ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Anies Sudah Menang 80 Persen
Jakarta, FNN - Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 kembali dideklarasikan. Kali ini dukungan datang dari organisasi yang menamakan dirinya dengan Kuning, Ijo, Biru (KIB). Nama ini diambil dari warna-warna sejumlah organisasi relawan yang terdiri dari Go Anies, Forum Ka’bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia. Deklarasi yang antara lain diisi dengan acara diskusi tersebut menghadirkan pembicara mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; mantan politisi PSI, Surya Tjandra; dan Pengamat Politik, Rocky Gerung. Ketiga narasumber ini mendukung Anies sebagai capres 2024 karena mereka menganggap Anies adalah sosok yang berintegritas dan membawa perubahan. “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang, dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Rocky mengaku jengkel dengan slogan KPK yang mengatakan “Berani jujur hebat”. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat, padahal jujur itu hal biasa. Dari duru moral kita diasuh oleh kejujuran. Dari awal Republik Indonesia ini dibentuk oleh kejujuran. Rocky juga mengatakan bahwa tugas presiden cuma dua, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat orang miskin. Dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Persoalannya, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Jawaban adalah karena ada disparitas. Empat orang Indonesia menguasai 80% dari kekayaan. Itu artinya menghina konstitusi. Presiden juga tidak mencerdaskan kehidupan bangsa karena IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan simpanse. “Tetapi kita tidak bisa berharap akan ada perubahan kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari ini,” ujar Rocky. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin.(ida)
Denny Indrayana Bantah Minta Mahfud MD untuk Dukung Capres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meluruskan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal dukungannya ke Anies Baswedan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Denny membenarkan, dia menyampaikan mendukung Anies Baswedan ke Mahfud MD. \"Saya juga menyampaikan kepada Prof Mahfud, saya dan seorang tokoh akademisi dan antikorupsi dari Yogyakarta (tidak perlu saya sebutkan namanya) bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang,\" kata Denny, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (1/2/2023). Denny menganggapi klaim Mahfudz MD yang menyebut pertemuan dengan dirinya soal dukungan ke Capres Anies Baswedan perlu diluruskan. \"Terhadap wawancara doorstop yang disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD hari Selasa (31 Januari 2023) yang lalu, yang menyebut pertemuan dengan saya, izinkan saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut,\" kata Denny. Denny lantas menyebut dengan rinci kronologi kejadian tersebut, antara lain: 1. Saya memang rutin meminta waktu dan bertemu dengan Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Tujuannya adalah untuk silaturahmi dan saling berbagi informasi. Kebetulan, saya masih sering bolak-balik Melbourne-Jakarta, karena kantor saya INTEGRITY Law Firm ada di kedua negara tersebut. Bahkan, atas bantuan rekomendasi Prof. Mahfud juga, alhamdulillah, saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang punya izin praktik pengacara di Indonesia dan Australia. Prof Mahfud termasuk pejabat negara yang bersedia meluangkan waktu dan mudah ditemui. Biasanya setiap baru datang dari, atau akan berangkat ke Melbourne, saya meminta waktu Beliau, dan selalu dengan mudah dan ramah ditemui. 