ALL CATEGORY
Kapolri Perintahkan Jajaran Mengusut Penyelundupan Pakaian Bekas Impor
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengusut dugaan penyeludupan pakaian bekas impor ke Indonesia yang berdampak pada terganggunya industri tekstil dalam negeri.Perintah tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Tanah Air.\"Terkait dengan instruksi bapak presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan,\" kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Minggu.Dia pun meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.Mantan kepala Bareskrim Polri itu juga menekankan apabila dalam pemeriksaan nanti diketemukan adanya praktik penyelundupan, maka pihak kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat.\"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas,\" kata Sigit.Tindakan tegas itu merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, salah satunya dengan menjaga pasar domestik.\"Kami jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,\" tegasnya.Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Rabu (15/3), menyampaikan Polri menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.Ramadhan memastikan Polri siap bekerja sama serta bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait.Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.\"Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" ujar Ramadhan.(ida/ANTARA)
Empat Pelaku Pencurian Kabel di Gudang PLN Pesisir Barat Ditangkap
Pesisir Barat, FNN - Tim Tekab 308 Presisi Polres Pesisir Barat, Polda Lampung, berhasil mengamankan empat pelaku pencurian kabel PLN di Gudang PLN, Labuhan Jukung, Pekon (Desa) Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.\"Sebanyak empat pelaku pencurian kabel PLN ditangkap tim Tekab 308 Polres Pesisir Barat, pada 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB,\" kata Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Riki Nopariansyah, di Pesisir Barat, Minggu.Adapun pelaku yang telah diamankan yaitu berinisial AF (40), alamat Tanah Lapang Pasar Mulya Selatan Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, F (39) alamat Belakang BRI Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui, FH (39) alamat Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah, dan J (42) alamat Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan.Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 06 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB. Pelapor Roni (34) dihubungi Bima yang ada di gudang PLN Kantor Jaya Krui Unit layanan pelanggan Liwa di Krui memberitahukan bahwa alat PLN yang diletakkan di gudang PLN Kantor Jaya Krui Unit layanan pelanggan Liwa di Krui berupa kabel hitam merk NYY ukuran 1x150 mm sepanjang 320 meter yang sudah terpotong sepanjang 10 meter untuk pemasangan gardu PLN dan kabel hitam merk NYY ukuran 1x70mm sepanjang 192 meter, yang sudah terpotong sepanjang 08 meter untuk pemasangan gardu PLN tersebut sudah tidak ada.Dari kejadian tersebut PT Delapan Cahaya Metro mengalami kerugian sebesar Rp350 juta. Kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pesisir Barat.Dengan dasar laporan tersebut tim Tekab 308 Presisi Polres Pesisir Barat melakukan penyelidikan mulai dari melakukan cek TKP dan melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan,Setelah itu tim mendapatkan informasi ada terduga pelaku inisial AF (40) yang dicurigai telah melakukan pencurian kabel tersebut, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku di rumah nya di Tanah Lapang Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui,Pelaku mengakui perbuatannya melakukan bersama dengan FR dan FH Kemudian menjual kepada saudara JO, tim tidak butuh waktu lama berhasil mengamankan tiga pelaku lainnya, setelah itu Tim Tekab 308 presisi membawa terduga pelaku ke Mako Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Modus operandi pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu pelaku berinisial (AF) masuk ke dalam gudang PLN kemudian menyiapkan kabel yang akan diambil dengan cara didekatkan ke lubang ventilasi gudang kemudian pelaku (AF) bersama pelaku inisial (FR) menarik kabel melalui ventilasi gudang tersebut kemudian kabel dibawa ke rumah AF lalu dikupas dan diambil tembaga nya kemudian pelaku inisial AF menjual barang hasil curian tersebut ke saudara (JO),Pelaku AF mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian kabel tersebut, diakui yang pertama dia berhasil jual Rp300 ribu, yang kedua Rp300 ribu, yang ke tiga Rp800 ribu yang ke empat Rp800 ribu dan pencurian yang kelima hasil penjualan Rp4 juta.Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah alat potong berwarna merah, dua kulit kabel masing-masing sepanjang 10 meter.Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.Riki menambahkan pesan dari Kapolres Pesisir Barat selalu menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berperan serta menjaga lingkungan masing-masing, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, mari kita cegah kesempatan para pelaku dengan cara waspada dan mengunci kediaman masing-masing setiap saat.Akibat perbuatannya pelaku di jerat dengan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Menyindir Anggota DPR Jadi Penyalur Bansos
