ALL CATEGORY
Akhirnya KPK Sepakat untuk Segera Menetapkan Status Anies dalam Formula E
Jakarta, FNN - Status Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E, akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila Anies memang bersalah, terlibat dan terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah maka juga akan segera disampaikan keputusannya dari KPK. Dengan demikian, Anies tidak lagi tersandera dan terombang-ambing, serta tidak akan lagi muncul rumor-rumor seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tumpak Hatorangan Panggabean,Ketua Dewan Pengawas KPK, menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus formula E ini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpak, Kamis (16/2/23) dinyatakan bahwa melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 Tahun 2022 antara Dewas dan Pimpinan KPK pada 17 Januari 2023, telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bila sudah ditemukan barang bukti yang cukup maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Menurut Tumpak, hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 undang-undang KPK. Status Anies dalam beberapa bulan terakhir ini memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi. Karena menurut laporan sejumlah media, ada upaya dari ketua KPK, Firli Bahuri dan beberapa pimpinan KPK yang lain, untuk memaksakan agar Anies segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan penuntut, menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan dua alat bukti, sebagaimana disyaratkan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dalam laporan investasi Tempo, saking ngototnya, Firli Bahuri dan kawan-kawan sampai melakukan delapan kali gelar perkara. Padahal, biasanya hanya ada satu kali gelar perkara di mana kalau memang terbukti langsung ditetapkan sebagai penyidikan, tapi bila tidak maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Meski sudah 8 kali gelar perkara, para penyidik tetap berkesimpulan bahwa kasus formula E belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Di tengah menegangnya hubungan antara Firli dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, tiba-tiba saja Deputi Penindakan, Irjenpol Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar Priyantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap dia melawan perintah atasan. Anehnya, yang melaporkan adalah sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. “Memang ini agak aneh, ada peristiwa internal tapi kemudian yang melaporkan pihak eksternal,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (21/2/23). Kasusnya menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita direktur penuntutan, Fitroh Cahyanto, kembali ke induknya Kejaksaan Agung dan satu orang lagi, yakni Kepala Satgas Penyelidikan, dari kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan, Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Endar Priyantoro, ke Mabes Polri. Alasannya mereka dikembalikan karena untuk pengembangan karier. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar ini termasuk juga Fitroh dan Tri Suhartanto adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka kembali dan dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Menanggapi soal pengembalian Karyoto dan Endar ke lembaga asalnya, Dewas melalui Tumpak mengatakan bahwa perbedaan pendapat saat ekspose itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Dewas tidak akan terlalu mempermasalahkan. Sedangkan mengenai pelaporan terhadap Karyoto dan Endar, Tumpak membenarkan bahwa memang betul ada laporan dari sebuah LSM. Terkait dengan soal pengembalian Karyoto dan Endar, Tumpak dalam keterangannya pada hari yang berbeda (17/2/23) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman. Dewas tidak akan ikut campur dan tidak punya kewenangan. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies ini, sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Benny Harman, kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Menanggapi pertanyaan dan sinyalemen dari Benny Harman, Ketua KPK Firli Bahuri dengan tegas membantahnya. Menurut dia, betul-betul pengembalian itu bagian dari semacam turn of duty, atau bagian dari promosi. “Yang paling penting sekarang dengan adanya kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK, publik akan segera mendapat kepastian tentang status Anies yang kini telah menjadi Bacapres yang bakal diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS,” ujar Hersubeno. Menurut Hersu, penolakan dari para penyidik dan bahkan para penuntut serta sikap mereka yang sampai berani mengambil risiko beda pendapat dengan pimpinan KPK, menunjukkan bahwa konstruksi hukum formula E ini memang sangat lemah. “Kalau enggak lemah, enggak mungkin mereka sampai mati-matian menolak Firli Bahuri dan kawan-kawan dan dengan resiko mereka dikembalikan ke instansi asalnya,” ujar Hersu.(ida)
