ALL CATEGORY
Jurus Terakhir Bebek Lumpuh
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Di tengah meredupnya legitimasi pemerintah, untuk ketiga kakinya pada 14 Maret lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan, yang nampak sebagai usaha terakhir pemerintah mempengaruhi hasil pilpres ketika gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tak mungkin lagi. Pertemuan tertutup dan terkesan urgen itu lagi-lagi menimbulkan kekhawatiran dari simpatisan bakal capres Anies Baswedan dan parpol-parpol pengusungnya kalau-kalau Nasdem balik badan meninggalkan Anies. Memang bila Nasdem menarik diri dari Koalisi Perubahan, maka Anies kehilangan tiket untuk ikut kompetisi dalam pilpres mendatang. Yang berarti hilang pula harapan rakyat akan perubahan. Anies telah menjadi ikon perubahan di tengah situasi sosial-ekonomi negara yang sulit saat ini. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan Luhut dan Paloh, tapi pasti terkait Anies, pilpres, dan posisi Nasdem dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Apapun, kekhawatiran pada kemungkinan Nasdem berkhianat sungguh tidak beralasan, meskipun kecemasan itu ada argumennya. Pertama, dalam pengambilan keputusan -- sebagaimana parpol lain di negeri ini -- sikap Nasdem berwatak pragmatisme, bukan istikamah pada platform partai. Nasdem akan mendukung calon pemimpin yang punya peluang menang paling besar berdasarkan insting politik Paloh. Kedua, terkait dengan point pertama, Nasdem mendukung gubernur petahana Ahok dalam pilgub DKI Jakarta 2017 yang saat itu sangat populer menghadapi Anies yang berposisi sebagai kandidat underdog. Dua media mainstream milik Paloh -- MetroTv dan Media Indonesia -- rajin mengangkat isu bahaya politik identitas, intoleransi, dan radikalisme yang merujuk pada kaum Muslim konservatif di mana Anies secara keliru yang disengaja dianggap bagian dari kelompok itu. Keempat, Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi sejak 2014 dengan jatah tiga menteri kabinet. Paloh sendiri mengatakan berulang kali bahwa Nasdem akan konsisten mengawal pemerintah hingga mandatnya berakhir. Kelima, Nasdem akan lebih memilih mempertahankan tiga menterinya di pemerintahan ketimbang konsisten mengusung Anies yang sedang diusahakan pemerintah untuk digusur dari arena pilpres. Namun, menimbang resiko moral dan politik yang akan dipikul Paloh dan Nasdem bila meninggalkan Koalisi Perubahan pada tahap ini, kekhawatiran itu menjadi tidak berdasar. Pertama, bila Nasdem berkhianat terhadap Demokrat dan PKS, Paloh dan partainya akan kehilangan kredibilitas yang sulit dipulihkan. Hal ini akan mengganggu kinerja dan wibawanya, serta Nasdem berpotensi menjadi partai \"pariah\". Sebagai politisi senior, hal yang sederhana ini pasti disadari Paloh. Dus, ini taruhan yang terlalu besar untuk dipikul Paloh dan Nasdem dibandingkan dengan mempertahankan tiga menteri yang jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi. Kedua, bargaining power Nasdem vis a vis parpol lain untuk membangun koalisi akan sangat lemah. Mengapa konsistensi sikap Nasdem harus dipercaya ketika ada preseden parpol itu mengingkari komitmen dengan parpol lain pada momentum yang krusial? Ketiga, setelah meninggalkan Koalisi Perubahan, Nasdem terpaksa mendatangi parpol-parpol yang telah lebih dahulu membangun koalisi sehingga, sebagai pendatang terakhir, ia hanya akan kebagian sedikit kue. Belum lagi, ia akan dihukum publik sebagai partai oportunis. Keempat, posisi Nasdem vis a vis pemerintah saat ini sangat kuat setelah legitimasi pemerintah anjlok diterpa skandal mega korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan. Melihat Menkeu Sri Mulyani dipertahankan pemerintah, padahal dia menjadi episentrum skandal itu sehingga pemecatannya dapat meringankan tekanan publik terhadap pemerintah, mengindikasikan perampokan duit rakyat itu melibatkan pemerintah. Maka, di saat pemerintah telah menjadi \"bebek lumpuh\", tidak masuk akal kalau pemerintah rela kehilangan partai yang berjasa besar bagi kemenangan Jokowi pada dua pilpres terakhir dan juga punya pengaruh besar melalui dua medianya tersebut dalam menjaga citra pemerintah. Bisa jadi pengusutan kasus korupsi yang melibatkan adik kandung Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate -- yang sangat mungkin melibatkan Johnny sendiri -- dijadikan kartu tawar pemerintah untuk menekan Nasdem agar mengikuti kemauannya. Kemauan pemerintah inilah yang diduga kuat menjadi misi Luhut ketika datang menjumpai Paloh. Kemauan itu menyangkut Anies dan kelangsungan program pembangunan pemerintah pasca Jokowi. Tetapi kalau misi itu masih seperti dulu, yaitu menekan Paloh agar mencampakkan Anies, tentu tidak mungkin berhasil. Mengapa juga kali ini Paloh harus mengalah ketika pemerintah telah menjadi \"bebek lumpuh\" sementara posisi Paloh dan Nasdem