ALL CATEGORY
Diharapkan ada Tambahan Kuota Haji dari Arab Saudi untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengharapkan tambahan kuota haji bagi Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, karena antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci sangat besar.Hal itu disampaikan Wapres saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin, sebagaimana diungkapkan juru bicara Wapres Masduki Baidlowi.\"Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji. Karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa,\" kata Masduki dalam keterangannya secara daring di Jakarta, Senin.Dia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki masalah terkait antrean haji, di mana ada satu daerah yang antrean untuk berangkat haji mencapai 40 tahun.\"Itulah kemudian diharapkan Wapres ke Dubes Arab Saudi, bagaimana agar kuota Indonesia terus ditambah ke depan,\" kata Masduki.Dia mengatakan pada kesempatan itu Dubes Arab Saudi menyatakan akan melaporkan harapan Wapres kepada Kerajaan Arab Saudi.\"Walaupun juga diketahui memang banyak animo orang ingin berhaji dari berbagai negara yang lain, termasuk Indonesia. Tapi saya kira permintaan Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Muslim akan sangat diperhatikan,\" kata Masduki.Adapun Wapres pada pertemuan tersebut juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan investasi dari Arab Saudi di Indonesia.Menurut Wapres investasi Arab Saudi di Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir.Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Amodi menyatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hubungan kedua negara.(ida/ANTARA)
Wayang Zulkifli
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pembukaan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang Ketum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan tokoh pewayangan Werkudara atau Bimasena yang diasosiasikan kepada PAN sebagai panglima perang yang siap bertempur pada tahun 2024 dengan tambahan kalimat \"keputusan tetap ada pada panglima tertinggi\". Kalimat tersebut dikaitkan dengan sinyal PAN yang memberi tempat kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Mungkin sebagai Capres dan Cawapres. Secara resmi PAN sendiri saat Rakernas Agustus 2022 mengajukan 9 nama untuk Capres yang diantaranya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Anies Baswedan, Khofifah Parawansa, Airlangga dan lainnya. Panglima tertinggi yang disebutkan dan dimaksud Zulhas adalah Presiden sebagaimana ungkapannya \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya. Bagi kami Presiden adalah panglima tertinggi kami. Jadi kami akan mengikuti setiap arahan Presiden\". Saat menyebut panglina tertinggi Zulkifli menatap kepada Jokowi dan Jokowi pun tersenyum. Ada empat hal yang menjadi problema demokrasi dari fenomena ini, yaitu : Pertama, budaya jilat yang merajalela dan menjadi penyakit dari Ketum Partai Politik. Di samping tampilan Ketum PAN Zulkifli Hasan di Rakornas ini, juga Ketum Partai Gerindra yang rajin berpolitik puja puji. Padahal Presiden Jokowi sendiri adalah \"kader\" PDIP. Ironi ada pernyataan \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya\". Kedua, panglima perang yang menunggu arahan panglima tertinggi dalam pewayangan itu tidak bisa dibawa ke dalam sistem politik berbasis Konstitusi. Ketum Partai bukan bawahan Presiden. Presiden menurut UUD 1945 bukan pula panglima pertinggi angkatan perang. Panglima tertinggi adalah Panglima TNI. Teringat budaya mohon arahan atau petunjuk itu kepada figur Harmoko di masa Orba dulu. Ketiga, Capres tebak-tebakan atau untung-untungan. Secara resmi PAN menyodorkan 9 nama , tetapi disebut dalam pantun \"Indonesia jaya\" nya Zulhas hanya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sudah begitu tergantung arahan Jokowi lagi. Beginilah sikap politik yang tidak jelas. Rakyat dipaksa untuk menonton pemimpin yang semakin tidak jelas. Keempat, kesalahan utama di negeri ini adalah Ketum partai yang merangkap dengan jabatan Menteri. Sementara kedudukan Ketum itu menentukan. Akibatnya partai politik sebagai kekuatan infrastruktur politik terkooptasi oleh Presiden. Sebagai alat perjuangan politik rakyat partai politik telah bergeser menjadi aparat Pemerintah. Akhirnya demokrasi menjadi slogan semata. Pemilu bukan menjadi ciri dari demokrasi akan tetapi demokrasi ada untuk Pemilu. Diluar itu bisa otokrasi atau monarki. Kalimat \"Presiden adalah segala-galanya\" menjadi bukti dari sebuah sistem politik otokrasi, atau monarki. Wayang Zulkifli tentang Werkudara sedang bermain atau dimainkan. Dalang semakin bersemangat bertutur tentang perang saudara antara Amarta dan Astina. Ternyata pemenangnya bukan Pandawa atau Kurawa tetapi sang Dalang itu sendiri. Dalang itu bernama Ki Oligarki. Bandung, 28 Februari 2023
