ALL CATEGORY
Identitas Pelaku Penyerangan Warga di Wamena sudah Diketahui Polisi
Wamena, FNN - Kepolisian Resor Jayawijaya sudah mengantongi identitas para pelaku penyerangan terhadap warga pada dua lokasi di Distrik Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu (26/2) malam. Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri ketika dihubungi di Wamena, Senin, mengatakan saat ini polisi sedang mendalami kasus penyerangan tersebut dan sudah mengetahui identitas pelakunya. \"Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan berita yang tidak bertanggung jawab atau hoaks,\" kata Kapolda. Ia menjelaskan kasus penyerangan terhadap warga sipil di Wamena terjadi di Jalan Suci dan Jalan Sanger dengan korban dua orang, yakni Laude Deti (42) dan Esra Surbakti (39) yang kini menjalani perawatan di RSUD Wamena. Di salah satu tempat kejadian perkara si Jalan Sanger, pelaku meninggalkan barang bukti berupa sepeda motor Nopol PA 2107 dan sebuah parang yang kini sudah diamankan polisi. \"Para pelaku penganiayaan tidak ada kaitannya dengan kasus kerusuhan yang terjadi pada Kamis (23/2),\" tegas Kapolda. Kerusuhan yang terjadi di Sinakma, Wamena, Kamis (23/2), berawal dari isu penculikan. Saat anggota Polres Jayawijaya berupaya menangani kasus itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memprovokasi dengan menyerang anggota polisi.Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan, tetapi tidak digubris warga hingga terjadi kerusuhan. Tercatat 10 orang meninggal dunia dan 41 orang mengalami luka-luka, termasuk anggota Polri.(ida/ANTARA)
Pamer Kekayaan dan Hancurnya Revolusi Mental Jokowi
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Telah menjadi perbincangan publik yang mengenaskan saat ini ketika anak pejabat pajak, Mario, hampir membunuh David, anak petinggi Anshor. Sebenarnya ini urusan personal, soal perempuan, soal remaja, namun bergeser kepersoalan nasional, karena Mario menggunakan mobil harga milyaran pada saat menganiya David. Rakyat heran, bagaimana pejabat pajak eselon3 bisa punya mobil Rubicon? Lalu orang mengetahui pejabat itu memiliki uang Rp. 56 Milyar. Dari mana? Padahal dengan asumsi penghasilan dia Rp. 25 juta sebulan, selama setahun kekayaan dia Rp. 300 juta. Itu kalau tidak dikurangi belanja dan bersisa untuk ditabung. Jika penghasilan dia selama sepuluh tahun konsisten Rp 300 juta setahun, maka kekayaan dia maksimal Rp. 3 Milyar. Dari mana pejabat pajak itu memperoleh Rp. 53 Milyar lainnya? Goreng-menggoreng isu dan keinginan tahuan masyarakat, khususnya di dunia maya, bergeser dengan isu para pejabat pajak mempunyai klub mewah, MOGE (motor gede). Klub MOGE di Indonesia diasosiasikan dengan kalangan kaya raya, karena motor ini harganya seratusan juta lebih. Kalau \"touring\", untuk rekreasi, kalangan ini pastinya menghabiskan uang belanja yang besar, karena Club seperti ini terkait dengan restoran mewah dan fasilitas mewah lainnya. Berapa uang yang mereka keluarkan? Uang sendiri atau uang pembayar pajak, klien gelap mereka? Adanya Club MOGE Blasting Rijder ini diungkapkan oleh Sri Mulyani, menteri keuangan, yang prihatin dengan terbongkarnya kekayaan Rafael, ayah Mario. Namun, Sri Mulyani tidak bisa berkelit bahwa dia sendiri memiliki MOGE, sebagaimana dilancir CNN Indonesia, 27/2/23 dalam tema \"Daftar Pejabat Kemenkeu Punya Motor Gede\". Bak pepatah \"mendulang air memercik muka sendiri\", dengan simbol kepemilikan MOGE ini, maka anak-anak buah Sri Mulyani tentunya bangga mencontoh pemimpinnya. Harga MOGE Sri Mulyani itu mencapai Rp. 147 juta. Sri Mulyani tentu sadar membeli atau memiliki ini. Begitu juga ketika Sri Mulyani beberapa tahun lalu diberitakan punya sepeda super mewah, Brompton. Isu di seputar kementerian keuangan berlanjut bahwa saat ini 13.800 pegawai kemenkeu atau sekitar 40% belum menyerahkan laporan kekayaannya ke KPK. Meski ini sudah diperdebatkan oleh Sri Mulyani, bahwa masih ada waktu