ALL CATEGORY
Solidaritas Keluarga Besar Sulsel Menolak Hukuman Mati Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Solidaritas Keluarga Besar Sulawesi Selatan etnis Toraja, Makassar, dan Bugis menyatakan penolakan terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.Mewakili kelompok tersebut sekaligus sebagai Ketua Yayasan Keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan Annar Salahuddin Sampetoding menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan pengadilan dalam perkara tersebut berdasarkan penghormatan terhadap institusi pengadilan.\"Meski demikian, kami menganggap bahwa vonis mati terhadap saudara kami Ferdy Sambo sangatlah berlebihan. Bahwa betul beliau bersalah, tetapi apakah hukuman mati adalah vonis yang tepat?\" kata Annar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.Kelompok tersebut juga menilai hukuman tersebut dijatuhkan demi memenuhi keinginan masyarakat tertentu semata dan bukan atas dasar keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang muncul di persidangan.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo telah menyatakan kejadian penembakan ini tidak berdiri sendiri begitu saja tanpa sebab.Kelompok itu juga meyakini bahwa apa yang dilakukan Ferdy Sambo semata-mata untuk membela harkat dan martabat pribadi keluarganya.Annar menyebutkan bahwa dalam budaya masyakarat Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis terdapat prinsip Siri\' Na Pacce, yakni rasa malu dan kepedihan yang sangat mendalam untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga.\"Siapa pun bisa saja melakukan tindakan apa pun untuk membela harkat dan martabat keluarga dan pribadinya tersebut, yang harus dilakukan sendiri tanpa terwakilkan,\" katanya.Kelompok itu juga menyayangkan tidak adanya pertimbangan yang meringankan terhadap Ferdy Sambo, meski yang bersangkutan yang telah mengaku salah dan berkali-kali meminta maaf serta bersikap sopan selama proses persidangan.Lebih lanjut, Annar menyampaikan bahwa Ferdy Sambo dan keluarganya sudah mendapat hukuman sosial yang teramat berat dari masyarakat Indonesia jauh sebelum vonis pengadilan.\"Sejujurnya (ini) membuat kami semua terpukul amat sangat dalam. Penghakiman sosial oleh masyarakat ini jauh lebih dahsyat dari hukuman fisik karena menyentuh jantung jiwa dan spirit keluarga, terutama anak-anak yang terbilang masih kecil dan pasti sangat tergoncang atas cemoohan, cibiran, dan cacian dari masyarakat,\" katanya.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo tidak dilahirkan sebagai seorang penjahat sebagaimana perlakuan yang diterima dari masyarakat saat ini, mengingat ia telah mengabdi selama 28 tahun kepada negara dan bangsa melalui institusi Polri.Kelompok itu mempertanyakan mengapa tidak ada pertimbangan ampunan kepada Ferdy Sambo atas berbagai prestasinya seperti enam pin emas Kapolri serta Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden RI.Annar menegaskan bahwa pihaknya meyakini masih ada keadilan yang bisa didapatkan Ferdy Sambo, yang saat ini tengah mengajukan banding.\"Atas dasar keadilan dan kemanusiaan, hukuman mati adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan karena itu pantas ditolak. Semoga para hakim pengadilan banding mempertimbangkan semua aspek tersebut, sehingga keadilan sesungguhnya bisa diperoleh juga oleh saudara kami Ferdy Sambo,\" katanya.Kelompok itu juga menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang dinilai kerap berbicara di luar kepantasan dan kepatutan berkenaan kasus Ferdy Sambo hingga membuat pemberitaan menjadi liar.\"Kami mengimbau agar Pak Mahfud tidak terlalu jauh mencampuri atau mengintervensi pengadilan yang harus berjalan independen dan imparsial,\" kata Annar.Selain itu, mengatasnamakan Solidaritas Keluarga Besar Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis, Annar meminta kepada Presiden Joko Widodo memaafkan tindakan Ferdy Sambo yang disebut spontan dan tidak disengaja.\"Yang kami yakini (dilakukan) atas dasar Siri\' Na Pacce\', budaya yang sangat sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan,\" ujar Annar.Dalam kesempatan sama, perwakilan lain kelompok tersebut, Lusia Mangiwa, menyinggung tindakan Brigadir J sebagai penyeb terjadinya pelanggaran hukum oleh Ferdy Sambo.\"Karena perlakuan saudara kita Yosua dan itu dia melakukan di rumah bapak Ferdy Sambo maka wajib bapak Ferdy Sambo itu mempertahankan harkat dan martabatnya,\" katanya.Lusia merujuk pada dugaan pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.Saat memaparkan pertimbangan vonis yang dibacakan pada 13 Februari 2023, Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi.Selain itu, Wahyu juga mengatakan bahwa unsur perencanaan pembunuhan Brigadir J telah terbukti.Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim PN Jaksel, yang menyatakan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)Ferdy Sambo juga dinilai terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara itu Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma\'ruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer yang semula dituntut 12 tahun penjara dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan.Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo telah mengajukan banding atas putusan tersebut.Demikian juga Kejaksaan Agung RI mengajukan banding atas putusan PN Jaksel terhadap Ferdy Sambo dkk.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dijadwalkan membacakan putusan perkara banding atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal pada sidang terbuka tanggal 12 April 2023.(sof/ANTARA)