Anis Matta: Kami Hadir Mewakili Mimpi Rakyat yang Menginginkan Indonesia Kuat dan Membanggakan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengakhiri roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (27/2/2023). Bertempat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polman, Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Kader dan Orasi Kebangsaan itu. Anis Matta datang ke lokasi acara diantar oleh puluhan becak motor (bentor) dari Hotel Ratih, di Jalan Poros Makassar-Mamuju yang berjarak 2 km itu. Acara konsolidasi dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi, Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora. Acara konsolidasi ini juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, Ketua DPD Partai Gelora Polman Givan Andra, Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta dan pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi kehadiran para kader dan simpatisan Partai Gelora di Sulbar yang luar biasa. \"Terus terang saya kaget, karena ternyata sambutan masyarakat Sulbar atas kehadiran Partai Gelora di Sulbar ini luar biasa besarnya,\" kata Anis Matta. Karena itu, Anis Matta yakin Partai Gelora akan melampaui abang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. \"Saya punya keyakinan yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini memang menanti-nantikan lahirnya partai baru, lahirnya wajah baru, dan lahirnya pemimpin baru,\" katanya. Menurut Anis Matta, masyarakat merasakan hidupnya begini-begini saja, tidak ada perubahan. \"Jadi harus ada lompatan besar, gebrakan besar, bukan sekedar perubahan. Partai Gelora ingin mewakili mimpi sebagian besar rakyat Indonesia yang sekarang ini menginginkan negaranya sejajar dengan negara-negara kuat di dunia,\" tegasnya. Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, sebagai pembina partai politik di Polman mengapresiasi Partai Gelora yang menggelar kegiatan konsolidasi di wilayahnya. \"Cuma Partai Gelora yang berani konsolidasi di Polman. Partai lain tidak ada. Saya setuju Pak Anis Matta maju sebagai calon Presiden. Maju negara ini, kalau Pak Anis Matta Presiden,\" kata Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan, masyarakat Sulbar tidak neko-neko, satu kata dengan perbuatan, tidak perlu menggunakan uang (money politics) untuk mengambil hatinya. \"Mudah-mudahan, kalau Partai Gelora pintar mengelola sifat manusia yang ada di Nusantara, pasti akan menang. Orang Sulbar ini enak sekali, tidak pernah neko-neko, hanya satu kali bicara, satu kata dengan perbuatan. Pandai-pandailah di Sulbar ini, jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikanlah mereka teman,\" pesannya. Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik menambahkan, kegiatan konsolidasi ini merupakan pembuktian bahwa Partai Gelora eksis dan diterima masyarakat Sulbar. \"Ini pembuktian kami, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru, dan Sulbar tidak boleh ketingalan mendukungnya. Insya Allah kita akan mengirimkan satu wakil kita di DPR,\" kata Hajrul. (Ida)
Soal Moge Harley dan Jeep Rubicon, KPK Akan Mengklarifikasi Rafael
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah satu poin klarifikasi terhadap eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo adalah soal kepemilikan motor gede (moge) Harley Davidson dan Jeep Wrangler Rubicon.\"Saya kira semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi materi klarifikasi yang akan dilaksanakan Rabu besok (1/3), saya kira kalau substansi lebih dalam belum bisa saya sampaikan,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin.Ipi mengatakan KPK telah melayangkan surat undangan kepada Rafael namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.Lebih lanjut ia berharap Rafael Alun Trisambodo bisa hadir serta membawa bukti-bukti untuk klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Meski demikian Ipi enggan berkomentar soal tindak lanjut KPK soal temuan tersebut, dia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan hasil klarifikasi pada Rabu besok.\"Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan atau klarifikasi besok. Kita tunggu hasilnya nanti,\" ujarnya.Nama pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor.Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan Rafael yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.\"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di \'announcement\' banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak \'match\'. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya \'match\' enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu,\" kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.(sof/ANTARA)
