ALL CATEGORY
Pertamina Balongan Melarang Masyarakat Sekitar Menyalakan Kembang Api
Indramayu, FNN - PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melarang kepada masyarakat sekitar yang masuk ring satu menjelang bulan Ramadhan, agar tidak menyalakan kembang api dan petasan di dekat kilang, karena bisa membahayakan dan menimbulkan kebakaran.\"Kami meminta masyarakat tidak menyalakan kembang api dan petasan di dekat area kilang,\" kata Area Manager Communication, Relation and CSR PT KPI RU VI Balongan Mohammad Zulkifli di Indramayu, Kamis.Menurut dia larangan tersebut guna memastikan bahwa Kilang Balongan aman, mengingat kembang api dan petasan itu menimbulkan percikan api, sehingga perlu dijauhkan dari kilang karena bisa membahayakan.Selain itu lanjut Zulkifli, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pengamanan area kilang kepada masyarakat yang tinggal di ring satu Kilang Balongan, mengingat terdapat risiko bagi mereka.Sementara itu, kata Zulkifli dalam mengamankan area luar kilang dari kemungkinan sabotase, secara rutin dilakukan patroli laut untuk memastikan keamanan fasilitas yang berada di area perairan.\"Tim keamanan juga rutin melakukan patroli pipa air yang melintas dari dan ke kilang Balongan,\" tuturnya.General Manager Pertamina RU VI Balongan Diandoro Arifian menjelaskan, pihaknya sering melakukan giat inspeksi ke unit-unit kilang dan ke pekerja kontraktor yang bekerja di Kilang, hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan awareness dan ownership dengan harapan mencegah terjadinya kecelakaan kerja sekecil apapun.Diandoro melanjutkan, seluruh pekerja Pertamina, pekerja mitra, dan pekerja kontraktor harus memahami aspek Corporate Life Saving Rules (CLSR) yang menjadi landasan bekerja aman di Pertamina.\"Insiden yang terjadi di unit bisnis Pertamina beberapa waktu lalu harus kita jadikan pelajaran, jangan sampai ini terjadi lagi. Pastikan semua pekerjaan yang akan dilakukan sudah memenuhi aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment-nya),\" katanya.(sof/ANTARA)
Pegawai Pajak Menjadi Konsultan Pajak Rentan Terjadi Korupsi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang menjadi konsultan pajak mempunyai risiko tinggi terjadi tindak pidana korupsi.\"Apa risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya dia bisa menerima sesuatu dengan wewenangnya, \'kan dia punya wewenang dan jabatan,\" kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis.Berdasarkan pemeriksaan terhadap LHKPN pegawai Direktorat Jenderal Pajak, kata Pahala, ditemukan 134 pegawai Ditjen Pajak yang menjadi pemegang saham di 280 perusahaan. KPK saat ini tengah mendalami perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang apa saja.Apa pun bidangnya, lanjut dia, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai risiko terjadi korupsi. Namun, risiko terbesar ada di perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.Pahala menyebutkan salah satu celah yang bisa menjadi risiko korupsi adalah oknum pegawai pajak tersebut menerima sesuatu menggunakan rekening perusahaan. Penerimaan yang tidak sepatutnya tersebut akan sulit terlacak dan tidak tercantum dalam LHKPN.\"Nah, itu yang kami pandang sebagai risiko dengan kepemilikan ini, terbuka opsi untuk katakanlah kalau ada oknum yang nakal menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menerima sesuatu dari wajib pajak, ada opsi yang lebih aman ketimbang menerima langsung,\" ujar Pahala.Ia mengaku pelacakan menjadi sulit karena KPK tidak mempunyai wewenang untuk membuka data transaksi perusahaan tersebut.\"Akan tetapi, kalau dia lewat perusahaan, enggak ada di LHKPN dan KPK tidak boleh membuka PT ini, enggak ada wewenang kami buka PT, kecuali sudah di penindakan,\" katanya.KPK telah melaporkan temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk keperluan pendalaman lebih lanjut.(sof/ANTARA)
Indonesia Ingin Memperbanyak "People-to-People Exchange" Asia dan Eropa
