ALL CATEGORY
AS Mengkhawatirkan Pasal-pasal Dalam KUHP Baru Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan kekhawatiran pemerintahnya terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yang disahkan akhir tahun lalu.Hal tersebut disampaikan Blinken kepada Menlu RI Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon, Kamis (16/2), menurut Departemen Luar Negeri AS.\"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum pidana baru di Indonesia,\" kata juru bicara Deplu AS Ned Price di situs web kantornya.Selain Blinken, empat senator AS juga turut memprotes KUHP anyar tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.Surat tertanggal 1 Februari 2023 itu ditandatangani Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.\"Kami menulis surat ini kepada Anda dengan keprihatinan mendalam tentang hukum pidana baru yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022,\" kata mereka dalam surat itu, yang salinannya dipublikasikan di situs web Senat AS.Mereka menyoroti beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.KUHP baru Indonesia itu dinilai memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan media.Termasuk dalam hal itu adalah soal kriminalisasi atas penyiaran berita yang belum diverifikasi dan undang-undang pencemaran nama baik.Mereka menilai pasal-pasal tersebut akan memudahkan pihak berwenang mengadili orang-orang yang mengkritik pemerintah. Para senator AS itu juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aturan yang dapat mengkriminalisasi sosialisasi penggunaan kontrasepsi dan aborsi, yang mereka nilai melanggar hak privasi jutaan orang.Tak hanya soal HAM, mereka AS juga menilai kemungkinan KUHP baru berdampak bagi perekonomian Indonesia.Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim pada acara \"US-Indonesia Investment Summit\" mengatakan bahwa mengkriminalisasi keputusan pribadi setiap individu akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia.\"Hasil (pelaksanaan KUHP baru) dapat mengurangi investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,\" kata dia.Para senator AS itu juga mengatakan mereka meminta Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang baru tersebut.\"... dan memastikan setiap pasal... konsisten dengan kewajiban Indonesia dalam mematuhi HAM internasional dan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri,\" kata mereka dalam surat tersebut.KUHP merupakan undang-undang yang mengatur hukuman bagi perbuatan pidana di Indonesia.KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.KUHP tersebut akan menggantikan KUHP sebelumnya yang ditetapkan dengan UU No. 1 Tahun 1946.(ida/ANTARA)
Tiga Polisi Indonesia Mengawal Kepulangan WNA Buronan Interpol ke Italia
Badung, FNN - Tiga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengawal ketat kepulangan seorang warga negara asing berinisial AS yang merupakan buronan Interpol kembali ke Italia untuk menjalani proses hukum di negaranya.Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Ngurah Rai Sugito saat jumpa pers di Badung, Bali, Minggu, menyampaikan AS kembali ke Italia, Minggu, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.“Hari ini (19/2) akan ada pemulangan,” kata Kakanim Ngurah Rai.Walaupun demikian, Imigrasi dan kepolisian merahasiakan informasi jadwal penerbangan, nomor penerbangan, maskapai, dan rute penerbangan AS demi alasan keamanan dan keselamatan masyarakat juga tersangka Interpol itu sendiri.“Yang bersangkutan merupakan subjek Red Notice Interpol sejak 2016, kemudian yang bersangkutan akan segera dipulangkan. Namun, untuk waktu, nomor penerbangan, tidak bisa disampaikan demi alasan keamanan,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan di jumpa pers yang sama.Di sesi jumpa pers yang sama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto menyampaikan Polri telah berkoordinasi dengan Interpol, baik melalui perwakilannya di Indonesia dan Italia (NCB Roma).“Yang bersangkutan kita antar ke Italia. Jadi dia tidak dijemput (NCB Roma) di sini,” kata Satake Bayu.Kemudian, Kepala Urusan Administrasi Bagian Kejahatan Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Kompol Anggaito Hadi Prabowo menyampaikan tiga polisi yang mengawal kepulangan AS terdiri atas dua anggota Polda Bali, dan satu anggota Divhubinter Polri.“Di sini Divhubinter Polri berkoordinasi dengan NCB Roma dengan sistem police-to-police. Kepulangan AS didukung penuh (terutama terkait biaya perjalanan, red.) oleh Pemerintah Italia melalui NCB Roma,” kata Kompol Anggaito yang juga mewakili NCB Jakarta.AS ditangkap saat transit dari Malaysia menuju Australia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, oleh Polda Bali dan Imigrasi Ngurah Rai pada pekan pertama Februari 2023.AS, yang mengaku sebagai pengusaha properti di Australia dan memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Australia, merupakan buronan Interpol (NCB Roma) untuk kasus peredaran mariyuana seberat 160 kilogram di Italia.Anggaito menyampaikan AS diyakini terkait dalam jaringan organisasi kriminal di Italia, Ndrangheta, yang menurut pejabat Divhubinter Polri, juga tidak hanya kerap terlibat dalam distribusi narkotika, tetapi juga penipuan, dan kejahatan lainnya.(ida/ANTARA)