Pejabat Ditjen Pajak Diminta untuk Taat Melaporkan Harta Kekayaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),\" katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco berkeyakinan tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.\"Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan,\" ujarnya.Dia meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN.\"Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya,\" kata dia.Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.\"Menurut saya, kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain, jadi kalau kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain ya ada, nanti apabila cukup memenuhi unsur ditingkatkan ke penyidikan yang lain,\" jelasnya.Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani.Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).(sof/ANTARA)
Tidak Ada Prajurit Terlibat di Kerusuhan Sinakma
Wamena, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa tidak ada prajurit yang terlibat dalam kerusuhan di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Bintang. Apabila nanti ada anggota yang terlibat dengan bukti-bukti yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maka akan diproses sesuai dengan hukum, paparnya. \"Namun sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti keterlibatan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dan prajurit Kodim 1702/Jwy, tetapi ada oknum yang memutarbalikkan fakta maka saya akan melaporkannya,\" tegas Muhammad Saleh di Wamena, Senin. Pangdam Cenderawasih menambahkan pihaknya akan menuntut oknum yang berupaya menyebarkan berita hoaks \"Bila ada oknum yang menyebarkan berita hoaks maka saya akan menuntut yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku,\" tegasnya.. Ia menyampaikan dukacita mendalam kepada 11 warga yang menjadi korban kerusuhan pada Kamis (23/2). Proses pemakaman sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan proses hukum dapat dilaksanakan dengan baik. \"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih saat ini sedang berada Wamena sehingga langsung memerintahkan Dandim 1702/Jwy untuk membantu penanganan kerusuhan tersebut,\" paparnya. Langkah penanganan yang dilakukan, ujar dia, adalah pengamanan, khususnya mengamankan masyarakat pendatang maupun asli Papua yang berdomisili di Wamena. \"Danrem dan jajarannya sudah diperintahkan agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melaksanakan patroli dan Pomdam XVII/Cenderawasih diperintahkan untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Papua,\" katanya. Dia meminta tidak ada teror atau aksi di luar hukum yang mengancam dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di Wamena. \"Jangan menimbulkan kerusuhan dan mari kita jaga Wamena menjadi kota yang aman sehingga dapat ditempati siapa saja. TNI-Polri bersama-sama mendukung dan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus ini,\" kata dia. Kerusuhan di Sinakma, Kamis (23/2) berawal dari isu penculikan anak yang saat hendak ditangani polisi ada sekelompok massa yang menjadi provokator sehingga massa melakukan tindakan anarkis dengan menyerang anggota polisi dan melakukan pembakaran di sekitar Sinakma. Tercatat 11 orang meninggal dalam kerusuhan dan menyebabkan 41 orang terluka, termasuk aparat keamanan dan sejumlah ruko dan rumah warga dibakar massa.(sof/ANTARA)
Koalisi Perubahan Terus Dimantapkan untuk Pemilu 2024