Jakarta, FNN - Indonesia mendorong hubungan antarmasyarakat (people-to-people exchange) dalam kerangka Asia Europe Meeting (ASEM) yang semakin banyak guna menyikapi meningkatnya tekanan geopolitik global.Menurut Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Nidya Kartikasari dalam keterangan tertulisnya, Kamis, ketegangan konflik Rusia-Ukraina sangat mempengaruhi kerja sama dalam forum antarpemerintah, termasuk ASEM.“Menyikapi hal ini, perlu ada terobosan di track II diplomacy yang melibatkan publik secara luas, agar konektivitas antar kawasan tidak terhenti,” kata Nidya dalam seminar ASEM Day 2023 bertema \"Reigniting ASEM: the Future of Asia and Europe from Asia’s Perspective”, yang diselenggarakan Kemlu RI bersama Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan Asia Europe Foundation (ASEF) pada Rabu (8/3).Dia menyoroti pentingnya peran Asia Europe Foundation (ASEF) sebagai organisasi naungan ASEM yang diberi mandat mendorong people-to-people exchange di Asia dan Eropa.Direktur Eksekutif ASEF Duta Besar Toru Morikawa menjelaskan ASEF memiliki 700 proyek bidang budaya, pendidikan, pemerintahan, ekonomi, media, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan yang berkolaborasi dengan lebih dari 800 organisasi mitra.Di antara kegiatan unggulannya adalah Festival Budaya Asia Eropa dan ASEF Young Leaders Summit, yang adalah forum antar kawasan untuk mencetak pemimpin muda visioner.\"Kegiatan tersebut terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas, termasuk oleh mahasiswa, akademisi, dan para pemuda\", ujar Nidya.Sementara itu, peneliti ERIA Lurong Chen menilai kedua kawasan dapat mendorong konektivitas yang lebih besar melalui kerja sama digital, tetapi di banyak negara berkembang, digitalisasi terbentur modal dan kapasitas sumber daya manusia sehingga berpotensi terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data.ASEM Day 2023ASEM Day yang diperingati setiap bulan Maret adalah upaya negara anggota dalam meningkatkan visibilitas ASEM di mata masyarakat.Keberadaan ASEM belum banyak diketahui publik, padahal ASEM adalah satu satunya organisasi tingkat kepala negara yang menghubungkan kawasan Asia dan Eropa.Seperti tahun-tahun sebelumnya, seminar ASEM Day selalu mendapat sambutan antusias dari publik, terutama mahasiswa, akademisi, dan pengamat hubungan internasional.Lebih dari 200 orang hadir dalam acara yang diselenggarakan secara daring dan luring.Diplomat senior Soemadi Brotodiningrat menilai ASEM menyambungkan \"the still unconnected dots in the global triangular geopolitical construct\" yaitu Atlantik Utara (NATO), Lingkar Pasifik (APEC), dan Asia Eropa (ASEM).Semula ASEM beranggotakan 26 negara, dan kemudian terus bertambah menjadi 51 negara, ditambah ASEAN dan Uni Eropa.(sof/ANTARA)
Penahanan AG Bukan karena Desakan Publik
Jakarta, FNN - Eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti menyakini penahanan AG di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) bukan karena alasan desakan publik.\"Saya yakin polisi punya pertimbangan lain, bukan karena tekanan publik,\" kata pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Di satu sisi, Retno mengatakan penahanan AG yang kini berstatus sebagai anak berhadapan atau berkonflik dengan hukum serta ditempatkan di LPKS, merupakan kewenangan penuh dari polisi (penyidik).Ia mengatakan polisi tidak akan sembarangan menahan AG. Apalagi, beberapa waktu terakhir institusi Bhayangkara mendapat sorotan tajam dari publik akibat kasus-kasus besar yang terjadi seperti kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa Putra.\"Terlalu berani juga andai kata karena tekanan publik mengingat institusi Polri sejak kasus Sambo kena sorot,\" ucap dia.Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tersebut juga menyakini AG yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap D (17) tersebut tidak akan menghilangkan barang bukti terkait kasus yang menimpanya.Terkait pemeriksaan AG yang saat ini ditempatkan di LPKS, Retno berpandangan sebaiknya proses pemeriksaan anak tersebut dilakukan di LPKS. Tujuannya, agar yang bersangkutan tidak merasa tertekan dan lain sebagainya.Sebagaimana diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan AG di ruang khusus anak LPKS.\"Kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya objektif dan subjektif. Kalau objektif itu, ancaman hukumannya di atas lima tahun,\" kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.Kemudian alasan subjektif penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi kembali perbuatannya.(sof/ANTARA)
Pencegahan Sangat Penting untuk Menangani "Extraordinary Crimes"
