ALL CATEGORY
Polisi Mengidentifikasi Korban Kecelakaan di Tol Cipali KM 186 Cirebon
Cirebon, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, berhasil mengidentifikasi lima korban tewas akibat kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 186.200.\"Kami sudah berhasil mengidentifikasi lima korban meninggal dunia,\" kata Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon AKP Endang Kusnandar di Cirebon, Sabtu.Endang menyebutkan kelima korban meninggal dunia tersebut, yaitu Entus (48) pengemudi Bus Habibah Jaya Kencana K-7031-OB beralamatkan di Desa Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten.Korban meninggal selanjutnya adalah penumpang bus atas nama Sholeh Abdussalam (26), Desa Warna Sari Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya, Rosita Deliani (29, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.Sementara itu, korban meninggal dunia yang sempat dirawat di rumah sakit, yaitu Murwoko (35) Desa Sugihan, Bulokerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Ada juga anak usia 1 tahun bernama Sabriena beralamatkan Sugihan, Bulokerto, Wonogiri, Jawa Tengah.\"Semua korban jiwa sudah ditangani di RS Arjawinangun, Kabupaten Cirebon,\" tuturnya.Menurut dia, kecelakaan lalu lintas di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 186.200, Bus Habibah Jaya Kencana K-7031-OB menabrak bagian belakang truk pengangkut beras.Untuk kronologi kejadian, yaitu kendaraan Bus Habibah Jaya Kencana K-7031-OB melaju dari arah Cikopo menuju Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan setibanya di tempat kejadian perkara sopir kurang antisipasi dan menabrak bagian belakang truk B-9038-FYT pengangkut beras.\"Diduga sopir mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya,\" kata dia.Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan tersebut, dan kedua kendaraan yang terlibat sudah diamankan.\"Kami sudah mengevakuasi korban luka ringan dan kendaraan agar bisa dilalui dengan lancar,\" kata Endang.(sof/ANTARA)
Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak Mengajukan Perlindungan ke LPSK
Jakarta, FNN - Pihak korban penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui LBH Ansor mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).\"Kedatangan pendamping korban dari LBH Ansor bermaksud mengajukan permohonan perlindungan terhadap korban dan beberapa orang saksi yang mengetahui aksi kekerasan itu,\" kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Mario Dandy Satrio (20) anak salah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menganiaya David (17) hingga koma, dan harus mendapatkan perawatan medis.\"LPSK belum bertemu dengan ayah maupun korban, mengingat keluarga masih fokus pada penyembuhan anak korban yang berupaya bangkit dari kondisi koma pascaaksi kekerasan fisik yang dideritanya,\" kata Hasto.Kedatangan LBH Ansor yang mendampingi keluarga korban dan beberapa orang saksi diterima langsung Wakil Ketua LPSK Achmadi dan Susilaningtias bersama sejumlah pegawai LPSK.Kepada Hasto, perwakilan LBH Ansor mengatakan permohonan diajukan agar korban bisa mengakses perlindungan dari negara. Selain itu, pihak korban menginginkan kejadian tersebut diusut tuntas dan para tersangka dihadirkan ke meja peradilan untuk pertanggungjawabkan perbuatannya.Selain korban, diketahui ada beberapa orang lain yang juga memohon mendapatkan perlindungan LPSK. Mereka merupakan saksi dari kejadian penganiayaan oleh Mario yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.Hasto menambahkan perlindungan diajukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Para saksi dilaporkan pihak korban khawatir akan adanya ancaman, mengingat keluarga tersangka merupakan pejabat di suatu kementerian.\"Tiga saksi dari pihak keluarga teman korban segera melengkapi permohonan karena ada ketakutan dari saksi mengingat keluarga pelaku merupakan pejabat,\" ujar dia.Sementara, dari korban sendiri rencananya segera mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis dan fasilitasi restitusi.(ida/ANTARA)