2. Dalam berbagai pertemuan, baik di rumah dinas ataupun kantor Menkopolhukam tersebut, biasanya kami mendiskusikan situasi politik dan hukum terakhir. Saling berbagi informasi dan cerita, serta bertukar pikiran. Pak Mahfud adalah akademisi dan politisi yang saya hormati dan menjadi tempat saya meminta saran dan pendapat. Benar, sebagai junior, saya menganggap Beliau sebagai tokoh politik-hukum yang bisa dijadikan panutan. Meskipun dalam posisi sekarang sebagai Menkopolhukam beberapa rekan tidak jarang berpandangan negative atas beberapa pernyataan Prof. Mahfud di media, saya sering dapat memahami dan menyatakan, “Tidak mudah berposisi di lingkaran dalam pemerintahan. Saya pernah mengalaminya sewaktu menerima amanah sebagai Staf Khusus Presiden (2008-2011) ataupun Wamenkumham (2011-2014). Ruang gerak Prof. Mahfud sebagai Menkopolhukam, bawahan Presiden, pasti lebih sempit ketimbang saat masih bebas selaku pengamat/akademisi. Tapi saya tetap mempercayai kapasitas dan integritas antikorupsi beliau.” 3. Di pertemuan terakhir pada Rabu, 25 Januari lalu di kediaman dinas, kami sempat mendiskusikan banyak hal. Tidak semua bisa saya ceritakan dalam rilis ini. Tetapi sedikit di antaranya, memang akhirnya menjadi cukup viral ketika dijadikan konten di channel Refly Harun. Forumnya sendiri sebenarnya adalah Focus Group Discussion, dimana saya dan beberapa pengamat politik, ekonomi dan hukum tata negara diundang oleh rekan Jumhur Hidayat untuk berbicara soal kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Di forum itu saya menyampaikan analisis dan pendapat saya, termasuk bercerita sedikit soal diskusi dan tukar pikiran saya dalam beberapa pertemuan dengan Prof. Mahfud. 4. Pada pertemuan di malam rabu tersebut, di antara yang saya dan Prof Mahfud bicarakan adalah: a. Memang ada politisi—yang tidak perlu saya sebutkan nama dan partainya—menyampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. Atas gerakan politik demikian, Prof. Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa perintah dari Presiden Jokowi tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Saya dan rekan-rekan civil society diminta Beliau untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan, dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil. b. Saya juga menyampaikan kepada Prof. Mahfud, saya dan seorang tokoh akademisi dan antikorupsi dari Yogyakarta—tidak perlu juga saya sebutkan namanya—bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam pilpres 2024 yang akan datang. Perlu saya koreksi, tidak benar juga kalau dikatakan saya meminta izin kepada Pak Mahfud. Yang benar, saya menyampaikan informasi dukungan tersebut. Atas pernyataan saya tersebut, Prof Mahfud menyatakan, “Bagus. Bagusnya memang Anies Baswedan bisa menjadi capres.” Meskipun kemudian Beliau mengatakan, “Apakah teman-teman tidak mau mempertimbangkan calon presiden lain?” Lalu Beliau menyampaikan capres preferensinya, yang tidak etis saya sampaikan namanya di sini. c. Sedangkan soal ada kasus-kasus hukum yang digunakan untuk menyandera beberapa pimpinan partai, termasuk soal KPK yang menyampaikan ke Pak Mahfud untuk mentersangkakan seorang Ketum Parpol, sebenarnya adalah materi diskusi kami di pertemuan sebelumnya. Prof Mahfud mengatakan, “Kepada Ketua KPK saya sampaikan, jalankan sesuai bukti dan proses hukum saja. Jangan dicampur-adukkan dengan politik.” Pandangan mana, yang tentu saja saya setujui. Saya juga menyampaikan concern kepada Prof Mahfud, bahwa hukum hanya dijadikan alat alias instrumen strategi mempertahankan dan memenangkan kekuasaan saja, dengan atau bahkan tanpa pemilu 2024, jika diperlukan. Sehingga, kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024. Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan, untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang. 5. Mengenai pilihan saya kepada Anies Baswedan, yang akhirnya disampaikan Prof. Mahfud dalam doorstop kemarin, dapatlah saya jelaskan secara singkat sebagai berikut: Dalam setiap pemilihan presiden, saya memilih capres dengan dua kata kunci: Constitution dan Anti-Corruption. Di Pemilu 2014, saya memilih Capres Jokowi, dan memberikan salam dua jari setelah pencoblosan, meskipun masih berposisi sebagai Wamenkumham. Sayangnya, kebijakan politik-hukum Jokowi ternyata banyak yang dalam pandangan saya melanggar konstitusi. Lebih jauh, di periode kedua ini, KPK dilumpuhkan dengan Presiden Jokowi menyetujui Perubahan UU KPK. Pelumpuhan KPK itulah yang menurut saya memberi kontribusi langsung pada turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International dari 38 ke 34, hal mana baru saja dirilis kemarin. Itulah rekor penurunan IPK terburuk dalam sejarah reformasi Indonesia. Dengan tetap menghormati para bakal capres yang lain, Anies Baswedan menurut saya adalah tokoh yang rekam jejaknya paling mendekati kedua parameter yang saya pegang tersebut: Konstitusi dan Anti-Korupsi. Pasti ada saja yang tidak sependapat, namun itulah pandangan dan penilaian saya. Saya mengenal Anies Baswedan sejak lama 20 tahun yang lalu, ketika masih sama-sama sebagai mahasiswa di UGM, Yogyakarta. Saat mana, Anies sudah menunjukkan leadershipnya ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Soal Konstitusi, kalau sekarang kepada Anies sering disematkan sebagai “Bapak Politik Identitas”, maka menurut saya itu adalah propaganda keliru, yang sengaja dihembuskan oleh para buzzerRp, yang memang ditugaskan untuk mendiskreditkan citra Anies. Soal Anti-Korupsi, saya bersama-sama dengan Anies Baswedan menjaga dan mempertahankan KPK yang kuat dan independen. Termasuk, ketika sama-sama menjadi anggota Tim Delapan. Tim independen kepresidenan yang dibentuk untuk melawan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Dimana Anies Baswedan didapuk menjadi Juru bicaranya, dan saya menjadi Sekretaris timnya, dipimpin almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution. Anies pula gubernur yang membentuk TGUPP, atau dikenal dengan KPK Jakarta, untuk memastikan agenda antikorupsinya di Ibu Kota Jakarta. Lebih jauh, kenapa saya mendukung Anies Baswedan, akan saya tuliskan pada artikel lain yang lebih lengkap. Untuk rilis kali ini, cukup demikian. Mari kita menjadi pemilih cerdas, dengan memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan free and fair. Serta, Capres yang kita dukung adalah berdasarkan rekam jejak kapasitas dan integritasnya, bukan karena alasan lain. Apalagi karena pilihan dukungan oligarki ataupun uang. DEMOkrasi, Daulat Rakyat, harus kita menangkan kembali, melawan DUITokrasi, Daulat Duit. Kita harus pastikan presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden pilihan uang! (sws)
Demokrat dan PKS Akhirnya Memecah Kebuntuan
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis PENSUKUNG Anies di seantero negeri pun mengucap syukur, lantaran Demokrat dan PKS telah menyatakan secara resmi mencapreskan Anies. Dengan bergabungnya kedua parpol itu, utuh sudah perahu “Koalisi Perubahan” yang akan mengantar dan mengawal Anies, setelah syarat presidential threshold (PT) 20 % telah terpenuhi. Begitu bahagianya, tak sedikit yang berpuasa tiga hari. Bahkan ada yang hendak memotong kambing melepas nazar. Maklum, semanjak Nasdem mendeklarasikan Anies, hampir empat bulan lamanya mereka hanya diam sambil menahan rasa sakit di-bully. Bayangkan ketika mereka dibilangi, “Partai mana yang mau usung Anies? Ngimpi kalian. Surya Paloh paling-paling cuma ngeprank, tak sungguh-sungguh mengusung Anies. Bagi Surya Paloh, mau Anies capres atau tidak, gak ada urusan. Yang penting, Nasdem sudah meraup untung dengan meraih simpati kalian.” Masih banyak lagi lontaran yang lebih menyakitkan dari pada itu. Tapi mau bilang apa? Sebab realitasnya, Nasdem saja memang tak