menguat? Kalau pada dua pertemuan sebelumnya -- ketika pemerintah dalam posisi sangat kuat -- Paloh bergeming, tentu tidak masuk akal kalau Paloh mengalah pada saat ini. Melemahnya posisi pemerintah di hadapan Paloh terlihat dari fenomena berikut. Berbeda denga dua pertemuan Paloh dan Luhut sebelumnya, yang berlangsung di tempat netral -- yaitu, pertemuan pertama di Wisma Nusantara pada Desember tahun lalu dan kedua di sebuah hotel di London pada awal Februari silam -- kali ini Luhut datang ke Nasdem Tower, tempat Paloh berkantor. Dalam konteks ini, Paloh berada dalam posisi superior dan Luhut dalam posisi sebaliknya. Artinya, Luhut yang membutuhkan Paloh. Dus, tidak mungkin dia datang untuk menekan Paloh. Sebagai wakil pemerintah yang telah \"lumpuh\", Luhut datang hanya sebagai pengemis untuk mendapatkan keinginan minimal yang mungkin masih bisa diperoleh dari Paloh. Keinginan itu adalah permintaan agar Anies bersedia melanjutkan program pembabgunan pemerintah kalau nanti berhasil keluar sebagai pemenang pilpres. Mungkin permintaan ini diminta ditandatangi hitam di atas putih. Permintaan ini cukup beralasan karena jagoan pemerintah, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terlempar dari arena kontestasi sebagai bakal capres karena tak didukung PDI-P. Padahal tanpa dukungan PDI-P nilai jual Ganjar tidak signifikan. Sementara bakal capres lain -- umpamanya Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sandiaga Uno, dll -- diprediksi akan kewalahan menghadapi Anies yang populeritasnya terus menanjak. Ada pengamat yang mengatakan dalam pertemuannya dengan Paloh, Luhut menawarkan bakal cawapres untuk Anies sebagai jaminan pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan pemerintahan Jokowi. Tapi spekulasi ini lemah karena posisi wapres hanya sebagai ban serve. Apapun itu, sepanjang misi Luhut berpotensi mempreteli independensi Anies dan komitmen bahwa pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan Jokowi, permintaan itu akan sia-sia. Pertama, Anies tak bakal mau otoritasnya sebagai presiden dibatasi oleh pendahulunya yang tidak kompeten mengurus negara. Kedua, Demokrat dan PKS akan menarik diri dari Koalisi Perubahan karena akan ikut mengibiri wewenang dan visi mereka di pemerintahan. Ketiga, branding Anies sebagai antitesa Jokowi akan lenyap. Dia tak beda dengan bakal capres lain yang mengaku mewakili kekuatan status quo. Padahal, branding antitesa Jokowi mestinya menjadi nilai jual Anies yang utama. Keempat, Anies adalah pemimpin otentik yang visioner. Karena itu, tidak mungkin ia akan begitu saja melanjutkan program pembangunan Jokowi yang terbukti amburadul, meskipun tak menutup kemungkinan ia melanjutkan proyek strategis nasional pendahulunya. Proyek yang tidak urgen, boros, tidak layak, jelas akan ia tinggalkan. Mana mungkin pemimpin dengan platform politik dan ekonomi sendiri berdasarkan pada visi Indonesia masa depan berbasis pada pembangunan yang inklusif, bersedia melanjutkan sistem ekonomi ekstraktif yang sangat destruktif bagi bangsa dan negara. Kelima, begitu ia menyatakan berkomitmen sepenuhnya pada blue print pembangunan pendahulunya, maka pada saat itu juga harapannya memenangkan kontestasi pilpres tinggal mimpi. Fakta bahwa Luhut dan Paloh tak memberikan konferensi pers pasca pertemuan, memunculkan dugaan misi Luhut gagal total, hal yang sudah bisa diprediksi sejak awal. Artinya, jurus terakhir \"bebek lumpuh\" untuk tetap berperan dalam pilpres dan pemerintahan pengganti berakhir menyedihkan. Luhut pulang dengan tangan kosong. Tangsel, 17 Maret 2023
Pakar : Ketua Umum Parpol Diingatkan Segera Ganti Kadernya di MPR yang Mbalelo
Jakarta, FNN - Ketua umum partai politik diminta untuk menegur dan menarik kader-kadernya yang duduk sebagai pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jelang pemilu, kader-kader parpol, termasuk yang ditempatkan sebagai pimpinan MPR semestinya menampilkan perilaku simpatik dan tidak melabrak rambu-rambu bernegara. Hal itu lantaran sudah tujuh bulan pencopotan Fadel Muhammad melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari posisi Wakil Ketua MPR, namun belum juga dilakukan pelantikan terhadap penggantinya, Tamsil Linrung. “UU PTUN secara tegas menyatakan tidak bisa menunda pelaksanaan keputusan TUN. Sangat ironis jika pimpinan MPR tidak menghormati lembaga negara yang lainnya,” papar pakar hukum Fahmi Hafid Bachmid di kompleks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (16/3). Fahmi mengingatkan, bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif telah dengan tegas menyatakan tidak berwenang dan tidak mau mencampuri persoalan poliik lembaga DPD, namun pimpinan MPR justru masuk dan memaksakan diri mencampuri keputusan lembaga para senator itu. “Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Fadel Muhammad dan menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa maupun mengadili keputusan politik DPD, seharusnya pimpinan MPR malu atas sikapnya yang menunda pelantikan Tamsil Linrung,” imbuh Fahmi. Kuasa Hukum pimpinan DPD ini melihat proses pergantian Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung berlarut larut akibat sikap pimpinan MPR. Karena itu, Fahmi mendorong perlunya dibentuk Badan Kehormatan MPR untuk memeriksa para pimpinan MPR yang melawan keputusan lembaga negara lainnya untuk mencegah adanya kekuasaan pimpinan MPR yang absolut tanpa kendali dan tanpa bisa dikontrol. Sebab akan mengakibatkan pimpinan MPR selalu membangkang atas adanya keputusan lembaga negara lainnya. Mengingat pimpinan MPR adalah representatif parpol di parlemen, maka ia mengingatkan agar ketua umum parpol turun tangan mengambil sikap. “Citra parpol tercoreng oleh ulah kadernya di etalase kekuasaan. Ketua umum parpol harus berani menegur, bahkan menarik dan mengganti mereka demi nama baik parpol dan kepatuhan pada sistem ketatanegaraan,” pungkas pengacara kondang ini. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga memberikan sorotan tajam atas berlarut-larutnya pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya, alasan pimpinan MPR menunda pelantikan karena menunggu proses hukum yang tetap, terlalu mengada-ada. “Ngapain menunggu proses hukum yang inkrach. Kalau begitu caranya, setiap pergantian apapun, gugat saja di pengadilan. Tidak akan pernah selesai selesai. Itu cara berpikirnya orang yang tidak paham hukum” imbuh Refly. Ia menjelaskan, pimpinan MPR tidak berhak menilai proses politik yang terjadi di DPD. Dinamika di lembaga para senator itu, hanya bisa dibatalkan oleh anggota DPD. Pembatalan itu pun mesti melalui paripurna. Apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR dengan tidak melantik Tamsil Linrung, merupakan perbuatan melawan hukum. “Bisa digugat secara perdata, karena sudah menimbulkan kerugian moril dan materil yang bisa dihitung”, imbuhnya. Refly juga menegaskan bahwa status Fadel Muhammad di MPR saat ini adalah ilegal karena tak lagi mendapat mandat dari DPD. (sws)
Jadi Pertaruhan Kedaulatan Bangsa Indonesia, Pemerintah Diminta Hati-hati Sikapi Lolosnya Israel di Piala Dunia U20
JAKARTA, FNN - Lolosnya tim sepakbola U20 Israel sebagai finalis sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan bertanding di tanah air, mulai memicu banyak penolakan dari elemen di masyarakat. Gelaran sepakbola piala U20 yang akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023 menjadi persoalan, karena lolosnya Timnas Israel sementara Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat (ANH) dalam keterangannya, Rabu (13/3/2022) \"Pemerintah Indonesia mesti berhati hati dalam mengambil kebijakan terkait hal ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KemenPolhukam bahkan BIN, TNI, Polri mesti duduk bersama untuk membahas secara detail mengenai permasalahan ini,\" kata Achmad Nur Hidayat. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia sejak merdeka sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini, menurutnya, tak lepas dari posisi Israel yang sampai hari ini masih menjajah negeri Palestina. Sebagai negara yang cukup lama dijajah oleh bangsa bangsa lain, Indonesia tentu saja dapat merasakan penderitaan Bangsa Palestina yang sampai hari ini dijajah oleh Israel. Timnas Indonesia pernah menolak untuk bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Timnas Indonesia ketika itu berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia. Berdasarkan informasi yang dimuat di laman resmi FIFA, Timnas Indonesia memutuskan mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak mau menghadapi Israel. Alasannya adalah politis dan diperintah langsung Presiden RI Soekarno kala itu untuk mundur. Saat itu Timnas Indonesia menolak bertanding di kandang Israel. Permohonan untuk menggelar pertandingan di tempat netral juga diajukan oleh Indonesia, tetapi ditolak oleh FIFA. Timnas Indonesia bersama Mesir dan Sudan menolak untuk bertanding melawan Israel. Sebelumnya, Turki yang lebih dulu jadi lawan Israel memilih mundur dari kualifikasi. \"Pemerintah Indonesia mesti berani menyampaikan kepada FIFA bahwa bangsa Indonesia sampai hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel,\" pintanya. MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat mengatakan, masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas muslim memiliki sentimen yang negatif dengan negara Israel karena penindasan mereka terhadap saudara saudara muslim di Palestina. \"Sehingga jalan tengahnya khusus bagi delegasi Israel langkah yang bisa dilakukan adalah setiap pertandingan yang dilakukan oleh delegasi Israel adalah dilakukan di negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Singapura misalnya,\" ujarnya. Ia dapat memahami keikutsertaan