Palu, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Koalisi Perubahan terus dimantapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. \"Kami bersama tiga partai politik, yakni Demokrat, NasDem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan saling memberikan penguatan supaya lebih mantap ke depan,\" kata AHY kepada sejumlah jurnalis usai Pelantikan Pengurus DPC Partai Demokrat se-Sulteng di Kota Palu, Senin. Ia menjelaskan saat ini pihaknya intensif membangun komunikasi dengan dua partai koalisi di mana komunikasi ini untuk saling menjajaki satu sama lain. Selain itu, papar dia, saat ini ketiga parpol sedang membangun kesepahaman untuk mengusung visi-misi yang ideal sesuai dengan arah koalisi yang mengusung tema perubahan dan perbaikan. \"Pertemuan-pertemuan yang intensif selalu terjalin dari waktu ke waktu,\" ujarnya. Menurut dia, dari koalisi ini akan menjadi wahana atau wadah bagi rakyat yang menginginkan perubahan sehingga harapan itu menjadi gerak bersama dalam membangun negeri. Ia mengemukakan dalam kontestasi politik segala sesuatunya berjalan dinamis sehingga butuh kesepahaman dengan membangun kompromi. \"Setiap partai politik memiliki agenda dan target-target pencapaian. Yang jelas kami semakin intensif berkomunikasi dan membangun kesepahaman tujuan besar pemilu,\" tuturnya. Ia berharap dengan momentum ini kesolidan internal Demokrat semakin baik untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun depan. \"Deklarasi bersama tiga partai ini pada akhirnya akan menjadi keniscayaan, tetapi kami ingin meyakinkan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang bisa dikatakan finalisasi segala sesuatunya,\" demikian AHY.(sof/ANTARA)
Minta Maaf ke PKI, Presiden Pantas Dimakzulkan
Surakarta, FNN - Pasca Keppres tentang pengakuan bersalah dan minta maaf terhadap keluarga PKI, masyarakat Indonesia dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengutuk keras Keppres tersebut. Sebab hal itu melanggar TAP MPR dan UU yang dilakukan oleh Presiden. Karenanya pantas dimakzulkan. Demikian rilis pernyataan sikap KAMI yang diterima FNN Senin (27/02/2023) di Jakarta. KAMI menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia dengan Plafform Komunisme (ajaran dan ideologi Sosialisme, Marxisme, Leninisme) yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, telah sangat jelas dan tegas bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD RI Tahun 1945 serta cita-cita pendiri bangsa dan negara (The Founding Father). Sila Pertama menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sedangkan pada Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yang merupakan Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) menyebutkan bahwa hakikat kemerdekaan Negara Indonesia adalah Takdir, Kehendak, Rahmat, dan sekaligus Amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Bahwa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan KEPPRES No. 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan alasan untuk terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasan penerbitan Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus di waspadai dan sangat mungkin dijadikan jalan pintas pemberian maaf (rehabilitasi) terhadap pelanggaran HAM Berat agenda politik/perbuatan jahat pengkhianatan G30S-PKI pada tahun 1965. Bahwa, Rekam jejak digital tentang polah tingkah anak-anak keturunan PKI sudah sejak lama berusaha bangkit kembali, hal ini didasarkan dari indikasi Neo Komunisme tetap melakukan kegiatan. Adanya fenomena kongres PKI ke VII di Blitar selatan 1967, Kongres ke VIII tahun 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X, 2010 di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di Banyumas Jawa Tengah 2015. Bahwa, Keppres No 17 tahun 2022 ditengarai sebagai pintu masuk Pemerintah akan meminta maaf kepada PKI dan negara akan memberikan ganti rugi kepada para pengikut dan antek-antek PKI yang dianggap korban pelanggaran HAM, adalah sangat menyakiti dan menghina perasaan rakyat Indonesia, terutama TNI dan umat Islam yang merasakan keganasan atas penghianatan PKI, sebagaimana jelas tercantum dalam Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme, harus tetap dijaga dan dilaksanakan. Bahwa setelah 55 tahun berlalu, semua hak mereka sebagai anak cucu PKI secara wajar dan normal sudah dilakukan pemulihan tanpa ada pembatasan lagi. Faktanya mereka sebagai warga negara sudah dapat bekerja berkarya disegala bidang, pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, pemerintahan bahkan pertahanan. Atas pertimbangan kajian diatas, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi bersikap tegas bahwa : 1. Masyarakat Indonesia khususnya TNI dan umat beragama harus waspada terhadap kebangkitan paham Neo-Komunisme dengan kedok penegakan hak-hak azasi, karena jelas PKI telah menodai sejarah Indonesia dengan melakukan berkali-kali pemberontakan dan pengkhianatan. Mereka bukanlah korban akan tetapi pelaku kejahatan berat HAM. Pemerintah Jokowi sangat naif jika mengingkari sejarah atas tindak pengkhianatan PKI dan para pengikutnya. 