Rocky Gerung Sebut Jika Amali Gak Mundur Bisa Ancur Negara Ini
Jakarta, FNN - Nama Zainudin Amali menjadi sorotan baru-baru ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu dikabarkan hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena rangkap jabatan. Amali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada Kamis pekan lalu. Terkait rencana pengunduran diri Amali dari jabatan Menpora sempat disebut oleh Presiden Jokowi Widodo secara Informal. Pernyataan mundur secara informal ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan politisi dan tentu masyarakat. Meskipun hingga saat ini Presiden belum menerima secara resmi surat pengunduran diri Zainudin Amali. \"Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,\" kata Presiden Jokowi di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2). Sebelumnya, Zainuddin Amali menyebut Presiden Jokowi telah memberinya lampu hijau untuk keluar dari jabatannya itu. Belum adanya surat pengunduran diri secara resmi yang dimasukkan oleh Zainuddin Amali, maka Presiden Jokowi pun belum memutuskan nama penggantinya. “Gantinya kalau sudah ada resminya baru saya bicara,\" tutur Presiden Jokowi Widodo. Mundurnya Zainuddin Amali secara informal mendapat tanggapan dari Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, @rockygerung_rg, ia menyebut bahwa mundur secara informal itu tidak ada dalam hukum tata negara. Bahkan menurut Rocky presiden tidak memahami terkait fundamental bernegara. “Tidak ada mundur secara informal dalam Hukum Tata Negara. Persiden tidak paham fundamental bernegara. Ancur.” tulis Rocky Gerung di akun twitter pribadinya, Selasa (21/2). Alasan Amali mundur lantaran dirinya diminta untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah menteri dari Partai Golkar tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI. Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum (waketum) I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis 16 Februari 2023. (faj)
Jaga NKRI dengan Memahami Warisan Sejarah Tokoh Bangsa, LKN Teken MoU dengan Tiga Lembaga Nirlaba
Jakarta, FNN - Menjelang tahun politik bangsa Indonesia mudah sekali diadudomba. Satu pihak memberi cap radikal, antiNKRI dan non-Pancasila dan di pihak lain memberi stempel komunis dan pro-asing. Hal tersebut membuktikan lemahnya pengetahuan dan pemahaman sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Menyikapi hal itu Samsul Hadi, Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita (LKN) merangkul tiga lembaga nirlaba untuk diajak bekerjasama, antara lain Indonesian Professional Speakers Association (IPSA), Yayasan Wintoba (Warisan Tokoh Bangsa), dan Portal Sekolah). Kerjasama dituangkan dalam sebuah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di kantor pusat LKN, Jl. Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (21 Februari 2023). Samsul Hadi menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk membangun sinergitas sehingga lebih mudah untuk diwujudkan. \"Ini langkah positif untuk mempercepat seluruh kegiatan yang bersinergi dengan LKN,\" katanya. Sementara Binton Nadapdap, penggagas dan pemilik Yayasan Warisan Tokoh Bangsa (Wintoba) menerangkan bahwa yayasannya ingin merawat, melestarikan, dan mewariskan bukti-bukti sejarah berupa buku, manuskrip, film, foto dan dokumen lain agar masyarakat Indonesia tahu sejarah yang sebenarnya. Intinya adalah Jasmerah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). \"Kami memiliki segala sesuatu yang bernilai sejarah dan unik. Mulai dari ribuan lukisan, puluhan ribuan foto-foto bersejarah bangsa yang jarang diketahui publik, hingga puluhan ribu buku, perangko, mata uang hingga kartu pos dari masa ke masa,\" paparnya. Binton ingin membangun budaya cinta sejarah agar menjadi saluran kebaikan bagi seluruh anak bangsa. Seluruh koleksinya bisa diakses oleh semua orang yang mau mengetahui sejarah bangsa ini. \"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pameran koleksi sejarah,\" tegasnya. Di tempat yang sama Donny de Keiser, Chairman Indonesian Professional Speakers Association (IPSA) atau Asosiasi Pembicara Publik Indonesia menjelaskan bahwa IPSA adalah sebuah organisasi profesi pembicara profesional dan pembicara publik di Indonesia yang didirikan pada 9 Desember 2015 oleh empat pembicara publik nasional, yaitu Dr. Ponijan Liaw, Donny de Keizer, Robby Habibi, dan Olivia Marzuki. Penandatanganan naskah kerjasama antara IPSA dengan Lembaga Kajian Nawacita berlangsung di Jakarta, 21 Februari 2023. Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh Ketua Umum IPSA Donny de Keizer dan Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita Ir Samsul Hadi berlangsung di sekretariat Lembaga Kajian Nawacita Jakarta Selatan. Hadir dalam kegiatan ini unsur DPP yaitu Bendahara Umum Septiani Natalia, Direktur Komunikasi Pemasaran Digital Handoko dan Direktur Pengembangan Jaringan Jimmy Tjoa. Dari pihak Lembaga Kajian Nawacita turut hadir Sekjen Totok Sediyantoro dan unsur pimpinan dan pengurus LKN lainnya. Kerjasama IPSA dengan Lembaga Kajian Nawacita akan menyasar pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan SDM, kepemimpinan dan peningkatan karakter. IPSA juga akan berperan dalam menyiapkan program program sertifikasi. Untuk jangka menengah IPSA dan LKN akan menyiapkan institusi pengembangan SDM di Ibukota Nusantara (IKN). Sementara Sukri dari Portal Sekolah menjelaskan bahwa Portal Sekolah merupakan sebuah platform yang mentransformasi sistem sekolah konvensional ke sistem digital, yang menjadi solusi tepat untuk digunakan tidak hanya pada saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun juga pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Menurut Sukri, Portal Sekolah mampu mengoptimasi kegiatan belajar mengajar dan performa tugas-tugas administratif, pengawasan, dan manajerial. \"Platform kami yang mutakhir dapat diakses dengan mudah oleh seluruh elemen pendidikan. Pengguna tidak hanya dapat merasakan manfaat dari Portal Sekolah selama pembelajaran jarak jauh atau hybrid, tetapi juga selama pembelajaran tatap muka di sekolah,karena Portal Sekolah menyediakan fitur dan konten yang lengkap bagi siswa, guru, dan manajemen sekolah untuk pendidikan yang lebih baik di era industri 4.0,\" paparnya. Lembaga Kajian Nawacita adalah Lembaga Independen sebagai Wadah Profesional, mumpuni terpercaya yang men-Sinergikan semua institusi, profesional, organisasi, asosiasi, non partisan dan individu untuk melanjutkan implementasi Program-program Strategis Nasional NawaCita dan solusi berbagai isu strategis di bidang SDM, Kelembagaan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat. (sof)
Pertarungan Luhut Melawan Anies
Oleh - Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) DALAM konteks pilpres 2024, hiruk-pikuk dan polarisasi politik masyarakat Indonesia hari ini berpusat pada dua tokoh antagonistik ini: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sengaja saya mengabaikan Jokowi dalam hal ini karena yang menjadi otak rezim adalah Luhut. Ini tidak berarti Jokowi bisa cuci tangan terkait kebijakan-kebijakan Luhut yang kontroversial. Juga berbagai upaya menjegal Anies menjadi peserta pilpres. Toh, Jokowi berperan sebagai pemberi legitimasi atas semua gagasan dan tindakan pemerintah, yang notabene dirancang Luhut. Ini terjadi karena Jokowi adalah presiden karbitan, yang diorbitkan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Luhut-lah orang yang punya visi, yang berakibat pada ketergantungan Jokowi padanya. Secara alami, pihak inferior akan tunduk pada pihak superior. Dalam polarisasi masyarakat ini, saya juga mengabaikan peran elite politik lain, khususnya para aspiran capres, karena mereka semua hanyalah penari yang menari mengikuti gendang yang ditabuh Luhut. Dengan cerdik, Luhut memanfaatkan elite parpol yang punya masalah hukum untuk menjalankan koreografi yang diciptakannya. Lebih dari itu, mereka hanyalah wayang-wayang Jokowi berwajah Luhut. Namun, wibawa Luhut ditantang Anies, satu-satunya aspiran capres yang dipandang sebagai pembangkang terhadap rancang-bangun program pembangunan pemerintah yang disusunnya. Dus, Luhut melambangkan kekuatan status quo, Anies simbol kekuatan pro-perubahan. Tak heran, Luhut didukung Cina, Anies disukai Barat. Kedua tokoh datang dari generasi berbeda. Luhut disusui Orde Baru, Anies dibesarkan Orde Reformasidengan rekam jejak sebagai oposan rezim Soeharto. Pendidikan militer yang ditempuh Luhut, yang tugas pokoknya adalah membunuh lawan, membuatnya cenderung mengabaikan prosedur dan konsensus — yang prosesnya bertele-tele — dalam membuat public policy. Itu terlihat dari produk-produk hukum pemerintah yang menerabas konstitusi. Anies adalah sarjana ekonomi dan politik tamatan AS yang terlatih melihat setiap fenomena sosial dengan “pandangan mata burung”. Artinya, dalam membuat public policy, ia mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan melibatkan semua stake holders guna melahirkan kebijakan yang matang. Perlu juga dicatat bahwa Luhut adalah pebisnis besar, sedangkan Anies adalah aktivis sosial. Ini membuat keputusan Luhut hanya berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi. Sementara kebijakan Anies berorientasi pada kemaslahatan sosial. Perbedaan keduanya juga tak bisa dipisahkan dari latar sosial-budaya yang membesarkan mereka. Menimbang pandangan politik dan ekonominya, yang diimplementasikan rezim Jokowi, Luhut