Timnas Israel U20 merupakan hasil dari pertandingan kualifikasi yang dilakukan oleh FIFA. Namun, sementara Indonesia sendiri sebagai tuan rumah berkewajiban melindungi keselamatan seluruh delegasi yang ada. \"Karena itu, pemerintah tetap harus menjunjung kedaulatan dan marwah Bangsa Indonesia. Juga turut menjaga kondusifitas keamanan dalam negeri,\" katanya. Partai Gelora berpandangan, opsi terbaik bagi Panitia Penyelenggara U20 Indoensia adalah menempatkan pertandingan dan akomodasi mukim delegasi Israel selama pertandingan U20 di negara dekat Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Singapura. \"Opsi ini untuk menjamin kedaulatan NKRI dan menjaga marwah Indonesia sebagai penyelenggara World Cup U20 serta menjaga posisi Indonesia sebagai bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan palestina di mata dunia Islam,\" pungkasnya. Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini menambahkan, PSSI sebaiknya menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 di Singapura, negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut. \"Kami menghimbau agar pertandingan di selenggarakan di Singapura atas biaya Indonesia sebagai tanggungjawab tuan rumah Indonesia. Kita tidak bisa menerima zionis Israel sebagai penjajah Palestina ada di Indonesia,\" kata Kumalasari Kartini. Indonesia, kata Mala-sapaan akrab Kumalasari Kartini, merupakan merupakan negara yang menganut prinsip, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh, sebab itu maka penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan. Israel diketahui telah menjajah bangsa Palestina puluhan tahun hingga kini. Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. (Ida)
KKB Kembali Membakar Sekolah di Dekai
Jayapura, FNN - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kamis dini hari sekitar pukul 01.25 WIT, kembali membakar SMPN 2 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya Minggu (12/3) dini hari, mereka membakar gedung SD YPK Metanoia Dekai. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut Sebelum kejadian sekitar Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIT, anggota TNI-Polri sempat melaksanakan patroli mengelilingi kota Dekai dan setelahnya kembali ke Mako Polres Yahukimo untuk konsolidasi. \"Kamis dini hari terdengar laporan melalui handie talkie (HT) dari personel Brimob Polda Papua yang memberitahukan adanya api yang cukup besar membakar SMPN 2 Dekai,” jelas Arief Kristanto. Dia mengatakan setelah mendengar laporan tersebut, personel kemudian langsung bergerak untuk merespon ke TKP untuk melakukan pengamanan serta pemadaman api. Api terus membesar dan karena kurangnya fasilitas, sehingga upaya pemadaman sulit dilakukan menyebabkan seluruh bangunan hangus beserta isinya. Saat ini dua orang diamankan untuk dimintai keterangannya terkait kejadian tersebut yakni MW (26) dan EM (14). “Kasus ini masih dilakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak sekolah, kerugian diduga mencapai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ,\" jelas Arief Kristanto. Sebelumnya Rabu (1/3) terjadi kontak tembak antara KKB dengan prajurit Kodim 1715 Yahukimo di Dekai menyebabkan seorang prajurit gugur yaitu Pratu LW, dan tiga terluka tembak yakni Pratu NS, Sertu RS dan Komandan Kodim 1715 Letkol Inf Yohanes Tethool. Sabtu (11/3) KKB menembak pesawat Trigana yang membawa penumpang 66 orang dari Dekai tujuan Jayapura. Kemudian Minggu malam (12/3) membakar SD YPK Metanoia dan Kamis dini hari membakar SMPN 2 Dekai.(sof/ANTARA)
Kursi Menpora Jatah Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) adalah jatah Partai Golkar.\"Menpora sudah pasti, jabatan diisi oleh Partai Golkar,\" katanya di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikan Muhaimin, ketika ditanyakan apakah kursi Menpora akan berpindah ke partai lain setelah Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Istana negara, Rabu (15/3).Muhaimin menegaskan sampai saat ini belum ada komunikasi dengan presiden, terkait reshuffle atau pun pengisian jabatan menteri.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan tiga nama pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden RI Joko Widodo.\"Ketua Umum kita sudah memberikan ke Presiden. Kita tinggal tunggu Presiden milih yang mana dari tiga calon yang diusulkan,\" kata Lodewijk di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga selepas pengunduran diri Zainudin Amali.(sof/ANTARA)
Muhaimin dan Yusril Bertemu Empat Mata
