ALL CATEGORY
Apakah Mahfud atau Sri Mulyani yang Harus Dipenjara?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Transaksi mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu yang dikemukakan oleh Menkopolhukam telah menghebohkan publik. Masyarakat menyorot tajam kasus \"kelanjutan\" dari peristiwa yang melibatkan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut. PPATK mengakui sejak 2009 telah menyampaikan 200 laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Kementrian Keuangan. Ungkapan Mahfud MD angka 300 Trilyun untuk dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berbalas bantahan dari Sri Mulyani. Setelah proses klarifikasi untuk kata lain dari \"negoisasi\" maka Mahfud MD terlihat sakit gigi dan PPATK sebagai sumber data mulai menjadi bias dalam berbahasa. Operasi penyelamatan mulai terasa. Mega skandal 300 Trilyun dibuat mulai menguap. Operasi penyelamatan Sri Mulyani terulang sebagaimana dahulu dalam kasus Bank Century. Proses pemeriksaan KPK atas Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) \"terhenti\" karena Sri Mulyani mengundurkan diri dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Trilyunan rupiah kerugian negara turut mengundurkan diri alias menguap. Meski Mahfud MD dan Sri Mulyani dapat tertawa sementara dengan suntikan \"obat penenang\" dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, akan tetapi masalah 300 Trilyun adalah mega skandal yang harus dituntaskan. Menurut Mahfud ada 460 orang terlibat dari pergerakan transaksi ratusan trilyun tersebut. Temuan atas seorang Rafael Trisambodo saja bernilai 500 Milyar sebagai indikasi atau bukti terjadinya pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Bila Mahfud MD berhenti atau tidak melanjutkan \"pengungkapan\" dan \"pengusutan\" maka ia dapat dikualifikasikan telah membuat dan menyebarkan berita bohong yang masuk ranah perbuatan pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Bahkan delik UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 sangat mungkin dapat menjerat pula Mahfud MD. Lumayan bersanksi 10 tahun. Sementara Sri Mulyani sebagai atasan yang tahu tetapi membiarkan terjadinya korupsi atau pencucian uang bawahannya juga terkena perbuatan kejahatan pembiaran (crime by ommission). Apalagi jika ternyata terlibat. Dalam kasus Bank Century saja Sri Mulyani nyaris memakai baju oranye. 300 trilyun itu nilai besar yang patut untuk diusut serius. Menkeu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. PPATK yang plintat plintut kini mulai dicurigai ikut bermain. Transaksi mencurigakan ratusan trilyun dan gaya hidup mewah di lingkungan Kemenkeu sangat menyakiti hati rakyat. Rakyat sudah lama menahan marah. Muak menonton pertunjukan kepalsuan, kebohongan dan kerakusan para pejabat yang asik tertawa sendiri dalam ruang kegilaan. Tanpa rasa salah, malu apalagi dosa. Teringat sewaktu Revolusi Perancis dahulu dimana masyarakat marah atas gaya hidup pejabat termasuk sosok Marie Antoinette. Perempuan ini hidup mewah memboroskan uang negara. Sementara rakyat dicekik pajak. Istana foya-foya padahal negara dalam keadaan bangkrut. Marie Antoinette sendiri bergelar \"Madame Deficit\". Marie Antoinette akhirnya mati dipenggal kepalanya di bawah pisau Guillotine. Hal itu terjadi sembilan bulan setelah suaminya Raja Louis XVI juga mati di bawah tajamnya Guillotine. Rakyat puas atas sanksi mati di bawah Guillotine bagi para koruptor dan pembangkrut negara Sri Mulyani sebagai Menkeu harus bertanggungjawab atas kondisi buruk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Anak-anak bu Menteri yang nakal harus ditendang dan dihukum. Ibu juga yang merangkap 30 jabatan diduga menjadi bagian dari anak nakal itu. Tepatnya Ibu nakal. Sri Mulyani bukan Menteri hebat atau berprestasi tapi Menteri gagal. Rakyat tidak hidup sejahtera bahkan semakin sengsara. Hutang besar dan pajak tinggi. BBM pun dinaikan seenaknya. Sri Mulyani bukan Menteri bersih. Ia ikut menyebabkan kebangkrutan negara. Bahkan penentu. Adakah Sri Mulyani menjadi \"Madame Deficit\" baru ? Akankah 300 Trilyun menjadi sebab dari dua Menteri Mahfud MD atau Sri Mulyani melangkah menuju ruang penjara ? Sekarang atau setelah Jokowi lengser. Bandung, 19 Maret 2023
