ALL CATEGORY
JPU Didukung untuk Banding Atas Vonis Bebas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung jaksa penuntut umum (JPU) melakukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas dua terdakwa dari kepolisian dalam kasus Tragedi Kanjuruhan.\"Evaluasi kita kan ada kejaksaan. Masalah ini kita mau tanya masalahnya di mana? Kok bisa seperti itu, walaupun jaksa masih punya hak untuk banding ya, kita dorong untuk banding,\" kata Habiburokhman di sela acara Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Jakarta, Jumat.Dia meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik yang mengurus kasus tersebut hingga penjatuhan vonis bebas dua perwira Polri itu.\"Kita evaluasi lagi ya kinerja penyidik, penyelidikan, dan penuntut dan bebas,\" ujarnya.Sebab, dia menilai harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan yang menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia dalam peristiwa memilukan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.“Kejadian itu kan memakan korban sangat banyak, pastilah ada kesalahan apakah itu kesengajaan atau kelalaian. Masa enggak ada? Harusnya logika hukum sederhananya ada yang bertanggung jawab,\" tuturnya.Kesalahan, lanjut dia, bisa saja terjadi saat proses penyidikan maupun penyusunan surat dakwaan sehingga vonis bebas dijatuhkan.\"Apakah dalam konstruksi penyusunan dakwaan dan tuntutan atau sejak awalnya yang lebih awal lagi, sejak awal penyidikan, penentuan pasalnya tidak pas. Lalu, penentuan para tersangkanya tidak pas,\" ucapnya.Habiburokhman menilai putusan vonis bebas tersebut seakan tidak menunjukkan empati kepada korban dan masyarakat.\"Kalau bebas berarti siapa yang bertanggung jawab. Kalah tidak ada yang bertanggung jawab tentu ini kita tidak menunjukkan empati kepada masyarakat dan korban,\" kata dia.Sebelumnya, Kamis (16/3), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas dua anggota polisi yang menjadi terdakwa Tragedi Kanjuruhan, yakni mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan mantan kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.(ida/ANTARA)
Kepercayaan Wajib Pajak Diharapkan Terus Terjaga
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KS) berharap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terus terjaga guna memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari pajak.\"Kita berharap kepercayaan tersebut bisa terus dijaga sehingga pada gilirannya hal itu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari pajak,” kata Deputi III KSP Edy Priyono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Edy menyampaikan di tengah sorotan publik kepada aparat perpajakan, wajib pajak masih memiliki kepercayaan dan kepatuhan untuk melaporkan pembayaran pajak dan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.Hal itu terbukti dari jumlah pelaporan SPT Pajak yang terus mengalami peningkatan.Melansir keterangan Kementerian Keuangan, sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 sudah ada 7,1 juta SPT yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi dan badan.Edy mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.Menurutnya, peningkatan pelaporan SPT Pajak tersebut merupakan indikasi positif karena mencerminkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak.Deputi Bidang Perekonomian KSP tersebut menekankan pada era sekarang penerimaan negara dari pajak memegang peranan yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu, di mana pada masa lalu penerimaan negara didominasi pendapatan nonpajak, yakni khususnya penerimaan dari migas yang terbukti rentan ketika terjadi gejolak harga dunia.Untuk itu, dia menegaskan penerimaan pajak dan rasio pajak harus bisa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.“Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan negara khususnya untuk mengurangi beban utang,” jelasnya.(ida/ANTARA)
Tes CASN dan PPPK 2023 Fokus Tenaga Pendidik dan Kesehatan