sebulan lagi untuk melengkapinya, namun kepercayaan rakyat atas kementerian keuangan, saat ini menurun dahsyat. Bagaimana membandingkan pejabat kita dengan pejabat Malaysia yang saat ini memotong gaji sebesar 20%, karena prihatin. Pemerintah Malaysia, dalam berita theedgemarkets.com/node/646796, setuju pemotongan gaji ini sampai ekonomi recovery. \"Air hujan turun dari langit\" tentunya. Ini sering dikutip untuk merujuk pada isi keteladanan. Orang-orang itu mencontohkan apa yang pemimpinnya lakukan. Apakah cuma pejabat Kemenkeu dan atau keluarganya yang mempunyai budaya hedonisme, glamour diantara kemiskinan rakyat saat ini? Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menganjurkan kehidupan sederhana. Dalam tempo 27/3/2019 Jokowi mengatakan \"\"Kalau pake jas mahal, dan jas itu pakaian orang Eropa, Amerika. Orang Indonesia cukup pakai yang murah, baju putih, seperti yang saya pakai\". Pada tahun 2014, Jokowi mengiklankan pakaiannya, dari sepatu, celana hingga kemeja, yang ditotak hanya seratusan ribu rupiah. Dalam tulisannya tentang Revolusi Mental, Jokowi mengatakan bahwa hedonisme dan budaya materialistik harus dikikis habis. Percayakah kita dengan Jokowi? Marilah kita lihat daftar tas yang digunakan anak mantu Jokowi. Sebagaimana diberitakan Era. Id , 2/1/23, pertama adalah Hermes. Harga tas ini senilai Rp. 503 juta rupiah. Harga ini setara dengan 5-10 rumah buruh di Bekasi. Koleksi tas mewah Silvi, menantu Jokowi itu cukup banyak, dengan harga fantastis. Daftar 10 tas mewah anak mantu Jokowi itu dapat dilihat di dream.co.id/photo/jarang-pamer-10-koleksi-tas-mewah-selvi-ananda-mantu-jokowi-terakhir-harganya-bikin-menjerit-2301051.html Keteladanan seorang pemimpin itu diuji dalam rumah tangga atau keluarganya. Dengan koleksi tas aja, hanya tas, yang harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah, tentu Jokowi gagal dalam mengajarkan budaya hemat dan mencintai produk dalam negeri. Apalagi jika kita masuk lebih dalam dengan mempertanyakan bagaimana perolehan dana anak-anak Jokowi yang berangka ratusan milyar saat ini? Kenapa Jokowi membuat pesta perkawinan anaknya Kaesang yang begitu glamour? Jadi ketika berbagai berita mengulas harta dan pakaian glamour istri Sambo, Putri Chandrawati, istri-istri pejabat negara yang berpose di Swiss beberapa tahun lalu, jaksa Ema dengan tas mewah di sidang Sambo, Jaksa Pinangki dengan mobil milyaran, pejabat polisi Brigjen Andi Ryan dengan kemeja belasan juta dan lain sebagainya terdapat benang merah bahwa elit-elit kekuasan Jokowi adalah kelompok hedonis, hidup ber mewah, glamour dan jauh dari sensitifitas terhadap wong cilik. Agenda Perubahan Rusaknya budaya elit pejabat dan keluarga mereka sudah menjijikkan. Rakyat disuruh taat bayar pajak dan rakyat miskin hidup dengan subsidi. Pertumbuhan rekening orang-orang kaya naik naik 14% (2021) dan 13,8% (2022), ini diukur pada pemilik rekening Rp. 5 Milyar. Pemilik rekening Rp 2-5 Milyar juga naik signifikan. Tax ratio tetap kecil, di bawah 10%, karena orang-orang miskin gagal merubah nasib lebih baik, untuk bayar pajak. Gaji buruh tetap kecil, sehingga gagal bayar pajak lebih besar. Pejabat kemenkeu kaya raya. Apakah ini yang disebut Revolusi Mental? Yang jelas kita sudah tahu bahwa 9 tahun rezim Jokowi berkuasa, hedonisme dan budaya glamour pejabat semakin menjadi-jadi. Rakyat tidak bisa banyak kritik, karena demokrasi sudah mati. Aktifis dan ulama kritis di penjara, ditangkapi. Namun cita-cita Jokowi memperbaiki Indonesia semakin oleng, bak kapal yang akan tenggelam. Hutang bengkak terus, borokrasi rusak, rakyat kurang terurus. Untuk itu kita perlu memikirkan sebuah \"New Deal\", sebuah kesepakatannya baru tentang Indonesia. Mau dibawah kemana Indonesia setelah Jokowi? Anies sudah memaparkan pikiran poltiknya beberapa hari lalu, tentang Demokrasi dan Jalan Keadilan. Tapi bagaimana soal budaya glamour pejabat? Bagaimana memperbaiki akhlak penguasa? New