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu empat mata, dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.Pertemuan berdua itu, dilakukan di sela-sela kunjungan elit PBB di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis petang.Yusril tiba bersama belasan elit PBB sekitar pukul 15.30 WIB. Dia diterima Muhaimin dan elit PKB di ruangan pertemuan lantai dasar kantor PKB.Beberapa menit kemudian, Muhaimin mengajak Yusril berbincang di salah satu ruangan lain di kantor tersebut.\"Reuni khusus, karena pernah menjadikan Gus Dur sebagai presiden,\" ungkap Muhaimin.Selain itu, kata Muhaimin, Yusril juga pernah menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.\"Saya ingin cek kesaktian beliau, siapa yang menang di 2024,\" katanya berkelakar.Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengakui kedekatannya dengan PKB sejak tahun 1998, pada masa kepemimpinan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).\"Persahabatan yang luar biasa dan susah untuk dilupakan selama-lamanya,\" katanya menegaskan.Yusril juga menceritakan pengalamannya pada tahun 1999, saat mengusung Gus Dur jadi calon presiden.\"Pada waktu itu saya diminta mundur. Saya pun berpidato singkat di MPR, saya mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada saudara saya, Abdurrahman Wahid,\" ungkap Yusril.(sof/ANTARA)
PKS Terbuka bagi Masyarakat Sumsel untuk Menjadi Caleg Pemilu 2024
Palembang, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Selatan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat (DPR RI) pada Pemilu 2024.\"Siapapun yang memiliki jiwa nasionalisme cinta NKRI, serta berjuang melalui lembaga legislatif untuk mencerdaskan, menyejahterakan, dan melindungi masyarakat silakan bergabung ke PKS mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 14 Februari 2024,\" kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumsel Muhammad Toha di Palembang, Kamis.Menurut dia, sesuai jadwal pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada 24 April-25 November 2023.Untuk menghadapi pencalonan itu, pihaknya telah menyiapkan kader partai serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang siap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.\"Kami terbuka bagi siapapun yang akan maju di pemilihan anggota legislatif tahun depan, tidak benar jika ada isu yang berkembang PKS menutup kesempatan masyarakat mencalonkan diri yang selama ini belum menjadi kader dan anggota partai,\" ujar Toha.Dia menjelaskan, bukti pihaknya selalu membuka diri bagi siapapun yang akan bergabung ke PKS, hampir setiap bulan dibuka \'Sekolah Cinta Indonesia\' di tingkat dewan pimpinan wilayah provinsi dan kabupaten/kota.Kegiatan pengenalan politik dan perekrutan kader PKS itu hingga Maret 2023 ini telah digelar 21 kali.Sekolah Cinta Indonesia itu mendekati pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres akan digelar lebih intensif lagi beberapa kali dalam sebulan atau setiap pekan.Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 2024, ujar Toha.Sementara Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengimbau masyarakat untuk mengikuti dan menyukseskan tahapan Pemilu 2024 dan jangan terpengaruh isu-isu negatif.Untuk tahapan Pemilu 2024 segera dibuka pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota (24 April - 25 November 2023).Kemudian pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober - 25 November 2023), masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)Masa tenang (11 Februari - 13 Februari 2024), pemungutan suara (14 Februari 2024).Penghitungan suara (14 Februari - 15 Februari 2024), rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari - 20 Maret 2024).Penetapan hasil Pemilu (paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan MK atau 3 tiga hari setelah putusan MK).Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024), pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024).Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
KPK Dapat Menangkap Rafael
Oleh Abdullah Hehamahua - Mantan Komisioner KPK TAP MPR Nomor XI/1998 melahirkan dua undang-undang: UU No. 28/1999 tentang PN yang bebas dari KKN dan UU No. 31/99 tentang Tindak Pidana Korupsi. UU No.28/1999 melahirkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). UU No 31/99 melahirkan UU No.30/2002. UU inilah yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPKPN menemukan keganjilan pemilikan rumah Megawati. Waktu itu, beliau Presiden. Senayan dan PDIP geger. Bola liar bergelinding sewaktu pembahasan RUU KPK. Buntutnya, KPKPN dibubarkan. Ia dianggap anak macan yang akan menerkam induknya. Sebab, hanya dalam waktu singkat, KPKPN melaporkan puluhan Penyelenggara Negara (PN) ke Mabes Polri yang diduga korupsi. KPKPN setelah dibubarkan DPR dan Megawati, dijadikan salah satu direktorat di KPK. KPK selama belasan tahun, boleh dibilang, tidak ada PN yang dipidanakan berdasarkan temuan dalam LHKPN. Padahal, laporan kekayaan Rafael dalam LHKPN, 2022, tercatat Rp. 56,1 milyar. Suatu angka fantastis. Jika digunakan cara KPKPN, Rafael dapat ditangkap KPK. Maknanya, KPK gagal melaksanakan tugasnya di bidang pencegahan korupsi melalui pemeriksaan LHKPN. Fungsi dan