelola bernegara. AHY mungkin masih perlu belajar banyak di jabatan sebagai menteri. Paling kurang untuk jabatan sebagai kepala badan dan lembaga yang setingkat dengan menteri. Nasib negara sebaiknya jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk sekadar ajang belajar. Sementara Mayor Purnawirawan itu setara dengan pangkatnya Komandan Rayon Militer (Koramil) untuk Wilayah Militer Kodam Jayakarta. Tingkatan pengalaman koordinasi Komanndan Koramil di pemerintahan hanya sebatas Camat dan Kapolsek. Hanya sebatas itu. Tidak lebih dari itu, sehingga terlalu berat untuk dijadikan sebagai kandidat Cawapres Anies Baswedan. Lebih baik AHY belajar dan mencontoi Letkol (Purn.) Angkatan Darat Vladimir Putin, Kapten (Purn.) Angkatan Darat, John Fitzgerald Kennedy dan Letnan (Purn.) Angkatan Laut George Herbert Walker Bush. Vladimir Putin pensiun dari Angkatan Darat Uni Sovyet dengan pangkat Letnan Kolonel. Putin pensiun dini, lalu bergabung ke Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), Badan Intelijen Pusat Uni Sovyet yang dibentuk tahun 1954. KGB ini kalau di Indonesia itu Badan Intelijen Negara (BIN). Kewenangan KBG ketika itu hanya setengah tingkat di bawah Presiden Uni Sovyet. Sebelum terjun ke panggung politik, Vladimir Putin berkarier di KGB sampai menduduki jabatan puncak. Jabatan Vladimir Putin terakhir di badan telik sandinya Uni Sovyet itu sebagai Kepala KGB. Sebelum menjadi Presiden Rusia, Putin dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Boris Yeltsin. Jadi, Putin itu menjadi Perdana Menteri dan Presiden Rusia bukan dengan jabatan terakhir di pemerintahan Letkol (Purn.) Angkatan Darat, tetapi dengan jabatan terakhir (legacy) sebagai Kepala KGB. Sedangkan John Fitzgerald Kennedy pensiun dari Angkatan Darat Amerika dengan pangkat Kapten. Kennedy lalu menyeburkan diri ke politik. Kennedy berhasil menjadi politisi. Sejak 3 Januari 1953 sampai 22 Desember 1960 (dua priode) Kennedy menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Massachusetts. Selanjutnya, sejak 20 Januari 1961 sampai 22 November 1963 Kenedy berhasil menjadi anggota Senator dari negara bagian Massachusetts. John Kennedy tidak maju sebagai calon presiden ke-35 bukan dengan legacy sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Namun Kenedy selama tujuh tahun menjadi anggota DPR dari negara bagian Massachusetts. Setelah itu, Kennedy dua tahun menjadi anggota Senator, juga dari negara bagian Massachusetts. Sebelum maju sebagai calon presiden, legacy yang ditinggalkan Kennedy adalah anggota DPR dan Senator Amerika. Bukan sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Sementara George Herbert Walker Bush (Bush Senior) pansiun dari Angkatan Laut Amerika dengan pangkat Letnan (dua balak kalau di Indonesia). Bush banting setir dan masuk ke Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen pusat Amerika. Kalau di Indonesia BIN. Bush berhasil menduduki jabatan puncak sebagai Kepala CIA. Namun sebelum menjadi Kepala CIA, Bush menjadi Kepala Dinas Penghubung Amerika untuk Republik Rakyat Tiongkok selama satu tahun. Bush juga menjadi Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tahun 1971 sampai 1973. Sedangkan dari tahun 1967 sampai 1971, Bush menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Texas. Jadi, sebelum menjadi calon Wakil Presiden Amerika untuk Capres Ronald Reagen, Bush meninggalkan legacy yang terang benderang. Mulai dari Kepala CIA, Kepala Penghubung Amerika-RRT, Duta Besar Amerika untuk PBB dan anggota DPR Amerika. Pertanyannya, legacy dan pengalaman pemerintahan serta bernegara apa yang ditinggalkan AHY, sang politisi baik, berakhlaq baik dan bermoral baik itu untuk dijadikan pijakan sebagai Cawapres Anies Baswdan? Masa dengan legacy sebagai Mayor Purnawirawan? Yang benar sajalah tuan-tuan. Masa hari gini masih juga mau berjudi dengan nasib bangsa dan negara? Letnal Kolonel Vladimir Putin (Presiden Rsuai), Kapten John Fitzgerald Kennedy (Presiden Amerika) dan Letnal George Herbert Walker Bush (Wakil Presiden Amerika) itu meninggalkan legacy masing-masing sebagai Kepala KGB Uni Sovyet, anggota DPR dan Senator Amerika, serta Kepala CIA Amerika. Namun semua terserah saja kepada maunya Capres Anies Baswedan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partau Keadilan Sejahtera. (bersambung).