Tinjau Kesiapan KPU Jatim, Ketua DPD RI Bahas Proporsional Tertutup
SURABAYA, FNN – Untuk memastikan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak menemui masalah, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Sabtu (25/2/2023). LaNyalla diterima langsung Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, beserta jajarannya, antara lain Insan Qoriawan (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan), Miftahur Rozaq (Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik), Nurul Amalia (Ketua Divisi Data dan Informasi) dan Rochani (Ketua Divisi SDM Litbang). “Sebagai anggota DPD RI, saya datang ke KPU Jatim untuk melakukan fungsi pengawasan. Saya ingin melihat sejauh mana persiapan KPU Jatim dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti,”ujar LaNyalla saat melakukan agenda reses di Jawa Timur, tersebut. LaNyalla mengapresiasi kinerja KPU Jatim yang telah mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 dengan baik. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga usai “Mendengar paparan teman-teman Komisioner KPU Jatim, kita optimis Pemilu dan Pileg 2024 di Jawa Timur akan berjalan sukses,” ujar dia. Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan soal polemik Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Menurutnya, jika disuruh memilih dirinya lebih memilih sistem proporsional tertutup. “Sistem proporsional tertutup secara ideal akan memberikan tempat bagi kader terbaik partai untuk diberangkatkan ke gedung dewan. Mereka yang selama ini bekerja keras membangun partai, mengikuti proses pengkaderan, berkeringat, akan mendapat prioritas. Meskipun mungkin tidak populer atau tidak punya kemampuan finansial untuk meraup suara dalam sistem proporsional terbuka,” papar dia. Sebaliknya sistem proporsional terbuka memberi peluang kepada bukan kader utama partai untuk melenggang ke Senayan. Karena batu ujinya adalah popularitas yang berbanding lurus dengan elektabilitas. “Bahkan mungkin saja mereka yang terpilih ‘belum’ utuh memahami platform perjuangan partainya. Karena memang dia bukan aktivis partai tersebut. Baru beberapa bulan memakai jaket partai. Hanya karena sangat dikenal oleh publik, sehingga terpilih,” ujar dia. Atas nama KPU Jatim, Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berterimakasih dengan kunjungan Ketua DPD RI ke kantornya. Kunjungan tersebut merupakan dukungan yang besar dan menambah energi bagi KPU Jatim dalam melaksanakan seluruh proses Pemilu. “Alhamdulillah secara garis besar dan sampai sejauh ini KPU Jatim belum mendapatkan kendala berarti dalam mempersiapkan tahapan Pemilu. Semoga ke depannya tetap on the track,” kata dia.(*)
Legislator Menemukan Lanal di Papua Belum Mendapat Anggaran
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menemukan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini belum mendapatkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana.“Iya, jadi belum dapat anggaran, karena statusnya dari Posal (Pos TNI AL) sekarang naik jadi Lanal tipe D, tapi luar biasa Mayor Tedju yang sudah mengkondisikan anggotanya dengan berbagai macam keterbatasan,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).Dia juga mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).“Saya berharap ada dukungan transportasi laut untuk menunjang mobilitas agar maksimal, karena mereka bergerak dari pos ke pelabuhan dan sebaliknya. Saya juga berikan apresiasi kepada Komandan Lanal Nabire yang telah mengkondisikan tempat ini dengan anggota kurang lebih ada tujuh orang,” tambahnya.Legislator asal Papua itu memahami bahwa menjadi anggota TNI memang tidak mudah, para komandan juga harus memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membangun postur pertahanan di daerah-daerah pesisir dengan kebutuhan organisasi yang tinggi.Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanal Nabire Mayor Tedju mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi TNI AL sebagai prajurit perairan laut yang paling pokok adalah kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan patroli dan pengawasan di laut.“Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan dukungan karena memang ini perubahan status dari Posal menjadi Lanal tipe D walaupun demikian kami tidak bisa hanya menunggu, tetapi kami juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga tugas pokok itu bisa berjalan dan lancar,” ujar Tedju.(ida/ANTARA)
Anies Mengajak Simpatisan di Lampung Bergerak Bersama Menuju Perubahan
Bandarlampung, FNN - Bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengajak simpatisannya dan sukarelawan di Provinsi Lampung untuk bergerak bersama menuju perubahan Indonesia yang lebih adil.\"Ketika Partai NasDem memutuskan mencalonkan, saya sampaikan jawaban insyaallah amanah ini akan dijalankan sebaik-baiknya guna berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" kata Anies Baswedan saat memberikan sambutan usai pelantikan DPD Partai NasDem Lampung Selatan di Lapangan Way Hui, Lampung.Anies mengatakan bahwa berkumpulnya para tokoh partai, baik dari DPP maupun DPW NasDem, di Lampung serta simpatisan yang hadir guna menyamakan langkah ke depan serta bersiap menyambut kesempatan perubahan untuk Indonesia pada 14 Februari 2024.\"Kesempatan untuk kita semua, setiap 5 tahun sekali kita menengok arah perjalan bangsa. Bangsa ini memilih mendirikan sebuah republik, bernama Republik Indonesia (RI), mengapa kita memilih RI? Karena ingin meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" ujarnya.Oleh sebab itu, lanjut dia, pada bulan Februari 2024, mari bersama-sama mengikhtiarkan agar keadilan, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan serta masa depan bisa untuk seluruh rakyat Indonesia.\"Sederhana saja, satu kalimat saja, tetapi harus dilaksanakan. Kalimat keadilan sosial untuk semua, bukan untuk dokumen yang dibaca pada upacara, melainkan praktik untuk keseharian bagi seluruh rakyat Indonesia,\" kata dia.Anies meminta kepada simpatisan dan sukarelawan yang datang tidak menganggap sepele pertemuan pada hari ini sebab akan menjadi kenang-kenangan selama bertahun-tahun.\"Lampung siap bekerja sama dan bekerja keras. Insyaallah, dari Lampung menyebar ke seluruh wilayah Sumatera dan Indonesia,\" kata dia.Sementara itu, Ketua DPW NasDem Lampung Herman H.N. meminta seluruh kadernya di provinsi ini untuk bisa dekat dengan rakyat dan membantunya sebisa mungkin.\"Saya harap semua dapat bekerja keras dan bergerak bersama. Tanpa kerja keras, apa yang ingin dicapai tidak akan berhasil,\" kata dia.Anies beserta rombongan dijadwalkan menuju Lapangan Way Hui guna menghadiri pelantikan DPD Partai NasDem Lampung Selatan, kemudian rombongan menuju Lapangan Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah menghadiri pelantikan Sayap Partai NasDem se-Lampung sekaligus menyapa masyarakat.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Tak Tahu Anak Buahnya Punya Harta Miliaran dan Bergaya Hidup Mewah, Harusnya Sri Mulyani Mundur Saja
Jakarta, FNN - Beberapa hari terakhir ini, masyarakat dihebohkan oleh kasus anak seorang pejabat pajak yang menghajar anak petinggi Banser. Meski secara umum itu masalah pribadi anak muda, tapi kasus ini menarik perhatian masyarakat karena dilakukan oleh anak pejabat yang menghajar anak petinggi Banser dengan sadis hingga mengakibatkan korban koma. Kasus ini bertambah menarik karena media sosial kemudian menyoroti soal gaya hidup mewah pelaku, padahal dia anak pejabat eselon 2 Ditjen Pajak. Pelaku, misalnya, menggunakan mobil Rubicon, motor gede, dan sebagainya. Belakangan, media juga mengulik harta kekayaan bapaknya yang pejabat itu dan ternyata harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 