secara sempurna mewakili Orde Baru. Anies, yang tak jauh-jauh amat dari generasi milenial, menghadirkan paradigma baru yang dinamis. Pertentangan Luhut-Anies sudah terlihat sejak awal Anies memimpin Jakarta. Misalnya, dalam kasus penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut mewakili oligarki yang menghendaki proyek dilanjutkan. Sebaliknya, Anies bergeming, karena proyek ini mengancam lingkungan dan nafkah nelayan kecil. Contoh lain, beberapa kali Luhut membatalkan kebijakan Anies terkait penanggulangan epidemi covid-19. Dari latar belakang perbedaan sosiologis dan ideologis tersebut, tak heran kalau Luhut kurang menghargai demokrasi dan perbedaan pendapat, serta mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan semua aspek dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka kita menyaksikan pemerintah memanjakan oligarki dengan mengabaikan hak buruh melalui UU Cipta Kerja yang keabsahannya di tolak Mahkamah Konstitusi. Rezim juga mencobloskan oposisi kedalam penjara, menjustifikasi kekerasan negara terhadap anak bangsa, dan menghalang-halangi munculnya pemimpin tandingan yang dipandang mengancam kelangsungan hidup status quo. Ini sama persis dengan kelakuan rezim Soeharto. Sebaliknya, ketika memimpin Jakarta, Anies memberi contoh tentang good governance. Artinya, kemajuan ekonomi tetap bisa dicapai tanpa harus berpegang pada trilogi pembangunan Orba yang kaku: stabilitas yang ditegakkan dengan penindasan, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konglomerat (trickle down effect), dan pendistribusian kue ekonomi yang tentu saja tidak merata. Anies membuktikan bahwa pembangunan berbasis humanistik, berkeadilan, dan kolaboratif, justru akan membuahkan hasil yang berkualitas: yang kecil dapat membesar, yang besar tidak mengecil. Dan berbeda dengan Luhut, Anies menghadapi kritisisme secara arif, menciptakan stabilitas Jakarta melalui narasi persatuan yang tercipta melalui kesamaan tujuan semua warga. Di bawah kepemimpinannya, angka kemiskinan Jakarta turun signifikan. Pertumbuhan ekonominya termasuk yang tertinggi di antara 34 provinsi. Dan Anies mendistribusikan hasil-hasil material maupun nonmaterial pembangunan kepada semua secara merata. Komunitas-komunitas agama minoritas yang dulu tak memilihnya, dan awalnya meragukan kualitas kepemimpinannya, pada akhirnya bangkit mengapresiasi kebijakan-kebijakannya. Memang masih banyak yang harus dikerjakan untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik, nyaman, dan indah. Tapi apa yang sudah dicapai dalam waktu relatif pendek menggambarkan keberhasilan konsep pembangunan alternatif dan model kepemimpinan baru yang ditawarkan Anies cukup berhasil. Terbukti hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survey yang kredibel menunjukkan 83 persen warga menyatakan puas pada kinerja Pemprov DKI. Kembali ke konteks pilpres, terkesan kuat Luhut masih berusaha agar gagasan memperpanjang masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode dapat direalisasikan. Karena gagasan ini ditentang publik, kini dicurigai ia bikin skenario alternatif: menyiapkan capres yang akan meneruskan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Karena berpotensi menggantikan Jokowi, Anies dianggap musuh besar. Maka, bukan tidak mungkin orkestrasi tentang Anies mengusung politik identitas, yang akan menegakkan khilafah, bersumber dari Luhut untuk menakut-nakuti rakyat. Ini sama persis dengan strategi Orba yang setiap memasuki tahun politik, isu bahaya laten PKI dan DI/TII diamplifikasi untuk mengintimidasi rakyat. Pada 10 Februari lalu, sambil mengungkap harapannya agar presiden terpilih 2024 — kalau pilpres jadi diselenggarakan — melanjutkan kebijakan dan capaian yang telah ditorehkan Jokowi (baca: Luhut), Menko Marves itu menyatakan bodoh presiden yang tidak melakukannya. Pernyataan ini menegaskan tiga hal. Pertama, ia mengklaim dirinya pintar. Toh, apa yang dipandang sebagai capaian rezim Jokowi adalah hasil dari buah pikiran dan kebijakannya. “Presiden berikut tak perlu malu meneruskan periode sebelumnya,” katanya. Artinya, dia berasumsi presiden berikut tidak mungkin sepintar dia dan tidak mungkin pula menghasilkan kebijakan yang lebih baik daripada dia, sehingga wajar kalau mengadopsi rancangan pembangunan yang dibuatnya. Memang melihat kapasitas aspiran capres yang ada, di luar Anies, klaim Luhut ada benarnya. Kedua, ia mengklaim rezim Jokowi berhasil secara gilang-gemilang. Menurutnya, pemerintah telah menciptakan ekosistem yang baik. Ini merupakan “gebrakan baru” dalam sejarah Indonesia, katanya. Salah satu ekosistem yang dibangun adalah hilirisasi industri, yang ia klaim akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia. Ketiga, secara tak langsung ia menganjurkan publik