ALL CATEGORY
Pertamina Memberlakukan Pembelian Solar Subsidi Pakai QR Code di NTB
Mataram, FNN - PT Pertamina Patra Niaga Area Jatimbalinus melaksanakan implementasi secara menyeluruh program Subsidi Tepat untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan Quick Response (QR) Code di Provinsi Nusa Tenggara Barat.Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani menjelaskan perluasan pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code di wilayah NTB mulai diterapkan pada 21 Februari 2023.\"Penerapan pembelian Solar jenis BBM tertentu (bersubsidi) dilaksanakan di 10 kota/kabupaten se-NTB. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraannya,\" katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Selasa.Ia menyebutkan jumlah kendaraan di NTB, yang telah terdaftar dalam program Subsidi Tepat hingga 20 Februari 2022 sebanyak 49.840 unit kendaraan yang terdiri atas 16.364 kendaraan mesin diesel (solar) dan 33.530 kendaraan mesin bensin (pertalite).Pada implementasi program Subsidi Tepat ini, Pertamina melakukan pemeriksaan dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.\"Program ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat penerima subsidi,\" ujar Deden.Ia mengatakan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, yakni 60 liter per hari untuk kendaraan roda 4 pribadi.Sementara untuk kendaraan roda empat angkutan barang dan umum sebanyak 80 liter per hari, dan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.Deden menambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi, namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 20 liter per hari dan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU.\"Untuk mendukung kelancaran penerapan implementasi secara menyeluruh program Subsidi Tepat, kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta aparat kepolisian terkait di wilayah NTB,\" katanya.(sof/ANTARA)
Soal Tuduhan Membantu Rusia, Beijing Sebut AS Tak Berhak Mendikte China
Jakarta, FNN - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Senin menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berhak mendikte China menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang memperingatkan Beijing untuk tidak membantu Rusia dalam perang di Ukraina.\"Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk memberi tahu China apa yang harus dilakukan,\" kata Wenbin ketika dimintai komentarnya oleh wartawan tentang pernyataan Menlu AS Anthony Blinken itu, seperti dikutip dari situs resmi Kemlu China.Wenbin menepis pernyataan Blinken yang menuduh China memasok senjata ke Rusia.Dia menyebut Washington seharusnya berkaca diri karena selama ini merekalah yang memasok senjata ke Ukraina.\"Kami tidak akan pernah menerima tudingan bahkan paksaan dan tekanan dari AS tentang hubungan kami dengan Rusia,\" ujarnya.Posisi China terhadap masalah di Ukraina, kata Wenbin, tetap sama, yakni mendorong pembicaraan damai.Beijing juga mendesak Washington untuk serius merenungkan peran yang telah dimainkannya, melakukan tindakan yang benar-benar dapat membantu meredakan situasi dan mempromosikan pembicaraan damai, serta berhenti menyebarkan informasi palsu, katanya.\"China akan terus berpegang teguh untuk mendorong perdamaian dan dialog, dan memainkan peran konstruktif dalam meredakan situasi,\" katanya.\"China berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk melanjutkan upaya tersebut sehingga perdamaian akan tercapai dalam waktu dekat,\" kata dia melanjutkan.Hubungan AS-China makin tegang sejak Washington mengatakan bahwa Beijing telah menerbangkan balon mata-mata di atas daratan AS sebelum jet tempur AS menembak jatuh balon tersebut atas perintah Presiden Joe Biden.China berdalih balon itu merupakan balon penelitian cuaca China yang tak sengaja memasuki wilayah udara AS. (sof/ANTARA)
Terkait Myanmar, Jepang Menjaga Komunikasi Dengan Indonesia