Kota Bengkulu, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa tes calon aparatur sipil negara (CASN) dan PPPK 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik. \"Arahan Presiden RI tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB. Pada 2022 telah disiapkan 700 ribu formasi tetapi baru diserap daerah 400 ribu sehingga akan kita buka lagi pada 2023,\" kata dia di Kota Bengkulu, Jumat. Dengan adanya pelaksanaan tes CASN dan PPPK untuk dua formasi tersebut, kata dia, dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, katanya, untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan ulang oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah dan harapan masyarakat. Terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). \"Untuk anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran,\" katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa daerah ini tidak melaksanakan tes CASN dan PPPK 2023. Hal tersebut, papar dia, disebabkan penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu pada 2023 sudah mencapai 40 persen. \"Penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penggunaan APBD idealnya 30 persen,\" ujarnya. Oleh karena itu, ujar dia, pada tahun ini tes CASN dan PPPK di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan meskipun pemerintah membutuhkan tenaga guru, kesehatan dan lainnya. Namun, katanya, jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran belanja pegawai untuk Provinsi Bengkulu maka pelaksanaan tes CASN dan PPPK 2023 akan dilaksanakan.(ida/ANTARA)
Pemilu Ajang Mencari Wakil Rakyat Bernurani-Paradigma Etis
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang kontestasi untuk mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis.\"Kiranya Pemilu 2004 merupakan ajang mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis,\" kata Adang saat memberikan pidato sambutan dalam seminar MKD DPR RI \"Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis\" di Jakarta, Jumat.Menurut dia, wakil rakyat bukan sekadar jabatan belaka, namun dalam konteks paradigma etis terkandung pula nilai di dalamnya.\"Tapi juga dibaluti visi-misi dan nurani, mereka yang terpilih diharapkan sekaligus menjadi figur dengan sekujur tubuh yang merakyat serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dan nurani,\" ujarnya.Pemilu, kata dia, bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik, melainkan memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna rakyat itu sendiri.\"Termasuk, memilih calon yang dianggap mampu mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada rakyat,\" ucapnya.Untuk itu, Adang menyebut MKD DPR RI menggelar seminar hari ini dengan materi bagaimana mencari calon wakil rakyat yang memiliki visi-misi, nurani, dan etika sebagai salah satu program lembaganya yang bertugas menjaga kehormatan atau muruah anggota dewan.\"Karena kita mengharapkan sekali bahwa kita sebagai anggota DPR adalah orang-orang yang terpilih oleh rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang anggota DPR kepada rakyat yang memilihnya itu harus jelas,\" tuturnya.Adang menyebut materi yang dibahas dalam seminar menyinggung pula persoalan etika oleh Ahli Filsafat Romo Franz Magnis Suseno, yang dapat berkolerasi dengan fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang belakangan ini mencuat di publik.\"Romo bicara bagaimana aplikasi penerapan tentang Pancasila yang beliau harapkan tidak hanya bagian dari kata-kata, tapi aplikasinya harus betul-betul dilakukan terutama oleh para pejabat pemerintah yang ada saat ini,\" ucapnya.Menurut dia, fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang menampilkan ke publik tidak tepat di tengah kondisi rakyat yang masih memerlukan perhatian.\"Karena apa pun sebagai pemimpin atau sebagai anggota dewan harus mampu untuk bersama rakyat yang situasinya masih seperti ini,\" kata dia.Dalam seminar tersebut turut hadir sejumlah narasumber di antaranya anggota DKPP RI J. Kristiadi,aAnggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga ahli hukum Abdul Chair Ramadhan.(ida/ANTARA)
Biar Tak Dicap Cari Panggung Mahfud Harus Membongkar Tuntas Mega Skandal 300 T