cukup. Setidaknya, masih butuh dua parpol lagi. Harapannya tentu pada Demokrat dan PKS. Namun belum apa-apa, keduanya sudah pada ngotot mengajukan kadernya masing-masing sebagai cawapres. Masih ingat bagaimana media-media mainstream mem-blow up Demokrat mengajukan AHY, sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heryawan? Akibatnya, “Koalisi Perubahan” yang telah digagas pun seolah menemui jalan buntu. Nasib pencapresan Anies juga seperti terkatung-katung tanpa kepastian. Sebenarnya masih ada alternatif. Jika merujuk pada histori antara Anies dan Prabowo, maka Gerindra adalah sebuah opsi. Dapat disebutkan bahwa Anies sampai di titik ini, saat ini, berkat campur tangan Prabowo. Di lain pihak, antara Prabowo dan Surya Paloh, biar bagaimanapun adalah kawan lama, sehingga tidak sulit menjalin komunikasi. Koalisi Nasdem dengan Gerindra menghasilkan 23,8% kursi di Parlemen. Tetapi masalahnya, peluang terbentuknya koalisi ini, nyaris mustahil. Sebab Prabowo sendiri adalah capres Gerindra. Elektabilitasnya cukup diperhitungkan, meskipun trennya terus menurun. Kecuali jika Prabowo mendapat wangsit untuk mengalah. Opsi lainnya adalah PAN dan PPP. Pertimbangannya, Anies memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua partai ini di tingkat akar rumput. Buktinya, massa kadua partai bersangkutan sedang melakukan pergolakan untuk mendesak partainya mengusung Anies. Jika koalisi Nasdem, PAN, dan PPP terwujud, akan meraup 21,22% kursi di parlemen. Tetapi terbentuknya koalisi ini juga hampir tidak mungkin, karena sejak jauh hari, PAN dan PPP telah dipasung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lagi pula, misi KIB adalah mengawal Anies agar tetap zonder parpol pengusung. Bahkan, konon, motif pelengseran Suharso Monoarfa dari pucuk pimpinan PPP, adalah untuk mencegah partai tersebut membelot ke Anies. Pendukung Anies pun semakin kehilangan asa, terlebih setelah melihat sikap Jokowi yang terkesan tak rela kehilangan kekuasaan. Idea perpanjangan masa jabatan presiden juga makin kencang diwacanakan oleh para penikmatnya, meski hal itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Jika saja idea haram itu sampai dilegalkan, maka, peluang Anies juga ikut melayang. Namun sayang bagi Jokowi, hasratnya untuk terus berkuasa pupus, terutama karena ditentang keras oleh PDIP, parpol pendukung utamanya sendiri. Sadar kalau idea itu sulit terwujud, maka pilihan yang tersisa tinggal meng-endorse sosok capres tertentu. Menurutnya, sosok itu ialah rambutnya putih semua dan banyak kerutan di wajahnya. Upaya menjegal Anies tak hanya dari sisi politik, tapi juga dari sisi hukum, di mana skenario “merompiorangekan” Anies dijalankan secara simultan. Firli Bahuri, Ketua KPK, sudah pernah mencobanya. Namun percobaan itu gagal untuk sementara, karena keburu bocor. Tetapi jangan senang dulu, sebab konspirasi merompiorangekan Anies tampaknya tak pernah surut. Seluruh rekam jejaknya selama menjadi gubernur, terus dikutui. Terbaru, Anies diisukan korupsi bansos beras. Padahal, ternyata beras yang ditemukan menumpuk di sebuah gudang di Pulogadung itu, adalah sisa hasil usaha milik Perumda DKI Jakarta yang menunggu dilelang. Melihat semua itu, pendukung Anies mulai patah arang. Bahkan tak sedikit yang berpendapat bahwa mungkin perjalanan Anies memang hanya sampai di situ. Namun di tengah situasi itu, muncul secercah harapan tatkala PKS menampik rayuan istana. Meski ditawari dua pos Menteri, PKS tak tergiur dan tetap bergeming memilih sebagai oposisi. Selain hal itu memberi keyakinan bahwa PKS tak kemana-mana, juga sekaligus menepis isu kalau PKS bisa dibeli, seperti yang ditudingkan selama ini. Jika PKS memilih tetap bergeming, maka, Demokrat apa lagi. Deklarasi mendukung Anies, hanya soal waktu, menunggu hari baik. Benar saja, AHY, Ketum