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan konsep pencegahan sangat penting dalam penanganan berbagai kasus, termasuk extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.\"Acara ini satu bagian penting dari Strategi Nasional (Stranas) untuk Pencegahan Korupsi (PK) pada tahun 2023—2024,\" kata Mendagri Tito Karnavian dalam Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023—2024 yang dipantau secara virtual di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis.Mendagri mengatakan bahwa dalam penanganan kasus-kasus extraordinary crime seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, polanya hampir sama, yaitu ada kegiatan pencegahan, ada penindakan, dan bahkan ada rehabilitasi seperti narkotika dan terorismeSelama menangani terorisme ketika bekerja di dalam institusi kepolisian, lanjut Tito, upaya penyelesaian kasus tersebut dimulai dengan penindakan untuk memutus jaringan terorisme.Setelah belajar banyak tentang alasan mengapa terorisme bisa terjadi, dia menyebut tiga faktor penyebab sebagaimana pernyataan Rektor Universitas Oxford Louise Richardson.Pertama adalah ketidakpuasan terhadap keadilan, kesejahteraan, dan semacamnya (dissatisfied person). Ketidakpuasan tak \'kan menjadi ancaman jika enabling group, yaitu kelompok yang memobilisasi dan membuat mereka yang tidak puas dengan keadaan untuk bergerak melakukan terorisme.Tindakan terorisme akan makin berbahaya jika ada legitimating ideology, yaitu ideologi yang membolehkan atau bahkan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.\"Dari konsep-konsep seperti itu, tidak hanya fokus lagi memecah jaringan enabling group dan melakukan kontra-kontra menangani ideologi untuk penanganan terorisme. Sekarang sudah mulai bergerak pada upaya pencegahan melalui menyelesaikan dissatisfied person, sebab marahnya mereka apa, apakah soal kesejahteraan dan lain-lain,\" ungkap Tito.Begitu pula dalam konsep penanganan korupsi yang dinilai perlu ditindak tegas jika ada bukti kuat. Bila perlu, lanjut dia, dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera.\"Efek jera itu penting, tetapi dalam penanganan berbagai kasus, penindakan is not the only weapon to address the problem, tidak hanya satu-satunya. Justru to prevent is more important than to cure, mencegah lebih baik daripada mengobati,\" ucap Mendagri.Upaya pencegahan korupsi yang paling utama, kata dia, diperlukan komitmen, integritas, atau political will dari para pemegang kekuasaan.Makanya, sekarang pihaknya menandatangani pakta integritas komitmen. Dia berharap hal ini tidak sekadar ritual kegiatan semata, seremonial, tetapi ini adalah a journey of a thousand mile must begin with a single step (perjalanan 1.000 mil harus dimulai dengan satu langkah).\"Kita harus memperkuat sistem pengawasan, kedua memperkuat sistem open government (pemerintah lebih terbuka dan transparan) sehingga potensi untuk korupsi dicegah dengan sistem itu,” kata Mendagri.(sof/ANTARA)
Untuk Membahas Soal Ketatanegaraan, Yusril Berencana Bertemu Megawati
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya berencana bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas persoalan ketatanegaraan, termasuk sistem Pemilu 2024. Menurut Yusril, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, jadwal pertemuan tengah dicari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. \"(Pertemuan dengan) Bu Megawati sedang disusun waktunya oleh Pak Hasto. Pada saat saya bertemu langsung, kami sudah sepakat untuk membahas soal ketatanegaraan,\" kata dia. Yusril mengatakan silaturahim dengan Megawati bernilai penting, baik bagi PDIP maupun PBB. Ia mengatakan PDIP merupakan salah satu partai yang memiliki kedekatan komunikasi dengan pihaknya. \"Yang paling dekat adalah bisa berkomunikasi dengan PPP dan sangat dekat dalam berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai nasionalis karena PDIP sekarang ditarik ke belakang ya Partai Nasional Indonesia (PNI), kalau PBB ditarik ke belakang adalah Masyumi,\" kata dia. Selain PDIP melalui pertemuan dengan Megawati, Yusril menyampaikan PBB juga berencana untuk bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, PBB dan PPP memiliki akar ideologi yang sama, yaitu sebagai partai Islam. \"Ada akar ideologi dan bisa bertemu dan bekerja sama. Pertama kali kami akan bekerja sama dengan PPP,\" ujarnya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan PBB. “Mungkin, waktu dekat ini kita akan bertemu dalam kunjungan antarparpol, tapi mungkin ke PBB dengan Pak Yusril. Saya beri kabar dalam waktu dekat ini,” ujar Mardiono. Ia mengatakan pertemuan antara PPP dan PBB akan digelar di Kantor DPP PPP, Jakarta, pada Senin, 13 Maret 2023.(ida/ANTARA)
