ALL CATEGORY
Ketua MK Tegaskan Independensi Hakim Konstitusi
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan akan menjaga independensi hakim konstitusi di lembaganya.\"Independensi kami sebagai hakim konstitusi akan tetap kami jaga dan rawat, apa pun tantangan dan rintangannya,\" kata Anwar Usman saat memberikan sambutan usai pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin.Anwar Usman menjelaskan bahwa MK saat ini hampir berusia 20 tahun sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi untuk mengawal konstitusi.Ikhtiar untuk bangun MK sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, kata Anwar, terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya.Dalam kehidupan manusia, lanjut dia, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari setiap insan, yakni maut, rezeki, dan jodoh. Hal ini termasuk dalam penentuan jabatan apa pun, itu mutlak hak Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa.\"Secara pribadi, saya tetap berpegang teguh pada risalah Rasulullah Muhammad saw., \'Jika seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya\',\" katanya menegaskan.Menurut dia, hikmah yang dapat dipetik dari ungkapan Rasulullah adalah penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhalang adanya hubungan kekerabatan atau keluarga.Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028.Penetapan itu dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.(ida/ANTARA)
Kader PKB Diminta Tetap Kerja Meski Elektabilitas PKB Masuk 3 Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh kader dan pengurus partai tidak terlena dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di mana elektabilitas partai tersebut masuk tiga besar.\"Survei itu salah satu indikator, yang lebih penting dari survei itu pembuktian. Jangan lena, jangan lalai, jangan terlalu cepat puas,\" kata Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menegaskan seluruh kader dan pengurus partai harus bekerja keras untuk membuktikan PKB bisa menjadi juara dua di Pemilu 2024.Meski begitu, Cak Imin mengaku sangat bersyukur atas meningkatnya tren elektabilitas PKB berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga survei lainnya. Dia optimistis PKB dapat bertengger di juara dua nasional jika semangat dan kerja keras seluruh kader dan pengurus tetap bergelora.\"Alhamdulillah, kita sangat bangga, bersyukur; beberapa lembaga survei, terakhir SMRC, kenaikan PKB cukup signifikan dan ada beberapa lembaga survei yang menunjukkan tren elektabilitas kita menuju dua besar,\" tambah Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu.Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PKB di semua tingkatan atas kerja keras mereka, sehingga tren elektabilitas PKB terus meningkat.\"Saya minta kita terus bekerja untuk mewujudkan survei itu nyata di 2024. Target kita setidak-tidaknya juara dua,\" katanya.Secara khusus, dia juga menargetkan PKB menang dengan perolehan minimal 30 persen di Jawa Timur. Saat ini, hasil survei internal PKB elektabilitas PKB di Jawa Timur sudah berada di posisi teratas dengan capaian 24 persen.\"Untuk Jatim, kita juga sangat tinggi, tapi belum sampai target kita 30 persen di Jatim, sehingga kita bisa menentukan arah pembangunan Jatim ke depan,\" ujar Cak Imin.(ida/ANTARA)
Mahfud Menjadi Brutus?