Jakarta, FNN - Jepang berupaya untuk menjaga komunikasi yang intens dengan seluruh anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terutama Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, terkait isu Myanmar.“Kami ingin terus berkomunikasi dengan anggota-anggota ASEAN, terutama dengan Ketua ASEAN tahun ini, yaitu Indonesia terkait isu tersebut (Myanmar),” kata Wakil Direktur Divisi Kebijakan Regional Biro Hubungan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Yazawa Hideki dalam konferensi pers daring diikuti dari Jakarta, Selasa.Menurut dia, Indonesia berhasil menjalankan Presidensi G20 pada 2022 dan menjembatani aspirasi dari berbagai negara di saat berbagai dunia mengalami ketegangan politik dan krisis ekonomi.“Kami mengharapkan adanya kesempatan untuk membuka dialog dan mencari solusi, ini tentu tidak mudah. Kami ingin berkolaborasi dengan Indonesia untuk melihat kemajuan situasi yang ada,” katanya.Namun, Yazawa menegaskan pihaknya menghormati keputusan seluruh anggota ASEAN dan mengikuti apapun yang menjadi konsensus bersama.“Betul ada masalah di Myanmar. Apa yang kami lakukan adalah Jepang tentu khawatir dengan itu, tetapi pada saat yang sama kami menghormati keputusan ASEAN,” katanya.Dia menambahkan pihaknya juga tidak memiliki kepentingan untuk memaksa negara-negara anggota ASEAN untuk menentukan pilihan.“Penting untuk diketahui bahwa Jepang tidak memaksa negara-negara ASEAN memilih A atau B. Jika melihat ke belakang, Jepang membagikan nilai-nilai Anda (ASEAN) dan berjalan bersama Anda,” katanya.Karena itu, Yazawa menekankan akan berjalan bersama anggota ASEAN berikut dengan masalah dan tantangannya.ASEAN telah mengeluarkan Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menegaskan menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan pendekatan bersama dalam implementasi konsensus tersebut.Pernyataan itu menjawab adanya laporan bahwa beberapa anggota ASEAN yang memiliki pandangan berbeda dan tidak satu suara terkait penyelesaian konflik Myanmar.“Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi Konsensus Lima Poin. Rencana itu telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota,” katanya.(sof/ANTARA)
Pelaksanaan APBN (Diduga) Melanggar Konstitusi, Masihkah Bisa Ditoleransi?
Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Pada Bab VIII , Hak Keuangan, Pasal 23, ayat (1), Undang-Undang Dasar menyatakan: (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar perintah konstitusi ini, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Sebagai konsekuensi, perubahan pada APBN juga harus ditetapkan dengan undang-undang, biasanya dinamakan undang-undang APBN Perubahan atau UU APBN-P. Oleh karena itu, Pertama, Peraturan Presiden No 98 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pada dasarnya tidak bisa dan tidak boleh mengubah UU No 6 Tahun 2022 tentang APBN 2022. Artinya, Peraturan Presiden No 98 Tahun 2022 tidak sah dijadikan dasar untuk APBN Perubahan 2022. Kedua, defisit APBN 2022 direncanakan Rp868 triliun, dengan pembiayaan defisit anggaran direncanakan juga dalam jumlah yang sama, yaitu Rp868 triliun. Sedangkan realisasi defisit APBN 2022 hanya Rp464,3 triliun, jauh di bawah pagu anggaran defisit 2022 sebesar Rp868 triliun tersebut, atau lebih rendah Rp403,7 triliun. Tetapi, di lain pihak, pemerintah sengaja menaikkan harga BBM pertalite dari Rp7,650 menjadi Rp10.000 per liter, dan harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter pada 3 September 2022, yang membuat defisit anggaran menjadi lebih rendah. Masalahnya, meskipun pagu defisit anggaran masih memungkinkan harga BBM untuk tidak naik, tetapi tetap dinaikkan, sehingga kebijakan menaikkan harga BBM ini mengakibatkan jumlah rakyat miskin pada September 2022 bertambah 200.000 orang dibandingkan Maret 2022. Artinya, APBN tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab *untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, sesuai perintah konstitusi, tetapi malah dilaksanakan untuk memiskinkan rakyat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa realisasi pembiayaan defisit APBN 2022 mencapai Rp583,5 triliun, atau Rp119,2 triliun lebih besar dari realisasi defisit APBN 2022. Tetapi kelebihan pembiayaan (atau utang) untuk menambal defisit anggaran ini tidak digunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Indonesia. Kelebihan menarik utang ini dibiarkan mubazir, ditengah kenaikan jumlah penduduk miskin. Padahal, biaya bunga tetap harus dibayar. Bukankah praktek kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan konstitusi untuk melaksanakan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Rakyat salah apa, kok tega-teganya sampai memiskinkan rakyat, padahal pemerintah mempunyai kapasitas Rp119,2 triliun (kelebihan pembiayaan anggaran), bahkan Rp403,7 triliun (selisih pagu dengan realisasi defisit), untuk mencegah jumlah rakyat miskin bertambah? Sampai kapan negara ini masih bisa memberi toleransi kepada Pemerintah untuk melanggar konstitusi yang mengakibatkan memiskinkan rakyat? (*)
