Biden, Scholz bertemu di Gedung Putih Membahas Bantuan untuk Ukraina

Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu pada Jumat waktu setempat di Gedung Putih guna membahas bantuan untuk Ukraina dan menekankan tekad kedua negara untuk membebankan kerugian akibat perang kepada Rusia.“Presiden Joseph R. Biden menyambut Kanselir Jerman Olaf Scholz di Gedung Putih hari ini untuk menegaskan hubungan bilateral erat antara AS dan Jerman,” kata Gedung Putih.Menurut Gedung Putih, pada satu tahun serangan brutal Rusia kepada Ukraina, kedua pemimpin membahas upaya memberikan bantuan keamanan, kemanusiaan, ekonomi dan politik kepada Ukraina dan pentingnya menjaga solidaritas global bersama masyarakat Ukraina.\"Mereka menegaskan lagi komitmen membebankan biaya kepada Rusia atas serangan yang dilakukannya selama diperlukan,\" sambung Gedung Putih.Kedua pemimpin juga berbagi pandangan mengenai isu global.Biden mengadakan pembicaraan tertutup dengan Scholz saat negara-negara NATO berusaha menguatkan persatuan di tengah tantangan-tantangan global, terutama Ukraina.Dalam pidato singkat di depan wartawan, Biden berterima kasih kepada Scholz untuk ‘perubahan bersejarah di dalam negeri’, dengan menunjuk kenaikan belanja pertahanan akibat invasi Rusia di Ukraina serta upayanya dalam beralih dari pasokan energi Rusia.Scholz mengatakan sangat penting kedua negara melangkah  bersama dalam merespons  perang Rusia yang saat ini memasuki tahun kedua.“Kami membuat segalanya bisa dilakukan bahwa kita bisa memberi dukungan dibutuhkan bagi Ukraina,” ucap Scholz.Ini adalah kunjungan kedua Scholz sejak Biden menjabat presiden. Kedua negara menggambarkan lawatan ini  sebagai kunjungan kerja pada masa sulit.(sof/ANTARA)

Komisaris HAM PBB Peringatkan Meningkatnya Kekerasan Palestina-Israel

Jenewa, FNN - Meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Israel dan Palestina memiliki konsekuensi tragis bagi orang-orang yang tak bersalah, kata Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk.Saat berbicara dalam sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Turk mengatakan bahwa jumlah korban tewas tertinggi untuk warga Palestina dalam 17 tahun terakhir dan warga Israel sejak 2016 tercatat pada 2022.\"Jumlah kematian ini semakin memburuk dengan signifikan pada pekan-pekan pertama tahun 2023, dan pada bulan yang baru saja berakhir,\" kata Turk dalam dialog interaktif terkait laporannya tentang wilayah Palestina yang diduduki, Jumat (3/3).Menurut laporan terbaru Turk, 131 warga Palestina tewas di tangan pasukan keamanan Israel dalam setahun terakhir di luar konteks permusuhan.  Sejak 2017, kurang dari 15 persen dari kasus pembunuhan semacam itu telah diselidiki, kata Turk, dan kurang dari 1 persen berakhir dengan tuntutanDia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa selama periode yang sama, 13 warga Israel tewas di tangan pihak Palestina, termasuk tiga orang anak.\"Di kedua sisi, saya yakin ada kesan yang terus berkembang tentang masa depan yang menyempit, dengan tidak ada seorang pun dapat mengharapkan perdamaian dan keamanan, untuk anak-anak siapa pun,\" katanya.Dia mendesak para pengambil keputusan dan masyarakat di semua sisi untuk mundur dari konteks ekstremisme dan kekerasan dan mencari solusi dua negara, dengan pengakuan bersama atas hak sah semua warga Israel dan Palestina atas kehidupan yang terhormat, damai, dan aman. \"Agar kekerasan ini berakhir, pendudukan harus diakhiri,\" tegasnya.(sof/ANTARA)