Partai Demokrat, memilih hari baik 25 Januari 2023, sedangkan PKS memilih 30 Januari 2023. Demokrat dan PKS pada akhirnya memecah kebuntuan bagi terbentuknya “Koalisi Perubahan”. Saya lalu membayangkan permainan sepakbola. Dengan penuh percaya diri, Nasdem menjemput bola dari bawah. Tebasan lawan dari berbagai arah, tak membuatnya surut. Ketika bola sampai di tengah, Demokrat menyambutnya. Gocek sedikit sembari meliuk-liuk, lalu melepas umpan lambung ke daerah gawang lawan. PKS yang berdiri bebas di sana kemudian menyambarnya dengan tendangan first time, dan, gol. Sementara itu, dari bangku VVIP Koalisi Indonesia Bersatu, tampak PAN dan PPP duduk termangu setelah menyaksikan gol yang terjadi. Mungkin keduanya sedang memikirkan untuk segera membubarkan diri, demi menyelamatkan partai masing-masing. Makassar, 02 Pebruari 2023.
Bikit Ruwet, Kemenag Disarankan Tidak Cawe-cawe Lagi Urusan Haji, Cukup Urusin Masalah Agama Saja
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji. Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia. \"Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,\" ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk \'Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji\', Rabu (1/2/2023). Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya. \"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,\" jelas Fahri. Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri. \"Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental \'tangan di bawah\' saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi. \"Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,\" ungkap Fahri. Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia. \"Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,\" ucap Fahri. Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan. \"Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Masih Agak Banci Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen. \"Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,\" kata Ismed. Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji. \"Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,\" katanya. IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH. Sehingga Kemenag tidak lagi \'cawe-cawe\' urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia \"Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,\" katanya. Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah. \"Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,\" kata Syech Fadhil. Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus). \"Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,\" kata Andi. Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji. \"Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,\" tegasnya. (Ida)
Ayo Dukung Koalisi Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan USUNGAN tiga partai politik untuk Anies Baswedan cukup memastikan ke depan Anies Baswedan adalah Calon Presiden. Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menamakan dirinya Koalisi Perubahan. Tentu semangatnya adalah perubahan baik pengelola maupun pengelolaan. Era gaya dan kelanjutan Jokowi selesai. Langkah atau lari Anies Baswedan semakin tak terbendung. Di samping support partai politik juga dukungan dari masyarakat atau rakyat yang mendambakan perubahan. Kepemimpinan Jokowi dinilai tidak memuaskan, elitis dan KKN. Reformasi stagnasi dalam cengkeraman oligarki. Harus ada perubahan baik reguler Pemilu 2024 maupun non-reguler melalui upaya konstitusional lain pada tahun 2023. Mashlahat politik jika terjadi perubahan tahun 2023 adalah dampak terhadadap Pemilu 2024 yang lebih adil dan jujur. Lepas dari kepentingan rezim dengan perangkatnya. KPU tidak dapat menjalankan misi untuk berperan sebagai pemain yang diprediksi berpihak