ALL CATEGORY
Meski Menyebut Transaksi Mencurigakan Lebih dari 300 T, Mahfud Bersepakat dengan Sri Mulyani Menyelesaikan Kasus Ini
Jakarta, FNN - Akhirnya, Menkopolhukam, Mahfud MD, bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, terkait isu transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Pertemuan tersebut digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023). Setelah pertemuan tersebut, mereka memberikan penjelasan kepada publik dan media mengenai simpang siur informasi yang terjadi terkait dengan isu pencucian uang sebesar 300 T. Mengawali penjelasannya, Mahfud mengatakan, “Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu, laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan,” ujar Mahfud MD. Ternyata, Mahfud juga menyampaikan informasi bahwa besaran transaksi yang mencurigakan itu tidak hanya 300 T melainkan 349 T. \"Yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut Rp 300 T, sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu, Rp 349 T, mencurigakan,\" ujarnya.Mahfud juga mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, tapi dihitungnya hanya dua atau tiga kali, padahal perputarannya sepuluh kali. Mahfud juga menegaskan bahwa hal itu bukan dugaan korupsi. Oleh karena itu, dia berharap agar semua pihak memahami hal tersebut.\"Itu tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 T, ndak. Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan,\" ujarnya. Mahfud juga kembali menegaskan bahwa TPPU lebih berbahaya daripada korupsi karena susah dilacak serta berkamuflase sebagai badan usaha.\"Pencucian uang itu lebih bahaya, kalau saya korupsi menerima suap Rp 1 miliar, dipenjara selesai itu, gampang. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK. Bagaimana perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi, misalnya warung makan tidak beroperasi tapi omzetnya Rp 100 miliar, padahal tidak ada yang beli, tidak ada yang jaga juga, hanya ada nama,\" ujarnya.\"Nah, itu yang disebut diduga, saya katakan sejak awal diduga, ini pencucian uang bukan korupsi. Tapi pencucian uang dalam dugaan,\" tambahnya.Mahfud juga menyampaikan kesepahaman bersama bahwa yang disampaikan oleh dirinya, Sri Mulyani, dan Ivan Yustiavandana mengomentari dan menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang, laporan tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya memang besar menyangkut orang luar. Untuk itu, mereka bersepakat bahwa Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA (laporan hasil analisis) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. “Kesepatan berikutnya, apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana maka LHA tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal atau disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik PPNS, penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya, yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatannya,” kata Mahfud. \"Nah, kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu, mencari yang lebih besar dari korupsi. Karena itu sebenarnya lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari pidana korupsi pokoknya,\" ujar Mahfud.\"Ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang, saya ketua komite, Bu Sri Mulyani anggota, Pak Airlangga Hartarto juga wakil dan seterusnya, semuanya berkewajiban melaksanakan ini,\" tambahnya. “Saudara, komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindaknya pencucian uang akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan tindak pidana pencucian uang,” lanjut Mahfud.(ida)
Kepala BPN Jakarta Timur Memenuhi Undangan KPK
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Sudarman tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, sekitar pukul 08.30 WIB dan langsung masuk ke lobi tanpa memberikan komentar.Nama Sudarman Harjasaputra menjadi sorotan warganet lantaran unggahan gaya hidup mewah istrinya di media sosial.Viralnya unggahan tersebut menjadi pemicu lembaga antirasuah tersebut memanggil Sudarman Harjasaputra untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN-nya.KPK telah memanggil sejumlah pejabat negara untuk memberikan klarifikasi LHKPN yang dimulai dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Klarifikasi LHKPN Rafael kini telah memasuki tahap penyelidikan oleh KPK.Selanjutnya mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Untuk ketiganya saat ini masih sebatas klarifikasi.(ida/ANTARA)
