ALL CATEGORY
Utang Anies Rp92 Miliar Gambaran Kepanikan Tingkat Tinggi Kubu Prabowo (Bag-1)
Oleh Alexander Mardinanto – Pemerhati Sosial Masyarakat PUBLIK Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh Sandiaga Salahudin Uno, yang biasa disapa dengan Sandi Uno dalam dua minggu terakhir ini. Sandi membuka soal adanya perjanjian utang-piutang dengan Anies Baswedan saat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Ketika itu Anies dan Sandi berpasangan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nilai pinjaman utang-piutang itu lumayan fantastis, sebesar Rp 50 miliar. Sandi lalu bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang meminjamkan uang. Semua uang hasil pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai hal-ihwal Pilkada DKI pasangan Anies-Sandi. Hasil akhir Pilkada DKI Anies-Sandi sebagai pemenang melawan pasangan Ahok-Djarot. Namun ternyata masalah belum selesai. Melalui podcast Youtube Akbar Faisal Uncensored, Sandi terlihat sepertinya sengaja mengumumkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Anies masih ada masalah utang-piutang dengan dirinya. Walapun belakangan Sandi mengatakan bahwa setelah melakukan sholat istikhorah dan konsultasi dengan keluarga, telah melupakan soal utang-piutang dengan Anies Setelah mendengar penjelasan Sandi, saya bersyukur, Puji Tuhan pasangan calon Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto-Sandaiga Salahudin Uno tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dua orang ini makin telanjang memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden. Terkadang Prabowo dan Sandi bersikap kekanak-kanakan, bahkan tidak dewasa sama-sekali sebagai tokoh. Prabowo-Sandi ini tidak ada malu-malu untuk menipu para pendukung setia. Tujuannya supaya bisa masuk dalam kekuasaan. Prabowo sebelumnya berjanji untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Namun belakangan timbul bersama dengan kekuasaan. Sedangkan Sandi yang telah berjanji untuk bersama-sama dengan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, akhirnya masuk juga di dalam kekuasaan. Berbagai macam akan cara bakal dilakukan, supaya tetap berada dalam kekuasaan. Termasuk menghalangi Anies untuk tidak terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Untuk itu berbagai cara halal maupun yang haram dilakukan. Pantas dan tidak layak diterapkan. Langkah jijik, picik, licik, jorok dan kampungan disampaikan. Termasuk harus membuka soal utang-piutang ke publik yang sebenarnya sudah lunas. Sosok dan pemimpin dengan standar model apa Prabowo dan Sandi Uno ini? Kamis dan Jum’at kemarin, beredar di media sosial Whatsapp (WA) Surat Pengakuan Utang III yang ditandatangani Anies Rasyid Baswedan. Surat tersebut ditandatangani Anies di Jakarta tanggal 9 Maret 2017. Nilainya bukan lagi Rp 50 miliar, tetapi lebih besar lagi, yaitu Rp 92 miliar. Rupanya ada tiga kali Anies membuat pengakuan utang. Pengakuan yang pertama Rp 20 miliar. Sedangkan pengakuan utang yang kedua Rp 30 miliar. Sementara pengakuan utang ketiga Rp 42 miliar. Luar biasa pat-gulipat soal utang Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ini. Poin ketiga Pernyataan Pengakuan Utang III, Anies menyatakan “mengkui total dana pinjaman satu, dana pinjaman dua dan dana pinjaman tiga adalah sebesar Rp 92 miliar”. Sedangkan pada poin keempat Anies menyatakan “mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga tersebut berasal dari pihak ketiga, dan Bapak Sandiaga S. Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut kepada pihak ketiga”. Sementara yang menarik adalah poin kelima dan keenam. Poin kelima berbunyi, “Sandi Uno mengetahui bahwa dana pinjaman kesatu, kedua dan ketiga bukan untuk kepentingan pribadi Anies. Namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017, karena dana yang dijanjikan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sesuai kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak tersedia”. Walaupun demikian, Anies berjanji untuk mengembalikan pinjaman Rp 92 miliar itu, bila tidak terpilih sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Sedangkan pada poin ketujuh perjanjian pengakuan utang berbunyi, “jika Anies dan Sandi terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dan membebaskan Anies dari kewajiban membayar kembali dana pinjaman Rp 92 miliar tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman Rp 92 miliar itu ditentukan melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi Uno”. Dengan posisi Sandi Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, maka lakon yang sedang dimainkan Sandi Uno ini bagian dari membuka kepanikan tingkat tinggi yang sedang dialami kubu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra menghadapi Pilpres 2024. Wajar saja panik, karena yang memilih Prabowo-Sandi Uno di Pilpres 2019 hampir 80-90% bakal berpindah memilih Anies yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sementara yang masih mau memilih Prabowo tinggal sebagian kecil kader Gerindra. Mungkin tinggal 10-20% saja. Sementara dari pendukung Jokowi dan PDIP susah diharapkan untuk beralih memilih Prabowo. Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 juga cukup menjadi catatan bahwa Prabowo kalah telak di semua kantong yang pemilihnya non-muslim dan etnis Tionghoa. Mungkin saja masih trauma dengan nama Prabowo. Sementara dukungan dari kalangan non-muslim dan etnis Tionghoa kepada Anies menjadi Presiden 2024 semakin menguat. Dukungan membanjir seperti air bah. Keberhasilan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang membangun hampir semua rumah ibadah (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Hindu Siks) punya nilai lebih untuk Anies. Apalagi Anies juga menggaji semua pengurus rumah ibadah di DKI Jakarta dari APBD DKI. Meskipun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan urusan utang-piutang antara Sandi dengan Anies bukan konsumsi publik. Itu urusan yang ngomong. Yang ngerti itu kan yang ngomong. Antara Sandi-Anies-Erwin Aksa yang selesaikan saja (Kompas.com 10/02/2023). Namun susah untuk memisahkan relasi dan emosional politik Sandi Uno sebagai bagian dari Prabowo dan Partai Gerindra. (bersambung).
Terjebak 122 Jam di Bawah Puing, Dua Wanita Selamat dari Gempa Turki
Antakya/Jandaris, FNN - Dua perempuan, termasuk seorang lansia, telah diselamatkan dari bawah reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa di Turki setelah terjebak selama 122 jam, menurut pihak berwenang pada Sabtu.Gempa mematikan pada Senin pagi itu telah merenggut lebih dari 24 ribu jiwa, termasuk di negara tetangga Suriah.Lansia itu, Menekse Tabak (70), terlihat dibungkus selimut ketika tim penyelamat membawanya ke ambulans di Provinsi Kahramanmaras, Turki, menurut gambar yang ditayangkan Anadolu.Penyintas lainnya, Masallah Cicek (55), diselamatkan dari reruntuhan bangunan di Diyarbakir, kota terbesar di selatan Turki, menurut kantor berita resmi itu.Sebanyak 67 orang telah dievakuasi dari bawah puing dalam 24 jam terakhir, kata Wakil Presiden Turki Fuat Oktay, dalam upaya penyelamatan yang melibatkan 31 ribu penyelamat di seluruh kawasan terdampak.Sekitar 80 ribu orang dirawat di rumah sakit, sedangkan 1,05 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal dan berada di tempat penampungan, katanya.Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan tempat tinggal permanen dalam satu tahun ke depan untuk memastikan bahwa para penyintas dapat kembali hidup normal dan \"mengobati rasa sakit mereka sesegera mungkin\". Saat banyak warga menghadapi kekurangan pangan dan cuaca musim dingin yang menusuk tulang, respons pemerintah atas bencana itu dipertanyakan.Presiden Suriah Bashar Al Assad untuk pertama kalinya mendatangi daerah terdampak gempa, mengunjungi rumah sakit di Aleppo bersama istrinya Asma, kata media pelat merah.Pemerintahnya menyetujui pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh garis depan pertempuran perang saudara yang telah berlangsung 12 tahun di negara itu.Program Pangan Dunia sebelumnya mengatakan pihaknya kehabisan stok makanan di wilayah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak ketika pertempuran menyulitkan upaya pengiriman bantuan.Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada Senin, yang diikuti beberapa gempa susulan di seluruh Turki dan Suriah, menjadi bencana paling mematikan ke-7 abad ini.Angka kematian akibat gempa itu melebihi jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Jepang pada 2011 dan mendekati angka 31 ribu orang yang tewas akibat gempa di Iran pada 2003.Bencana serupa juga pernah terjadi di Turki pada 1999 ketika lebih dari 17 ribu orang tewas akibat gempa.Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Jumat mengunjungi Provinsi Adiyaman, di mana dia mengakui respons pemerintah tidak secepat yang seharusnya.\"Meski kami memiliki tim pencari dan penyelamat terbesar di dunia saat ini, adalah kenyataan bahwa upaya pencarian tidak secepat yang kami inginkan,\" katanya.Kubu oposisi telah memanfaatkan isu tersebut untuk menyerang Erdogan, yang berharap terpilih kembali dalam pemilu tahun ini.Pemilu yang telah dijadwalkan pada 14 Mei itu kemudian ditangguhkan karena bencana gempa tersebut.Kemal Kilicdaroglu, ketua partai oposisi besar di Turki, mengkritik respons pemerintah.\"Gempa itu sangat besar, tetapi yang lebih besar adalah kurangnya koordinasi, kurangnya perencanaan dan inkompetensi,\" katanya dalam pernyataan.Angka kematian di Turki bertambah menjadi 20.665 pada Sabtu, kata badan penanggulangan bencana. Di Suriah, lebih dari 3.500 orang tewas.Banyak korban yang masih berada di bawah reruntuhan.(sof/ANTARA/Reuters)