Negara dalam Bahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Di kantor Sekretariat KAMI Nasional - Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2023 telah mengundang beberapa tokoh untuk membahas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu Diskusi tersebut mendapatkan respon yang positif dari kalangan mahasiswa khususnya yang tergabung dalam kajian politik Merah Putih. Waktunya tepat bersamaan dengan beredar tayangan video bersama Prof. DR. H. Aminuddin Kasdi, bahwa 5000 keturunan PKI telah mendapatkan santunan dari Komnas HAM santunan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Gerakan ini sangat mencurigakan bahwa Kepres 17 tahun 2023, arahnya diduga kuat akan memberikan ampunan kepada ahli waris PKI, dengan segala dampaknya. Dilakukan dengan cara cara yang tersamar tetapi arah Keppres 17 tahun 2023 sangat jelas sasarannya. Kalau itu sampai terjadi maka akan berakibat seolah olah TNI dan umat Islam sebagaimana pihak yang melakukan pelanggaran berat. Semua adalah modus tanda tanda akan bangkitnya kembali PKI. KAMI Nasional dengan kepekaannya, segara melakukan pembahasan intensif yang ditutup dengan pembacaan semacam puisi atau prosa oleh Jendral Purn Gatot Nurmantyo. Puisi berjudul maaf tersebut memuat peringatan bahwa Indonesia dalam ancaman dan bahaya khususnya bahasa kebangkitan PKI . Maaf Maaf jangan salahkan rezim ini. Tapi maaf mengapa yang tadinya macan sekarang menjadi kambing. Maaf - maaf sekali : Maka wajar jika sekumpulan anjing menggonggong ngonggong sambil menggiring kambing ketepian jurang. Maaf lho - maaf sekali : Itulah kenyataan sekarang Maaf - maaf sekali : Maka terpaksa macan macam tua mengaung sendirian menunggu tautan auman macan macan muda Maaf : Ternyata yang ditunggu tak kunjung terdengar aumannya. Maaf : Ternyata yang tersisa adalah kambing muda. Maaf - saya benar benar minta maaf Kambing muda sekarang tak berani mengembik. (\"GN. 24 Februari 2023 - Sekretariat KAMI Pusat di Jakarta\"). Spontan puisi tersebut mendapatkan respon oleh Prof. Sri Edi Swasono, sebagai salah nara sumber atau pembica. Bahwa \"Sepasukan harimau yang dipimpin oleh kambing tak bisa mengalahkan sepasukan kambing yang dipimpin harimau\" Maknanya bahwa sudah tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Mengatasi kondisi saat ini sudah tidak diperlukan penyataan penyataan. Yang diperlukan saat ini adalah action untuk mengatasi masalah negara yang dalan bahaya saat ini. Problematiknya Presiden , ini peringatan terutama untuk TNI, karena negara dalam bahaya. Negara sedang terancam bisa menjadi negara komunis. Keadaan bahaya adalah apabila : \"Harimau yang dimpin kambing menjadi mengembik\" Kambing kambing tersebut bisa dimaknai adalah para penguasa yang sudah terkontaminasi dengan PKI ****
Hindari Polarisasi, Anis Matta Usulkan Koalisi Rekonsilasi
PAREPARE, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengusulkan pembentukan koalisi baru, Koalisi Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Partai Gelora ingin menawarkan konsep tentang format koalisi baru tidak seperti yang sekarang ini. Koalisi ini saya sebut sebagai format Koalisi Rekonsiliasi,\" kata Anis Matta dalam diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (25/2/2023). Dengan format Koalisi Rekonsiliasi tersebut, menurut Anis Matta, presiden yang terpilih di 2024 diharapkan mampu mengkonsilidasikan seluruh pemimpin nasional, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi superpower baru di dunia. \"Langkah pertama pemimpin Indonesia, yaitu presiden yang akan datang harus bisa mengkonsolidasi seluruh elite komponen nasional baik itu elite politik, militer, ekonomi, para pemimpin sosial, para pemimpin agama, para pemimpin informal, para akademisi dan para pemikir. Ini semuanya harus dikonsolidasi dalam satu arah baru atau babak sejarah baru bagi Indonesia,\" katanya. Koalisi Rekonsiliasi, kata Anis Matta, dapat mendorong satu semangat persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan masyarakat. Sementara koalisi yang disebut-sebut sekarang ini hanya akan memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan sebagai bangsa. \"Saya mengusulkan ide tentang format Koalisi Rekonsiliasi, karena format koalisi yang ada sekarang ini justru memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini waktunya kita mendorong satu semangat persatuan dengan menggagas ide tentang Koalisi Rekonsiliasi,\" katanya. Anis Matta menilai situasi percaturan politik nasional saat ini masih penuh ketidakpastian, meskipun ide tentang presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi. Namun, sampai sekarang, lanjutnya, belum ada satupun calon presiden (capres) yang sudah secara resmi benar-benar mendapatkan dukungan penuh dan solid. Karena itu, kata ketua umum partai nomor 7 peserta Pemilu 2024 ini, koalisi yang sudah terbentuk terancam bubar di tengah jalan dan akan mengalami perubahan besar secara signifikan. \"Belum ada koalisi yang solid dan calon presidennya mendapatkan dukungan penuh. Bisa jadi semua situasi ini bubar. Dan saya yakin format koalisi yang sekarang ini, yang sepertinya akan terbentuk, masih akan mengalami perubahan-perubahan besar di beberapa bulan ke depan. Jadi, semuanya serba tidak pasti,\" ujarnya. Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dibutuhkan pemimpin yang memahami narasi satu arah baru Indonesia. \"Saya sudah menulis tentang hal ini, dalam buku saya Gelombang Ketiga yang saya tulis tahun 2013 lalu. Saya katakan dalam buku itu, Indonesia akan mengalami tiga gelombang. Gelombang pertama, menjadi Indonesia, gelombang kedua menjadi negara dan bangsa yang modern dan kuat. Dan gelombang ketiga menjadi salah satu kekuatan yang memimpin dunia,\" katanya. Narasi besar untuk menjadikan Indonesia superpower baru itu, papar Anis, akan terwujud apabila semua komponen bangsa saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan. \"Masyarakat Indonesia sekarang ini mengharapkan lahirnya partai baru yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan harapan terbesar rakyat Indonesia sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah mereka ingin Indonesia ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara superpower dunia lainya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China,\" katanya. Demi wujudkan narasi menjadikan Indonesia superpower baru, maka kader Partai Gelora sepakat mengajukan capres tersendiri dari internal agar bisa mengkonsilidasikan para elite yang ada. Kader Partai Gelora telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi Partai Gelora akan mengkampanyekan ide dan sekaligus menawarkan kepemimpinan baru. Ada arah baru, juga wajah baru pemimpin Indonesia. Karena itu, kader sepakat untuk mengajukan calon presiden dari Partai Gelora,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Kerja Nyata Anies Baswedan di Lampung
Oleh Rinda Mulyani - Penggiat Literasi dan Relawan Turuntangan Lampung. Federasi Adat Marga Empat Tulang Bawang memberikan gelar kepada Anies Baswedan “Tuan Penata Negara” pada Mei 2022. Anies Baswedan mendapat gelar adat tersebut karena kerja-kerja Anies Baswedan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat. Bahkan, sudah dilakukan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sejak 2011, jejak Anies sudah menapak lekat di Sai Bumi Ruwa Jurai—julukan Lampung. Program Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan ikut dirasakan oleh masyarakat Lampung. Para Pengajar Muda menjalankan program Indonesia Mengajar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bukan sekadar mengirimkan para Pengajar Muda, Anies sendiri sampai datang ke daerah Tulang Bawang Barat untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak positif dan langsung bagi masyrakat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada tahun 2008 yang ditandai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Oktober 2008. Ada tiga kecamatan yaitu Way Kenanga, Gunung Terang dan Gunung Agung. Para Pengajar Muda harus berjuang keras untuk menuju lokasi pengabdian, khususnya di Kecamatan Gunung Terang dan Gunung Agung. Dua daerah ini aksesnya sangat tergantung pada cuaca. Bila di musim hujan, daerahnya sulit ditembus. Uniknya, meskipun berada di Lampung, masyarakat di daerah Tulang Bawang Barat terbilang majemuk. Program transmigrasi membuat daerah ini banyak pendatang berlatar belakang suku Jawa, Sunda, dan Bali. Jadi kerja-kerja program Indonesia Mengajar dirasakan langsung oleh masyrakat suku Jawa, Sunda, Bali, dan tentu saja Lampung. Kerja-kerja dari gerakan Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Anies Baswedan mendapat gelar adat “Tuan Penata Negara”. Gagasan dan kerja Anies Baswedan diakui sebagai *kebijakan inovatif* yang dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung. Namun, bukan itu saja kerja Anies Baswedan yang dirasakan masyarakat Lampung. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat Lampung. Saat menjabat gubernur, Anies membuat program kerja sama dengan Provinsi Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan hibah barang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program kerja sama ini menjadi bukti bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang selalu *berkolaborasi dengan pihak lain* untuk menciptakan perubahan. Apa yang dilakukan Anies Baswedan di Lampung, dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. Tak heran, Anies Baswedan mendapat gelar kehormatan dari masyarakat Lampung. (*)
POPULER