Mataram, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang menjadi penyalur bantuan sosial (bansos) daripada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.\"Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi, dia diberikan perlindungan diberikan hak imunitas. Diberikan gaji diberikan protokoler untuk sejajar dengan pemerintah agar bisa mengawasi,\" tegas Fahri Hamzah saat mendampingi kunjungan Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.Ia menyayangkan longgarnya pengawasan DPR terhadap kinerja-kinerja pemerintah.\"Lah kita rakyat disuruh ikut ngawasin. Enak aja. Ya makan gaji buta itu nggak benar. Semua akan akhirnya tidak dapat diawasi. Itu kan semua karena tidak ada pengawasan dewan,\" ucapnya.Selain itu mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga menyindir pejabat yang gaya hidupnya mewah.\"Bagaimana bisa pejabat yang gaya hidupnya aneh-aneh. Punya mobil segala macam dan dipamerkan lagi. Kenapa, karena tidak ada pengawasan,\" ujar Fahri Hamzah.\"Lah terus rakyat terus mengawasi terus marah marah. Ini nggak kita disuruh berantem dia-nya tidur-tidur. Kan nggak enak itu ya,\" ujarnya.Ia menyatakan di negara demokrasi maju itu rakyat habis nyoblos tidur, karena ada penjaga.\"Lah itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak kita disuruh berantem dia-nya tidur-tidur. Kan nggak enak itu ya. Saya kira, jadi kembali anggota dewan-nya dia tidur aja,\" ucap Fahri Hamzah.Menurut Fahri Hamzah, anggota DPR bukan diminta datang dan pergi. Namun, keberadaan wakil rakyat itu tidak lain untuk melakukan pengawasan.\"NTB ini punya perwakilan anggota dewan. Besok besok kita keliling orang yang galak di sana bukan disuruh tidur nyogok rakyat dengan bansos-bansos. Memang dia jadi tukang penyalur bansos kita pilih dia. Kalau jadi penyalur bansos ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos,\" katanya.(ida/ANTARA)
Kejahatan "Pinjol" Lemahkan Ekonomi Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan bahwa kejahatan pinjaman “online” atau “pinjol”, robot trading, dan forex bukan hanya mengeruk uang dari masyarakat tapi juga merusak dan melemahkan Indonesia.“Kita harus waspada dan awas terhadap situasi ini. Ini melemahkan sendi-sendi kekuatan nasional dengan menghancurkan ekonomi rakyat,” kata Rachmat Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Hal itu dikatakannya dalam acara yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gorontalo, Sabtu (18/3).Gobel mengaku telah 20 kali melakukan sosialisasi tentang bahaya “pinjol”, termasuk tujuh di antaranya di Kabupaten Gorontalo.Menurut dia, Gorontalo sudah banyak korban berjatuhan akibat kejahatan “pinjol”, robot trading, dan investasi “foreign exchange”.Gobel mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya “pinjol” ilegal, seperti masalah ekonomi, kondisi kemiskinan yang tinggi di masyarakat, dan oknum yang memang ingin memperparah kondisi ekonomi dan sosial Indonesia.“Semuanya cuma mau bikin susah, masyarakat jangan sampai terjebak. Memang mereka selalu mengiming-imingi dengan berbagai cara seperti hadiah maupun keuntungan hingga 200 persen. Untung 100 persen saja tidak ada, jadi pasti itu bohong,” ujarnya.Dia menilai masyarakat jika ingin berhasil maka harus bekerja. Gobel mengatakan, untuk memudahkan masyarakat Gorontalo mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha, dirinya memutuskan untuk melakukan investasi di Gorontalo senilai Rp1,4 triliun.“Saya ingin membangun kampung halaman dan tanah leluhur saya karena Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan predikat termiskin kelima di Indonesia. Ini yang menjadi faktor maraknya pinjol ilegal,” katanya.Gobel mengatakan melalui investasi di industri pangan, maka akan tercipta lapangan pekerjaan hingga 300 ribu, termasuk di sektor pendukungnya yaitu di pertanian dan kelautan.Melalui investasi itu, dia mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa menjadi agen perubahan di Gorontalo.