ALL CATEGORY
Biden Sebut Putin Telah Melakukan Kejahatan Perang
Washington, FNN - Presiden AS Joe Biden pada Jumat mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin jelas telah melakukan kejahatan perang sehingga langkah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan merupakan keputusan yang sah.ICC pada Jumat menyerukan penangkapan Putin atas dugaan deportasi anak-anak dan pemindahan orang yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia sejak invasi Moskow dimulai pada tahun lalu.\"Dia (Putin) secara jelas telah melakukan kejahatan perang,\" kata Biden kepada wartawan.\"Saya kira surat perintah itu sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah kami, baik AS maupun Rusia, tidak mengakui ICC. Namun, saya kira ada poin yang sangat kuat dari keputusan tersebut,\" kata dia.AS, negara yang bukan anggota ICC, menyimpulkan bahwa pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku, kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.\"Tak diragukan bahwa Rusia melakukan kejahatan perang dan kekejaman di Ukraina, dan kami telah menjelaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,\" kata juru bicara tersebut.\"Ini adalah keputusan yang diambil jaksa ICC secara independen berdasarkan fakta-fakta yang ada di hadapannya.\"Di bawah perintah surat penangkapan, ICC mewajibkan 123 negara anggotanya untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka.Tak hanya Putin, ICC pada Jumat juga mengeluarkan surat perintah terhadap komisaris Rusia untuk hak-hak anak Maria Lvova-Belova atas tuduhan yang sama.Sebuah laporan oleh para peneliti Universitas Yale di AS pada bulan lalu mengatakan Rusia telah menahan sedikitnya 6.000 anak Ukraina di setidaknya 43 kamp dan fasilitas lainnya sebagai bagian dari \"jaringan sistematis skala besar.\"Rusia membantah tuduhan yang menyebut bahwa pasukannya telah melakukan kejahatan selama invasi.Kremlin pada Jumat mengatakan bahwa surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin sangat keterlaluan, tetapi tidak ada artinya bagi Rusia.(sof/ANTARA)
Pada Masa Transisi, Energi Gas Bumi Memiliki Peran Strategis
Jakarta, FNN - Gas bumi dinilai memiliki peran strategis pada masa transisi energi sebelum sepenuhnya beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060 atau lebih cepat.Koordinator Kelompok Kerja Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rizal Fajar Muttaqin mengatakan gas bumi sebagai sumber energi fosil relatif lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara.\"Selain itu, cadangan gas bumi kita masih cukup besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam jangka panjang,\" katanya saat webinar bertajuk \"Gas Bumi Menjadi Andalan Transisi Energi\", yang digelar Komunitas Bincang Energi Update (BEU), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.Selain Fajar, hadir sebagai narasumber Tenaga Ahli Lingkungan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Mohammad Kemal Rohali, Vice President Upstream Business Portofolio Performance Management PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Akbar, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.Menurut Rizal, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, gas menjadi jembatan untuk transisi energi sebelum net zero emission (NZE) pada 20260 atau lebih cepat.\"Produksi minyak bumi yang terus menurun, sementara konsumsi terus meningkat berdampak pada peningkatan impor dan defisit neraca perdagangan.\" katanya.Ia juga mengatakan pemanfaatan sumber energi alternatif dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan serta impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.Karena itu, Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang telah terbukti dengan semakin meningkatnya persentase pemanfaatan gas untuk domestik.\"Total realisasi penyaluran gas sampai Desember 2022 mencapai 5.474,42 BBTUD, yang 67,27 persen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sementara, ekspor LNG sebesar 21,76 persen,\" ungkap Rizal.Guna memenuhi kebutuhan gas domestik, lanjutnya, kontrak ekspor LNG jangka panjang yang saat ini masih berjalan untuk beberapa pembeli akan dihentikan bila kontraknya berakhir.Rizal pun memastikan cadangan terbukti (proven reserve) gas bumi Indonesia cukup memenuhi kebutuhan 15 tahun ke depan atau masih ada sebesar 36 triliun kaki kubik (TCF).Cadangan tersebut belum termasuk cadangan terkira (probable reserve) dan cadangan terduga (possible reserve).Hal senada dikemukakan Mohammad Kemal yang mengatakan pilihan pada gas bumi karena emisi CO2, yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan energi fosil lainnya seperti minyak dan batu bara.