Yayasan Lumbung Indonesia Gandeng PJMI Bangun Kemitraan Strategis
Jakarta, FNN – Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonsia (PJMI) siap bersinergi dengan Yayasan Lumbung Indonesia dalam berbagai even. Hal tersebut mengemuka saat Ketua Lumbung Indonesiaq Liena Mulyadi berkunjung ke Sekretariat PJMI di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 8/3. Menurut Liena, Lumbung Indonesia mempunyai banyak kegiatan, baik sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama umat Islam yang hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan “Di bulan puasa nanti, kami akan mengadakan kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim di sejumlah hotel yang berada di kota Bandung,” tuturnya. Kegiatan tersebut, lanjut Liena, merupakan bagian dari agenda Safari Ramadhan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat. “Jadi PHRI Jawa Barat menyelenggarakan Safari Ramadhan dari hotel-ke hotel di Bandung. Nah dalam acara tersebut kami akan melakukan santunan yatim,” jelas Liena yang juga anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat ini. Tak hanya itu, sebelum memasuki bulan Ramadhan ini, Liena akan mengadakan santunan anak yatim di daerah Karawang, bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Liena menyadari, masih banyak umat muslim di Tanah Air berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu pihaknya merasa terpanggil dan ingin ikut urun rembuk untuk mengentaskannya. “Lumbung Indonesia ingin berpartisipasi bersama komunitas lain untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Makanya kami juga mempunyai kegiatan yang bersifat ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup umat Muslim, ” tutur Liena yang juga aktif di dunia politik ini. Rencananya Liena akan maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan Jawa Barat, namun belum jelas partainya. Sementara itu Ketua Umum PJMI Ismail Lutan menyambut antusias kolaborasi yang ditawarkan Lumbung Indonesia tersebut. Menurutnya PJMI siap bekerjasma dengan pihak mana pun sepanjang untuk kemajuan umat. “Visi misi PJMI dan Lumbung Indonesia tidak jauh berbeda. Yakni untuk memajukan umat. Jadi kolaborasi dan sinergi yang akan dilakukan nanti akan lebih kuat,” tutur Ismail Lutan. Pada kesempatan itu Ismail Lutan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liena yang bersedia memfasilitasi Rakrnas PJMI bulan Juni mendatang. “Alhamdulillah Bu Liena menyediakan Villanya di daerah Dago, Bandung sebagai tempat Rakernas PJMI nanti,” tambah Ismail. Dalam silaturrahmi tersebut hadir juga sejumlah pengurus pusat PJMI. Diantaranya, Wakil Ketua Iin Aura, Wk. Ketua MY Gunawan, Ketua Panitia Rakernas Sri Widodo S., anggota Kominfo Moch. Ade Maulidin dan Dadang, anggota Dewan Pakar Muhammad Anthoni, dan Ahmad Junaidi.()
Peran Ulama dan MUI