Dukungan Terhadap Anies Terus Mengalir, Posko Pilihan Rakyat Diresmikan
Jakarta, FNN - Dukungan terhadap bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Anies Rasyid Baswedan terus mengalir. Perkumpulan relawan yang mengatasnamakan diri Posko Pilihan Rakyat (PPR) meresmikan kantor pusat pada Ahad (19/2). Kantor relawan PPR berlokasi di Jalan Bintaro Utama Sektor 3, Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pembina PPR, Abdi Sumaithi. Menurut Senator DPD RI asal Banten ini, untuk mencapai kemenangan politik, maka harus dimulai dengan ketenangan diri. Hal itu salah satunya dengan memilih pemimpin yang tepat. \"Kemenangan politik merupakan kemenangan tertinggi yang dicapai manusia\", lanjut cendekiawan yang populer dikenal dengan nama Abu Ridho ini. Koordinator Nasional PPR, Taufik Amrullah mengatakan, meski kantor pusat baru diresmikan, namun PPR sudah memiliki kantor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bahkan, di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Demikian juga di sebagian daerah lain di Jawa Barat. \"PPR adalah manivestasi dari gerakan kultural dan intelektual yang selama ini melekat pada persona Anies Baswedan. PPR hadir untuk mengorkestrasi arus dari bawah dan gerakan yang sudah lama menjamur,\" lanjut Taufik. Ia menambahkan, PPR diinisiasi oleh Tamsil Linrung yang resah dengan gelagat kudeta konstitusi. Dimana ada upaya perpanjangan masa jabatan dan periodesasi Presiden. Padahal gagasan itu tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. \"Gelagat kudeta konstitusi muncul ketika arus dukungan pada Anies sangat deras. Artinya ada yang khawatir pada anasir terjadinya pergantian rezim yang bukan penerus kekuasaan. Itu sering diingatkan oleh inisiator PPR, bapak Tamsil Linrung,\" imbuh Taufik. Hadir dalam acara yang didahului dengan gerak jalan santai itu, antara lain Caleg DPRD Banten Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Mustofa, mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur, aktivis Turun Tangan Akbar, influencer Ulfa, serta sejumlah relawan dan simpatisan Anies Beswedan. Launching kantor pusat PPR ditutup dengan pembagian nasi kuning ke warga sekitar dan pengguna jalan di depan kantor PPR.
Sarah Azzahra : Utang Indonesia Rp 7.700-an Triliun Bisa Dibayar Lunas dari Blok Masela
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ribuan kader dan simpatisan hadir dalam deklarasi yang digelar di di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada Minggu (19/2/2023). Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Banten III Sarah Azzahra mengatakan, yang membedakan Partai Gelora dengan partai lainnya adalah Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru di dunia. Menurut Sarah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia layak menjadi negara superpower baru. Karena itu, Partai Gelora akan menciptakan lompatan besar bagi perjalanan sejarah Indonesia. \"Jadi kenapa sih kita harus pilih Partai Gelora, karena kita ingin Indonesia menjadi negara superpower baru. Partai Gelora nomornya 7, warna birunya, Capresnya Anis Matta, Cawapresnya Fahri Hamzah,\" kata Sarah Azzahra, Selasa (21/2/2023). Sarah menjelaskan, Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Salah satunya Blok Masela, yang ada di Seram, Maluku. Mantan pegawai PT Pertamina ini menyebut, Blok Masela disebut-sebut sebagai blok gas alam terbesar di dunia. Menurutt SKK Migas, pemerintah akan mendapatkan Rp 600 triliun bersih per 20 tahun. \"Hebatnya lagi Blok Masela disebut juga blok abadi, nggak habis-habis, bisa sampai 100 tahun ke depan,\" kata bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini. \"Nah, kalau kita hitung kasar saja, setengah dari utang Indonesia