Deal ini adalah perubahan. Bukan status quo. Status quo akan memperdalam krisis mental. Perubahan akan bicara kebangkitan. Kebangkitan seperti apa? Pertama, kita harus mereformasi total birokrasi negara. Mentalitas pejabat dirubah dengan akhlak. Revolusi mental dirubah dengan revolusi akhlak. Semua pejabat harus ikut pengajian-pengajian dan mendekat diri pada spiritualitas. Termasuk ibu2 pejabat. Kedua, kekayaan pejabat negara harus dibatasi. Orang-orang kaya boleh menjadi kaya, asalkan tidak terkait kekuasaan. Tidak boleh ada menteri, misalnya, yang punya ikatan dua tingkatan atau hubungan darah, dengan pengusaha besar. Ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, memperluas kehidupan komunal yang religius. Kehidupan komunal untuk melihat rekam jejak pemimpin dalam lingkup rakyat secara langsung. Religiusitas terhubung dengan agenda komunal. Pilihannya bukan dengan clubbing dan arisan mewah lainnya. Sehingga menambah kekuatan moral elit dan rakyat. Penutup Budaya hedonisme dan glamour kalangan pejabat pajak dan pejabat negara lainnya semakin menghiasi perbincangan publik. Dari mulai mobil mewah Jaksa Pinangki, tas mewah Jaksa Ema, baju mahal Brigjen Rian Hidayat, tas 500 juta menantu Jokowi, pejabat pajak dengan Club MOGE, pejabat pajak Rafael dengan kekayaan 56 Milyar, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan kegagalan total Revolusi Mental Jokowi yang menganjurkan kesederhanaan dan menyingkir budaya materialistik. Jokowi gagal menjadi panutan, karena keluarganya juga glamour, selain pembantunya. Ke depan perlu ada kesepakatan baru tentang perubahan, New Deal. Perubahan atau Change ke arah mana? Kita perlu mengeser Revolusi Mental dan menguburnya, dengan menggantikan dengan Revolusi Akhlak. Para penguasa ke depan harus berakhlak. Tidak suka glamour dan harus pro rakyat miskin. Di Malaysia misalkan, seluruh pejabat kementerian memotong gajinya 20% sebagai simbol keprihatinan. Sri Mulyani di Indonesia mempunyai Motor Gede dan sepeda Brompton yang mahal sekali. Kedepan pejabat keuangan negara harus steril dari glamour dan KKN. Mereka harus berakhlak kharimah. Jika kita pertahankan status quo, dengan rezim penerus Jokowi, Indonesia akan tenggelam. Musnah. (*)
Mantan Kepala BPN DKI Tetap Divonis 3,5 tahun
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya tetap divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus tanah di Cakung, Jakarta Timur, sehingga merugikan pemilik tanah senilai Rp600 miliar.\"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2022 Nomor 545/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut,\" ucap Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Nelson Pasaribu sebagaimana tertuang dalam putusan PT Jakarta Nomor 21/PID/2023/PT DKI, yang dikutip dari situs Mahkamah Agung, Senin.Pada 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Jaya karena terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Jaksa dan Jaya tidak terima dan sama-sama mengajukan banding.Hakim menilai, Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dan dianggap tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik.Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, sudah berusia lanjut, dan sudah mengabdi selama 38 tahun di kantor pertanahan.Kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Jaya ini merupakan buntut dari sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 2019-2020 lalu. Jaya dianggap melanggar Pasal 263 KUHP karena membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian.\"Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada 30 September 2019 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang isinya tentang pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya 38 Hak Guna Bangunan (HGB),\" ucap hakim.