untuk tidak memilih Anies, karena Anies sebagai anti-tesa Jokowi adalah orang bodoh. Tentu saja pernyataan Luhut ini gegabah dan arogan. Toh, orang bisa dengan mudah membuktikan kemunduran Indonesia di hampir semua lini kehidupan bernegara dibawah “kepemimpinan Luhut.” Sebut saja utang negara yang terus menggelembung, pengangguran dan kemiskinan meluas akibat banyak perusahaan manufaktur gulung tikar dan daya beli masyarakat anjlok. Mengenai keberhasilan hilirisasi industri sebagai salah satu ekosistem yang diklaim Luhut, anggota Komisi VII DPR mengungkapkan ketidakyakinannya atas program hilirisasi nikel dan mineral lainnya. Ekonom Faisal Basri malah mengecam kebijakan itu karena hanya memberi keuntungan pada Cina, oligarki, sementara negara tidak mendapat apa-apa. Indeks pembangunan manusia, korupsi, dan demokrasi anjlok. Penegakan HAM dan hukum juga memprihatinkan. Dan pembangunan infrastruktur yang massif ternyata melahirkan banyak masalah. Di antaranya, pertama, pembayaran bunga utang untuk membiayai infrastruktur saja sudah mencapai hampir Rp 500 triliun setahun, yang dibayar melalui perluasan pajak hingga ke rakyat kecil dan menambah utang baru hanya untuk membayar bunganya saja. Kedua, banyak infrastruktur yang mangkrak atau disfungsi. Ketiga, infrastruktur yang dimaksud untuk membangun konektivitas guna meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi bangsa tidak terbukti. Maka, klaim Luhut tentang program pembangunan pemerintah yang dikendalikannya sebagai “gebrakan baru dalam sejarah bangsa” doesn’t make sense. Memang itu bukan gebrakan baru, karena semua itu hanyalah copy paste konsep pembangunanisme (developmentalism) Orba, yang berupa sistem ekonomi ekstraktif yang memanjakan oligarki. Dengan demikian, pantaskah pengganti Jokowi melanjutkan blue print pembangunan yang dirancang Luhut? Bodoh kalau ada yang melanjutkannya. Sekarang mari kita tengok konsep dan paradigma pembangunan Anies yang telah ia wujudkan di Jakarta. Melalui tulisannya yang bagus di Kompas, 17 Februari, di bawah judul “Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan”, kita dapat menangkap pesannya bahwa ia melihat ada kesalahan fundamental pemerintah dalam menjalankan pembangunan selama ini sehingga perlu diluruskan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Anies menegaskan, pemerintah harus melayani kebutuhan rakyat secara adil tanpa memperhitungkan untung-rugi. Menurutnya, “Republik ini berdiri dengan janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali.” Karena itu, ia memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret, yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan republik ini. Ia juga mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Ia mengingatkan, demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang harus kita rawat bersama. Salah besar jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja. Jalan demokrasi bukan jalan pintas pembangunan. Demokrasi adalah ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. “Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan.” Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Anies mengkritik cara pandang kita — mungkin terutama cara pandang Luhut — yang hanya berhenti pada angka-angka makro, yang diibaratkan potret dua dimensi. Menunjukkan yang dipermukaan, tapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Karena itu, yang didorong Anies adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan sekadar dilihat dari aspek makro, tapi dampaknya bisa menjangkau semuanya. Semakin merata, semakin tinggi pertumbuhannya. Tentu saja pemikiran pembangunan Anies berbeda dengan Luhut. Sebenarnya pemikiran dan kebijakan Anies inilah yang mestinya dilihat Luhut sebagai “gebrakan baru dalam sejarah Indonesia.” Pertarungan Luhut dan Anies akan berakhir di kotak suara pada 14 Februari. Siapakah pemenangnya, Orde Baru atau Orde Reformasi? Rakyat yang menentukan. Melihat sambutan massif rakyat di mana pun Anies hadir menggambarkan rakyat menghendaki perubahan. Walakin, Luhut sangat powerful, yang mampu mengubah apa saja yang dia kehendaki, termasuk mengubah harapan rakyat menjadi mimpi buruk. Wallahu ‘alam bishshawab! Tangsel, 19 Februari 2023