\"Jika gas bumi menghasilkan emisi CO2 satu kali, maka minyak menghasilkan emisi CO2 1,4 kali dan batu bara 1,7 kali lebih banyak,\" ucapnya.Selain itu, menurut dia, keunggulan gas bumi lainnya adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri pupuk, amonia, urea, dan produk turunan plastik, sehingga ke depan pemanfaatan gas akan makin meningkat.Ia menambahkan pilihan pemerintah, yang memutuskan gas sebagai andalan di era transisi energi, adalah tepat mengingat dalam satu dekade terakhir kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lebih banyak menemukan cadangan gas dibandingkan minyak.\"Rata-rata 70 persen plan of development merupakan pengembangan lapangan gas dan reserve to production gas Indonesia dua kali lebih besar dibandingkan minyak,\" ungkapnya.Sementara itu, Akbar memastikan selaku BUMN hulu migas nasional sekaligus produsen gas besar di Tanah Air, PHE turut mendukung program pemerintah yang menjadikan gas sebagai andalan di era transisi energi.Sebagai Subholding Upstrem Pertamina, PHE berkontribusi signifikan pada pemenuhan pasokan gas nasional, yang pada 2022, memproduksi gas 2.500 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).Akbar juga menjelaskan ke depan untuk meningkatkan produksi gas nasional, maka PHE mengintegrasikan seluruh data bawah permukaan (subsurface integration), sinergi borderless operation antaranak usaha hulu migas Pertamina, mempercepat persetujuan terhadap rencana investasi pengembangan proyek-proyek hulu migas (final investment decision/FID), dan cost effectiveness.(sof/ANTARA)
KAI Daop Bandung Minta Warga Tidak Beraktivitas di Jalur Kereta Api
Cianjur, Jawa Barat, FNN - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung meminta warga tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api, termasuk berjalan kaki guna menghindari kecelakaan tertabrak kereta api yang melintas.Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono saat dihubungi di Cianjur, Sabtu, mengatakan larangan beraktivitas di jalur kereta api tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.\"Kami terus mengimbau dan meminta warga untuk tidak beraktivitas apapun di sepanjang jalur kereta api, sehingga kecelakaan akibat tertabrak kereta seperti yang terjadi Sabtu (18/3/2023) pagi dapat dihindari,\" katanya.Dia menjelaskan telah menerima laporan adanya warga atas nama Ari Zakaria (23) warga Kecamatan Karangtengah, tertabrak kereta api saat berjalan kaki di atas rel kereta api di kilometer 102 petak jalan Cianjur-Ciranjang.Namun pihaknya belum mengetahui penyebab pasti tertabrak-nya korban yang dihantam Kereta Api Siliwangi jurusan Cipatat-Sukabumi yang melintas Sabtu pagi dengan tujuan Sukabumi. \"Mungkin untuk kronologinya bisa ditanyakan kepada pihak berwajib,\" katanya.Sementara informasi saksi mata warga sekitar, sempat melihat korban yang sedang berolahraga lari pagi di pinggir rel kereta api. Diduga korban tidak mendengar suara kereta yang hendak melintas, hingga akhirnya dihantam kereta api hingga meninggal.\"Melihat dari pakaian yang digunakan korban, ia sedang olahraga pagi di pinggir rel kereta, bahkan kami sempat melihat korban duduk di atas rel kereta untuk beristirahat, selang beberapa saat kami mendengar suara klakson kereta yang cukup panjang,\" kata saksi mata, Asep warga Kecamatan Karangtengah.Mendapati hal tersebut, kereta api sempat berhenti dan warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yang langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk visum.\"Petugas dibantu warga dan tenaga kesehatan membawa jasad korban menggunakan ambulans,\" katanya.(sof/ANTARA)
Polisi Menelusuri Aset Rumah Milik Tersangka Robot Trading
Malang, Jawa Timur, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota saat ini terus menelusuri sejumlah aset berupa rumah milik Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan yang merupakan tersangka kasus penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG).Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota Komisaris Polisi Bayu Febrianto Prayoga saat dikonfirmasi di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terkait kepemilikan enam rumah yang disebutkan para tersangka.\"Total aset rumah, untuk tersangka R, informasi ada tiga, masih kami dalami. Sementara WK saat ini baru menunjukkan tiga rumah di salah satu perumahan. Ini di wilayah Kota Malang,\" katanya.Bayu menjelaskan pendalaman yang dilakukan para penyidik tersebut untuk memastikan bahwa aset rumah yang diinformasikan oleh kedua tersangka benar-benar merupakan milik Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan.Hingga saat ini penyidik masih belum melihat surat atau bukti kepemilikan aset rumah yang ada di Kota Malang tersebut. Penyidik akan memastikan bahwa aset itu memang benar milik kedua tersangka.