ALL CATEGORY
Ridwan Kamil Belum Memastikan Pendamping di Pilgub Jawa Barat 2024
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengisyaratkan akan kembali berlaga di Pilkada Jawa Barat 2024, namun dirinya belum memastikan siapa pendampingnya kelak sebagai calon wakil gubernur. \"Koalisinya belum tentu, namanya wakil itu tergantung koalisi,\" kata Gubernur Ridwan Kamil ketika ditanyakan apakah dia akan kembali maju bersama Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2024, saat ditemui di Gedung TP PKK Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Saat mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum yang berasal dari PPP. Walaupun dalam sejumlah hasil lembaga survei mencatatkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilpres 2024 cukup diperhitungkan. Ridwan Kamil mengatakan hingga saat ini dirinya fokus dulu untuk menjadi calon gubernur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024. Ridwan Kamil mengatakan sebagai kader Partai Golkar, dirinya menghargai keputusan partai berlambang pohon beringin ini mengusung Airlangga Hartarto untuk Pilpres 2024. Sementara ini ia fokus di Pilgub Jawa Barat 2024 dahulu dan dirinya menyerahkan peluang mencalonkan diri di DKI Jakarta kepada partainya. \"Jadi kalau urusan Pilpres adalah mendukung Pak Ketum Partai Golkar Airlangga, sebagai capres. Saya fokus pada yang pasti, di depan mata yaitu Gubernur Jawa Barat. Kalaupun saya berkeinginan di periode kedua kan begitu. Kalau di DKI surveinya bagus, tapi keputusan dari partai,\" kata dia. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa saat ini sedang fokus bekerja membereskan periode pertama sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan jika ditanyakan tentang pilihan-pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya, tentu adalah haknya untuk mengikuti periode kedua Gubernur di Jawa Barat.(ida/ANTARA)
Mahfud Menekankan Ancaman Terorisme dalam Kerja Sama Dengan Australia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia, Selasa.\"Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al Qaeda tetap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,\" ucap Mahfud.Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Mahfud menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten, baik yang bermotif ideologi, politik, dan konflik horisontal, sehingga membutuhkan kerja sama kedua negara, yakni Indonesia dan Australia, di berbagai tingkatan.Mahfud bersama Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil membahas beberapa hal, antara lain Foreign Terrorist Fighters (FTF), radikalisasi online, radikalisasi perempuan dan generasi muda, serta perkembangan upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Proses radikalisasi melalui media sosial/internet perlu diberikan perhatian yang lebih besar mengingat sebagian besar serangan teror yang dilakukan oleh pelaku tunggal (lone wolf), sebagian besar pelakunya menjadi korban dari proses radikalisasi melalui media sosial/internet,\" ujar Mahfud.Ia menyampaikan kepada Menteri Clare O’Neil bahwa kedua negara telah berkolaborasi dengan baik dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.Khusus di tingkat kerja sama sub-kawasan, Indonesia-Australia memimpin bersama pertemuan Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) di tingkat menteri, dan pertemuan Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) di tingkat pejabat senior. Negara peserta SRM adalah Indonesia, Australia, Brunei Darusalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand.Pertemuan SOCTPF pertama pada tahun 2021 dan pertemuan kedua pada tahun 2022 telah menghasilkan dokumen bagi upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan, utamanya dokumen high-level principles terkait pelindungan anak yang terasosiasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Saya sangat mengapresiasi outcome ini, dan saya harap hasil dari pertemuan SOCTPF tersebut dapat disetujui dan diakui oleh perwakilan menteri dan pejabat tinggi negara-negara sub-kawasan pada pertemuan Sub-Regional Meeting yang akan kita laksanakan tanggal 16 Maret mendatang,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Kasad Memperkuat Kerja Sama Militer dengan Brunei Darussalam