“Saya sudah memulainya dengan menanamkan uang saya, ini investasi terbesar di Gorontalo. Sekarang, saya tantang para mahasiswa yang hadir di sini, dan umumnya kepada para generasi muda di Gorontalo untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo,” katanya.Gobel menyampaikan, melalui investasi yang dilakukannya tersebut maka akan terjadi banyak perubahan di Gorontalo, misalnya ekonomi akan bergerak lebih cepat, lapangan pekerjaan akan banyak tercipta, dan persaingan akan lebih ketat.Semua itu menurut dia, butuh kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga-lembaga pendidikan serta etos sosial baru yang lebih kompetitif sehingga akan ada peradaban baru di Gorontalo,” katanya.Dia mengajak masyarakat Gorontalo harus bekerja keras dengan membangun pertanian yang mandiri, berproduktivitas tinggi, dengan menggunakan pupuk unggul dan membangun ekosistem pertanian yang baru.(ida/ANTARA)
Pejabat Kemensesneg Dinonaktifkan Pasca Istri Pamer Harta di Sosmed
Jakarta, FNN - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Karo Humas Kemensetneg) Eddy Cahyono Sugiarto menyebut pihaknya telah menonaktifkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg Esha Rahmansah Abrar pasca sang istri viral karena memamerkan harta kekayaan di sosial media.\"Saudara Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang,\" kata Eddy dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta pada Minggu.Esha menjadi sorotan melalui unggahan akun Twitter @PartaiSocmed yang memperlihatkan \"Instagram story\" akun istri Esha Rahmansah yaitu @vhia_esa sedang membeli mobil baru.Dalam bon pemesanan yang diunggah istri Esha terlihat mobil tersebut adalah mobil MG 5 GT Magnify dengan harga yang tertulis Rp 407,9 juta.Istri Esha juga sempat mengunggah foto dirinya dengan mobil BMW warna pink terang berpelat \"B 1410 VIA\" dan di sampingnya masih ada mobil Toyota Fortuner dengan pelat \"B 307 VIA\".\"Kemensetneg memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,\" tambah Eddy.Eddy mengatakan Kemensesneg juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan SekretariatNegara.\"Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindakanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan,\" ungkap Eddy.Selanjutnya Kemensesneg akan mengumumkan hasilnya kepada publik sebagai komitmen untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.Dalam akun twitter @PartaiSocmed juga memperlihatkan unggahan sang istri kalau sang suami juga membelikannya emas hingga tas mewah. Bahkan, ketika perayaan hari pernikahan, sang istri sempat mengunggah kalau ia disuruh beli mobil oleh suaminya.Berdasarkan penelusuran akun @PartaiSocmed, Esha Rahmansah Abrar bekerja sebagai Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Gol 3C, gajinya berkisar Rp 2,802.300 – Rp 4.602.400.Warganet yang melihat gaji tersebut pun bertanya-tanya mengenai gaya hidup mewah sang istri dan berspekulasi mengenai sumber harta kekayaan milik Esha tersebut.(ida/ANTARA)
Jokowi Merasa Aman dan Nyaman Dipuji Prabowo
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pujian yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo belum lama ini. Terbaru Prabowo menyatakan tidak bersalah telah bergabung ke pemerintah saat hadir bersama Jokowi dalam acara bertajuk \'Istighosah dan Doa Bersama\' yang digelar Rabithah Melayu-Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat (17/3). Dalam sambutannya di depan ulama dan masyarakat Melayu Banjar, Prabowo menyebut Jokowi banyak memberinya pelajaran saat kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo memuji Presiden Jokowi. Ia menyebut dirinya banyak belajar dari Jokowi soal urusan memimpin negara. Terkait hal itu, Rocky menilai Prabowo merupakan sosok yang jujur dan apa adanya. Kata Rocky, Ketua Umum Gerindra itu seolah-olah berani menunjukkan bahwa ia rela mengikuti Jokowi lantaran dirinya sendiri merasa didukung oleh Jokowi sebagai penerus. “Akan tetapi tetap kita melihat bahwa Prabowo lebih jujur sebenarnya, dia mengatakan bahwa saya memang ingin mengikuti Jokowi, saya memang merasa di endorse oleh pak Jokowi,” ujar Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Forum News Network, Sabtu (18/3/2023). “Tentu endorsement itu ada faktannya karena Pak Jokowi di mana-mana merasa aman bareng Pak Prabowo,” imbuhnya. Menurut Rocky poin yang menjadi alasan Prabowo terang-terangan kerap memuji Jokowi adalah lantaran dirinya merasa dipercaya untuk mengasuh Jokowi pasca lengser. “Jadi poin yang pertama adalah Prabowo merasa dirinya dipercaya jokowi untuk merawat, mengasuh Pak Jokowi setelah lengser,” ujar Rocky. Maka, menurutnya, Prabowo tentu memiliki kalkulasi taktis dan strateginya sendiri saat masuk