Tim DVI Polri Mengidentifikasi Dua Jenazah WNI Korban Gempa Turki
Jakarta, FNN - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi dua jenazah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi di Turki, keduanya berasal dari Bali bernama Irma Lestari (33) dan Ni Wayan Supini (45).\"Selanjutnya kedua jenazah akan dipulangkan ke Tanah Air oleh pemerintah melalui KBRI Ankara dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang direncanakan akan didampingi Atpol KBRI Ankara,\" kata Kasatgas Misi Kemanusiaan Turki 2023 Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.Gatot menerangkan awalnya pada Kamis (16/2), tim INASAR beserta petugas setempat telah menemukan dua jenazah dengan jenis kelamin perempuan di daerah Dyarbakir.Tim DVI Polri kemudian mendapat permintaan dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki guna melakukan pemeriksaan 2 jenazah diduga WNI yang dinyatakan hilang kontak di Dyarbakir akibat bencana gempa bumi yang menimpa Turki pada Senin (6/2).\"Tim langsung membantu melakukan tindakan proses identifikasi,\" kata Gatot.Gatot mengungkapkan kedua jenazah tersebut ditemukan di bawah reruntuhan Gedung Apartemen Galeria di Kota Dyarbakir setelah tertimbun selama kurang lebih dua minggu.Kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual membuat Tim DVI melakukan identifikasi yang lebih akurat secara saintifik.Tim berhasil mengidentifikasi korban bernama Irma berdasarkan catatan medis dan properti. Sementara untuk korban Ni Wayan Supini teridentifikasi berdasarkan catatan medis, gigi, dan properti.(ida/ANTARA)
Kami Yakin Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 "On The Track"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan pihaknya meyakini bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan rencana atau on the track. \"Kami menyakini tahapan ini on the track, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, pemilih Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri akan menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS. Kami sangat yakin itu,\" ujar Idham saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Ia melanjutkan KPU meyakini hal tersebut karena sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebutkan bahwa pemilu di Tanah Air diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut, Idham menyampaikan Pasal 167 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. \"Pasal ini merupakan turunan atau merujuk pada Bab 7 Pasal 22E UUD NRI 1945. Yang diamanatkan pasal itu, tidak hanya berbicara asas pemilu, tetapi juga pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,\" ujar dia. Dengan demikian, Idham menegaskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali merupakan perintah konstitusi. Dia pun menyampaikan amanat konstitusi itu menjadi dasar yang jelas untuk menghentikan isu penundaan Pemilu 2024. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022.(ida/ANTARA)
PPATK Didorong untuk Berkoordinasi dengan APH Soal Dana Ilegal Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan adanya dana ilegal yang mengalir untuk penyelenggaraan pemilu.\"Yang seharusnya dilakukan PPATK, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tiga lembaga penegak hukum ini kemudian bisa mengecek informasi yang disampaikan PPATK. Ini yang harus dilakukan, bukan di Bawaslu, melainkan aparat penegak hukum,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu.Bagja lalu menyampaikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, hanya bertugas untuk menyelidiki dan menindak persoalan terkait dengan dana kampanye. Saat tahapan kampanye itu belum dimulai, lanjut dia, persoalan dugaan adanya dana ilegal untuk pemilu tidak bisa diselidiki dan ditindak oleh Bawaslu.\"Ada dana yang kemudian disinyalir akan ke pemilu dari usaha-usaha ilegal. Masalahnya, Bawaslu itu tugasnya pada dana kampanye. Tahapan kampanye belum dimulai. Tahapan kampanye dimulai 28 November 2023,\" ujar dia.Dalam kesempatan yang sama, Bagja menilai seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, juga perlu mengambil peran untuk mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya dana ilegal yang menurut PPATK berasal dari tindak pidana pencucian uang dan digelontorkan kepada partai politik untuk pemilu.\"Nah, ini yang saya kira (perlu) didorong oleh mahasiswa. Demokrasi ini harus berjalan dengan baik. Ada kepastian hukum, kepastian hukum di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa negara ini berdasarkan hukum. Nah ini, kita enggak bisa kemudian keluar dari itu,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Tidak Mungkin Ditunda