Persiapan F1 Powerboat Dipastikan Berjalan Lancar
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Arief Sulistyanto memastikan persiapan event internasional F1 Powerboat (F1H2O) di Kota Balige, Kabupaten Toba berjalan lancar.\"Saya sudah tiga kali datang ke Kota Balige meninjau atau mengecek persiapan F1 Powerboat (F1H2O),\" kata Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Arief Sulistyanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja meninjau persiapan event internasional F1 Powerboat (F1H2O) di Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.Komjen Polisi Arief Sulistyanto mengatakan seluruh rangkaian persiapan pelaksanaan F1 Powerboat di Kota Balige, Kabupaten Toba, berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan.Menurutnya, perhelatan event internasional F1 Powerboat yang baru pertama kali digelar itu menjadi momentum bagi Indonesia maupun Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.Sebab, dipastikan akan banyak orang maupun wisatawan mancanegara dan lokal yang akan berkunjung ke Danau Toba untuk menyaksikan F1 Powerboat.\"Harapannya selama kegiatan ini berlangsung sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara meningkat,\" kata jenderal bintang tiga tersebut.Pada kesempatan itu, Komjen Polisi Arief meminta Bupati Toba untuk terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar turut mendukung menyukseskan kegiatan F1 Powerboat Danau Toba sehingga berjalan kondusif.\"Tentunya Polri akan membantu memberikan pengamanan selama pelaksanaan F1H2O mulai 24-26 Februari 2023 mendatang,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Masyarakat Diimbau untuk Mewaspadai Penipuan Terkait Rekrutmen KAI
Jember, Jawa Timur, FNN - Pelaksana Tugas Manager Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 9 Jember Azhar Zaki Assjari mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan terkait dengan rekrutmen PT KAI yang kini membuka sejumlah lowongan kerja.Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia saat ini sedang membuka rekrutmen untuk formasi operasional dan kondektur sehingga masyarakat yang ingin melamar dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 10—12 Pebruari 2023.\"Rekrutmen KAI tidak dipungut biaya apa pun dan tidak menggunakan sistem refund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel penyedia transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen itu,\" kata Azhar Zaki dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.Ia mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap segala jenis bentuk yang terindikasi penipuan dengan mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta dengan imbalan membayar sejumlah uang.\"Kami memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik bangsa untuk bergabung dan berkarier di KAI melalui rekrutmen tersebut,\" tuturnya.Dijelaskan pula bahwa tingkat pendidikan yang dibutuhkan adalah SLTA, SMA/MA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa; SMK/MAK jurusan Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Komputer & Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, serta Perhotelan dan Jasa Pariwisata.Selanjutnya D-3 (jurusan Manajemen Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Telekomunikasi, Perkeretaapian, Manajemen, Perhotelan/Pariwisata).Untuk D-4/S-1 (jurusan Sistem Informasi, Teknik Elektro/Elektronika, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Telekomunikasi, Manajemen, Perhotelan/Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi).\"Masyarakat yang ingin mengetahui berbagai lowongan pekerjaan atau penerimaan pegawai bisa mengakses secara langsung melalui laman recruitment.kai.id,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kasau Mengingatkan Agar Kru Pesawat Pengangkut Bantuan Mengutamakan Keselamatan
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengingatkan kru dua pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki agar mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.Hal itu disampaikan Kasau saat meninjau kesiapan awak dua pesawat TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, sebelum prosesi pemberangkatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.