ke dalam kabinet. “Pak Prabowo tentu punya kalkulasi taktis atau strategi tersendiri untuk masuk ke dalam kabinet, yang keluar hari ini adalah kepentingan bangsa,” terangnya. Namun, Rocky meyakini ada hal lain yang membuat Prabowo begitu ambisius untuk berkecimpung di kursi istana pada pemerintahan Jokowi. “Tapi mungkin ada hal lain yang kita nggak tau bagaimana Prabowo melihat sejarah hidupnya sehingga dia berupaya terus untuk tiba pada kursi kekuasaan,” ujar Rocky. “Dan itu adalah hak dia berupaya membuktikan bahwa peristiwa sejak era reformasi kan selalu memojokkan Pak Prabowo,” lanjutnya. Sehingga, kata Rocky, kemungkinan langkah yang ditempuh Prabowo dengan masuk ke kabinet Jokowi adalah sekaligus untuk membersihkan namanya dari bekas Era Orde Baru. Di balik itu semua Rocky menyebut bahwa politik Indonesia memang jauh dari pola dan sistem, melainkan pada sosok. \"Politik kita sejak awal bertumpu pada person bukan pada sistem. Kalau bertumpu pada demokrasi tentu pola otomatis akan terbagi antara perintah dan oposisi. Tetapi karena Jokowi tidak menghendaki itu maka terjadilah dekat mendekati dan saling merambah. Karena saling merambah maka ungkapan di antara mereka gak masuk akal,\" pungkasnya (Ida)
Jokowi, Luhut, dan Taipan Oligarki Merapat ke Prabowo
Oleh: Chris Komari - Aktivis Forum Tanah Air (FTA) Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Taipan oligarki tidak ada pilihan lain kecuali merapat ke Prabowo Subianto dan Gerindra. Usaha itu sudah dimulai dengan bergabungnya pendukung loyal Jokowi ke kubu Gerindra, seperti Immanuel Ebenezer dan Abu Janda. Capres 2024 sudah mulai terbaca dengan dibentuknya berbagai koalisi politik yang ada untuk memenuhi persyaratan presidential threshold 20%, yang ada pada pasal 222, UU Pemilu no.7 tahun 2017. Koalisi Perubahan (KOPER) terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial, yang mengusung Anies Rashid Baswedan (ARB) sebagai Capres 2024. Sementara Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) terdiri dari Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengusung Prabowo Subianto (PS) sebagai Capres 2024. Sedangkan Koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu); terdiri atas Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), masih belum mencalonkan sosok untuk menjadi Capres 2024, meski ada indikasi Airlangga Hartarto yang akan maju. Single koalisi; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang akan mengusung Capres sendiri, dengan Puan Maharani sebagai Cawapres. Semua partai politik di Indonesia, setiap menghadapi Pemilu (Pilpres, Pileg dan Pilkada) membutuhkan 2 hal yakni pertama dana (dollar) untuk membiayai Pilpres dan kedua suara (vote) untuk memenangkan Pilpres. Karena itu, semua partai politik membutuhkan seorang Capres, Caleg dan Calon Pemimpin Daerah yang bisa memenuhi 2 syarat di atas, memiliki cukup dana (dollar) untuk membiayai Pilpres, Pileg, Pilkada dan membawa suara (elektibilitas) yang cukup besar untuk memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Bagi seorang Capres yang memiliki cukup popularitas, elektibilitas, etikabilitas dan intelektualitas, tetapi tidak memiliki cukup dana, maka partai pengusung harus mencari Bohir-Bohir Politik untuk membiayai mahalnya biaya Pilpres. Itu ada pada sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, ARB yang diusung oleh Koalisi Perubahan (KOPER). Bagi koalisi KIR; partai Gerindra dan PKB yang mencalonkan Prabowo Subianto (PS) menjadi Capres, masih juga membutuhkan banyak dana (dollar) untuk membiayai Pilpres 2024. Karena itu, ketika ada usaha dari Surya Paloh (Nasdem) untuk mengusung Sandiaga Uno menjadi Cawapres dengan ARB, Prabowo Subianto (PS) menolak dengan tegas. Enak aja lo dem, Nasdem..!!! Lol... 😆. Karena dari KIR sendiri ada kemungkinan SU akan diusung menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo, untuk memenuhi kebutuhan dana (dollar) guna membiayai kebutuhan Pilpres 2024. Hal itu juga yang membuat Hasyim Djoyohadikusumo (adik PS) minggu lalu menawarkan kepada Ganjar Pranowo (GP); yang didukung oleh Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi, menjadi Cawapres berpasangan dengan PS di koalisi KIR untuk mendapatkan tambahan, atau suntikan dana (dollar) untuk membiayai PILPRES 2024. Dari sini kita tahu, baik ARB (KOPER) maupun PS (KIR) masih membutuhkan Bohir-Bohir Politik untuk membiayai kebutuhan operasional Pilpres 2024. It\'s the same old crap, different day...!!! Dari figur politisi dan birokrat lain yang masih memiliki cukup popularitas, elektibilitas, etikabilitas dan intelektualitas untuk dijadikan Capres 2024 tinggal beberapa