ALL CATEGORY
KPK Eksekusi Mantan Wali Kota Yogyakarta ke Lapas Sukamiskin
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana korupsi mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama sekretaris pribadinya, Triyanto Budi Yuwono, ke Lapas Sukamiskin Bandung, Yogyakarta, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap.\"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Haryadi Suyuti dan Triyanto Budi Yuwono,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Kedua terpidana itu telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Kamis (16/3).Ketua Majelis Hakim PN Yogyakarta M. Djauhar Setyadi menyatakan Haryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu 2019-2022.Haryadi Suyuti divonis pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta diwajibkan membayar pidana denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp165 juta.Selain hukuman pidana penjara dan pidana, Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.Vonis kepada mantan wali kota Yogyakarta itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut hukuman 6,5 tahun penjara.Sementara itu, terpidana Triyanto Budi Yuwono menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ditambah dengan pidana denda Rp200 juta.(ida/ANTARA)
Anwar Usman dan Saldi Isra Ditetapkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK
Jakarta, FNN - Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028.Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.\"Pengucapan sumpah atau janji di hadapan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003,\" kata pimpinan sidang Anwar Usman sekaligus Ketua MK terpilih.Anwar Usman diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK yang menetapkan Anwar Usman sebagai Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028.Sementara Sadli Isra diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengangkatan Wakil Ketua MK yang menetapkan Sadli Isra sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028.Pemilihan ketua dan wakil ketua MK telah dilaksanakan dam rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 15 Maret 2023.Pemilihan itu diikuti oleh sembilan hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.Sidang Pleno Khusus Pengambilan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK 2023-2028 dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet Indonesia maju.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Enembe, KPK Panggil Pejabat Asuransi Manulife Indonesia
Jakarta, KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kepala Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Asuransi Manulife Indonesia sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua dengan tersangka Lukas Enembe.\"Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi kepala Unit APUPPT Asuransi Manulife Indonesia Tanti Meylani di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali menjelaskan saksi akan diperiksa soal dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur dengan pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua.KPK saat ini telah membekukan rekening berisi uang sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 ribu dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus tersangka Lukas Enembe. Selain itu, tim penyidik KPK juga telah menyita uang sejumlah Rp50,7 miliar yang diduga terkait dengan kasus tersebut.Ali mengatakan tim penyidik juga telah menyita empat unit mobil beserta emas batangan dan beberapa cincin dengan batu mulia, namun tidak merinci jumlahnya. Penyitaan tersebut juga dalam rangka memaksimalkan pemulihan aset yang nantinya akan dirampas untuk negara.Penyitaan tersebut sebagai bagian dari penanganan perkara dalam rangka pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi.Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Kemudian berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, KPK telah memperpanjang masa penahanan Lukas Enembe hingga 12 April 2023 di Rutan KPK. Perpanjangan masa penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.(ida/ANTARA)
Wamenkumham Klarifikasi Laporan IPW ke KPK