Harus Ada Solusi Jangka Panjang Soal Depo Pertamina

Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebutkan harus ada solusi jangka panjang terkait lokasi objek vital berupa depo tangki bahan bakar minyak milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang dekat area permukiman warga.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabut, Deddy Yevri Sitorus mengatakan hal itu berkaitan dengan insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam (3/3) hingga menelan korban jiwa.\"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa, (itu) berisiko tinggi. Kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan, bahkan menyesalkan adanya korban jiwa; tetapi semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu,\" kata Deddy.Dia pun menyampaikan belasungkawa atas timbulnya korban jiwa dan kerugian materi akibat kebakaran yang terjadi di depo tangki bahan bakar minyak (TBBM) milik Pertamina di kawasan Plumpang.Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah insiden serupa pernah terjadi di 2009.Dia mengatakan lahan yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut merupakan aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami warga itu adalah kawasan penyangga atau buffer zone dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di area tersebut.Sayangnya, saat itu warga sekitar menolak sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan relokasi. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI ketika itu mendapat perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM Pertamina tersebut hingga akhirnya dihentikan.Selain itu, upaya merelokasi warga dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, menurut Deddy, Anies membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.Bahkan pada 2021, lanjutnya, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.Oleh karena itu, Deddy berharap Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Sebab, menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut.Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada Pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, segera duduk bersama dengan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang.\"Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,\" jelasnya.Deddy juga meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi. Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya besar. Warga yang mengungsi juga perlu perhatian dan dukungan hingga tercapai jalan keluar masalah terkait pemukiman.\"Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,\" ujarnya.(ida/ANTARA)

Delegasi ASEAN HLTF-EI 2023 Menanam Terumbu Karang di Belitung

Belitung, FNN - Delegasi pertemuan satuan tugas (satgas) ekonomi negara-negara ASEAN atau High Level Task Force on  ASEAN Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) 2023, melakukan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Pulau Burung, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di daerah itu.Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Kerjasama Regional, Edi Prio Pambudi di Sijuk, Kabupaten Belitung, Sabtu, mengatakan para delegasi ASEAN HLTF-EI itu sangat senang selama mengikuti kegiatan di daerah itu.\"Mereka sangat senang karena bisa berkunjung dan mengikuti kegiatan rapat di tepi pantai Belitung yang indah,\" katanya.Ia mengatakan setelah usai agenda pertemuan, delegasi satgas ekonomi negara ASEAN itu diajak untuk melakukan kegiatan penanaman terumbu karang, yang dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah nota kesepakatan dan kerja sama di Pulau Burung.\"Banyak hal yang disepakati dari pembahasan kemarin, di antaranya kesepakatan penerapan ekonomi biru oleh negara-negara anggota ASEAN,\" ujarnya.Menurut dia, penanaman terumbu karang tersebut merupakan salah satu poin penting guna menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menerapkan ekonomi biru.\"Kegiatan ini adalah sebagai bentuk keseriusan kami dalam membangun ekonomi biru,\" katanya.Head of Delegation Thailand, Chatima Iemsawasdikul, mengatakan baru pertama kali menandatangani nota kesepahaman ini dilaksanakan di tepi pantai yang Indah dan melihat proses penanaman terumbu karang.\"Ini menjadi pengalaman baru bagi kami yakni rapat dan menandatangani nota kesepakatan di tepi pantai serta melihat proses penanaman terumbu karang,\" ujarnya.Ia mengapresiasi Indonesia yang berkomitmen terhadap pelestarian alam dan ekonomi biru.\"Kami mengapresiasi Indonesia yang penuh dengan komitmen dalam menerapkan ekonomi biru,\" katanya.Setelah kegiatan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Pulau Burung, para delegasi diajak melakukan island hopping (berenang dan menyelam) di perairan Pulau Lengkuas.(ida/ANTARA)

Pembebasan Sandera dari Tangan KKB Terus Berproses

Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri mengatakan upaya pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru dari tangan kelompok kriminal bersenjata masih terus berproses.  Menurut Kapolda, aparat keamanan tidak akan melakukan langkah gegabah yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik itu warga sipil maupun sandera.  \"Oleh karena itulah, berbagai pendekatan terus dilakukan, terutama melalui para tokoh agar tidak menimbulkan jatuh korban,\" kata Kapolda di Jayapura, Sabtu.  Ia mengatakan memang dari laporan yang diterima posisi sandera berkebangsaan Selandia Baru yang berprofesi sebagai pilot Susi Air itu terus berpindah-pindah.  Keberadaan pilot Philip Mark Merthens tidak berada bersama Egianus Kogoya yang memimpin pembakaran pesawat milik Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga.  \"Yang pasti, baik sandera maupun KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah tidak berada di Kabupaten Nduga,\" kata Fakhiri.  Menurutnya, memang tidak mudah membebaskan sandera tersebut karena harus diperhitungkan dengan cermat karena di sekelilingnya banyak warga sipil, termasuk anak-anak.  Hal itu sengaja dilakukan KKB agar aparat keamanan apabila bertindak tegas dan menimbulkan korban jiwa akan dinyatakan pelanggaran HAM.  \"Mudah-mudahan pembebasan dapat segera dilakukan tanpa ada korban jiwa,\" harap Kapolda Fakhiri. KKB pimpinan Egianus Kogoya, Selasa (7/2), membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Mark Merthens di Paro, Kabupaten Nduga, serta menyandera pilotnya.(ida/ANTARA)