orang saja, mungkin tidak banyak. Akan tetapi, mereka itu tidak memiliki cukup dana (dollar) yang diharapkan oleh partai politik untuk bisa membiayai kebutuhan PILPRES 2024. Figur yang masih memiliki cukup popularitas adalah: Dr. Rizal Ramli, Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo, Guberbur Ganjar Pranowo, Prof. Dr. Din Syamsudin, Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Kofifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani. Figur yang memiliki cukup dana (dollar) untuk membiayai Pilpres mungkin hanya Sandiaga Uno. Sementara ini, Sandiaga Uno masih menjadi kader Gerindra. I don\'t think Bang Sandiaga Uno will dare to challenge PS in the Presidential race in 2024 dengan menjadi Cawapres ARB. Itu alasan mengapa PS menolak tegas ide Surya Paloh (Nasdem) untuk menjadikan SU sebagai Cawapres berpasangan dengan ARB. Itu juga yang menjadi alasan mengapa PDI-P dan KIB masih belum berani mendeklarasikan Capres 2024 mereka masing-masing. Karena PDI-P dan KIB masih kekurangan 2 hal diatas, yakni: dana (dollar) untuk membiayai Pilpres 2024 dan jumlah suara (popularitas) untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Tidak mungkin partai politik itu akan mengusung seorang Capres yang memiliki cukup popularitas dan intelektualitas tetapi minim (lack of) dana (dollar) untuk membiayai Pilpres 2024, kecuali Capres itu juga membawa Bohir-Bohir Politik yang mau mengeluarkan duit untuk membiayai kebutuhan Pilpres 2024. Sosok itu hanya Ganjar Pranowo (GP) dan Menteri BUMN ET. Kendala 2 orang ini, tidak memiliki partai politik pengusung yang memenuhi presidential threshold 20%. Sehingga kemungkinan besar tinggal gigit jari, atau melakukan bargaining politik dengan PDI-P dan KIB. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo adalah ujung tombak dari Jokowi, LBP dan mereka yang berada dibelakang Jokowi, yakni Taipan oligarki ekonomi karena GP adalah sosok yang bisa diajak kerja sama, mudah dikontrol karena terlibat kasus E-KTP dan bisa menjadi Presiden BONEKA ke II setelah Jokowi. Tetapi kendala utama bagi GP untuk bisa menjadi CAPRES adalah PDI-P dan Megawati yang tidak mendukung GP meski GP adalah kader PDI-P. Itu semua terjadi karena kesalahan dan nafsu politik dari petinggi PSI (Grace Natalie) dan GP sendiri yang tidak melakukan komunikasi awal dengan PDI-P dan Megawati. GP lebih mendengarkan Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi yang akan di pasangkan dengan Menteri BUMN ET. Itu juga alasan di balik tawaran dari Hasyim Djoyohadikusumo (adik PS) kepada GP untuk menjadi Cawapres berpasangan dengan PS di koalisi KIR, dengan harapan KIR akan mendapatkan tambahan dana (dollar) dari Bohir-Bohir Politik di belakang GP, Jokowi dan LBP, serta dukungan suara dan logistik lainnya pada Pilpres 2024. Tetapi Pilpres 2024 masih panjang, ada kemungkinan GP dan Taipan oligarki ekonomi dibalik Jokowi dan LBP, akan bisa menyekinkan PDI-P dan Megawati dengan janji membiayai semua dana kebutuhan Pilpres 2024, asal mau menjadikan GP seorang Capres PDI-P berpasangan dengan ET, atau Puan Maharani. Kesempatan itu masih ada, masih memungkinkan, meski kecil sekali karena Megawati sudah terlanjur sakit hati dengan GP, LBP dan Jokowi. Bila PDI-P tidak menemukan seorang figur Capres yang mampu membawa dana (dollar) yang cukup untuk membiayai Pilpres 2024, kemungkinan besar PDI-P akan bergabung dengan KIR atau KIB. Tidak mungkin PDI-P bergabung dengan koalisi perubahan (KOPER) karena di sana ada PD (SBY). Mengapa Jokowi, LBP dan pendukung Jokowi Taipan oligarki ekonomi, tidak ada pilihan lain kecuali merapat kepada PS dan Gerindra? Bila PDI-P dan Megawati menolak mengusung GP sebagai Capres, maka hilangnya harapan Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi yang menjadi GP Presiden Boneka ke II setelah Jokowi. Pilihan lain yang masuk akal adalah merapat ke PS, Gerindra dan Koalisi kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Sekarang sudah bisa kita lihat dari sikap, perkataan publik dan prilaku PS sendiri. PS bilang: \"....saya tidak merasa bersalah gabung dengan Jokowi, dulu saya rival, sekarang saya bangga bergabung dengan Presiden Jokowi...\" Itu perubahan sikap 180° dari posisi PS ketika masih menjadi Capres nomer #2, yang siap Timbul Tenggelam Bersama Rakyat. Meski sikap, keputusan dan tindakan bergabung dengan Presiden Jokowi itu sepenuhnya adalah hak pribadi dan hak politik PS, tetapi manuever politik seperti itu tentunya membawa dampak negatif konsekwensi politik dan etika politik terhadap para pendukung PS pada PILPRES 2014 dan 2019 bahwasanya \"PS cannot be trusted...!!!