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi atas laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso (STS).\"Saya klarifikasi ke KPK, tunggu sebentar ya. Terima kasih,\" kata Edward di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.Edward tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, pukul 12.54 WIB, dengan didampingi asisten pribadinya Yogi Ari Rukmana dan tim kuasa hukumnya.Diketahui, Sugeng melaporkan Edward ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.Atas laporan tersebut, Yogi Ari Rukmana, selaku asisten pribadi Edward, kemudian melaporkan Sugeng Teguh Santoso ke Bareslrim Polri pada Selasa (14/3) atas dugaan pencemaran nama baik.Yogi melayangkan laporan ke Bareskrim itu karena Sugeng telah menyebut namanya sebagai perantara penerimaan uang dalam laporannya ke KPK. Laporan Polisi terhadap Sugeng terdaftar dengan nomor laporan STL/092/III/2023/BARESKRIM.Yogi menambahkan bahwa apa yang dituding Sugeng Teguh Santoso adalah tidak benar dan Yogi dapat membuktikan hal tersebut melalui proses hukum.\"Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS, tuduhannya terhadap saya tidak benar semuanya,\" ujar Yogi.(ida/ANTARA)
Pengajuan Dana Desa Rp300 Triliun Wajar
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai aspirasi para kepala desa terkait pengajuan dana desa sebesar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp300 triliun merupakan hal yang lumrah.“Pengajuan dana desa 10 persen dari APBN yang diajukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (ApdesI) itu hal yang lumrah dilakukan para kepala desa,” katanya dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.Menurut dia, perlu disadari bahwa Indonesia terdiri atas desa-desa. Seluruh sumber daya alam, termasuk industri berada di desa. Namun baru saat ini desa mendapatkan alokasi dana desa untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang efeknya semakin baik dibanding dulu.“Jadi baru \'disawer\' sedikit saja desa sudah tumbuh, apalagi kalau dibangun sistem memadai tentang bagi hasil antara pusat dan desa, itu akan berefek ke pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sampai investasi desa,” katanya.Mengenai kekhawatiran penyimpangan pengelolaan dana desa, papar dia, hal tersebut terjadi karena anggaran desa selalu menjadi sorotan dan yang menyorotinya banyak, mulai dari oposisi yang tak lain kelompok yang kalah saat pencalonan kepala desa, LSM yang kini banyak fokus pada anggaran desa, termasuk oknum wartawan ‘bodrek’ yang sengaja datang ke desa untuk mempertanyakan dana desa.“Dengan demikian, saat ini desa sangat terawasi. Sudah kecil, yang mengawasinya banyak sehingga mudah ketahuan salahnya,” kata Dedi.Hal tersebut, katanya, berbeda dengan anggaran kabupaten, kota, dan provinsi apalagi pusat yang memiliki anggaran sangat besar sehingga sulit diawasi dan yang mengawasinya sedikit.Ia menyebutkan semakin tinggi jenjang pemerintah semakin sulit untuk diakses dan diawasi. Sebaliknya, semakin bawah jenjang pemerintahan semakin mudah untuk diawasi.“Contoh kecilnya saja di desa ada jalan lingkungan yang setiap hari dilewati warga, dilewati oposisi, LSM, dan lain-lain. Jalan itu sangat gampang diawasi dan laporannya gampang, berbeda dengan jalan nasional,” katanya.Sebagai orang yang sehari-hari hidup dan berhubungan dengan para kepala desa, Dedi menilai apa yang dilontarkan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya pada Minggu (19/3) adalah hal yang wajar.“Pengajuan itu (anggaran dana desa 10 persen dari APBN) adalah hal yang lumrah dan itu bentuk aspirasi yang harus dihargai,” kata Dedi Mulyadi. (ida/ANTARA)
Ketua MK Tegaskan Independensi Hakim Konstitusi
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan akan menjaga independensi hakim konstitusi di lembaganya.\"Independensi kami sebagai hakim konstitusi akan tetap kami jaga dan rawat, apa pun tantangan dan rintangannya,\" kata Anwar Usman saat memberikan sambutan usai pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin.Anwar Usman menjelaskan bahwa MK saat ini hampir berusia 20 tahun sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi untuk mengawal konstitusi.Ikhtiar untuk bangun MK sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, kata Anwar, terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya.Dalam kehidupan manusia, lanjut dia, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari setiap insan, yakni maut, rezeki, dan jodoh. Hal ini termasuk dalam penentuan jabatan apa pun, itu mutlak hak Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa.\"Secara pribadi, saya tetap berpegang teguh pada risalah Rasulullah Muhammad saw., \'Jika seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya\',\" katanya menegaskan.Menurut dia, hikmah yang dapat dipetik dari ungkapan Rasulullah adalah penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhalang adanya hubungan kekerabatan atau keluarga.Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028.Penetapan itu dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.(ida/ANTARA)