Jakarta, FNN – Penyataan Ketua PPATK bahwa mega skandal 300 T di Departemen Keuangan bukan soal pencucian uang, membuat masyarakat terus bertanya-tanya. Apalagi orang pertama yang membongkar masalah tersebut adalah Menkopolhukan, Mahfud MD, yang sumbernya adalah PPATK. Jika tidak ada klarifikasi dari Mahfud MD, bisa-bisa rusak reputasinya. Untuk itu, Mahfud harus didorong agar punya keberanian menuntaskan masalah ini, jangan sampai mundur. Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23) mengatakan, “Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amikus ‘kawan-kawan Mahfud’ supaya ada backup moral kepada Pak Mahfud”. Bagaimanapun, kata Rocky, soal mega skandal 300 T di Departemen Keuangan ini, Mahfudlah yang mulai memunculkan ke publik. Oleh karena itu, kalau dia tidak menuntaskan masalah ini, orang akan menganggap bahwa Mahfud sekadar menyebar isu untuk kepentingan sendiri, atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia. Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyarankan agar ada penelitian atau investigasi terhadap masalah ini untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik yang mungkin punya kepentingan dengan uang itu. Karena, bagaimanapun juga isu ini sudah masuk ke wilayah yang sangat politis, sudah terjadi sejak lama, dan dibiarkan. “Jadi, setiap kali pembiaran itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi, kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh,” ujar Rocky. Masalahnya, kasus ini sudah masuk ke wilayah publik sehingga netizen akan menuntut terus. “Jadi, Pak Mahfud kembali dari Australia kita jemput sama-sama di airport, terus kita minta dia bikin konferensi pers tentang apa ujung dari soal 300 triliun ini,” ajak Rocky. Ketika pertama kali kasus ini muncul di publik, Mahfud menyampaikan dengan sangat jelas, bahkan menyebut transaksi mencurigakan ini melibatkan 467 orang, terbanyak di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Mahfud juga mengatakan dengan jelas bahwa itu laporan yang sudah lama berlangsung, yakni antara tahun 2009 sampai 2023, dan tidak ada kemajuan informasi. Bagaimana tidak membingungkan jika tiba-tiba menguap begitu saja. “Ini keadaan yang serba tidak menentu. Kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah, lalu ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi. Itu berarti, Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower, tetapi orang sekitar Jokowi merasa kalau kejauhan ini bisa sampai ke keluarga Pak Jokowi juga,” ungkap Rocky. Rocky juga menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan adalah istilah kriminal. Oleh karena itu, walaupun PPATK bagian dari eksekutif, tapi dia mempunyai tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi, yang secara etis tidak boleh terjadi. “Jadi, sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblosin seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih lebih gila dari korupsi sebetulnya, karena ini soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu,” kata Rocky. Rocky berharap agar sepulang dari luar negeri Mahfud langsung mempanggil Kapolri atau Bareskrim untuk membuat konferensi pers bersama supaya tidak ada lagi peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan. Dengan demikian, Mahfud tidak hanya mendapat headline atau sekadar mencari sensasi. “Jadi hal ini yang mesti kita dorong, lepas dari Ibu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini orang yang secara akademis kita percaya integritasnya,” ujar Rocky. (ida)
Jurus Terakhir Bebek Lumpuh
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Di tengah meredupnya legitimasi pemerintah, untuk ketiga kakinya pada 14 Maret lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan, yang nampak sebagai usaha terakhir pemerintah mempengaruhi hasil pilpres ketika gagasan perpanjangan masa jabatan presiden tak mungkin lagi. Pertemuan tertutup dan terkesan urgen itu lagi-lagi menimbulkan kekhawatiran dari simpatisan bakal capres Anies Baswedan dan parpol-parpol pengusungnya kalau-kalau Nasdem balik badan meninggalkan Anies. Memang bila Nasdem menarik diri dari Koalisi Perubahan, maka Anies kehilangan tiket untuk ikut kompetisi dalam pilpres mendatang. Yang berarti hilang pula harapan rakyat akan perubahan. Anies telah menjadi ikon perubahan di tengah situasi sosial-ekonomi negara yang sulit saat ini. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan Luhut dan Paloh, tapi pasti terkait Anies, pilpres, dan posisi Nasdem dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Apapun, kekhawatiran pada kemungkinan Nasdem berkhianat sungguh tidak beralasan, meskipun kecemasan itu ada argumennya. Pertama, dalam pengambilan keputusan -- sebagaimana parpol lain di negeri ini -- sikap Nasdem berwatak pragmatisme, bukan istikamah pada platform partai. Nasdem akan mendukung calon pemimpin yang punya peluang menang paling besar berdasarkan insting politik Paloh. Kedua, terkait dengan point pertama, Nasdem mendukung gubernur petahana Ahok dalam pilgub DKI Jakarta 2017 yang saat itu sangat populer menghadapi Anies yang berposisi sebagai kandidat underdog. Dua media mainstream milik Paloh -- MetroTv dan Media Indonesia -- rajin mengangkat isu bahaya politik identitas, intoleransi, dan radikalisme yang merujuk pada kaum Muslim konservatif di mana Anies secara keliru yang disengaja dianggap bagian dari kelompok itu. Keempat, Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi sejak 2014 dengan jatah tiga menteri kabinet. Paloh sendiri mengatakan berulang kali bahwa Nasdem akan konsisten mengawal pemerintah hingga mandatnya berakhir. Kelima, Nasdem akan lebih memilih mempertahankan tiga menterinya di pemerintahan ketimbang konsisten mengusung Anies yang sedang diusahakan pemerintah untuk digusur dari arena pilpres. Namun, menimbang resiko moral dan politik yang akan dipikul Paloh dan Nasdem bila meninggalkan Koalisi Perubahan pada tahap ini, kekhawatiran itu menjadi tidak berdasar. Pertama, bila Nasdem berkhianat terhadap Demokrat dan PKS, Paloh dan partainya akan kehilangan kredibilitas yang sulit dipulihkan. Hal ini akan mengganggu kinerja dan wibawanya, serta Nasdem berpotensi menjadi partai \"pariah\". Sebagai politisi senior, hal yang sederhana ini pasti disadari Paloh. Dus, ini taruhan yang terlalu besar untuk dipikul Paloh dan Nasdem dibandingkan dengan mempertahankan tiga menteri yang jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi. Kedua, bargaining power Nasdem vis a vis parpol lain untuk membangun koalisi akan sangat lemah. Mengapa konsistensi sikap Nasdem harus dipercaya ketika ada preseden parpol itu mengingkari komitmen dengan parpol lain pada momentum yang krusial? Ketiga, setelah meninggalkan Koalisi Perubahan, Nasdem terpaksa mendatangi parpol-parpol yang telah lebih dahulu membangun koalisi sehingga, sebagai pendatang terakhir, ia hanya akan kebagian sedikit kue. Belum lagi, ia akan dihukum publik sebagai partai oportunis. Keempat, posisi Nasdem vis a vis pemerintah saat ini sangat kuat setelah legitimasi pemerintah anjlok diterpa skandal mega korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan. Melihat Menkeu Sri Mulyani dipertahankan pemerintah, padahal dia menjadi episentrum skandal itu sehingga pemecatannya dapat meringankan tekanan publik terhadap pemerintah, mengindikasikan perampokan duit rakyat itu melibatkan pemerintah. Maka, di saat pemerintah telah menjadi \"bebek lumpuh\", tidak masuk akal kalau pemerintah rela kehilangan partai yang berjasa besar bagi kemenangan Jokowi pada dua pilpres terakhir dan juga punya pengaruh besar melalui dua medianya tersebut dalam menjaga citra pemerintah. Bisa jadi pengusutan kasus korupsi yang melibatkan adik kandung Sekjen Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate -- yang sangat mungkin melibatkan Johnny sendiri -- dijadikan kartu tawar pemerintah untuk menekan Nasdem agar mengikuti kemauannya. Kemauan pemerintah inilah yang diduga kuat menjadi misi Luhut ketika datang menjumpai Paloh. Kemauan itu menyangkut Anies dan kelangsungan program pembangunan pemerintah pasca Jokowi. Tetapi kalau misi itu masih seperti dulu, yaitu menekan Paloh agar mencampakkan Anies, tentu tidak mungkin berhasil. Mengapa juga kali ini Paloh harus mengalah ketika pemerintah telah menjadi \"bebek lumpuh\" sementara posisi Paloh dan Nasdem menguat? Kalau pada dua pertemuan sebelumnya -- ketika pemerintah dalam posisi sangat kuat -- Paloh bergeming, tentu tidak masuk akal kalau Paloh mengalah pada saat ini. Melemahnya posisi pemerintah di hadapan Paloh terlihat dari fenomena berikut. Berbeda denga dua pertemuan Paloh dan Luhut sebelumnya, yang berlangsung di tempat netral -- yaitu, pertemuan pertama di Wisma Nusantara pada Desember tahun lalu dan kedua di sebuah hotel di London pada awal Februari silam -- kali ini Luhut datang ke Nasdem Tower, tempat Paloh berkantor. Dalam konteks ini, Paloh berada dalam posisi superior dan Luhut dalam posisi sebaliknya. Artinya, Luhut yang membutuhkan Paloh. Dus, tidak mungkin dia datang untuk menekan Paloh. Sebagai wakil pemerintah yang telah \"lumpuh\", Luhut datang hanya sebagai pengemis untuk mendapatkan keinginan minimal yang mungkin masih bisa diperoleh dari Paloh. Keinginan itu adalah permintaan agar Anies bersedia melanjutkan program pembabgunan pemerintah kalau nanti berhasil keluar sebagai pemenang pilpres. Mungkin