2. Mengecam dan menolak tindakan Pemerintah melalui Keppres 17 tahun 2022 jika meminta maaf dan serta memberi kompensasi ganti rugi kepada pengikut atau keluarga PKI, karena merupakan kegiatan melanggar Pancasila dan Konstitusi (TAP MPR dan UUD RI 1945). 3. Apabila Pemerintah RI dalam hal ini Joko Widodo selaku Presiden tetap melakukannya maka tindakan tersebut jelas dan tegas melanggar Konstitusi, untuk itu sudah pantas dimakzulkan. 4. Meminta dan menghimbau seluruh Warga Negara Indonesia khususnya Aparat Penegak Hukum untuk senantiasa waspada dan bertindak tegas terhadap munculnya bahaya laten PKI dan setiap adanya upaya menghidupkan ajaran-ajaran Komunisme, Marxisme dan Lenisnisme di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surakarta, 27 Februari 2023 KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI KAMI JAWA TENGAH Mudrick SM Sangidu KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syukri Fadholi KAMI JAWA TIMUR Daniel M Rasyid KAMI JAWA BARAT Syafril Sjofyan AP-KAMI DKI JAKARTA Djudju Purwantoro KAMI BANTEN Abuya Shiddiq KAMI SUMATRA UTARA Zulbadri KAMI RIAU Muhammad Herwan KAMI KALIMANTAN BARAT H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA KAMI SUMATERA SELATAN Mahmud Khalifah Alam S.Ag KAMI SULAWESI SELATAN Geralz Geerhan KAMI KEPULAUAN RIAU Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd. KAMI JAMBI H. Suryadi KAMI ACEH Saiful Anwar S.H., M.H. SEKRETARIS Sutoyo Abadi
Memberi Angin PKI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Keppres No 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu ternyata mengarah pada permohonan maaf dan pemberian kompensasi kepada aktivis, simpatisan dan keluarga PKI. Meski terkait dengan pelanggaran HAM berat lain akan tetapi yang mencuat dan hangat sejak awal adalah tuntutan agar Pemerintah memohon maaf kepada kader dan keluarga PKI. Jokowi sendiri telah menyatakan pengakuan yang secara implisit dinilai sebagai permohonan maaf. Pengakuan yang disampaikan pada bulan Januari 2023 tersebut menuai berbagai tanggapan baik pro maupun kontra. Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom langsung mengusulkan penghapusan peristiwa-peristiwa tersebut dari pelajaran sejarah. Hebat sekali. Keppres No 17 Tahun 2022 itu ternyata bertentangan dengan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut tidak membuka peluang bagi terjadinya penyelesaian non yudisial. Pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui proses peradilan. Atas kesewenang-wenangan tersebut sebaiknya dilakukan Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Teriakan kader, simpatisan serta keluarga PKI bahwa mereka adalah korban dan PKI itu tidak bersalah adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang sebenarnya. PKI terbukti sebagai dalang gerakan penghianatan negara. Melakukan pembantaian terhadap petinggi TNI dan umat Islam. PKI itu anti agama. Pada masa Pemerintahan Jokowi ini ada nuansa memberi angin kepada PKI untuk merehabilitasi diri dan bangkit kembali. Muncul semangat untuk mencabut Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI dan penyebaran faham Komunisme-Marxisme/Leninisme. Kemudian kader atau keluarga PKI berada di Parlemen dan jabatan Pemerintahan, larangan sweeping simbol PKI dengan alasan demokrasi serta keluarga PKI yang dibolehkan masuk TNI. Gonjang ganjing hubungan keluarga Jokowi dengan PKI yang dikemukakan Bambang Tri belum terklarifikasi tuntas. Bambang sendiri terus menerus menjadi pesakitan. Pembelian lukisan mahal \"Petruk dadi Ratu\" dari mantan Seniman Lekra sayap PKI dinilai bentuk simpati. Hingga kini belum ada satu katapun dalam pidato Presiden Jokowi tentang perlunya mewaspadai bahaya PKI dan Komunisme. Tidak masuk Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans RUU HIP, pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, Pancasila 1 Juni 1945 serta minimalisasi fungsi agama adalah indikasi adanya upaya agar RUU ini menjadi \"pintu ideologis\" bagi komunisme atau sekurang-kurangnya ideologi kiri untuk menginfiltrasi atau mendominasi. Untunglah gerakan MUI dan kekuatan umat Islam berhasil menggagalkan. Buku anggota DPR RI \"Aku Bangga Menjadi Anak PKI\" merupakan cermin dari atmosfir ruang terbuka bagi penerimaan dan kebangkitan PKI di rezim Jokowi. Keppres penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat untuk peristiwa tahun 1965 menjadi bagian dari agenda itu. PKI dianggap sebagai korban. Mahfud MD minta masyarakat agar percaya kepadanya bahwa Keppres 17 tahun 2022 itu bukan untuk menghidupkan PKI, masalah utamanya saat ini adalah siapa yang percaya? Bandung, 27 Februari 2023