56 miliar, lebih besar dari Dirjen Pajak. Mengetahui anak buahnya bergaya hidup mewah dan memiliki harta miliaran, Menkeu Sri Mulyani langsung uring-uringan diamplifikasi oleh staf ahlinya soal gaya hidup dari pegawai pajak ini. Itu berarti Sri Mulyani tidak tahu. Dimintai pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/2/23) mengatakan, “Oke, ini isu yang betul-betul mendebarkan. Bukan karena magnitude dari kekayaan pejabat ini, tetapi pada aspek kepribadian dari Sri Mulyani sebagai atasan.” Dalam sikusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, waktu Sri Mulyani ‘diusir’ pindah ke Washington, dia hijrah ke sana karena melihat Indonesia gagal menghadirkan etika publik. Sepuluh tahun yang lalu juga Rocky membuatkan satu forum untuk Sri Mulyani untuk menerangkan bagaimana ‘godaan’ dia hentikan selama dia menjabat. Peserta yang hadir pada forum itu terkagum-kagum dengan keterangan Sri Mulyani ini. Tetapi, kemudian arah politik berubah dan Sri Mulyani pergi ke Washington, lalu politik Indonesia diasuh kembali oleh oligarki. Kemudian Sri Mulyani balik lalu dipanggil Jokowi dan diterima. “Sri Mulyani pasti mau balik ke Indonesia untuk membantu Pak Jokowi kalau etika publik menjadi dasar kebijakan dia. Ternyata dia gagal hari ini,” ujar Rocky. Kasus seperti ini semacam gunung es dan puncaknya baru ketahuan ketika ada peristiwa kriminal. “Jadi, sebetulnya Sri Mulyani nggak punya akses untuk memantau pejabat-pejabatnya, bahkan Sri Mulyani nggak mungkin lagi untuk bicara bahwa dia menjadikan Kementerian Keuangan sebagai standar etika publik. Di situ sebetulnya keterangannya. Dan kita mau lihat sebetulnya, kalau beginian bukan sekadar pecat, Sri Mulyani itu mesti katakan bahwa dia gagal, saya gagal untuk menghasilkan petugas-petugas atau pejabat di Departemen Keuangan yang berintegritas,” kata Rocky. Sri Mulyani pernah berjanji bahwa Departemen Keuangan akan dijadikan model untuk kebersihan demokrasi. “Jadi kalau dia gagal, ya dia mesti mundur dong. Bukan hanya dia salahin orang ini,” ujar Rocky. Memang itu individual, tetapi, menurut Rocky, dalam sistem yang dia bangun tidak ada check and balance system terhadap perilaku hedonisme dari pejabat-pejabat. Oleh karena itu, kata Rocky, kita bisa asumsikan minimal separuh dari mereka itu tetap melakukan hal-hal yang buruk. Kalau sudah separuh, artinya Sri Mulyani betul-betul tidak punya ide. Ide Sri Mulyani berhenti dalam upaya untuk mengejar tax amnesti, menaikkan segala macam tarif, tidak berhasil. “Jadi, kelihatannya proyek Sri Mulyani untuk menegakkan integritas sudah lapuk,” ujar Rocky. (ida)
Anis Matta Ungkapkan 7 Alasan Indonesia Layak Menjadi Superpower Baru
MAKASSAR, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan langkah strategis pertamanya untuk Indonesia di masa depan, jika ditakdirkan menjadi Presiden RI. Anis Matta sendiri secara resmi telah dideklarasikan Pertai Gelora sebagai calon presiden (Capres) bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora sebagai calon wakil presiden (Cawapres)-nya. \"Kalau saya jadi presiden, yang pertama akan saya lakukan adalah mengkonsolidasi elit. Elite ekonomi, elite militer dan elite politik. Karena ancaman paling besar kita saat ini adalah ancaman perpecahan,\" kata Anis Matta di Makassar, Jumat (24/2/2023). Hal itu disampaikannya saat Ngobrol Bareng Anis Matta Bersama Awak Media dengan tema \"Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia\" di The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Anis Matta, banyak pihak yang nyinyir dan meragukan Indonesia, apakah mampu menjadi negara superpower baru dunia. Namun, Ia yakin Indonesia akan menjadi negara superpower, karena memiliki potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. \"Soal superpower baru ini banyak yang nyinyir. Kenapa, apa bisa kita menyaingi Chna, Amerika, Rusia negara Eropa. Banyak juga meme yang menanggapi baliho