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memperkuat kerja sama militer dengan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Dudung melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima TTDD Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Saifulrizal bin Abdul Latif di Markas TDDB Berakas Garison.Dudung mengatakan kedua belah pihak saling mengapresiasi atas terlaksananya kerja sama antara TNI AD dengan TDDB, yang telah terjalin dengan baik di berbagai bidang, baik di bidang latihan, bidang pendidikan maupun bidang intelijen.Selain itu, dibahas tentang rencana Latihan Bersama (Latma) antara TNI AD dan TDDB berupa Latihan Bersama Penanggulangan Bencana serta kegiatan Bakti Sosial yang akan diselenggarakan di wilayah Kodam VI/Mulawarman.\"Kegiatan itu diawali dengan kunjungan Panglima TDDB ke Indonesia pada bulan Agustus 2023 mendatang bersamaan dengan kegiatan Latma Petir Satria,\" jelas Dudung.Selain mengadakan kunjungan kehormatan kepada Panglima TDDB, Dudung juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Mayor Jenderal Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hasan, serta melaksanakan peninjauan ke Museum Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) di Bolkiah Garrison.(ida/ANTARA)
Israel Datang Jokowi Harus Pulang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISRAEL disepakati sebagai negara penjajah yang terang-terangan menduduki Palestina. Seruan dunia tidak didengar oleh Israel yang merasa mendapat perlindungan negara adi kuasa Amerika. Apapun hubungan Israel dengan Amerika tidak dapat menghapus status Israel sebagai negara penjajah. Ironi di saat ini masih ada negara kolonial terkutuk model Israel. Dikutuk oleh bangsa Palestina dan dikutuk oleh negara-negara dunia. Indonesia adalah negara merdeka yang konstitusinya menghargai kemerdekaan dan tidak mentoleransi penjajahan. Karenanya dalam kasus Israel-Palestina berulang kali dinyatakan Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina. Ketika muncul isu kemungkinan Indonesia membuka hubungan diplomatik, segera para pejabat menipisnya. Ada keanehan dalam konsistensi dukungan pada perjuangan Palestina. Pertama banyak tokoh bahkan pejabat diam-diam datang ke Israel memenuhi undangan Zionis. Kedua, membuka Museum Zionis Holocaust di Minahasa, museum propaganda Israel. Ketiga, siap menerima Timnas U-20 Israel untuk bertanding di Indonesia. Kejuaraan yang akan dilaksanakan bulan Mei 2023 ini jelas bertentangan dengan semangat Menlu Indonesia Retno Marsudi yang menyatakan di depan DK PBB bahwa 2023 adalah \"tahun kemajuan\" penyelesaian Palestina \"menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi Israel\". Ternyata faktanya 2023 adalah tahun kemunduran \"welcome Israel\". Di sisi lain dengan menerima Israel maka PSSI dan Pejabat Indonesia secara terang-terangan telah melanggar UUD 1945. UUD 45 menegaskan bahwa \"kemerdekaan ialah hak segala bangsa\", \"penjajahan di atas dunia harus dihapuskan\", \"karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan\". Israel adalah negara penjajah yang menurut UUD 1945 \"harus dihapuskan\". Israel harus dihapus dari peta dunia. Kedatangan Timnas U-20 Israel harus ditolak oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Rakyat dan umat Islam Indonesia berhak dan berkewajiban untuk beraksi keras untuk menolak. Demi kewibawaan Konstitusi dan konsistensi dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina. Ketum PSSI dan Presiden RI harus berteriak atas nama bangsa. Tapi sayang, Ketum PSSI Erick Thohir bukan teriak atas nama dan demi kepentingan bangsa tetapi terkesan sebagai budak Israel. Erick Menyatakan siap menjamin keamanan Timnas Israel. Mengapa menekankan pada jaminan ? Semestinya Ketum PSSI menjelaskan rawannya kondisi dan sikap Indonesia sehingga FIFA dapat membatalkan Israel untuk bertanding di Indonesia. Presiden Jokowi juga tidak boleh diam saja. Apagi jika dengan senyum atau sumringah atas kedatangan Timnas Israel. Buktikan ucapan yang pernah dipidatokan saat Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta tahun 2016 : \"Boikot produk Israel ! \". Ia meminta negara-negara OKI meningkatkan tekanan pada Israel. Dukung penuh Palestina. Israel adalah virus peradaban, musuh kemanusiaan dan induk kejahatan. Sewenang-wenang dalam menindas Palestina. Membunuh dan membantai anak-anak dan wanita. Menodai rumah peribadahan. Merampok dan menduduki tanah secara paksa. Israel adalah Iblis yang berwajah manusia. Go to hell with your football ! Kata Ketum PSSI Erick Thohir jangan campurkan olahraga dengan politik. Sungguh naif dan bodoh ucapan tersebut, bukankah dulu Presiden Soekarno lantang menolak Israel saat Asian Games