Abdul Haris, Terdakwa Kasus Kanjuruhan, Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Surabaya, FNN - Terdakwa kasus Kanjuruhan Malang Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Putusan dalam sidang yang dipimpin hakim Abu Achmad Sidqi Amsya tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 6 tahun 8 bulan penjara. \"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,\" kata hakim. Hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka berat serta orang lain luka sedemikian rupa. \"Majelis hakim juga berpendapat hal yang meringankan karena terdakwa membantu meringankan beban korban, belum pernah dipidana, dan telah lama mengabdi,\" katanya. Usai mendengarkan putusan hakim, baik terdakwa, jaksa penuntut umum, maupun pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir. \"Pikir-pikir Yang Mulia,\" kata terdakwa. Abdul Haris merupakan Ketua Panpel laga Arema FC versus Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Abdul Haris kemudian ditetapkan jadi salah satu tersangka pascatragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 orang. Selain Haris, terdakwa lain dari sipil adalah Suko Sutrisno yang kini sedang menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022, usai pertandingan tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang berakhir dengan skor 2-3. Kekalahan itu membuat para suporter turun dan masuk area lapangan. Kerusuhan tersebut makin besar ketika sejumlah flare (suar) dilemparkan, termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut, kemudian menggunakan gas air mata yang memicu jatuhnya korban jiwa.(ida/ANTARA)
Pemeriksaan LHKPN Tidak Perlu Menunggu Viral
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tak wajar, maka tidak perlu menunggu viral di tengah masyarakat.\"Jadi kalau ada pertanyaan apakah mekanisme pemeriksaan di KPK atau klarifikasi LHKPN di KPK menunggu viral? Tentu kami jawab tidak,\" kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Kamis.Ipi menerangkan LHKPN yang tidak wajar tersebut bisa menjadi alasan Direktorat LHKPN KPK memanggil pejabat terkait untuk memberikan klarifikasi.\"Apa yang tidak wajar? Tidak wajar bisa kita lihat dari besaran nilainya. Sangat kecil untuk profil jabatan tertentu atau bisa jadi sangat besar untuk profil jabatan tertentu, yang pada intinya tidak \'match\' antarprofil jabatan tersebut. Itu bisa jadi salah satu alasan kami untuk bisa melakukan klarifikasi,\" kata Ipi.Ia mengatakan KPK setiap tahun menerima dan melakukan verifikasi administratif terhadap sekitar 380 ribu LHKPN.\"Kami cek kesesuaian isian data hartanya, kami cek kelengkapan dokumennya, termasuk surat kuasanya dan langkah berikutnya kami bisa periksa yang sifatnya substantif yang kemudian dapat kami tindak lanjuti dengan tahapan klarifikasi,\" ujarnya.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu pada bulan ini telah memanggil dua pejabat di Kementerian Keuangan untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN-nya.Yang pertama ada mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang dipanggil lantaran harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN tidak sesuai dengan profilnya.Pejabat Kemenkeu selanjutnya adalah mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Yang bersangkutan dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran utang yang tercantum dalam LHKPN dinilai tidak wajar dibandingkan dengan pemasukan sebagai aparatur sipil negara (ASN).KPK juga pada pekan depan akan memanggil pegawai Direktorat Jenderal Pajak Wahono Saputro untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN-nya.KPK mengatakan alasan pemanggilan Wahono karena istrinya dan istri RAT merupakan pemegang saham di perusahaan yang sama.(ida/ANTARA)
Kemungkinan Pengadilan Tinggi Tidak Mengabulkan Putusan PN Jakpus
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkemungkinan tidak akan mengabulkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan Pemilu 2024. \"Dugaan saya sih, kemungkinan pengadilan tinggi tidak akan mengabulkan, melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat-pendapat akademisi, walaupun barang tentu hakim tidak boleh terpengaruh oleh kritik di masyarakat ataupun pendapat akademisi,\" ujar Yusril. Ia mengemukakan itu dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk \"Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 757/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Kamis. Sebaliknya, lanjut dia, jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui putusan tersebut meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan banding, para pihak selain Partai Prima selaku penggugat