ALL CATEGORY
Mantan Kepala BPN DKI Tetap Divonis 3,5 tahun
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya tetap divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus tanah di Cakung, Jakarta Timur, sehingga merugikan pemilik tanah senilai Rp600 miliar.\"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2022 Nomor 545/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut,\" ucap Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Nelson Pasaribu sebagaimana tertuang dalam putusan PT Jakarta Nomor 21/PID/2023/PT DKI, yang dikutip dari situs Mahkamah Agung, Senin.Pada 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Jaya karena terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Jaksa dan Jaya tidak terima dan sama-sama mengajukan banding.Hakim menilai, Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dan dianggap tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik.Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, sudah berusia lanjut, dan sudah mengabdi selama 38 tahun di kantor pertanahan.Kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Jaya ini merupakan buntut dari sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 2019-2020 lalu. Jaya dianggap melanggar Pasal 263 KUHP karena membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian.\"Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada 30 September 2019 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang isinya tentang pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya 38 Hak Guna Bangunan (HGB),\" ucap hakim.\"Terdakwa membuat dan menandatangani SK tersebut seolah-olah ada permintaan dari saksi Sofyan Djalil (eks Menteri Agraria/BPN-red) melalui pesan khusus. Sedangkan, hal tersebut tidak benar sama sekali adanya permintaan/perintah dari saksi Sofyan Djalil tersebut,\" ujar majelis melanjutkan.Hakim menilai perbuatan Jaya bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak sah. Akan tetapi, Jaya menggunakan surat keputusan tersebut untuk membatalkan 38 HGB PT Salve Veritate dan selanjutnya oleh Abdul Halim digunakan untuk permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lokasi tanah menjadi atas namanya sendiri.Abdul Halim dituntut dalam berkas terpisah dengan perkara serupa. Saat dihadirkan pada persidangan Jumat (28/10), Abdul Halim yang kini berstatus tersangka dugaan pemalsuan dokumen dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bareskrim Polri, mengaku telah menjual tanah sengketa tersebut kepada pihak PT. Temas Tbk dengan harga Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Penempatan Bharada E Sesuai Rekomendasi LPSK
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan penempatan Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba sesuai rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).\"Penempatan RE dilaksanakan sesuai rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri,\" kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Selain sesuai rekomendasi LPSK, katanya, penempatan mantan anak buah Ferdy Sambo di Lapas Salemba Jakarta Pusat mempertimbangkan aspek pengamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar, dan hak bersyarat.\"Penempatan RE selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan LPSK dan aparat penegak hukum,\" ujarnya.Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjalani eksekusi putusan majelis hakim kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menjalani masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lapas Salemba Cabang Jakarta Pusat.Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan Bharada Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba cabang Jakarta Pusat siang ini puku 13.00 WIB.\"Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari ini Senin 27 Februari 2023 pada sekitar pukul 13.00 WIB,\" kata Syarief.(ida/ANTARA)
Bawaslu Bantul Patroli Pengawalan Hak Pilih untuk Pemilu 2024
Bantul, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar apel patroli pengawalan hak pilih sebagai bagian kesiapan lembaganya mengawasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.\"Patroli Pengawalan Hak Pilih ini dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan sesuai Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih,\" kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Bantul, Supardi dalam pesan tertulisnya usai apel di Bantul, Senin.Apel patroli pengawalan hak pilih diikuti jajaran Bawaslu Bantul, koordinator sekretariat panwaslu (panitia pengawas pemilu) kecamatan, dan seluruh panwaslu desa se-Kabupaten Bantul dengan pembina apel dari pimpinan Bawaslu DIY.Menurut dia, apel Patroli Pengawalan Hak Pilih pada Pemilu serentak 2024 ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.