ALL CATEGORY
Jokowi Bisa Tersungkur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOKOWI tidak bisa mengabaikan sinyal politik kunjungan Duta Besar AS., \"Sung Yong Kim\" ke markas Partai Keadilan Sejahtera ( KPS ) 15 Februari lalu. Melalui simbol PKS bawa AS hendak mengirim pesan kepada rezim Jokowi bahwa Islam bukan lagi musuh AS. Sementara AS menandai Cina sudah terlalu jauh pengaruhnya di Indonesia dan mengganggu keseimbangan kekuatan di Indo Pasifik. Kena apa Dubes AS tidak datang ke ormas terbesar NU dan Muhammadiyah, karena AS ada misi lain ketika rezim Jokowi adalah upaya mengenyahkan Anies dengan segala cara sebagai simbol kekuatan pro-perubahan dari Capres mendatang. Sementara PKS sedang menghadapi rayuan, tekanan, bahkan ancaman (dari pemerintah) untuk tidak men-capreskannya. AS perlu meyakinkan PKS agar jangan ragu ragu mencapreskan Anies Baswedan, karena AS sangat berharap Anies bisa ikut dalam kontestasi Pilpres mendatang dengan aman tanpa gangguan dari rezim Jokowi. AS memiliki alasan bahwa Anies adalah tokoh paling otentik sebagai pembawa nilai-nilai universal, khususnya demokrasi dan HAM, sebagai lawan nilai-nilai yang diusung rezim Cina. Dalam konteks persaingan dengan Cina, AS melihat PKS — bersama FPI dan alumni 212 — sebagai kekuatan yang kritis terhadap Cina dan ideologinya. NU justru sinyal politiknya sudah larut bersama kekuatan status quo. AS sangat paham gelombang dukungan rakyat dari berbagai belahan nusantara yang dikunjungi Anies akan mengancam kelompok status quo. Maka melahirkan macam macam rekayasa antara lain Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya. Pesaing Anies dari koalisi partai masih berantakan sekalipun cukup kuat back up dukungan dari para taipan dan para bandar Oligarki di Indonesia. Rezim makin sulit mengendalikan masa rakyat agar tetap mengikuti keinginan kuasa rezim. Jualan LBP agar presiden mendatang harus meneruskan program rezim Jokowi saat ini justru mendapatkan perlawanan balik yang sangat keras dari rakyat . Suara sumbang rezim boneka, pembohong, tukang tipu, pembual makin membesar sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa , tergambar rakyat sudah muak dengan rezim saat ini. Anies adalah figur cerdas alumni AS. Track recordnya sebagai pengusung demokrasi terpampang jelas. Selain parpol-parpol nasionalis dan Islam, Anies juga didukung kubu Islam modernis, seperti Partai Ummat pimpinan Amien Rais. Bahkan masa kader partai yang sedang berkoalisi melawan Anies terpecah sebagian kadernya mendahului keputusan partai untuk mendukung Anies. Arah politik global AS sangat jelas akan menetralisir kebijakan pemerintah yang condong ke Cina dapat di netralisasi bila Anies menggantikan Jokowi. Bagi AS kekuatan status quo yang terang terangan kebijakan dan arah politiknya pro-Cina dipandang berbahaya bagi kawasan Indo-Pasifik. Wajar AS mulai menggunakan pengaruhnya untuk menekan Jokowi. Tidak heran untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik AS, Jepang, Australia, dan India membentuk aliansi militer bernama QUAD yang digagas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Belum cukup, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang didirikan pada 15 September 2021. Sentuhan dengan Indonesia langkah yang lebih efektif, murah, dan strategis adalah menguatkan dan menjaga kemandirian Indonesia. Untuk itu, kelompok Islamis harus terintegrasi ke dalam pemerintahan mendatang. Serangan bahwa Anies berkuasa akan mendirikan Islam adalah pandangan bodoh dan keliru. Itu tidak mungkin karena tak ada satu pun kekuatan politik di Indonesia yang menginginkan syariah diberlakukan. Bahkan, Anies pun tidak akan mau. Terintegrasinya kaum Islamis hanya untuk mengimbangi kelompok pro-Cina. Sehingga serangan Politik Identitas yang di arahkan ke Anies terlalu fulgar dan telanjang bulat kebohongannya, rekayasa tersebut akan patah dan berantakan. Saran diplomasi dubes AS adalah memastikan pilpres 2024 mendatang berlangsung jujur dan adil di mana hak politik Anies untuk ikut berlaga dijamin. China sangat