Soal Capres, Adu Kuat Jokowi dengan Tuhan
Jakarta, FNN – Kemarin, Pak Jokowi hadir dalam Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Meskipun Pak Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan membicarakan masalah capres-cawapres, tetapi Pak Jokowi memberikan kode-kode capres-cawapres dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengabsen capres cawapres karena yang hadir sedikit sehingga nggak usah diabsen semua sudah tahu. Yang dia maksud adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Pak Jokowi juga berbicara tentang perolehan kursi PAN di Jawa Tengah. Jadi, kelihatannya sekarang PAN mendekati Ganjar Pranowo. Sementara itu, PDIP sudah memutuskan bahwa mereka akan mengusung calon internal dan siapa namanya menunggu petunjuk dari Tuhan. Sedangkan Pak Zulkifli Hasan justru menunggu petunjuk dari Pak Jokowi. Dia mengusulkan Ganjar dan Erik. Menanggapai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/12/23) mengatakan, “Coba kita ulas itu secara agak mendalam. Ini tahun politik di mana ekonomi berantakan, keakraban sosial berantakan, justru Pak Jokowi datang di dalam forum semacam itu, harusnya dengan ide yang lebih luas dari sekedar soal pemilu, elektabilitas, atau persentasi kursi.” Menurut Rocky, mestinya Pak Jokowi mengajarkan publik supaya berpikir tentang, misalnya hubungan antara pajak dan kemakmuran, supaya para calon presiden berpikir begitu. Di Amerika, setiap calon presiden pasti langsung dikepung oleh isu yang sangat otentik, yaitu soal pajak, soal kemiskinan, soal stunting. Ini Pak Jokowi ini ribut sendirian, seolah-olah dia bisa menentukan melalui Munas siapa yang bisa. Demikian juga Ibu Mega. Menurut Rocky, kalau memang tidak ada calon internal, sudahlah, bilang saja tidak ada. “Jadi, ini sesuatu yang akhirnya orang bilang apa intinya, akan ada tetapi tunggu restu dari langit oleh Tuhan. Nggak ada politik itu yang nunggu restu Tuhan. Di dalam politik, sesuatu yang bagus pasti direstui Tuhan. Vox populi, vox dei, yang ditentukan rakyat pasti akan direstui Tuhan. Itu artinya, dia tidak mengerti juga bahwa demokrasi itu kalau dilakukan secara benar pasti direstui langit,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, Pak Jokowi diam-diam masih menyusun rencana. Dia tahu bahwa gerbong-gerbong akan tabrakan di stasiun yang sama, karena salah masuk rel, tapi Pak Jokowi juga akhirnya tehimpit di dalam gerbong-gerbong yang kosong itu, karena dia sendiri tidak punya ide tentang apa yang mesti dia ucapkan, supaya orang percaya bahwa dia itu masih negarawan, bahwa dia itu tidak akan ngutak-atik lagi sistem pemilu, bahwa dia itu akan berlaku adil nanti di ujung sistem pemilu, bahwa dia tidak akan arahkan KPU dengan teknologi algoritma yang sudah disiapkan oleh intel, misalnya. Jaminan itu mesti datang dari Presiden sebagai penyelenggara Pemilu. “Jadi kalau presiden justru menjadi pemain Pemilu, itu ngaco kan. Dia penyelenggara, sekarang dia masih bermain pemilu. Jadi, itu bahayanya presiden kalau tidak punya kapasitas untuk menghela demokrasi,” ungkap Rocky. Saat ini, Ibu Megawati menunggu petunjuk Tuhan, sementara Zulkifli Hasan menunggu petunjuk Pak Jokowi. “Buat apa ada kongres partai, ada rakernas, kalau nggak ada keputusan. Kalau Tuhan membantalkan, kalau Jokowi membatalkan, demokrasi habis dong,” ujar Rocky. Kondisi ini, kata Rocky, menunjukkan kita tidak paham demokrasi, partai politik tidak paham demokrasi, dan presiden tidak paham demokrasi. “Jadi, prinsip di dalam demokrasi adalah sirkulasi elit mesti dipercepat dalam kompetisi jujur. Tuhan justru minta itu. Kompetisi jujur saja kata Tuhan. Sirkulasi dipercepat,” kata Rocky. Di akhir pembahasan Rocky mengatakan bahwa pendidikan politik nyaris berhenti. Yang ada adalah ketakutan untuk masuk dalam kompetisi. Jadi, sayang sekali PAN yang tadinya didirikan sebagai partai yang mandiri secara intelektual, akhirnya jadi ‘kacung’ secara politis. Demikian juga PDIP, partai yang besar yang harusnya sudah ada kader, masih nunggu juga suara dari langit. Padahal, diperlukan suara dari kongres. (ida)
POPULER