pada kepentingan kekuasaan. Dalam hal rezim Jokowi lolos hingga Pilpres 2024 maka peran Anies Baswedan beserta dukungan masif rakyat menjadi pengawal perubahan. Syarat utamanya adalah Anies harus menjadi \"Presiden Rakyat\" terlebih dahulu. Dukungan kepada Anies Baswedan harus bersifat \"quasi people power\" untuk mencegah permainan kotor yang menggunakan aparat, KPU maupun MK. Koalisi rakyat untuk perubahan menjadi sangat strategis bagi sukses perjuangan. Tiga partai politik koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS dapat berperan sebagai lokomotif perjuangan bersama. Mulai bekerja bahu membahu melawan otoritarian. Rezim oligarki akan terus berupaya mengganjal Anies Baswedan. Tercatat telah tiga kali gagal dalam menjegal, yaitu: Pertama, dengan penghentian masa jabatan dan diganti oleh Penjabat Heru Budi Hartono untuk 2 tahun ke depan. Diharapkan Anies akan kehilangan panggung akibat tidak menjadi Gubernur. Nyatanya panggung itu bergerak semakin luas. Heru Budi Hartono yang aktif meracuni prestasi Anies juga ternyata belepotan. Kedua, gagal menggunakan KPK untuk mencari-cari kesalahan dengan target menjadikan Anies tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri ngotot menjalankan misi, namun usahanya tidak sejalan dengan Tim. Tim justru menyatakan tidak ada bukti untuk menyeret Anies ke ruang delik. Ketiga, memecah belah partai koalisi agar tidak solid mendukung Anies. Terakhir Surya Paloh dipanggil ke Istana dengan ancaman reshuffle agar melepas Anies. Di luar perhitungan ternyata kepastian koalisi tiga partai untuk mendukung Anies Baswedan menjadi lebih cepat. PKS pun mengumumkan dukungannya di Bandara. Koalisi Perubahan akan semakin gencar untuk mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres. Terbuka dukungan dari partai politik lain untuk bersikap lebih realistis atas terjadinya perubahan politik. Koalisi Perubahan yang solid mendorong semangat rakyat yang rindu perubahan untuk memberi dukungan masif. Ayo dukung Koalisi Perubahan dengan membangun kekuatan bersama. Koalisi Rakyat untuk Perubahan akan bergerak seperti gelindingan bola salju. Membesar dan semakin membesar. Bandung, 2 Februari 2023
Aam Sapulete: Kenapa Surya Paloh Tidak Melakukan Kunjungan ke Demokrat dan PKS?
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum pernah melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya. Pendiri NasDem ini juga belum pernah mengunjungi DPP PKS. \"Surya Paloh belum pernah ke DPP Demokrat. Selama ini AHY dan jajarannya yang bolak-balik menemui Surya Paloh,\" kata pendiri Jaringan Nusantara (JN) Aam Sapulete kepada wartawan, Rabu (1/2/2023). Menurut Aam, jika Surya Paloh melakukan kunjungan ke Demokrat menemui AHY terjadi hubungan yang baik antara politisi tua dan muda. \"Yang tua menghormati yang muda. Begitu pula yang muda menghormati yang tua. muda dan tua saling menghargai dan menghormati. Saling mengunjungi ketua umum partai meningkatkan soliditas,\" paparnya. Jika Surya Paloh berkunjung ke DPP PKS menemui Sohibul Iman dan Habib Salim Al Jufri, kata Aam, mempererat kedua partai. \"Selama ini Presiden PKS Sohibul Iman dan jajarannya yang menemui Surya Paloh,\" jelas Aam. Kata Aam, rakyat Indonesia akan senang para petinggi partai saling mengunjungi dan memberikan contoh ke lapisan masyarakat. \"Rakyat pun senang melihat para petinggi partai politik saling mengunjungi. Ini akan membuat masyarakat senang,\" papar Aam. Selain itu, kader partai pun akan saling berkomunikasi ketika petingginya saling melakukan kunjungan. \"Budaya saling mengunjungi para petinggi partai mempererat hubungan kader berbagai partai,\" pungkas Aam. (sof)
Lokomotif Perubahan Bakal Menjadi Rujukan Banyak Parpol