Empat Mantan Anggota DPRD DKI Dipanggil KPK Terkait Tanah Pulogebang
Jakarta L, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.\"Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2018-2019,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali menuturkan empat anggota DPRD DKI Jakarta tersebut, yakni Achmad Zairofi, Muhammad Sangaji, Yusriah Dzainun, dan Lulu Mawaddah. Keempatnya adalah mantan anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019.Lembaga antirasuah itu hari ini dijadwalkan akan memeriksa seorang dokter gigi Nurina Mira Wati untuk dimintai keterangan dalam kasus yang sama.Pemeriksaan rencananya akan dilakukan oleh Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.Sebelumnya Penyidik KPK telah memeriksa lima mantan anggota DPRD DKI Jakarta soal kasus tersebut.Kelima mantan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut adalah Ruslan Amsyari, James Arifin Sianipar, Ichwan Jayadi, Cinta Mega, dan Santoso. Semuanya adalah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019.Ali menjelaskan para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang kepada berbagai pihak dalam pengadaan lahan di Pulogebang.Para saksi diperiksa soal usulan besaran anggaran oleh Perumda Sarana Jaya untuk dibahas di DPRD DKI Jakarta.KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya (SJ) tahun 2018-2019.Penyidik KPK mengungkapkan telah melakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.Kendati demikian, KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang berstatus tersangka maupun uraian dugaan tindak pidana yang terjadi. Hal itu akan disampaikan KPK setelah penyidikan dianggap cukup.\"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini, termasuk pihak sebagai tersangka,\" ujarnya.Ia mengatakan bahwa pengumpulan alat bukti masih berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi.KPK memastikan akan terus menyampaikan setiap perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk transparansi. Selain itu, KPK mengharapkan dukungan masyarakat untuk mengawal kasus itu hingga sampai dengan tahap proses persidangan.(ida/ANTARA)
DPR RI Menggelar Rapat Paripurna untuk Mengambil Keputusan Perpu Ciptaker
Jakarta, FNN - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, beragendakan mengambil keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (\"fit and proper test\") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.(ida/ANTARA)
Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta FORUM 2045 menyelenggarakan Seminar Nasional Sepetempat Abad Reformasi: Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan, Senin, 20 Maret 2023 di Gadjah Mada University Club Hotel Yogyakarta. Seminar menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Alam Beddu, M.Si., Guru Besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar, Dr. Amin Subekti, Co-Founder Strategic Policy Institute, Prof. Suwarsih Madya, MA, Ph.D., Guru Besar Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, dan Prof. Dr. Ni\'matl Huda, SH, M.Hum, Universitas Islam Indonesia, dengan moderator Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, SE, MM., Guru Besar Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia dan organisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Amin Subekti mengemukakan tentang bagaimana meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Kita ini sedang bernegara. Untuk itu kita harus terus-menerus memikirkan perjalanan bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945 ada janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, termasuk tentang demokrasi, kepemimpinan, dan ekonomi bangsa. Proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 menghasilkan satu negara, dan pada 1957 Deklarasi Juanda membuahkan wilayah satu tanah air. Perjalanan panjang bangsa menuju 2045 harus belajar dari masa lalu dan masa depan serta dari apa yang terjadi di dunia. Melihat semua itu tidak sebatas