Partai Gelora,\" kata Anis Matta. Karena itu, ia akan berupaya untuk mengkosolidasikan para elite militer, ekonomi dan poltik dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower baru dunia. Anis Matta lantas mengungkapkan, ada 7 alasan mengapa Indonesia harus menjadi negara superpower baru di dunia. Alasan pertama saat ini terjadi konflik atau perang supremasi antar negara kuat di dunia, dikarenakan ego kebesaran. Alasan kedua, dunia saat ini diambang perang dunia ketiga, lantaran tatanan global soal ini ada pembatasan senjata nuklir. \"Tapi sekarang ini tidak ada lagi pembatasan global terkait batasan senjata nuklir. Semua negara bebas punya senjata nuklir,\" katanya. Karena itu, alasan ketiga, Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi korban atau collateral demage seperti sebelum-sebelumnya akibat perang supremasi negara adidaya. Adapun alasan keempat adalah adanya integrasi dalam sistem ekonomi global yang akan mengubah langsung ekonomi dunia yang menyebabkan menciptakan strata baru antar negara, sehingga negara yang eksis akan bertahan. Selanjutnya, alasan kelima adalah adanya transformasi teknologi yang menyebabkan perubahan pada penyediaan lapangan pekerjaan. Saat ini ada kecenderungan tenaga kerja manusia digantikan dengan robot, sehingga Indonesia harus cepat menghadapi situasi ini. Kemudian alasan keenam adalah persoalan keadilan sosial yang muncul akibat kesenjangan ekonomi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin. \"Ideologi tidak bisa menjawab persoalan ini, dan kesenjangan ini awal revolusi sosial. Hal ini mulai terjadi di Amerika Serikat,\" katanya. Terakhir, alasan ketujuh adalah bangunan masyarakat Indonesia bisa mempertemukan agama, demokrasi, kemakmuran dan keadilan sosial. Sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara militer, kuat secara ekonomi dan juga teknologi. \"Saya kira inilah alasan yang mendasari kenapa Indonesia harus menjadi sebagai superpower baru. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, Ini benar-benar nyata bisa, Insya Allah,\" pungkasnya. (Ida)
Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disiapkan Untuk Gusur Airlangga Hartarto?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa RESMI, Ridwan Kamil, GubernurJawa Barat masuk ke partai Golkar (18/1/2023). Meski dibesarkan oleh Nasdem melalui tiket pilgub Jabar 2018, namun pilihan politik Ridwan Kamil justru ke Golkar. Apa pertimbangan Ridwan Kamil ke Golkar, bukan ke Nasdem? Apakah itu inisiatif dan pertimbangan Ridwan Kamil sendiri, atau ada pertimbangan yang lain? Publik mulai berspekulasi. Spekulasi publik makin terbuka ketika nama Ridwan Kamil mendadak muncul di survei Litbang Kompas sebagai capres alternatif. Ini kebetulan, atau by design? Lagi-lagi, ini mendorong publik semakin tertarik untuk melakukan spekulasi. Tak ada sesuatu yang kebetulan. Apalagi dalam politik. Ibarat bermain catur, selalu muncul langkah dan strategi baru. Gagal mainkan banteng, kuda dimainkan. Sesekali pion, untuk mengecoh lawan, sekaligus membuka penyerangan baru. Berpolitik, gak ubahnya bermain catur. Nah, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, lalu muncul survei Litbang Kompas, boleh jadi ini bagian dari strategi baru. Seiring dengan makin menipisnya harapan bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket, Prabowo didorong untuk maju. Pasukan mulai digiring ke Prabowo untuk membantu dan memberi dukungan. Tapi, elektabilitas Prabowo nampak belum terangkat. Muncul Ridwan Kamil sebagai capres alrernatif. Kompas mulai memainkan kemunculannya. Apakah dengan munculnya Ridwan Kamil sebagai capres alternatif, ini sebuah persiapan untuk menggusur Airlangga sebagai ketum Golkar? Sebelumnya, Munaslub Golkar sempat diramaikan dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai tokohnya. Wacana itu gak lama meredup. Lalu muncul Ridwan Kamil. Di sisi lain, Airlangga dianggap