\"Terdakwa membuat dan menandatangani SK tersebut seolah-olah ada permintaan dari saksi Sofyan Djalil (eks Menteri Agraria/BPN-red) melalui pesan khusus. Sedangkan, hal tersebut tidak benar sama sekali adanya permintaan/perintah dari saksi Sofyan Djalil tersebut,\" ujar majelis melanjutkan.Hakim menilai perbuatan Jaya bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak sah. Akan tetapi, Jaya menggunakan surat keputusan tersebut untuk membatalkan 38 HGB PT Salve Veritate dan selanjutnya oleh Abdul Halim digunakan untuk permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lokasi tanah menjadi atas namanya sendiri.Abdul Halim dituntut dalam berkas terpisah dengan perkara serupa. Saat dihadirkan pada persidangan Jumat (28/10), Abdul Halim yang kini berstatus tersangka dugaan pemalsuan dokumen dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bareskrim Polri, mengaku telah menjual tanah sengketa tersebut kepada pihak PT. Temas Tbk dengan harga Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Penempatan Bharada E Sesuai Rekomendasi LPSK
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan penempatan Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba sesuai rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).\"Penempatan RE dilaksanakan sesuai rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri,\" kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Selain sesuai rekomendasi LPSK, katanya, penempatan mantan anak buah Ferdy Sambo di Lapas Salemba Jakarta Pusat mempertimbangkan aspek pengamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar, dan hak bersyarat.\"Penempatan RE selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan LPSK dan aparat penegak hukum,\" ujarnya.Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjalani eksekusi putusan majelis hakim kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menjalani masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lapas Salemba Cabang Jakarta Pusat.Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan Bharada Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba cabang Jakarta Pusat siang ini puku 13.00 WIB.\"Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari ini Senin 27 Februari 2023 pada sekitar pukul 13.00 WIB,\" kata Syarief.(ida/ANTARA)
Bawaslu Bantul Patroli Pengawalan Hak Pilih untuk Pemilu 2024
Bantul, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar apel patroli pengawalan hak pilih sebagai bagian kesiapan lembaganya mengawasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.\"Patroli Pengawalan Hak Pilih ini dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan sesuai Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih,\" kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Bantul, Supardi dalam pesan tertulisnya usai apel di Bantul, Senin.Apel patroli pengawalan hak pilih diikuti jajaran Bawaslu Bantul, koordinator sekretariat panwaslu (panitia pengawas pemilu) kecamatan, dan seluruh panwaslu desa se-Kabupaten Bantul dengan pembina apel dari pimpinan Bawaslu DIY.Menurut dia, apel Patroli Pengawalan Hak Pilih pada Pemilu serentak 2024 ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.\"Apel Patroli Pengawalan Hak Pilih ini menandakan bahwa jajaran Bawaslu Bantul siap mengawal dan mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan,\" katanya.Selain Patroli Pengawalan Hak Pilih, Bawaslu Bantul beserta jajaran juga membuka posko aduan bagi seluruh warga Bantul yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.\"Posko aduan disiapkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul dan masing-masing kantor panwaslu kecamatan,\" katanya.Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang saat ini berjalan adalah penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh pantarlih sejak 12 Februari sampai 14 Maret.Selanjutnya, kata dia, tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dari 8 Maret sampai 5 April, setelah itu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari 1 Mei sampai 18 Juni 2023.