di Indonesia tahun 1962. Lalu FIFA mencoret Rusia dengan alasan menyerang Ukraina pada Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Itu bukti campurkan olahraga dengan politik. Banding Rusia ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) ternyata juga ditolak. Bagi rakyat dan bangsa Indonesia tidak ada pilihan selain : Tolak Israel. Begitu juga seharusnya Pemerintahan Jokowi jika masih bersendi pada Konstitusi atau UUD 1945 : Tolak Israel! Menerima Israel adalah penghianatan negara, penghianatan konstitusi dan penghianatan kemanusiaan. Rugi Indonesia jika kelak dimana mana bendera Israel dibakar rakyat. Jokowi pun bertanggungjawab. Israel datang, Jokowi harus pulang ! Bandung, 14 Maret 2023
Polisi Menetapkan Tersangka Baru Penipuan Investasi Robot Trading
Surabaya, FNN - Polisi menetapkan satu orang tersangka baru kasus penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) berinisial RE yang memiliki peran sebagai tenaga pemasaran.\"RE dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka karena RE ini marketing dari robot trading ,\" kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Dirmanto kepada wartawan di Surabaya, Senin.Hingga kini polisi telah memeriksa tiga orang dalam kasus penipuan investasi robot trading dan dua orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wahyu Kenzo dan RE. Kemudian saksi ketiga yang diperiksa berinisial RN merupakan rekan dari Wahyu Kenzo dan RE.Setelah menetapkan tersangka baru, rencananya polisi memeriksa beberapa orang saksi lain pada Selasa (14/3), antara lain istri dari tersangka Wahyu Kenzo, Anggie Jesey.Dirmanto mengatakan saat ini polisi juga terus melacak transaksi yang dilakukan Wahyu Kenzo, termasuk aset-aset milik tersangka. Polisi juga sudah menyita sejumlah kendaraan mewah tersangka, yakni Toyota Alphard, BMW M4, dan Toyota Innova, serta dua sepeda motor BMW R Nine T dan Harley Davidson Road Glide.Kasus penipuan investasi ini bermula dari Wahyu Kenzo yang mendirikan bisnis robot trading meminta RE untuk datang menemui korban berinisial MY agar mempresentasikan soal robot trading ATG pada Juli 2021. Korban pun tertarik, kemudian bergabung pada November 2021.MY langsung membeli robot sebesar lebih dari Rp42 juta dan deposit lebih dari Rp1 miliar. Awalnya, korban menerima keuntungan seperti dijanjikan Kenzo dan setelahnya MY mentransfer kembali dana sebesar lebih dari Rp4 miliar.Kecurigaan MY muncul ketika hendak melakukan penarikan dana sebesar 25.000 dolar AS, namun gagal. Ditarik 2.000 dolar AS pun juga gagal. Bahkan, penarikan lebih kecil dari itu pun juga masih pending hingga kemudian MY melapor ke polisi.Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Budi Hemanto mengatakan MY juga melapor kepada polisi beberapa bulan lalu dan polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban.Wahyu Kenzo dipanggil dua kali dalam statusnya sebagai saksi tapi mengabaikan. Hingga akhirnya polisi melakukan penjemputan paksa terhadap Kenzo di Surabaya pada Sabtu, 4 Maret 2023.\"Setelah dilakukan gelar perkara pada 5 Maret 2023, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,\" kata Budi.Atas perbuatannya, tersangka terancam jeratan Pasal 115 jo Pasal 65 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda Rp12 miliar. Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 ancaman pidana 4 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.Selain itu, ada juga ancaman Pasal 45A jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar. Kemudian ada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara, Pasal 372 KUHP tentang Penipuan juga 4 tahun penjara, Pasal 3 dan 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara atau Rp10 miliar.(sof/ANTARA)
Polresta Mataram Menghentikan Penyelidikan Kasus Tiket Konser Sheila on 7
