ALL CATEGORY
Pers Indonesia Diharapkan Tetap Menjaga Independensi di Tahun Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari mengharapkan segenap insan pers Indonesia dapat tetap menjaga independensi di tengah tahun politik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Seperti diketahui tahun 2023 ini, Indonesia memasuki tahun politik. Pers juga menjadi bagian dari persaingan politik dari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung serentak pada tahun 2024 mendatang. Tentu, kami berharap, pers Indonesia tetap bebas, tetap menjaga independensinya di tengah hiruk pikuk para buzzer politik,\" ujar Atal. Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan pidato sambutan dalam seminar internasional bertajuk Disrupsi Digital dan Tata Ulang Ekosistem Media yang Berkelanjutan, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube International Seminar and Press Councils Delegation, di Jakarta, Selasa. Di samping itu, dalam seminar yang digelar oleh Confederation of ASEAN Journalist (CAJ), PWI, dan BBC Media Action tersebut, Atal juga berharap di tengah pesta demokrasi pada tahun 2024, kebebasan pers di Tanah Air masih tetap terjaga dalam koridor kode etik jurnalistik. Dengan demikian, lanjut dia, seluruh insan pers dapat mengambil peran dalam mewarnai demokrasi yang bermartabat. Atal lalu mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk memanfaatkan semangat Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang mengangkat tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam menjaga independensi serta kebebasan mereka. \"Mari kita juga memanfaatkan semangat hari pers nasional 2023 yang kali ini mengambil tema \'Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat\',\" ucap Atal. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Atal juga berharap peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 dapat menjadi semangat bagi insan pers untuk melahirkan beragam solusi demi terwujudnya keuntungan bersama antara penerbit atau pengelola media dan platform digital. Saat ini, menurut dia, kerja sama di antara penerbit atau pengelola media dan platform digital cenderung bersifat berat sebelah. \"Fakta-fakta menunjukkan bahwa kerja sama penerbit dengan platform digital adalah bentuk hubungan yang cenderung berat sebelah, bahkan tidak ada kerja sama yang win-win (menghasilkan keuntungan bersama). Platform digital lebih banyak mengendalikan, penerbit lebih banyak dikendalikan,\" ucapnya. Di samping itu, platform digital juga dapat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengubah sistem algoritma dengan dampak serius terhadap distribusi konten dan mode konten berbayar dari penerbit.(ida/ANTARA)
Audiensi PJMI, Partai Ummat Bakal Capreskan Anies, Gatot, dan Prabowo
Jakarta, FNN — Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) melakukan audiensi dengan pimpinan Partai Ummat di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/2/23). Rombongan pengurus pusat PJMI yang berjumlah 12 orang dipimpin ketuanya Ismail Lutan. Mereka disambut Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketua Majelis Syuro Amien Rais dan Wakil Ketua Buni Yani. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan itu Ridho Rahmadi menyampaikan perkembangan terbaru partainya dan beberapa informasi penting lainnya. Termasuk informasi off the record. Menurut Ridho, setelah lolos sebagai peserta pemilu 2024 melalui perjuangan yang cukup melelahkan, partainya vokus melakukan konsolidasi ke dalam. Menyusun strategi bagaimana agar bisa masuk ke ‘Senayan’ dan meraup suara maksimal. Untuk tujuan tersebut, lanjut Ridho, partainya akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 13-15 Februari 2022, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Isu yang dibahas antara lain calon presiden yang akan diusung partainya. “Ada beberapa nama yang muncul. Baik dari dalam maupun dari luar partai. Nah dalam Rakernas tersebut akan kita putuskan,” tutur Ridho. Nama-nama yang mencuat, lanjutnya, di antaranya Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo, dan Prabowo Subianto. Sementara dari dalam Ketua Majelis Syuro Amien Rais. “Kita akan undang kedua tokoh tersebut berbicara di Rakernas. Setelah itu peserta raker bisa menentukan pilihannya. Apa pun keputusan dalam Rakernas, itulah yang