Mega Skandal Korupsi Pajak, Sri Mulyani dan Jokowi, Harus Bertanggungjawab
Oleh Marwan Batubara, IRESS HEBOH mega skandal korupsi pajak Rp 300 triliun melibatkan pejabat negara di Kementrian Keuangan, terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai telah berlangsung hampir 2 minggu. Setelah Kasus Sambo pembunuh Brigadir Josua berikut peran Satgasus Merah Putih (MP) sarat berbagai kriminal kategori jumbo, maka kasus korupsi pajak ini adalah kejahatan kerah putih orde KAKAP yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Maka tak heran jika Menkeu Sri Mulyani dihujat berbagai kalangan untuk bertanggungjawab dan segera mundur dari jabatan. Dalam Kasus Sambo dan Satgasus MP, dana yang “dikepul dan dikelola” dari tindak kriminal klas tinggi berupa perjudian, perdaganagn narkoba, pengelolaan/izin tambang, dan lain-lain, diperkirakan berorde ratusan triliun Rp. Sedangkan dalam mega skandal korupsi pajak, keterlibatan kedua direktorat di Kemkeu menyangkut proses pengumpulan dana untuk penerimaan APBN bernilai ribuan triliun Rp. Terlepas proses pro justisia pidana korupsi harus berjalan, gugatan berbagai kalangan terhadap Sri Mulyani dapat difahami dan harus diproses. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan transaksi gelap korupsi pajak di Kemenkeu senilai Rp300 triliun (8/3/2023). Transaksi mencurigakan tersebut terakumulasi sejak 2009 hingga 2023. Kasus penganiayaan anak Rafael Alun Trisambodo, pegawai Kemkeu, menjadi awal terbukanya mega skandal. PPATK menyatakan sudah sering melaporkan penyelewengan yang terjadi, tapi dikatakan oleh Mahfud, laporan tersebut selalu didiamkan Kemkeu. Menkeu Sri Mulyani mengaku tidak tahu soal transaksi janggal Rp 300 triliun tersebut. Sri mengaku memang kantornya sudah menerima surat dari PPATK, namun ia tidak menemukan penyebutan angka Rp 300 triliun (10//02023) seperti kata Mahfud. Belakangan Menko Mahfud menjelaskan bahwa transaksi di atas berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melibatkan 467 pegawai Kemenkeu. Dikatakan TPPU bukan korupsi perseorangan, tetapi beramai-ramai (10/3/2023). Kita khawatir kategorisasi atau penyebutan modus TPPU atas penyelewengan pajak di atas merupakan salah satu upaya untuk mengaburkan kasus. Hal tersebut dapat pula dianggap sebagai upaya untuk mencegah terjeratnya oknum-oknum KAKAP oligarki penguasa-pengusaha dari proses hukum tipikor. Terutama karena panjangnya proses dan tidak jelasnya \"leader\" lembaga hukum yang harus memeroses TPPU. Belum lagi, oknum-oknum oligarki penentu dan sangat berperan, tampaknya pun telah mengintervensi. Maka berubah sikaplah Menko Mahfud dan Ketua PPATK... sehingga mega skandal pajak akhirnya bisa layu sebelum mekar... Padahal dipahami bahwa tindak pidana korupsi terkait erat dengan TPPU. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pencucian uang muncul akibat adanya perilaku korupsi. Sehingga pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindakan korup anti kemanusiaan yang sangat merugikan rakyat dan negara. Karena menarik dana ribuan triliun Rp dari para wajib pajak dan bea, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai adalah tempat yang sangat rawan penyelewengan, sehingga penerimaan negara akan berkurang. Mega skandal pajak di atas, yang diyakini merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa, tentu saja siginifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Jenis-jenis kejahatan pajak yang sering terjadi di Indonesia meliputi: Tidak melaporkan usaha untuk didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Gagal menyerahkan dokumen seperti SPT atau dokumen resmi; Gagal membayar bagi pajak wajib; Informasi yang tidak lengkap, dipalsukan, atau tidak akurat yang diberikan kepada otoritas pajak; Menyalahgunakan atau pengguna tidak sah Pengusaha Kena Pajak; dan Gagal atau menolakan memenuhi kewajiban perpajakan. Penyelewengan lain dapat berupa *kejahatan sarat moral hazard di sisi hulu* oleh oknum-oknum penguasa oligarkis. Oknum-oknum tersebut bekerja membuat kebijakan dan peraturan bermasalah, serta berbagai tindakan bernuansa moral hazard yang melibatkan wajib pajak dan oknum aparat pemerintah hingga ke level-level atas. Mereka bisa saja mengatur sehingga windfall profit tax dibuat rendah atau ditiadakan! Kebijakan pajak, pungutan, bea ekspor dan harga terkait sawit/CPO dibuat sedemikian rupa, sehingga pendapatan negara tidak optimal atau bahkan harga migor pun naik. Salah satu contoh, naiknya harga batubara dunia membuat Pengusaha batubara Low Tuck Wong menjadi orang terkaya di Indonesia (30/12/2022). Sementara, penerimaan negara tidak terlalu signifikan naik. Jika kebijakan pajak dan royalti konstitusional dan objektif, maka negara dan rakyatlah yang harus mendapat manfaat terbesar, bukan pengusaha SDA! Korupsi melalui kebijakan dan peraturan diyakini sangat besar. Hasilnya pun telah dan akan digunakan untuk memperkaya dan mempertahankan kekuasaan oligarki. Namun di sisi lain, dengan prilaku korup tersebut, tax ratio dan penerimaan pajak APBN menjadi minimalis. Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB, 2021) memuat informasi tentang banyaknya manipulasi dan penyelewengan pajak terutama perusahaan-perusahaan besar di Indonesai. Hal ini berakibat tax to GDP ratio (tax ratio) Indonesia menjadi yang paling rendah kedua di ASEAN (Indonesia kalah dari Timor Leste, hanya unggul atas Myanmar). Tax ratio Indonesia 2021 hanya 9,6%, sedang rata-rata ASEAN 15%. Tax ratio rata-rata negara maju OECD 33,5%. Indonesia merupakan negara ke 24 bertax ratio rendah di antara 28 negara di Asia-Pasifik yang tax ratio rata-ratanya 19,1%. Rendahnya tax ratio dan prilaku moral hazard koruptif oknum-oknum penguasa-pengusaha di atas meyakinkan kita tentang massifnya korupsi pajak di Indonesia. Jika sikap Menko Mahfud dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melunak, serta Menkeu Sri Mulyani seolah tak tersentuh dugaan pelanggaran hukum, maka tampaknya \"mekanisme dan sistem oligarki\" telah mulai bekerja. Dalam hal ini, situasi tampaknya telah dapat dikendalikan Presiden. Kita faham bahwa dalam mega skandal korupsi pajak ini, di samping Sri Mulyani, pejabat yang paling menentukan namun sekaligus harus bertanggungjawab adalah pemimpin tertinggi. Dalam kasus Bank Century, Sri Mulyani dianggap salah satu yang harus bertanggungjawab. Namun Sri Mulyani konon membuat kebijakan karena perintah sang pemimpin. Begitu pula dalan mega skandal pajak Rp 300 triliun, berbagai penetapan kebijakan dan peraturan terkait windfall profit tax minerba, CPO, dan SDA lain, serta kebijakan yang menguntungkan bisnis oligarki. Sri Mulyani dianggap di garis depan. Namun sang pemimpin yang diduga kuat berperan dan memberi perintah, tetap saja diduga sangat kuat terlibat, dan karenanya harus ikut bertanggungjawab! Sebaliknya, jika bukan bagian dan dapat manfaat dari oligarki, sang pemimpin bisa pula membuktikan kredibilitas dan independensinya. Rakyat menunggu pembuktian: kapan Presiden Jokowi pecat dan dukung proses hukum terhadap Sri Mulyani? Skandal pajak Rp 300 triliun dan berbagai kebijakan diduga sarat moral hazard sudah berjalan lama secara sistematis dan terstruktur. Karena itu penyelewengan ini harus ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Seperti kasus Bank Century, DPR bisa membentuk pansus. KPK dan Kejaksaan Agung bersama PPATK harus terlibat aktif mengusut mega skandal korupsi ini. Sri Mulyani dan Jokowi harus bertanggungjawab. Rakyat pun harus segera bergerak demi tegaknya hukum dan diadilinya para koruptor ! Jakarta, 15 Maret 2023.
Menteri PPN Memastikan HGU 190 Tahun di IKN Bukan Permintaan Investor
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan regulasi pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan atas permintaan investor.Menurut Menteri PPN regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas.\"Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,\" kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Suharso menyampaikan bahwa peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas.Ia mencontohkan ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun, dan pemerintah memberi perhatian untuk memperpanjang masa izin tersebut.\"Kita sekarang mau memudahkan, jadi pada intinya berapa tahunnya dia bukan hak milik,\" kata Suharso.Keputusan memperpanjang durasi HGU hingga 190 tahun tersebut, lanjut Suharso, juga dihadirkan untuk mengantisipasi tindakan spekulasi pembelian tanah di sekitar IKN karena di ibu kota baru tersebut memang tidak ada lahan yang bisa dikenai hak milik.\"Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN,\" katanya.Suharso bahkan menyebutkan bahwa ketentuan serupa mungkin saja berlaku tidak hanya di IKN.\"Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang,\" ujarnya menambahkan.Berkenaan dengan kritik yang menilai regulasi HGU hingga 190 tahun di IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi, Suharso mengajak agar semua kalangan dapat bersikap optimistis.\"Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistik dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu,\" ujar Suharso.Dalam Pasal 17 PP 12/2023 tanah yang dialokasikan oleh Otoritas IKN kepada pelaku usaha dapat diberikan Hak atas Tanah (HAT) berupa HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.HGU bisa diberikan dengan jangka waktu paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama dan dapat diajukan permohonan kembali untuk siklus kedua 10 tahun sebelum siklus pertama berakhir.(sof/ANTARA)
KPU RI Berkomitmen Pemilu 2024 Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari menegaskan pihaknya berkomitmen bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berjalan, terutama setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. \"Penegasan dari kami, sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan,\" ujar Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, dia menyampaikan sampai dengan saat ini KPU RI dan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota tetap menyelenggarakan beragam tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim lalu memaparkan sejumlah tahapan Pemilu 2024 yang telah selenggarakan KPU RI sejak awal tahun 2023. Di antaranya, pada 9 Februari 2023, KPU telah menetapkan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. \"Yang kedua, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD, verifikasi, sampai dengan saat ini adalah untuk perbaikan penyerahan dukungan bakal calon DPD. Nanti selanjutnya, akan diverifikasi faktual terhadap hasil perbaikan,\" ujarnya. Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa KPU di tahun 2023 ini melakukan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota untuk menggantikan anggota yang masa jabatannya habis pada Mei 2023. Di samping itu, KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. \"Pada hari Selasa kemarin adalah hari terakhir coklit. Hasil coklit dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara. KPU sekarang juga sedang menyiapkan draf PKPU tentang logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan permohonan untuk RDP dengan Komisi II,\" ujar Hasyim. Dengan demikian, ia menekankan rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU. \"Intinya, rangkaian-rangkaian kegiatan dalam tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU,\" kata dia.(sof/ANTARA)