\"Saat ini masih kami dalami karena aset itu harus ada surat-suratnya dan jika hanya alamat, kami tidak tahu apakah itu statusnya kontrak, milik orang lain atau milik tersangka tapi diatasnamakan orang lain,\" ujarnya.Bayu menambahkan selain melakukan penelusuran terhadap sejumlah aset rumah milik para tersangka di wilayah Kota Malang tersebut, pihak kepolisian juga telah mendapatkan informasi bahwa Wahyu Kenzo juga memiliki aset rumah di Jakarta.\"Untuk tersangka WK sudah ada (informasi soal aset di luar Kota Malang). Ada banyak, di Jakarta juga ada,\" ujarnya.Pada kasus penipuan investasi robot trading ATG, Polresta Malang Kota telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan. Penipuan investasi tersebut diperkirakan dilakukan terhadap 25 ribu orang korban dengan nilai uang hingga Rp9 triliun.Hingga kini Polresta Malang Kota telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Wahyu Kenzo, seperti mobil mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Lounge dan Toyota Innova. Kemudian, tiga Vespa edisi terbatas, BMW R Nine T dan Harley-Davidson Road Glide.(ida/ANTARA)
Bea Cukai Batam Memperketat Pelabuhan dari Peredaran Barang Bekas Ilegal
Batam, FNN - Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bekerja sama dengan TNI/Polri memperketat pengawasan peredaran barang bekas ilegal di Pelabuhan Roro Telaga Punggur.“Tim Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dari TNI/Polri secara rutin melakukan penertiban di Pelabuhan Punggur. Hal ini akan terus kami giatkan setiap hari untuk memberantas peredaran barang ilegal melalui Pelabuhan Punggur,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam M. Rizki Baidillah saat dihubungi di Batam, Sabtu .Dia menjelaskan pengawasan ini dilakukan sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memberantas impor dan ekspor barang bekas khususnya pakaian atau sepatu bekas.Dia menyebutkan hal tersebut juga sudah mereka lakukan dengan mengamankan ratusan koli barang bekas yang hendak dikeluarkan dari Batam menuju Bintan yang diangkut menggunakan truk melalui Pelabuhan Roro Telaga Punggur pada tanggal 3-6 Maret 2023.“Pada hari Jumat (3/3) lalu Tim Penindakan Bea Cukai Batam telah melakukan penelusuran dan menemukan lima truk yang diduga membawa barang yang telah diberi perhatian khusus tersebut. Kemudian, tim melakukan penindakan dengan memeriksa truk tersebut dan didapati barang bekas,” kata dia.Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan ratusan koli barang bekas yang dimuat pada lima truk tersebut. Terdapat 450 koli sepatu bekas yang tidak diberitahukan dalam dokumen pabean.Selain sepatu bekas didapati pula barang lainnya berupa 317 koli kaleng sarden, 283 koli kaleng gogo, 291 koli barang campuran, dua buah kulkas, 25 set mesin pendingan ruangan atau AC, 26 koli lemari besi, 400 koli paku, dua buah pendingin, 170 koli pampers, 77 koli ban dalam, 75 koli oven, 77 koli kertas foto, 8 koli alat flash foto, 2 koli ujung sapu, 1 set furing dan 1 set spandex.“Terhadap kegiatan ini pelaku telah melanggar Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Rizki.Untuk ke depannya, dia mengimbau masyarakat untuk tidak memperdagangkan atau membeli baju dan sepatu bekas karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta kesehatan.(ida/ANTARA)
Satgas Mencegah Kegiatan Ilegal di Batas RI-Malaysia Menghadapi Ramadhan
Kapuas Hulu, FNN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed 19/105 Trk Bogani melakukan pengecekan dan pemeriksaan pelintas di jalan nasional poros utama untuk mencegah kegiatan dan penyeludupan barang ilegal menjelang Ramadhan di perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.\"Kami laksanakan sweeping atau pemeriksaan kendaraan pelintas untuk mengantisipasi kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang-barang di wilayah perbatasan menjelang bulan suci Ramadhan,\" kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, di Badau Kapuas Hulu, Kalbar, Sabtu.Disampaikan Edi, pemeriksaan kendaraan pelintas yang dilakukan siang dan malam hari tersebut dilakukan di jalan poros lintas utara wilayah Kapuas Hulu yang merupakan akses menuju perbatasan dan ibu kota kabupaten.Dia mengakui daerah perbatasan berpotensi terjadinya penyeludupan barang ilegal dari negara tetangga, sehingga upaya pencegahan tersebut penting untuk dilakukan.\"Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan perbatasan termasuk mencegah terjadinya penyeludupan dan kegiatan ilegal di jalur perbatasan,\" ucapnya.Dikatakan dia, dalam upaya pencegahan kegiatan ilegal di perbatasan perlu kerja sama semua pihak, sehingga terjalin sinergisitas dan komitmen bersama agar tidak terjadi penyeludupan barang-barang ilegal.Selain itu, dia juga berharap partisipasi masyarakat untuk proaktif turut serta dalam mengawasi penyelundupan barang di sepanjang daerah perbatasan.\"Selain komitmen bersama mencegah penyeludupan juga perlu kesadaran semua pihak bahwa kegiatan ilegal merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan negara kita,\" pesannya.(ida/ANTARA)
