ALL CATEGORY
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ditahan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.\"Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SI untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 7-26 Maret 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa.Perkara yang menjerat SI merupakan pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Alex mengatakan tersangka Saiful Ilah adalah mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan periode 2016-2021.Total ada tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni SI dan dua pihak swasta Ibnu Gofur (IG) dan Totok Sumedi (TS).Selama masa jabatannya tersebut, SI diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya mencapai Rp15 miliar.Gratifikasi tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yaitu US Dollar dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya.Tersangka SI juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk logam mulia seberat 50 gram, berbagai jam tangan mewah, tas mewah dan berbagai telepon genggam atau handphone mewah.Penyidik KPK juga masih menelusuri penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dengan teknik Akuntansi Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK.Tersangka SI dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(sof/ANTARA)
Polisi Mengusut Dugaan Pungutan Liar di Jalur Alternatif Ciawi
Kabupaten Bogor, FNN - Petugas Kepolisian Sektor Ciawi, Polres Bogor, turun tangan menyelesaikan dugaan pungutan liar yang dilakukan warga dengan mengenakan tarif Rp2.000 bagi pemotor di jalur alternatif Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\"Kita lakukan musyawarah dengan seluruh tokoh desa maupun masyarakat setempat,\" kata Kapolsek Ciawi, Kompol Agus Hidayat dalam keterangannya di Bogor, Selasa.Perkara tersebut ia tangani setelah beredar foto tentang spanduk warna hijau yang membentang di atas jalan desa, berisi informasi berupa tarif melintas seharga Rp2.000 per motor.\"Alternatif Roda 2. Cikereteg-Caringin-Sukabumi. Untuk kenyamanan bersama, perawatan dan perbaikan jalan, kendaraan yang ingin melintas dikenakan tarif Rp2.000/motor,\" demikian tulisan spanduk tersebut.Pasalnya, jalan di Kampung Cibolang, Desa Telukpinang itu menjadi jalur alternatif bagi pengendara motor, setelah akses Jalan Raya Bogor-Sukabumi terhambat lantaran konstruksi Jembatan Cikereteg hancur karena longsor.Kompol Agus membenarkan bahwa spanduk berisi tarif melintas itu sengaja dipasang oleh warga setempat dan kini sudah dicopot.\"Dari keterangan yang di berikan warga memang benar pemasangan banner tersebut dilakukan oleh warga, dan pemasangan banner tersebut bertujuan untuk mengingatkan ataupun bertujuan membantu bagi pengendara yang melintas dan sifatnya tidak untuk memaksa,\" terang Kompol Agus.Menurutnya, hasil dari musyawarah anggota kepolisian dengan tokoh masyarakat setempat, spanduk akan diganti dengan mengubah isi tulisan tanpa menyertakan tarif.\"Masyarakat Kampung Cibolang ini bersedia mengubah tulisan pada banner tersebut dengan kata-kata yang sifatnya tidak memaksa dan nantinya warga tetap bisa membantu pengendara yang melintas tanpa usur pemaksaan,\" tuturnya.(sof/ANTARA)
BNN Ungkap Modus Baru Peredaran Narkotika untuk Kepentingan Politik
Badung, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap modus baru peredaran narkotika dalam politik elektoral di Tanah Air, khususnya di daerah Sumatera Selatan, yakni menggunakan narkotika untuk kepentingan politik.Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose usai mengikuti acara Gema War On Drugs di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, mengatakan tren baru peredaran narkotika di daerah itu dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik.\"Saya baru balik dari Sumatera Selatan, sekarang juga di daerah Sumatera Selatan menurut kapoldanya, menurut kepala BNNP-nya, menurut gubernurnya, ada yang dinamakan narko-politik,\" kata Golose.Modus tersebut sengaja digunakan oleh oknum politisi tertentu untuk melanggengkan kepentingan politiknya.\"Jadi, tokoh-tokoh politik ini, mereka menggunakan organ tunggal, kemudian ada namanya remix, kemudian mengedarkan narkotika,\" jelasnya.Dia menjelaskan modus penyalahgunaan narkotika itu ialah dengan mengundang massa, lalu membagikan narkotika dengan motif politik. Oleh karena itu, Golose mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terjadi di daerah lain, termasuk di Bali.