dan KPU sebagai tergugat, yang terdampak putusan tersebut dapat melakukan perlawanan. Yusril mencontohkan pihak terdampak itu adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2024. Menurutnya, sebagai pihak terdampak dari perkara yang melibatkan Partai Prima dan KPU itu, partai-partai politik peserta Pemilu 2024 bisa melakukan perlawanan agar pesta demokrasi itu tidak ditunda. \"Jadi, partai-partai politik lain yang sudah ikut verifikasi administrasi, faktual, dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, dan diberi nomor urut, tapi dengan eksekusi ini mereka terdampak karena harus dilakukan penundaan (pemilu) selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, sekiranya itu memang nanti diputuskan seperti itu (putusan PN Jakpus dikabulkan), maka partai-partai lain dapat melakukan perlawanan atas penetapan eksekusi ini,\" jelas dia. Sebelumnya dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. \"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Atas putusan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pihaknya akan mengajukan banding pada Jumat (10/3) besok.(ida/ANTARA)
Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat Dinilai Belum Memadai
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai pelayanan kesehatan di Jawa Barat saat ini belum memadai karena hampir seluruh pasien rujukan dari kabupaten/kota di provinsi ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung.\"Kasus meninggalnya ibu hamil di Subang saat dalam perjalanan menuju RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) harus jadi pembelajaran penting,\" kata Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Kamis.Menurut dia, pemerintah harus belajar dari peristiwa itu. Artinya, pemerintah dituntut untuk lebih peka dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.“Problem di Jawa Barat ini adalah rumah sakit rujukan. Semestinya di setiap eks keresidenan itu ada satu rumah sakit rujukan yang memadai karena selama ini pasien dari rumah sakit di wilayah Jawa Barat semuanya dirujuk ke RSHS Bandung,” katanya.Ia mengatakan hampir seluruh warga Jabar yang memerlukan tindakan medis lanjutan dirujuk ke RSHS Bandung. Sedangkan banyak masyarakat yang tinggal di daerah pantura dan Jabar selatan yang jaraknya sangat jauh ke RSHS Bandung.Belum lagi, karena semua rujukan tersentral di RSHS Kota Bandung, masyarakat harus ekstra sabar untuk mendapatkan pelayanan medis.“Kalau semua tersentral di RSHS kemudian menggunakan BPJS, memang dilayani tapi antreannya panjang. Untuk operasi saja bisa antre sampai tiga bulan. Jadi memang bukan tidak dilayani, tapi memang jumlah pasien yang banyak dan harus mengantre,” katanya.Atas persoalan itu, Dedi meminta agar ke depannya anggaran daerah di semua tingkatan difokuskan pada hal yang lebih penting, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, yakni dengan membangun atau meningkatkan kualitas rumah sakit rujukan.Dedi meminta pelayanan kesehatan untuk bisa terintegrasi mulai dari tingkat bidan, puskesmas, rumah sakit tingkat pertama hingga ke rumah sakit rujukan.Ia mencontohkan saat dirinya menjabat Bupati Purwakarta telah membuat sistem terintegrasi di Dinas Kesehatan. Sistem tersebut berupa operator yang akan mengarahkan pasien harus ke mana untuk mendapatkan ruangan dan pelayanan rumah sakit yang tersedia.“Waktu dulu itu teknologi informasi belum seperti saat ini, tapi sudah dibuat sistem yang mana operator akan memandu jalannya ambulans desa harus ke RS yang kosong. Apalagi sekarang teknologi semakin berkembang seharusnya lebih mudah,” kata dia.Hal lain yang ia soroti adalah infrastruktur jalan karena masyarakat jauh untuk mengakses rumah sakit rujukan dan harus menghadapi jalan yang jelek selama perjalanan.“Bayangkan derita warga hari ini untuk menuju ke RSHS Bandung adalah sudah jalannya dari kampung jauh ditambah lagi banyak yang rusak. Jadi penting membangun infrastruktur jalan karena sebenarnya sama dengan menyelamatkan nyawa manusia,” kata Dedi Mulyadi.Sebelumnya, heboh seorang ibu di Subang yang akan melahirkan meninggal dalam perjalanan saat dibawa ke RSHS Bandung.Nyonya Kurnaesih, warga Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang itu disebut-sebut mengalami penolakan saat hendak bersalin di RSUD Ciereng, Subang.Setelah mendapat penolakan, Kurnaesih dibawa ke rumah sakit RSHS Kota Bandung. Namun, sang ibu dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia saat dalam perjalanan.(ida/ANTARA)
POPULER