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI berdiri sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, meliputi 26 orang ulama mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu; 10 orang ulama dari unsur ormas Islam tingkat pusat: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah; 4 orang ulama Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan perorangan. Musyawarah menghasilkan “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh peserta disebut Musyawarah Nasional Ulama I. MUI berdiri ketika bangsa Indonesia berada pada fase di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap kesejahteraan rohani umat. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk: Memberi bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah swt; Memberikan nasihat mengenai masalah keagamaan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum sebagai berikut. 1977 — 1981 Prof. Dr. Hamka 1981 — 1983 KH. Syukri Ghozali 1985 — 1998 KH. Hasan Basri 1998 — 2000 Prof. KH. Ali Yafie 2000 — 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 2014 — 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin 2015 — 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin 2020 — Sekarang KH. Miftachul Akhyar Majelis Ulama Indonesia bukan organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan bukan wadah tunggal yang mewakili kemajemukan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia terbuka untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, atas dasar saling menghargai sesuai visi, misi dan fungsinya. Majelis Ulama Indonesia hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut untuk kebaikan dan kemajuan bangsa guna mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan adalah perekat hubungan dan wadah penyaluran kehendak warga, motor penggerak kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai utama dan wahana pembinaan kader pimpinan, dan perubahan. Fitrah manusia adalah mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Masyarakat madani ialah masyarakat berkeadaban dan berkemajuan. Membangun masyarakat madani dimulai dari satuan masyarakat terkecil, yakni keluarga, dilanjutkan pada lingkup RT dan RW. Ciri masyarakat madani: amar maruf, nahi munkar, iman kepada Allah swt dan amal shalih dalam segala aspek kehidupan. Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan kekejaman... (QS An-Nahl 90). “Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya…” (Rasulullah saw) Kemungkaran, sekecil apa pun, bila dibiarkan akan meluas dan merepotkan semua orang dalam masyarakat dan perlahan-lahan akan menghancurkan. Jagalah dirimu dari bencana fitnah yang tidak hanya akan menimpa mereka yang jahat saja di antara kamu… (Al-Anfal 25). “Hendaklah kamu melakukan amar maruf nahi munkar, atau Allah akan menurunkan siksa, kemudian doa kalian tidak dikabulkan.” (HR Tirmidzi) “Jika masyarakat melihat kezaliman dan tidak mencegah dengan tangannya, maka Allah akan menimpakan siksa massal kepada mereka.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi) Masyarakat ibarat sebuah kapal yang berlayar di lautan. Setiap penumpang bertanggung jawab atas keselamatan sampai tujuan. Hal paling buruk yang menimpa umat adalah ketika suara kebenaran menjadi begitu rendah, sedangkan teriakan kebatilan begitu tinggi mengajak kepada kerusakan, memerintahkan kemungkaran dan mencegah dari kebaikan (Yusuf al-Qaradhawi) Ulama adalah pewaris Nabi — al-ulama` waratsatul anbiya` (Rasulullah saw). Para ulama mewarisi ilmu, amanat, tanggung jawab, kepemimpinan, dan keteladanan. Para ulama takut kepada Tuhan. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama` - Sungguh orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. (QS Fathir/35:28). Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. (QS Al-Mujadilah/58:11). Setiap umat mempunyai tujuan, ke sanalah Ia mengarahkannya. Maka berlombalah kamu dalam kebajikan… (Al-Baqarah 148). Allah tidak akan mengubah keadaan kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri… (Ar-Radu 11) Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga mereka mengubahnya… (Al-Anfal 53) Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena beragama. Agama dijadikan senjata tuk menghabisi manusia lainnya. Tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama. (KHA Mustofa Bisri/Gus Mus).