\"Apel Patroli Pengawalan Hak Pilih ini menandakan bahwa jajaran Bawaslu Bantul siap mengawal dan mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan,\" katanya.Selain Patroli Pengawalan Hak Pilih, Bawaslu Bantul beserta jajaran juga membuka posko aduan bagi seluruh warga Bantul yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.\"Posko aduan disiapkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul dan masing-masing kantor panwaslu kecamatan,\" katanya.Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang saat ini berjalan adalah penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh pantarlih sejak 12 Februari sampai 14 Maret.Selanjutnya, kata dia, tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dari 8 Maret sampai 5 April, setelah itu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari 1 Mei sampai 18 Juni 2023.\"Untuk tahapan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada 19 sampai 21 Juni, kemudian rekapitulasi dan pengumuman DPT Pemilu pada 22 Juni 2023 sampai 14 Februari 2024,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ketua KPU RI Diperiksa DKKP Terkait Pernyataan Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.\"DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, pukul 13:00 WIB,\" kata Sekretaris DKPP Yudia Ramli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Hasyim selaku pihak teradu itu terkait dengan pendapat atau pernyataannya tentang kemungkinan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan.Fauzan selaku pengadu menilai pernyataan Hasyim tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP, sidang pemeriksaan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua dan anggota DKPP.Yudia menambahkan agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap dia.Ia juga menyampaikan sidang kode etik itu diselenggarakan secara terbuka untuk umum. DKPP akan menyiarkan sidang itu melalui berbagai akun media sosial resminya, seperti Facebook dan YouTube DKPP.“Dengan demikian, masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” ucap Yudia.(ida/ANTARA)
Islam Itu tidak Kanan, tidak pula Kiri
Oleh : Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun televisi swasta ada sebuah diskusi yang membahas Islam , yang di tengarai saat ini ada Islam Kanan dan ada Islam Kiri. Saat itu secara eksplisit NU (Nahdhatul Ulama) dikatakan sebagai Islam Kiri. Pertanyaannya adalah, apa \"reason\" nya sehingga ada dikotomi antara Islam Kanan dan Kiri dan bahkan NU dikatakan sebagai Islam Kiri? Penulis, yang saat meletusnya G 30 S/PKI 1965 masih kelas 5 SD, tinggal di lereng barat G. Merbabu (Kabupaten Magelang), daerah itu adalah basis NU. Saat itu hampir setiap malam di atas pukul 24.00 WIB kakak-kakak Ansor dan Banser selalu teriak ...\"siap\"...\"siap\"...karena ditengarai dari arah kota (Magelang) ada Pemuda Rakyat yang akan menyerang. Dan yang masih dibawah umur rata-rata justru ketakutan dan berlindung di bawah tempat tidur. Paginya baru ada cerita kalau semalam terjadi bentrokan antara Ansor/Banser dan PR/BTI/Gerwani di luar kampung. Dan situasi baru agak tenang setelah masuknya pasukan RPKAD di daerah itu. Artinya kalau NU dikatakan sebagai Islam Kiri mestinya saat itu dekat dengan gerombolan PKI atau minimal dekat Islam \"abangan\" ! Tapi saat itu , dari kelompok sipil, kok malah NU menjadi musuh utama PKI setelah militer AD? Dan saat itu Subhan ZE (Ketua GP Ansor) justru menjadi Komandan Satuan Ganyang PKI ? Dari kejadian di atas untuk kalangan Islam memang harus hati-hati bersikap. Jangan-jangan sedang ada \"manuver\" intelijen yang mau pecah belah umat. Kalau kita ikuti kajian dari text book dan bermacam group diskusi, Ideologi Mainstream yang berkembang di Indonesia itu ada 3, yaitu Ideologi Islam, Kapitalis dan Komunis. Meskipun dengan TAP MPRS No XXV/1966 sebenarnya Komunis sudah tamat, tapi sebagai sebuah Ideologi sampai kapanpun pasti ada potensi untuk hidup lagi! I. IDEOLOGI ISLAM Sebagai sebuah Ideologi, sisi Aqidah/Theologi Islam itu jelas yaitu tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul Nya ! Sedang dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Islam membedakan komoditas untuk kepentingan umat/rakyat atau komoditas kepemilikan publik atau \"Public goods\" yang harus dikelola oleh Khalifah/Pemerintah/Negara, dan komoditas yang boleh dimiliki secara privat dan boleh di komersialkan atau \"Commercial goods\". Yang semuanya (yang berisi ajaran tentang Aqidah, Syariah, Muamalah) sudah tercantum dalam Al Qur\'an, Hadhist, dan Ijma\' Ulama. II. IDEOLOGI KAPITALIS/LIBERAL. Dalam Ideologi ini, masalah Ketuhanan bisa satu tapi bisa juga