PPATK Berupaya Menyelamatkan Sri Mulyani dari Kemarahan Publik
Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan penjelasan terkait transaksi janggal yang nilainya mencapai sekitar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menyikapi hal itu Direktur Eksekutif Indonesian Future Institure (INFUS), Gde Siriana Yusuf menegaskan bahwa pernyataan PPATK terlalu cepat mengambil kesimpulan. \"PPATK terlalu cepat menyatakan bahwa transaksi 300T di Kemenkeu ini bukan hasil korupsi tapi pencucian uang. Padahal itu kan belum diperiksa semuanya ke ranah hukum. Jadi pernyataan itu seakan akan yang 300T itu sudah clear. Sementara clear itu kan bukan berarti clean,\" paparnya kepada FNN, Rabu (15/23) di Jakarta. Diketahui PPATK menyatakan, nilai temuan yang mencapai Rp 300 triliun itu bukan berarti nilai dari hasil tindak penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kemenkeu bertindak sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pencucian uang dalam lingkungan kepabeanan dan cukai serta perpajakan. Oleh karena itu setiap temuan dugaan penyimpangan transaksi keuangan dalam kepabeanan dan cukai serta perpajakan yang ditemukan oleh PPATK akan dikirimkan kepada Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Kasus-kasus semacam itu secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar sebagaimana yang kita sebut sebut Rp 300 triliun itu. Karenanya Ivan menyatakan bahwa nilai temuan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun yang belakangan ramai dibicarakan bukan berarti adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu. Ivan Justiavanda mengharapkan agar tidak ada salah persepsi di publik bahwa yang kami (sampaikan) kepada Kementerian Keuangan bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan, atau korupsi oknum pegawai di Kementerian Keuangan. Akan tetapi kata Ivan lebih kepada kasus-kasus yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pinda asal pencucian uang yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Lebih lanjut Gde menegaskan bahwa dalam kasus cuci uang, pasti terkait dengan uang haram para pejabat negara atau terkait dengan proyek negara. Sedangkan uang halal kan gak perlu diumpetin. \"Jadi ini saya lihat sebagai upaya menyelelamatkan Sri Mulyani dari kemarahan publik. Dampaknya pertama, Mahfud MD dapat aja dianggap telah menzolimi Kemenkeu dengan pernyataanya terkait 300T yang bikin heboh. Kedua, PPATK dapat dianggap memberi stempel bagi uang haram sebagai bukan hasil korupsi,\" pungkasnya. (sws)
Solusi Untuk Sri Mulyani Sebaiknya HARAKIRI (Bag-2)
Oleh Haris Rusly Moti BELUM berakhir sampai Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan Rafael Alun. Bak sengatan halilintar di siang hari bolong. Masyarakat dunia kembali dikejutkan pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfuzd MD. Kata Mahfuzd telah terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan senilai Rp 300 triliun. Transaksi yang diduga melibatkan pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Pernuyataan Mahfuzd ini sangat mengerikan. Diduga ada ratusan pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat praktek money laundry. Namun pernyataan Menkopolhukam itu ditepis Sri Mulyani, yang cenderung membela diri. \"Kata Sri Mulyani, “mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat. Dalam surat PPATK itu nggak ada angkanya. Jadi, saya nggak tahu juga angka Rp 300 triliun itu dari mana”, kata Sri Mulyani dengan nada angkuh untuk membela diri. Bayangkan, tahun 2022 kemarin, Menkeu Sri Mulyani itu masuk peringkat 47 terbaik di dunia sebagai Tops Forbes’ 19th Annual Ranking of the World’s Most Powerful Women. Masa sih Sri Mulyani tidak bisa membaca angka-angka laporan kejahatan keuangan yang biasanya rutin disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan? Sebagai orang yang awam terkait ekonomi dan keuangan negara, muncul rasa curiga dan pertanyaan, “masa sih Menteri Keuangan tidak tahu-menahu terjadinya transaksi mencurigakan dengan angka sangat fantastis di dalam institusi yang dipimpinnya?” Pertanyaan dan rasa curiga itu kemudian dijawab oleh PPATK yang diperintah UU berfungsi sebagai Intelijen Keuangan Negara. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp. 300 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). \"Itu ada 200 berkas individual. Diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023,\" tegas Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana. Begitulah situasinya, selama 13 tahun Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan. Seperti inilah hasilnya. Kementerian Keuangan telah ditempatkan sebagai institusi yang diduga menjadi sarang dari kartel kejahatan keuangan. Mungkinkah Sri Mulyani tidak tahu kejahatan Keuangan yang terjadi di dalam Kementerian Keuangan? Mana mungkin institusi yang katanya paling mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi mengabaikan laporan PPATK? Wajar saja muncul kecurigaan, jangan-jangan Sri Mulyani adalah bagian dari kartel kejahatan keuangan di Kementerian Keuangan? Apalagi Sri Mulyani berpura-pura tutup mata dan mengabaikan laporan PPATK? Kita serahkan kecurigaan kita kepada penegak hukum untuk