Jokowi di Akhir Senja
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MOMEN senja kerap digunakan untuk menggambarkan sebuah, kenangan, kerinduan, perasaan indah dan bahagia. Satu hal yang tak bisa tenggelam bersama kedatangan senja. Itu adalah kenangan dan rasa. Datang dengan keindahannya, dan lalu akan pergi begitu saja dengan sangat cepat, tergantikan dengan kehampaan malam yang sunyi\". Bisa saja terjadi di akhir senja justru kenangan yang kelam dan hitam. Menjadi kidung menggelayut dalam kenangan pahit yang tidak bisa di daur ulang untuk di rehab kembali. Masa senja tak pernah memintamu menunggu. Masa senja tak pernah salah. Hanya kenangan yang terukir kadang membuatnya salah. Dan pada masa senja, akhirnya harus mengaku kalah, harus menerima dan menanggung semua akibatnya. Kenangan sibuk menipu, bohong, hedonis dan hanya bagi bagi posisi. Bersenyawa dengan pelaku korupsi di bingkai dalam persatuan satu kata dan irama, dalam imajinasi membangun tembok tebal menjaga tetap aman, senang, gembira, bahagia dan damai. Tiba datang petir, menyambar, menyeruak diluar kemampuan menjaganya runtuh tembok berantakan. Bukan buah ranum kenangan indah bersama anak cucu mendadak berubah menjadi neraka kenangan pahit dan berahit sunyi di jeruji besi. Terbayang kursi kerja yang indah, naik pesawat kepresidenan, tersaji semua saji sajian, mengatur sana sini tanpa bisa dibantah karena itu titah sang Maharaja. Lewat sudah selain menyesali, merenungi kenangan pahit diruang sempit tanpa asisten dan pelayan selain menunggu waktu kembali ke alam baka. Jokowi melanggar sesanti : prilakunya sebagai pemimpin terhadap rakyatnya mestinya menyayangi - dianggap menyaingi; mendidik malah dibidik; merangkul malah dipukul; membina malah dihina; mencerahkan malah mengelapkan; mencari solusi malah mencari sensasi; saling menghargai malah dilukai; membela malah menyiksa. Akibatnya dirinya dalam kendali remot dari luar terjadilah kekacauan, kegaduhan, permusuhan dan ketimpangan dimana mana. Itu pengkhianatan terbesar dari janji kemerdekaan dan keadilan sosial. Bahkan pelanggaran atas semua sila dalam pancasila. Dari situlah kenangan indah akan menjadi gelap gulita, tak ada lagi cahaya. Tidak hati hati itulah gambaran diujung jalan seorang Jokowi. Masih ada waktu tapi sepertinya sulit untuk kembali karena dari semua arah akan menyerat ke ruang sempit teruji besi. Wallahu a\'lam.
Anis Matta: Partai Gelora Lahir untuk Menjawab Krisis Global
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, situasi global saat saat ini dalam keadaan yang serba tidak pasti karena krisis sistemik dan konflik geopolitik. Sayangnya, kata Anis Matta, masyarakat dan para elite Indonesia tidak menyadari bawah kita sedang berada di bibir jurang krisis yang dalam. Bukan tidak mungkin eskalasi situasi konflik ini dapat memici perang terbuka. \"Situasi global ini, dampaknya akan ke mana-mana. Pemimpin Indonesia harus waspada mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka,\" kata Anis Matta saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore. Dalam bincang hangat bertajuk \'Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia\' itu, Anis Matta berharap Indonesia bisa menjadi penyelamat dalam konflik global saat ini. Untuk itu, Indonesia harus menjadi superpower baru. Sebab, situasi global saat ini sedang dalam keadaan yang serba tidak pasti. Partai Gelora ingin membawa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Karena itu, papar Anis Matta, kehadiran Partai Gelora adalah untuk menjawab krisis global yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Ia mengatakan, hadirnya Partai Gelora untuk memberi peringatan, sekaligus sebagai gerakan penyelamatan Indonesia dari komflik global. Anis Matta berpandangan kemenangan Partai Gelora di 2024 nanti akan menjawab segala permasalahan yang ada di Indonesia. Sebab, dalam melihat persoalan, Partai Gelora akan menyelesaikan secara fundamental agar kesejahteraan rakyat Indonesia bisa tercapai. Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini, akan mendorong Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia. Ia yakin Pemilu 2024 akan menghasilkan pergantian generasi kepemimpinan baru \"Saat ini sudah masuk ke siklus perubahan global. Partai Gelora datang dengan pikiran superpower baru dunia,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, gagasan Indonesia superpower baru adalah suatu langkah atau proses perubahan yang fundamental bagi kemajuan Indonesia. \"Jadi, mengapa indonesia harus jadi superpower baru, karena ini sudah darurat sejarah dan darurat politik Begitulah awalnya kita bicara tentang superpower baru ini,\" jelasnya. Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan membuat Indonesia naik kelas melalui superpower baru tersebut. Selain itu, kehadiran Partai Gelora juga akan menjawab permasalahan krisis global berlarut saat ini. \"Kami yakin kemenangan Partai Gelora 2024 akan bisa menaikkan Indonesia ke kelas yang lebih baik,\" pungkasnya. (Ida)