Manfaat LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu dokumen negara. Ia berisi laporan kekayaan seorang PN. Kekayaan yang dilaporkan meliputi harta bergerak, kekayaan tidak bergerak, simpanan uang di bank dan saham. Harta yang dilaporkan dalam LHKPN meliputi kepunyaan PN dan pasangan serta kepunyaan anak yang masih dalam tanggungan orang tua. LHKPN dilaporkan sebelum, selama, dan sesudah seseorang menjadi PN. Namun, jika ada perubahan kekayaan secara signifikan, meski baru beberapa bulan menjabat, ia harus dilaporkan. Perubahan kekayaan yang signifikan itu misalnya, baru beberapa bulan dilantik, dia mendapat warisan. Ia bisa berupa bangunan, tanah, uang tunai atau saham. Perolehan kekayaan yang baru tersebut harus dilaporkan. Sebaliknya, PN menjual rumah, tanah, atau mobil miliknya, hal tersebut harus dilaporkan dalam LHKPN Perubahan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Rafael harus melaporkan mobil dan motor yang biasa digunakan anaknya, David. Jika dikatakan, mobil dan motor tersebut milik abangnya, maka pemilikan harta tesebut, bermasalah. Di sinilah kesalahan yang dilakukan KPK di mana dikatakan, cukup sulit memeriksa kekayaan Rafael. Sejatinya, pelaporan kekayaan seorang PN, tidak bermakna mereka dilarang kaya. LHKPN tersebut dimaksudkan agar negara melalui KPK mengetahui, bagaimana cara memeroleh dan menggunakan kekayaan yang dipunyai. Jika dalam proses mendapatkan dan menggunakan kekayaan, ada ketidak-wajaran maka KPK melakukan proses tindak lanjut. Ia bisa berupa tindakan pencegahan maupun penindakan. KPK dengan cara ini dapat menyelamatkan keuangan/perekonomian negara agar rakyat jelata tidak semakin menderita. Sebab, wajib pajak “diperas” Sri Mulyani, tapi uang-uang tersebut “dicuri” anak buahnya. KPK Segera Tangkap Rafael Andaikan tidak ada kasus penganiayaan David oleh Mario, maka KPK dan masyarakat tidak tahu, ada 13 ribu anak buah Sri Mulyani yang belum melaporkan LHKPN. Apalagi LHKPN Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang kontroversial. Bahkan, banyak Pejabat Kemenkeu yang punya kekayaan fantastis. Belum lagi “money laundry” di kalangan Kemenkeu yang dilaporkan PPATK. Mereka yang wajib lapor kekayaannya hanyalah yang berstatus PN. Hal ini ditetapkan dalam UU No. 28/1999. Namun, berdasarkan PP No. 94/2021, setiap PNS wajib lapor kekayaannya. Dalam LHKPN 2021, kekayaan RAT, Rp. 56,1 milyar. PPATK informasikan, RAT, 2019 – 2023, terjadi mutasi Rp.500 milyar dari 40 rekening miliknya, isteri dan anak. Belum lagi informasi PPATK, adanya potensi pencucian uang sebesar 300 trilyun rupiah di kalangan 467 pegawai pajak sejak 2009 sampai dengan 2023. Saya, sebagai Ketua Subkomisi Legislatif KPKPN, hanya dalam waktu tiga tahun dapat melaporkan sepuluh anggota legislative ke Mabes Polri. Sebab, KPKPN hanya lembaga pencegahan korupsi melalui pelaporan harta kekayaan PN. Jika ditemukan ada dugaan korupsi dalam perolehan harta kekayaan PN, maka hal tersebut dilaporkan ke Mabes Polri untuk ditindak-lanjuti secara pidana. Anehnya, selama belasan tahun, boleh dibilang KPK tidak tangkap PN berdasarkan telaahan LHKPN. Metode yang digunakan KPKPN, ada empat tahap. Pertama, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen LHKPN. PN biasanya sulit melengkapi dokumen, khususnya sertifikat tanah dan bangunan. Jika PN melaporkan rumah atau tanah miliknya dalam LHKPN, dia biasanya punya dokumen. Tugas anggota KPKPN, mengusut kesahihan dokumen tersebut. Mungkin saja dia memerolehnya secara illegal. Anggota KPKPN melakukan pengecekan ke BPN terkait. Di sini akan diperoleh data, rumah atau tanah yang dipunyai, legal atau tidak. Tahap kedua, jika informasi BPN, sertifikat rumah atau tanahnya legal, anggota KPKPN akan mengusut. Apakah total gaji yang diperoleh PN berbanding lurus dengan harga rumah atau tanah yang dimiliki. Jika jumlah penghasilan legal, dikurangi pengeluaran rutin, apakah tabungan yang dimiliki berbanding lurus dengan nilai rumah dan tanah yang dimiliki. Jika tidak, diduga, PN terkait melakukan KKN. Penyimpangan tersebut bisa dalam bentuk pemerasan, yakni beliau menguras pelanggannya. Bisa juga beliau menerima hadiah dari pelanggannya. Bahkan, penyimpangan itu bisa berupa manipulasi data. Tahap ketiga, anggota KPKPN turun ke lapangan. Mereka memeriksa langsung keadaan pisik bangunan atau tanah yang dimiliki PN. Kupunyai pengalaman ketika memeriksa lokasi tanah dan bangunan milik Ketua DPRD Provinsi di pulau Sumatera. Tiba di lokasi, kutemukan beberapa data baru. Ada studio radio milik Ketua DPRD. Ada kegiatan bisnis berupa iklan berbayar di radio tersebut. Kutemukan pula, ada tambak ikan yang cukup luas. Semuanya tidak dilaporkan dalam LHKPN. Lain halnya dengan anggota DPRD di pulau Bali. Kutemukan di lokasi ada kandang babi yang jumlahnya cukup banyak. Ternak ini tidak dilaporkan dalam