akan kita usung,” tambahnya. Ridho sendiri memastikan dirinya tidak akan menjadi calon presiden dari partainya. Terbuka dan Tertutup Mengenai isu terbaru tentang pemilu. Apakah akan menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Ridho menjelaskan partainya siap kedua-duanya. “Sistem terbuka kami siap. Tertutup pun kami siap. Pokoknya sistem apa pun yang diputuskan nanti, kami siap,” tegasnya. Informasi terakhir 8 parpol Parlemen setuju dengan sitem terbuka (sepertia yang berlaku sebelumnya). Hanya PDIP yang menginginkan sistem tertutup. Sementara kepastiannya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan ke luar dalam waktu dekat. Rezim Harus Diganti Sementara itu Ketua Majelis Syuro Amien Rais menyatakan pemerintah yang berkuasa saat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Wacana-wacana untuk memperpanjang masa jabatan atau presiden tiga periode Cuma akal-akalan belaka. Karena hal tersebut melawan konstitusi dan kehendak rakyat. “Saya sudah muak dengan segala akal-akalan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Makanya mereka harus diganti agar kedaulatan bangsa ini tidak diinjak-injak asing,” tuturnya bersemangat. Amien menilai 90 prosen lebih kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Melainkan untuk orang asing. Misalnya IKN, UU Ketenagakerjaan atau Omnibus low. Semuanya untuk kepentingan asing. Sementara itu Ketua Umum PJMI Ismail Lutan mengatakan partai Ummat adalah asset yang memberikan pencerahan dalam berpolitikan Tanah Air. Makanya Partai ini harus besar sehingga dapat memainkan perannya sebagai penyalur aspirasi umat. PJMI sendiri, lanjut Ismail Lutan, tidak memihak ke salah satu partai atau tokoh. PJMI, sesuai dengan perannya, adalah jurnalis yang berupaya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. (sws)
ASEAN Mempunya Platform Inklusif untuk Mendukung Stabilitas Kawasan
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan ASEAN menyediakan platform inklusif dan sentral yang bisa menjadi pendukung stabilitas kawasan.“ASEAN memiliki satu modal, yang tadi dibilang pak Andi (Widjajanto), diplomasi yang berlapis-lapis, melalui berbagai channel, ASEAN menyediakan suatu platform diplomasi yang inklusif yang sentral yang kalau enggak ada ASEAN enggak ada penggantinya,\" kata Sidharto dalam dialog “Potret ASEAN Terkini di Kancah Global” yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.\"Ini yang kita harapkan menjadi pendukung stabilitas kawasan,\" sambung Sidharto dalam dialog yang juga melibatkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia Andi Widjajanto itu.Andi sendiri mengatakan salah satu keunikan ASEAN adalah berhasil menciptakan kanal diplomasi berlapis yang secara teoritis bisa lebih mendorong kerja sama dan perdamaian.\"Kita bisa melakukan kerja sama dengan menggunakan forum ASEAN plus One, ASEAN plus Three, ASEAN Regional Meeting, dan masih banyak lagi. Dengan kanal diplomasi yang berlapis-lapis, ASEAN menawarkan celah diplomatik untuk mencari solusi baru atas masalah yang ada,\" kata Andi.Sidharto mengatakan ASEAN sekarang sedang di persimpangan jalan, baik dari segi stabilitas, kemakmuran, ekonomi, maupun pertumbuhan.\"Kita akan memastikan bersama dengan anggota ASEAN yang lain, bahwa secara kapasitas dan kelembagaan, ASEAN siap menghadapi gejolak yang semakin kuat ke depan,” kata Sidharto.Dalam bidang ekonomi, Sidharto mengatakan isu penting tahun ini adalah ketahanan pangan dan energi.“Kita akan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN, mencapai kesepakatan misalnya kerja sama pangan, saat ada krisis kita bisa saling membantu dengan lebih besar. Kemudian menjalin hubungan dengan negara penghasil pangan dunia, melakukan pengaturan khusus untuk melakukan kerja sama dalam bidang ketahanan pangan,” kata Sidharto.Sidharto berharap setidaknya ASEAN bisa memiliki aturan dan menetapkan standar serupa.\"Tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan suatu ekonomi sistem kawasan yang memiliki aturan yang sama, minimal serupa. Kita bisa optimis bahwa Asia Tenggara juga bisa ikut menetapkan standar. Dengan pasar hampir 700 juta orang, seyogianya ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dan turut menentukan standar,” lanjut Sidharto.Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mengatakan salah satu tantangan ASEAN adalah menjaga stabilitas ekonomi yang pasti dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dan politik, contohnya Myanmar.Sidharto mengatakan tantangan terbesar Five Points Consensus (5PC) adalah menyelesaikan krisis politik Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer dua tahun lalu.\"Prioritas utama Indonesia adalah pelaksanaan Five Points Consensus,” kata Sidharto.ASEAN sepakat mendukung upaya Indonesia dalam kerangka lima poin itu, yakni pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.Sementara untuk penyelesaian konflik Laut China Selatan (LCS), Andi menekankan upaya memastikan proses perundingan terus berlangsung.“Hasilnya memang terkesan satu titik lamban, tetapi ASEAN bisa menjadi tempat sentral ketika proses-proses yang dilakukan baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN tentang LCS itu bertemu,” kata Andi. \"Kita yang kemudian merangkul agar proses-proses itu berjalan paralel.\"Selama mengetuai ASEAN, Indonesia akan berupaya mendorong prospek pemulihan pertumbuhan regional, konektivitas, dan daya saing, memperkuat ketahanan pangan dan keuangan dengan memastikan rantai pasok pangan, mempercepat transformasi ekonomi digital inklusif dan partisipatif, meningkatkan infrastruktur digital dan menjembatani kesenjangan digital, dan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(sof/ANTARA)
Sedikitnya 284 Orang Tewas Usai Gempa Bumi Dahsyat Guncang Turki
Ankara, FNN - Sedikitnya 284 orang tewas dan 2.323 lainnya luka-luka setelah dua gempa kuat mengguncang Turki pada Senin pagi dan merusak lebih dari 1.700 bangunan, kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay.Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang distrik Pazarcik di Provinsi Kahramanmaras, Turki selatan pada pukul 04.17 waktu setempat , dan disusul gempa dengan magnitudo 6,4 di Provinsi Gaziantep, Turki selatan pada pukul 04.26 waktu setempat, kata Otoritas Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki.Fokus gempa berada di kedalaman 7 kilometer (km). Setidaknya 78 gempa susulan berturut-turut tercatat dengan magnitudo maksimum 6,6, kata Oktay kepada wartawan.Sebanyak lima orang tewas dan 34 bangunan rusak di Provinsi Osmaniye, Turki selatan, kata Gubernur Erdinc Yilmaz.Sementara itu, di Provinsi Sanliurfa, Turki tenggara, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas dan 16 bangunan roboh, kata Gubernur Salih Ayhan.\"Kami mengerahkan semua tim pencarian dan penyelamatan kami ke zona gempa. Saat ini, kami menetapkan status siaga tertinggi,\" kata Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu.Soylu menyebutkan bahwa gempa bumi tersebut telah menyebabkan korban dan kerusakan di sedikitnya 10 provinsi di Turki selatan dan tenggara.\"Kami menetapkan status siaga tingkat keempat. Ini merupakan tingkat siaga yang mencakup bantuan internasional,\" kata Soylu.Lembaga penyiaran yang dikelola Turki, TRT, memperlihatkan kondisi bangunan-bangunan yang rusak serta warga yang berkumpul di jalan sesaat sesudah gempa.(sof/ANTARA)
Perawat RS Palembang Ditetapkan sebagai Tersangka Menggunting Jari Bayi
Palembang, Sumatera Selatan, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan, secara resmi menetapkan oknum perawat Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah kota setempat, DN, sebagai tersangka atas kasus dugaan menggunting jari bayi yang sedang dirawat.Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Palembang Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib, kepada wartawan di Palembang, Senin, mengatakan penetapan status tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi yang dipertegas oleh kecukupan alat bukti.DN diperiksa penyidik Satuan Reserse Kriminal bersama enam orang saksi lainnya yang terdiri atas keluarga korban, serta dari pihak rumah sakit, Senin siang.Dari situ, penyidik menemukan adanya unsur kelalaian dari tersangka saat hendak memotong perban infus di tangan bayi usia delapan bulan menggunakan gunting medis.Namun, lanjutnya, DN diduga kurang berhati-hati saat menggunting perban dengan gunting medis, sehingga jari kelingking tangan sebelah kiri bayi perempuan itu ikut tergunting padahal sebelumnya sudah diingatkan orang tua korban.Maka atas perbuatannya itu tersangka DN dijerat melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun,” kata dia.Adapun diketahui peristiwa tersebut terungkap setelah orang tua korban membuat laporan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sabtu (4/2) siang.Kepada polisi Suparman (38), warga Jakabaring, Palembang melaporkan oknum perawat RS Muhammadiyah, DN karena diduga menggunting jari kelingking sebelah kiri anaknya.Perbuatan itu berlangsung saat DN merawat korban di sebuah kamar perawatan layanan umum karena sakit demam pada Jumat (3/2) lalu.Akibatnya korban bayi menjalani operasi atas luka pada jari tangannya dan saat ini masih dirawat secara intensif di ruang VIP RS Muhammadiyah Palembang.(sof/ANTARA)
KPK: Penyelidikan Formula E Masih Berjalan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyelidikan terkait laporan masyarakat atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih terus berjalan.Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat menanggapi isu bahwa kembalinya jaksa Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung ada kaitannya dengan penyelidikan Formula E.\"Terkait dengan kembalinya Direktur Penuntutan ke Kejaksaan Agung, kami membaca masih sampai hari ini seolah berkaitan dengan penyelidikan Formula E yang sedang dilakukan. Penyelidikan masih terus dilakukan dan itu tentu di bawah kendali Direktorat Penyelidikan,\" kata Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali juga berharap publik tidak terus mengaitkan kembalinya Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung dengan penyelidikan Formula E.Ia menegaskan bahwa kembalinya Jaksa Fitroh Rohcahyanto ke Korps Adhyaksa adalah atas permintaan pribadi yang bersangkutan setelah lebih dari 11 tahun mengabdi sebagai jaksa KPK.Lebih lanjut Ali juga berharap tidak ada narasi-narasi yang mengaitkan antara penindakan oleh KPK dan isu politik. Dia menambahkan bahwa penindakan oleh KPK adalah murni penegakan hukum, murni tanpa muatan politik.\"Berharap tidak ada lagi dikait-kaitkan dengan politik dan lain-lain karena kami tidak berada di wilayah politik semacam itu. Kami tetap lurus penyelidikan yang sedang kami lakukan adalah proses hukum,\" tuturnya.Ia juga menyebut pernyataan yang mengaitkan penindakan KPK dengan isu politik adalah sebuah bentuk intervensi terhadap tugas KPK memberantas korupsi di Tanah Air.\"Justru pernyataan-pernyataan itu sebagai bentuk intervensi sesungguhnya kepada kami penegak hukum dengan narasi-narasi dibawa ke wilayah politik. Saya kira setop dan akhiri persoalan seperti itu,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Tidak Ada Pengadaan STB Tahun 2023
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan tidak ada pengadaan set top box (STB) melalui bantuan dari pemerintah tahun 2023.\"Pemerintah tidak mengadakan atau menganggarkan penyediaan set top box tahun 2023,\" katanya dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Kominfo telah menyediakan dan membagikan STB sebanyak 1,2 juta unit ke wilayah yang sudah diberlakukan sistem analog switch off (ASO).Menkominfo menyebut hampir 99,8 persen STB yang disediakan oleh pemerintah telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.Dia menegaskan untuk daerah yang belum diberlakukan ASO, tidak ada pembagian STB dari pemerintah.Selain STB yang disediakan pemerintah, kata dia, lembaga penyiaran swasta (LPS) sebagai penyelenggara multipleksing (MUX) juga berkomitmen menyediakan STB. \"Dari empat jutaan STB, baru didistribusikan 6,5 persen atau 278 ribu unit. Perlu berkoordinasi dengan LPS,\" ujarnya.Johnny menjelaskan Kominfo telah menunjuk 40 perusahaan untuk memproduksi STB sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan.\"Untuk produksi, kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian,\" katanya.Dia juga menegaskan terkait harga jual STB, bukan menjadi kewenangan Kominfo, melainkan bagian kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag).\"Tetapi Kemendag juga tidak bisa menentukan batas harga atas dan batas harga bawah. Harga terjangkau yang saat ini sedang dicek akurasinya sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Itu menurut kementerian-kementerian terkait,\" jelasnya.Dalam rapat itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menambah jumlah ketersediaan STB dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi.\"Komite I DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menambah jumlah ketersediaan STB kepada masyarakat miskin agar tepat sasaran dan tepat manfaat yang dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan,\" kata Ketua Komite I DPD Andiara Aprilia Hikmat di Jakarta, Senin.Komite | DPD RI, kata Aprilia, mengapresiasi paparan dan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengenai pelaksanaan ASO dalamrangka percepatan digitalisasi di Indonesia.(sof/ANTARA)