lebih dari satu ,(cenderung lebih bebas). Dalam hal Pengelolaan Ekonomi menganut jurus Liberal, yaitu tidak membedakan antara \"Public goods\" dan \"Commercial goods\". Semua komoditas dianggap \"Commercial goods\" dengan pengertian semua bisa dimiliki secara private sesuai kemampuan, dan semuanya boleh di komersialkan ! Intinya siapa kuat dia dapat ! Tidak ada kepemilikan publik yang secara khusus memerlukan pengaturan dari Pemerintah, agar kepentingan rakyat kecil tidak terabaikan ! Pemerintah hanya berperan mengatur secara administratif saja ! Atau bahkan orang yang berfikiran Liberal menganggap Undang Undang itu tidak perlu ada ! Semua bisa dilakukan secara \"adu kekuatan\" saja ! III. IDEOLOGI KOMUNIS Komunis ini inherent dengan \"Atheis\" yang tidak mengenal Tuhan atau tegasnya seperti \"mind set\" Tan Malaka yang mengandalkan Materialis - Logika . Sehingga Agama dianggap sebagai candu kehidupan. Pengelolaan ekonomi, semuanya di komando oleh Negara melalui BUMN ! Dengan semangat \"sama rata sama rasa\" Kesimpulannya adalah bahwa Islam memiliki Ideologi sendiri. Tidak ada Islam Kanan yang ber orientasi ke Kapitalis atau Islam Kiri yang berorientasi ke Komunis. (*)
Bobolnya Pajak Kami
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Kondisi Kristalino David Azora (17), korban penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mario Dandy Satriyo (20), di RS Mayapada semakin membaik. Ventilator yang dikenakan David sudah mulai dicopot, pertanda kinerja kesehatannya semakin pulih. Di balik penganiayaan tersebut ternyata menguak banyak hal soal permainan di DJP, karena itu ayah Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo—Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II—mengundurkan diri bersamaan dengan pencopotan jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penopotan jabatan itu untuk melancarkan pemeriksaan atas kekayaan Rafael yang tidak wajar. Penganiayaan itu berhasil membongkar banyak hal di DJP, termasuk harta kekayaan Rafael Alun, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai, bahkan kekayaan Menkeu Sri Mulyani. Rafael Alun adalah puncak gunung es dari permainan di DJP. Karena jumlah kekayaan yang didaftaran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp56,1 miliar, jumlah yang sangat fantastis. Andaikan gaji Rafael Rp100 juta per bulan, maka dibutuhkan 500 bulan, atau 41 tahun, untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Selain itu Rafael ternyata tidak memasukkan mobil Jeep JK Rubicon, motor gede Harley Davidson, sejumlah rumah mewah, dan mungkin saja sejumlah aset lainnya yang disembunyikan. Sosok Rafael adalah puncak gunung es dari permainan pejabat DJP yang berhasil memperkaya diri sendiri, di belakang itu kemungkinan besar masih banyak pejabat DJP—atau pejabat Kemenkeu--yang bermain, hanya saja belum terbongkar. Dalam sebuah informasi bersumber dari LHKPN yang beredar di Whatsapp, sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu ternyata memiliki kekayaan super mewah. Sebut saja Dirjen Kekayaan Negara Sionald Silaban memiliki kekayaan mencapai Rp53,33 miliar pada 2021. Jumlah itu melombat 150,61% dibandingkan kekayaannya pada 2017 yang masih di level Rp21,28 miliar. Sementara Dirjen Anggaran Askolani, dalam informasi tersebut, disebutkan memiliki kekayaan Rp43,26 miliar pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 99,44% jika dibandingkan kekayaannya pada 2017 sebesar Rp21,69 miliar. Sementara Dirjen Pajak Suryo Utomo pada periode yang sama memiliki kekayaan sebesar Rp14,45 miliar pada 2021, atau naik 135,34% dibandingkan posisi 2017 sebesar Rp6,14 miliar (selengkapnya lihat tabel). Suryo Utomo diketahui aktif di klub BlastingRijder DJP dan sempat memamerkan motor gedenya bersama para pejabat DJP lainnya. Karuan saja Menkeu Sri Mulyani minta klub itu dibubarkan karena dianggap membangun persepsi negatif terhadap DJP. Tindakan penganiayaan Dandy terhadap David, benar-benar membongkar betapa pejabat DJP telah membobol kekayaan negara. Aset negara yang seharusnya masuk ke kas negara, dinikmati sendiri oleh Rafael, dan tentu saja terbuka kemungkinan oleh para pejabat Kemenkeu lainnya. Walaupun kita sangat meyakini, dari 32.191 pegawati Kemenkeu—dimana lebih dari 25.000 ada di DJP--masih lebih banyak lagi para pejabat atau pegawai DJP lainnya yang bersih, jujur, dan menghindari tindakan hanky pengky atau jabatan yang disandangnya. Terkait kekayaan Rafael Alun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sudah lama memantau keanehan transaksi di rekeningnya sejak tahun 2012. Transaksi di rekeningnya mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilenya, menggunakan pihak ketiga sebagai nominee. Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai transaksi di rekening Rafael, ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu ia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit khusus transaksi di rekening Rafael. Dan hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku lembaganya segera memanggil yang bersangkutan terkait hal tersebut. Waktu pemanggilan sedang dijadwalkan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, para tikus-tikus di DJP, di Kemenkeu, benar-benar berhasil merobohkan keuangan negara. Penerimaan pajak pada 2022 sebesar Rp1.717,8 triliun yang susah payah dipungut seperak demi seperak, harusnya bisa lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Seorang mantan Direktur Intel Pajak yang enggan menyebutkan namanya mengatakan potensi penerimaan pajak bisa 5 hingga 10 kali lebih besar dari kenyataannya. Karena selain masih banyak underground ekonomi, juga karena adanya permainan para pegawai pajak. Ada beberapa modus para pegawai, bahkan pejabat DJP, bermain dengan wajib pajak (WP), terutama WP raksasa. Pertama, mengecil-kecilkan laporan revenue perusahaan, sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih kecil. Kedua, membesar-besarkan biaya, sehingga basis pengenaan pajak juga bisa lebih kecil. Ketiga, melakukan negosiasi mengenai besaran pajak yang harus dikenakan. Keempat, melakukan transfer of pricing, seperti mengenakan harga ekspor yang lebih rendah kepada rekanan atau bahkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih rendah. Kelima, mendirikan perusahaan-perusahaan baru dan mengkondisikan perusahaan baru tersebut dalam keadaan merugi, sehingga basis pengenaan pajak terhadap perusahaan induk bisa lebih kecil. Masih banyak lagi financial engineering yang bisa dilakukan pegawai atau pejabat DJP dengan WP. Mereka selain menjadi pegawai atau pejabat DJP, juga menjadi konsultan atas WP-WP jaringannya, atas tindakan tersebut mereka mendapatkan fee atau kick back. Tentu saja semua tindakan ini sangat disesalkan terjadi, karena telah merobohkan sendi-sendi penerimaan pajak yang seharusnya bisa lebih besar. Itu sebabnya diperlukan sistem yang baku yang bisa mengeleminir semua tindakan hanky pangky Rafael Alun dan kawan-kawan. Dikabarkan ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang tidak melaporkan LHKPN, walaupun Menkeu Sri membantah, namun hal itu diyakini ada walaupun tidak sebesar yang dikabarkan. Kalau kekayaan Rafael mencapai Rp56,1 miliar harus diperiksa, dipelototi, diaudit, apakah kekayaan Menkeu Sri Mulyani sebesar Rp67,26 miliar perlu diperlakukan sama? Negeri ini terlalu kaya untuk dipermainkan oleh Rafael dan kawan-kawan. Negeri ini terlalu kuat untuk digerogoti para tikus pajak. Negeri ini harus dibenahi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harapan itu masih ada! (*)
Jangan Ada Revolusi Lagi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan. Ini cukup membuat bangsa ini was was. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar. Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan masif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga. Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya. Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, masif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan. Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E. Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui project kriminalisasi. Di memori publik, Formula dijadikan alat kriminalisasi Anies. Kenapa? Baca saja Majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara 191 M gak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga permeter 6,2 juta dibeli 17.5 juta. Temuan BPK, ada selisih 14,1 juta permeter. Begitu juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, gak ada dua alat bukti dikejar-kejar. Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan nampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya terdedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan juga di pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu. Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda. Satu kata: harus dicegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi. Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar. Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. Jakarta, 27 Pebruari 2023
Anis Matta Minta Elite Nasional Contoh Rekonsiliasi Pasca-Pemilu di Palopo