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Diam sejenak saat berada di Australia, Menkopolhukam Mahfud MD muncul kembali dan menyatakan bahwa ia siap membongkar data pergerakan mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu bila diundang ke DPR. Ia menyatakan soal 300 Trilyun bukan bercanda. Mahfud MD sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merasa bertanggungjawab. Publik terlanjur penasaran. Kasus Rafael Alun Trisambodo adalah pemicu dan pejabat di Direktorat Pajak itu kini diperiksa oleh KPK. 40 rekeningnya telah diblokir untuk temuan transaksi 500 milyar. KPK menyatakan 134 pegawai direktorat jenderal pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dicurigai sebagai dana korupsi atau pencucian uang. Tekad Mahfud MD untuk membongkar tentu patut untuk dispresiasi. Hanya setelah pertemuan dengan Menkeu Sri Mulyani sebelum ke Australia terjadi suasana \"gencatan senjata\" yang menimbulkan kesan seolah masalah selesai. Klarifikasi Menkeu dan PPATK kepada Mahfud MD telah sukses meredam. Kini dengan \"kesiapan\" membongkar di depan DPR lumayan cukup membuka harapan publik. Meskipun sebagai Menkopolhukam semestinya Mahfud bukan hanya berkoar atau menunggu undangan DPR. Ia Menko yang punya kompetensi menggerakan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. Apalagi juga Mahfud MD adalah Ketua Komite Pencegagan dan Pemberantasan TPPU. Taruhlah Mahfud MD terus bergerak untuk membantah tudingan bahwa ia menyiarkan berita ohong (hoax), maka mengobrak-abrik Kemenkeu sama saja dengan menembak jantung pemerintahan Jokowi. 300 trilyun itu baru satu peluru. Said Didu mantan Sekretaris Menteri BUMN menyebut angka kebocoran hingga 4000 trilyun. Keseriusan Menkopolhukam untuk terus bergerak dapat \"membunuh Jokowi\" karena penanggungjawab pengelolaan pemerintahan termasuk kondisi keuangan negara adalah Presiden. Pembunuh Julius Caesar itu Brutus \"anak\" kepercayaannya sendiri. Akankah Mahfud menjadi seorang Brutus? Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Mahfud dalam melangkah, yaitu : Pertama, terus mengobrak abrik melawan Menkeu yang artinya \"melawan\" istana dan lingkaran penentunya. Mahfud bakal dimusuhi sejawat. Kedua, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Bergerak bersama rakyat menghadapi rezim yang ia yakini \"bobrok\". Ketiga, menyerah dan tak berdaya menghadapi ancaman Istana. Lalu \" melempem\" seperti kerupuk basah. Bila integritas Mahfud MD masih ada, maka pilihan sehat adalah mundur dari jabatan Menteri, bergerak bersama rakyat membongkar borok rezim. Bila tidak, maka Mahfud segera akan menjadi \"kerupuk basah\" atau \"Brutus\". Nah selamat memilih Pak Mahfud MD, rakyat menunggu kerja nyata bukan omongan doang. Sudah bosan dan terlalu lama berada di bawah rezim \"omong doang\". Bandung, 20 Maret 2023
Fahri Hamzah Yakin Anggota Dewan yang Jadi 'Bebek Penguasa' Hilang Jika Partai Gelora Menang
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali mengkritik kualitas para pimpinan partai politik (parpol) Anggota DPR sekarang saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang. \"Saya sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur, karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota DPR RI utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya,\" kata Fahri Hamzah saat memulai orasinya. Ia kemudian menjelaskan ihwal pendirian Partai Gelora yang berlangsung dalam tempo singkat, setelah melalui proses pemikiran yang sangat panjang. Hingga pada satu kesimpulan, para inisiator Partai Gelora memandang perlunya membuat dan mendirikan sebuah kekuatan baru, sebuah partai politik (parpol) yang bisa menyelamatkan transisi Indonesia dan mampu menghadapi krisis yang akan datang. \"Tidak ada ketua umum (ketum) partai seperti ketua umum kita (Anis Matta), beliau adalah pemikir global. Silahkan teman-teman membaca dan menonton banyak sekali pandangan sikap khususnya mengenai geostrategis politik global,\" katanya. Fahri Hamzah mengaku sering mendampingi Anis Matta di undang ke seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia. \"Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran. Para pimpinan partai politik sekarang sudah terjebak menjadi pelayan ambisi-ambisi kekuasan rendah,\" katanya. \"Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik sudah terjebak menjadi tempat persengkongkolan kekuasaan, pemilik uang dan pemilik pengaruh yang merampas harta benda rakyat Indonesia,\" tandasnya. Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora yang memiliki manifesto yang kuat dideklarasikan di Jakarta pada 28 Oktober 2018 agar menjadi kekuatan baru bagi perbaikan dan pembaharuan Indonesia. \"Alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa dan juga rumit, ada kabar gembira dari Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan, Partai Gelora Indonesia,\" paparnya. Hal ini menandakan Partai Gelora yang memiliki nomor 7 tersebut akan menang besar nantinya, menjadi pemenang di Pemilu 2024, salah satunya dari NTB. \"Saya percaya saudara-saudara siap menghantarkan partai ini menjadi pemenang di Pemilu mendatang, karena saya pernah mendapatkan amanah tiga periode dari daerah ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berharap masyarakat NTB mengamanahkan lagi aspirasi kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan seperti tiga periode sebelumnya. \"Sebagai seorang pejabat, khususnya wakil rakyat di legislatif bukan pengantar bansos. Mereka sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi ada kezaliman dan ketimpangan yang terjadi,\" katanya. Padahal telah terjadi penyimpangan transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). \"Masih ingat kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, Anggota Dewannya ributnya kemana-kamana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun, ribuan triliun, Anggota Dewannya mingkem saja,\" katanya. Mereka justru sibuk menjadi pelayan eksekutif, membawa sumbangan ke sana kemari seakan-akan malaikat dari Jakarta. \"Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada lagi Anggota Dewan yang menjadi bebek penguasa. Kami dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sekarang semua anggota dewan dari NTB sibuk jadi pelayan eksekutif, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat,\" terangnya. Partai Gelora, kata Fahri, akan menjadikan rakyatnya bersuara keras, menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat dan membuat suara-suara yang tidak pernah didengar akan di dengarkan dimana-mana. \"Itulah komitmen Partai Gelora. Kita berhenti mengirimkan antek-antek elit Jakarta menjadi pejabat di Jakarta,\" katanya. \"Kita akan kirimkan Singa-Singa bersuara. Kita kirimkan , Rajawali yang terbang tinggi, sehingga Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar, bahwa penjagaan reputasi kami yang mendapatkan amanah rakyat tidak sia-sia, karena sambutan kepada Gelora amatlah hebat,\" imbuhnya. Fahri Hamzah meminta masyarakat NTB tidak lagi memilih Anggota Dewan yang telah mensia-siakan amanah yang telah diberikan. \"Kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini, bergelora dan membara melihat keadaan ini. Kita memerlukan arah baru Indonesia. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia bisa memimpin dunia. Dari rahim ibu pertiwi bisa lahir pemimpin dunia sebagaimana pemimpin dahulu yang membanggakan dan mengispirasi kita,\" pungkasnya. (Ida)
Jokowi dan Luhut akan Terpental
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Koreografer perancang komposisi tari supaya jadi pola gerakan yang terstruktur. Koreografer politik merancang dan merekayasa proses kerja politik bergerak sesuai aransemen dan tujuannya. Persiden di Indonesia adalah Jokowi tetapi nampak jelas koreografer nya adalah Luhud Binsar Panjaitan (LBP). Kata lain panggung politik dalam kuasa dan genggamannya. LBP sangat memahami bahwa Jokowi sangat lemah bahkan nyaris tak punya kapasitas, kapabilitas dan integritas dan pengalaman yang memadai untuk mengendalikan dinamika politik skala nasional yang cukup pelik da rumit. Untuk tugas tersebut harus rela menyerahkan kekuasaannya pada LBP. Apologi yang dibangun untuk menutupi kelemahan dirinya membela diri semua yang dilakukan LBP akan akan menjaga dan melestarikan kekuasaannya. Diduga kuat semua kebijakan Jokowi tidak bisa lepas atas arahan LBP. Celakanya Indikasi arah politik LBP atas remote Taipan (oligarki). LBP sangat percaya diri bisa memelihara pimpinan Parpol menjadi koalisi gemuk dalam Kabinet Jokowi Indonesia Maju. Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa pimpinan parpol harus merapat berkoalisi dengan kekuasaan dan harus menjalankan komando perintahnya. Angan angan LBP ingin menguasai panggung politik kekuasaan untuk selama mungkin, kalau bisa seumur hidup. Kekuasaan adalah kenikmatan tiada tara yang sudah lama diimpikan LBP dan kini sudah ada dalam genggamannya. LBP terus berlindung dalam legalitas hirarki kekuasaan bahwa semua komando perintahnya atas persetujuan Presiden. Sehingga meskipun bukan ketum partai , terbukti mampu mengendalikan memimpin parpol-parpol koalisinya dengan digdaya Sejak awal terkait pencapresan dan pertahanan kekuasaannya, Jokowi mendelegasikan tugasnya kepada LBP, bebas berimprovisasi membayangi, mengarahkan, mengendalikan dan menentukan Capres pada Pilpres 2024. Ketika kondisi kekuasaan dalam bahaya opsi perpanjangan masa jabatan dengan segala cara atau rekayasa harus dijalankan. Luhut menjadi penguasa sesungguhnya di pemerintahan Jokowi. Sepintas tampak kerja politik LBP ada di mana-mana. Nampak sangat jumawa dan digdaya. Hanya dalam perjalananya terlihat kemudian, LBP mulai sempoyongan tak sepenuhnya menguasai panggung politiknya Luhud tidak bisa mengendalikan Megawati. Bahkan Luhut sesungguh musuh besar Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak lama. Sebagaimana Surya Paloh, Megawati pun menentang keinginan Jokowi merekrut Luhut ke dalam kabinetnya sejak awal pembentukan kabinet pada 2014. Sejak awal LBP sudah dalam pantauan Megawati dan Surya Paloh, bahwa LBP tokoh yang sangat ambisius dan berdua meyakini Jokowi tidak akan kuat menahan pengaruh LBP. Wajar kebencian Megawati terhadap LBP kian mengkristal karena Jokowi ternyara lebih patuh pada Luhut ketimbang dirinya. Kekuasaan Jokowi, LBP dan semua kroninya jelas ada misi setelah lengser dari kekuasaan harus aman semua dari tuntutan politik hukum yang membahayakan dirinya Sejak awal LBP meremehkan peran Anies Baswedan, yang saat itu dikeluarkan dari kabinet Jokowi. Tiba tiba memenangkan Pilkada DKI dengan prestasi yang sangat spektakuler baik di dalam dan luar negeri. Karir politiknya terus membesar bahkan menggeser pendukung Jokowi saat itu beralih pada Anies Baswedan. Menjelang Pilpres 2024 pendukung Anies Baswedan makin beragam muncul dr lintas agama , golongan, suku dan ras. Sekalipun di bombardir dengan isu politik identitas, radikal, rasial, khilafah non pribumi, pendukungnya makin membesar. Bahkan setiap serangan yang tidak rasional berbalik arah menyerang penguasa. Koalisi perubahan nampak makin percaya diri bukan karena rekayasa politik semata tetapi karena dukungan rakyat yang makin masif dan meluas, antitesis dari rakyat sudah merasa muak dengan kekuasaan saat ini. Kandidat dari koalisi lainnya terjebak pada komando kekuasaan LBP yang makin kedodoran. Sedangkan capres dari PDIP terkendala kualitas Puan Maharani yang elektabilitas dan kualitas dirinya masih belum kuat untuk bersaing dengan Anies Baswedan. Rekayasa LBP untuk menyeret PDIP mau memilih Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai Capres 2024 di pastikan jauh panggang dari api kata lain gagal total. Duet Jokowi, LBP dalam menekan dan macam macam merekayasa untuk membuang Anies hingga hari ini tidak berhasil, kecuali nekad dengan kasus tertentu dijadikan tersangka atau dengan gaya sambo Anies Baswedan tertembak atau di tembak, resiko ini sangat berbahaya. Skenario Jokowi dan LBP mulai sempoyongan, tersudut menyempit dan terjepit oleh tekanan politik koalisi perubahan yang makin kuat dan membesar. Pilihan Jokowi dan LBP ada dua : menyerah atau meninggalkan Indonesia, atau menerima resiko hukum paska lengser dr kekuasaan sangat besar bisa dipenjarakan. Politik alamiah bahwa aspirasi rakyatlah yang berperan mengendalikan batas-batas ruang manuver Jokowi dan LBP akan kandas terpental dan berantakan.***