yang sudah sampai Rp 7.700-an triliun bisa lho terbayar hanya dengan gas alam dari Blok Masela ini,\" imbuhnya. Selain itu, kata Sarah, minyak bumi di Indonesia memiliki kualitas paling baik di Indonesia ada di Riau. Lalu, Indonesia juga negara penghasil batubara terbesar di dunia, serta penghasil beras terbesar di dunia \"Dan masih banyak lagi potensi Indonesia yang luar biasa. Tapi sedihnya kalau kita lihat isu-isu yang berputar di sekeliling kita sehar-hari, kesehatan, pendidikan masih menjadi isu tahunan dan isu turunan yang tidak selesai,\" katanya. Misalnya, untuk sekolah negeri gratis, tapi masalah lain yang timbul adalah rayonisasi dan pungutan liar. Sedangkan disisi kesehatan, ternyata generasi baru kita masih dianggap kekurangan gizi kronis oleh Badan Kesehatan Dunia. \"Sedih ya? Bangsa hebat dan kaya raya ini, ternyata seperlima generasinya kurang gizi,\" ujarnya. Karena itu, kata Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora ini, akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru dunia. \"Ini lho Arah Baru Indonesia yang selalu digaungkan oleh Partai Gelora, untuk Indonesia Superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, dengan Pemilu yang hanya tinggal kurang dari satu tahun lagi, kader Partai Gelora harus mempersiapkan dengan matang dan terukur. Sarah berharap struktur partai, Bacaleg dan relawan semua bergerak membangun kekuatan di dapilnya masing-masing. \"Mari jalan bersama, melangkah kenalkan Partai Gelora, warnanya, nomornya, logonya, Capres dan Cawapresnya semuaya. Ajak ngobrol orang, ajak wujudkan mimpi Partai Gelora dengan memenangkan Pemilu,\" pungkasnya. (*)
Geger: Pengedar Narkoba Mengaku Dilindungi Polisi
Jakarta, FNN – Saat ini, kembali terdapat video viral di media sosial yang menghebohkan. Video dengan durasi hanya beberapa detik itu (sekitar 13 detik) menjadi viral karena berisi pengakuan seorang tersangka pengedar narkoba bahwa dia berani menjadi pengedar karena dilindungi oleh petugas di bawah (yang dia maksud adalah petugas Polres). Konyolnya, pernyataan itu disampaikan di tengah-tengah jumpa pers yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Narkotika Kabupaten atau BNNK Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu (15/2/23). Video tersebut langsung viral karena kegiatan itu banyak sekali diliput oleh wartawan. Dalam video tersebut, salah satu tersangka menyatakan, “Saya sedikit bicara Bung. Kami berani begini karena kami dilindungi dari bawah, Polres.” Pernyataan itu disampaikan menyela sesi konferensi pers. Pengakuan seorang tersangka itu membuat Kepala BNNK Kabupaten Tana Toraja, AKBP Dewi Tonglo, sedikit terperanjat. Sepertinya AKBP Dewi tidak menduga ada respons seperti itu dari salah satu tersangka yang perkaranya sedang digelar di depan media. Setidaknya, videonya akan tersebar di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti video tersebut, beberapa hari kemudian AKBP Dewi membuat press release. Dalam press releasenya, AKBP Dewi meminta agar info dari pengedar narkoba dalam video tadi tidak langsung dipercaya mentah-mentah. Pengakuan itu harus diuji dan dibuktikan sehingga tidak terjadi fitnah atau mendzolimi orang lain. Menurut Dewi, bisa saja tersangka mengaku-ngaku karena sudah tertangkap. Dewi menyatakan bahwa saat ini dirinya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki dan mengungkapkan apakah betul ada oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. “Namun demikian, informasi ini tetap kami tindaklanjuti dan kami dalami. Hal yang telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan Kapolres Toraja Utara sebagai ankum (atasan yang menghukum),” kata Dewi. AKBP Dewi juga telah memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. “Jadi, kami mohon waktu dan dukungan morilnya agar masalah ini bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan,” harap Dewi. Viralnya video tersebut ternyata juga mengundang perhatian Direktorat tindak pidana narkoba Badan Reserse kriminal Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri langsung memerintahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penyelidikan. “Saya sih sudah perintahkan Dires Narkoba Polda Sulsel untuk menyelidiki info