Mataram, FNN - Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghentikan penyelidikan kasus penjualan tiket konser Sheila on 7 dalam acara \"Aksi Smanda Reunion\" yang diduga tanpa perforasi legal dari pemerintah.Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram Komisaris Polisi Kadek Adi Budi Astawa melalui sambungan telepon, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menghentikan penanganan kasus tersebut karena pihak panitia penyelenggara konser sudah membayar sisa kewajiban pajak dari tiket yang terjual tanpa perforasi legal tersebut.\"Jadi, penyelidikan ini kami hentikan karena sudah ada pengembalian dari panitia penyelenggara,\" kata Kadek Adi.Sesuai dengan hasil audit dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, panitia penyelenggara mengembalikan kerugian yang terhitung sebagai kebocoran pendapatan daerah dari segi pajak penjualan tiket konser senilai Rp25 juta.\"Panitia penyelenggara mengembalikan kerugian negara sebesar Rp25 juta sesuai dengan hasil audit BKD. Kerugian pajak itu sudah diserahkan secara keseluruhan langsung kepada pihak BKD,\" ujarnya.Terkait dengan keputusan menghentikan penyelidikan dalam kasus ini, Kadek memastikan sudah melalui pembahasan gelar perkara.Adanya kesepakatan pengembalian kerugian secara tertulis antara pihak panitia penyelenggara dan BKD, kata dia, turut menjadi dasar penguat penghentian penyelidikan.Dalam penyelidikan, pihak kepolisian mendapatkan adanya kebocoran pendapatan dari segi pajak penjualan 500 tiket konser tanpa perforasi legal.Kategori tiket konser tanpa perforasi legal tersebut berkaitan dengan cetakan tanpa stempel resmi dari BKD Kota Mataram.Hasil audit kerugian dari BKD senilai Rp25 juta itu, lanjut dia, terhitung dari persentase 10 persen harga 500 tiket konser tanpa perforasi legal.(sof/ANTARA)
Kepala PPATK Sebut Selalu Berkoordinasi dengan Kemenkeu
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya dan Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing dan akan terus berkolaborasi dalam menangani data informasi hasil analisis transaksi keuangan.\"Secara rutin, PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu. PPATK akan selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh informasi yang telah disampaikan” kata Ivan, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin. Salah satu koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah penyampaian rekapitulasi data informasi hasil analisis (IHA)/hasil analisis (HA)/hasil pemeriksaan (HP) transaksi keuangan dari PPATK kepada Kemenkeu.Selain itu, PPATK juga menyampaikan kepada Kemenkeu mengenai rangkaian penanganan kasus yang terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Pada hari ini, kata Ivan, PPATK pun kembali menyampaikan daftar seluruh dokumen informasi hasil analisis beserta jumlah nilai nominal transaksi keuangan yang terindikasi TPPU, sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah PPATK sampaikan sepanjang tahun 2009-2023.Berikutnya, Ivan menyampaikan penanganan data serta pemenuhan permintaan informasi dari Kemenkeu senantiasa diprioritaskan oleh PPATK, khususnya dalam rangka membantu penerimaan negara serta mendukung Kemenkeu memperkuat akuntabilitas kinerja sebagai bendahara negara.Ia kemudian menjelaskan analisis yang dilakukan PPATK merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh. Hal tersebut bertujuan menemukan atau mengidentifikasi TPPU atau tindak pidana lainnya.Kemudian, PPATK akan menyampaikan hasil analisis yang merupakan penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik ataupun kementerian/lembaga dan pihak-pihak lain yang berwenang.(sof/ANTARA)
KPK Menggeledah Rumah Dito Mahendra di Jakarta Selatan
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin malam, menggeledah sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan yang diduga menjadi kediaman Dito Mahenda.\"Informasi yang kami terima betul, ada penggeledahan oleh tim penyidik KPK di sebuah rumah di Jakarta selatan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali menerangkan penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena saat berita ini diturunkan proses penggeledahan masih berlangsung.\"Saat ini masih berlangsung,\" ujarnya.Dito Mahendra telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan TPPU untuk tersangka Nurhadi pada Senin (6/2).Saat itu penyidik juga mengonfirmasi soal aset yang berkaitan dengan tersangka NHD, salah satunya terkait dengan kepemilikan satu unit kendaraan roda empat.Sebelumnya, Dito sempat tiga kali mangkir dari panggilan KPK masing-masing pada 8 November 2022, 21 Desember 2022, dan 5 Januari 2023.Ali kemudian menerangkan yang bersangkutan tidak hadir karena telah pindah rumah ke alamat baru dan tidak menerima surat panggilan dari lembaga antirasuah tersebut.(sof/ANTARA)