Setelah Sandi Uno, Muncul Erwin Aksa, Riuh Downgrade Anies Seperti Berjilid
Oleh Ady Amar - Kolumnis Anies Sudah jalan terlalu jauh. Sulit jika coba untuk dihentikan. Apalagi dihentikan dengan cara-cara tidak terpuji, ghibah dan seterusnya. Jika tidak terbukti jatuhnya jadi fitnah. Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan. Koalisi 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dalam menyikapi downgrade, itu memilih sikap dengan tidak menyikapi. Anies membiarkan apa saja yang dituduhkan padanya, sejahat apapun. Anies tak beranjak dari sikap untuk tidak terjebak meladeni tuduhan di mana ia tidak merasa berbuat sebagaimana yang dituduhkan. Yang menuduh, silahkan membuktikan apa yang dituduhkan, agaknya itu yang dipedomani Anies. Karenanya, Anies tak perlu repot-repot buat bantahan segala. Membiarkan saja cara-cara busuk yang coba menjatuhkannya menggelinding jatuh tak berbekas. Tapi orang dekat Anies, Sudirman Said, ikut menanggapi downgrade Anies itu, sebagaimana apa yang ia tahu dan dengar. Setelah Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa ada perjanjian yang dibuat Anies sebelum melangkah mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Bunyi perjanjiannya, meski Sandi yang membocorkan, tapi dia tidak bersedia membuka lebih jauh, ia menyebut nama Fadli Zon. Disebutnya sebagai orang yang lebih tahu isi perjanjian itu, karena ia yang mengonsepkannya. Sedang Sufmi Dasco Ahmad, disebutnya orang yang menyimpan dokumen perjanjian itu. Bunyi perjanjian yang disampaikan Sandi lebih kurang demikian, bahwa Anies terlarang untuk nyapres jika Prabowo nyapres juga. Tidak disebutkan, apa terlarang untuk nyapres 2019, atau untuk selamanya. Selama Prabowo nyapres, maka Anies terlarang nyapres, apa begitu? Dokumen perjanjian itu tidak pernah di- publish tidak jelas bunyi sebenarnya macam apa. Atau jangan-jangan perjaniian itu cuma isapan jempol belaka. Sandi menyampaikan info itu, seperti menyampaikan wujud yang tak tampak, itu satu cara downgrade Anies sebagai pihak yang tidak menepati janji yang dibuatnya. Tapi publik makin tahu betul, bahwa itu satu cara politik untuk mengecilkan Anies, merusak nama Anies. Sandi membocorkan sesuatu yang belum pasti ke ruang publik, itu seperti episode berjilid. Maka, dipilihlah podcast Akbar Faizal Uncensored, sebagai corong untuk menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya. (Soal downgrade Sandi ini, silahkan baca tulisan penulis sebelumnya, \"Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak lah!, 01 Februari 2023). Setelah itu dimunculkan episode berikutnya, downgrade Anies dengan meminjam tangan Erwin Aksa. Erwin memang sohib akrab Sandi, yang juga Wakil Ketua Golkar Bidang Penggalangan Strategis. Soal Erwin mau melakukan itu, bahkan mengadakan waktu untuk dipakai tangannya \"menggebuk\" Anies, itu pastilah punya hitungan-hitungannya sendiri. Lagi-lagi yang dipilih jadi corong adalah podcast Akbar Faizal Uncensored, hanya untuk mengabarkan bahwa Anies masih punya hutang Rp 50 Miliar pada Sandi, dan itu hutang saat bersama-sama maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi maju sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa tidak dari mulut Sandi saja soal hutang Rp 50 Miliar itu disampaikan, pada saat wawancara yang lalu, mengapa mesti pakai tangan Erwin Aksa, yang dalam memberi keterangan tampak ada keraguan dalam penyampaiannya. Keraguan dalam kalimat yang disampaikan, itu mestinya bisa dikorek Akbar Faizal supaya ada kejelasan sebenarnya dari apa yang disampaikan Erwin, agar bisa dipertanggung jawabkan. Keraguan Erwin tampak dalam penjelasannya, yang seperti ia sendiri kurang yakin dengan penjelasannya. Itu bentuk keraguan. Misal keraguannya itu ditampakkan pada, \"saya kira itu\", \"kalau tidak salah\", \"kira-kira begitu\". Layak dimuat saja penjelasan Erwin Aksa itu, agar apa yang dimaksud dengan keraguannya itu bisa terlihat. Sengaja kata dari kalimat keraguannya itu saya tulis dengan huruf miring. \"Saya baru tahu juga waktu itu, waktu putaran pertama ya logistic, jadi yang punya logistic kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas juga bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu.\" \"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang-piutang. Ya, pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit.\" \"Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies?\" Sergap Akbar Faizal yang ingin sekadar memperjelas inti pembicaraan, yaitu hutang Anies pada Sandi. \" Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies.\" Apa benar Anies berhutang Rp 50 Miliar? Jika itu benar, bolehlah didengar apa yang juga diungkap Sudirman Said, pihak yang tahu persis soal perjanjian hutang piutang itu. Katanya, hutang itu sudah dianggap selesai, jika memenangi Pilgub. Dan, pasangan Anies-Sandi dinyatakan pemenang pilkada DKI Jakarta 2017. Karenanya, hutang itu dengan sendirinya sudah terlunasi. Kalau lalu itu dimunculkan kembali, itu sih tendensius, lebih pada downgrade Anies. Itulah sedikit gambaran episode downgrade Anies, yang dilakukan sebelumnya oleh Sandi, dan kemudian perlu meminjam tangan Erwin Aksa untuk episode keduanya. Bisa jadi episode ketiga dan lanjutannya akan juga dimunculkan meminjam tangan tokoh lain di seputar Sandi. Dan, jika tetap memakai jasa podcast Akbar Faizal Uncensored, itu pun bisa dimengerti, ada benang merah yang bisa dirangkai. Memangnya kenapa? Memakai podcast Akbar Faizal Uncensored, tentu bukan tanpa perhitungan, justru itu sarat politik. Akbar Faizal adalah mantan politisi NasDem, yang tidak bernasib baik. Bersama Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, ia tidak lolos ke Senayan. Syahrul Yasin Limpo, meski tidak lolos ke Senayan, dapat berkah tersendiri dipromosikan partainya sebagai Menteri Pertanian, di Kabinet Indonesia Maju. Tapi hal yang sama tidak didapat Akbar Faizal. Dengan penuh kecewa, Akbar memilih meninggalkan NasDem. Tidak lama kemudian, ia membuat Lembaga Kajian Politik Nagara Institute (NI). Lalu merilis hasil kajiannya, di mana 17,22 persen, atau 99 dari 575 anggota legislatif terpilih 2019, memiliki hubungan dengan pejabat publik. Hasil kajian itu menempatkan Partai NasDem sebagai partai paling terpapar dinasti politik (33,90 persen), disusul Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan PKB. Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, itu mampu menggambarkan sikap Akbar Faizal, dengan mengomentari hasil kajian itu, \"Akbar Faizal keliru. Dia telah menyerang partainya sendiri.\" Tambahnya, ada beberapa indikator kenapa Akbar Faizal menyerang partainya. Pertama, bisa saja dia sakit hati karena tidak lolos jadi anggota DPR. Kedua, barangkali juga dia kecewa tidak dapat jatah di pemerintahan, tidak dilirik partainya jadi menteri seperti Syahrul Yasin Limpo. Ketiga, mungkin masih ada deal-deal antara dia dengan ketum partainya Surya Paloh yang belum terealisasi. \"Jadi saya menduga ada unsur sakit hati, makanya dia ngamuk.\" Karenanya, tidak salah pilihan Sandiaga Uno, yang dilanjut Erwin Aksa downgrade Anies, itu dengan memilih membincangkannya bersama Akbar Faizal, seolah \"persekongkolan\" menemukan tempatnya, semua kemarahan bisa ditumpahkan. (*)
Kejahatan Penghancuran Bangunan Masjid Cagar Budaya adalah Kejahatan yang Menistakan
Bandung, FNN - Pemerhati masalah kebangsaan M. Rizal Fadillah yang mewakili 25 tokoh Jabar menyampaikan dalam rakor khusus dengan Pemkot Bandung (6/2) bahwa penghancuran bangunan Masjid Cagar Budaya di Jl. Cihampelas 149 Bandung untuk ekspansi bisnis PT Indomarco dibangun gerai Indomaret adalah suatu kejahatan yang menistakan. “Kesatu, Penistaan agama karena Masjid sebagai rumah ibadah yang resmi terdaftar di Kemenag RI dihancurkan demi kepentingan bisnis Indomaret. Kedua, penistaan budaya. Masjid Nurul Ihklas adalah bangunan Cagar Budaya sebagaimana Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018. Bangunan Belanda berornamen Sunda kini hilang tak berbekas” kata M. Rizal Fadillah yang juga sebagai pimpinan Muhamadiyah Jabar. “Ketiga, penistaan hukum dimana tiga aturan sekaligus dilabrak oleh