\"Untuk tahapan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada 19 sampai 21 Juni, kemudian rekapitulasi dan pengumuman DPT Pemilu pada 22 Juni 2023 sampai 14 Februari 2024,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ketua KPU RI Diperiksa DKKP Terkait Pernyataan Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.\"DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, pukul 13:00 WIB,\" kata Sekretaris DKPP Yudia Ramli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Hasyim selaku pihak teradu itu terkait dengan pendapat atau pernyataannya tentang kemungkinan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan.Fauzan selaku pengadu menilai pernyataan Hasyim tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP, sidang pemeriksaan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua dan anggota DKPP.Yudia menambahkan agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap dia.Ia juga menyampaikan sidang kode etik itu diselenggarakan secara terbuka untuk umum. DKPP akan menyiarkan sidang itu melalui berbagai akun media sosial resminya, seperti Facebook dan YouTube DKPP.“Dengan demikian, masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” ucap Yudia.(ida/ANTARA)
Islam Itu tidak Kanan, tidak pula Kiri
Oleh : Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun televisi swasta ada sebuah diskusi yang membahas Islam , yang di tengarai saat ini ada Islam Kanan dan ada Islam Kiri. Saat itu secara eksplisit NU (Nahdhatul Ulama) dikatakan sebagai Islam Kiri. Pertanyaannya adalah, apa \"reason\" nya sehingga ada dikotomi antara Islam Kanan dan Kiri dan bahkan NU dikatakan sebagai Islam Kiri? Penulis, yang saat meletusnya G 30 S/PKI 1965 masih kelas 5 SD, tinggal di lereng barat G. Merbabu (Kabupaten Magelang), daerah itu adalah basis NU. Saat itu hampir setiap malam di atas pukul 24.00 WIB kakak-kakak Ansor dan Banser selalu teriak ...\"siap\"...\"siap\"...karena ditengarai dari arah kota (Magelang) ada Pemuda Rakyat yang akan menyerang. Dan yang masih dibawah umur rata-rata justru ketakutan dan berlindung di bawah tempat tidur. Paginya baru ada cerita kalau semalam terjadi bentrokan antara Ansor/Banser dan PR/BTI/Gerwani di luar kampung. Dan situasi baru agak tenang setelah masuknya pasukan RPKAD di daerah itu. Artinya kalau NU dikatakan sebagai Islam Kiri mestinya saat itu dekat dengan gerombolan PKI atau minimal dekat Islam \"abangan\" ! Tapi saat itu , dari kelompok sipil, kok malah NU menjadi musuh utama PKI setelah militer AD? Dan saat itu Subhan ZE (Ketua GP Ansor) justru menjadi Komandan Satuan Ganyang PKI ? Dari kejadian di atas untuk kalangan Islam memang harus hati-hati bersikap. Jangan-jangan sedang ada \"manuver\" intelijen yang mau pecah belah umat. Kalau kita ikuti kajian dari text book dan bermacam group diskusi, Ideologi Mainstream yang berkembang di Indonesia itu ada 3, yaitu Ideologi Islam, Kapitalis dan Komunis. Meskipun dengan TAP MPRS No XXV/1966 sebenarnya Komunis sudah tamat, tapi sebagai sebuah Ideologi sampai kapanpun pasti ada potensi untuk hidup lagi! I. IDEOLOGI ISLAM Sebagai sebuah Ideologi, sisi Aqidah/Theologi Islam itu jelas yaitu tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul Nya ! Sedang dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Islam membedakan komoditas untuk kepentingan umat/rakyat atau komoditas kepemilikan publik atau \"Public goods\" yang harus dikelola oleh Khalifah/Pemerintah/Negara, dan komoditas yang boleh dimiliki secara privat dan boleh di komersialkan atau \"Commercial goods\". Yang semuanya (yang berisi ajaran tentang Aqidah, Syariah, Muamalah) sudah tercantum dalam Al Qur\'an, Hadhist, dan Ijma\' Ulama. II. IDEOLOGI KAPITALIS/LIBERAL. Dalam Ideologi ini, masalah Ketuhanan bisa satu tapi bisa juga lebih dari satu ,(cenderung lebih bebas). Dalam hal Pengelolaan Ekonomi menganut jurus Liberal, yaitu tidak membedakan antara \"Public goods\" dan \"Commercial goods\". Semua komoditas dianggap \"Commercial