memahami apa yang sedang di permainkan oleh AS, dan China sendiri tidak akan mau bermasalah dengan Indonesia sekalipun kalau ahirnya presiden digantikan oleh Anies. Terpilihnya Anies sebagai presiden akan meningkatkan posisi tawar Indonesia vis a vis Cina. Yang bermasalah justru Jokowi kalau tidak bisa dan tidak menyadari, mengantisipasi dan berhitung dengan gelombang politik global yang sedang dimainkan AS, nasibnya bisa jatuh tersungkur. Apabila rezim Jokowi berlanjut atau nekad pemenang pilpres harus figur pro-status quo hasil rekayasa pemerintah akan memanipulasi suara, Indonesia berpotensi tersungkur ke dalam turbulensi sosial-politik yang akan membakar semuanya. *****
Sri Edi Swasono: Yang Melanggar HAM Berat Ya PKI
Jakarta, FNN - Pengakuan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat pada masa lalu khususnya pada peristiwa G30S/PKI terus menimbulkan polemik. Masyarakat khawatir yang dituduh melakukan pelanggaran HAM umat Islam dan ABRI (TNI-Polri). Padahal nyata-nyata yang melakukan pelanggaran HAM Berat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). \"Yang melanggar HAM adalah PKI. Bapak saya dibunuh PKI tahun 1948. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Usia saya waktu itu 8 tahun. Pembunuhan terbanyak terjadi di Karesidenan Madiun,\" kata Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada hari Jumat 24 Februari 2023 di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Menantu Bung Hatta itu menyarankan agar TNI segera bersikap dan membantah pernyataan Presiden tersebut, sebab banyak jenderal yang dibunuh. Sri Edi juga mempertanyakan sikap pimpinan TNI, kenapa hal itu tidak menjadi perhatian Panglima TNI. \"Yang kejam adalah PKI. Saya melihat sendiri kekejaman itu,\" katanya dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara.” Diskusi kebangsaan ini menghadirkan narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement), Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief wartawan senior FNN sebagai moderator. Sri Edi menyesalkan sikap PKI yang tak pernah mengakui kesalahan. \"Hingga saat ini, tak ada permintaan maaf dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap ayahnya. Pada 1948 ayah saya Moenadji Soerjohadikoesoemo, ditembak mati oleh PKI,\" kenangnya. Menurut Sri Edi, ayahnya digelandang ke penjara oleh PKI ketika disuruh pilih Soekarno-Hatta atau Amir-Muso. Ayahnya memilih Soekarno-Hatta, yang kemudian ditembak mati. Saat itu, kata Sri Edi ayahnya menjabat hakim di Pengadilan Ngawi. Bersama enam pejabat lainnya di Ngawi dikubur bersama-sama setelah ditembak. Mereka dikubur dalam satu liang lahat di Dungus, Madiun, Jawa Timur (Jatim). “Di sebelah Timur Bengawan Madiun di Ngawi. Dua minggu kemudian baru ditemukan liang lahat itu berkat petunjuk Lurah Dungus. Masing-masing bisa diidentifikasi berkat dr. Soeroto, Dokter Kepala RS Ngawi,” kata dia. Ia mengatakan, PKI membunuh banyak orang dengan cara yang kejam. Banjir darah tidak hanya di Ngawi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Karesidenan Madiun. “PKI yang berontak membunuhi rakyat. Kalau saja G-30S/PKI 1965 PKI yang menang, kita yang mereka bunuh lagi seperti para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya,” jelas Sri Edi. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan PKI punya pola yang sama dalam menghilanglan jejak lalu menuduh orang lain. \"Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan sumur untuk menghilangkan jejak. PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" papar Gatot. Gatot menyarankan kepada prajurit TNI yang masih aktif untuk ingat pada sumpah jabatan. \"Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" teganya. Sri Edi mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kekejaman PKI yang luar biasa kejam, bahkan super biadab. Keturunan PKI kata Sri Edi tetap satu tujuan dengan segala cara ingin membentuk negara komunis. Oleh karena itu masyarakat harus bersama-sama, terutama TNI membasmi bangkitnya PKI. “PKI tidak pernah meminta maaf telah membunuh manusia-manusia tak bersalah,” tegas Prof. Sri Edi. Sri Edi menyarankan agar umat Islam jangan menjadi penakut. \"Orang Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya karena akan dibawa menjadi negara komunis. Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing. Should we do. Saya menunggu action,\" pungkasnya. (sws)