mengungkap. Namun, yang pasti, Ibu Sri Mulyani sangat disayang oleh mereka, “kuasa kegelapan” keuangan. Sri Mulyani adalah “good girl”. Itulah makanya, muncul sindiran bahwa “siapapun Presidennya, Menteri Keuangan tetap Sri Mulyani”. Dia yang atur dan hitung semuanya. Mau ngutang dengan bunga tinggi kek, terserah Jeng Sri saja. Mau bailout bank bermasalah milik para naga kek, Jeng Sri pasti benar. Mau pakai duit narkoba dan pelacuran untuk danai pendidikan gratis dan bangun infrastruktur kementerian agama kek, suka-suka Jeng Sri saja. Salah satu syarat orang bekerja di sektor keuangan, perbankan, dan lainnya, diantaranya adalah jujur dan kredibel. Ruhnya institusi keuangan itu hanya “trust and trust”. Pegawai dan pejabatnya harus bisa dipercaya. Bisa bayangkan, orang yang dipercaya memegang uang kita adalah seorang bekas perampok. Orang yang suka berbohong, intoleran terhadap kejahatan dan tidak bisa dipercaya. Bisa ludes semua itu uang kita yang ada di brangkas. Apalagi setingkat Menteri Keuangan, lidahnya itu bisa menentukan baik buruknya ekonomi politik nasional. Pernyataannya dapat menguncang stabilitas pasar modal, pasar pasar uang, pasar modern hingga pasar tradisional. Demikianlah, kesimpulan dari rangkaian selama 13 tahun Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang tidak kredibel, dan tidak bisa dipercaya. Rafael Alun dan PPATK telah melemparkan kotoran ke muka Sri Mulyani yg dicitrakan bersih itu. Namun Sri Mulyani membiarkan menjamurnya kejahatan keuangan dalam berbagai modus di dalam institusi yang dipimpinnya. Kejahatan itu bahkan melibatkan pejabat dan pegawai yang punya akses terhadap informasi kebijakan keuangan negara. Belum lagi, pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang cenderung membela diri. Mengabaikan fakta betapa kotor dan bau busuknya institusi Kementerian Keuangan yang dipimpinnya. Jika Sri Mulyani orang terhormat, punya rasa malu dan merasa tidak bersalah, tidak terlibat dalam rangkaian skandal kejahatan keuangan yang mencoreng institusi Kementerian Keuangan, maka dia harus mengambil jalan kehormatan, yaitu “harakiri”. Harakiri, dulunya dikenal sebutan “seppuka” adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik. Tradisi seppuku (harakiri) sudah lahir dari abad ke-12 untuk menegakan kehormatan seorang samurai. Kita serahkan kepada Sri Mulyani untuk menegakan kehormatan dirinya dengan memilih metode harakiri yang terbaik untuk dirinya. Tentu untuk kepentingan dan kemasalahatan bangsa dan negara. Ada dua cara harakiri yang dapat ditempuh oleh Sri Mulyani. Harakiri pertama, mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Sangat jelas, Sri Mulyani gagal memimpin sektor Keungan yang bebas dari kertel kejahatan keuangan. Harakiri kedua, bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum, citizen dan nitizen untuk membongkar kejahatan kartel keuangan di dalam institusi Kementerian Keuangan, walapun kejahatan itu melibatkan dirinya. Jika tidak bersalah, mestinya Sri Mulyani langsung mendatangi pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung untuk meminta diperiksa terkait sejumlah kejahatan yang terbongkar terakhir ini. Jika masih punya kehormatan dan rasa malu, Sri Mulyani pasti segera ambil jalan kehormatan “harakiri”. (selesai).
Perebutan Kekuasaan Megawati -Mahfud vs Jokowi-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SKANDAL korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan -- yang disertai manuver politik Jokowi setela itu -- nampaknya merupakan perebutan kekuasaan antara Megawati-Mahfud melawan Jokowi-Luhut. Sejak awal wacana perpanjangan masa jabatan presiden -- yang diduga kuat berasal dari istana (baca: Jokowi-Luhut) -- telah ditentang keras oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menko Polhukam Mahfud MD juga juga tak mendukung gagasan yang berbahaya itu, baik lantaran berpotensi melanggar konstitusi maupun keos sosial. Dalam obrolannya dengan Mahfud pada 1 Januarin lalu, pakar hukum naranegara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan Mahfud mengaku tidak tahu apakah pilpres jadi dilaksanakan tahun depan. Pernyataan ini mengisyaratkan, ada usaha pihak istana untuk menunda pilpres. Pada 2 Maret, sekonyong-konyong PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait proses verifikasi parpol di mana Prima dicoret dari peserta peserta karena tak memenuhi persyaratan administratif. PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga dua tahun empat bulan ke depan. Periode ini sama dengan usulan awal tiga ketua umum parpol, termasuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimanapun, keputusan pengadilan itu kontroversial. Karena itu, nyaris semua pakar hukum tatanegara, termasuk Mahfud yang merupakan profesor hukum tatanegara, melihat keputusan PN itu salah kamar, melanggar wewenangnya. Seharusnya isu ini ditangani Bawaslu atau badan yang terkait dengan pemilu, bukan pengadilan umum. Publik, pakar, bahkan juga SBY mencurigai ada tangan istana di baliknya untuk menjustifikasi penundaan pemilu. Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan, yang mengganggu stabilitas politik karena pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi-Luhut untuk membatalkan pilpres. Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Gagasan ini kemudian disuruh diorkestrasi oleh relawan, kepala desa, menteri, parpol, bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Lanyalla Mahmud Mattalitti. Menurut Yusril Ihza Mahendra yang diketahui dekat dengan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR. Tentu ini mengkhawatirkan Mega. Sehari setelah konferensi pers tentang marah-marahnya Mega, Mahfud membongkar skandal kementerian keuangan yang melibatkan dana jumbo bernilai Rp 300 triliun ketika ia bicara di UGM dan UII. Skandal ini melibatkan 400-an pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan berlangsung setidaknya sejak 2009. Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), kasus ini telah ia laporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selama paling kurang 200 kali. Namun, tak digubris. Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan yang begitu telanjang. Padahal, selaku presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap skandal ini. Bukan mustahil skandal ini melibatkan orang dalam. Toh, beberapa waktu lalu, Luhut memprotes KPK yang masih juga melakukan OTT. Tidak baik untuk citra negara, katanya. Pada era pemerintahan SBY (2004-2009), SMI adalah Menteri Keuangan dan pada era ini juga terjadi skandal BLBI dan Bank Century. Hubungan Mega-SBY tak harmonis sejak SBY mengalahkannya dalam pilpres 2004. Maka, sepanjang dua periode presidensi SBY, PDI-P menjadi partai oposisi yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, ternasuk kasus BLBI dan Bank Century yang ditangani SMI. Sehari setelah skandal kementerian keuangan meledak, Jokowi dan SMI \"kabur\" ke Solo. Aneh, peristiwa terjadi di Jakarta, sementara presiden dan menterinya menyidak kantor pajak di Solo. Tujuannya memberi pesan ke publik bahwa mereka \"peduli\" pada kasus itu. SMI bilang ia tak tahu apa-apa tentang transaksi yang mencurigakan itu. Tapi drama di Solo dan pengakuan SMI justru menguatkan dugaan ada tangan-tangan kekuasaan dalam kasus skandal itu. Terlebih, Jokowi tidak marah pada menteri kesayangannya itu. Padahal, Jokowi terbiasa melempar tanggung jawab kepada pembantunya untuk menjaga citranya sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan kerakyatan. Sekembali dari Solo, SMI tak dapat menyembunyikan kekecewaannya pada Mahfud. Sementara Jokowi, terlebih Luhut yang biasa tampil di depan seperti pendekar sakti tiap kali pemerintah menghadapi kesulitan, justru diam seribu bahasa. Anehnya, mereka tak menegur, apalagi menghentikan Mahfud, yang terus saja memperlebar kasus ini. Tak berkutiknya Jokowi dan Luhut hanya mungkin terjadi karena ada beking Mega terhadap Mahfud. Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet, yang berarti mencopot Mahfud dan SMI, nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi. Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemmerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat populeritas Mahfud kian melejit, yang memang diharapkan PDI-P untuk keperluan pilpres mendatang. Nampaknya, Mahfud akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai bakal capres. Terkait SMI, mestinya Jokowi memecat menteri keuangan itu untuk mencuci tangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Fakta bahwa ia tidak melakukan itu mungkin karena SMI hanya menjalankan apa yang diminta istana. Memecatnya sama artinya membuka kotak pandora istana. Dus, skandal ini merupakan upaya Mega-Mahfud untuk menghancurkan skenario penundaan pemilu. Dan nampaknya mereka berhasil. Tidak mungkin lagi pemerintahan Jokowi yang telah kehilangan keteladanan, bisa mewujudkan wacana itu. Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden didasarkan pada pertimbangan berikut. Bila pilpres diselenggarakan secara jujur dan adil, serta sesuai jadwal, maka Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi berpeluang untuk menang. Ia kini telah menjadi ikon pro-perubahan. Bakal capres yang dianggap sebagai kompetitor serius Anies hanyalah Ganjar Pranowo. Sayangnya, Mega tak bakal mengusungnya, meskipun dia adalah kader PDI-P, karena hanya dilihat sebagai pion istana. Luhut adalah musuh besar Mega. Kendati tak berjasa bagi kemenangan Jokowi dalam dua pilpres, kekuasaan Luhut di pemerintahan sungguh luar biasa. Jokowi bahkan terlihat hanya sebagai bonekanya. Maka bila ambisi memperpanjang kekuasaan pemerintahan Jokowi terwujud, sama artinya dengan memperpanjang kekuasaan Luhut. Sementara PDI-P akan dikecam publik karena mendukung skenario Luhut. Karena gagasan itu kini terkubur, sementara istana ingin program pembangunannya dilanjutkan pemerintahan berikut -- serta juga kebobrokan pemerintahan Jokowi-Luhut tersimpan rapat dan kepentingan mereka terjaga -- maka mereka membentuk bakal capres-cawapres baru. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dipasangkan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Maka kita menyaksikan manuver baru Jokowi untuk menjawab realitas politik yang berubah. Setelah di Solo, Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke Kebumen untuk acara panen raya petani pada 9 Maret. Inilah untuk pertama kalinya Prabowo dan Ganjar tampil bersama. Di sana ketiga tokoh berfoto ria. Sekembali dari Kebumen, Prabowo menyatakan membuka peluang berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Untuk menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi, bobot Prabowo, dan memastikan Prabowo-Ganjar akan melanjutkan program pembangunan Jokowi-Luhut, Hashim Djojohadikysumo (Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus adik kandung Prabowo) menyatakan 99 persen program pembangunan pemerintahan Jokowi -- yang sesungguhnya dirancang Luhut -- sejak 2014 berasal dari Prabowo. Pernyataan Hashim tentu saja tidak masuk akal. Tapi itu penting untuk menarik pemilih Jokowi-Ma\'ruf Amin ke pasangan