Kader PKB Diminta Tetap Kerja Meski Elektabilitas PKB Masuk 3 Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh kader dan pengurus partai tidak terlena dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di mana elektabilitas partai tersebut masuk tiga besar.\"Survei itu salah satu indikator, yang lebih penting dari survei itu pembuktian. Jangan lena, jangan lalai, jangan terlalu cepat puas,\" kata Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menegaskan seluruh kader dan pengurus partai harus bekerja keras untuk membuktikan PKB bisa menjadi juara dua di Pemilu 2024.Meski begitu, Cak Imin mengaku sangat bersyukur atas meningkatnya tren elektabilitas PKB berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga survei lainnya. Dia optimistis PKB dapat bertengger di juara dua nasional jika semangat dan kerja keras seluruh kader dan pengurus tetap bergelora.\"Alhamdulillah, kita sangat bangga, bersyukur; beberapa lembaga survei, terakhir SMRC, kenaikan PKB cukup signifikan dan ada beberapa lembaga survei yang menunjukkan tren elektabilitas kita menuju dua besar,\" tambah Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu.Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PKB di semua tingkatan atas kerja keras mereka, sehingga tren elektabilitas PKB terus meningkat.\"Saya minta kita terus bekerja untuk mewujudkan survei itu nyata di 2024. Target kita setidak-tidaknya juara dua,\" katanya.Secara khusus, dia juga menargetkan PKB menang dengan perolehan minimal 30 persen di Jawa Timur. Saat ini, hasil survei internal PKB elektabilitas PKB di Jawa Timur sudah berada di posisi teratas dengan capaian 24 persen.\"Untuk Jatim, kita juga sangat tinggi, tapi belum sampai target kita 30 persen di Jatim, sehingga kita bisa menentukan arah pembangunan Jatim ke depan,\" ujar Cak Imin.(ida/ANTARA)
Mahfud Menjadi Brutus?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Diam sejenak saat berada di Australia, Menkopolhukam Mahfud MD muncul kembali dan menyatakan bahwa ia siap membongkar data pergerakan mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu bila diundang ke DPR. Ia menyatakan soal 300 Trilyun bukan bercanda. Mahfud MD sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merasa bertanggungjawab. Publik terlanjur penasaran. Kasus Rafael Alun Trisambodo adalah pemicu dan pejabat di Direktorat Pajak itu kini diperiksa oleh KPK. 40 rekeningnya telah diblokir untuk temuan transaksi 500 milyar. KPK menyatakan 134 pegawai direktorat jenderal pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dicurigai sebagai dana korupsi atau pencucian uang. Tekad Mahfud MD untuk membongkar tentu patut untuk dispresiasi. Hanya setelah pertemuan dengan Menkeu Sri Mulyani sebelum ke Australia terjadi suasana \"gencatan senjata\" yang menimbulkan kesan seolah masalah selesai. Klarifikasi Menkeu dan PPATK kepada Mahfud MD telah sukses meredam. Kini dengan \"kesiapan\" membongkar di depan DPR lumayan cukup membuka harapan publik. Meskipun sebagai Menkopolhukam semestinya Mahfud bukan hanya berkoar atau menunggu undangan DPR. Ia Menko yang punya kompetensi menggerakan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. Apalagi juga Mahfud MD adalah Ketua Komite Pencegagan dan Pemberantasan TPPU. Taruhlah Mahfud MD terus bergerak untuk membantah tudingan bahwa ia menyiarkan berita ohong (hoax), maka mengobrak-abrik Kemenkeu sama saja dengan menembak jantung pemerintahan Jokowi. 300 trilyun itu baru satu peluru. Said Didu mantan Sekretaris Menteri BUMN menyebut angka kebocoran hingga 4000 trilyun. Keseriusan Menkopolhukam untuk terus bergerak dapat \"membunuh Jokowi\" karena penanggungjawab pengelolaan pemerintahan termasuk kondisi keuangan negara adalah Presiden. Pembunuh Julius Caesar itu Brutus \"anak\" kepercayaannya sendiri. Akankah Mahfud menjadi seorang Brutus? Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Mahfud dalam melangkah, yaitu : Pertama, terus mengobrak abrik melawan Menkeu yang artinya \"melawan\" istana dan lingkaran penentunya. Mahfud bakal dimusuhi sejawat. Kedua, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Bergerak bersama rakyat menghadapi rezim yang ia yakini \"bobrok\". Ketiga, menyerah dan tak berdaya menghadapi ancaman Istana. Lalu \" melempem\" seperti kerupuk basah. Bila integritas Mahfud MD masih ada, maka pilihan sehat adalah mundur dari jabatan Menteri, bergerak bersama rakyat membongkar borok rezim. Bila tidak, maka Mahfud segera akan menjadi \"kerupuk basah\" atau \"Brutus\". Nah selamat memilih Pak Mahfud MD, rakyat menunggu kerja nyata bukan omongan doang. Sudah bosan dan terlalu lama berada di bawah rezim \"omong doang\". Bandung, 20 Maret 2023
Fahri Hamzah Yakin Anggota Dewan yang Jadi 'Bebek Penguasa' Hilang Jika Partai Gelora Menang