\"Ini tidak boleh terjadi nantinya di Bali, tidak boleh terjadi di tempat lain; tetapi saya sudah mendeklarasikan di sana bahwa kami dan dibantu oleh bapak kapolda yang luar biasa di Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan serupa,\" katanya.Terkait fenomena narko-politik tersebut, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di daerah Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di Sumatera Selatan memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah itu.\"Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,\" imbuh mantan kepala Polda Bali tersebut.Dia mengatakan narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, itu tidak hanya menjadi tugas BNN karena efeknya sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia.Sebagai bagian dari komitmennya memberantas narkotika di Indonesia, sebanyak 3,6 juta orang diajak bersama-sama menggemakan mars bertemakan \"Anti Narkoba\" yang diikuti secara luring dan daring di seluruh Indonesia.(sof/ANTARA)
Kasus Rafael Alun Trisambodo Ditingkatkan ke Penyelidikan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke tahap penyelidikan.\"Terkait pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.\"Perlu kami sampaikan, sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara maka terkait kegiatan dimaksud tentu mengenai substansi materi tidak bisa semuanya kami sampaikan ke publik,\" ujarnya.Lebih lanjut Ali mengatakan langkah selanjutnya adalah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.Rafael sebelumnya telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN pada Rabu (1/3).Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina.Saat melakukan tindak pidana kekerasan, Mario Dandy membawa mobil Rubicon yang kemudian terkuak bahwa mobil mewah itu menunggak pajak.Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy kerap pamer kemewahan di media sosial, sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.(sof/ANTARA)
Penerimaan Polisi Tidak Dipungut Biaya
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa penerimaan anggota kepolisian tidak dipungut biaya, dan meminta kepada publik untuk melaporkan temuan-temuan terkait ke pihak kepolisian.“Penerimaan Polri benar-benar gratis. Ini yang perlu kami sampaikan,” ucap Ahmad Ramadhan, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Ia kembali menegaskan bahwa tidak benar apabila ada oknum atau siapa pun yang mengatakan bahwa masuk menjadi anggota Polri menggunakan uang. Apabila masyarakat menemukan oknum yang memungut biaya dalam penerimaan anggota kepolisian, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, khususnya ke Biro Pengamanan Internal atau Paminal Polri.“Jadi, bila ada calo, bila ada oknum, segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini bisa ke Paminal, ya,” ucap Ahmad Ramadhan.Ramadhan menyatakan bahwa Polri tidak memberikan toleransi kepada para oknum yang memungut biaya dalam perekrutan calon-calon siswa. Oleh karena itu, lima orang yang diduga telah melanggar dalam perekrutan calon-calon siswa di Jawa Tengah telah dilakukan sidang disiplin dan sidang kode etik.“Tentu Polri tidak mentolerir, sekali lagi, bahwa Polri merekrut calon-calon siswa dengan konsep yang benar-benar bersih,” ucapnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lima oknum polisi di Jawa Tengah terlibat dalam praktik percaloan penerimaan Bintara Polri pada seleksi tahun 2022.Adapun kelima oknum tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Iqbal Alqudusy, dalam keterangan yang diterima di Semarang, Jumat (3/3), mengatakan kelima oknum tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri.(sof/ANTARA)
Indonesia Hanya Menerima WNA yang Memberi Manfaat bagi Negara
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan pada prinsipnya Indonesia hanya menerima orang asing atau warga negara asing (WNA) yang bisa memberikan manfaat kepada Tanah Air. \"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia,\" kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Pernyataan tersebut disampaikan Silmy menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya WNA yang berulah di beberapa tempat seperti di Bali dan Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir.Prinsip kebijakan yang selektif menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia.Oleh karena itu, tegas dia, imigrasi akan menindak tegas setiap warga negara asing (WNA) yang mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian masyarakat di Tanah Air.