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali disambut ribuan massa pendukungnya saat melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora memadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo, Minggu (26/2/2023) sore. Konsolidasi pemenangan di daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu di Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar). Konsolidasi kader di Sulsel dan Sulbar, sebelumnya telah digelar di Kota Makassar dan Kota Parepare. Usai di Kota Palopo, konsolidasi akan dilanjutkan di Kota Polewali Mandar, Sulbar, pada Senin (27/2/2023). Kedatangan Anis Matta di Palopo langsung disambut teriakan yel-yel \"Anis Matta, Presidenku\" oleh massa yang hadir di lokasi acara. Ketua umum partai nomor 7 disambut kalungan selendang sutra oleh Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada. Acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir Hadir pula Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta, Ketua DPD dari delapankabupaten/kota se-dapil Sulsel III, serta pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada hanya memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh, bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya,\" papar Anis Matta. \"Kita semuanya bersyukur menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota hadir di acara Partai Gelora diundang oleh Ketua DPD,\" imbuhnya. Anis Matta mengatakan, dunia saat ini sedang dilanda krisis besar yang mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. \"Jadi, kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita di abad ke-16 hingga abad ke-20 dijajah oleh bangsa Eropa. Belum lagi kita mengalami peristiwa G30S PKI, serta jadi korban Corona dari China, sekaligus konsumen vaksin,” ujarnya. Di sinilah pentingnya, Indonesia menjadi superpower baru untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia dan terbesar jumlah umat Islamnya di dunia. \"Saya biasa berceramah di Timur Tengah, meski saya bukan alumni Timur Tengah. Saya sering berceramah di Kuwait, Mesir, Maroko Aljazair dan lain sebagainya. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal, kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami. Saya bilang, tunggu Partai Gelora menang di 2024,\" katanya. Setelah itu, Anis Matta memanggil empat Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel III, yakni Ja\'far Shodding, Amru Saher, Irwan ST, dan Andi Ulung untuk diperkenalkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di dapil Sulsel III. Anis Matta juga memanggil delapan ketua DPD di dapil Sulsel III, yakni Ketua DPD Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap,Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada mengaku berbangga Palopo menjadi tempat untuk konsolidasi dapil Sulsel III. \"Mudah-mudahan konsolidasi ini, menjadi titik awal memenangkan Partai Gelora,\" kata Budi Sada. (abd)
Jalan Tebas Menghadang Pencapresan Anis Baswedan Skenario Penundaan Pemilu 2024
Oleh : Dr.Rahman Sabon Nama - Analis Politik/ Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara PDKN MENCERMATI situasi politik nasional menjelang pemilu 2024 ,dengan munculnya Capres Anis R.Baswedan rupanya membuat gusar presiden Joko Widodo untuk mempertahankan status quo pemerintahannya, sehingga presiden berupaya melunakkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui beberapa kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Syuro PKS Dr.Salim Segaf di Istana Bogor beberapa hari lalu. Tujuannya agar PKS tidak mendukung pencalonan Anis Baswedan pada Pemilu 2024 ,ternyata usahanya Gagal Total alias GATOT. Terakhir upaya serupa ditugaskan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi politik dengan PKS, akan tetapi pimpinan PKS enggan dan menghindari pertemuan dengan Ketum Gerindra . Akhirnya pada 23 Februari 2023 , melalui Mukernas PKS secara resmi menetapkan Anis R. Baswedan sebagai Capres diusung bersama parpol Nasdem dan Partai yang Demokrat pada pemilu 2024. Kini suasana kehidupan politik rakyat menjelang Pilpres 2024 semakin kompleks terkait dengan pengelompokan anggota masyarakat terhadap partai politik , kelompok kepentingan ,media komunikasi politik dalam dukung mendukung Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 . Suasananya membuat para pendukung semakin tidak nyaman, saling membantai dan menjatuhkan lawan politik dengan cara yang kurang sehat dan tidak beradab antara Capres pro pemerintah dan Capres pro rakyat. Mendukung seorang calon dalam pilpres tentu tidak sama dengan seperti mendukung klub sepakbola. Suasana kebatinan kehidupan politik rakyat yang mempunyai harapan dan keyakinan adanya perubahan dengan lahirnya pemerintahan baru melalui proses demokrasi lima tahunan akan membawa perbaikan nasibnya. Nasib bangsa dan negaranya lebih baik dengan sosok pemimpin yang bisa dipegang adalah janjinya dan harapan yang disampaikan melalui program keberpihakan pada rakyat yang ditawarkan seorang Capres. Suasana