gagal mengkonsolidasikan koalisi untuk melahirkan capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gak berhasil membujuk Ganjar. Akibatnya, KIB juga gagal menarik partai lain untuk bergabung. Keburu Koalisi Perubahan terbentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ungkapan Airlangga beberapa bulan lalu bahwa ada partai yang akan bergabung ke KIB, tak terbukti. Di sisi lain, elektabilitas Airlangga stagnan, dan tidak mengalami kenaikan. Meski upaya untuk melakukan branding begitu produktif dan masif. Nama Airlangga belum juga mendapat respon positif. Setidaknya ada tiga kegagalan Airlangga. Pertama, tidak berhasil melahirkan capres di KIB. Kedua, elektabilitas Airlangga tidak signifikan, padahal Golkar adalah partai besar. Ketiga, Airlangga tidak bisa mengendalikan arus bawah yang cenderung memberi dukungan kepada Anies. Mirip seperti Suharso di PPP. Apakah nasib Airlangga akan seperti Suharso? Tepatnya di-Suharso-kan? Segera di-PLT-kan dan diganti oleh Ridwan Kamil? Apalagi, popularitas dan elektabiltas Ridwan Kamil lebih tinggi dari Airlangga. Basis massa Ridwan Kamil di Jabar cukup signifikan, seiring posisinya sebagai gubernur di Jabar. Dalam politik, tak ada yang tak mungkin. Pertarungan jelang 2024 semakin keras. Perubahan strategi bisa muncul mendadak. Termasuk mengganti Airlangga dengan Ridwan Kamil sebagai ketum Golkar. Lalu memainkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, yang kebetulan juga menjadi basis Anies dan PKS. Kita tunggu apa yang akan terjadi antara Airlangga dan Ridwan Kamil di Golkar jelang pilpres 2024. Jakarta, 25 Februari 2023
Gatot Nurmantyo: Situasi Umat Islam Saat Ini Sama dengan Tahun 1965
Jakarta, FNN - Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo merasakan kondisi umat Islam di Indonesia hari ini sama dengan tahun 1964-1965, yang terus dijadikan obyek adu domba. Mereka yang bikin hoaks, tetapi umat Islam yang dituduh. \"Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak,\" kata Gatot Nurmantyo dalam diskusi publik bertema \"Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa, dan Bernegara\", di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/02/2023). Gatot menegaskan bahwa sejak dulu PKI punya tabiat yang sama dalam melakukan fitnah. \"PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu membersihkan dirinya. Terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia intenasional. Indonesia kata Gatot sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat sudah diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan juga UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. Tak hanya itu, sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini pemerintahan ada anak PKI. Yang di luar negeri boleh pulang ke Indonesia. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. \"Sekarang yang terjadi ada pengakuan pelanggaran HAM berat oleh kepala negara. Saya sangat menyesali keputusan itu,\" paparnya. Gatot menegaskan bahwa Presiden melakukan hal itu sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Oleh karena itu Presiden tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. \"Pengakuan presiden tersebut berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Tentu saja maksudnya ABRI (TNI Polri),\" paparnya. Padahal, lanjut Gatot sebuah permaafan harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Maka ini yang akan berbahaya. Gatot juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi sejak dulu dengan adanya Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. \"Jika sekarang Soekarno dianggap melakukan pelanggaran HAM berat, apakah Bandara Soekarno Hatta akan dihapus?,\" tanyanya. Gatot semakin miris anak muda semakin tidak tahu sejarah bangsa dengan dihapusnya pelajaran Pancasila dan sejarah bangsa. \"Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda mencintai negara, wong wilayahnya saja gak tahu,\" tegasnya. Kelak, kata Gatot TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional. \"Seharusnya yang bicara ini TNI aktif, bukan saya. Saya hanya peduli saja. Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan,\" tegasnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono mengingatkan masyarakat Indonesia dan TNI untuk segera menyikapi hal ini secara serius. \"Mari kita bersikap untuk action, terutama TNI. Umat Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara ini akan menjadi negara komunis. Should we do. Saya menunggu action,\" tegasnya. Sri Edi mengingatkan kekuatan sebuah tekad dengan menyitir perumpamaan kambing dan harimau. \"Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing,\" katanya memberi semangat. Hadir sebagai narasumber, antara lain: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 sebagai clossing statement, Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), Bachtiar Chamzah (Mantan Menteri Sosial) Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), dan Adhie Massardi Juru Bicara Presiden Gus Dur serta Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator. (abd)
Boikot Umat atas Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TINDAK lanjut aparat pemerintahan atas penghancuran Masjid Nurul Ikhlas Jl. Cihampelas 149 Bandung hingga kini belum jelas juga, padahal penghancuran bangunan cagar budaya tersebut telah masuk ranah pidana. Sekurangnya UU No 11 tahun 2010 dan Perda No 7 tahun 2018 telah dilanggar. Pihak terkaitnya adalah PT KAI dan atau PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret. Indomaret yang dikelola PT Indomarco hingga kini masih beroperasi meski memiliki masalah dalam perijinan bangunan dan perijinan usaha. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Salim Group atau keluarga Lim Swie Liong ini harus ditindak tegas. Dalam kaitan keagamaan, umat Islam sering menghadapi masalah akibat arogansi Indomaret atau pemiliknya PT Indomarco Prismatama tersebut. Peristiwa di Jl. Cihampelas 149 Bandung sangat mencolok. Masjid Cagar Budaya dihancurkan dan di atas tanah bekas penghancuran dibangun gerai Indomaret. Sangat kuat dugaan ada \"permainan\" antara PT KAI dengan Indomaret. Perlu diusut modus kongkalikong seperti ini. Di Jember awal Februari 2023 terjadi masalah serius yakni terjadi PHK pada karyawan gerai Indomaret yang dikaitkan dengan pelaksanakan shalat jum\'at. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh memprotes keras atas kesewenang-wenangan Indomaret tersebut. Tahun 2021 PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di Jakarta melakukan kriminalisasi pada karyawannya yang bernama Anwar Bessy akibat protes karyawan atas pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) Iedul Fitri. Ancaman boikot dan aksi di depan Indomaret siap dilakukan FSPMI. Bahkan KSPI mengancam boikot Indomaret untuk seluruh Indonesia. Komisi D DPRD Jember pada tahun 2010 juga pernah memanggil PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret atas pengaduan sejumlah karyawan yang dipersulit atau dilarang melakukan shalat jum\'at. Atas pemanggilan tersebut pihak Indomaret tidak hadir. Keserakahan Indomaret sering meresahkan, bahkan dalam kasus Cihampelas 149 bukan lagi meresahkan tetapi merusak. Aparat pemerintahan dan hukum semestinya lebih gesit untuk cepat bertindak. Sementara masyarakat khususnya umat Islam wajar mulai mempertimbangkan melakukan boikot untuk tidak berbelanja ke gerai Indomaret. Konglomerasi dan kapitalisme ekonomi merajalela di depan mata. Ekonomi kaum menengah dan bawah terus tergerus. Mafia ikut bermain dengan menempel pada kekuasaan dan dunia usaha. Indomaret adalah wajah buruk dari kesewenang-wenangan dan keserakahan itu. Jika pelanggaran hukum dibiarkan, tentu tidak disalahkan jika masyarakat ikut membantu untuk menghukum. Cihampelas 149 adalah monumen kejahatan, bahan kegilaan. Bandung, 24 Februari 2023
POPULER