yang tampak di permukaan, tetapi melihatnya secara mendalam dan mendasar. Misalnya, ketidakpastian penegakan hukum, dan ketimpangan ekonomi. Pengelolaan negara sekarang dan yang akan datang harus berbeda sesuai dengan perkembangan geopolitik global. Distribusi hasil ekonomi tidak merata, dan indeks demokrasi mengalami penurunan. Mengapa? Merespons tulisan Pak Anies bertajuk meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, menurut Prof. Ni\'matul Huda, itu sulit, karena hukum tidak tegak sekarang. Hukum menegasikan kehadiran rakyat. Demokrasi kita cacat, karena rakyat tidak berperan dalam demokrasi. Contoh, pembentukan sejumlah Undang-Undang yang minim partisipasi publik. UU IKN yang belum genap dua tahun sudah mau direvisi, dan Presiden bikin UU seputar IKN yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Prof. Ni\'matul Huda Undang-Undang ini cacat sejak permulaan. Kepala Otorita boleh memungut pajak, padahal di IKN tidak ada DPR atau lembaga adat yang ada di sana tidak difungsikan. \"Demokrasi kita mengalami gangguan... korupsi yg merajalela adalah ekses praktik demokrasi.\" Indeks persepsi korupsi tahun 2022 merosot 4 poin. Pembentukan KPK adalah karena tidak ada kepercayaan kepada lembaga penegak hukum, tetapi eksistensi KPK dewasa ini dipertanyaan. Demokrasi adalah jalan panjang yang harus dirawat. Basis demokrasi adalah trust. Demokrasi bisa mati oleh orang-orang di dalam maupun di luar negara yang menganut jalur demokrasi. UU Cipta Kerja tidak bisa diganti dengan Perppu. Itu sebentuk pembangkangan Presiden atas keputusan MK. Pemekaran wilayah Papua, misalnya, menurut UU harus merupakan permintaan/usulan dari bawah, bukan atas kehendak dari atas. Prof. Suwarsih menyampaikan makalah berjudul Menata ulang pendidikan untuk mendukung pencapaian keadilan sosial. Keberhasilan pendidikan bukan diukur dengan perolehan ijazah, tetapi kematangan watak dan peradaban. Keberhasilan sejati pendidikan ditandai antara lain dengan pemerataan akses pendidikan, dan kehidupan bangsa yang cerdas. Prof. Mir Alam Beddu mengemukakan tentang keadilan dalam dimensi ekologi. \"Spiritualsentrisme\" meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Apa pun ilmu kita adalah tangga spiritual menuju Yang Maha Hidup dan Menghidupkan. Berbagai isu permasalahan bangsa: korupsi, narkoba, radikalisme, kerusakan lingkungan, dan peragaan ketidakadilan. Hal itu terjadi karena lemahnya rasa tanggung jawab manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi dengan piranti ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan Referensi Ilahi, referensi kenabian, dan kajian sains, serta kearifan lokal. Untuk itu perlu melakukan redefinisi dan perluasan kajian keilmuan sepanjang zaman. Langkah-langkah meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan adalah proses tiada akhir. Jika bangsa ini menempuh jalan yang tidak lurus, maka keadilan itu tak akan kunjung tiba. Meluruskan jalan bukan simsalabim. Perlu perjuangan semua komponen bangsa dengan penuh kesabaran, keketunan, dan kesinambungan. Semoga ikhtiar meluruskan jalan benar-benar menghadirkan keadilan. (*)
Aktivis 98: Mei 2023 Jadikan Sebagai Bulan Perlawanan Rakyat
Jakarta, FNN - Cita-cita reformasi 1998 telah dikhianati oleh rezim saat ini dan dirampok oleh oligarki predator. Demikian ungkap Ubedilah Badrun salah satu pentolan aktivis 98 yang berbicara dalam Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA 98) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur (20/3/23). \"Bukankah diantara cita-cita reformasi itu korupsi diberantas? Demokrasi ditegakan? Pelanggaran HAM diadili? Hukum tidak boleh tebang pilih? Rakyat sejahtera?Datanya menunjukan bahwa korupsi merajalela, indeks korupsi anjlok dengan skor 34, Indeks Demokrasi kita juga masih dibawah 70 atau flawd democracy (demokrasi yang cacat), Indek HAM kita rapotnya masih merah juga dibawah 3,5 , pertumbuhan ekonomi stagnan kisaran 5 % dibawah Filipin, Vietnam dan Malaysia. Jumlah Orang miskin dan pengangguran terus bertambah. Rakyat menderita tetapi pejabat kekayaanya bertambah 70,3 %. Para oligark makin berkuasa bahkan ada 0,2 % warga negara menguasai 72 % luas tanah di Indonesia. Rezim