Presiden Jokowi Sengaja Melanggar Undang-undang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi disinyalir melawan Putusan MK dalam kasus UU Cipta Kerja. Alih-alih menjalankan Putusan MK, Presiden justru menerbitkan Perppu. Di samping itu Presiden Jokowi juga terang-terangan telah melanggar UU No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara khususnya yang berkaitan dengan perangkapan jabatan. Pasal 23 UU No 39 tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa : Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Perangkapan jabatan menurut Ombudsman potensial untuk terjadinya tindak pidana korupsi. HU Pikiran Rakyat memberitakan dari 144 BUMN atau sejenis terdapat 541 jabatan komisaris atau dewan pengawas yang 41 % atau 222 merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah. Belum BUMD yang menempatkan Sekda sebagai komisaris BUMD. Yang kini diramaikan adalah \"pemaksaan\" dua Menteri untuk merangkap sebagai Ketum dan Waketum PSSI. Keduanya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali. Izin Presiden atas kedua Menteri ini adalah bentuk nyata adanya izin untuk melanggar Undang-Undang. Sementara pola pemilihan pada KLB PSSI itu sendiri tercium aroma rekayasa agar kedua Menteri tersebut dipaksakan untuk menjabat. Kekacauan luar biasa terjadi dimana Waketum PSSI adalah Menpora Zainudin Amali. Saat Menpora memanggil dan memberi arahan kepada Ketum PSSI maka sama saja Waketum memanggil dan mengarahkan Ketum nya sendiri.Sistem yang berantakan secara hukum dan etika. HU Pikiran Rakyat juga memberitakan bahwa ada sejumlah Menteri yang rangkap jabatan sehingga dapat dikualifikasikan melanggar Undang-Undang. Menteri Basuki Hadimuljono merangkap sebagai Ketum PB PODSI, Hadi Tjahjanto merangkap Ketum Forki. Lalu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna merangkap Ketum PBSI, Luhut Binsar Panjaitan merangkap Ketum PB PASI, Airlangga Hartarto merangkap PB Wushu dan Prabowo Subianto merangkap PB IPSI. Dengan Erick Thohir dan Zaenudin Amali yang merangkap Ketum dan Waketum PSSI maka sempurnalah pelanggaran itu. Potensi korupsi dan conflict of interest sangat terbuka. Perlu ada pengawasan dan pemeriksaan seksama. Sayangnya sekelas Ketua BPK saja ikut-ikutan rangkap jabatan. Berat kondisinya, bisa-bisa nantinya maling teriak maling. Mau dibawa kemana negara ini? Jokowi itu Presiden tukang labrak hukum. Jika tidak menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan maka yang dilakukan adalah mengabaikan atau menabrak hukum. Negara hukum hanya slogan sebab prakteknya adalah negara kekuasaan. Negara maling yang memanfaatkan jabatan. Olahraga dijadikan ajang kepentingan politik bahkan diduga tempat mengeruk dana negara untuk bancakan. Pantas mafia sulit diberantas. Ahli Hukum Tata Negara menyatakan bahwa Presiden yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang maka kualifikasinya sama dengan melakukan penghianatan terhadap negara. Jika dihubungkan dengan Pasal 7A UUD 1945, maka hal itu sudah menjadi dasar bagi terpenuhinya syarat bahwa Presiden dapat segera untuk dimakzulkan (impeachment). Pelanggaran itu sangat terang benderang seterang sinar bulan purnama di tengah malam bahkan matahari di siang bolong. Kini, ayo DPR dan MPR berdayalah. Bangun keberanian dan tanggung jawab. Wakil Rakyat itu bukan Aparatur Pemerintah. Bandung, 22 Februari 2023
Anis Matta Gelorakan Indonesia Timur, Dimulai dengan Konsolidasi Ribuan Kader di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
JAKARTA, FNN - Usai memulai program konsolidasi kader nasionalnya di Kabupaten Tangerang untuk pertama kalinya pada Minggu (19/2/2023), Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan melanjutkan konsolidasinya di Indonesia Timur, di wilayah Sulawesi. Anis Matta dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai dengan nomor urut 7, berwarna biru ini akan bertolak ke Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (23/2/2023) malam. Anis Matta akan bertemu ribuan kader Partai Gelora di Makassar, Parepare, Palopo (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar) pada Jumat-Selasa, 24-28 Pebruari 2023. \"Program ini sesuai dengan tahapan perkembangan organisasi yang kami rencanakan. Setelah lolos verifikasi dan sah menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 7, saatnya kami melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kemenangan di Pemilu 2024 yang tinggal kurang dari setahun lagi,\" ujar Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023). Anis Matta menambahkan, Partai Gelora hadir untuk membangkitkan optimisme bahwa Indonesia layak menjadi superpower baru di dunia. Sebab, semua modal untuk menjadi negara adidaya dimiliki negeri ini, mulai dari jumlah penduduk, kekayaan alam, kemampuan mengelola keberagaman, hingga pengalaman berdemokrasi. \"Indonesia superpower baru bukanlah utopia atau mimpi di siang bolong. Kita punya semua modalnya. Yang kita butuhkan adalah peta jalan yang jelas sehingga semua potensi itu bisa diwujudkan,\" katanya. Partai Gelora akan menyebarkan spirit dan optimisme ini, kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Gelora, serta kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta menyatakan kesiapan kader dan relawan di Sulawesi Selatan untuk bergerak menjemput kemenangan di Pemilu 2024. Ribuan orang dikonfirmasi akan hadir dalam acara konsolidasi di tiap titik yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil) calon anggota DPR RI. \"Pak Anis Matta kan juga putra Sulsel. Jadi ada ikatan emosional yang kuat antara kader-kader di sini dengan beliau. Teman-teman sudah rindu mendengarkan langsung gagasan-gagasan Pak Anis untuk membawa Indonesia menjadi superpower baru,\" ujarnya \"Acara ini akan menggelorakan semangat dan merapatkan barisan para kader menyambut pemilu,\" kata Bupati Takalar ini. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik tak ketinggalan menyatakan optimisme kemenangan Partai Gelora di provinsinya. \"Kami menerima sambutan yang luar dari masyarakat di Sulbar ini. Sampai agak terkejut. Ternyata pemilih kita juga memperhatikan gagasan yang dibawa oleh partai politik. Dan insya Allah Partai Gelora adalah partai yang terdepan dalam menawarkan gagasan Indonesia ke depan,\" kata Hajrul. Partai Gelombang Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 2019. Partai ini melewati masa-masa awalnya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum & HAM pun dilakukan secara daring. Partai yang dipimpin Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, dan Achmad Rilyadi ini kini telah sah menjadi peserta Pemilu 2024 setelah memenuhi seluruh persyaratan dari KPU mendapat nomor urut 7. Kepengurusan pun telah terbentuk di 38 provinsi, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat. Partai ini optimistis dengan masa depan Indonesia sebagai superpower baru. (Ida)
Kejagung Menjelaskan Alasan Ajukan Banding Perkara Ferdy Sambo dkk
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas perkara Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan Brigadir J lainnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Ketut mengatakan bahwa upaya hukum ini untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. \"Banding ini menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,\" kata Ketut. Dalam banding oleh terdakwa berupaya untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis majelis hakim. Sementara itu, banding oleh JPU untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Ia mengatakan bahwa JPU akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding. Upaya hukum ini, kata dia, agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. JPU, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan. \"Argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodasi pada saat mengajukan upaya hukum kasasi,\" terangnya. Menurut Ketut, JPU mengajukan banding walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman kelima terdakwa diperberat dalam vonis pengadilan. JPU, kata dia, menerapkan prinsip equality before the law (kesamaan di depan hukum) dalam proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman). Namun, lanjut Ketut, ketika keputusan pengadilan tinggi mengabulkan seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding. Dasar pertimbangan pengajuan banding lainnya, kata dia, yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi: \"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.\" \"Upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf k dan l,\" kata Ketut. Dalam Pedoman Jaksa Agung huruf K menyebutkan dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding. Huruf l berbunyi: \"Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.\"(sof/ANTARA)
Pasangan Anies-Sandi Berpotensi Diduetkan untuk Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk Pemilu 2024.\"Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif, program pro rakyat, dukungan yang luas dari masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui penggunaan teknologi dan media sosial,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta lima tahun yang lalu, patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik penentu kebijakan di Indonesia.Dia menjelaskan pengalaman lima tahun terakhir memimpin Jakarta menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Bahkan dalam berbagai survei, namanya selalu berada pada tiga besar kandidat calon presiden paling potensial yang pada akhirnya dipinang oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya.\"Begitu juga dengan Sandiaga Uno, pengalamannya dan prestasinya di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer, dan selalu menjadi sorotan media berkat kerja kerasnya membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia pasca serangan wabah COVID-19,\" jelasnya.Pangi menilai, kombinasi kedua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan. Mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit.\"Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden,\" katanya menegaskan.Alasannya kata dia, dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7 persen dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4 persen. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93 persen dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7 persen.Dari sisi elektabilitas Anies meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen disusul Ganjar Pranowo 22 persen di peringkat kedua dan Prabowo subianto 18,6 persen diperingkat ketiga.\"Anies-Sandi akan naik kelas bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk Indonesia,\" harapnya.(sof/ANTARA)