Wapres Minta Depo Pertamina Direlokasi ke Pelabuhan Pelindo

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta depo bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Plumpang pascainsiden kebakaran dapat dipindahkan ke lokasi lebih aman, seperti area pelabuhan milik Pelindo.\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo,\" kata Ma\'ruf Amin usai mengunjungi korban terdampak kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu.Ma\'ruf Amin menambahkan keamanan depo BBM, sebagai salah satu objek vital, merupakan hal mutlak di suatu daerah ibu kota seperti DKI Jakarta.\"Dan daerah ini nanti kita tahulah supaya lebih teratur, lebih baik, aman, dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota,\" jelasnya.Ma\'ruf Amin melakukan peninjauan dan mengunjungi warga terdampak kebakaran di lokasi pengungsian. Usai bertemu dan berdialog dengan warga, dia pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina.\"Masalah lain, seperti konsumsi dan lainnya, ditanggung Pertamina dan selalu dikirim. Saya harapkan tak ada masalah yang dihadapi,\" tambahnya.Terkait masalah evakuasi korban terdampak kebakaran, Ma\'ruf Amin mengatakan tidak ada masalah.\"Kemudian, masalah dampak akan terus dipantau yang ada di penampungan nanti. Itu Pertamina yang akan menanggulangi,\" imbuhnya.Turut mendampingi Wapres Ma\'ruf Amin dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ma\'ruf Amin menyebut seluruh korban meninggal maupun luka-luka akan mendapat bantuan dari Pertamina.\"Setelah kami lihat dan saya berbincang dengan Pak Erick (Thohir), Menteri BUMN, pertama, itu korban-korban, semua ada yang meninggal sekitar 17 orang; kemudian yang dirawat ada 60 orang; dan yang luka-luka selanjutnya di dalam penampungan, semuanya ditanggulangi oleh Pertamina,\" ujar Ma\'ruf Amin.Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 1.085 warga mengungsi akibat kebakaran di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3).Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD DKI Jakarta, sebanyak 17 korban dilaporkan tewas, 49 orang luka berat, dan dua orang luka sedang.Para korban dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, di antaranya RSUD Koja, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Pelabuhan, dan RS Firdaus.(ida/ANTARA)

Minggu, Surya Paloh Bertemu Prabowo Subianto di Hambalang

Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (5/3).\"Agenda kunjungan balasan dan makan siang bersama,\" kata Willy Aditya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.Dalam kunjungan itu, Willy mengaku dirinya bersama sejumlah elite Partai NasDem, seperti Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Wasekjen Hermawi Taslim, akan mendampingi Surya Paloh dalam pertemuan di Hambalang.Terkait agenda pertemuan, dia mengatakan itu adalah pertemuan dua sahabat yang terus menguatkan silaturahmi.Sebelumnya, Prabowo Subianto mengunjungi Surya Paloh di Tower Nasdem, Jakarta Pusat, pada 1 Juni 2022 lalu. Dalam pertemuan itu, Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibahas bersama Prabowo.Paloh mengatakan pertemuan saat itu bukan hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, tetapi juga sebagai kawan lama.Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)

Tim DVI Dikerahkan Polri untuk Mengidentifikasi Korban Kebakaran Plumpang

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dalam kebakaran Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Listyo Sigit mengatakan korban meninggal dunia akibat insiden itu dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Raden Said Sukanto atau RS Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Tim DVI mengidentifikasi korban dengan menggunakan data antemortem maupun postmortem.\"Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban, karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat, sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal,\" kata Listyo Sigit saat meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Sabtu.Dia menjelaskan korban kebakaran yang telah dievakuasi perlu pendalaman dengan metode pemeriksaan DNA dan odontologi guna memastikan bahwa identitas korban dikenali. Metode itu dilakukan agar korban meninggal akibat kebakaran bisa segera dimakamkan.Selain itu, Sigit juga memastikan Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal terjadinya kebakaran tersebut.Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri juga sudah mengirimkan korban luka ke beberapa rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.Tim Dokkes Polri juga telah mendirikan posko DVI di RS Polri Kramat Jati, yang hingga Sabtu telah menerima 14 kantong jenazah. Tim DVI di RS Polri Kramat Jati itu pun langsung bekerja mengidentifikasi para korban.Dedi mengatakan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri juga sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna menyelidiki penyebab kebakaran dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).\"Langkah yang dilakukan setelah clear dari Health Safety Environment (HSE) dari Pertamina, lalu kami lakukan olah TKP. Jumlah anggota sementara sembilan orang, alat yang digunakan tool kit kebakaran, drone, alat ambil sampel abu arang, dan menggunakan teknologi remote sensing,\" jelasnya.Sementara itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) membantu Polda Metro Jaya untuk olah TKP bersama tim Labfor dan DVI Dokkes Polri dalam proses identifikasi korban meninggal dunia di RS Polri Kramat Jati.Dedi menjelaskan Polri melakukan pengamanan terhadap lokasi kebakaran, baik di Terminal BBM Pertamina Plumpang maupun rumah warga yang ditinggal mengungsi.Polri juga mendirikan posko tanggap darurat kebakaran secara terpadu, pengaduan orang hilang di depan halaman Koramil Koja, mendirikan dapur umum di Pos Polisi oleh Satbrimobda PMJ, serta membantu posko pengungsian BPBD DKI Jakarta.(ida/ANTARA)