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar Survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022 yang lalu. Saat ini, lanjut dia, salah satu tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan adalah seleksi anggota KPU di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. \"Semua harus tahu, sekarang ada seleksi (anggota KPU daerah). Misalnya, ada 20 KPU provinsi akan diseleksi pada akhir tahun ini,\" ujar dia. Dengan demikian, menurut Bagja, seluruh pihak sudah sepatutnya optimistis bahwa Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Ini keringat dan air mata, menanti-nanti Pemilihan Umum 2024 untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Itu pemungutan suara. Pemilu tidak dikerjakan dalam satu hari. Pemilu dikerjakan 20 bulan. Sekarang, sudah tahapan,\" ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Bagja menyampaikan harapannya agar tidak ada aturan mengenai pemilu yang berubah di tengah tahapan-tahapan pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini. \"Ini sudah delapan bulan (beberapa tahapan pemilu dilaksanakan), loh. Kalau tiba-tiba aturan diubah, di situ menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur. Ketidakpastian hukum melahirkan banyak hal. Itu yang perlu dijaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu, melainkan juga pemangku kepentingan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi,\" jelas dia.(ida/ANTARA)
Wahai Surya Paloh Tegarlah dengan Hati yang Kokooh
Oleh: Sulung Nof - Kolumnis Harus diakui, mungkin saja sebagian dari yang membaca tulisan ini ada sepenggal keraguan terhadap Surya Paloh ketika meminang H. Anies Baswedan, Ph.D. sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029. Argumentasi yang menjadi sandaran berpikirnya cukup logis, sebab menggunakan referensi sejarah yang cukup panjang. Apalagi Surya Paloh dikenal sebagai aktor politik kawakan yang sudah eksis selama empat dekade. Sebagai penulis, kami tentu menghormati pandangan tersebut sebagai khazanah demokrasi yang menjamin kebebasan sipil, yakni menyatakan pendapat. Ini tandanya dialektika tumbuh secara sehat. Namun demikian, setelah kami menyimak pidato dan dialog Ketua Umum Nasdem —sedikitnya tiga kali sejak mendeklarasikan H. Anies Baswedan, Ph.D., maka kepercayaan kepada Surya Paloh makin menguat. Mari kita tarik garis waktu ke Oktober 2022. Saat itu, waktu adalah komoditi yang sangat berharga, terutama tanggal 3 Oktober 2022. Ada isu yang ramai diperbincangkan publik yaitu \"Kuningan\" sudah siapkan rompi oranye. Harus diakui pula, Partai Nasdem adalah satu-satunya parpol yang mengambil inisiatif untuk \'melindungi\' H. Anies Baswedan, Ph.D dari atraksi hukum. Bisa jadi ini terkait dengan sosok beliau sebagai Deklarator Nasional Demokrat. Bahkan untuk menyempurnakan ikhtiar tersebut, Pimpinan Media Group itu menghendaki agar bisa segera diwujudkan deklarasi Koalisi Perubahan: Nasdem, PD, dan PKS pada momen Hari Pahlawan, yaitu 10 November 2022. Tapi sepertinya publik masih harus menunggu kapan pastinya deklarasi itu dieksekusi. PKS tampak mengulur waktu (buying time) dengan dalih akan diputuskan dalam Rakernas yang dilangsungkan pada akhir Februari mendatang. Dari linimasa di atas sesungguhnya sudah terang-benderang komitmen Pemilik Metro TV terhadap kebangsaan. Beliau rela menempuh jalan ninja yang berbuah rundungan dari lingkungan istana dan pendukungnya. Namun langkahnya tidak juga mundur meskipun sudah dilobi setingkat menteri paling banyak urusan. Berhubung \"wortel\" tidak membuat takluk, maka sepertinya \"tongkat\" adalah pilihan pamungkas yang digunakan untuk menggebuk. Hari ini anak buah kesayangannya diperiksa selama 10 jam dengan 51 pertanyaan. Akankah politisi kelahiran Aceh itu masih tetap setia dan istiqamah? Wallahu a\'lam. Adapun yang bisa kita mohonkan sebagai relawan adalah: \"Wahai Bapak Prof. Dr. Drs. H. Surya Dharma Paloh, mohon tegarlah dengan hati yang kokoh. Mohon ingatlah, pada tanggal yang sama di tahun depan (Pilpres 2024), nasib Indonesia ditentukan sejak hari ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita semua dan bangsa Indonesia. Aamiin Yaa Rabb.\"
Ribuan Kader Partai Gelora Konsolidasi di Tangerang, Deklarasikan Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai Capres-Cawapres