PT KAI dan atau PT Indomarco pemilik Indomaret yaitu UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Perda No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan PP No 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Keempat penistaan terhadap ekonomi kerakyatan. Konglomerasi Indomaret dan sejenisnya mematikan usaha rakyat kecil. Luar biasa keserakahan Indomaret. Di ruas Jl Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) gerai Indomaret,” tegas Rizal . Menurut Syafril Sjofyan sebagai Koordinator Pemberi Kuasa menyatakan setidaknya ada 25 tokoh agama, budaya, dan aktivis kemasyarakatan Jawa Barat yang memberi kuasa kepada 25 orang advokat untuk memperjuangkan tegaknya hukum atas kasus penghancuran Masjid Cagar Budaya yang terletak di Jalan Cihampelas No. 149 Bandung. Masjid bernama Nurul Ikhlas tersebut kini berubah menjadi bangunan Indomaret tanpa ijin,\" kata Syafril. “Betapa kelompok kekuasaan dalam hal ini pemodal dengan semena-mena melakukan pelanggaran hukum dan budaya serta menista agama tanpa ditindak sangatlah menghina negara, dalam hal ini adalah suatu kewajaran jika masyarakat bangkit melawan ke dzoliman,\" papar Syafril yang juga akitivis pergerakan 77-78 yang tergabung di FKP2B Ke 25 tokoh tersebut antara lain Letjen Purn. Yayat Sudrajat, Mayjen Purn Robbi Win Kadir, H. Dindin S Maolani, SH, Acil Bimbo, KH. Sudirman Anshary, KH Yayat Ruhiyat, Haneda Sri Lastoto, SH, H. Memet A Hakim, SH, Ir. Syafril Sofyan, Bk. Teks., MM, DR. H. Memet Hakim, MM., Andri P Kantaprawira, Sip MM, H. Memet Hamdan, SH. MSc, Dadang Hermawan, Asep Nandang Saefullah, Ust Hari Nugraha, S.Si, H Helmi Effendi, Mayjen Purn Deddy S Budiman dan Mayjen Purn Robby Winkadir dan lainnya. Mereka memberi kuasa kepada 25 Advokat (Pembela Hukum) Muhtar Efendi, SH. MH, Melani SH MH, DR Anton Minardi, SH, Kol Purn Sahar Harahap, SH MH, Asep Saeful Muhtadin, SH MH, Budi Rahman, SH MH, Andi Rosa, SH, Indah Desvita, SH, Titin Kartinah, SH, Lahmudin, SPd SH, Abdurrofi Arinal, SH, Lismayanti SH MH, dan lainnya. Muhtar Efendi selaku Koordinator Advokat menyatakan “Nilai Bangunan Cagar Budaya melekat pada keasliannya oleh karena itu ancaman hukuman terhadap penghancurannya meskipun oleh sipemiliknya sendiri adalah sangat berat, berlapis dan pelakunya harus diseret ke pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu : maksimum 15 th penjara, wajib mendirikan kembali Bangunan Cagar Budaya seperti semula dan izin usahanya dicabut,\" jelasnya. “Sebenarnya Ketidakpedulian dan atau ketidakberdayaan Pemerintahan dan Aparat penegak hukum di tingkat Kota Bandung dan Provinsi Jabar cukup lama sejak dihancurkan nya bangunan tersebut pada hal jelas melanggar perda dan UU secara kasat mata, terbukti dengan dibangun dan berdirinya Gerai Indomaret sangat disayangkan, sehingga kami para advokat, secara prodeo akan memperjuangkannya,\" tegas Melani SH, yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua LBH Jawa Barat. Dalam pertemuan Tokoh Masyarakat dan Kuasa Hukumnya dengan pihak Pemkot Bandung, Walikota diwakili oleh Kepala Disbudpar Drs. H Arief Saifudin, SH beserta jajarannya dan Kepala Dinas Pemkot Bandung terkait. “Sebelum Kami ditugaskan pak Walikota menerima bapak dan ibu, kami telah meneliti kasus dan kami sepakat bahwa KAI dan atau Indomaret telah melakukan pelanggaran hukum baik melanggar Perda No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya maupun melakukan tindak pidana melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,\" tegas Arief Saifudin Setelah juga memberikan kesempatan kepada kepala-kepala dinas terkait untuk memberikan pandangan, Kadisbudpar selaku pimpinan rapat koordinasi berjanji segera menindaklanjuti agar pelanggaran hukum PT KAI dan atau PT Indomarco dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melani, SH menyampaikan tuntutan dari Pemberi Kuasa yang dirumuskan oleh para advokat/ pembela hukum. Pertama, agar Disbudpar dengan perangkatnya segera memproses ke ranah hukum penghancuran Masjid Cagar Budaya. Pelaku dan Penyuruh penghancuran harus diseret ke Pengadilan. Untuk hal tersebut kami dari pihak pembela hukum siap bersama-sama melaporkan penghancuran Masjid BCB kepada pihak yang berwenang. Kedua, pihak penghancur Cagar Budaya harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dan diwajibkan menghentikan kegiatan dan membongkar bangunan Indomaret karena didirikan diatas tanah BCB serta membangun kembali bangunan Masjid Cagar Budaya yang telah dihancurkannya tersebut di lokasi semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. “Membiarkan gerai indomaret tetap beroperasi adalah penghinaan kepada hukum, budaya dan agama, yang termasuk perbuatan melawan hukum dan sangat tidak patut. Jangan ada lagi tindakan pelanggaran hukum secara semena-mena terjadi di bumi Indonesia tercinta,\" tutup Melani. (sof)