Negara Mengakui Pelanggaran HAM Berat, Presiden Tak Punya Legitimasi Moral
Jakarta, FNN - Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, semakin menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki legitimasi moral, sebab dalam masa kepemimpinannya pelanggaran HAM terus terjadi. \"Presiden Jokowi tidak punya legitimasi moral sebab hingga saat ini pelanggaran HAM terus terjadi. Pada 2019 terjadi penembakan mahasiswa, ada ratusan petugas Pemilu meninggal, kasus Bawaslu ada puluhan orang terbunuh, dan di KM 50 tol Cikampek, ada 6 anak muda ditembak mati. Ini bagian integral pelanggaran HAM,\" kata Ubedilah dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara” yang dialkukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), pada hari Jumat 24 Februari 2023, di Jl. Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber antara lain: Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), Adhii Massardi (Juru Bicara Presiden Gus Dur) dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Ubed, panggilan akrab Ubedilah Badrun menegaskan Keppres Jokowi tersebut seolah-olah ingin jadi pahlawan. Bahkan semua NGO menyatakan pernyataan Jokowi telat. Padahal hal ini kata Ubed hanya aksesoris politik saja dari Jokowi. \"Justru pernyataan Jokowi mengandung persoalan serius sebab tidak clear di depan publik bahwa siapa aktornya? Sementara yang terlihat jelas adalah bahwa yang terbunuh para jenderal dan di masyarakat juga terjadi pembunuhan, siapa aktornya?,\" tegasnya. Menurut Ubed, aktornya kompleks, tidak tunggal yang tidak bisa diarahkan pada satu entitas. \"Talangsari, siapa aktornya? Peristiwa Semanggi 1 dan 2, siapa aktornya. Di mana mereka sekarang? Ada peristiwa Aceh dan Papua 2002 dan 2003. Siapa aktornya?,\" tanya Ubed. Kalau bicara aktor kata Ubed, maka ada Soekarno, Soeharto, Wiranto, Habibie, Prabowo. \"Kenapa kasus Munir gak dimasukkan sebab Presidennya Megawati,\" katanya. Ubed menyarankan agar presiden jangan mudah bikin keputusan. \"Bersihkan dulu orang orang di lingkaran istana yang melanggar HAM, jangan dilindungi. Kalau tidak ada yang melawan, mereka akan jalan terus,\" paparnya. Tim penyelesaian Non-Yudisial ini menurut Ubed dampaknya akan dahsyat, karena berdampak pada ekonomi, yang bisa menghabiskan dana puluhan triliun. Juga akan membuka luka lama, karena non PKI juga akan jadi korban. Ketegangan sosial akan naik serta menimbulkan spekulasi di masyarakat. \"Mengapa tidak menggunakan landasan UU 26 tahun 2000?,\" tanya Ubed. Sementara Brigjend Hidayat Purnomo, Ketua Umum Gerakan Bela Negara mengingatkan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didirikan atas dasar agama. \"Pelanggaran HAM terjadi sejak kemerdekaan sampai KM 50 dan hari ini, bukan hanya tahun 1965 saja. Tahun 1948 Indonesia mau dibikin komunis. Muso bikin negara Soviet Komunis. Sementara Aidit berkiblat ke Peking,\" tegasnya. PKI kata Hidayat ingin bikin angkatan ke lima tapi ditolak TNI. Yang menolak adalah mereka yang dibunuh di Lubang Buaya. Namun sekarang ada upaya untuk memutar balikkan fakta. \"Tidak ada kyai dan santri yang memulai membunuh. PKI yang memulai, Gerwani bahkan melakukan di masjid. Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong Keppres ini direspons,\" tegasnya. Hidayat mencatat sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Bahkan sekarang ada perintah agar monumen Lubang Buaya dihancurkan. \"Ini berbahaya, bisa menimbulkan konflik horizontal. Begitu ada konflik negara lain masuk. Maka TNI harus bikin kontigensi plan. TNI harus memikirkan langkah yang tepat menghindari negara ini hancur,\" teganya Jika tidak, kata Hidayat maka Presiden harus membatalkan Keppres tersebut. Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas. (sws).