\"Laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuaikan dengan tugas masing-masing tim, jaga kesehatan dan tetap utamakan safety,\" kata Fadjar kepada awak kedua pesawat.Dua pesawat TNI AU yang bertugas mengangkut bantuan kali ini adalah Boeing 737-400 A-7308 Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan C-130 Hercules A-1326 Skadron Udara 32, Lanud Abdulrachman Saleh Malang.Pesawat Boeing A-7308 diterbangkan oleh Mayor Pnb Arief M. Hakim membawa 47 personel Medium Urban Search and Rescue (MUSAR) Basarnas beserta peralatan kelengkapannya dan 13 personel dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Sementara itu, Letkol Pnb. Yudi Bandung menerbangkan pesawat C-130 Hercules A-1326 yang mengangkut sedikitnya 5 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).Meski sama-sama akan terbang ke Adana, Turki, kedua pesawat menempuh rute penerbangan yang berbeda. Pesawat Boeing A-7308 akan melewati rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Chennai India, Abu Dhabbi Uni Emirat Arab (UEA), hingga Adana Turki.Adapun pesawat C-130 Hercules A-1326 terbang dengan rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Yangoon Myanmar, Mumbai India, Abu Dhabi UEA, sampai Adana Turki.Dalam kesempatan terpisah, Menko PMK meminta segenap pihak untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran pengangkutan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki.Pasalnya, menurut Muhadjir, setibanya di Adana, tim bantuan kemanusiaan Indonesia akan menempuh perjalanan darat sekitar 11 jam lamanya menuju Gaziantep dan Hatay, yakni daerah-daerah yang paling terdampak sebagai tujuan akhir bantuan.\"Dari sana, perjalanan darat 11 jam. Makanya, ini ditegaskan agar tim benar-benar bisa melaksanakan tugasnya. Sangat berat,\" kata Muhadjir.Turut hadir dalam prosesi pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.(sof/ANTARA)
Kalteng Sudah Menjadi Sasaran Para Bandar Narkoba
Palangka Raya, FNN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mengatakan provinsi yang memiliki luas dua kali dari pulau jawa itu kini sudah menjadi tempat sasaran bandar narkoba untuk memasarkan barang haram tersebut, ke daerah perkotaan dan pedesaan yang ada di wilayah setempat.Kepala Bidang Pemberantasan di BNNP Kalteng Kombes Pol Agustiyanto di Palangka Raya, Sabtu mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang untuk para pengedar dan bandar narkoba jenis apa saja untuk melancarkan aksinya di wilayah hukum BNNP setempat.\"Ya saya lihat perkembangan narkoba di Kalteng terus mengalami peningkatan dan jaringan-jaringan cukup banyak meskipun tidak sebanyak provinsi lain,\" kata Agustiyanto.Dia menegaskan, untuk jaringan narkoba yang masuk ke provinsi setempat kebanyakan melalui jalur darat yakni melalui perbatasan Kalteng-Kalbar, Kalteng-Kalsel.Bahkan belum lama ini anggota Kodam XII/Tanjungpura dari Batalyon Infanteri 545/Gardatama Yudha berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 7,1 kilogram asal Malaysia yang berhasil digagalkan di Kalimantan Barat.\"Kami menduga sabu yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh anggota TNI, sabu tersebut akan beredar di Kalteng. Beruntung sudah digagalkan, sabu yang beredar di provinsi setempat kebanyakan melalui jaringan Kalbar,\" ucapnya.Perwira Polri berpangkat melati tiga itu berkomitmen, pihaknya tidak akan memberi kesempatan bagi para sindikat narkoba untuk seenaknya mengedarkan barang-barang terlarang itu di wilayah hukumnya.Bahkan, tidak ada konsekuensinya bagi sindikat narkoba tersebut diberi ampun. Karena perbuatan mereka itu sudah sangat merusak generasi bangsa dan daerah khususnya di Kalteng.\"Kami berkomitmen akan terus melakukan pemberantasan terhadap bandar dan pengedar narkoba tersebut. Agar mereka jera, pasal yang diberikan maksimal 15 tahun atau seumur hidup kurungan penjara,\" demikian.(ida/ANTARA)
RUU PPRT Memberi Kepastian Hukum bagi Semua Pihak
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terutama pekerja rumah tangga dan orang yang mempekerjakan.\"Kalau dibaca substansinya, ini memberikan kepastian bagi beberapa pihak, terutama PRT dan majikannya,\" kata Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.Sehingga, lanjut dia, RUU PPRT memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, hak orang yang diberi pekerjaan terjamin begitu juga sebaliknya kepastian bagi pemberi kerja atau majikan.Perempuan kelahiran Kabupaten Bojonegoro sekaligus peraih Yap Thian Hien Award pada tahun 2014 tersebut mengatakan adanya jaminan kepada kedua belah pihak secara tidak langsung juga meminimalisir terjadinya potensi-potensi pelanggaran HAM yang selama ini kerap dialami pekerja rumah tangga.Pelanggaran HAM bagi pekerja rumah tangga tersebut dikarenakan ketiadaan payung hukum yang melindungi mereka. Kendati demikian, Anis mengarisbawahi kalaupun RUU PPRT disahkan dalam waktu dekat, maka hal itu tidak serta merta langsung memastikan tidak adanya pelanggaran HAM bagi pekerja rumah tangga.\"Kehadiran undang-undang itu tidak sakti begitu ya, tetapi secara bertahap akan membangun situasi yang lebih kondusif bagi pekerja rumah tangga,\" jelas dia.Ia mencontohkan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang sudah berusia lima tahun, namun faktanya masih ditemui masalah. Contoh lain soal kekerasan seksual yang sudah ada payung hukum tapi masih ada kasus yang terjadi.Namun, sambung dia, dengan lahirnya suatu undang-undang bisa menjadi mekanisme hukum yang dapat ditempuh korban dalam hal ini pekerja rumah tangga apabila terjadi pelanggaran atas hak-haknya.\"Jadi, kalau mereka menghadapi masalah maka sudah ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan tidak hanya mengandalkan KUHP,\" jelas dia.Secara umum, Komnas HAM sendiri ikut andil dalam RUU PPRT dengan melakukan kajian. Hasil rekomendasinya juga telah diserahkan kepada DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan.\"Kita juga mendorong advokasi bagaimana proses di DPR berjalan sesuai yang diharapkan,\" tegas dia.(ida/ANTARA)