kehidupan politik pemerintah saat ini terlihat masif dengan adanya upaya melakukan penundaan Pemilu sebagaimana yang dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Cs, dengan memanfaatkan supra politik lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional seperti aparat kelurahan/desa,Parpol,KPK , KPU dan Polri di satu sisi akan berhadapan dengan kelompok politik masyarakat bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024 . Siituasi demikian nuansanya akan membawa suasana kebatinan Presiden Joko Widodo menjadi panik dan gusar menjelang berakhir masa jabatan pemerintahannya. Bahwa mekanisme Demokrasi Pancasila sudah diatur melalui konstitusi dan UUD 1945 harus dipatuhi pemerintah. Analisa pelaksanaan demokrasi Pemilu 2024 yang mungkin terjadi adalah : 1.Bahwa proses Demokrasi Pancasila melalui Pemilu 2024 diperkirakan ada skenario hanya dikiuti oleh dua pasangan Capres yaitu pasangan Anis R.Baswedan dan pasangan Prabowo Subianto. 2. Isu penundaan Pemilu akan direalisasikan dengan menjadikan Anis Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang pendaftaran capres pada akhir Agustus 2023 bisa berjalan mulus, sehingga Anis batal diajukan Parpol pengusung (Nasdem,Demokrat dan PKS) sebagai capres pada Pemilu 2024. 3. Pasangan Capres Prabowo Subianto Ketiban berkah apabila Anies ditersangkakan oleh KPK menjelang pendaftaran pasangan capres akhir Agustus 2023 tsb, akan membawa berkah tersendiri bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lenggang sendirian jalan tebas menuju Istana Negara tanpa pesaing menjadi calon tunggal di Pilpres 2024 UU Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 memungkinkan Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon presiden-wakil presiden Apabila skenario penundaan Pemilu 2024 dilakukan KPU untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo bisa berjalan dengan tantangan kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu ; Satu: Semua Parpol yang memiliki kursi di legislatif pusat dan daerah akan mendukung langkah penundaan pemilu tersebut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diskenariokan akan mengeluarkan keputusan penundaan Pemilu 2024. Kedua : Putusan penundaan Pemilu oleh KPU bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 karena UU Pemilu memerintahkan KPU tetap harus melanjutkan tahapan Pilpres jika hanya ada satu pasangan calon . Apabila terjadi penundaan Pemilu,maka kelompok politik masyarakat memfonis pemerintahan Jokowi telah melakukan kudeta terhadap konstitusi /pembangkangan atas perintah konstitusi negara. Bahwa domokrasi Pemilu 2024 sebagai sarana rekruitmen pimpinan nasional mutlak dan wajib hukumnya dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Ketiga : TNI menjalankan politik negara, bila terjadi penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan Joko Widodo , TNI dan kelompok politik masyarakat dapat mengambil alih pemerintahan Joko Widodo dengan menunjuk seorang tokoh independen menjadi presiden peralihan dan diberikan kewenangan untuk menyaring Partai politik baru ,membentuk DPRS/MPRS untuk membuat UU Pemilu, mengangkat komisioner KPU serta diberikan kewenangan dengan menyelenggarakan pemilu dipercepat 6 bulan. Keempat Penjegalan Anis menjadi Capres dan penundaan pemilu 2024 akan membawa konsekwensi terjadinya konflik horisontal menuju perang saudara yang akan membawa kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia serta berdampak keselamatan presiden Jokowi dan keluarganya terancam. Suasana kehidupan kenegaraan yang tidak menentu akibat penjegalan Anis dan penundaan pemilu itu akan dimanfaatkan pihak asing terutama China komunis dan Amerika Serikat/Israel Cs dalam pertarungan mondialnya untuk menanamkan pengaruh dan hegemoninya di Indonesia,. Mereka memanfaatkan para pengkhianat bangsa sesuai dengan kepentingannya masing-masing baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga Indonesia berpotensi dijadikan sebagai negara konflik seperti terjadi di Timur Tengah dan Afganistan. Diduga kedua negara besar itu difasilitasi pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas bebas Visa untuk turis asing untuk mengirimkan tentara bayarannya ,sudah tersebar masuk diberbagai daerah yaitu Papua , Sulawesi, Maluku ,Kalimantan,Sumatera dan pulau Jawa. Oleh karena itu Indonesia harus diselamatkan melalui jalan lurus yang harus ditempuh agar negara kita tidak terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Biarkan proses politik pencapresan Anis Baswedan terus berjalan sebagai suatu proses demokrasi yang lazim dan untuk mempertahankan status quo bertarunglah secara kesatria di Pilpres 2024. Jakarta ,25 Februari 2023.