Aneh, TNI tidak Bergerak Saat Institusinya Dicap Melanggar HAM Berat
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamzah merasa heran atas sikap TNI yang hanya diam merespons Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial. Menurut Bachtiar, Keppres tersebut merupakan pengakuan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berat dan perlu melakukan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Konsekuensi dari pengakuan itu maka pemerintahan harus memulihkan hak-hak mereka dalam bentuk ganti rugi. \"Tidak sekadar pengakuan, dampaknya sangat luas bahwa TNI akan dicap sebagai penjahat kemanusiaan. TNI akan dilarang terlibat dalam urusan internasional,\" katanya dalam diskusi publik bertema “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara”, di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. Menurut Bachtiar pengakuan presiden kontradiktif dengan kenyataan yang ada. \"Zaman PKI saya mengalami sejak sekolah. Saat di HMI saya merasakan sendiri bagaimana GMNI memusuhi,\" paparnya. Upaya menghancurkan Monumen Lubang Buaya, kata Bachtiar jelas untuk menghilangkan bukti sejarah. \"Kalau PKI tidak dilawan maka kelak muslim Indonesia akan diperlakukan seperti Uighur. Saya heran kenapa TNI tidak bergerak institusinya dicap melanggar HAM berat,\" paparnya. Sementara Adhie Massardi, Juru Bicara Presiden Gus Dur menyatakan bahwa Gus Dur pernah meminta maaf kepada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga sebaliknya Pramoedya Ananta Toer sudah minta maaf pada umat Islam. Saat Gus Dur ditanya Pram, permintaan maaf atas nama siapa, pribadi atau NU, Gus Dur menjawab terserah atas nama siapa. Gus Dur minta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf. Atas nama pribadi atau NU, Gus Dur bilang terserah atas nama siapa. Adhie menegaskan bahwa Permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Gus Dur kata Adhie menganggap Persoalan PKI tidak bisa diselesaikan. \"Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa harus diselesaikan?,\" tegasnya. Ubedilah Badrun lebih memilih persoalan PKI diselesaikan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berlandaskan pada UU 26 tahun 2000. Jend Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari intenasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat UU No 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM kata Gatot telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. \"Sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Yang ada di luar negeri boleh pulang. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Mengapa diungkit-ungkit lagi,\" tanya Gatot. Tak hanya itu, Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. Namun sekarang ada pengakuan dari presiden bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. \"Presiden melakukan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Dia tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. Pengakuan presiden berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Maka maksudnya ABRI (TNI Polri),\" tegasnya. Penyelesaian masalah itu kata Gatot, harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Menurut Gatot bangsa Indonesia saat ini dalam bahaya. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda untuk mencintai negaranya, wong wilayahnya saja gak tahu,\" paparnya. Seharusnya lanjut Gatot, yang berbicara seperti ini adalah TNI aktif. Kelak, TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional karena melakukan pelanggaran HAM berat. \"Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965,\" pungkasnya (sws).