Polri Matangkan Piala Dunia U-20, Mengerahkan 2.716 Personel
Jakarta, FNN - Polri semakin mematangkan persiapan penyelenggara Piala Dunia U-20 dengan mengerahkan 2.716 personel untuk mengawal jalannya pertandingan sepakbola internasional itu.“Tentu Polri akan berusaha semaksimal mungkin terselenggaranya pertandingan FIFA World Cup ini dengan berlangsung aman, lancar dan damai,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.Sebelumnya, Sabtu (18/3), Ketua panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 Erick Thohir memastikan semua lapangan stadion yang akan digunakan memenuhi standar FIFA yang salah satunya ditandai dengan kedatangan mesin penjahit rumput (pitch stitching) untuk menyamakan standar yang digunakan oleh badan sepak bola dunia tersebut.\"Mesin pitch stitching yang direkomendasikan FIFA untuk meningkatkan kualitas lapangan standar Piala Dunia sudah hadir di Indonesia. Saat ini posisi mesin berada di Bali, untuk meningkatkan kualitas lapangan di Stadion I Wayan Dipta, dan selanjutnya akan bergilir ke lapangan lain,\" kata Erick melalui pernyataan yang diterima di Jakarta.Setelah lapangan Stadion I Wayan Dipta, maka mesin itu akan digunakan di Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan terakhir di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (Palembang).\"Dengan setiap stadion butuh waktu pengerjaan selama seminggu dan transit antarkota, kami memastikan pekerjaan jahit rumput enam lapangan untuk Piala Dunia U-20 akan selesai tepat waktu. Ini kebanggaan juga karena berkat Piala Dunia U-20, kita punya enam lapangan sekaligus berstandar FIFA dan dunia,\" tambah pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.(sof/ANTARA)
Jaksa Ajukan Kasasi Atas Putusan PN Surabaya Soal Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap para terdakwa Tragedi Kanjuruhan.\"Kasus Kanjuruhan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk para terdakwa yang dinyatakan bebas akan dilakukan upaya hukum kasasi,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Ketut juga mengungkapkan jaksa kini tengah mempelajari lebih lanjut soal para terdakwa yang divonis lebih ringan dari tuntutan, sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.\"Sedangkan untuk para terdakwa yang dinyatakan terbukti dengan vonis ringan, Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari lebih lanjut atas putusan lengkap terkait dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut,\" ujarnya.Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3), majelis hakim menjatuhkan vonis kepada mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim Hasdarmawan 1,5 tahun. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman pidana tiga tahun penjara.Sementara itu, dua polisi terdakwa lainnya, yaitu mantan Kepala Satuan Samapta AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kepala Bagian Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto bahkan divonis bebas.Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel Arema FC divonis 1,5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara; sedangkan terdakwa Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara yang juga lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara.Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022, usai pertandingan antara tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang berakhir dengan skor 2-3. Kekalahan itu membuat para suporter turun dan masuk ke area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar ketika sejumlah flare (suar) dilemparkan, termasuk benda-benda lainnya.Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata yang memicu jatuhnya korban jiwa sebanyak 135 orang dan ratusan korban luka-luka.(sof/ANTARA)
Komisi III DPR Memanggil PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan Rp300 T