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali mengkritik kualitas para pimpinan partai politik (parpol) Anggota DPR sekarang saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang. \"Saya sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur, karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota DPR RI utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya,\" kata Fahri Hamzah saat memulai orasinya. Ia kemudian menjelaskan ihwal pendirian Partai Gelora yang berlangsung dalam tempo singkat, setelah melalui proses pemikiran yang sangat panjang. Hingga pada satu kesimpulan, para inisiator Partai Gelora memandang perlunya membuat dan mendirikan sebuah kekuatan baru, sebuah partai politik (parpol) yang bisa menyelamatkan transisi Indonesia dan mampu menghadapi krisis yang akan datang. \"Tidak ada ketua umum (ketum) partai seperti ketua umum kita (Anis Matta), beliau adalah pemikir global. Silahkan teman-teman membaca dan menonton banyak sekali pandangan sikap khususnya mengenai geostrategis politik global,\" katanya. Fahri Hamzah mengaku sering mendampingi Anis Matta di undang ke seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia. \"Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran. Para pimpinan partai politik sekarang sudah terjebak menjadi pelayan ambisi-ambisi kekuasan rendah,\" katanya. \"Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik sudah terjebak menjadi tempat persengkongkolan kekuasaan, pemilik uang dan pemilik pengaruh yang merampas harta benda rakyat Indonesia,\" tandasnya. Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora yang memiliki manifesto yang kuat dideklarasikan di Jakarta pada 28 Oktober 2018 agar menjadi kekuatan baru bagi perbaikan dan pembaharuan Indonesia. \"Alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa dan juga rumit, ada kabar gembira dari Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan, Partai Gelora Indonesia,\" paparnya. Hal ini menandakan Partai Gelora yang memiliki nomor 7 tersebut akan menang besar nantinya, menjadi pemenang di Pemilu 2024, salah satunya dari NTB. \"Saya percaya saudara-saudara siap menghantarkan partai ini menjadi pemenang di Pemilu mendatang, karena saya pernah mendapatkan amanah tiga periode dari daerah ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, berharap masyarakat NTB mengamanahkan lagi aspirasi kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan seperti tiga periode sebelumnya. \"Sebagai seorang pejabat, khususnya wakil rakyat di legislatif bukan pengantar bansos. Mereka sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi ada kezaliman dan ketimpangan yang terjadi,\" katanya. Padahal telah terjadi penyimpangan transaksi mencurigakan hingga Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). \"Masih ingat kasus Bank Century Rp 6,7 triliun, Anggota Dewannya ributnya kemana-kamana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun, ribuan triliun, Anggota Dewannya mingkem saja,\" katanya. Mereka justru sibuk menjadi pelayan eksekutif, membawa sumbangan ke sana kemari seakan-akan malaikat dari Jakarta. \"Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada lagi Anggota Dewan yang menjadi bebek penguasa. Kami dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sekarang semua anggota dewan dari NTB sibuk jadi pelayan eksekutif, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan rakyat,\" terangnya. Partai Gelora, kata Fahri, akan menjadikan rakyatnya bersuara keras, menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat dan membuat suara-suara yang tidak pernah didengar akan di dengarkan dimana-mana. \"Itulah komitmen Partai Gelora. Kita berhenti mengirimkan antek-antek elit Jakarta menjadi pejabat di Jakarta,\" katanya. \"Kita akan kirimkan Singa-Singa bersuara. Kita kirimkan , Rajawali yang terbang tinggi, sehingga Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar, bahwa penjagaan reputasi kami yang mendapatkan amanah rakyat tidak sia-sia, karena sambutan kepada Gelora amatlah hebat,\" imbuhnya. Fahri Hamzah meminta masyarakat NTB tidak lagi memilih Anggota Dewan yang telah mensia-siakan amanah yang telah diberikan. \"Kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini, bergelora dan membara melihat keadaan ini. Kita memerlukan arah baru Indonesia. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia bisa memimpin dunia. Dari rahim ibu pertiwi bisa lahir pemimpin dunia sebagaimana pemimpin dahulu yang membanggakan dan mengispirasi kita,\" pungkasnya. (Ida)
Jokowi dan Luhut akan Terpental