BNPT Mitigasi Ancaman Pembelahan Jelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan lembaganya mengupayakan mitigasi ancaman polarisasi (pembelahan) jelang Pemilu 2024.\"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah mitigasi, agar kehidupan demokrasi berkualitas dan terlepas dari polarisasi sosial dan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa,\" jelasnya di Jakarta, Senin.Hal itu juga disampaikan Boy pada kegiatan Dialog Kebangsaan BNPT bersama KPU, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu dengan tema, merajut persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi sosial dan politik identitas yang dapat mengarah pada aksi terorisme dalam Pemilu 2024.Menurut dia, BNPT RI memiliki kekhawatiran dengan maraknya penyebaran narasi permusuhan, narasi kebencian yang dapat memicu sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme.Dia berharap agar seluruh elemen bangsa terutama partai politik turut serta menyosialisasikan lima vaksin kebangsaan terutama terkait penguatan wawasan kebangsaan kepada konstituen-nya.\"Kami berharap, perwakilan partai yang ikut dalam kegiatan ini juga dapat mensosialisasikan semangat persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda pilihan kepada konstituen sebagai pendidikan politik,\" ucapnya berharap.Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap seluruh elemen bangsa terutama lembaga negara dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.\"BNPT, BPIP, TNI dan Polri serta semua pihak-pihak untuk memperkuat narasi-narasi moderat, landasan negara dan semangat unity in diversity (persatuan dalam perbedaan), narasi itu harus kuat dibanding narasi pemecah-belah bangsa,\" katanya menegaskan.Kemudian, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta agar para peserta Pemilu 2024 tidak menggunakan strategi polarisasi demi untuk memenangkan suara karena dapat merusak kesatuan negara.\"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional, meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,\" tutur Wapres Ma\'ruf Amin.Menurut dia, pengalaman pada pemilu yang lalu menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.(sof/ANTARA)
Peta Koalisi dan Capres Akan Terbentuk Setelah PDIP Bersikap
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peta koalisi dan calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 bergantung pada sikap yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan (PDIP).Dia menyebut sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusungnya ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya,\" kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.Menurut dia, arah peta capres dan koalisi belum jelas padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal enam bulan lagi.\"(Pendaftaran) bulan September dan belum ada formasi koalisi yang terbentuk, membentuk satu paslon dalam Pilpres 2024 yang akan datang,\" katanya.PDIP, tambah Yusril, sebagai partai politik terbesar di parlemen pun hingga hari ini belum menentukan calon presiden yang akan diusungnya.\"Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan, apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan,\" ucapnya.Meski beberapa nama calon presiden ataupun calon wakil presiden kerap disinggung untuk diusung pada Pilpres 2024, namun hanya sedikit partai politik yang sudah benar-benar mengeluarkan keputusan resmi terkait sosok yang diusungnya.\"Yang baru kelihatan sepertinya ada calon yang mendukung Pak Anies yang dari partai Nasdem yang eksplisit, tapi partai-partai lain masih cair,\" imbuhnya.Yusril mengatakan PBB hingga saat ini belum menetapkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, begitu pun dengan koalisi partai politik.\"Kalau untuk koalisinya masih menunggu perkembangan yang lain,\" katanya pula.Dia menyebut capres yang akan diusung oleh partainya akan sangat bergantung pada koalisi yang terbentuk, di mana disebutnya koalisi yang terbentuk akan bergantung pada sikap PDIP.\"Siapa yang akan diputuskan, itu kan sangat tergantung juga kepada koalisi yang terbentuk. Jadi sementara ini wacana sudah berkembang, tapi PDIP sampai hari ini belum memutuskan sikap,\" jelasnya.Yusril mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono pada hari ini salah satunya juga dimaksudkan untuk mendiskusikan seputar tokoh-tokoh potensial untuk diusung pada Pilpres 2024.\"Tadi Pak Mardiono dan juga saya diskusikan kriteria-kriteria, kita memiliki stop banyak calon-calon pemimpin bangsa, punya pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden di masa datang,\" kata Yusril.Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu tampak hadir pula Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB Dwianto Ananias, hingga Sekjen PBB Afriansyah Noor.(sof/ANTARA)
POPULER