LHKPN. Padahal, nilainya cukup tinggi, puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya pemeliharaan. Semua fakta itu akan memengaruhi jumlah pemasukan, pengeluaran dan total kekayaan seorang PN. Kutemukan di Sulawesi, ada beberapa hektar tanah yang ditanami pohon kelapa. Tanaman kelapa ini secara rutin mendatangkan penghasilan signifikan. Ia berupa penjualan kelapa muda, kelapa tua, dan kopra. Hasil dari puluhan pohon kelapa tersebut, tidak dilaporkan dalam LHKPN. Kudapatkan pula informasi masyarakat. Mereka adalah tetangga, baik di rumah tempat tinggal PN maupun di lokasi tanah, kebun, atau sawah miliknya. Ada yang mengatakan, tanah, kebun atau sawah tersebut dibeli setelah Pemiliknya menjadi PN, baik sebagai anggota legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Ada pula warga yang mengatakan, rumah atau tanah yang ditempati, bukan milik mereka. Ia milik PN terkait. Bahkan, ada yang bilang, di antara mereka bersaudara, PN itulah yang kaya. Mayoritas anggota legislative yang kudatangi, tidak melaporkan perabot rumahnya. Padahal kursi tamu mewah yang dimiliki, nilainya puluhan juta rupiah. Sebab, bahannya kayu jati dan dipesan langsung dari Jepara. Maknanya, dengan mendatangi lokasi dan mewawancarai warga yang mengenali PN, dapat diketahui adanya dugaan KKN oleh pejabat negara terkait. Tahap keempat, klarifiksi sekali lagi dengan PN terkait. Biasanya, mereka tidak bisa membuktikan, seluruh hartanya diperoleh dari gajinya. Berdasarkan empat tahap itulah, kulaporkan sepuluh anggota DPR dan MPR ke Mabes Polri. Padahal, saya dan anggota KPKPN lainnya melakukan penelusuran kekayaan PN secara konvensional. KPK punya pelbagai kewenangan, termasuk penyadapan. KPK dengan demikian lebih mudah menemukan dugaan korupsi yang dilakukan seorang PN. Jadi, jika Direktorat LHKPN, KPK menggunakan empat tahapan yang saya lakukan selama di KPKPN, in syaa Allah, Rafael dan puluhan, bahkan ratusan pegawai Kemenkeu dimasukkan ke dalam penjara. Semoga !!! (Depok, 15 Maret 2023).
Hukum Berantakan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi intrik politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya industri hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK berpotensi menjadi mafia hukum\" \"Kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan restorasi kepemimpinan nasional agar kembali ke the truth dan Justice\"(Prof. Suteki) Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, ektraordinary bukan perubahan yang biasa baik inkremental maupun cut dan glue. Bahkan Indonesia seperti sudah tidak ada lagi hukum yang mengatur dirinya sendiri. Karena rezim, negara dan presiden sudah dalam kendali hukum Kapitalis. Hukum untuk menuju cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Emha Ainun Najib). Tersisa hukum Taipankrasi, tidak diperlukan lagi hukum tertulis untuk menjaga negara sesuai cita cita Proklamasi, yang hidup dan riil hukum komando kekuasaan layaknya hukum Politbiro komunis. Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang dapat mengatur dan menguasai parlemen (Prof. Rizal Ramli). \"Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024. Hukum di Indonesia hanya sebagai instrumen untuk mengawal kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan melalui rekayasa pemenangan pemilu 2024. Kalau hitung hitungan kalah harus ada penundaan pemilu (Prof Deny Indrayana) Tujuan ahirnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum sebagai garansi menjaga dan melanggengkan kekuasaan. Kekuasan membuat ius constitutum (aturan saat ini) untuk menjaga kekuasaan terus berlangsung dan ius constituendum (aturan yg akan datang ) aman dari gangguan. Memang sangat berat dan berbahaya ketika iklim kekuasaan dalam remote Taipan dan kaum kapitalis, untuk terjadinya Pemilu bisa terlaksana dengan, jujur dan adil. Kondisi ini bukan saja tidak sehat tetapi akan memporak-porandakan dan menghancurkan iklim demokrasi di Indonesia, terus membusuk. \"Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan, untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang\". Hanya pilihannya sangat dilematis terus berlangsungnya proses pemilu tetap dalam ancaman rekayasa kecurangan maha besar. Penundaan pemilu akan berisiko politik lebih berbahaya terjadinya kekosongan kekuasaan. System pemerintahan dictatirship atau monarchi yg adil, jujur dan bijak, jauh lebih baik daripada system pemerintahan demokrasi yg sudah dikorupsi dan direkayasa (corrupted democracy), seperti di Indonesia saat ini, dari demokrasi berubah menjadi Partaikrasi dan Taipankrasi, hukum direkayasa sesuai kebutuhan dan keinginan penguasa dan kapitalis. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh kekuasaan partai politik, yang sudah di luar batas. Hukum rusak parah, membusuk dan porak poranda. Inilah momentum rakyat secepatnya melakukan konsolidasi guna terhimpun sebuah kekuatan besar hingga mampu melakukan gerakan perubahan besar dan mendasar untuk menyelamatkan Indonesia. Maka jika benar-benar menghendaki perubahan, tak ada lagi pilihan selain penggantian Presiden dengan kekuatan people power, sebagai pintu perubahan dan perbaikan. ****