goods\" dengan pengertian semua bisa dimiliki secara private sesuai kemampuan, dan semuanya boleh di komersialkan ! Intinya siapa kuat dia dapat ! Tidak ada kepemilikan publik yang secara khusus memerlukan pengaturan dari Pemerintah, agar kepentingan rakyat kecil tidak terabaikan ! Pemerintah hanya berperan mengatur secara administratif saja ! Atau bahkan orang yang berfikiran Liberal menganggap Undang Undang itu tidak perlu ada ! Semua bisa dilakukan secara \"adu kekuatan\" saja ! III. IDEOLOGI KOMUNIS Komunis ini inherent dengan \"Atheis\" yang tidak mengenal Tuhan atau tegasnya seperti \"mind set\" Tan Malaka yang mengandalkan Materialis - Logika . Sehingga Agama dianggap sebagai candu kehidupan. Pengelolaan ekonomi, semuanya di komando oleh Negara melalui BUMN ! Dengan semangat \"sama rata sama rasa\" Kesimpulannya adalah bahwa Islam memiliki Ideologi sendiri. Tidak ada Islam Kanan yang ber orientasi ke Kapitalis atau Islam Kiri yang berorientasi ke Komunis. (*)
Bobolnya Pajak Kami
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Kondisi Kristalino David Azora (17), korban penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mario Dandy Satriyo (20), di RS Mayapada semakin membaik. Ventilator yang dikenakan David sudah mulai dicopot, pertanda kinerja kesehatannya semakin pulih. Di balik penganiayaan tersebut ternyata menguak banyak hal soal permainan di DJP, karena itu ayah Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo—Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II—mengundurkan diri bersamaan dengan pencopotan jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penopotan jabatan itu untuk melancarkan pemeriksaan atas kekayaan Rafael yang tidak wajar. Penganiayaan itu berhasil membongkar banyak hal di DJP, termasuk harta kekayaan Rafael Alun, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai, bahkan kekayaan Menkeu Sri Mulyani. Rafael Alun adalah puncak gunung es dari permainan di DJP. Karena jumlah kekayaan yang didaftaran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp56,1 miliar, jumlah yang sangat fantastis. Andaikan gaji Rafael Rp100 juta per bulan, maka dibutuhkan 500 bulan, atau 41 tahun, untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Selain itu Rafael ternyata tidak memasukkan mobil Jeep JK Rubicon, motor gede Harley Davidson, sejumlah rumah mewah, dan mungkin saja sejumlah aset lainnya yang disembunyikan. Sosok Rafael adalah puncak gunung es dari permainan pejabat DJP yang berhasil memperkaya diri sendiri, di belakang itu kemungkinan besar masih banyak pejabat DJP—atau pejabat Kemenkeu--yang bermain, hanya saja belum terbongkar. Dalam sebuah informasi bersumber dari LHKPN yang beredar di Whatsapp, sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu ternyata memiliki kekayaan super mewah. Sebut saja Dirjen Kekayaan Negara Sionald Silaban memiliki kekayaan mencapai Rp53,33 miliar pada 2021. Jumlah itu melombat 150,61% dibandingkan kekayaannya pada 2017 yang masih di level Rp21,28 miliar. Sementara Dirjen Anggaran Askolani, dalam informasi tersebut, disebutkan memiliki kekayaan Rp43,26 miliar pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 99,44% jika dibandingkan kekayaannya pada 2017 sebesar Rp21,69 miliar. Sementara Dirjen Pajak Suryo Utomo pada periode yang sama memiliki kekayaan sebesar Rp14,45 miliar pada 2021, atau naik 135,34% dibandingkan posisi 2017 sebesar Rp6,14 miliar (selengkapnya lihat tabel). Suryo Utomo diketahui aktif di klub BlastingRijder DJP dan sempat memamerkan motor gedenya bersama para pejabat DJP lainnya. Karuan saja Menkeu Sri Mulyani minta klub itu dibubarkan karena dianggap membangun persepsi negatif terhadap DJP. Tindakan penganiayaan Dandy terhadap David, benar-benar membongkar betapa pejabat DJP telah membobol kekayaan negara. Aset negara yang seharusnya masuk ke kas negara, dinikmati sendiri oleh Rafael, dan tentu saja terbuka kemungkinan oleh para pejabat Kemenkeu lainnya. Walaupun kita sangat meyakini, dari 32.191 pegawati Kemenkeu—dimana lebih dari 25.000 ada di DJP--masih lebih banyak lagi para pejabat atau pegawai DJP lainnya yang bersih, jujur, dan menghindari tindakan hanky pengky atau jabatan yang disandangnya. Terkait kekayaan Rafael Alun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sudah lama memantau keanehan transaksi di rekeningnya sejak tahun 2012. Transaksi di rekeningnya mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilenya, menggunakan pihak ketiga sebagai nominee. Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai transaksi di rekening Rafael, ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu ia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit khusus transaksi di rekening Rafael. Dan hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku lembaganya segera memanggil yang bersangkutan terkait hal tersebut. Waktu pemanggilan sedang dijadwalkan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, para tikus-tikus di DJP, di Kemenkeu, benar-benar berhasil merobohkan keuangan negara. Penerimaan pajak pada 2022 sebesar Rp1.717,8 triliun yang susah payah dipungut seperak demi seperak, harusnya bisa lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Seorang mantan Direktur Intel Pajak yang enggan menyebutkan namanya mengatakan potensi penerimaan pajak bisa 5 hingga 10 kali lebih besar dari kenyataannya. Karena selain masih banyak underground ekonomi, juga karena adanya permainan para pegawai pajak. Ada beberapa modus para pegawai, bahkan pejabat DJP, bermain dengan wajib pajak (WP), terutama WP raksasa. Pertama, mengecil-kecilkan laporan revenue perusahaan, sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih kecil. Kedua, membesar-besarkan biaya, sehingga basis pengenaan pajak juga bisa lebih kecil. Ketiga, melakukan negosiasi mengenai besaran pajak yang harus dikenakan. Keempat, melakukan transfer of pricing, seperti mengenakan harga ekspor yang lebih rendah kepada rekanan atau bahkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih rendah. Kelima, mendirikan perusahaan-perusahaan baru dan mengkondisikan perusahaan baru tersebut dalam keadaan merugi, sehingga basis pengenaan pajak terhadap perusahaan induk bisa lebih kecil. Masih banyak lagi financial engineering yang bisa dilakukan pegawai atau pejabat DJP dengan WP. Mereka selain menjadi pegawai atau pejabat DJP, juga menjadi konsultan atas WP-WP jaringannya, atas tindakan tersebut mereka mendapatkan fee atau kick back. Tentu saja semua tindakan ini sangat disesalkan terjadi, karena telah merobohkan sendi-sendi penerimaan pajak yang seharusnya bisa lebih besar. Itu sebabnya diperlukan sistem yang baku yang bisa mengeleminir semua tindakan hanky pangky Rafael Alun dan kawan-kawan. Dikabarkan ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang tidak melaporkan LHKPN, walaupun Menkeu Sri membantah, namun hal itu diyakini ada walaupun tidak sebesar yang dikabarkan. Kalau kekayaan Rafael mencapai Rp56,1 miliar harus diperiksa, dipelototi, diaudit, apakah kekayaan Menkeu Sri Mulyani sebesar Rp67,26 miliar perlu diperlakukan sama? Negeri ini terlalu kaya untuk dipermainkan oleh Rafael dan kawan-kawan. Negeri ini terlalu kuat untuk digerogoti para tikus pajak. Negeri ini harus dibenahi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harapan itu masih ada! (*)