Legislator Bertugas Menyampaikan Informasi Keparlemenan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan legislator juga mengemban tugas untuk menyampaikan informasi soal keparlemenan kepada masyarakat.\"Tekadkan dalam hati, bahwa kita punya tugas besar menyampaikan informasi keparlemenan kepada rakyat. Semakin kita informatif semakin baik, semakin kita maju maka DPR saya yakin juga akan semakin mendapat tempat di hati rakyat,\" kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Gus Muhaimin, panggilan akrabnya, menyampaikan hal tersebut usai menerima penghargaan penghargaan prestisius dari Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 kategori lembaga Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022.Dia menyatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kinerja Sekretariat DPR RI, terutama Biro Pemberitaan DPR RI sebagai penyuplai informasi keparlemenan selama ini berjalan dengan baik.\"Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi untuk teman-teman Sekretariat DPR RI, terutama Biro Pemberitaan yang sudah mendapat penghargaan PR Indonesia Award 2022. Ini bukti kalau tim media DPR khususnya berjalan baik menginformasikan kepada masyarakat kinerja-kinerja kita,\" ujarnya.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mengajak tim media DPR RI untuk tidak berpuas diri dengan penghargaan tersebut, melainkan semakin mengibarkan peran dengan lebih optimal.Menurutnya, kecanggihan teknologi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan peran kehumasan. Sehingga masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi terkait apapun yang terjadi dan dilakukan Parlemen Indonesia.\"Penghargaan ini tentu saja bagus, tapi saya harap tim media DPR tidak berpuas diri. Mari terus tingkatkan kapabilitas dan pemanfaatan teknologi serta media baru, baik cetak maupun online,\" tutur Gus Muhaimin.Sebagai informasi, kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 merupakan kategori penghargaan berbasis non entry (media monitoring). Penilaian terhadap kategori tersebut adalah berdasarkan jumlah eksposur positif tertinggi di media cetak dan online.Khusus kategori ini, PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di media cetak dan online lokal, sepanjang 1 Januari-31 Desember 2022.Metode penilaian pada kategori ini berdasarkan total dan sentimen pemberitaan di lebih dari 250 media cetak dan 11.000 media daring selama rentang waktu 1 Januari 2022-31 Desember 2022. Monitoring menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisa kualitatif yang Indonesia Indicator dan PR Indonesia lakukan.(ida/ANTARA)
Parpol Tidak Boleh Campur Adukkan Ramadhan Dengan Kampanye
Jakarta, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak mencampur adukkan kebaikan selama bulan Ramadhan dengan politik sebagai upaya kampanye terselubung.\"Yang tidak boleh bagi Bawaslu koridornya mencampur adukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung,\" kata Lolly di sela acara “Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Sabtu.Meski demikian, Lolly menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam konteks melarang parpol peserta pemilu untuk berbuat kebaikan ketika bulan Ramadhan.\"Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan,\" ucapnya.Namun yang dilarang ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).\"Misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik itu di masa kampanye, di masa penghitungan maupun di masa tenang,\" ujarnya.Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November mendatang.Untuk itu, dia menjelaskan bahwa yang boleh dilakukan parpol peserta Pemilu 2024 selama bulan Ramadhan yang masih masuk dalam tahapan sosialisasi ialah mensosialisasikan parpol itu sendiri kepada masyarakat.\"Mensosialisasikan supaya partainya tidak asing di telinga publik. Publik sudah tahu nomor urut partai itu mana saja gitu, ya sebatas itu,\" imbuhnya.Di masa sosialisasi, lanjut dia, parpol peserta Pemilu 2024 dalam berkegiatan dengan masyarakat tidak boleh ada unsur ajakan untuk memilih, yang mana menjadi muatan materi dalam kampanye.\"Di luar itu tidak boleh ada unsur yang visi-misi, program, citra diri, begitu ya, yang itu masuk ke dalam kampanye karena nanti bisa masuk menjadi kampanye di luar jadwal. Nah, jadi berhati-hati untuk itu,\" ucapnya.Selain kampanye terselubung, dia juga menyebut dugaan potensi pelanggaran lainnya adalah upaya yang mengarah pada kampanye oleh partai politik (parpol) peserta pemilu di tempat-tempat yang dilarang. Misalnya, tempat pendidikan, tempat pemerintahan, dan tempat peribadatan.\"Upaya kampanye terselubung yang kemudian berpotensi terjadi politisasi identitas, politisasi SARA yang kemudian menggunakan bulan suci Ramadhan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Tokoh Agama dan Pemilu