Besok, Keputusan Terkait Pencopotan Aswanto Dibacakan MKMK
Jakarta, FNN - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (20/3), besok bakal membacakan putusan terkait dengan pencopotan atau pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto melalui Sidang Pleno Pengucapan Putusan pada Senin (20/3) pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Panel Lantai 4, Gedung I MK, Jakarta.Dalam keterangan tertulis MK yang diterima di Jakarta, Minggu, Sidang Pleno Pengucapan Putusan ini berdasarkan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).Pembacaan putusan ini dilaksanakan seiring telah selesainya pelaksanaan Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim konstitusi dugaan pengubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).Sidang Pleno Pengucapan Putusan MKMK tersebut akan diucapkan/dibacakan langsung oleh Ketua MKMK merangkap Anggota I Dewa Gede Palguna (Tokoh Masyarakat), Sekretaris merangkap Anggota MKMK Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi), dan Anggota MKMK Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sudjito (Akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum/Dewan Etik Hakim Konstitusi).Pengucapan putusan MKMK merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan atas temuan dari MKMK mengenai adanya perbedaan antara Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 dan Risalah Persidangan yang diunggah ke laman mkri.id dengan putusan yang dibacakan/diucapkan secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022.Perbedaan tersebut terletak pada paragraf terakhir halaman 51 Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 pada frasa “Dengan demikian,...” yang berubah menjadi frasa “Ke depan,...”.Atas Temuan tersebut, MKMK telah menggelar serangkaian Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Rapat MKMK dengan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk keterangan dari sembilan Hakim Konstitusi dan lima orang Ahli.Sidang Pleno dan Rapat MKMK dimaksud berlangsung secara tertutup sejak 9 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023.Berdasarkan Pasal 40 PMK 1/2023, MKMK dapat menjatuhkan sanksi dengan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi.Sidang Pleno Pengucapan Putusan MKMK akan dilakukan secara terbuka untuk umum serta disiarkan langsung dalam kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.Putusan 103/PUU-XX/2022 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 23 ayat (1), dan (2), serta Pasal 27 A ayat (2) Undang-Undang tentang MK. Putusan itu dibacakan pada 23 November 2022.Putusan itu merespon gugatan yang diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico mengajukan gugatan itu sebagai respon atas keputusan DPR mengganti Aswanto sebagai hakim konstitusi.Aswanto digantikan Guntur Hamzah yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022. Sebelum menggantikan Aswanto, Guntur merupakan sekretaris jenderal di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015.Dalam putusan-nya, MK menolak gugatan yang diajukan Zico dan kawan-kawan. Zico lalu melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 1 Februari 2023 atas dugaan pemalsuan dokumen MK.Alasannya, dalam Putusan 103/PUU-XX/2022, Zico menemukan perbedaan kalimat antara yang dibacakan oleh hakim saat sidang dengan salinan putusan yang diunggah di situs MK.(sof/ANTARA)
Capres yang Bakal Diusung PDIP Berasal Dari Internal Partai