Jangan Ada Revolusi Lagi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan. Ini cukup membuat bangsa ini was was. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar. Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan masif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga. Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya. Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, masif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan. Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E. Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui project kriminalisasi. Di memori publik, Formula dijadikan alat kriminalisasi Anies. Kenapa? Baca saja Majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara 191 M gak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga permeter 6,2 juta dibeli 17.5 juta. Temuan BPK, ada selisih 14,1 juta permeter. Begitu juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, gak ada dua alat bukti dikejar-kejar. Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan nampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya terdedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan juga di pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu. Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda. Satu kata: harus dicegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi. Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar. Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. Jakarta, 27 Pebruari 2023
Anis Matta Minta Elite Nasional Contoh Rekonsiliasi Pasca-Pemilu di Palopo
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali disambut ribuan massa pendukungnya saat melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora memadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo, Minggu (26/2/2023) sore. Konsolidasi pemenangan di daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu di Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar). Konsolidasi kader di Sulsel dan Sulbar, sebelumnya telah digelar di Kota Makassar dan Kota Parepare. Usai di Kota Palopo, konsolidasi akan dilanjutkan di Kota Polewali Mandar, Sulbar, pada Senin (27/2/2023). Kedatangan Anis Matta di Palopo langsung disambut teriakan yel-yel \"Anis Matta, Presidenku\" oleh massa yang hadir di lokasi acara. Ketua umum partai nomor 7 disambut kalungan selendang sutra oleh Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada. Acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir Hadir pula Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta, Ketua DPD dari delapankabupaten/kota se-dapil Sulsel III, serta pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada hanya memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh, bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya,\" papar Anis Matta. \"Kita semuanya bersyukur menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota hadir di acara Partai Gelora diundang oleh Ketua DPD,\" imbuhnya. Anis Matta mengatakan, dunia saat ini sedang dilanda krisis besar yang mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. \"Jadi, kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita di abad ke-16 hingga abad ke-20 dijajah oleh bangsa Eropa. Belum lagi kita mengalami peristiwa G30S PKI, serta jadi korban Corona dari China, sekaligus konsumen vaksin,” ujarnya. Di sinilah pentingnya, Indonesia menjadi superpower baru untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia dan terbesar jumlah umat Islamnya di dunia. \"Saya biasa berceramah di Timur Tengah, meski saya bukan alumni Timur Tengah. Saya sering berceramah di Kuwait, Mesir, Maroko Aljazair dan lain sebagainya. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal, kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami. Saya bilang, tunggu Partai Gelora menang di 2024,\" katanya. Setelah itu, Anis Matta memanggil empat Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel III, yakni Ja\'far Shodding, Amru Saher, Irwan ST, dan Andi Ulung untuk diperkenalkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di dapil Sulsel III. Anis Matta juga memanggil delapan ketua DPD di dapil Sulsel III, yakni Ketua DPD Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap,Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada mengaku berbangga Palopo menjadi tempat untuk konsolidasi dapil Sulsel III. \"Mudah-mudahan konsolidasi ini, menjadi titik awal memenangkan Partai Gelora,\" kata Budi Sada. (abd)
POPULER