Jakarta, FNN - Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan kalau Lokomotif Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden koalisi perubahan akan dirujuk dan diikuti banyak partai politik (parpol), terutama parpol pendatang baru dan bisa juga parpol besar. \"Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya terhadap Anies. Para petinggi parpol di daerah dengan basis pendukung yang kuat juga sudah menyatakan dukungan terhadap Anies,\" ujar Habib Umar Al Hamid kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023). Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah menyatakan akan melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. \"Kita tahu konstituen PKS itu pemilih Anies. Jadi sangat logis PKS mendukung Anies di Pilpres 2024,\" jelasnya. Dikatakan Habib Umar, Surya Paloh sebagai begawan politik telah membuktikan makna sebuah perubahan yang biasanya capres selalu didominasi oleh keinginan segelintir elite partai, maka langkah yang diambil oleh pendiri Partai NasDem ini mengubahnya dari keinginan elite partai menjadi sebuah agenda demi menjawab keinginan rakyat. \"Ditambah belakangan ini beberapa lembaga survei merilis elektabilitas Anies mengalami kenaikan yang cukup signifikan,\" tegas Habib Umar. Ketika ditanya soal maju mundurnya pendeklarasian koalisi perubahan dan adanya anggapan kalau koalisi ini akan bubar, Habib Umar menjawab, kalau ada orang yang mengatakan koalisi ini akan bubar itu adalah komentar ngawur dan tidak cerdas. \"Itu bagian dari strategi politik. Hanya orang rasional yang bisa membacanya. Jadi sekarang ini banyak orang atau kelompok yang kurang wawasan dan cenderung emosional yang tidak dapat memahami seni berpolitik,\" tuturnya. Lebih jauh, Habib Umar mengatakan, kenaikan elektabilitas membuat parpol besar melirik Anies untuk diusung menjadi capres 2024. Hal tersebut wajar. \"Namanya politik itu dinamis, dalam detik-detik terakhir parpol besar bisa saja gabung mendukung Anies di Pilpres 2024,\" ujarnya. Pokoknya, parpol yang mengusung Anies mempunyai dampak efek atau coattail effect. \"Parpol yang mengusung Anies pastinya akan berdampak dengan naiknya elektabilitas partai,\" katanya. (Ida)
Muslim AS Menyerukan Reformasi Hukum Setelah Kematian Tyre Nichols
Ankara, FNN - Kelompok warga Muslim di Amerika Serikat menyerukan reformasi penegakan hukum yang sistemik pada tingkat lokal, negara bagian dan federal, setelah sejumlah polisi menewaskan seorang pria kulit hitam AS, Tyre Nichols, pada 7 Januari lalu.Dewan Organisasi Muslim AS (USCMO) merilis pernyataan pada Selasa yang menyatakan bahwa mereka menyambut baik aksi cepat Departemen Kepolisian dan Jaksa Wilayah Memphis yang memecat dan mendakwa para pelaku.“Sekali lagi, korban tak berdaya tewas dengan dikelilingi pria bersenjata lengkap, memohon belas kasihan dan memanggil ibunya, yang rumahnya berjarak kurang dari 100 yard (91 meter),” kata pernyataan itu.Dikatakan pula bahwa lagi-lagi, sekelompok polisi brutal menyeret seorang pria dari mobilnya dan melakukan penyerangan dengan memukul dan menendang tubuh pria itu.Menurut pernyataan itu, para pelaku telah memukuli sampai mati seorang pria yang kondisinya tidak sehat.Nichols menderita penyakit Crohn yang membuat tubuhnya dengan tinggi 192 cm menjadi kurus hingga beratnya tinggal sekitar 65 kg.\"Dan dalam keadaan genting setelah itu, (mereka) tidak memberikan perawatan kepadanya selama lebih dari dua puluh menit,\" kata pernyataan itu.USCMO menekankan bahwa semua lapisan masyarakat menginginkan reformasi legislatif yang tepat dan membatasi penegakan hukum di tingkat lokal dan federal.Pernyataan itu juga mengatakan bahwa negara harus menciptakan sarana untuk mengakhiri budaya agresi dan dehumanisasi warga kulit hitam.Nichols tewas pada 10 Januari, tiga hari setelah dipukuli oleh lima anggota polisi setelah kendaraannya dihentikan di Memphis, Negara Bagian Tennessee.Sebuah video yang dirilis pada Jumat menunjukkan kelima polisi melempar Nichols ke tanah, berusaha memborgolnya dan menggunakan taser sebelum dia mencoba kabur. Nichols kemudian ditangkap dan dipukuli.Dia terdengar memanggil ibunya saat para petugas memukul, menendang wajahnya, menyemprotkan merica, dan memukulinya dengan tongkat sebelum tubuhnya diam tak bergerak.(sof/ANTARA)
