Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

DALAM ketokohan dan kapasitas tentu Presiden Soekarno tak sepadan dengan Presiden Jokowi. Yang disebut terakhir bahkan terlalu kecil untuk sekadar menjadi satpam Soekarno. Tetapi hari ini Jokowi menantang Soekarno, ayah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang merupakan bos Jokowi.

Kendati PDI-P menolak partisipasi timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia (20 Mei-11 Juni), pemerintahan Jokowi nekat menghamparkan karpet merah kepada Israel.

Penolakan PDI-P terkait dua hal. Pertama, mukadimah UUD 45 mengamanatkan penolakan terhadap penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Amanah ini muncul dari pengalaman pahit Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tak heran, semua pemerintahan Indonesia sejak Soekarno tak mengakui eksistensi Israel sampai Palestina bebas dari penjajahan negara Zionisme itu.

Kedua, dalam mengimplementasikan amanah mukadimah konstitusi itu, dua kali Soekarno menolak tim olahraga Israel berinteraksi dengan Indonesia. Pada 1957, setelah mengalahkan Cina, PSSI tinggal menghadapi timnas Israel untuk lolos ke Piala Dunia Swedia 1958.

Ketika itu, harapan rakyat agar timnas nasional bisa ikut piala dunia untuk pertama kalinya luar biasa besarnya. Namun, atas perintah Soekarno, PSSI walk out dari pertandingan itu.

Bung Karno kembali mencoret kontingen Israel dalam daftar peserta Asian Games 1962 di Jakarta. Tak peduli Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Penolakan PDI-P terlihat dari kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster dari PDI-P. Dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggal 14 Maret 2023, Koster meminta agar timnas Israel tidak bertanding di Bali.

Memang Bali dijadikan venue untuk grup yang ada timnas Israel berdasarkan pertimbangan keamanan. Koster mengemukakan dua alasan. Pertama, kebijakan politik Israel terhadap Palestina  tidak sesuai dengan kebijakan politik RI. Kedua, RI belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam kesempatan lain, Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kerpercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hamka Haq mengatakan, penolakan terhadap Israel konsisten dengan sikap Presiden Soekarno.

Sebenarnya sikap menantang Jokowi terhadap legacy politik Soekarno telah dilakukan sejak 2015. Pada tahun itu Indonesia menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Badminton. Atlet badminton Israel Misha Ziberman ikut bertanding di Istora Senayan.

Atlet Israel berikutnya yang pernah tampil di event olahraga Indonesia adalah pembalap sepeda Mikhail Yakovlev. Ia berlaga dalam kejuaraan dunia UCI Track Nations Cup 2023 yang digelar di Velodrome Jakarta, Februari silam.

Aneh, ketika itu PDI-P tidak bersuara. Apakah karena waktu itu media tak fokus pada kehadiran atlet Israel sehingga PDI-P tak merasa perlu untuk menentangnya? Apakah penentangan baru muncul sekarang karena PDI-P butuh suara Islam dalam pilpres mendatang?

Menghadapi tekanan agar Jokowi mencoret timnas Israel dari event olahraga itu, Kemenlu RI menyatakan ia tak punya otoritas untuk mencampuri urusan yang sepenuhnya merupakan wewenang FIFA. Pihak lain memperkirakan Indonesia akan terkena sanksi FIFA bila menolak timnas Israel.

Namun, kalau melihat sikap Soekarno dan kebijakan FIFA yang mencoret timnas Rusia dalam prakualifikasi Piala Dunia Qatar tahun lalu, sikap pemerintah tidak kuat. Rusia dicoret berdasarkan sikap Polandia yang menolak bertanding dengan timnas negara Beruang Merah itu menyusul invasinya ke Ukraina.

Bagaimanapun, yang menolak timnas Isarel bukan hanya PDI-P, tapi juga organisasi dan ormas Islam, khususnya MUI, Muhammadiyah, dan HMI. Dus, gelombang penentangan terhadap Jokowi cukup besar.

Dalam konteks PDI-P, kalau nanti timnas Israel tetap diizinkan masuk ke Indonesia, hal ini akan merupakan pukulan keras Jokowi ke wajah Soekarno. Tetapi saya yakin Soekarno akan menang menghadapi Jokowi karena Jokowi mau tak nau meminta FIFA mencoret timnas Israel karena resiko politik dan keamanannya sangat besar. Juga akan membuat pengaruh Jokowi dalam pilpres mendatang semakin pudar.

Tangsel, 23 Maret 2023