\" Sikap PS itu akan seal the deal, convincing para mantan pendukung PS pada Pilpres 2014 dan 2029 that PS cannot be trusted...!!! That is very bad, detrimental and unprecedented label bagi seorang negarawan sejati seperti PS...!!! Apalagi sekarang sepertinya PS ikut memuja-muja Jokowi, bangga dengan Jokowi dan bahkan Hasyim Djoyohadikusumo (adik PS) malah menawarkan jabatan Cawapres kepada Ganjar Pranowo (GP), orang yang menjadi ujung tombak Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi untuk menggantikan Jokowi, sebagai Presiden Boneka ke II setelah Jokowi. Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi melihat sosok MENHAN Prabowo Subianto (PS) sudah mulai melunak dan sudah bisa diajak kompromi. Itulah mengapa Jokowi, LBP dan Taipan oligarki ekonomi sudah mulai merapat kepada PS, GERINDRA dan KIR. Saya tidak tahu persis perubahan sikap, prilaku dan manuever politik PS ini sebagai satu taktik \"winning the war and political survival strategies\", seperti yang dikatakan oleh musisi dan kader Gerindra, Ahmad Dhani. Atau memang perubahan itu adalah real, perubahan sikap dan prilaku dari seorang Macam Asia yang berubah menjadi Kambing Asia...!!! Bila perubahan sikap PS dan koalisi KIR bergabung denga, JOKOWI, LBP dan TAIPAN oligarki ekonomi dengan GP sebagai CAWAPRES berpasangan dengan PS itu benar-benar terjadi pada PILPRES 2024, maka inilah yang disebut irony dalam politik. Kelompok mereka yang dulu mencundangi PS pada PILPRES 2014 dan 2019 akan menjadi kelompok yang akan bekerja keras untuk memenangkan PS dengan mencundangi ARB pada PILPRES 2024. What an ironic...!!! Itulah politik, the art of making the impossible possible...!!! Tidak ada musuh abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi (In politics, there is no permanent adversary, but there is a permanent interest). Bagaimana Posisi Aktivis FTA untuk Memperbaiki Demokrasi di Tanah Air? Yang membedakan antara aktifis FTA dengan aktifis yang lain, khususnya kader partai politik atau relawan CAPRES atau partai politik adalah fakta bahwa aktifis FTA sebagai satu kelompok tidak pernah menjadi FIGURE-ORIENTED (tidak gila dengan sosok politisi) and NEITHER, POLITICAL PARTY-ORIENTED (tidak mau menjadi jongos partai politik). FTA sebagai kelompok selalu ISSUE-ORIENTED (membahas dan mengangkat issue-issue yang membelenggu kehidupan rakyat banyak)...!!! Para aktifis Forum Tanah Air (FTA) diseluruh dunia telah melakukan dialog, diskusi dan debat selama 3 tahun lebih dengan berbagai pakar dari tanah air untuk membahas issue politik, ekonomi, demokrasi, PEMILU, KPU, BAWASLU, MK, KPK, tanggung-jawab fiskal, otonomi daerah, SDA daerah, jaminan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, kerakyatan dan kemanusian. Aktifis FTA memahami tantangan utama; the core and basic underlying problems yang terjadi ditanah air yang berhubungan dengan dengan politik, ekonomi, demokrasi, keadilan, kerakyatan dan kemanusian. Dari pengalaman itulah, FTA mencetuskan top 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi ditanah air berupa 10 manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA). Aktifis FTA merasa yakin bahwasanya perubahan politik dan ekonomi yang signifikan baru akan bisa terjadi ditanah air, minimal harus mencakup 10 hal yang menjadi tuntutan dalam manifesto politik Forum Tanah Air (MPFTA) itu. Semua janji-janji politik dan perubahan yang tidak mencakup 10 hal dalam manisfesto politik FTA (MPFTA) hanyalah janji-janji omong kosong, bullshiting, lip service dan hoaxes. FTA sebagai satu kesatuan forum (platform) bagi para aktifis FTA diseluruh 34 Propinsi di Indonesia dan diseluruh dunia, baru akan memberikan dukungan politik dan suara (VOTES) kepada CAPRES yang mau menjalankan 10 tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam MPFTA, dengan menandatangani perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis, baik secara individu maupun secara kelompok dengan FTA. Our votes are not for free and neither, for sale. Itulah FTA. (*)
Rocky Gerung Ajak Masyarakat Bikin Sahabat Majfud