Prabowo Ganjar. Menurut hasil survey Litbang Kompas pada Januari lalu, pemilih Jokowi-Ma\'ruf dlm pilpres 2019, sekitar 30 persen akan memberikan suaranya pada Ganjar, 15 persen pada Prabowo, dan 10 persen kepada Anies. Indikasi kuat bahwa Jokowi mendukung Prabowo-Ganjar, terlihat dari deklarasi Jokowi Mania (Joman) mendukung Prabowo. Realitas ini menunjukkan Gerindra telah sampai pada kesimpulan bahwa berkoalisi dengan PDI-P dengan Prabowo sebagai bakal capres tidak akan terwujud. Itu terlihat dari pernyataan terkini Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa partainya akan mengusung bakal capres dari kadernya sendiri. Tentu saja bukan Ganjar. Kalau tidak, tak mungkin Ganjar menerima tawaran Jokowi untuk menjadi bakal cawapres bagi Prabowo. Lalu, kalau bukan Ganjar, siapa bakal capres PDI-P? Tidak bisa lain kecuali putri Mega sendiri: Puan Maharani. Selain Mega telah persiapkannya sejak lama untuk menduduki kursi RI1 sekaligus calon penggantinya, tak ada lagi calon potensial PDI-P di luar Ganjar, kecuali Puan. Karena PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar tak memperlihatkan minat membangun koalisi dengan PDI-P kalau Puan sebagai bakal capres, sementara PDI-P butuh suara Nahdliyin, maka pilihan pada Mahfud sebagai bakal cawapres Puan masuk akal. Dengan populeritasnya yang meningkat saat ini, Mahfud dapat berkontribusi pada peraihan suara Nahdliyin. Ia adalah tokoh Madura, basis suara Nahdliyin. Dia juga bagian dari Jaringan GusDurian Indonesia pimpinan Alissa Wahid, putri Gus Dur. Yang juga penting, kendati berseberangan dengan Cak Imin, Mahfud dekat dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pengikut Gus Dur yang loyal, yang dikenal sebagai \"musuh\" Cak Imin. Menurut hasil survey Litbang Kompas tahun lalu, di luar PKB, mayoritas suara Nahdliyin akan diberikan kepada PDI-P. Juga diketahui, elektabilitas PDI-P (satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu berkoalisi) terus meningkat. Fakta ini dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan diri PDI-P untuk mencapreskan Puan meskipun saat ini elektabilitasnya masih rendah. Di pihak kain, menurut hasil survey Libang Kompas Januari silam, sekutar 50 persen pemilih Prabowo-Sandi di pilpres 2019 mengalihkan suara mereka ke Anies. Bagaimanapun, realitas baru ini memunculkan masalah di kubu Prabowo. Sekiranya pasangan Prabowo-Ganjar adalah harga mati, mungkinkah PKB mempertahankan koalisinya dengan Gerindra ketika Cak Imin tidak menjadi apa-apa? Sementara Munas PKB memutuskan Cak Imin sebagai bakal capres. Tentu saja bakal capres bukan harga mati, tp minimal sebagai bakal cawapres. Apalagi posisi PKB adalah penentu pencapresan Prabowo. Tanpa PKB, tak mungkin pasangan bakal capres-cawapres Prabowo-Ganjar terwujud. Bahkan keinginan Prabowo menjadi bakal capres pun menjadi hal yang sia-sia karena Gerindra sendirian tak bisa mengusung bakal capres-cawapres. Tak heran, Hashim menyatakan pasangan Prabowo-Ganjar hanya mungkin kalau PKB menyetujuinya. PKB sendiri tak punya banyak pilihan. \"Fakta\" bhw Mega memilih Mahfud, bukan Cak Imin, menunjukkan harapan PDI-P membangun koalisi bersama PKB dengan pasangan Puan-Cak Imin ditolak Cak Imin, kecuali posisi pasangan dibalik dengan Cak Imin sebagai bakal capres. Karena tak mungkin PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan yang telah mantap mengusung Anies, sementara bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) tidak menjanjikan -- belum tentu juga KIB bersedia kalau Cak Imin adalah bakal capresnya karena elektabilitas Cak Imin jeblok -- maka cukup beralasan kalau kita berasumsi koalisi Gerindra-PKB hanya mungkin bertahan kalau Ganjar dibuang untuk digantikan Cak Imin. Kalau demikian, Mega-Mahfud berhasil menaklukkan Jokowi-Luhut. Bagaimanapun, pasangan Prabowo-Cak Imin bukan pasangan yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan Jokowi-Luhut sambil menjaga kepentingan dan keselamatan mereka. Tetapi kemenangan Mega-Mahfud tak menjamin kemenangan pasangan Puan-Mahfud atas pasangan Anies dan pasangannya ataupun pasangan Prabowo-Cak Imin dalam pilpres mendatang. Malah kubu Anies mendapat keuntungan dari skandal kementerian keuangan karena sedikit banyak menghancurkan kepercayaan rakyat pada kubu status quo, yang dalam hal ini diwakili oleh \"Puan-Mahfud\" dan \"Prabowo-Muhaimin\". Sementara Anies dan pasangannya mewakili kubu pro-perubahan yang saat ini didambakan publik untuk memulihkan keadaan negara yang porak poranda akibat KKN, utang menumpuk, dan salah urus pemerintahan Jokowi-Luhut. Wallahu\'alam bissawab! Tangsel, 15 Maret 2023
Gibran Lebih Berambisi pada Hasil Kerja daripada Jabatan
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui lebih berambisi pada hasil kerja daripada pada jabatan, karena menurutnya program pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Gibran menyampaikan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Demi Indonesia Goes to Campus di Auditorium UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu. Oleh karena itu, jika ditanya terkait dengan langkah politiknya ke depan, maka Gibran mengaku tidak tahu pasti.\"Kalau ditanya mau ke mana, ya nggak tahu. Kalau warga menginginkan saya tetap di Solo, ya saya di Solo. Kalau kerja kurang baik, ya saya bisa kembali ke pekerjaan lama. Nothing to lose aja, sesuai keinginan warga,\" kata Gibran.Terkait dengan kondisi Kota Surakarta, menurut Gibran saat ini situasi di kota tersebut sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.