\"Saya sudah beri arahan untuk melakukan operasi terkait pelanggaran keimigrasian di Bali dan beberapa tempat yang ditengarai ada WNA mengganggu ketertiban, mengusik kedamaian, dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,\" kata eks Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk tersebut.Ia mengatakan beberapa wisatawan asing telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Imigrasi konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. Hal ini dilakukan agar tidakmenimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata warga negara asing (WNA).Bahkan, selama Januari-Februari 2023, Ditjen Imigrasi telah mendeportasi, pendetensian, dan penangkalan terhadap 630 orang asing di seluruh Indonesia. Mereka dijatuhi tindakan administratif keimigrasian karena melanggar aturan keimigrasian.\"Sudah beberapa yang dideportasi sejak minggu lalu, ada yang dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggalnya, overstay, dan ada yang selesai menjalani pidana,\" kata dia.Dalam menelusuri isu-isu WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, imigrasi melibatkan dan memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya instansi-instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Tugas dan fungsi Timpora lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016.Imigrasi mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak memfasilitasi atau mendukung secara sadar dan sengaja WNA yang aktivitasnya menyalahi izin tinggal keimigrasian. Sebab, pihak yang terlibat dalam hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.Masyarakat dapat melaporkan WNA yang mengganggu ketertiban atau diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa atau izin tinggalnya melalui live chat di www.imigrasi.go.id (Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB) atau Instagram/Twitter @ditjen_imigrasi.(sof/ANTARA)
Tony Blair Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta
Jakarta, FNN - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 12.17 WIB.Blair tampak memakai masker dan mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru. Dia langsung berjalan menuju ke dalam Istana dan masuk melalui pintu yang bersebelahan dengan Istana Negara.Blair hanya membalas sapaan wartawan dengan lambaian tangan. Hingga saat ini, belum diketahui persis mengenai agenda yang akan dilakukan Tony Blair.Pada 19 Oktober 2022, Tony Blair juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Tony Blair membahas soal rencana pemindahan ibu kota baru yang kini bernama Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda pemindahan ibu kota Indonesia dengan membantu mempromosikan ke dunia internasional.Tony Blair masuk ke dalam Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).\"Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,\" kata Luhut kala itu.Tony Blair juga menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia.Menurut Blair, Pemerintah Indonesia dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain, seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) dan China, serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.\"Pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari Pemerintah, maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company,\" ujar Luhut.(sof/ANTARA)
Soal Manuver Penundaan Pemilu, Ada Perubahan Mental pada Jokowi: dari Wong Cilik Jadi Orang yang Pongah
Jakarta, FNN – Akhirnya, Pak Jokowi kemarin memberikan komentarnya soal keputusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus, ketika ditanya wartawan di sebuah Pondok Pesantren di Bandung. Pak Jokowi mengatakan bahwa persiapan Pemilu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan anggarannya pun sudah disiapkan. Bahkan, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU melawan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Tetapi, hari ini Kompas memuat berita “Jokowi Sempat Mengeluh soal Macet, tetapi Tetap Terbitkan Insentif EV\", yaitu insentif untuk pembelian mobil listrik atau sepeda motor listrik. Kebijakan memberi insentif untuk mobil listrik sampai ratusan ribu unit itu berarti akan menambah kemacetan, juga bertentangan dengan keluhan tentang macetnya. Kebijakan ini mengingatkan orang pada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah mendukung KPU melawan PN Jakpus soal penundaan pemilu. Kalau faktanya tetap memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, itu artinya sebenarnya di belakang nanti akan ada tangan lain yang bermain untuk terus melaksanakan usaha penundaan Pemilu. “Jadi, itu pola yang akhirnya diterapkan dalam cara membaca Jokowi. Ada Jokowi tampak depan, ada tampak belakang. Dan sebetulnya yang tampak depan itu adalah bohong,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selas (7/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa dulu ada sejarawan Inggris bernama Paul Johnson, yang membuat semacam