Jakarta, FNN - Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung memandang serius mengenai heboh Menkopolhukam Mahfud MD yang membongkar dugaan skandal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rocky bahkan berniat untuk membentuk relawan pendukung Mahfud MD untuk mendorong sang menteri membongkar dugaan kebobrokan yang ada. “Kita bikin satu kelompok namanya ‘Mahfud Amicus’, kawan-kawan Mahfud,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dalam perbincangan rutin bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN) m Jumat (17/3/23). Menurut Rocky, Mahfud yang dikenal punya nilai moral kini punya tanggungan yang serius yakni pembuktian apa yang dia ucapkan, mengingat baik PPATK dan Kemenkeu sudah menegaskan dugaan skandal tersebut tak ada kaitannya dengan korupsi. Menurut Rocky, jika Mahfud tidak bisa membuktikan maka Mahfud akan dianggap “iseng” untuk meramaikan suasana. “Dia yang mulai, kalau dia tidak tuntaskan orang merasa Mahfud Ini sekadar sebar isu untuk kepentingan dia sendiri,” ujarnya. Bagi Rocky, masalah ini akan mempertaruhkan reputasi dari seorang Mahfud MD mengingat dia lah yang pertama kali melemparkan masalah ini ke publik. Jika apa yang digemborkan tidak terbukti maka akan rusak reputasi Mahfud. “Mahfud MD tentu tidak main-main menyebut itu, itu reputasi dia,” jelasnya. Saking seriusnya menyoroti permasalahan ini, Rocky sesumbar mau menjemput langsung Mahfud MD di Bandara sepulang dari Australia. “Pak Mahfud pulang dari Australia kita bakal jemput sama-sama di bandara terus kita minta dia bikin konfrensi pers tentang apa ujungnya soal Rp300 Triliun ini,” jelas Rocky. “Mahfud Amicus, Sahabat Mahfud MD. Sementara ini warga negara etikanya dipimpin oleh Mahfud ‘Amiacus Mahfud’,” tambahnya. (Ida)
Fahri Hamzah: Sistem Proporsional Tertutup akan Jadikan Parpol Ternak Politisi dan Anggota DPR Penyalur Bansos
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku tidak sepakat dengan rencana sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan mandat yang berprinsip kepada hak kedaulatan rakyat. \"Dalam demokrasi teorinya penerima mandat itu individu-individu. Sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup,\" kata Fahri Hamzah saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore. Dalam bicang hangat yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta bertajuk \'Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia\' Fahri Hamzah menyebut sistem pemilu proporsional tertutup akan merenggut kedaulatan rakyat dan menjadi kedaulatan partai politik (parpol). Ia mengatakan sistem pemilu tertutup hanya akan menjadikan parpol sebagai peternak politisi. Fahri Hamzah menyebut, anggota DPR dari partai politik saja yang sekarang dipilih rakyat langsung duduk di parlemen, banyak lupanya kepada rakyat. Apalagi yang dipilih itu parpol nya, tentu rakyatnya hilang. \"Mau jadi peternak politisi. Sekarang saja dipilih rakyat itu lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpol. Tentu rakyatnya hilang. Tidak ada lagi rakyat karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih,\" katanya. Fahri menambahkan Partai Gelora meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal itu, kata dia, bertujuan agar rakyat mengetahui sosok yang dipilihnya. \"Kami di Partai Gelora, kalau menang itu ingin semua anggota dewannya orang-orang yang bebas, tidak akan dipecat kalau berbeda pendapat dengan partainya,\" tandasnya. Fahri juga mengungkapkan target yang akan dicapai partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024, yakni empat kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Menurutnya, target kursi itu sesuai dengan komposisi partai yang sudah siap bertarung pada Pemilu 2024. \"Doakan saja Partai Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB,\" ucap Fahri Hamzah Bagi-bagi Bansos Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga melontarkan kritik pedas terhadap Anggota DPR yang suka bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurut Fahri, tugas bagi-bagi bansos itu bukanlah pekerjaan anggota DPR. \"Rupanya mereka jadi penyalur bansos. Itu bukan tugas anggota dewan. Pekerjaan anggota dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas,\" ujar Fahri Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menuturkan seluruh anggota dewan diberikan gaji dan mendapat protokoler. Menurut Fahri, seorang legislator bertugas mengawasi kinerja pemerintah. \"Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Lah mereka (DPR) makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia,\" kata Fahri. Fahri kemudian menyindir anggota dewan yang gaya hidupnya glamor dan suka pamer. Padahal, ia menilai gaya hidup anggota dewan seharusnya sederhana dan tidak aneh-aneh. Fahri juga menyinggung anggota DPR yang meminta rakyat mengawasi kinerja mereka. \"Ini ngapain? Kalau di negara demokrasi maju itu, rakyat habis nyoblos tidur karena ada penjaga. Lah, itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak. Kita rakyat malah disuruh berantem, dianya tidur-tidur,\" sentilnya. Dia pun meminta agar anggota DPR yang suka membagi-bagi bansos di NTB berbenah. Menurutnya, pekerjaan bagi-bagi bansos bukanlah pekerjaan DPR, melainkan pekerjaan pemerintah. \"Ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan kalau hanya bagi bansos. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos,\" tegasnya. Fahri mengatakan seorang anggota dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu. \"Saya kira tidak ada DPR galak hari ini. Kalau caleg (calon legislatif) di Partai Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras,\" pungkasnya. (*)