ini juga berwajah otocratic legalism, otiriter berselimut regulasi\" ungkap Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Menurut Ubedilah Badrun situasi ini harus diubah baik dengan perbaikan sistem maupun dengan cara lebih mendasar misalnya jalan revolusioner. \" Dengan jalan itu maka bulan Mei 2023 ini di usia 25 tahun reformasi ini bisa menjadi momentum perlawanan rakyat karena rakyat sudah muak dengan korupsi yang merajalela dan muak dengan janji-janji manis politik \" tegas Ubedilah Badrun. Sekitar seratusan pentolan aktivis 98 hadir dalam pertemuan tersebht, baik dari organ FORKOT, FKSMJ, KB UI, FAMRED, FORBES, Front Jakarta, dll. Terlihat diantaranya aktivis FORKOT Niko, Agung, dll , juga aKtivis FKSMJ seperti Embay Supriantoro, Tendry, Sarbini, dan lain - lain. (ida)
Fuad Bawazier: Sri Mulyani Kemakan Omongannya Sendiri, Kuwalat Sekarang
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp300 Triliun memaksa para mantan pejabat untuk berbicara keras. Menteri Keuangan Sri Mulyani dicap sebagai sosok yang arogan, jumawa dan pintar sendiri. Seakan di republik ini hanya ada satu Sri yang bisa main kalkulator. Menteri Keuangan era Orde Reformasi Fuad Bawazier mengaku sedih melihat pernyataan-pernyataan Sri Mulyani yang terkesan sombong. “Para Menteri Keuangan terdahulu pasti sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Pak Marie Muhammad, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang orang bersih, tetapi diremehkan oleh Sri Mulyani,” kata Fuad Bawazier dalam diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Fuad Bawazier, hadir dalam diskusi tersebut Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Fuad berkisah bahwa Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Kemenkeu seperti masuk hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kemenkeu seperti zaman jahiliyah. “Arogan sekali. Sri Mulyani menuduh aset aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat ada nomornya. Kok kayak pahlawan. Dia kuwalatnya sekarang,” paparnya. Kasus yang menimpa Kementerian Keuangan, kata Fuad sangat mudah menyelesaikannya. “Periksa saja orang-orang itu, gak usah gaduh. Data sudah ada, silahkan periksa. Kalau data dari PPATK gak perlu lagi diselidiki, langsung saja periksa. Ada niat atau tidak? Kalau bukan uang haram kenapa harus dicuci?,” tegasnya. Fuad menyarankan, kalau mau dituntaskan harus melibatkan tim pemeriksa independen. “Harus diperiksa oleh pihak yang independen. Mengapa ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobi yang kuat. Elit elit yang terlibat dipecat dulu lalu diperiksa. Jangan muter-muter,” tegasnya. Fuad menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan. Jangan sampai menguap begitu saja. “Bahwa ada kekhawatiran orang gak bayar pajak kalau dibongkar, itu hanya upaya untuk menakut-nakuti agar tidak dibongkar. Pak Mahfud jangan setengah-setengah. Kalau dibiarkan, borok negeri ini gak kebongkar,’’ tegasnya. Perihal arogansi Sri Mulyani juga diungkap oleh Said Didu saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden. “Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kalla. Sri Mulyani menantang JK dengan mengatakan “Bapak saja yang jadi Menkeu,” katanya. Said Didu menilai omongan Sri Mulyani sebagai sesuatu yang sombong. “Sombong sekali Sri Mulyani. Negara gak ada Presiden dan Wapres gak masalah. Bermasalah jika tak ada Menkeu. Maka UU harus diubah. Jangan harap bisa diubah dengan jalur normal karena yang mengubah juga menikmati. Kemenkeu harusnya jadi bendahara negara saja. Jangan banyak organ di bawahnya. Ada Dirjen Utang, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dll. Terlalu absolut kekuasaan Kemenkeu. Jangan sampai ada kekuasaan yang numpuk sangat kuat di satu tangan orang,” paparnya. Untuk menutupi boroknya, Sri Mulyani sekarang memakai jasa buzzer untuk menyerang Mahfud. Saat ini sedang diframing seakan-akan Mahfud MD menzolimi Lapangan Banteng. Said Didu menyarankan, Mahfud mengundang orang-orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. “Jangan lagi bermain-main di wilayah Abu abu. Negeri ini harus diselamatkan,” pungkasnya. (sws)
Mengapa Tesla dan Air Products Batal Investasi?