JAKARTA, FNN - Ribuan kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) berkumpul di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ahad (19/02/2023), untuk mendeklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) partai bernomor 7 ini dalam Pemilu 2024. Acara ini sekaligus memulai rangkaian program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi kader. Acara tersebut mempertemukan ribuan kader dan relawan di Tangerang Raya dengan Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Lalu, Koordinator Daerah Pemilihan Banten III Sarah Azzahra, pengurus DPN, DPW tingkat provinsi, DPD atau tingkat kabupaten/kota, hingga pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Marsya Rasyid memberikan sambutan selamat datang dan mengapresiasi pilihan Partai Gelora menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai titik awal konsolidasi nasional. Acara ini juga menandai diluncurkannya semboyan kampanye Partai Gelora untuk mewujudkan \"Indonesia Superpower Baru\", dan konsolidasi daerah pemilihan Banten III yang mengusung Bacaleg Sarah Azzahra. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi superpower baru, karena negeri ini memiliki semua modalnya yang perlukan untuk sampai ke sana. \"Indonesia akan menjadi superpower baru jika ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia, dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis yang didampingi Sarah di atas panggung. Partai Gelora, kata Anis Matta, akan menyiapkan Indonesia sebagai Superpower Baru sejajar dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan Cina. Untuk mencapai tujuan itu, papar Anis, Indonesia membutuhkan GPS atau Kompas untuk menuju Arah Baru Indonesia dalam membangun bangsa dan negara agar bisa menjadi Superpower Baru dunia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai \"titik keberangkatan\" sosialisasi dan konsolidasi, karena makna tersendiri. Fahri menjelaskan, di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten, yang menjadi benteng nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. \"Kita ingin napak tilas dan menjadikan Banten , khususnya Tangerang, menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia Superpower Baru,\" kata Fahri Hamzah. Selain itu, lanjut Fahri, Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi Caleg DPR dari dapil Banten III agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. \"Untuk Banten III kita mengandalkan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Dia , Sarah Azzahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti ibu pertiwi. Perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Di antara ribuan massa, tampak sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan \"Anis Matta Presiden 2024\", \"Anis Matta Presidenku\", dan \"Anis Matta untuk Indonesia Superpower Baru\" bertebaran di arena acara. Konsolidasi daerah pemilihan Banten III ini juga dihadiri dalah aktor kawakan Jaja Miharja yang dikenal dengan ucapan khasnya, yakni \"apaan tuh\". Jaja Miharja sudah bergabung dan menjadi Partai Gelora. (Ida)
Otaknya Hanya Separoh
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Mohon beribu ribu maaf menanggapi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang juga didahului permohonan beribu ribu maaf...! Ironisnya banyak juga yang mengiringi dengan tepuk tangan menanggapi ucapan Megawati yang esensinya menyayangkan kepada kebanyakan emak emak/iibu ibu rumah tangga yang lebih mengutamakan ikut kegiatan pengajian dari pada kegiatan pekerjaan di rumah. Bisa dibayangkan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila yang katanya konsep awal Bung Karno yang nota bene ayahandanya sendiri. Beruntung kemudian konsep awal itu dikelompokkerjakan oleh panitia sembilan dan dilengkapi dengan pemikiran saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, sehingga menjadi makna yang prinsipal dan fundamental yang dipedomani oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak melihat masalah ini dari kacamata ulama atau kiai yang ahli agama. Saya mengajak kita berpikir logis, pragmatis dan komprehensif terkait hal- hal yang tidak bisa dilihat dengan indra mata. Contoh konkrit perbedaan antara orang hidup yang masih bernyawa dan orang yang sudah mati tanpa nyawa. Secara penglihatan mata, orang hidup bisa berucap dan bergerak berdasarkan gagasan, pikiran ataupun niat kemauanya. Sedangkan orang mati tidak bisa sama sekali berucap atau bergerak layaknya yang bisa dilakukan oleh orang hidup. Dari sini menyimpulkan adanya perbedaan antara punya dan tidak punya nyawa, dengan kata lain nyawa yang tidak tampak itu memang ada. Di sisi lain tentang pendidikan, apakah bersifat pembentukan, pengembangan, penambahan, pemantapan ataupun penelitian, semuanya