Ada Agenda Penundaan Pemilu di Balik Isu Kembali ke Proposional Tertutup
Jakarta, FNN - Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan soal gugatan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Namun, Pak Zulkifli Hasan seperti sudah ‘mengancam’ bahwa kalau pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup, dia (PAN) akan mengirimkan 5000 kadernya untuk unjuk rasa menolaknya. Ini ‘ancaman’ yang agak aneh karena PAN adalah partai pendukung pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (24/2/23) mengatakan, “Jadi, artinya memang sudah ada timeline kapan 5000 pertama dikirim oleh PAN, kapan 5000 kedua dikirim oleh Golkar, kapan dikirm oleh PKB, dan seterusnya. Jadi, kelihatannya memang ada desain perintah siapkan pasukan untuk dikirim demo tiap hari buat bikin kerusuhan. Bukan supaya undang-undang itu dibatalkan, tapi supaya pemilu ditunda.” Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa permainan kita paham permainan semacam. Dalam satu hari mungkin semua partai pendukung pemerintah akan mengirimkan kadernya masing-masing untuk demo sehingga akan memancing kemacetan hingga berakibat terjadi kerusuhan. “Jadi kerusuhan dibuat sendiri oleh internal. Jadi istana meniup badainya sendiri, meniup anginnya sendiri, supaya jadi badai publik. Badai itu yang akan jadi alasan kegentingan yang memaksa,” ujar Rocky. Sikap partai-partai pendukung pemerintah akan membuat publik termanipulasi karena seolah-olah mereka pro- dengan kepentingan publik dan pro- pada demokrasi. Padahal, sebenarnya mereka mendukung status quo, dalam hal ini tentang penundaan pemilu. “Ya, itu intinya. Jadi terpaksa kita mesti disebut bahwa ini agen-agen doang yang memang sengaja diajukan supaya bisa di-grip dari istana itu bisa mendua: dalam soal penundaan bisa dimainkan, dalam soal tertutup terbuka ini juga bisa dimainkan,” kata Rocky. Menurut Rocky, istana memang menginginkan hal itu dan partai-partai pendukung pasti juga senang kalau di ujungnya semua peristiwa politik mengarah pada penundaan pemilu. Partai-partai ini akan bergembira karena akses mereka masih ada, APBN masih bisa mereka mainkan, regulasi pesanan oligarki masih bisa mereka putuskan sebagai regulasi di DPR. “Jadi, ini satu paket yang sebetulnya menghina akal demokrasi. Tapi ini paket yang berbahaya,” kata Rocky. Jika setiap hari masing-masing partai pendukung pemerintah mengirimkan 5000 kadernya untuk demo kemudian turun di jalan bisa menimbulkan cheos. Jika terjadi cheos maka bisa menjadi justifikasi untuk penundaan pemilu karena satu-satunya alasan penundaan pemilu adalah kondisi kegentingan yang memaksa. “Cuma itu intinya kan. Jadi, apapun akan dijadikan cara untuk memaksakan kegentingan, bukan kegentingan yang memaksa, karena itu rekayasa,” tegas Rocky. Menurut Rocky, agak ajaib kalau PAN tiba-tiba mengatakan akan menurunkan 5000 orang untuk demo seolah mengancam Jokowi. Sikap ini memperlihatkan bahwa ini orang yang seolah-olah ingin beroposisi pada Jokowi dengan mengatakan dan menganggap bahwa kebijakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berbahaya. Itu sebetulnya hanya umpan. “Jadi, saya kira ini mainan kecil dari seorang raja yang sedang sekarat dalam pengertian kekuasaan, yang dalam politik namanya lame duck,” ujar Rocky. Beberapa hari lalu Cak Imin juga menyatakan bahwa negara dalam bahaya, dangerous. Hal itu mengingatkan kita bahwa wacana penundaan pemilu juga disampaikan ke publik oleh Cak Imin bersama Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. “Jadi, kalau kita ingat peristiwa itu, mereka menginginkan penundaan pemilu. Sekarang mereka enggak menginginkan penundaan pemilu. Jadi, ini dua operator sebetulnya, Cak Imin maupun Zulhas, yang memang lemah secara posisi politiknya. Karena di belakangnya ada sejumlah peristiwa yang memungkinkan ketua partai itu bukan masuk ke kotak suara, tapi masuk ke kontak kamar tahanan,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, ini permainan-permainan elitis yang kalau kita uraikan, dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi sedang mempersiapkan atau memaksakan kegentingan untuk mengeluarkan Perppu penundaan pemilu. (sof)