Oleh Jon A.Masli, MBA - Corporate Adviser, Pengamat FDI & Diaspora USA TULISAN ini bermaksud menganalisa tentang mengapa dua perusahaan raksasa Fortune 500 Amerika, yang bernilai buku dan market capitalization ratusan milyar dollar, yaitu Tesla dan Air Products, hengkang investasi di Indonesia? Mereka bikin heboh iklim investasi FDI di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari dua minggu ini, Air Products & Tesla batal investasi di Indonesia. Indonesia kita tahu pasar dengan potensi penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN, meskipun ekspor Indonesia masih ranking ke 5 mengekor negara-negara tetangga kecil seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Padahal sumber daya alam kita kaya dengan aneka mineral seperti nickel yang berlimpah untuk EVnya Tesla dan juga batubara untuk produk methanol dan gasifikasinya Air Products. Namun mengapa mereka tetap hengkang? \"Tega sekali,\" kata banyak netizen. Padahal mereka sudah di-lobby mesra all out oleh Presiden Jokowi dan Menko Marinvest, Opung Luhut Binsar Panjaitan beserta delegasinya berjas hitam lengkap berdasi ke Headquartersnya Tesla di Texas dan California. Mereka disambut hangat santai oleh Elon Musk dengan berkaos oblong sambil mencicipi permen kopiko. Demikian juga CEO Air Products, Seifi Chasemi, eksekutif kondang warga negara Amerika keturunan Iran/Persia lulusan Stanford University, sempat diundang khusus Presiden Jokowi ke istana bertemu tim Bahlil. Beliau konon sudah berkomitmen berinvestasi $2 milyar J/V dengan PT Kaltim Prima Coal memproduksi methanol. Bahkan Seifi-pun turut hadir di ground breaking proyeknya di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang membuat dua perusahaan raksasa ini hengkang. Pertama, perubahan teknologi super cepat. Terutama dalam kasus Tesla, domains perkembangan baru belasan teknologi baterei mobil listrik switch dari Nickel metal hydride menjadi Lithium- ion. Mungkin ini pemicu utama batalnya Tesla berinvestasi di Indonesia. Teknologi baterei mobil listrik sekarang berkurang menggunakan Nickel, tapi Lithium-ion. Bahkan baru-baru ini ada EV batterei dari bahan Fluoride, Salt dan Sodium. Silahkan google dan lihat di Youtube betapa maju pesatnya perkembangan teknologi batterei mobil listrik ini. MIT atau Massachusetts Institute of Technology-pun ikut-ikutan menawarkan tech EV batterey dengan bahan plastic high grade. Demikian juga CATL dari Cina ternyata sudah invest di Thacker Pass, Nevada( konon ini tempat tambang Lithium deposit terbesar di AS). CATL sudah kontrak memproduksi baterei Lithium-ion untuk Tesla. Jadi Nickel sudah tidak menjadi daya tarik lagi bagi Tesla. Elon Musk juga barusan mengumumkan proyek investasi $ 376 juta membuat pabrik Lithium refinery di Robstown, Texas, 25 menit dari Corpus Christie. Barangkali petinggi-petinggi Indonesia waktu melobi Tesla, mereka masih yakin bahwa Nickel adalah andalan batterei mobil listrik. Faktanya: \"Ain\'t no more Jose! EV tech changed too fast!\". Kini batterei Lithium-ion lagi in high demand. Saya baru tahu setelah melihat belasan video Tesla, Ford, BMW Neo, dan Hyundai dll sudah meninggalkan Nickel Metal Hydride Batterey, dan sudah fokus di Lithium dan zodium yg lebih efisien, environment friendly, dan murah dengan charging speed yang lebih cepat dan longer range. Sayang Indonesia tidak punya SDA Lithium yang memadai. Mirip dengan alasan Tesla tapi beda. Air Products juga beralasan technologi mengingat mereka lagi berinvestasi $ 4 miliar dengan AES Corporation, membangun hydrogen plant energi terbarukan/ green energy dengan tenaga angin dan solar sel matahari.Tadinya Air Products akan memanfaatkan batubara untuk proyek gasifikasi membuat methanol joinan dengan KPC. Tapi batubarakan teknologi fosil.Pemegang saham Air Products-pun menyambut baik proyek green energy baru mereka, apalagi investasinyadi AS. Mungkin inilah juga yang menjadi pertimbangan Air Products batal invest di Indonesia. \" Does it make sense, if you invest in fossil tech in a country located 17,000 miles away whilst you can also invest in green energy project in your own backyard here in Texas, USA with much less risks.Which option do you prefer?