permintaan ini diminta ditandatangi hitam di atas putih. Permintaan ini cukup beralasan karena jagoan pemerintah, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terlempar dari arena kontestasi sebagai bakal capres karena tak didukung PDI-P. Padahal tanpa dukungan PDI-P nilai jual Ganjar tidak signifikan. Sementara bakal capres lain -- umpamanya Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sandiaga Uno, dll -- diprediksi akan kewalahan menghadapi Anies yang populeritasnya terus menanjak. Ada pengamat yang mengatakan dalam pertemuannya dengan Paloh, Luhut menawarkan bakal cawapres untuk Anies sebagai jaminan pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan pemerintahan Jokowi. Tapi spekulasi ini lemah karena posisi wapres hanya sebagai ban serve. Apapun itu, sepanjang misi Luhut berpotensi mempreteli independensi Anies dan komitmen bahwa pemerintahannya akan melanjutkan program pembangunan Jokowi, permintaan itu akan sia-sia. Pertama, Anies tak bakal mau otoritasnya sebagai presiden dibatasi oleh pendahulunya yang tidak kompeten mengurus negara. Kedua, Demokrat dan PKS akan menarik diri dari Koalisi Perubahan karena akan ikut mengibiri wewenang dan visi mereka di pemerintahan. Ketiga, branding Anies sebagai antitesa Jokowi akan lenyap. Dia tak beda dengan bakal capres lain yang mengaku mewakili kekuatan status quo. Padahal, branding antitesa Jokowi mestinya menjadi nilai jual Anies yang utama. Keempat, Anies adalah pemimpin otentik yang visioner. Karena itu, tidak mungkin ia akan begitu saja melanjutkan program pembangunan Jokowi yang terbukti amburadul, meskipun tak menutup kemungkinan ia melanjutkan proyek strategis nasional pendahulunya. Proyek yang tidak urgen, boros, tidak layak, jelas akan ia tinggalkan. Mana mungkin pemimpin dengan platform politik dan ekonomi sendiri berdasarkan pada visi Indonesia masa depan berbasis pada pembangunan yang inklusif, bersedia melanjutkan sistem ekonomi ekstraktif yang sangat destruktif bagi bangsa dan negara. Kelima, begitu ia menyatakan berkomitmen sepenuhnya pada blue print pembangunan pendahulunya, maka pada saat itu juga harapannya memenangkan kontestasi pilpres tinggal mimpi. Fakta bahwa Luhut dan Paloh tak memberikan konferensi pers pasca pertemuan, memunculkan dugaan misi Luhut gagal total, hal yang sudah bisa diprediksi sejak awal. Artinya, jurus terakhir \"bebek lumpuh\" untuk tetap berperan dalam pilpres dan pemerintahan pengganti berakhir menyedihkan. Luhut pulang dengan tangan kosong. Tangsel, 17 Maret 2023
Pakar : Ketua Umum Parpol Diingatkan Segera Ganti Kadernya di MPR yang Mbalelo
Jakarta, FNN - Ketua umum partai politik diminta untuk menegur dan menarik kader-kadernya yang duduk sebagai pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jelang pemilu, kader-kader parpol, termasuk yang ditempatkan sebagai pimpinan MPR semestinya menampilkan perilaku simpatik dan tidak melabrak rambu-rambu bernegara. Hal itu lantaran sudah tujuh bulan pencopotan Fadel Muhammad melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari posisi Wakil Ketua MPR, namun belum juga dilakukan pelantikan terhadap penggantinya, Tamsil Linrung. “UU PTUN secara tegas menyatakan tidak bisa menunda pelaksanaan keputusan TUN. Sangat ironis jika pimpinan MPR tidak menghormati lembaga negara yang lainnya,” papar pakar hukum Fahmi Hafid Bachmid di kompleks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (16/3). Fahmi mengingatkan, bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif telah dengan tegas menyatakan tidak berwenang dan tidak mau mencampuri persoalan poliik lembaga DPD, namun pimpinan MPR justru masuk dan memaksakan diri mencampuri keputusan lembaga para senator itu. “Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Fadel Muhammad dan menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa maupun mengadili keputusan politik DPD, seharusnya pimpinan MPR malu atas sikapnya yang menunda pelantikan Tamsil Linrung,” imbuh Fahmi. Kuasa Hukum pimpinan DPD ini melihat proses pergantian Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung berlarut larut akibat sikap pimpinan MPR. Karena itu, Fahmi mendorong perlunya dibentuk Badan Kehormatan MPR untuk memeriksa para pimpinan MPR yang melawan keputusan lembaga negara lainnya untuk mencegah adanya kekuasaan pimpinan MPR yang absolut tanpa kendali dan tanpa bisa dikontrol. Sebab akan mengakibatkan pimpinan MPR selalu membangkang atas adanya keputusan lembaga negara lainnya. Mengingat pimpinan MPR adalah representatif parpol di parlemen, maka ia mengingatkan agar ketua umum parpol turun tangan mengambil sikap. “Citra parpol tercoreng oleh ulah kadernya di etalase kekuasaan. Ketua umum parpol harus berani menegur, bahkan menarik dan mengganti mereka demi nama baik parpol dan kepatuhan pada sistem ketatanegaraan,” pungkas pengacara kondang ini. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga memberikan sorotan tajam atas berlarut-larutnya pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya, alasan pimpinan MPR menunda pelantikan karena menunggu proses hukum yang tetap, terlalu mengada-ada. “Ngapain menunggu proses hukum yang inkrach. Kalau begitu caranya, setiap pergantian apapun, gugat saja di pengadilan. Tidak akan pernah selesai selesai. Itu cara berpikirnya orang yang tidak paham hukum” imbuh Refly. Ia menjelaskan, pimpinan MPR tidak berhak menilai proses politik yang terjadi di DPD. Dinamika di lembaga para senator itu, hanya bisa dibatalkan oleh anggota DPD. Pembatalan itu pun mesti melalui paripurna. Apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR dengan tidak melantik Tamsil Linrung, merupakan perbuatan melawan hukum. “Bisa digugat secara perdata, karena sudah menimbulkan kerugian moril dan materil yang bisa dihitung”, imbuhnya. Refly juga menegaskan bahwa status Fadel Muhammad di MPR saat ini adalah ilegal karena tak lagi mendapat mandat dari DPD. (sws)
Jadi Pertaruhan Kedaulatan Bangsa Indonesia, Pemerintah Diminta Hati-hati Sikapi Lolosnya Israel di Piala Dunia U20
JAKARTA, FNN - Lolosnya tim sepakbola U20 Israel sebagai finalis sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan bertanding di tanah air, mulai memicu banyak penolakan dari elemen di masyarakat. Gelaran sepakbola piala U20 yang akan digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023 menjadi persoalan, karena lolosnya Timnas Israel sementara Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat (ANH) dalam keterangannya, Rabu (13/3/2022) \"Pemerintah Indonesia mesti berhati hati dalam mengambil kebijakan terkait hal ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KemenPolhukam bahkan BIN, TNI, Polri mesti duduk bersama untuk membahas secara detail mengenai permasalahan ini,\" kata Achmad Nur Hidayat. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia sejak merdeka sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini, menurutnya, tak lepas dari posisi Israel yang sampai hari ini masih menjajah negeri Palestina. Sebagai negara yang cukup lama dijajah oleh bangsa bangsa lain, Indonesia tentu saja dapat merasakan penderitaan Bangsa Palestina yang sampai hari ini dijajah oleh Israel. Timnas Indonesia pernah menolak untuk bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Timnas Indonesia ketika itu berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia. Berdasarkan informasi yang dimuat di laman resmi FIFA, Timnas Indonesia memutuskan mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak mau menghadapi Israel. Alasannya adalah politis dan diperintah langsung Presiden RI Soekarno kala itu untuk mundur. Saat itu Timnas Indonesia menolak bertanding di kandang Israel. Permohonan untuk menggelar pertandingan di tempat netral juga diajukan oleh Indonesia, tetapi ditolak oleh FIFA. Timnas Indonesia bersama Mesir dan Sudan menolak untuk bertanding melawan Israel. Sebelumnya, Turki yang lebih dulu jadi lawan Israel memilih mundur dari kualifikasi. \"Pemerintah Indonesia mesti berani menyampaikan kepada FIFA bahwa bangsa Indonesia sampai hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel,\" pintanya. MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat mengatakan, masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas muslim memiliki sentimen yang negatif dengan negara Israel karena penindasan mereka terhadap saudara saudara muslim di Palestina. \"Sehingga jalan tengahnya khusus bagi delegasi Israel langkah yang bisa dilakukan adalah setiap pertandingan yang dilakukan oleh delegasi Israel adalah dilakukan di negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Singapura misalnya,\" ujarnya. Ia dapat memahami keikutsertaan Timnas Israel U20 merupakan hasil dari pertandingan kualifikasi yang dilakukan