dimaksud,” jelas Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Kriminal Mabes Polri, Brigjen Krisno Siregar (dikutip dari kompas.com). Krisno mengatakan bahwa kebenaran dari pernyataan tersangka harus diperiksa terlebih dahulu. Dia juga menyatakan bahwa memang ada oknum yang terlibat memback up kegiatan tidak pidana, jadi kalau itu memang ada maka wajib ditindak oleh bidang profesi dan pengamanan. Karena Toraja Utara itu berada di bawah Polda Sulawesi Selatan maka anggota Polri yang di Polda Sulsel dan Propam wajib turun, kata Kresno. “Soal anggota Polri memainkan barang bukti narkoba atau bahkan bermain jual beli narkoba bukan hal yang baru,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (20/2/23). Yang paling menghebohkan dan saat ini kasusnya tengah disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat adalah kasus jual beli narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Tedy Minahasa, kata Hersu. Tedy ditangkap oleh Direktorat narkoba Polda Metrojaya karena diduga menjual barang bukti narkoba yang disita oleh Polres Bukittinggi di Sumatera Barat. Banyak lagi kasus-kasus serupa meski lingkupnya kecil dan tersebar di berbagai daerah. Kembali pada kasus yang terjadi di Tana Toraja, Hersu berharap kasus tersebut diusut tuntas. “Perlu diusut secara serius dan kemudian jangan hanya dianggap sekedar fitnah atau kemudian dianggap mencari-cari kesalahan petugas,” saran Hersu.(ida)
Terkait Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Kemendagri Menjaring Masukan Berbagai Pakar
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. \"Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih,\" kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui forum diskusi aktual (FDA) dengan tema \"Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kurniasih mengatakan Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. “Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih. Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah. Kelompok rentan tersebut di antaranya kata dia seperti penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat. \"Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan,\" kata dia. Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. \"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri,\" ujarnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, salah satu upaya untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, pihaknya mengaku telah meminta KPU kota untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.(ida/ANTARA)
Kejahatan Dracula Dihentikan oleh Muslim
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIDAK ada yang bisa membantah kejahatan dan kekejaman Dracula. Dalam film pun Pangeran Dracula adalah penghisap darah. Dracula atau Vlad III adalah putera Vlad II \"Dracul\" sang naga Raja Wallachia. Dracula hobby membantai dan menyiksa. Penyiksaannya mengerikan dari dipaku kepala hingga yang paling terkenal adalah penyulaan. Pesakitan ditusuk hidup-hidup dari dubur hingga ke atas dengan tumbak runcing. Ribuan tiang penyiksaan dijajarkan dan dipamerkan. Dracula memang sadis. Masa kecilnya Dracula atau Vlad III bersama saudaranya dititipkan untuk dididik di lingkungan Muslim di bawah binaan Turki Osmani. Saudaranya Radu Cel Frumos menjadi Muslim sedang Vlad III tetap beragama Kristen. Setelah dewasa ia kembali ke Wallachia dan menjadi Raja. Sayang perilakunya buruk, zalim dan haus darah. Dracula adalah \"anak iblis\" karena dalam bahasa Rumania Drac artinya Iblis. Dracula mengundang pembesar dan warga Kristen Bulgaria, ternyata setelah datang justru dibantai habis saat perjamuan. Tentu disiksa dan disula. Dracula bergelar The Impaler atau Sang Penyula. Dracula juga membantai utusan dan pasukan Muslim. Sikap berlebihan Dracula teman dekat Al Fatih saat kecil di Turki itu membuat marah Al Fatih pemimpin Turki Osmani. Ia mengerahkan pasukan untuk berperang melawan Dracula Raja Wallachia Rumania. Pada bulan Desember 1476 di tepi Danau Snagov pasukan Dracula dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al Fatih. Dracula dipenggal kepalanya dan dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti kekejian Dracula telah berakhir. Sementara badannya dikubur di Biara