Ada Tukar Tambah Politik di Balik Mega Skandal 300 T hingga Kepala PPATK Masuk Angin
Jakarta, FNN – Tawar-menawar politik agaknya tengah terjadi di Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Mahfud MD, berkaitan dengan isu mega skandal 300 triliun. Karena, PPATK tiba-tiba menyatakan bahwa transaksi itu bukan pencucian uang dan bukan soal korupsi di Kementerian Keuangan, tapi laporan sebagai penyidik asal. Padahal, sebelumnya PPATK melaporkan hal tersebut sebagai transaksi yang terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau memang hanya laporan sebagai penyidik asal mengapa harus ada ribut-ribut sampai harus Mahfud sendiri yang membongkar? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa dari awal dia tahu ini adalah pelanggaran etik. Bahwa PPATK akhirnya mundur lagi, pasti itu karena tekanan politik. Hal itu pula yang menyebabkan negeri ini tidak bisa maju secara moral. Mestinya, kata Rocky, ketika Sri Mulyani mendengar transaksi mencurigakan 300 triliun dan sudah 200 kali diajukan oleh PPATK, diam saja. Dia mesti refleksi bahwa dia memang salah kemudian mengundurkan diri dan mempersilakan PPATK menerangkan ke publik apa sebetulnya masalahnya. Lalu PPATK menguraikan aspek apa saja yang tersangkut di situ sehingga PPATK lebih lega. Tetapi, lanjut Rocky, karena Sri Mulyani tidak mau mundur, PPATK juga takut Sri Mulyani fight back dan PPATK kena. Atau, mungkin juga Sri Mulyani menghitung bahwa dia masih mampu menerangkan itu karena dia tahu ke mana arah uang itu mengalir. Soal-soal seperti ini, menurut Rocky, akan dibongkar habis-habisan begitu terjadi pergantian rezim, entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. “Tetapi, poin FNN adalah Mahfud yang memulai ini, dia mesti meneruskan logikanya bahwa ini adalah korupsi, ini adalah pencucian uang, mau Sri Mulyani enggak ngaku, mau PPATK nggak ngaku, beban pembuktian sekarang ada pada teman kita, yaitu Prof. DR. Mahfud MD,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23), dalam sebuah diskusi rutin yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Mahfud MD juga mesti menerangkan mengapa Sri Mulyani tidak mau mundur. Mundur atau menyamping dari misi utamanya, yaitu untuk mengawasi lalu lintas uang, dan menganggap ini cuma laporan biasa, tetapi ditekankan dengan sangat kuat bahwa laporan itu tidak didengar. “Jadi, hal-hal yang lucu itu bisa dengan mudah kita analisis bahwa di dalamnya ada tukar tambah politik lagi itu, antara Sri Mulyani dan PPATK, antara PPATK dengan istana yang diwakili oleh Pak Mahfud. Segitiga ini akan dibongkar pada waktunya,” ujar Rocky. Pertama kali kasus ini muncul adalah ketika Pak Mahfudz mengungkapkan ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di Kemenkeu dan melibatkan 460 orang pegawai Kementerian Keuangan, dan transaksi terbanyak terjadi di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Ketika jumpa pers dengan Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud menyatakan bahwa dia tidak menyebutnya korupsi, tapi tidak pidana pencucian uang. Kemudian, PPATK menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan 200 berkas terkait transaksi mencurigakan, nominalnya sampai individu-individunya jelas. Mahfudz juga menyampaikan informasi tersebut di dua tempat, yaitu UGM dan UII, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kemudian PPATK melakukan jumpa pers kemudian bersama dengan para Wamen dan para Dirjen. Sekarang tiba-tiba PPATK berbalik badan. “Kita masuk di dalam ukuran nilai, seluruh ukuran nilai itu absolut. Jadi, kalau misalnya PPATK yang didesain sebagai lembaga yang hendak memantau potensi korupsi, dan dia sudah ucapkan bahwa itu punya aspek korupsi yang kuat sekali, lalu di-backup oleh Mahfud MD, itu artinya PPATK tahu bahwa yang diucapkan Mahfud itu sebenarnya suara dia. Jadi Mahfud adalah load speakernya PPATK. Sekarang, kalau PPATK mundur, Mahfud juga bingung,” ujar Rocky. Menurut Rocky, tidak mungkin Mahfud tahu semua yang ada PPATK. Dia cuma pengendali sehingga dia berharap PPATK melanjutkan dengan lebih kuat. Netizen bahkan menekan Mahfud kenapa tidak langsung ke polisi saja, kenapa di UII dan UGM. Tetapi, Mahfud juga berhitung, kalau terjadi sesuatu yang berat lalu tiba-tiba Sri Mulyani bilang iya memang ada di situ, tapi lalu lintasnya juga ada panah ke arah istana, maka Mahfud juga yang kena, tambah Rocky. “Jadi, beban itu tetap ada pada PPATK supaya Pak Mahfudz juga jangan kehilangan suara. Jadi baterainya ada pada PPATK, load speakernya ada pada Pak Mahfud,” ujar Rocky.(sof)
POPULER