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu merupakan cara untuk menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang berkontribusi untuk menemukan pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia melalui pesta demokrasi. Pemilu ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPD, serta DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Melalui amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat. Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada 2004. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas LUBER, singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung, dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pada era reformasi berkembang asas Jurdil, yakni Jujur dan Adil. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan; bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya; dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu. Peradaban manusia sudah demikian maju. Masyarakat menikmati hasil cipta, rasa, dan karsa berupa produk-produk budaya yang tergolong modern. Seluruh umat manusia merasakan betapa dunia telah dipersatukan oleh globalisasi teknologi informasi, sebagai kelanjutan dari peradaban umat manusia yang dibangun bersama. Berbagai perubahan terjadi menyangkut tatanan kehidupan sosial, agama, politik, dan kebudayaan. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan akar budayanya yang mengandung nilai-nilai luhur: Bhinneka Tunggal Ika; bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh; satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berbagai fenomena sosial yang muncul akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Kekerasan dalam menyelesaikan masalah menjadi hal yang umum. Pemaksaan kebijakan terjadi pada hampir setiap level institusi, dan dianggap biasa, dan manipulasi informasi menjadi hal yang lumrah. Karakter masyarakat yang santun dalam berperilaku, bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, dan gotong-royong, berubah menjadi hegemoni kelompok yang saling mengalahkan. Hal itu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Salah satu agenda penting bangsa kita adalah menggelorakan ajakan penegakan titik temu, untuk menghindari keretakan dan ketercerai-beraian, serta kehancuran. Betapa agama kuat sekali menyerukan titik temu itu, karena kita dihadirkan ke dunia untuk membawanya secara bersama ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Banyak orang yang telah memisahkan manusia atas kategorisasi organisasi primordial, hingga memposisikan dirinya atas kategorisasi kami, dan mereka. Idiom-idiom yang digunakan di publik cenderung tidak sesuai dengan pesan Sumpah Pemuda Indonesia tahun 1928: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hidup beriman dan beragama menyangkut seantero hidup dan kehidupan pribadi dan masyarakat. Semua umat beragama niscaya saling menghargai dan menghormati. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya mengembangkan sikap-sikap saling menghargai dan kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Kerukunan hidup memancarkan sikap toleransi dan perdamaian antar-umat beragama, tanpa mencampur aduk ajaran satu agama dengan yang lain; membedakan atara ritual dan seremonial; hubungan vertikal dan horizontal. Agama menembus batas-batas kesukuan, kedaerahan, dan kebangsaan, serta mempersatukan bangsa, membawa damai, dan yang menyokong pembangunan. Agama meneguhkan persaudaraan universal. Agama dapat menjadi sumber pertentangan yang mengganggu stabilitas kesatuan bangsa, kerukunan, keamanan, kedamaian, dan ketahanan nasional. Pancasila menjadi bingkai, perekat, dan pemersatu kehidupan bangsa Indonesia. Sikap memandang rendah agama-agama bukan-agamanya merugikan agama sendiri dan agama lain, dan dapat menjadi sumber konflik yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Keragaman agama yang dikenal dengan istilah pluralisme, kian hari kian mendapatkan perhatian. Pluralisasi dan orientasi keberagaman yang mengemuka secara massif seringkali tak dapat dikendalikan oleh siapa pun dan kekuatan apa pun. Pluralisme berlandaskan atas prinsip agree in disagreement — setuju dalam perbedaan. Dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat. Diperlukan moderasi untuk menjaga keharmonisan di masyarakat dengan semboyan “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat dengan indikator: (1) anti kekerasan, (2) komitmen