tesis bahwa sejarah politik adalah sejarah para pembohong. Mestinya sejarah itu membaca lebih tajam daripada hal yang normal. “Atau, kalau saya bikin cara yang lain, sejarah itu menulis dua hal: kepahlawanan dan kepengecutan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, harusnya kita bicara soal kepengecutan, karena seringkali itu yang ditonjolkan dan bagian-bagian ini yang juga kita lihat pada Pak Jokowi. Pada diri Pak Jokowi ada semacam kepengecutan, yaitu menunda pemilu dengan memanfaatkan hukum. Kenapa itu merupakan kepengecutan, karena untuk bersaing belum berani. Yang diusung Pak Jokowi adalah Ganjar, tapi elektabilitasnya drop terus. “Jadi, hal itu yang membuat publik menganggap karena gagal maka dicari jalan melalui skandal pengadilan penundaan Pemilu. Tetapi, kemudian nanti akan di-headline-kan lagi sebagai KPU melawan,” tegas Rocky. “Jadi, ini orang yang memang ada liciknya gitu. Dan itu bukan kita mau sebut sebagai watak Jokowi, tapi watak kekuasaan begitu umumnya, menjadi licik. Yang berbahaya adalah Jokowi datang dari tradisi rakyat, tapi kenapa mesti pakai cara-cara raja. Yang Licik itu biasanya raja, rakyat nggak licik,” ungkap Rocky. “Jadi, kita mau lihat ada perubahan mental pada Jokowi, dari wong cilik jadi orang yang pongah,” lanjut Rocky. Sebetulnya, kita mau ucapkan ini sebagai pelajaran, kata Rocky. Karena kita berbicara timeline dari seluruh keterangan Pak Jokowi, termasuk yang diberitakan oleh Kompas tadi, memberi insentif untuk tambah kendaraan elektrik yang berarti menambah kemacetan, tapi mengeluh tentang macet. “Tentu kita mau melihat apa yang ada di balik kebijakan itu. Itu artinya, ada hal yang lebih penting bagi dia, yaitu berlanjutnya investasi dari para pemilik mobil listrik yang juga menguasai industri nikel, misalnya. Jadi, satu paket,” tambah Rocky. “Sekali lagi, ini bukan soal sinis pada orang yang namanya Jokowi, tapi kita mau lihat bagaimana kebijakan itu sebetulnya. Diarahkan bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi tukar tambah capital. Itu dasarnya,” kata Rocky. (sof)
Menkeu Diminta Mengevaluasi Seluruh Pegawai Kemenkeu
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan evaluasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yaitu Eko Darmanto.\"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani,\" kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Menurut Hardjuno, kasus yang baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.Oleh karena itu, Hardjuno pun berharap pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu yang viral di masyarakat harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga masih banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.Hal ini pun menjadi pembuka kotak \"pandora\" atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, ia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan gaji bersih normal yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan khusus yang diterima secara formal,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi keuangan negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan keuntungan bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajak,” tutur Sasmito.(ida/ANTARA)
Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Mantan kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Eko Darmanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB.\"Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pagi ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Ali mengatakan Eko Darmanto akan dimintai klarifikasi oleh Tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK. Klarifikasi dilakukan setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN yang dilaporkan kepada KPK.\"Perlu dipahami bersama bahwa KPK memiliki mekanisme dalam melakukan pemeriksaan LHKPN,\" tambahnya.Ali mengatakan KPK tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat, tetapi juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Eko Darmanto.\"Ditjen Bea Cukai, melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen Bea Cukai, telah memanggil yang bersangkutan,\" kata Suahasil.Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, ia menyampaikan Eko Darmanto mengakui bahwa foto dirinya di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Berdasarkan penelusuran, tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).Terkait unggahan foto yang terlihat pamer tersebut, Eko Darmanto mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Sementara itu, terkait unggahan foto menampilkan moge, Eko mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.(ida/ANTARA)
POPULER