Apakah Mahfud atau Sri Mulyani yang Harus Dipenjara?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Transaksi mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu yang dikemukakan oleh Menkopolhukam telah menghebohkan publik. Masyarakat menyorot tajam kasus \"kelanjutan\" dari peristiwa yang melibatkan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut. PPATK mengakui sejak 2009 telah menyampaikan 200 laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Kementrian Keuangan. Ungkapan Mahfud MD angka 300 Trilyun untuk dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berbalas bantahan dari Sri Mulyani. Setelah proses klarifikasi untuk kata lain dari \"negoisasi\" maka Mahfud MD terlihat sakit gigi dan PPATK sebagai sumber data mulai menjadi bias dalam berbahasa. Operasi penyelamatan mulai terasa. Mega skandal 300 Trilyun dibuat mulai menguap. Operasi penyelamatan Sri Mulyani terulang sebagaimana dahulu dalam kasus Bank Century. Proses pemeriksaan KPK atas Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) \"terhenti\" karena Sri Mulyani mengundurkan diri dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Trilyunan rupiah kerugian negara turut mengundurkan diri alias menguap. Meski Mahfud MD dan Sri Mulyani dapat tertawa sementara dengan suntikan \"obat penenang\" dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, akan tetapi masalah 300 Trilyun adalah mega skandal yang harus dituntaskan. Menurut Mahfud ada 460 orang terlibat dari pergerakan transaksi ratusan trilyun tersebut. Temuan atas seorang Rafael Trisambodo saja bernilai 500 Milyar sebagai indikasi atau bukti terjadinya pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Bila Mahfud MD berhenti atau tidak melanjutkan \"pengungkapan\" dan \"pengusutan\" maka ia dapat dikualifikasikan telah membuat dan menyebarkan berita bohong yang masuk ranah perbuatan pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Bahkan delik UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 sangat mungkin dapat menjerat pula Mahfud MD. Lumayan bersanksi 10 tahun. Sementara Sri Mulyani sebagai atasan yang tahu tetapi membiarkan terjadinya korupsi atau pencucian uang bawahannya juga terkena perbuatan kejahatan pembiaran (crime by ommission). Apalagi jika ternyata terlibat. Dalam kasus Bank Century saja Sri Mulyani nyaris memakai baju oranye. 300 trilyun itu nilai besar yang patut untuk diusut serius. Menkeu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. PPATK yang plintat plintut kini mulai dicurigai ikut bermain. Transaksi mencurigakan ratusan trilyun dan gaya hidup mewah di lingkungan Kemenkeu sangat menyakiti hati rakyat. Rakyat sudah lama menahan marah. Muak menonton pertunjukan kepalsuan, kebohongan dan kerakusan para pejabat yang asik tertawa sendiri dalam ruang kegilaan. Tanpa rasa salah, malu apalagi dosa. Teringat sewaktu Revolusi Perancis dahulu dimana masyarakat marah atas gaya hidup pejabat termasuk sosok Marie Antoinette. Perempuan ini hidup mewah memboroskan uang negara. Sementara rakyat dicekik pajak. Istana foya-foya padahal negara dalam keadaan bangkrut. Marie Antoinette sendiri bergelar \"Madame Deficit\". Marie Antoinette akhirnya mati dipenggal kepalanya di bawah pisau Guillotine. Hal itu terjadi sembilan bulan setelah suaminya Raja Louis XVI juga mati di bawah tajamnya Guillotine. Rakyat puas atas sanksi mati di bawah Guillotine bagi para koruptor dan pembangkrut negara Sri Mulyani sebagai Menkeu harus bertanggungjawab atas kondisi buruk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Anak-anak bu Menteri yang nakal harus ditendang dan dihukum. Ibu juga yang merangkap 30 jabatan diduga menjadi bagian dari anak nakal itu. Tepatnya Ibu nakal. Sri Mulyani bukan Menteri hebat atau berprestasi tapi Menteri gagal. Rakyat tidak hidup sejahtera bahkan semakin sengsara. Hutang besar dan pajak tinggi. BBM pun dinaikan seenaknya. Sri Mulyani bukan Menteri bersih. Ia ikut menyebabkan kebangkrutan negara. Bahkan penentu. Adakah Sri Mulyani menjadi \"Madame Deficit\" baru ? Akankah 300 Trilyun menjadi sebab dari dua Menteri Mahfud MD atau Sri Mulyani melangkah menuju ruang penjara ? Sekarang atau setelah Jokowi lengser. Bandung, 19 Maret 2023
POPULER