kebangsaan, (3) pemahaman, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Belakangan ramai perbincangan mengenai politik identitas. Seorang muslim dianggap tidak baik jika memilih pemimpin berdasarkan agamanya, dengan alasan hal itu merupakan bentuk “politik identitas” yang buruk akibatnya. Jika yang dimaksud dengan “politik identitas” adalah memilih pemimpin muslim yang memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa, maka hukumnya wajib. Namun, jika yang dimaksud mengeksploitasi dan memperjualbelikan Islam dan simbol-simbolnya untuk kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu, maka hukumnya haram, dan merupakan kemunafikan. Tokoh agama dan masyarakat bertanggung jawab mewujudkan kerukunan umat beragama yang dilandasi saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agamanya. Para tokoh agama, dengan tempat ibadahnya masing-masing, menjadi modal masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian di masa Pemilu. Ing ngarsa asung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Tokoh agama menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menjaga dan mewujudkan keamanan, kedamaian, pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik di masyarakat. Pengurus Rumah Ibadah diharapkan memberikan pemahaman tentang dinamika pelaksanaan Pemilu yang selalu berkembang, dan aktif mengajak jamaah memelihara kondisi yang aman dan damai untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur, dan Adil). Stake holder hendaknya ikut berperan aktif menjaga dan memelihara kondisi masyrakat agar tidak terpecah belah karena adanya perbedaan hak pilih dalam Pemilu. Semua pihak niscaya mengantisipasi dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak kerukunan, keamanan, dan kedamaian masyarakat. Pilihan Boleh Beda, Kerukunan, Keamanan, dan Kedamaian Harus Tetap Terjaga. (*)
Anwar Usman Diharapkan Dapat Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut.\"Harapannya ke depan tentu kita semua lebih baik, lebih adil, sesuai dengan harapan masyarakat. Kita ingin membangun kepercayaan masyarakat dan kita membangun integritas sehingga memang ke depan harus kita upayakan dua hal itu, bagaimana membangun integritas dan membangun kepercayaan masyarakat,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Lombok Timur, Jumat.Wapres Ma\'ruf menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai menghadiri Tasyakuran Hari Jadi Ke-70 Nahdlatul Wathan di Auditorium Majlis Dakwah Hamzanwadi II, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, Selong, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).Hakim konstitusi Anwar Usman terpilih kembali sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2023--2028 berdasarkan rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua dan wakil ketua MK pada Rabu (15/3) sedangkan sebagai Wakil Ketua MK adalah hakim konstitusi Saldi Isra.\"Pak Anwar Usman, ini orang NTB juga nih, orang Bima kan? Sekampung dengan Pak Gubernur (NTB) nih. (Pemilihan) itu saya kira itu internal MK ya, ini kan dipilih secara langsung dan mengikuti prosedur,\" tambah Wapres.Karenanya, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK, maka Wapres mengatakan harus diterima oleh semua pihak.\"Jadi bagi kita tentu dari eksekutif tidak bisa berbuat banyak karena memang aturan main-nya begitu. Kita harapkan nanti tata cara itu DPR bisa melihat kembali apa yang mesti diperbaiki, mungkin DPR bisa melihatnya,\" ungkap Wapres.Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum.Pemilihan ketua MK pada Rabu (15/3) terpantau cukup alot hingga masuk pada tiga putaran pemilihan. Pada putaran pertama, Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara untuk jabatan ketua MK, sementara satu suara hakim konstitusi dianggap tidak sah.Sedangkan untuk jabatan wakil ketua MK, Saldi Isra mendapatkan lima suara, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mendapatkan tiga suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah, sehingga rapat pleno memutuskan hakim konstitusi Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2023 hingga 2028.Pada putaran kedua, posisi imbang terjadi kembali, yakni Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.Pemilihan dilanjutkan kembali pada putaran ketiga dengan hasil akhir Anwar Usman mendapatkan lima suara dan Arief Hidayat mendapatkan empat suara.Anwar Usman, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 1956. Dia menjabat sebagai Ketua MK sejak 2 April 2018.Agenda selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK, ketua dan wakil ketua terpilih melakukan pengucapan sumpah yang dilaksanakan dalam sidang pleno khusus MK.Sidang itu dijadwalkan pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Lantai II Gedung MK.(sof/ANTARA)
POPULER