tidak terlepas dan telah tersurat serta tersirat dalam ilmu manajemen (mempersiapkan/merencanakan, rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) dan seterusnya. Bahkan seperti ditakdirkan adanya fakta yang berpasangan seperti dunia akhirat, hidup mati, konkrit abstrak, besar kecil, laki laki perempuan dan masih banyak lagi, yang bisa ditafsirkan sama sama kelihatan atau ada yang bisa dan tidak bisa kelihatan (dunia akhirat). dunia nyata, akhirat tidak nyata. Hal hal yang tidak nyata inilah yang perlu dibahas, dikaji, dianalisis disertai ilmu dan Iman. Jika memang sulit untuk memahami makna iman/kepercayaan, perlu melewati pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Maka kita layak prihatin, atas ucapan Megawati sebagai figur publik sekaligus pimpinan organisasi besar yang membawa dan mempengaruhi orang banyak, terkait ucapanya membandingkan kegiatan pengajian dan pekerjaan rumah tangga bagi ibu ibu/ emak emak, yang layak diragukan pemahamanya terhadap Pancasila sebagai dasar dan landasan berpikir bangsa Indonesia. Dikaitkan kebutuhan manusia hidup untuk memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat, masa kini dan masa depan, seiring dengan perkembangan dunia dan kemajuan tehnologi, tidak menutup kemungkinan manusia berupaya menyesuaikan dengan kebutuhanya dengan menyeimbangkan bekal dan kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Pasti tidak mungkin seorang Megawati berotak terbalik atau hanya berotak separuh yang akan membelenggu dan mempersempit pandanganya sendiri untuk kebaikan sesama....mit aamiitt...! Bandung, 19 Februari 2023
Ramai Rangkap Jabatan, Sepi Ungkap Kegagalan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Harga sembako naik, BBM naik, listrik naik, pajak naik dan pelbagai kepentingan hajat hidup orang banyak terdongkrak dan ikut meroket setingi-tingginya. Hanya harga diri pejabat dan elit politik yang drastis turun dan jatuh terjun bebas. Luar biasanya lagi, di tengah amburadulnya dan bahkan terjadi kejahatan dalam penyelenggaraan negara, banyak pemangku kepentingan publik yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan. Negeri yang kaya ini, memang tak boleh membuat rakyatnya sejahtera. Sumber daya alam yang berlimpah, hanya diperuntukan bagi bangsa asing dan segelintir penguasa lokal. Hidup mewah dan berlebih-lebihan bagi kelompok kecil warga negara, pongah membusungkan dada sambil terus memelihara kemiskinan pada sebagian besar rakyat. Kemakmuran dan keadilan sosial memang ada, meski hanya di dalam dompet para pejabat dan pemilik modal. Uang, harta dan semua aset negara menjadi bancakan para pengusaha dan elit pemerintahan. Keduanya yang mengatur negara, melakukan konspirasi dan kesepakatan jahat dalam rupa oligarki korporasi dan partai politik. Kelakuan penyelenggara negara semakin mempertontonkan ketelanjangan moral dan ahlak. Tak sekedar gagal mengemban amanat penderitaan rakyat, pemegang regulasi malah ikut melakukan hal-hal yang tak pantas. Tak sekedar tradisi korup, kebijakan dan implementasi di lapangan juga berkontribusi menyengsarakan kehidupan rakyat. Penderitaan hidup yang bertubi-tubi memaksa rakyat menjadi korban harta benda dan jiwa akibat tabiat penguasa. Keringat, darah dan nyawa harus bergelimang menghadapi rezim kekuasaan yang tamak, rakus dan menghalalkan segala cara demi memenuhi syahwat duniawi. Tak peduli rakyat atau siapapun, yang menghalangi harus dilobi dan dibujuk, jika tak bisa disingkirkan jika perlu dibasmi. Dalam trend kebobrokan penyelenggaraan pemerintahan dan kecenderungan negara gagal. Rezim kian tak tahu diri, tak punya malu dan kehormatan. Bukan mundur dari jabatan dari ketidakbecusan mengurus rakyat, banyak pejabat malah bangga rangkap jabatan. Hanya karena terlanjur asik menggumuli nikmatnya kekuasaan, banyak pejabat ingin memperpanjang jabatan dan menambah lagi kewenangannya. Sungguh miris dan begitu memalukan, sudah gagal tapi begitu percaya diri serakah pada jabatan. Tal ada lagi pikiran, ucapan dan tindakan yang bersandar pada keberadaban, pemangku kepentingan publik bahkan juga sudah melakukan kejahatan, baik secara personal maupun institusional. Teruskan saja memuaskan dahaga dan lapar akan jabatan, sampai Tuhan menunjukkan sejatinya kekuasaan. Sudah tak becus merasa paling bagus di republik ini. Jelang hajatan demokrasi terbesar pada pilpres 2024, kebanyakan penjahat berbaju pejabat, bernafsu mencalonkan diri sebagai presiden. Menambah jabatan menjadi strategi sekaligus mengincar jabatan orang nomor satu di negeri ini. Silahkan sebebas-bebasnya dan semaunya, sekarepe dewe dan seudelnye. Akan ada waktunya datang hukuman, bagi yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan. (*)
POPULER