Snagov oleh biarawan. Muslim telah menyelamatkan manusia dari kejahatan Dracula. Sayang film yang dibuat Barat hanya mampu menampilkan Dracula sebagai vampir doyan wanita dan hantu penghisap darah. Kekejian Vlad III atau Dracula tidak diungkap. Sejarah penyelamatan Sultan Al Fatih atas kejahatan Dracula juga dikaburkan. Bahkan diputarbalikkan. Dalam film \"Dracula Untold\" tahun 2014 Al Fatih digambarkan serakah dan bengis sedangkan Dracula adalah figur yang baik pembela bangsa. Sungguh jahat pembuat skenario film tersebut. Islamophobia dengan cara mengemas cerita bohong. Tentang dua orang yang asalnya berteman Mehmet II dan Dracula. Lucunya Al Fatih dalam film itu mati digigit Dracula. Ini bukan \"untold story\" tetapi \"untrue history\". Tipu-tipu sejarah. Kehebatan Sultan Muhammad Fatih atau Sultan Mehmet II ternyata bukan saja berhasil membobol benteng kokoh Romawi Timur Konstantinopel dan menaklukan kerajaan Byzantium tersebut, tetapi juga sukses membasmi gerombolan penjahat kemanusiaan Raja Wallachia Rumania yang bernama Vlad III atau Dracula. Sultan Mehmet II telah berhasil menyelamatkan Muslim dan Kristen dari kebiadaban Dracula sang Penyula. Bandung, 21 Februari 2023.
LaNyalla: Rakyat Tak Bisa Berbuat Apa-apa Melihat Paradoksal Bangsa
JAKARTA, FNN – Banyak paradoksal atau keganjilan di negeri ini. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan rakyat tidak bisa berbuat-apa-apa. Menurut LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden. “Akibat perubahan konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik, DPR RI serta pemerintah memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada partai politik dan Presiden,” papar LaNyalla, saat memberikan Orasi Kebangsaan secara virtual di Pondok Pesantren Al Rosyid, Bojonegoro, Senin (20/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sejak era reformasi tahun 1998 banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Menurutnya, paradoksal itu seolah mengantarkan kepada suatu kesimpulan, bahwa perubahan fundamental yang dilakukan bangsa ini pada saat reformasi tahun 1998 yang lalu, yang diikuti dengan Perubahan Isi Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. “Perubahan itu juga telah mengantarkan Indonesia secara perlahan tapi pasti meninggalkan Pancasila. Karena isi dari Pasal-Pasal UUD 1945 yang diubah pada tahun 1999 hingga 2002 itu mencapai lebih dari 95 persen,” tukas dia. Dijelaskan LaNyalla, berdasarkan hasil penelitian akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Pusat Studi Pancasila UGM, isi dari pasal-pasal baru tersebut tidak lagi menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru menjabarkan ideologi asing, yaitu ideologi Individualisme dan Liberalisme. “Akibatnya, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. Pun jumlah hutang pemerintah melesat jauh meningkat sejak awal tahun 2000 hingga hari ini,” tutur dia. Hal itu merupakan dampak dari meninggalkan Rumusan Bernegara yang disusun para pendiri bangsa di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. “Oleh karena itu tidak ada pilihan. Darurat Sistem yang diakibatkan oleh Kecelakaan Perubahan Konstitusi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” paparnya. Para pendiri bangsa, lanjut LaNyalla, sudah merumuskan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia. Sistem tersendiri yang cocok untuk bangsa yang super majemuk. Dengan penduduk yang tersebar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dengan lebih dari 500 suku yang tersebar di negara ini. Yaitu sistem Demokrasi Pancasila. \"Karena hanya sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat,” tegasnya. Harapannya, ikhtiar untuk kembali kepada Pancasila secara murni dapat diwujudkan. Apalagi jika seluruh rakyat Indonesia, terutama pondok-pondok pesantren dan Ulama Nahdlatul Ulama berada dalam satu barisan. Insya Allah, Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. \"Karena kita harus ingat, salah satu tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin pernah mengatakan, Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab ! Umat Islam wajib membela Pancasila ! Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama !” papar dia.(sws)
POPULER