Minggu, PKS dan Ribuan Kader Akan Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bersama ribuan kader PKS pada hari ketiga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS Tahun 2023, Minggu (26/2).\"Sudah kemarin, besok (Minggu) yang apel siaga dengan ribuan orang tuh di Senayan,\" kata Mardani di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan konsep deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres usungan PKS nanti akan berbeda dengan deklarasi di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Kamis (23/2). Deklarasi Anies Baswedan akan melibatkan massa lebih besar.\"Kalau kemarin kan elite (PKS), kalau nanti (Minggu) bersama massa,\" katanya.Dia mengatakan pada hari ketiga Rakernas PKS Tahun 2023, Minggu, juga akan mengundang Partai NasDem dan Partai Demokrat selaku rekan Koalisi Perubahan. Namun, Mardani enggan membeberkan nama perwakilan Partai NasDem dan Partai Demokrat yang akan diundang.\"Mengundang,\" imbuhnya.Meski demikian, dia mengatakan agenda deklarasi Anies Baswedan bersama ribuan kader PKS itu belum termasuk deklarasi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Deklarasi bakal capres Koalisi Perubahan akan dilakukan sebelum Ramadhan.\"Sebelum Ramadhan, insya Allah,\" kata Mardani.Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy mengatakan Apel Siaga PKS Tahun 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Minggu (26/2) akan dihadiri sekitar 6.000 kader.\"Apel siaga ini diharapkan akan mampu memberikan dorongan semangat kesiapsiagaan pemenangan (Pemilu) 2024 seluruh kader se-Tanah Air,\" kata Allhabsy.Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Anis Matta: Isra Mi'raj adalah Mukjizat Rasulullah yang Hidup Sampai Saat Ini
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, ada tiga mukjizat dari peristiwa Isra Mi\'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk umat Islam. Adalah upaya penyerahan diri kepada sang pencipta alam semesta saat terjadi peristiwa benturan yang keras di dalam kehidupannya yang membuatnya sangat lemah. Sebab, hanya pertolongan Allah SWT yang bisa menolong dan menguatkan dirinya. Hal itu disampaikan Anis Matta saat menjadi khatib Jumat membahas tema Isra Miraj di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Jumat (24/2/2023). Khutbah Jumat di Masjid Al-Markaz ini menjadi agenda pertama ketua umum partai dengan nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 tersebut dalam rangka melakukan konsolidasi dengan kader di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Menurut Anis Matta, Rasulullah SAW menghadapi situasi yang berat saat menyebarkan Islam pada tahun ketujuh, sehingga beliau merasa lemah dan tidak mampu lagi. \"Pada tahun ketujuh, istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Tholib wafat. Dan di saat bersamaan dalam berdakwa, Rasulullah SAW mendapatkan penolakan keras dari kaum Thaif, sampai dilempari batu. Situasi ini membuat Rasullah SAW merasa lemah, dan menganggap dirinya mustad\'afin,\" jelasnya. Rasulullah SAW kemudian berdoa, dan doa tersebut diterima Allah SWT, sehingga terjadilah peristiwa Isra Miraj. \"Dalam diri Rasulullah terjadi benturan yang keras, terjadi kesedihan yang luar bisa dan puncak kelemahannya sebagai manusia. Beliau merasa lemah dan tidak berdaya, kemudian Allah memberikan mukjizat melalui Isra Miraj,\" paparnya. Alumni Pondok Pesantren Darul Aman, Gombara Makassar ini menilai ada tiga mukjizat dashyat dari peristiwa Isra Miraj ini. Mukjizat tersebut, hanya diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan ke nabi-nabi lain. Mukjizat Isra Miraj tersebut, berawal penguatan terhadap diri Rasulullah, dimana dada beliau ketika itu dibeda dan dicuci dengan air zamzam. Kemudian menjadi imam sholat para nabi di Mekkah. Lalu, naik ke langit bertemu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. \"Mukjizat pertama adalah Rasulullah SAW diberikan banyak kemudahan setelah Isra Miraj seperti mendirikan negara Madinah, membebaskan Mekkah dan jazirah Arab, \" jelasnya. Mukjizat kedua, nama Rasulullah SAW selalu disebut dalam setiap doa bersama Allah SWT, sehingga menegaskan Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi. Mukjizat ketiga adalah para pengikut Islam terus bertambah, meskipun Rasulullah SAW telah wafat ribuan tahun lalu, karena Islam merupakan agama langit dan ada perintah langsung dari langit ke-7 untuk melaksanakan sholat. \"Jadi itulah tiga mukjizat saat terjadinya peristiwa Isra Miraj yang bisa pelajaran bersama kita semua, ketika mengalami ketidakberdayaan,\" pungkasnya. (Ida)