Bantuan Kemanusiaan Turki-Suriah, Empat Pesawat Menambah Kekuatan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa empat pesawat TNI Angkatan Udara (AU) yang diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, akan menambah kekuatan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk korban gempa Turki dan Suriah.Menhan turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas keempat pesawat tersebut yang berangkat sebagai kloter ketiga bantuan kemanusiaan Turki-Suriah dan membawa sedikitnya 140 ton bahan makanan dan logistik lainnya.\"Empat pesawat akan menerbangkan bantuan ini sekaligus memperkuat pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang sudah berada di sana sejak awal pascagempa,\" tulis Menhan dalam unggahannya di akun Instagram resmi, @prabowo, selepas prosesi pelepasan. Menhan sebelumnya memang telah memerintahkan pesawat TNI AU C-130 Hercules A-1326 yang berangkat mengangkut kloter pertama bantuan kemanusiaan pada 11 Februari lalu untuk bertahan di Turki guna membantu kebutuhan pesawat angkut distribusi di sana.Pesawat itu diperbantukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Turki (AFAD) hingga 20 Februari 2023 dan berbasis di Bandara Militer Etimesgut, sekira 15 kilometer dari Ankara.Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah telah menyatakan bahwa masa tugas pesawat tersebut akan kembali diperpanjang.Kendati demikian Kadispenau belum bisa mengkonfirmasi sampai kapan perpanjangan masa tugas pesawat tersebut.\"Jadi kemarin diperpanjang sampai tanggal 20 (Februari), itu kelihatannya akan terus diperpanjang. Rencananya akan diperpanjang, namun kami akan menginformasikan lebih detail terkait perpanjangan tersebut,\" ujar Indan di bilangan TMII, Jakarta, Senin.Sementara itu, pada Selasa pagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas kloter ketiga paket bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Turki-Suriah dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.\"Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia, dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan empat pesawat ke Turki dan ke Suriah, yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana,\" kata Presiden JokowiMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto juga akan berangkat untuk mengantarkan langsung bantuan tersebut.(sof/ANTARA)
Gubernur Jatim Optimistis Strategi 4K Menekan Laju Inflasi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis penerapan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi, bisa efektif menekan laju inflasi.\"Penerapan strategi 4K bisa menjadi efektif, khususnya di saat-saat tertentu ketika berpotensi terjadi panic buying,\" kata Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Selasa.Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan, pada Januari 2023, inflasi gabungan kota indeks harga konsumen di Jatim sebesar 0,36 persen month to month (m to m) dan 6,41 persen year on year (yoy).Terdata kenaikan harga beras pada bulan Januari 2023 terjadi di delapan Kabupaten/Kota wilayah Jatim menjadi salah satu pemicu inflasi.Gubernur Khofifah mengungkapkan, kenaikan inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat 6,52 persen (yoy).\"Ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak sejak September 2022, serta komoditas beras yang harganya mengalami kenaikan karena pasokan terbatas,\" ujarnya.Khofifah mengatakan, beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi dari tahun ke tahun (yoy) yaitu bensin sebesar 1,41 persen dan beras 0,36 persen.Selain itu, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, sekolah dasar 0,16 persen dan rokok kretek filter 0,15 persen.Secara bulanan (m to m) antara lain beras memberi andil inflasi terbesar 0,12 persen.Komponen lainnya yang menjadi pendorong inflasi adalah Tarif Air Minum sebesar 0,09, lalu cabai rawit sebesar 0,06 persen, sewa rumah 0,04 persen dan perhiasan emas 0,03 persen.\"Namun demikian ada beberapa komoditas yang berkontribusi menahan inflasi. Di antaranya daging ayam ras sebesar -0,06 persen, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03 persen, minyak goreng -0,03 persen, bayam -0,01 persen, dan komoditas sepatu pria -0,008 persen,\" kata Khofifah.(sof/ANTARA)
POPULER