Reses ke Jatim, LaNyalla Pantau Persiapan Pra PON ke Markas KONI
Dipublikasikan pada MSURABAYA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memantau persiapan pra PON Jawa Timur disela-sela tugas reses ke KONI Jatim, Minggu (26/2/2023). Menurut LaNyalla, pra PON adalah bagian dari persiapan tim untuk menghadapi PON XIX maupun kejuaraan lainnya. “Kita ingin memastikan Jawa Timur bisa mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. Sehingga banyak yang bisa lolos dari ajang pra PON,” tuturnya. LaNyalla berharap persiapan maksimal dapat dilakukan agar Jawa Timur bisa merealisasikan target juara umum. “Sebagai salah satu kekuatan olahraga di tanah air, Jawa Timur harus bisa berbuat banyak di PON. Hasil terbaik harus dicapai yaitu menjadi juara umum PON XIX juga kejuaraan nasional lainnya. Untuk itu, persiapan dan evaluasi harus benar-benar dijalankan dengan maksimal,” katanya. Sementara Ketua KONI M. Nabil, yang langsung menyambut LaNyalla, mengatakan pihaknya mempersiapkan atlet melalui Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) Jatim 100-V KONI Provinsi Jatim Tahun 2023. Nabil menyampaikan, Puslatda ini bertujuan untuk memberikan bekal latihan yang terbaik bagi para Atlet Jatim sebelum berkompetisi di ajang PON tahun 2024 mendatang. Ia menyatakan, sebelum mengikuti PON terlebih dahulu para atlet akan bertanding pada ajang Pra PON yang akan dilaksanakan tahun 2023 sekitar bulan Februari di 56 nomor cabor pada pra PON. “Tantangan kita hari ini adalah jumlah nomor yang diperebutkan pada Pra PON sangat banyak mencapai 1.033. Untuk itu, kita akan melakukan seleksi mulai dari Cabor Premium, Akuatik hingga cabor pada nomor nomor baru,” terangnya. Salah satu cabang olahraga di Jawa Timur yang mulai mempersiapkan diri adalah muaythai. Buktinya, Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur telah sukses menggelar Liga Muaythai yang dimulai dengan seri pertama di Surabaya, sejak 25 hingga 26 Februari 2023. Ajang ini digunakan untuk menjaring atlet baru yang diproyeksikan masuk Puslatda Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara. Kejuaraan ini sendiri digeber di Surabaya Town Square Mall hingga akhir tahun 2023. Pemilihan mall yang berlokasi di Surabaya selatan itu karena saat ini menjadi mall sport yang banyak dikunjungi oleh banyak olahragawan untuk berlatih. “Ini akan menjadi ajang pencarian bakat yang sistematis,” kata Ketua Pengprov MI Jatim, Baso Juherman. Dijelaskannya, muaythai Jatim sudah mulai mempersembahkan prestasi yang membanggakan, baik pada level nasional maupun internasional. Baso bertekad untuk terus membawa muaythai Jatim meraih prestasi. Karena itu, dia berupaya memaksimalkan Liga Muaythai sebagai proses seleksi mendapatkan atlet potensial. Apalagi persaingan memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara semakin dekat. Informasi yang dihimpun, perhelatan Pra PON cabang olahraga muaythai digelar di Solo, Jawa Tengah, Juni 2023 mendatang. “Jadi tujuan dari Liga Muaythai untuk menjaring atlet-atlet Jawa Timur untuk mengisi nomor-nomor pertandingan yang akan dilaksanakan pada Pra PON nanti,” tegas Baso. “Target (Pra PON) tentu meloloskan sebanyak-banyaknya atlet. Karena nanti hanya akan ada enam provinsi yang lolos (PON). Mudah-mudahan semua nomor yang diikuti Jatim bisa kita lolos,” tambahnya.(*)
POPULER