Surabaya, FNN - Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan calon presiden (capres) yang bakal diusung PDIP untuk Pilpres 2024 merupakan sosok yang harus terlahir dari proses kaderisasi, sekaligus berasal dari internal partai.\"Bagi PDI Perjuangan pemimpin lahir dari kaderisasi. Capres berasal dari internal pantai. Hal itu amanat dari Ibu Megawati,\" kata Hasto kepada wartawan usai giat di Surabaya, Minggu.Hal tersebut juga sekaligus menanggapi munculnya kabar soal wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.Menurutnya, perjodohan politik harus melihat seluruh komponen secara keseluruhan, tidak bisa satu per satu.\"Jodoh menjodohkan seorang pemimpin tidak hanya melihat aspek elektoral, tetapi dari leadership-nya, kemampuan menyelesaikan masalah, by desain untuk masa depan,\" ujarnya.PDI Perjuangan, kata Hasto, memiliki mekanisme demokrasi yang khas dan menghasilkan banyak pemimpin berkompeten, baik dalam skala daerah maupun nasional.Kehadiran sosok pemimpin yang berasal dari PDI Perjuangan, pada akhirnya mampu membawa dampak positif, baik dalam hal kesejahteraan masyarakat maupun tata laksana pembangunan.Dia mencontohkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merupakan sosok yang lahir dari hasil kaderisasi partai.\"Mekanisme kaderisasi khas yang telah bekerja dengan baik dan terbukti mampu menghasilkan banyak pemimpin di Kota Surabaya ada Pak Eri,\" ujar dia.Semua keputusan soal nama calon presiden dari PDI Perjuangan merupakan wewenang penuh dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.Hasto yakin Megawati nantinya memberikan keputusan tepat soal nama capres yang dipasang bertarung dalam konstelasi politik 2024.\"Terkait capres dan cawapres merupakan ranah kewenangan Ibu Megawati jadi tunggu saat yg tepat,\" katanya.Sekadar diketahui, Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pengamat Menilai Pemerintah Tidak Akan Memenuhi Tuntutan KKB
Jakarta, FNN - Pengamat isu strategis dan global Imron Cotan menilai Pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mehrtens yang dapat ditukarkan dengan kemerdekaan Papua. \"Tidak mungkin pemerintah Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat menuruti tuntutan semacam itu,\" kata Imron, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Dikatakan pula bahwa tuntutan seperti itu termasuk tuntutan di luar nalar yang apabila dipenuhi hanya akan munculkan banyak negara merdeka baru sebagai buah dari tindak penyanderaan. Hal tersebut pun telah ditegaskan oleh Imron saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Moya Institute bertajuk Penyanderaan Pilot Susi Air: Tindakan Terorisme?, Jumat (17/3). Imron lantas menyinggung pula potensi kemunculan empati dan simpati dari Phillip kepada KKB Papua. Dia menilai hal tersebut dapat terjadi dan dinamakan oslo syndrom. \"Itu ada teorinya bernama oslo syndrom yang dikembangkan, antara lain, oleh Kenneth Levin yang menyebutkan kalau seseorang disandera, lama-kelamaan akan mencintai atau bersimpati kepada yang menyanderanya. Itu bisa saja terjadi,\" ucap dia. Menurut Imron, faktor tersebut berpotensi pula membuat upaya untuk membebaskan Phillip menjadi lebih rumit dan sulit karena yang bersangkutan sudah berempati kepada KKB Papua. Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diterapkan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk penyanderaan pilot Susi Air. Kekerasan KKB itu, menurut dia, telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme karena memiliki motif politik, ideologi, gangguan keamanan, dan menciptakan rasa ketakutan luas di tengah masyarakat. \"Kondisi dilematis tersebut harus segera dicarikan solusinya,\" ucap Hery.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Mendapat Banyak Dukungan di Musra Bengkulu