Airlangga Hartarto Konsisten di Tiga Besar
Jakarta, FNN - Ketua Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani mengatakan hasil Musra Indonesia ke-16 di Yogyakarta menempatkan Airlangga Hartarto konsisten di posisi tiga besar.\"Konsisten berada di tiga besar. Karakter Kepemimpinan Airlangga disebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Airlangga merupakan bakal calon presiden dari Partai Golkar memperoleh 717 suara atau 20,16 persen, dari total 3.557 voters yang mengikuti acara tersebut. Sementara itu, di urutan pertama ditempati oleh Prabowo Subianto sebanyak 1.074 suara atau 30,19 persen dan di urutan kedua Ganjar Pranowo sebanyak 907 suara atau 25,50 persen.Sementara itu, Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan konsistensi perolehan suara yang didapat Airlangga di tiap Musra dikarenakan mesin partai sudah bergerak.Barus menjelaskan, peserta yang hadir di Musra Indonesia selalu berbeda di tiap wilayah. Menurutnya perolehan suara yang diraih di tiap Musra adalah suara yang nyata. Sehingga pelaksanaan Musra bisa dijadikan gambaran untuk pemilu ke depannya.Barus pun menegaskan, pihaknya tidak melarang mesin partai untuk melakukan pergerakan. Menurutnya, yang diharamkan oleh Musra adalah yang mengotak-atik hasil voting Musra.Sebelumnya, nama Airlangga juga terus berada di tiga besar. Bahkan di beberapa wilayah, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan, Airlangga unggul dan berada di urutan pertama.(sof/ANTARA)
Tak Ada Muatan Politik Dalam Penegakan Hukum KPK Tegaskan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada muatan politik dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menanggapi pernyataan mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana yang menuding penegakan hukum oleh KPK bermuatan politik dan bertujuan menjegal calon presiden tertentu.\"Kami pastikan kacamata KPK murni penegakan hukum. Sepanjang ada alat bukti cukup di hadapan kami, siapapun dan apapun kedudukan serta latar belakangnya pasti kami proses melalui mekanisme penegakan hukum,\" kata Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Ali juga mengatakan pihaknya mengetahui adanya pihak-pihak yang berupaya mengaitkan penegakan hukum oleh KPK dengan narasi tertentu, terutama jelang tahun politik 2024.\"Kami sadar betul semua yang dilakukan KPK saat ini dan ke depan pasti akan selalu dikaitkan dengan narasi politik semacam itu karena memang menjelang tahun politik 2024,\" ujarnya.Lebih lanjut Ali juga menyayangkan pernyataan Denny Indrayana yang membuat KPK seakan memihak kelompok tertentu dalam penegakan hukumnya.\"Pernyataannya sangat disayangkan ya karena apa yang disampaikannya jelas dapat dibaca publik seolah-olah merupakan bagian dari desain narasi politik untuk kepentingan yang bersangkutan dan kelompoknya,\" ujar Ali.Namun dia memastikan bahwa penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah murni penegakan hukum tanpa pandang bulu.Dia juga mengatakan proses peradilan oleh KPK terbuka untuk publik sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menilai dan langsung mengawasi hasil kerja tim KPK.\"Pada gilirannya hasil semua proses penegakan hukum KPK akan diuji secara terbuka melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum dan bahkan publik juga bisa langsung menilai, mengawal dan mengikutinya,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
POPULER