Jokowi dan CIA

Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih  Central Intelijence Agency ( CIA ) adalah salah satu dinas intelijen luar negeri Amerika Serikat. Atas instruksi presiiden AS, CIA dapat melakukan operasi rahasia untuk mempengaruhi politik atau militer negara asing. Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi ajang perebutan Cina dan AS. Masing-masing akan memaksimalkan peran fibre intelijennya (serat cerdas  yang difungsikan untuk mengintegrasikan semua informasi menjadi kebijakan dan tindakan). Kedua negara ingin menguasai Indonesia, mengendalikan dari belakang, sesuai tujuan politiknya masing-masing  Duta besar AS di Indonesia yang dipindah dari Korea Selatan adalah pakar menghadapi komunis, menemui petinggi PKS adalah sinyal, AS akan mendukung Anies Baswedan  dengan semua fariabel politiknya, pasti sudah dihitung oleh mereka.  Pakar Politik dari American Global University, Jerry Massie berpendapat ada maksud terselubung di balik kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Sung Yong Kim ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu (15/2/2023) kemarin, adalah sinyal dukungan AS kepada Capres Anies Baswedan dan peringatan bagi Jokowi. Makna lain, AS sudah melakukan serangan pada pengaruh  partai komunis di Indonesia dan memberi pesan kepada penguasa Indonesia untuk jangan coba coba bermain api menunda Pemilu. Dampaknya pesan tersebut sangat jelas agar bisa dibaca  Jokowi jangan nekad memperpanjang jabatan dan menunda Pemilu.  Kondisi yang akan di timbulkan AS dan sekutunya akan menolak, dan tidak akan mengakui semua produk politik yang inkonstitusional tersebut. Semua gerak gerik Jokowi dan semua gengnya sudah dalam pantau CIA. Termasuk cara LBP ketemu Surya Paloh untuk menarik dukungan ke Anies Baswedan sudah ada dalam pantauannya. Bahkan imbalan finansialnya pun sudah terdeteksi dalam pantauan CIA , agar Surya Paloh mau mencabut dukungannya ke Anies Baswedan. Bahkan keputusan PN Jakarta Pusat yang akan menunda Pemilu telah masuk radar CIA adalah bagian dari skenario besar dan diduga kuat dalam kendalinya Istana. Dan sampai saat ini Jokowi  atas kejadian tersebut masih diam dan bungkam. CIA sudah bekerja, semua kaki tangan intelijennya sudah lama ada di Indonesia. Peran CIA saat ini hampir sama seperti akan meletusnya G 30 S PKI 1965. Saat itu bantuan 100.000 senjata bantuan China digagalkan CIA tidak sampai di tangan PKI. Semestinya pertarungan politik menjelang pemilu 2024 harus di pertaruhkan pada kepentingan nasional.   Harus ada gerakan menyadarkan Jokowi  akan bahaya yang akan terjadi dan tidak melakukan kebijakan politik yang berbahaya bagi dirinya dan bagi negara. Pertimbangan geo strategi dan politik dan bahaya komunis yang akan bangkit kembali dengan nama lain, Indonesia saat ini masih membutuhkan kendali negara oleh militer ( TNI ). Jokowi salah mengambil kebijakan akan terjadi chaos apabila tidak kembali  pada \"politik bebas aktif\". Yang justru saat ini sudah kebablasan semua kebijakan negara  dalam kendali Cina. ***

Jalan Akhir Penundaan Pemilu Melalui Pengadilan: Cipta Kondisi Chaos