Manuver Surya Paloh, Akankah Nasdem Meninggalkan Koalisi Perubahan
Jakarta, FNN – Terkait dengan pencapresan, publik masih bertanya-tanya soal pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Pak Surya Paloh. Karena ternyata pertemuan dengan Airlangga Hartarto akan berlanjut dan rencananya Cak Imin yang akan bertemu dengan Airlangga. Apa sebenarnya yang terjadi, apakah memang akhirnya Surya Paloh akan meninggalkan Koalisi Perubahan tapi tetap mengusung Anis? “Kalau yang ngomong PPP orang enggak anggap. Jadi, nilai jual PPP memang drop, nilai jual PKB juga drop. Jadi, sebagai PKB, orang akan lihat terlalu jauh tuh manuvernya. Yang nilai jualnya naik terus adalah Anies dan itu bahayanya. Kalau nilai jual Anies jalan terus, bagi Jokowi ini serius. Kalau nilai jual Anies naik, yang bisa tandingi cuma nilai jual PDIP, yaitu Ganjar. Jadi di depan mata sebenarnya kita masih tetap lihat sebetulnya background dari persaingan politik adalah antara tokoh yang diinginkan oleh Jokowi yaitu Ganjar, dan tokoh yang diinginkan oleh oposisi yaitu Anis,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (6/2/23). Soal komposisi partai pendukung, menurut Rocky, tergantung mahar , tukar tambah, sprindik dan segala macam. Tetapi, yang mesti kita waspadai adalah sudah terbentuk semacam gumpalan keyakinan bahwa Anies, apapun et all cost dia mesti jadi calon presiden. Itu bahayanya. Jadi, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, misalnya, pasti pertemuan diplomatis, saling aduh nyali saja. Dan kelihatannya Surya Paloh nyalinya lebih tinggi karena pengalaman manuverin politik. “Jadi kita anggap bahwa Anies pasti tetap akan diusung oleh Nasdem. Kan Nasdem mau mengusung siapa? Kan tidak mungkin Nasdem usung Gerindra? Begitu Nasdem usung Gerindra ya Gerindra yang dapat point. Jadi Nasdem sudah mendapat semacam kutukan, dikutuk oleh sejarah untuk mendukung Anis. Tinggal dia manfaatkan dukungan itu dengan transaksi dengan PKS dan Demokrat yang memang belum selesai,” ujar Rocky dalam diskusi dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Tetapi, menurut Rocky, power Pak Jokowi masih kuat untuk mengetahui sesuatu yang mungkin tersembunyi di Nasdem dan yang tersembunyi di PKS. Bagi Pak Jokowi adalah memantau saja. Pak Jokowi pasang dua mata-mata, yaitu di PDIP dan di Koalisi Perubahan. Kesalahan Pak Jokowi adalah dia pasang dua mata-mata di situ. Bagaimana kalau dua mata-mata ini kemudian memasang mata-mata ke Jokowi? “Tetapi, buat sementara kita anggap bahwa kalau Nasdem, junto PKS, junto Demokrat mengabaikan kehendak relawan ketiga partai itu tenggelam. Memang Anies tenggelam juga, tetapi yang menang adalah PDIP yang pasti. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat matematikanya, naiknya elektabilitas Anies justru menggembirakan bagi Jokowi karena Jokowi akan paksa PDIP buat menerima pencalonan Ganjar,” ujar Rocky. Tetapi, perlu kita ingatkan bahwa jangan sampai Anies hanya semacam komoditi politik, tawar-menawar. Padahal esensi orang mendukung Anies bukan itu. “Itulah yang orang musti paham bahwa Anies didukung secara autentik oleh relawan. Lebih dari Prabowo di 2019, lebih dari Jokowi ketika bahkan di periode pertama,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ada perbedaan antara relawan Pak Jokowi dengan relawan Anies. Pak Jokowi dengan enak menumpang pada relawan karena dia tahu arahnya sudah disiapkan. Sedangkan Anies dizig zag sehingga dia dapat momentum. Kalau kemudian kita lihat Erwin Aksa membuka semacam rahasia yang biasa saja itu, tapi orang jadi tahu bahwa Anies memang sebenarnya tidak punya uang. Karena itu, di meminjam dari Sandi. Memang soal utang piutang itu soal lain, tetapi itu menunjukkan fakta bahwa Anies tidak diasuh oleh oligarki.(sof)
POPULER