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Koreografer perancang komposisi tari supaya jadi pola gerakan yang terstruktur. Koreografer politik merancang dan merekayasa proses kerja politik bergerak sesuai aransemen dan tujuannya. Persiden di Indonesia adalah Jokowi tetapi nampak jelas koreografer nya adalah Luhud Binsar Panjaitan (LBP). Kata lain panggung politik dalam kuasa dan genggamannya. LBP sangat memahami bahwa Jokowi sangat lemah bahkan nyaris tak punya kapasitas, kapabilitas dan integritas dan pengalaman yang memadai untuk mengendalikan dinamika politik skala nasional yang cukup pelik da rumit. Untuk tugas tersebut harus rela menyerahkan kekuasaannya pada LBP. Apologi yang dibangun untuk menutupi kelemahan dirinya membela diri semua yang dilakukan LBP akan akan menjaga dan melestarikan kekuasaannya. Diduga kuat semua kebijakan Jokowi tidak bisa lepas atas arahan LBP. Celakanya Indikasi arah politik LBP atas remote Taipan (oligarki). LBP sangat percaya diri bisa memelihara pimpinan Parpol menjadi koalisi gemuk dalam Kabinet Jokowi Indonesia Maju. Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa pimpinan parpol harus merapat berkoalisi dengan kekuasaan dan harus menjalankan komando perintahnya. Angan angan LBP ingin menguasai panggung politik kekuasaan untuk selama mungkin, kalau bisa seumur hidup. Kekuasaan adalah kenikmatan tiada tara yang sudah lama diimpikan LBP dan kini sudah ada dalam genggamannya. LBP terus berlindung dalam legalitas hirarki kekuasaan bahwa semua komando perintahnya atas persetujuan Presiden. Sehingga meskipun bukan ketum partai , terbukti mampu mengendalikan memimpin parpol-parpol koalisinya dengan digdaya Sejak awal terkait pencapresan dan pertahanan kekuasaannya, Jokowi mendelegasikan tugasnya kepada LBP, bebas berimprovisasi membayangi, mengarahkan, mengendalikan dan menentukan Capres pada Pilpres 2024. Ketika kondisi kekuasaan dalam bahaya opsi perpanjangan masa jabatan dengan segala cara atau rekayasa harus dijalankan. Luhut menjadi penguasa sesungguhnya di pemerintahan Jokowi. Sepintas tampak kerja politik LBP ada di mana-mana. Nampak sangat jumawa dan digdaya. Hanya dalam perjalananya terlihat kemudian, LBP mulai sempoyongan tak sepenuhnya menguasai panggung politiknya Luhud tidak bisa mengendalikan Megawati. Bahkan Luhut sesungguh musuh besar Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak lama. Sebagaimana Surya Paloh, Megawati pun menentang keinginan Jokowi merekrut Luhut ke dalam kabinetnya sejak awal pembentukan kabinet pada 2014. Sejak awal LBP sudah dalam pantauan Megawati dan Surya Paloh, bahwa LBP tokoh yang sangat ambisius dan berdua meyakini Jokowi tidak akan kuat menahan pengaruh LBP. Wajar kebencian Megawati terhadap LBP kian mengkristal karena Jokowi ternyara lebih patuh pada Luhut ketimbang dirinya. Kekuasaan Jokowi, LBP dan semua kroninya jelas ada misi setelah lengser dari kekuasaan harus aman semua dari tuntutan politik hukum yang membahayakan dirinya Sejak awal LBP meremehkan peran Anies Baswedan, yang saat itu dikeluarkan dari kabinet Jokowi. Tiba tiba memenangkan Pilkada DKI dengan prestasi yang sangat spektakuler baik di dalam dan luar negeri. Karir politiknya terus membesar bahkan menggeser pendukung Jokowi saat itu beralih pada Anies Baswedan. Menjelang Pilpres 2024 pendukung Anies Baswedan makin beragam muncul dr lintas agama , golongan, suku dan ras. Sekalipun di bombardir dengan isu politik identitas, radikal, rasial, khilafah non pribumi, pendukungnya makin membesar. Bahkan setiap serangan yang tidak rasional berbalik arah menyerang penguasa. Koalisi perubahan nampak makin percaya diri bukan karena rekayasa politik semata tetapi karena dukungan rakyat yang makin masif dan meluas, antitesis dari rakyat sudah merasa muak dengan kekuasaan saat ini. Kandidat dari koalisi lainnya terjebak pada komando kekuasaan LBP yang makin kedodoran. Sedangkan capres dari PDIP terkendala kualitas Puan Maharani yang elektabilitas dan kualitas dirinya masih belum kuat untuk bersaing dengan Anies Baswedan. Rekayasa LBP untuk menyeret PDIP mau memilih Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai Capres 2024 di pastikan jauh panggang dari api kata lain gagal total. Duet Jokowi, LBP dalam menekan dan macam macam merekayasa untuk membuang Anies hingga hari ini tidak berhasil, kecuali nekad dengan kasus tertentu dijadikan tersangka atau dengan gaya sambo Anies Baswedan tertembak atau di tembak, resiko ini sangat berbahaya. Skenario Jokowi dan LBP mulai sempoyongan, tersudut menyempit dan terjepit oleh tekanan politik koalisi perubahan yang makin kuat dan membesar. Pilihan Jokowi dan LBP ada dua : menyerah atau meninggalkan Indonesia, atau menerima resiko hukum paska lengser dr kekuasaan sangat besar bisa dipenjarakan. Politik alamiah bahwa aspirasi rakyatlah yang berperan mengendalikan batas-batas ruang manuver Jokowi dan LBP akan kandas terpental dan berantakan.***
POPULER