oleh FIFA. Namun, sementara Indonesia sendiri sebagai tuan rumah berkewajiban melindungi keselamatan seluruh delegasi yang ada. \"Karena itu, pemerintah tetap harus menjunjung kedaulatan dan marwah Bangsa Indonesia. Juga turut menjaga kondusifitas keamanan dalam negeri,\" katanya. Partai Gelora berpandangan, opsi terbaik bagi Panitia Penyelenggara U20 Indoensia adalah menempatkan pertandingan dan akomodasi mukim delegasi Israel selama pertandingan U20 di negara dekat Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Singapura. \"Opsi ini untuk menjamin kedaulatan NKRI dan menjaga marwah Indonesia sebagai penyelenggara World Cup U20 serta menjaga posisi Indonesia sebagai bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan palestina di mata dunia Islam,\" pungkasnya. Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini menambahkan, PSSI sebaiknya menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 di Singapura, negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut. \"Kami menghimbau agar pertandingan di selenggarakan di Singapura atas biaya Indonesia sebagai tanggungjawab tuan rumah Indonesia. Kita tidak bisa menerima zionis Israel sebagai penjajah Palestina ada di Indonesia,\" kata Kumalasari Kartini. Indonesia, kata Mala-sapaan akrab Kumalasari Kartini, merupakan merupakan negara yang menganut prinsip, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh, sebab itu maka penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan. Israel diketahui telah menjajah bangsa Palestina puluhan tahun hingga kini. Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. (Ida)
KKB Kembali Membakar Sekolah di Dekai
Jayapura, FNN - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kamis dini hari sekitar pukul 01.25 WIT, kembali membakar SMPN 2 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya Minggu (12/3) dini hari, mereka membakar gedung SD YPK Metanoia Dekai. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut Sebelum kejadian sekitar Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIT, anggota TNI-Polri sempat melaksanakan patroli mengelilingi kota Dekai dan setelahnya kembali ke Mako Polres Yahukimo untuk konsolidasi. \"Kamis dini hari terdengar laporan melalui handie talkie (HT) dari personel Brimob Polda Papua yang memberitahukan adanya api yang cukup besar membakar SMPN 2 Dekai,” jelas Arief Kristanto. Dia mengatakan setelah mendengar laporan tersebut, personel kemudian langsung bergerak untuk merespon ke TKP untuk melakukan pengamanan serta pemadaman api. Api terus membesar dan karena kurangnya fasilitas, sehingga upaya pemadaman sulit dilakukan menyebabkan seluruh bangunan hangus beserta isinya. Saat ini dua orang diamankan untuk dimintai keterangannya terkait kejadian tersebut yakni MW (26) dan EM (14). “Kasus ini masih dilakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak sekolah, kerugian diduga mencapai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ,\" jelas Arief Kristanto. Sebelumnya Rabu (1/3) terjadi kontak tembak antara KKB dengan prajurit Kodim 1715 Yahukimo di Dekai menyebabkan seorang prajurit gugur yaitu Pratu LW, dan tiga terluka tembak yakni Pratu NS, Sertu RS dan Komandan Kodim 1715 Letkol Inf Yohanes Tethool. Sabtu (11/3) KKB menembak pesawat Trigana yang membawa penumpang 66 orang dari Dekai tujuan Jayapura. Kemudian Minggu malam (12/3) membakar SD YPK Metanoia dan Kamis dini hari membakar SMPN 2 Dekai.(sof/ANTARA)
Kursi Menpora Jatah Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) adalah jatah Partai Golkar.\"Menpora sudah pasti, jabatan diisi oleh Partai Golkar,\" katanya di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikan Muhaimin, ketika ditanyakan apakah kursi Menpora akan berpindah ke partai lain setelah Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Istana negara, Rabu (15/3).Muhaimin menegaskan sampai saat ini belum ada komunikasi dengan presiden, terkait reshuffle atau pun pengisian jabatan menteri.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan tiga nama pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden RI Joko Widodo.\"Ketua Umum kita sudah memberikan ke Presiden. Kita tinggal tunggu Presiden milih yang mana dari tiga calon yang diusulkan,\" kata Lodewijk di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga selepas pengunduran diri Zainudin Amali.(sof/ANTARA)
POPULER