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memastikan bahwa Komisi III DPR akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3).\"Jadinya hari Selasa (21/3) pukul 15.00 WIB dengan PPATK,\" kata Sahroni kepada Antara di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan bahwa pada awalnya rapat tersebut turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.Namun, lanjut dia, Menkopolhukam Mahfud MD berhalangan hadir karena harus mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).\"Rapat dengan Menkopolhukam akan diatur jadwalnya,\" ujarnya.Sahroni mengatakan Komisi III DPR RI akan fokus mendalami pernyataan Kepala PPATK terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara,\" kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat.TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.\"Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010,\" ungkap Ivan di Jakarta, Selasa.(sof/ANTARA)
Megawati dan Presiden Membahas Persoalan Bangsa Hingga Pemilu di Istana
Jakarta, FNN - Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, untuk membahas sejumlah persoalan bangsa hingga pelaksanaan Pemilu 2024.Menurut informasi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang diterima di Jakarta, Sabtu, pertemuan itu merupakan pertemuan periodik antara kedua tokoh.\"Setelah sebelumnya bertemu di Istana Batu Tulis Bogor, kali ini pertemuan diadakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa,\" kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hasto mengatakan dalam pertemuan itu, kedua tokoh juga membangun kesepahaman terhadap arah masa depan, serta berbagai agenda strategis terkait kebijakan luar negeri menghadapi berbagai tantangan geopolitik antara lain mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan, sebagai jalan Indonesia berdikari.\"Pertemuan berlangsung dalam suasana sangat akrab, mengingat hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi begitu dekat, sebagai satu keluarga sendiri,\" terang Hasto.Dia mengungkapkan pertemuan kedua tokoh berlangsung selama tiga jam. Menurutnya, dalam dua jam pertama, pertemuan dilakukan secara khusus, di tempat yang penuh dengan memori Megawati ketika bersama Bung Karno tinggal di istana.\"Bahkan Ibu Mega menunjukkan berbagai hal yang bersifat un-told story (kisah yang belum tersampaikan) kepada Presiden Jokowi dan sekaligus menyampaikan bagaimana ide, pemikiran, gagasan dan cita-cita Bung Karno bagi Indonesia dan dunia,\" kata dia.Hasto juga menyampaikan bahwa kedua tokoh turut membahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.\"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024,\" ujar Hasto.Pertemuan diakhiri dengan makan bersama dengan menu khas nusantara yang menjadi kegemaran Bung Karno.\"Pertemuan diakhiri dengan makan bersama. Presiden Jokowi mempromosikan sayur lodeh sebagaimana menjadi kegemaran Bung Karno, nasi goreng seafood; sop ayam kampung; dan tentu saja krupuk khas Solo,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Korut Mengklaim 800.000 Warganya Bergabung dalam Militer untuk Perang Melawan AS
Seoul, FNN - Korea Utara mengklaim bahwa sekitar 800.000 warganya secara sukarela telah bergabung atau mendaftar ulang dalam militer untuk berperang melawan Amerika Serikat (AS), surat kabar Korea Utara melaporkan pada Sabtu.Pada Jumat, sekitar 800.000 pelajar dan pekerja dari seluruh negeri telah menyatakan keinginan mereka untuk mendaftar atau mendaftar kembali untuk bergabung militer melawan AS, menurut surat kabar Rodong Sinmun.Klaim itu muncul setelah Korea Utara pada Kamis meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17 sebagai tanggapan terhadap latihan gabungan militer AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung.Korea Utara meluncurkan rudal ICBM ke laut di antara semenanjung Korea dan Jepang pada Kamis waktu setempat, beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terbang ke Tokyo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) guna membahas cara-cara melawan ancaman Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.Rudal balistik Korut dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB dan aktivitas peluncuran itu mendapat kecaman dari Pemerintah Seoul, Washington dan Tokyo.Pasukan Korea Selatan dan AS pada Senin telah memulai latihan bersama yang akan berlangsung selama 11 hari. Latihan gabungan tersebut diadakan dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak 2017 untuk melawan ancaman Korea Utara yang semakin meningkat.Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menuduh AS dan Korea Selatan telah meningkatkan ketegangan dengan aktivitas latihan gabungan militer tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