\"kata Wayne J, temanku eksekutif senior, sebuah perusahaan private equity fund di NYC. Itulah alasan tehnologi yang mungkin menjadi alasan utama mengapa Tesla dan Air Products hengkang. Kedua, pemasaran dan distribusi.Tesla ke Malaysia untuk tujuan marketing dan distribusi menjual mobil-mobil listriknya ke negara-negara Asia dan ASEAN dengan memanfaatkan ASEAN and China trade agreement. Tesla mungkin mempertimbangkan masalah logistik juga. Mereka masih belum pasti dimana membuat pabrik EV di Indonesia? Kalau Air Products sudah ditawarkan di Bengalon, Kalimantan.Tapi untuk Tesla itu sulit mengingat biaya logistik Indonesia yang masih mahal. Tesla pilih di Malaysia, karena semua bahan body dan batterei mobil listrik Tesla tinggal dikirim dari Cina Ke Malaysia lewat darat. Kalau CBU juga praktis tinggal masalah bea masuk. Bila di Indonesia, import bahan-bahan EV CKD dari Cina, lewat laut, di-asembling di Jawa, jual ke Asia dan Asia Tenggara, juga harus lewat laut lagi. Jadi biaya logistik tetap lebih mahal. Begitulah makanya Tesla putusin ke investasi di Malaysia. Apalagi kalau mereka sudah lakukan FS oleh konsultannya. Tapi so pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan lain seperti masalah kestabilan politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, faktor ekonomi untuk Air Products yang melihat tingginya harga batubara, kepastian hukum, buruh militan dll. Sehingga mereka putuskan untuk batal investasi di Indonesia. Fakta lain Tesla juga memanfaatkan Trade agreement NAFTA bikin pabrik di Mexico, tetangga dekatnya. Lalu solusinya apa dengan hengkangnya kedua raksasa ini? Well, usulan yang logis adalah kita berpaling dan melobi competitors Air Products di AS, seperti Linde Group. Atau di Afrika selatan, dengan Rhome & Haas dan Suzhou Chemical yang milik Cina. Mereka pemain besar bisnis gasifikasi. Kalau pengganti Tesla, banyak kok mobil-mobil listrik Cina yang tidak kalah canggih dengan Tesla, seperti NEO dan BYD yang segera akan masuk pasar AS bersaing dengan Tesla, Lucid, Audi, Volvo, Hyundai dll. Tentu Pak LBP dan Bahlil sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan belajar dari kasus hengkangnya Tesla dan Air Products ini. Satu hal lagi, jangan lupa kita juga perlu siapkan feasibility study waktu melobi para investor. High level lobbying itu perlu, tapi lebih bagus lagi kalau kita juga siap dengan FS yang mantab. Ini kelemahan kita pejabat-pejabat Indonesia, biasa kalau mengundang ngelobi investor kerap overlooked peran FS. Jadi ketika mereka ketemu Elon ngajak bikin pabrik batterei EV, Elon sudah tahu, kita tidak punya lithium dan graphite, bahan baku utama baterei EV. Sedang para pejabat kita tetap PD, punya nickel. Padahal Lithium yang menjadi primadona baterei EV, bukan nickel lagi. Menurut Google negara yang paling banyak deposit Lithium itu, adalah Chile, Argentina, Australia dan Cina. Baru-baru ini disinyalir ada banyak Lithium di Afghanistan. Jadi bukan kita. (*)
Ichsanuddin Noorsy: Ada Dua Pemain Besar di Negeri Ini, LBP dan Sri Mulyani
Jakarta, FNN – Dugaan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp300 Triliun yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentak perasaan publik. Seakan telah terjadi korupsi yang besar, padahal kasus ini bukan hal baru dan angka tersebut sesungguhnya sangat kecil yang diibaratkan sebagai ujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 T itu hanya ujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax,” kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Ichsanuddin, hadir dalam diskusi tersebut Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Noorsy menyarankan untuk membuka laporan keuangan perusahaan asing agar semua orang tahu bagaimana mereka bermain. “Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” paparnya. Menurut Noorsy, peta kejahatan keuangan negara sudah jelas, sistem hukum terbeli, dan budaya politik yang korup menghasilkan negara jatuh miskin. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak kompetensi maka, kata Noorsy pemimpin mudah didikte. Biang keladi kegaduhan Indonesia saat ini kata Noorsy hanya dikendalikan oleh dua orang yang punya kuasa tinggi. Mereka adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani. Tak ada lawan. Angka Rp300 Triliun tak akan tuntas karena akar sistem ekonomi dan akar sistem politik tak tersentuh. Bambang Brodjonegoro pernah bilang ke saya ada ribuan orang pengemplang pajak,” papar Noorsy penuh semangat. Noorsy tahu persis cara pengemplang pajak bermain. “Dedengkot bea cukai pernah bilang ke saya bagaiman mereka manipulasi pajak. Ekspor impor under invoice, lewat pintu merah, hijau. Under table harus dilakukan,” katanya. Menurut Noorsy, secara sistematis struktural, Indonesia seharusnya tidak utang jika pengelolaan pajak dilakukan dengan transparan. Lebih jauh Noorsy menilai bahwa sistem pelapporan perpajakan Indonesia harus direvisi. “Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus diubah atau diperbaiki. Semua presiden pernah berjanji menggagas Badan Penerimaan Negara, akan tetapi gak pernah bisa terwujud karena berbenturan dengan asing terutama USA. Ini semua desain asing. Jadi, Rafael itu hanya mengikuti cara orang asing bekerja,” tegasnya. Noorsy mengaku punya kasus-kasus pajak besar. Jumlahnya mencapai belasan. “Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategic Transfer Pricing. Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Maka, kasus kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas. Terakhir muncul Rafael ini,” katanya geram. Noorsy meyakini, kalau PPATK punya keberanian mengungkap secara gamblang, maka habis negeri ini, karena semua korupsi akan terbongkar tanpa kecuali. “Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani, dari 9,11 persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat Rp2033,28 Triliun. Tetapi faktanya 1924 T. Ada selisih 108 T. Ini kan ajaib,” katanya geram. Sementara mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa tax ratio zaman dulu mendekati 15 persen, sekarang kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka tak akan pernah naik. Ratio pajak justru turun terus. Sebagai patokan kata Said1 persen tax ratio itu sama dengan Rp200 triliun. Said Didu menegaskan rata-rata PDB sejak Jokowi berkuasa hilang Rp500 Triliun per tahun, yang harusnya masuk tetapi tidak masuk. Jumlaah totalnya, sejak Jokowi presiden, ada Rp4000 T yang tidak masuk ke negara. “Padahal dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan pajak orang miskin dinaikkan. Tetap saja tak terdongkrak. Ke mana uang itu?,” tanyanya. (sws)
Anthony Budiawan: Sri Mulyani Reaktif Sekali Terhadap Temuan PPATK
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang mencapai Rp 349 Triliun diharapkan mampu membongkar penggerogotan uang negara secara tuntas. Sebab, sejak kasus ini meroket, Menkeu Sri Mulyani tampak reaktif, seperti banyak yang ingin ditutup-tutupi. Apalagi, kini Sri Mulyani mengerahkan buzzer untuk menyelamatkan dirinya. “Ini kejutan luar biasa. Angka Rp300 T itu tidak dibantah. Artinya korupsi di Kemenkeu khususnya Direktorat Pajak dan Bea Cukai itu terjadi. Indikasinya dengan banyak pejabat yang dobel job, korupsi berjamaah dan pencucian uang,” kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tema Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Adapun narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi) dan Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Anthony heran atas sikap Sri Mulyani yang melakukan pertahanan berlebihan. “Jika dilihat dari gestur Sri Mulyani, ia sangat defende. Selalu melakukan bantahan-bantahan. Reaktif sekali terhadap 200 laporan yang ditemukan PPATK. Padahal, Sri Mulyani sendiri mengakui kasus ini terjadi sejak 2007 ada 964 pegawai Kemenkeu terlibat. Tetapi anehnya Kepala PPATK menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan pegawai Kemenkeu. Apakah Ivan melakukan kebohongan publik?,” tegasnya. Oleh karena itu Anthony mendukung langkah Mahfud MD yang pertama kali mengungkap ke publik untuk diproses hingga tuntas. “Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan. PPATK bukan penyidik. Dia hanya kasih info saja ke aparat hukum. Harus dicatat bahwa asal kejadian ini bermula dari Kemenkeu,” paparnya. Anthony menyayangkan Sri Mulyani yang abai terhadap perilaku anak buahnya. “Seharusnya dengan melihat keanehan, gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu Sri Mulyani curiga. Tapi kenapa dibiarkan. Ada kasus Gayus, ada Angin Prayitno, apakah PPATK tahu?,” tanyanya. Anthony meyakini korupsi di Kementerian Keuangan dilakukan sangat rapi dan sistematis. “Sesungguhnya korupsi di Dirjen pajak sangat sistematis. Besarnya juga luar biasa. Fee 50 persen dari wajib pajak dibagi direktur dan subdirektorat. Maka bisa disimpulkan ini ada pembiaran laporan dari PPATK. Ini puncak gunung es korupsi di Kemenkeu. Sri Mulyani gagal dalam kebijakan fiskal. Apalagi kalau kita lihat sejak Maret 2022 rakyat miskin bertambah 200 ribu orang,” tegasnya. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa kasus seperti ini bukan barang baru. Bahkan ia menyebut angka Rp300 triliun itu hanya seujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 Triliun itu hanya seujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistemik. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax. Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa Triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” katanya. (sws)
POPULER