Wapres Menanggapi Aparatur Negara Bergaya Hidup Mewah
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan sikap oknum aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.Hal itu disampaikan Wapres menyikapi adanya pemberitaan tentang gaya hidup mewah dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik.“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” kata Wapres usai meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.Sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Wapres menyampaikan gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalkan.“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan),” imbau Wapres.Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.“Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” kata Wapres.“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.Menutup keterangan persnya Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” jelas Wapres.Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menghadiri Rakernas PKS 2023
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menghadiri seremoni pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Anies, dengan mengenakan jas hitam dengan peci hitam, memasuki ruang rakernas sekitar pukul 16.35 WIB. Dia kemudian duduk di samping presiden PKS Ahmad Syaikhu.Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al Quran, pembacaan doa oleh Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan, kemudian sambutan panitia Rakernas PKS Tahun 2023 yang dibawakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy.Adapun prosesi pembukaan Rakernas PKS Tahun 2023 rencananya akan dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, yang akan memberikan pula pesan kebangsaan. Anies direncanakan juga akan memberikan sambutan sebagai bakal capres yang diusung PKS.Ketua PP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Rakernas PKS Tahun 2023 digelar dalam rangka konsolidasi kader PKS dari seluruh Indonesia, termasuk penegasan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung PKS pada Pilpres 2024.\"Yang pertama, tentu konsolidasi; yang kedua, penegasan Mas Anies; lalu yang ketiga, update perkembangan,\" kata Mardani.Tampak hadir pula dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwani, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, dan jajaran pengurus pusat PKS lainnya.Rakernas PKS Tahun 2023 digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu (26/2).Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini Alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Vonis 10 Bulan Penjara untuk Irfan Widyanto
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus perintangan keadilan (obstruction of justice) dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Irfan Widyanto, divonis hukuman penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat.\"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Widyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, (maka) akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,\" kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Hakim menyatakan Irfan terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, yakni melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Dalam menyusun putusan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.Hal memberatkan dalam putusan itu, salah satunya adalah Irfan seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang berkaitan dengan tindak pidana.\"Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya. Namun, terdakwa malah turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan,\" kata Afrizal.Sementara itu, hal meringankan dalam putusan itu ialah Irfan pernah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan Adhi Makayasa atau lulusan Akademisi Polisi (Akpol) terbaik tahun 2010.Selain itu, dalam masa tugasnya, Irfan memiliki kinerja baik sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan kariernya.\"Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa masih muda, serta mempunyai tanggungan keluarga,\" tambahnya.Vonis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan pada Jumat, 27 Januari 2023. Sebelumnya, JPU menuntut Irfan Widyanto menjalani pidana penjara selama satu tahun.\"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widyanto selama satu tahun,\" kata JPU saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (27/1).(sof/ANTARA)
POPULER