Melindungi Wartawan dari Kriminalisasi Menjamin Independensi
Medan, FNN - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlindungan wartawan dari kriminalisasi merupakan salah satu langkah untuk menjamin independensi wartawan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun \'kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat,\" ucap Titi kepada ANTARA ketika dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Titi menjelaskan bahwa wartawan cenderung merasa tidak bebas dalam menciptakan karya jurnalistik ketika mengalami intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi. Ketidakbebasan ini mengakibatkan wartawan tidak menyampaikan informasi yang ia peroleh kepada publik secara menyeluruh.Padahal, kata Titi, wartawan yang mampu menyajikan berita yang independen dan berimbang akan menjadi sarana bagi publik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan baik.\"Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi,\" ucap Titi.Di sisi lain, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan bahwa perlindungan terhadap independensi wartawan sangatlah penting mengingat audiens dari media memiliki preferensi politik masing-masing.Intimidasi dan kriminalisasi akan berpengaruh pada independensi wartawan. Tidak hanya intimidasi yang berasal dari pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga berasal dari kekuatan politik tempat media tersebut bernaung.Bagi Emrus, profesi wartawan mampu menjanjikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat. Berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu pun mestinya tidak menjadi pengecualian.\"Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media,\" ucap Emrus.Langkah tersebut, kata Emrus, dapat memastikan media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari penguasa tertentu.\"Independensi ini penting. Harus selalu dijaga,\" pungkas Emrus.(ida/ANTARA)
Rencana Penambahan Kodam Sesuai Sishankamrata
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut rencana penambahan komando daerah militer (kodam) yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanakan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).\"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil,\" kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi.Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.\"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita,\" ujarnya.Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.\"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit,\" kata Prabowo. (ida/ANTARA)
LaNyalla Optimistis Manado Jadi Kota Berbasis Digital
Manado, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Kota Manado mampu menjadi kota berbasis digital usai menggelar Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri 2023. Apalagi, digitalisasi sudah merambah ke semua sektor, termasuk juga kependudukan. “Digitalisasi telah terjadi di semua sektor, tak terkecuali kependudukan. Oleh sebab itu, Kota Manado harus bisa memanfaatkan momen Rakornas untuk meningkatkan pelayanan secara digital,” tutur LaNyalla, yang sedang kunjungan kerja di Manado, Sabtu (11/2/2023). Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen yang terstruktur guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pelayanan publik berbasis Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, menurut LaNyalla sangat positif. “Namun, tentu saja digitalisasi kependudukan bukan hanya untuk kepentingan pemilu semata. Tetapi juga untuk kepentingan yang lainnya terutama terkait administrasi,” katanya. LaNyalla menambahkan, data kependudukan merupakan basis data berbagai macam layanan. “Digitalisasi tak dapat dielakan lagi. Dan Manado dapat menjadikan Rakornas sebagai momen untuk menjadi kota digital termaju di Indonesia bagian Timur,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu juga berharap Manado dapat menjadi percontohan kota digital bagi daerah lainnya di Sulawesi Utara. “Dan tentunya bukan hanya terkait data kependudukan, melainkan digitalisasi semua sektor untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja,” katanya.(ida)
POPULER