Jakarta, FNN - Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan banyak dukungan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Ke-26 Indonesia di Bengkulu. \"Rekam jejak, kapasitas, dan integritas Mahfud MD tidak dapat diragukan. Dari mulai pernah menjadi anggota DPR RI, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga era Presiden Jokowi dipercaya menjadi Menko Polhukam,\" kata Dai Muda Bengkulu yang juga Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Bengkulu Evan Trijasa di Bengkulu, Minggu. Selama menjadi Menko Polhukam, lanjut dia, Mahfud sudah banyak melakukan dobrakkan kebuntuan kasus hukum hingga melakukan berbagai perbaikan terhadap institusi negara. \"Mahfud ini bersih membersihkan,\" kata dia lagi. Selanjutnya, forum penyampaian aspirasi praktis dikuasai oleh para pengagum ahli hukum tata negara dan konstitusi itu, mulai dari mulai Ketua Front Pembela Rakyat Rustam Efendi hingga korban mafia tanah Aurego Jaya. Selanjutnya Perkumpulan Keluarga Mahasiswa Rejang Aan Ade Putra, Dara Sinta Camelia dari Aliansi Perempuan Bengkulu, dan Yayan Farizal dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. \"Mahfud MD sudah terbukti banyak melakukan dobrakkan kasus hukum. Dari mulai BLBI, Kanjuruhan, Sambo, terbaru bongkar kawal isu pegawai pajak. Pak Mahfud bisa juga menyelesaikan kasus sengketa dan membongkar mafia tanah di Bengkulu,\" kata Aurego Jaya. Seniman Bengkulu Paulus Narodom Sihanug membuat puisi berisi kekaguman dan keyakinannya atas sosok Mahfud yang dapat membersihkan pemerintahan dari praktik kotor oknum-oknumnya. \"Baginya, memimpin adalah the real amanah. Kaki dan tangannya tidak terbelenggu. Kita sebut BLBI dan lainnya, maju tak gentar, sikapnya,\" kata dia. Perwakilan Panitia Nasional Musra Fredy Tambunan berterima kasih dan mengapresiasi masyarakat Bengkulu yang amat antusias. \"Banyak yang bawa poster dukungan masing-masing jagoan. Akan tetapi, tetap damai dan berdampingan. Suarakan aspirasi dengan santun dan gembira. Kepala tetap dingin,\" kata dia Sementara itu, tokoh Bengkulu yang juga eks politikus NasDem Patrice Rio Capella yang jadi pembicara, menyatakan kagum dengan para simpatisan Mahfud. Menurut dia, alasan para pengagum Mahfud sangat masuk akal dan realistis. \"Saya pikir cerdas memilih Mahfud MD. Dia memang ahli hukum, dan sangat bisa diharapkan menyelesaikan berbagai keruwetan dan masalah hukum, khususnya soal mafia tanah di Bengkulu. Saat saya ke Jakarta, saya akan ketemu Mas Mahfud, dan sampaikan dukungan kepada beliau luar biasa di kampung halaman saya,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih Diambil Sumpah, Senin Besok
Jakarta, FNN - Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023—2028 melakukan pengucapan sumpah pada Sidang Pleno Khusus MK, Senin (20/3) pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.Dalam keterangan tertulis MK yang diterima di Jakarta, Minggu, sidang tersebut menyusul Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Saldi Isra terpilih sebagai ketua dan wakil ketua dalam pemilihan melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim, Rabu (15/3).Agenda ini diatur berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK bahwa pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK dilaksanakan dalam Sidang Pleno Khusus MK.Pengambilan sumpah ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi. Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua MK mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan MK.Berbeda dengan pengucapan sumpah atau janji hakim konstitusi sebelum memangku jabatannya, yakni di hadapan Presiden, sumpah atau janji Ketua dan Wakil Ketua MK diucapkan di hadapan MK, yang berarti di hadapan sembilan hakim konstitusi.Mengingat Anwar Usman dan Saldi Isra beragama Islam, keduanya akan mengucapkan sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.Sidang Pleno Khusus dengan agenda Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut akan mengundang dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, menteri, dan pejabat lainnya, serta pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.(sof/ANTARA)
POPULER