\"Intinya, apa yang sudah dilakukan bersama tahun lalu sudah benar. Banyakin event, genjot pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kinerja Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.\"Sebagai wali kota muda, Solo tidak hanya dikelola dengan cara biasa. Meloncat, melenting tinggi ke angkasa. Bahkan, dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan minus menjadi 6,2 persen saat ini, itu luar biasa,\" kata Jamal.Menurut Jamal, Kota Surakarta yang hanya terdiri atas lima kecamatan merupakan daerah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.\"Ibaratnya, Solo kayak Singapura, berkeliling satu jam saja selesai. Bayangkan dengan Wonogiri, yang sehari saja nggak selesai,\" imbuhnya.Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Surakarta memang harus berbeda.\"Misalnya, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Saya setuju dengan event setiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu, UMKM gerak, hotel gerak, transportasi gerak. Saya juga sangat setuju banyak pemimpin muda di Indonesia. Dalam hal ini, UNS menyiapkan kader terbaik,\" ujar Jamal.(ida/ANTARA)
Bisa Dipastikan Ada Negosiasi Antara Meneruskan Anies atau Meneruskan Kasus Johnny G. Plate di Balik Makan Siang Surya Paloh dan Luhut
Jakarta, FNN – Rencananya, hari ini Menkominfo, Johnny G. Plate, akan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya terhadap menteri dari Nasdem tersebut. Sedangkan adiknya yang juga terkait dalam kasus tersebut sudah dua kali diperiksa, bahkan sudah mengembalikan dana sebesar 500 juta. Itu artinya, ada pengakuan bahwa dia menerima dana. Tetapi, ada yang menarik di balik rencana pemanggilan kembali Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung tersebut, yaitu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower dan makan siang bersama. Meski mereka mengatakan bahwa itu pertemuan biasa atau silaturahmi kenegaraan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momen-momen pertemuan penting Pak Surya Paloh sering berdekatan waktunya dengan event-event penting. Pertemuan dua tokoh politik Pak Luhut dan Surya Paloh yang dianggap sebagai pertemuan biasa itu mengingatkan kita pada adagium dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa in politics, nothing happens by accident ‘dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan’. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa pertemuan keduanya bukan pertemuan biasa. “Betul itu, di dalam politik, urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu. Kita tahu urutan-urutannya sehingga dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu sudah pasti tentang Johnny G. Plate,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (15/3/23), dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa pemanggilan kembali Johnny Plate untuk yang kedua kalinya merupakan hal yang ajaib. Artinya, memang ada hal yang serius di situ. Kemungkinan dia dipanggil untuk menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Sementara adiknya sudah jelas mengembalikan dana sebesar 500 juta. Mengembalikan artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebra, karena jadi kasus yang kemudian diselebrasikan maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, tambah Rocky, conflict of interest-nya ada di mana? Apakah adik Johnny G. Plate itu bebas sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem? “Saya kira kalau kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi seberapa besar. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya. Jadi, kira-kira itu sinyalnya. Jadi, bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Jhonny Plate. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. Betul prinsip dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan. Bahkan, kalaupun pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh dinyatakan sebagai pertemuan biasa-biasa saja, itu pun pasti direncanakan.(ida)
Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terhadap insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. \"Saya minta kepada semua pihak, please stop (tolong hentikan) politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,\" ujar Martin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif. \"Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena (pertimbangannya), kemudian menjadi populis atau tidak,\" ujar dia. Menurut dia, persoalan permukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran. \"Hal itu karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,\" katanya. Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986. Martin lantas meminta Pertamina untuk melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas yang mereka miliki, khususnya kilang, depo BBM, dan sejenisnya.Dengan demikian, kata dia, Pertama dapat mengetahui fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman, terutama untuk keselamatan masyarakat di sekitarnya. Setelah itu, mereka bisa mencari solusi untuk mengatasi risiko bahaya yang ada. Meskipun mengakui langkah-langkah seperti itu memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, Martin menekankan hal tersebut tetap perlu agar kejadian seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terulang. \"Ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, tetapi selesai masalahnya daripada kemudian ini terus-menerus secara populis dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. \"Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi, dan juga kami minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
POPULER
